01_regulasi kesehatan dan higiene perusahaan rev1
TRANSCRIPT
Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan KerjaDirektorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
KEMNAKERTRANS R.I1
15 Mei 2012
BIODATAN a ma : Dr. AmarudinInstansi : Kementerian Nakertrans R.I.Jabatan : Kasi Pemeliharaan Kes TKPangkat Gol : Pembina / IV.aAlamat Kantor: Jl. Gatot Subroto Kav. 51 JakartaNo. Telpon, Fax : 021. 5255733 Ext. 677, 021. 5268045No. Hp. : 081510036323E-Mail : [email protected] : KedokteranPelatihan/Training : 1. Pengawas Ketenagakerjaan,
2. Safety Officer Training Course, Singapore
3. Occupational Health, Jepang 4. Free drug at the work places Training,
Malaysia. 5. Basic Life Support, Jepang
6. Concelor HIV/AIDS 7. TOT Widya Iswara Luar Biasa.
Tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah perlindungan tenaga kerja untuk mewujudkan kesejahteraan.
Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan tenaga kerja
Mengapa K3 Penting ? Merupakan hak azasi manusia dan
bagian yang terintegrasi pada agenda pembangunan berbasis manusia 3
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PhilosophyUpaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.
Suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran,penyakit akibat kerja,dll.
“ACCIDENT PREVENTION”
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Keilmuan
Mengapa K3 Penting ? Estimasi ILO (per tahun)
2,3 juta org meninggal terkait dengan pekerjaan
360.000 org meninggal krn kecelakaan kerja
1,95 juta sakit akibat kerja Kerugian USD 1,25 triliun
6
Sebagai Perbandingan Fatalities per 100.000 pekerja
per tahun Indonesia: 20 Malaysia : 8,5 Thailand : 8,9 Singapura: 3,5 Jepang : 2,5 Uni Eropa: 1,5
Cause of accidents Statistically ……… more than 80 % of
past OSH accidents are caused primary by Unsafe Human Behaviour 7
Tempat Kerja :• Aman• Nyaman • Sehat• Bebas Polusi• Nihil Kec. &
PAK
• Produksi & produktifitas
• Kelangsungan Usaha
• Globalisasi/Perdagangan Bebas• Hak Asasi Manusia (HAM)• Standar Internasional• Green Productivity• Global warming
Daya saing (Lokal, Regional, Global)
Mengapa K3 Penting ?Kontribusi mewujudkan
Menjawab Tantangan & Meraih Peluang
Program Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja:merupakan bagian tak terpisahkan dari K3 secara keseluruhan
mencegah atau mengurangi risiko terjadinya kecelakaan dan PAK serta meningkatkan produktivitas.
9
Sebagian besar angkatan kerja/tenaga kerja tidak memahami haknya untuk mendapatkan perlindungan K3
Promosi dan edukasi bidang kesehatan dan lingkungan kerja belum meluas
Pemahaman tentang K3, khususnya kesehatan kerja dan Lingkungan Kerja belum merata (pekerja, pengusaha)
Hazard di tempat kerja terus berubah seiring perkembangan industri.
10
Penerapan di tempat kerja belum sesuai Ketentuan : Pelayanan kesehatan kerja yang berada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan belum optimal
Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang dilakukan banyak yang belum dikaitkan dengan faktor risiko di tempat kerja, masih bersifat umum (seperti general check up)
Monitoring LK belum sesuai dengan Faktor LK
11
12
III. LANDASAN PELAKSANAAN K3 BIDANG KESEHATAN DAN HIGIENE
PERUSAHAAN• Setiap pekerja membutuhkan perlindungan dari risiko bahaya di tempat kerja
• Pelaksanaan K3 mempunyai dimensi perlindungan dan dimensi produktivitas & kesejahteraan
LANDASAN FILOSOFIS :
• UUD 1945 (Psl 27)• UU No. 13 Tahun 2003 Ttg
Ketenagakerjaan• UU No. 1 Tahun 1970 Ttg
Keselamatan Kerja
LANDASAN KONSTITUS
IONIL
• Peraturan Pelaksanaan K3• Standar, Pedoman, Petunjuk
Pelaksanaan Teknis K3 dll
LANDASAN OPERASIO
NIL :
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
Pasal 86 UU No 13 Th 2003 ttg Ketenagakerjaan :(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk
memperoleh perlindungan atas :a. keselamatan dan kesehatan kerja;b. moral dan kesusilaan; danc. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama;
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang2an yg berlaku
Penjelasan Pasal 86 :Upaya keselamatan dan kesehatan kerja
dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.
Pasal 87• Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan
• Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
UU NO. 1 TAHUN 1970 Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas
keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk
kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta
produktivitas
UU No.1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja Syarat-syarat
Kesehatan Kerja
Syarat-syarat
Keselamatan Kerja
PencegahanPenyakit Akibat Kerja
PencegahanKecelakaan Kerja
Mewajibkan kepada pengurus untuk : Melaksanakan ketentuan dan syarat
syarat K3 sesuai ketentuan yang berlaku. Memastikan semua potensi bahaya telah
dikendalikan secara aman Menjelaskan kepada para pekerja
tentang potensi bahaya yang ada dan cara menghidari terjadinya kecelakaan
Membentuk Lembaga K3, menempatkan Personel K3 (Ahli K3, Dokter/Petugas Medis/Operator, dll)
Menerapkan SMK3
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAUU NO. 1 THN 1970
SYARAT-SYARAT K3
TUJUAN :
1. Menghindarkan risiko (Avoiding of Risk)
2. Mencegah kecelakaan kerja (Preventing of Accident)3. Mengurangi Konsekuensi/ akibat yang
ditimbulkan oleh kecelakaan kerja (Mitigating of Consequency)
SYARAT-SYARAT K3
DITETAPKAN MELALUI :
1. PENDEKATAN TEHNIS (Technical Approach)2. PENDEKATAN PROSEDUR (Procedural Approach)3. PENDEKATAN FAKTOR MANUSIA
(Human Approach)
SYARAT-SYARAT K3
1. Disesuaikan Dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Tehnologi
2. Ditetapkan Dengan Peraturan Perundangan
3. Tidak Menghendaki Korektif Dan Kuratif Atas Kecelakaan Dan PAK
4. Menekankan Upaya Promotif Dan Preventif
Promosi dan pemeliharaan derajat yang setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental dan sosial dari pekerja pada semua pekerjaan; pencegahan gangguan kesehatan pada pekerja yang disebabkan oleh kondisi kerja mereka; perlindungan pekerja dalam pekerjaan mereka dari resiko akibat faktor-faktor yang mengganggu kesehatan; penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologisnya; dan sebagai kesimpulan, penyesuaian pekerjaan, terhadap manusia dan setiap manusia terhadap pekerjaannya.
Pengertian Kesehatan Kerja menurut Joint ILO/WHO Committee tahun 1995 :
IMPLEMENTASI DI TEMPAT KERJA
A. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan kerja
B. Personil di bidang kesehatan kerjaC. Program Kesehatan Kerja
A. PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA
Salah satu lembaga K3 di perusahaan Sarana penyelenggaraan upaya kesehatan kerja
Diatur dalam Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982 dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor Kep. 22 /DDJPPK/V/2008 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja
Syarat Penyelenggaraan
a. Lembagab. Personilc. Saranad. Rujukane. Manajemen Kesehatan Kerja
Syarat Penyelenggaraan
Manajemen Kesehatan Kerja : Program Kesehatan Kerja merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari program K3 pada umumnya.
Penyelenggaraan PKK dirintegrasikan dalam SMK3
Elemen-elemen audit SMK3 untuk penerapan norma kesehatan kerja harus dipenuhi sebagaimana elemen-elemen audit norma K3 lainnya.
B. PERSONIL DI BIDANG KESEHATAN KERJA
Dokter Perusahaan (Permennaker No.1/Men/1976):– Wajib Latihan Hiperkes
Dokter Pemeriksa Kesehatan TK (No.1/1970) :– Wajib Latihan Hiperkes– Penunjukan Dirjen PPK
Paramedis Perusahaan (Permennaker No. 1/Men/1979:– Wajib Latih Hiperkes
B. PERSONIL DI BIDANG KESEHATAN KERJA
Petugas Katering Pengelola Makanan Bagi TK (Ps. 8 PMP No. 7/1964, SE Dirjen Binawas No. 86/1989) :– Pembinaan pengelolaan makanan bagi TK
– Bebas penyakit menular Petugas P3K di tempat kerja (permennaker No. 15/Men/2008) :– Sertifikat Pelatihan P3K (Direktur PNK3)
– Lisensi dan Buku kegiatan (Disnaker setempat).
C. PROGRAM KESEHATAN KERJA Program / Kegiatan harus
komprehensif :– Upaya Promotif : sosialisasi, pelatihan,
KIE, OR dll.– Upaya Preventif : Pemeriksaan
kesehatan, Lingkungan Kerja, APD, Imunisasi dll.
– Upaya Kuratif : pengobatan, perawatan dan tindakan medis lainnya
– Upaya Rehabilitatif : fisioterapi, pemberian alat bantu dengar, alat gerak palsu dll.
TUGAS POKOK PELAYANAN KESEHATAN KERJAPERMENAKERTRANS NO. Per. 03 /Men/1982
1. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja2. Pembinaan & pengawasan Penyesuaian
pekerjaan thd tenaga kerja3. Pembinaan & pengawasan Lingkungan Kerja4. Pembinaan & pengawasan sanitair5. Pembinaan & pengawasan perlengkapan utk
kes. tenaga kerja6. Pencegahan dan pengobatan thd penyakit
umum & PAK7. P3K8. Latihan Petugas P3K9. Perencanaan tmp kerja, APD, gizi, &
penyelenggaraan makanan di tmp kerja10. Rehabilitasi akibat Kec atau PAK11. Pembinaan thd tenaga kerja yg punya kelainan.12. Laporan berkala.
C. PROGRAM KESEHATAN KERJA
1. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja :
– Dasar : Ps. 8 UU No. 1/1970, Permennaker No. Per. 02/Men/1980
– Pelaksana Lembaga : Pelayanan Kesehatan Kerja, PJK3 Personil : dokter pemeriksa Kesehatan TK
– Jenis Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
– Diagnosis dan pelaporan PAK
C. PROGRAM KESEHATAN KERJA
2. Gizi Kerja dan Penyelenggaraan makanan bagi tenaga kerja :
– Pelaksanaan program gizi kerja– Bentuk Penyelenggaraan
Penyediaan ruang makan Penyelenggaraan kantin / katering
perusahaan Penyelenggaraan makanan melalui
Perusahaan katering (SE Dirjen Binawas No. 86/1989)
– Pengelola/Petugas Katering (PMP No. 7 Tahun 1964)
C. PROGRAM KESEHATAN KERJA 3. P3K di tempat kerja (Permennaker No.
15/Men/2008, Kepdirjen PPK No. 53/DJPPK/2009) :
– Petugas P3K : Pelatihan Sertifikat Lisensi dan buku kegiatan Jumlah petugas P3K di tempat kerja
– Fasilitas P3K : Ruang P3K Kotak P3K dan isi kotak Alat evakuasi dan Transportasi Fasilitas tambahan berupa APD/Shower/eye wash
D. PENGEMBANGAN PROGRAM
1. HIV AIDS di tempat kerja (Permennaker No. 68/Men/2004, Kepdirjen PPK No. 20/DJPPK/2005)
– Wajib melaksanakan upaya P2 HIV/AIDS di tempat kerja.
– AIDS Award (Kepdirjen PPK No. 75/DJPPK/2010)
2. P4GN di tempat kerja (Permennaker No. 11/Men/2005):
– Wajib melakukan upaya aktif P4GN di TK (penetapan kebijakan, Penyusunan dan pelaksanaan program).