MAKALAH

PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

BAB I

PENDAHULUAN

Makalah ini disusun untuk memenuhi

salah satu tugas mata kuliah Sosiologi Hukum

ALFONSUS AGUS AINARO S 17/417833/PHK/09725

CESHARIA HARDINI 17/417836/PHK/09728

MARIA FAUSTINA BEATA 17/417840/PHK/09732

SAMI SETIAWAN 17/417846/PHK/09738

PROGRAM STUDI PASCASARJANA

MAGISTER HUKUM KESEHATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GADJAH MADA

2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah sebuah negara hukum, hal tersebut telah ditegaskan dalam pasal 1

ayat (3) UUD 1945. Dalam sebuah negara hukum terdapat pengakuan terhadap jaminan

hak-hak asasi manusia yang secara tegas dilindungi oleh konstitusi. Tujuan dari hukum

adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu hukum

bertujuan mengatur masyarakat agar bertindak tertib dalam pergaulan hidup secara damai,

menjaga agar masyarakat tidak bertindak anarki dengan main hakim sendiri dan menjamin

keadilan bagi setiap orang akan hak-haknya sehinggga tercipta masyarakat yang teratur,

bahagia, dan damai.

Hak seseorang untuk memperoleh kesehatan yang secara yuridis di atur dalam

konstitusi kita pada pasal 28 H UUD 1945, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir

dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta

berhak memproleh pelayanan kesehatan1, memperoleh pelayanan kesehatanpun secara rinci

di atur tentang bagaimana setiap orang berhak mendapatkannya, yang pada dasarnya setiap

kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyrakat

yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif,

dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumberdaya manusia Indonesia, serta

peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.2

1 Pasal 28 H, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 19452 Konsideran butir b, Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tentunya dengan porsi

yang berbeda, dalam artian seseorang dengan ODGJ tidak dapat di samakan dengan orang

pada umumnya, karena Seorang ODGJ berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa di

fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, sesuai dengan standar pelayanan

Kesehatan Jiwa, mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan

kebutuhannya, memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya,

mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk

tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan

dengan kompetensi di bidang Kesehatan Jiwa, mendapatkan pelindungan dari setiap bentuk

penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi, mendapatkan kebutuhan sosial

sesuai dengan tingkat gangguan jiwa dan mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau

yang diserahkan kepadanya3, namun Ironisnya yang terjadi dimasyarakat, mereka yang

mengalami gangguan jiwa masih mendapatkan perlakuan diskriminatif, mendapatkan

stigma, dan tersingkir dari lingkungannya. Banyaknya penderita gangguan jiwa berat yang

tidak mendapat penanganan secara medis dikarenakan oleh faktor-faktor seperti

kekurangan biaya, rendahnya pengetahuan keluarga dan masyarakat sekitar terkait dengan

gejala gangguan jiwa, dan sebagainya. Sehingga masih banyak penderita gangguan jiwa

yang dipasung oleh anggota keluarganya, agar tidak mencederai dirinya dan/atau menyakiti

orang lain di sekitarnya. Di Indonesia, lebih dari 57.000 orang dengan disabilitas

psikososial (kondisi kesehatan kejiwaan), setidaknya sekali dalam hidup mereka pernah

dipasung – dibelenggu atau dikurung di ruang tertutup.4

3 Pasal 70, Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa4 Human Rights Watch. 2016. Hidup di Neraka: Kekerasan Terhadap Penyandang Disabilitas Psikososial diIndonesia. Diakses melalui http://www.hrw.org, diakses pada tanggal 7 oktober 2017

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana dampak pemasungan terhadap ODGJ di tinjau dari prespektif sosial dan

prespektif hukum?

C. TUJUAN

Untuk mengetahui bagaimana dampak pemasungan terhadap ODGJ di tinjau dari

prespektif sosial dan prespektif hukum.

D. MANFAAT

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

sebuah karya tulis ilmiah yang berguna dalam pengembangan ilmu hukum untuk di telaah

dan dipelajari lebih lanjut, khususnya untuk memahami dampak dari pemasungan secara

hukum dan secara sosiologis.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau

informasi yang dapat disumbangkan pada masyarakat luas sehingga masyarakat

mengetahui dan menyadari bahwa penderita gangguan jiwa itu memiliki hak yang sama

seperti manusia normal lainnya dan penderita gangguan jiwa harus di jauhkan dari

tindakan pemasungan dan pelaku tindakan pemasungan dapat dikenakan sanksi.

E. BATASAN KONSEP

1. Orang Dengan Gangguan Jiwa

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang

mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam

bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat

menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai

manusia.

2. Pasung

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pasung adalah alat untuk menghukum orang, berbentuk kayu apit atau kayu berlubang,

dipasangkan pada kaki, tangan, atau leher.

Definisi ini berkaitan dengan pemasungan yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah proses, cara, perbuatan memasung.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Pemasungan

Pemasungan berasal dari kata pasung yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

berarti alat untuk menghukum orang, berbentuk kayu apit atau kayu berlubang,

dipasangkan pada kaki, tangan, atau leher. Dijelaskan pula secara gramatikal,

pemasungan adalah proses, cara, perbuatan memasung. Pemasungan adalah cara

membatasi orang agar tidak bertindak bebas, biasanya dilakukan karena orang

mengalami gangguan mental dan keluarganya tidak sanggup lagi membiayai

pengobatannya secara medis.5

Pemasungan dapat ditegorikan melanggar pasal 28 I Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa setiap orang memiliki hak

kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak

untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apa pun. Pemasungan adalah tindakan yang menghalangi setiap orang dengan

gangguan jiwa memperoleh dan melaksanakan hak-haknya sebagai warga negara

meliputi hak memperoleh pengobatan, hak memperoleh penghasilan, hak memperoleh

pendidikan/pekerjaan, hak memperoleh kehidupan sosial.6 Beberapa hal yang

mempengaruhi dilakukannya pemasungan terhadap penanganan gangguan jiwa antara

lain melakukan perilaku kekerasan, menganggu, keluyuran, perilaku aneh : misalnya

makan sampah, keluarga sibuk, tidak ada alternatif solusi (putus asa), jauh dari

pelayanan kesehatan, tidak ada obat, sangat sayang, malu, atau kurangnya

pengetahuan.7

5 Wahyu Koncoro, 2010, Tip Hukum Praktis : Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga, Raih Asa Sukses,Depok, hlm. 2246 Penanganan Gangguan Jiwa Dengan Pasung, http://dinkes.pasuruankota.go.id/penanganan-gangguan-jiwa-dengan-pasung/, diakses 10 Oktober 2017, pukul 20.55 WIB7 Ibid.

Secara umum, hukum telah memberikan sanksi bagi orang yang melakukan

pemasungan melalui pasal 333 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berisi :

(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.

B. Tinjauan Umum Orang Dengan Gangguan Jiwa

Secara leksikal, pengertian orang dengan gangguan jiwa sudah diatur dalam

pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Orang

Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang

mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam

bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat

menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai

manusia. Dapat dikatakan bahwa ODGJ adalah orang yang kesehatan jiwanya tidak

sempurna dan masuk dalam kategori orang dengan masalah kejiwaan yaitu orang yang

mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau

kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.8 Kesepahaman

yang harus dicapai mengenai kesehatan jiwa sendiri adalah kondisi dimana seorang

individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu

tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara

produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.9

ODGJ sebagai manusia memiliki hak asasi yang menurut definisi Perserikatan

Bangsa-bangsa adalah hak yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri,yang tanpa

hak itu kita mustahil hidup sebagai manusia. Hal ini menunjukkan secara otomatis

bahwa ODGJ berhak memperoleh pelayanan kesehatan tertulis bahwa upaya

kesehatan jiwa berasaskan keadilan, perikemanusiaan, manfaat, transparansi, 8 Pasal 1 butir 2, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa9 Pasal 1 butir 1 dalam Ibid.

akuntabilitas, komprehensif, pelindungan, dan nondiskriminasi.10 Tujuan pelayanan

kesehatan adalah mencapai kondisi sehat yang pengertiannya dijelaskan dalam pasal 1

butir 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu keadaan

sehat,baik secara fisik, mental,spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap

orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis. Untuk mencapai tujuan

tersebut, bagi ODGJ harus dilakukan pelayanan kesehatan kuratif yaitu suatu kegiatan

dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan

penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau

pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.11

C. Analisis Pemasungan Terhadap ODGJ

Penyakit jiwa memberikan kerugian pada diri sendiri juga pada orang lain12 tapi

titik berat pembahasan ini adalah memberikan kerugian pada diri ODGJ sendiri. Rata-

rata ODGJ di Indonesia adalah penderita skizofrenia, hal ini dikemukakan bahwa

sekitar 99% pasien di RS Jiwa di Indonesia adalah penderita skizofrenia.13 Skizofrenia

sendiri adalah gangguan mental yang ditandai dengan simtom-simtom positif seperti

berbicara kacau,delusi, halusi, gangguan kongnitif, dan presepsi, juga simtom negatif

berupa berkurangnya keinginan bicara, miskinnya isi pembicaraan, afek yang datar,

dan terganggunya relasi personal. Penderitanya mengalami penurunan fungsi atau

ketidakmampuan menjalani hidupnya, sangat terhambat produktivitasnya, serta nyaris

terputusnya relasi dengan orang lain.14 Beberapa penderita skizofrenia tidak ditangani

dengan baik namun justru dipasung oleh keluarganya sendiri.15 Pemasungan berarti

tanpa penanganan. Semakin lama tidak ditangani, kerusakan otak niscaya makin

parah.16

10 Pasal 2 dalam Ibid.11 Pasal 1butir 14 dalam Ibid.12 Stefani Hid, 2008, OZ, Grasindo, Jakarta, hlm. xii13 Singgih Gunarso,2004, Dari Anak Sampai Usia Lanjut, BPK Gunung Mulia,Jakarta, hlm. 32814 Ibid.15 Kukuh Wibowo, 2014, Penderita Gangguan Jiwa Masih Banyak Dipasung, https://nasional.tempo.co/read/613434/penderita-gangguan-jiwa-masih-banyak-dipasung, diakses pada tanggal11 Oktober 2017 pukul 5.15 WIB16 Puji Lestari, dkk, Kecenderungan Atau Sikap Keluarga Penderita Gangguan Jiwa Terhadap Tindakan Pasung, http://ppnijateng.org/wp-content/uploads/2014/09/3.-KECENDERUNGAN-ATAU-SIKAP-KELUARGA-PENDERITA-GANGGUAN-JIWA-TERHADAP-TINDAKAN-PASUNG.pdf , hlm. 16, diakses pada 11 Oktober

Alasan keluarga melakukan pemasungan bermacam-macam diantaranya

mencegah klien melakukan tindak kekerasan yang dianggap membahayakan terhadap

dirinya atau orang lain, mencegah klien meninggalkan rumah dan mengganggu orang

lain, mencegah klien menyakiti diri seperti bunuh diri, ketidaktahuan serta

ketidakmampuan keluarga menangani klien apabila sedang kambuh, faktor kemiskinan

dan rendahnya pendidikan keluarga merupakan salah satu penyebab pasien gangguan

jiwa berat hidup terpasung.17 Ketidaktahuan pihak keluarga, rasa malu pihak keluarga,

penyakit yang tidak kunjung sembuh, tidak adanya biaya pengobatan, dan tindakan

keluaga untuk mengamankan lingkungan merupakan penyebab keluarga melakukan

pemasungan.18 Perawatan psikiatri dikatakan mahal karena gangguannya

bersifat jangka panjang.19 Biaya berobat yang harus ditanggung pasien tidak hanya

meliputi biaya yang langsung berkaitan dengan pelayanan medik seperti harga obat,

jasa konsultasi tetapi juga biaya spesifik lainnya seperti biaya transportasi ke rumah

sakit dan biaya akomodasi lainnya.20

Selain alasan yang sering muncul mengapa keluarga memasung anggotanya

yang termasuk ODGJ, adanya stigma terhadap gangguan jiwa yang tidak hanya

menimbulkan konsekuensi negatif terhadap penderitanya tetapi juga bagi keluarganya,

meliputi sikap-sikap penolakan, penyangkalan, disisihkan, dan diisolasi, ODGJ pun

mempunyai risiko tinggi terhadap pelanggaran hak asasi manusia.21 Secara

berkelanjutan, pemasungan bagi ODGJ memiliki dampak negatif antara lain penderita

mengalami trauma, dendam kepada keluarga, merasa dibuang, rendah diri, dan putus

asa, lama-lama muncul depresi dan gejala niat bunuh diri, sedangkan dari sisi

pengobatan juga kontraproduktif yang menyebabkan obat dosis tinggi tidak mempan

lagi.22 ODGJ tidak hanya melawan penyakitnya namun juga harus melawan ‘penyakit’

masyarakat berupa stigma negative.

2011,pukul 6.50 WIB17 Meysa Becks, Masalah Psikososial Pasung Pada Pasien Gangguan Jiwa Yang Terjadi Di Masyarakat, http://ikhsanbeck.blogspot.co.id/2014/12/masalah-psikososial-pasung-pada-pasien.html, diakses pada 11 Oktober 2011,pukul 7.20 WIB18 Depkes, dalam Ibid.19 Videback,dalam Ibid.20 Djatmiko, dalam Ibid.21 Ibid.22 Puji Lestari, Loc. Cit.

D. Pandangan Hukum dan Teori Sosiologi Mengenai Pemasungan Terhadap ODGJ

Pemasungan terhadap ODGJ dapat dianalisis melalui beberapa teori sosiologi.

Analisis ini menggunakan pendekatan secara antropologis – personal. ODGJ juga erat

hubungannya dengan teori penjulukan (labeling theory) berkaitan rentetan julukan

“gila” atau “sinting” mengubah konsep diri sang korban yang awalnya “normal”

menjadi konsep diri baru (sinting atau gila) yang dibangun orang lain dan

diinternalisasikan sang korban.23 Selain itu fenomena pemasungan pada ODGJ dapat

ditelaah mengenai masalah sosial yang paling kuat melatar belakangi pemasungan,

serta fungsi social control dalam sosiologi dapat menjadi alasan pembenar terjadinya

pemasungan.

1. Pendekatan Antropologis – Personal

Manusia sebagai mahluk individu merupakan basic bahwa setiap pribadi

memiliki jati diri yang berbeda-beda. Setiap manusia memiliki tanggung jawab

dan hak- kewajibannya masing-masing. Hukum mengedepankan faham bahwa

individualisme memiliki tanggung jawab pribadi.24 Dalam hal pertanggung

jawaban, yang dapat dibebankan pertanggung jawaban salah satunya adalah

orang, namun untuk melaksanakan hak dan kewajiban orang tersebut harus

cakap.25 Pembebanan tanggung jawab ini dalam hukum diberi pembatasan

spesifik bahwa orang tersebut harus cakap hukum (termasuk pelaksanaan

kewajiban).

Syarat-syarat seorang dikatakan tidak cakap hukum menurut menurut

pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah

a)    Orang-orang yang belum dewasab)   Mereka yang berada dibawah pengampuanc)    Wanita yang bersuami. (Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-

23 Deddy Mulyana, 2016, Pemasungan dan Teori Penjulukan, http://www.pikiran-rakyat.com/kolom/2016/05/01/pemasungan-dan-teori-penjulukan-368143, diakses pada 11 Oktober 2017 pukul 08.02 WIB24 Catatan Perkuliahan Sosiologi Hukum oleh Prof. Soedjito pada 19 September 201725 Wahjadi Dharmabrata, 2003,Psikiatri Forensik, Penerbit Buku Kedoktern EGC, Jakarta, hlm.87

Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.)

Maka, dapat dianalisis bahwa orang yang cakap hukum adalah :a) Seseorang yang berumur 21 tahun berdasar pasal 330 KUH Perdata

b) Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah

c) Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum

d) Berjiwa sehat dan berakal sehat.

Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ adalah orang yang berada di

bawah pengampuan sehingga tidak dapat melakukan kewajiban dan pertanggung

jawaban hukum. Selayaknya warga Negara yang memiliki hak asasi,hak-hak

ODGJ diatur dalam pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor18 Tahun 2014

Tentang Kesehatan Jiwa bahwa ODGJ berhak:

a.) Mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang

mudah dijangkau;

b.) Mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai dengan standar pelayanan

Kesehatan Jiwa;

c.) Mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat psikofarmaka sesuaidengan

kebutuhannya;

d.) Memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya;

e.) Mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan

jiwanya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan

diterimanya dari tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang Kesehatan

Jiwa;

f.) Mendapatkan pelindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan,

eksploitasi, serta diskriminasi;

g.) Mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguanjiwa; dan

h.) Mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya.

(Hak ODGJ untuk mengelola sendiri harta benda sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf h hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan.)

Mengenai pertanggung jawaban dan kewajiban dari ODGJ sendiri,dapat

mengacu pada Torekenbaarheid atau kemampuan bertanggung jawab yang

seharusnya disimpulkan dari kelakuan individu itu sebagai suatu keseluruhan

dalam persektif terhadap dunia luar dan dunia dalam. Hal ini tidak dapat dilihat

hanya dari gejala gangguan jiwa,psikiater harus berpendapat dan menilai berdasar

tingkat kemanusiaan dan kebebasan sehingga sangat mempengaruhi tingkat atau

derajad pertanggung jawabannya. 26

Hal yang perlu diingat bahwa pengampuan diatur menurut pasal 433

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tiga alasan untuk pengampuan adalah

keborosan, lemah akal budinya (imbisil / debisil), kekurangan daya berpikir (sakit

ingatan) dan dungu (termasuk yang disertai sering mengamuk). Dari klasifikasi

tersebut, ODGJ merupakan orang di bawah pengampuan. Definisi pengampuan

atau Curatelle bahwa seorang dewasa namun dianggap tidak cakap untuk

bertindak sesuai lalu lintas hukum, sehingga di tempatkan di bawah pertanggung

jawaban orang lain yang disebut Pengampu atau Curator yang kemudian

bertanggung jawab tindakan orang yang diampu.27

Melalui pendekatan antropologis – personal, manusia sebagai orang per

orang yang membentuk hukum sudah membentuk hukum yang sifatnya personal

dan dinamis. Saat diimplementasikan terhadap ODGJ,maka hukum secara tertulis

sudah mengakomodir hak dan kewajiban individu (berbasis hukum perdata).

Kemandirian dan daya juang yang kurang pada ODGJ membuatnya

menggantungkan pada pertolongan orang.

2. Teori Penjulukan (Labeling Theory)

Penganut interaksionisme simbolis mengembangkan teori pemberian

label yang menempatkan focus pada siknifikansi label (nama atau reputasi yang

26 Ibid.27 Ibid, hlm. 91

diberikan.28 ODGJ sering mendapat label dengan sebutan : sakit, sinting, edan,

bahkan setiap daerah memiliki julukannya sendiri. Label cenderung menjadi

konsep diri dan membantu masuk ke jalur yang mendorong ke penyimpangan

atau pengalihan diri. 29

Kekuatan teori penjulukan ini sangat kuat,dilansir dari sebuah artikel

yang ditulis anggota dewan redaksi Pikiran Rakyat dan guru besar Fikom

Unpad, faktor apa yang menyebabkan orang “sakit jiwa”, salah satunya yang

sering luput dari pembahasan adalah problem komunikasi yang melibatkan

orang bersangkutan dengan lingkungannya. Meski merasa sebagai orang waras,

akhirnya bisa gila dalam arti sebenarnya jika setiap orang menuduh gila, apalagi

jika si penuduh itu orang-orang yang punya hubungan dekat, seperti orangtua

dan anggota keluarga lainnya. Kegilaan akan sempurna jika penguasa, media

massa dan media sosial pun menuduh demikian, dan menyebarkan hal itu ke

khalayak luas. 30 Pemikiran yang belum terpikirkan sebelumnya inilah yang

sering terjadi dalam masyarakat dan justru tidak menyembuhkan atau

setidakanya mengurangi gejala pada ODGJ.

Seorang dengan ODGJ sebaiknya tidak dihujani dengan stigma negatif.

Selain hal-hal yang mengkonstruksi ODGJ diberi treatment pasung, labeling ini

dapat juga terjadi pada keluarga. Keluarga yang malu dan tidak kuasa menahan

stigma mengenai anggotanya yang ODGJ akan memilih jalan praktis untuk

memasungnya.

3. Masalah Sosial dan Sosial Kontrol

Menurut hasil analisis dari Riskesdas tahun 2013 menunjukkan

bahwa hal yang paling dominan dalam dilakukannya pemasungan oleh keluarga

adalah faktor ekonomi, dimana keluarga dengan status ekonomi yang rendah

lebih sering melakukan pemasungan terhadap keluarga nya yang menderita

gangguan jiwa. Rendah nya status ekonomi keluarga bisa menyebabkan kurang

28 James Hensin, 2006, Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm.15529 Ibid.30 Deddy Mulyana,Op. Cit.

nya pengetahuan tentang fasilitas-fasilitas kesehatan serta cara penanganan

ODGJ tanpa harus melakukan pemasungan. 31

Kemiskinan itu sendiri dapat diartikan kondisi dimana seseorang

tersebut tidak mampu untuk berusaha secara maksimal baik secara fisik ataupun

mental untuk masuk kedalam suatu kelompok tertentu. Ada beberapa kelompok

masyarakat yang tidak menganggap kemiskinan sebagai suatu masalah sosial,

karena mereka sudah ikhlas atas keadaan yang mereka capai sehingga

menganggap kemiskinan tersebut adalah takdir dari Tuhan jadi mereka tetap

menjalani kehidupannya sesuai apa adanya. Tetapi sekarang ini terutama di

kota-kota besar yang laju pertumbuhannya berlangsung pesat, kemiskinan

dianggap sebagai masalah social dimana keadaan ekonomi-sosial seseorang

menjadi satu tolok ukur derajat hidup seseorang. Hal tersebut bisa

mempengaruhi kehidupan orang tersebut di bidang-bidang kehidupan lainnya. 32

Dengan adanya keterbatasan keluarga akan akses atau informasi

tentang cara penanganan terhadap ODGJ, otomatis keluarga akan melakukan

hal-hal yang menurutnya bisa dilakukan untuk melindungi ODGJ ataupun

keluarga itu sendiri. Penyebaran rasa malu karena ada desas desus tentang

anggota keluarga yang mengalami perilaku menyimpang akan menyebabkan

terjadinya hubungan yang sumbang antara keluarga tersebut dengan lingkungan

sekitar. Harapan dari keluarga tersebut dengan melakukan pemasungan antara

lain menciptakan situasi yang sedemikian rupa untuk ODGJ agar dipaksa untuk

patuh. Pengendalian sosial terutama bertujuan untuk mencapai stabilitas dengan

perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, dimana pengendalian social

tersebut bisa dilakukan oleh satu individu ke individu lainnya. 33

Beberapa faktor tersebut di dalam masyarakat atau keluarga

melakukan tindakan pemasungan sebagai hal yang lumrah dilakukan dalam

lingkungan karena untuk mencegah penderita ODGJ melakukan kekerasan

terhadap diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, upaya ini dilakukan supaya

tidak kambuh dalam arti kata kabur dari rumah, perilaku kekerasan dan isolasi 31 Sri Idalani, 2015, Jurnal : Faktor Yang Paling Dominan Terhadap Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Indonesia32 Soerjono Soekanto, 2012, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.32033 Ibid, hlm. 179

sosial. Faktor pendidikan dan kemiskinan juga menjadi salah satu hal penting

dimana dari sisi pendidikan masyarakat kurang paham tentang penanganan

ODGJ itu sendiri dan dari sisi ekonomi yaitu kemiskinan, serta anggapan

bahwa ODGJ tidak kunjung sembuh dan tindakan keluaga untuk mengamankan

lingkungan merupakan penyebab keluarga melakukan pemasungan. Kendala

ekonomi keluarga berpengaruh pada biaya pengobatan yang harus ditanggung

pasien atau keluarga ODGJ tidak hanya meliputi biaya yang langsung berkaitan

dengan pelayanan medik seperti harga obat, jasa konsultasi tetapi juga biaya

spesifik lainnya seperti biaya transportasi ke rumah sakit dan biaya akomodasi

lainnya.34

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting

dalam membentuk tindakan seseorang Overt Behavior , namun faktor

pengetahuan atau kognitif dapat dipengaruhi kecenderungan seseorang untuk

memilih ataupun tidak untuk melakukan suatu perbuatan. Niat dari perbuatan

ditentukan oleh sejauh mana individu memiliki sikap positif pada perilaku

tertentu serta sejauh mana dia memilih untuk melakukan perilaku itu dia

mendapat dukungan dari orang-orang lain yang berpengaruh dalam

kehidupannya. Seseorang yang mempunyai niat berperilaku tinggi, maka

seseorang yang bersangkutan akan melakukan perilaku tersebut. Namun jika

seseorang yang bersangkutan memiliki niat yang rendah maka perbuatan tidak

dilakukan atau terwujud. Maka dari itu, pengetahuan juga dapat berpengaruh

terhadap penanganan orang dengan ODGJ, karena semakin tinggi dan luas

pengetahuan seseorang, maka diharapkan dapat memperlakukan penanganan

ODGJ dengan baik begitu juga sebaliknya.35

34 Djatmiko, dalam Rohmadoni Aditya, Mundzakir, 2015, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keluarga

Melakukan Pemasungan Pada Anggota Keluarga Dengan Gangguan Jiwa”, Tesis, Universitas Muhamadiyah

Surabaya

35 Notoatmodjo dalam Ibid.

Dalam melihat fenomena pemasungan terhadap ODGJ oleh keluarga,

apabila dilihat secara social dan hukum terjadi sebuah benturan. Bilamana

dilihat secara hukum kemudian keluarga sebagai pelaku pemasungan dikenai

pidana dengan ancaman pasal 333 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

dengan tuduhan merampas kemerdekaan seseorang dan dikenai sanksi pidana,

muncul fenomena siapa yang akan menjadi pengampu bagi ODGJ tersebut.

Analisis ini dibuat cenderung melihat dari sisi social, dimana juga

memperhatikan peran keluarga dalam ODGJ dan pemenuhan hak nya secata

hukum karena keluarga adalah agen utama dalam terbentuknya sosialisasi

primer dan pembentukan kepribadian seseorang.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pemasungan tidak selayaknya dilakukan pada ODGJ karena pemasungan tidak hanya memberikan pembatasan secara fisik namun sekaligus membatasi hak asasi yang dapat menambah beban mental dari penderitanya. Dengan dilakukannya pemasungan akan menghambat pemberian pengobatan pada ODGJ karena pemasungan hanya secara praktis membatasi ruang gerak. Hal ini hanya mengatasi gejala secara temporer bukan menyembuhkan penyakit secara total bahkan tidak mengatasi masalah. Semakin lama gejala tersebut tidak ditangani dengan baik (hanya diredam dengan pemasungan) maka kerusakan otak yang terjadi semakin parah. Hal ini memperparah kondisi mental penderita karena ODGJ tidak dapat menyampaikan emosinya dan merasa terisolir sehingga membuatnya semakin tertekan. Peranan keluarga sangat dibutuhkan dalam penanganan atau proses pengobatan ODGJ karena penderita mengalami gangguan mental yang menyebabkan kelemahan mental dan kelemahan intelegensia, sehingga keluarga secara pribadi merupakan faktor utama penyembuhan pasien.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah sebagai pembentuk kebijakan dan untuk lebih menggiatkan kegiatan promosi kesehatan agar penyampaian informasi dan edukasi tentang ODGJ sampai ke keluarga.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat seharusnya tidak menjadikan ODGJ sebagai stigma yang harus dihindari (termasuk keluarganya) namun merangkul untuk hidup bermasyarakat layaknya warga biasa sehingga tindakan preventif dan rehebilitatif secara langsung terjadi dimasyarakat untuk mendigdayakan atau memanusiakan kembali ODGJ tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

James Hensin, 2006, Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi, Penerbit Erlangga, Jakarta

Singgih Gunarso,2004, Dari Anak Sampai Usia Lanjut, BPK Gunung Mulia,Jakarta

Soerjono Soekanto, 2012, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta

Stefani Hid, 2008, OZ, Grasindo, Jakarta

Wahjadi Dharmabrata, 2003,Psikiatri Forensik, Penerbit Buku Kedoktern EGC, Jakarta

Wahyu Koncoro, 2010, Tip Hukum Praktis : Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga,

Raih Asa Sukses,Depok

Jurnal :

Human Rights Watch. 2016.Jurnal : Hidup di Neraka: Kekerasan Terhadap Penyandang

Disabilitas Psikososial di Indonesia.

Puji Lestari, dkk, Jurnal : Kecenderungan Atau Sikap Keluarga Penderita Gangguan Jiwa

Terhadap Tindakan Pasung.

Rohmadoni Aditya, Mundzakir, 2015, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keluarga

Melakukan Pemasungan Pada Anggota Keluarga Dengan Gangguan Jiwa”, Tesis,

Universitas Muhamadiyah Surabaya

Sri Idalani, 2015, Jurnal : Faktor Yang Paling Dominan Terhadap Pemasungan Orang Dengan

Gangguan Jiwa Di Indonesia.

Undang- undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Sumber Lain dan Website :

Catatan Perkuliahan Sosiologi Hukum oleh Prof. Soedjito

Deddy Mulyana, 2016, Pemasungan dan Teori Penjulukan,

http://www.pikiran-rakyat.com/kolom/2016/05/01/pemasungan-dan-teori-penjulukan-

368143

Dinkes Pasuruan, Penanganan Gangguan Jiwa Dengan Pasung,

http://dinkes.pasuruankota.go.id/penanganan-gangguan-jiwa-dengan-pasung/

Kukuh Wibowo, 2014, Penderita Gangguan Jiwa Masih Banyak Dipasung,

https://nasional.tempo.co/read/613434/penderita-gangguan-jiwa-masih-banyak-dipasung

Meysa Becks, Masalah Psikososial Pasung Pada Pasien Gangguan Jiwa Yang Terjadi Di

Masyarakat, http://ikhsanbeck.blogspot.co.id/2014/12/masalah-psikososial-pasung-pada

pasien.html