09. audit kinerja_ciptakarya
TRANSCRIPT
KEBIJAKAN AUDIT KINERJA PROGRAM
JAKARTA, 27 April 2016Dr. Ida Farida,SE.MM.Ak.CA
KERANGKA PEDOMAN PEMERIKSAANUUD 1945Peraturan Perundang-undangan Pemeriksaan Keuangan
Negara
SPKN UUD 1945
Kode Etik100
Pemeriksaan Keuangan200
Pemeriksaan Kinerja300
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pedoman Umum
Juklak
Juknis
400Sistem Keyakinan Mutu
500Penatalaksanaan Kertas Kerja Pemeriksaan
600Pemeriksaan Berperspektif Lingkungan Hidup
100.001Pemahaman dan penilaian SPI Pemeriksaan Keuangan
100.002Pemahaman dan penilaian
Risiko Pemeriksaan 100.003
Penetapan Batas Materialitas Pemeriksaan Keuangan
100.004Penentuan Metode Uji Petik
Pemeriksaan Keuangan101.000
Pemeriksaan LKPP dan LKKL102.000
Pemeriksaan LKPD103.000
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bank Indonesia
301.000Pemeriksaan Investigatif
302.001Pemeriksaan Kepatuhan
Pengelolaan Limbah RSUP/RSUD302.002
Pemeriksaan Kepatuhan Pengendalian Pencemaran
Udara303.000Pemeriksaan Pengadaan
Barang dan jasa304.000
Pemeriksaan Subsidi Listrik305.000
Pemeriksaan Subsidi Pangan306.000
Pemeriksaan PNBP dan PAD Pertambangan
400.001Reviu Pemeriksaan
200.001Penentuan Area Kunci
200.002Penentuan Kriteria
PENGERTIAN PEMERIKSAAN KINERJA
Menurut UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 4 Ayat 3
Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, aspek efisiensi serta aspek efektivitas.
Menurut INTOSAI
Pemeriksaan kinerja sebagai suatu pemeriksaan yang independen atas efisiensi dan efektivitas kegiatan, program, dan organisasi pemerintah, dengan memperhatikan aspek ekonomi, dengan tujuan untuk mendorong ke arah perbaikan
PENGERTIAN PEMERIKSAAN KINERJA
Terminologi lain yang dikenal dari pemeriksaan kinerja adalah value for money audit yang digunakan di Inggris, Kanada dan beberapa negara persemakmuran, yang diartikan sebagai suatu proses penilaian atas bukti-bukti yang tersedia untuk menghasilkan suatu pendapat secara luas mengenai bagaimana entitas menggunakan sumber daya secara ekonomis, efektif dan efisien
STANDAR PELAKSANAANPEMERIKSAAN KINERJA
Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan SPKN yang disusun dan ditetapkan berdasarkan BPK melalui Peraturan BPK RI No.1 tahun 2007.
Berdasarkan SPKN PSP 04, standar pelaksanaan pemeriksaan kinerja meliputi: 1. Perencanaan2. Supervisi3. Bukti Pemeriksaan, dan 4. Dokumentasi Pemeriksaan
METODOLOGI PEMERIKSAAN KINERJA
1. Pengidentifikasian Masalah
Ukuran Kinerja Pemeriksaan : Standar Pemeriksaan Panduan Manajemen Pemeriksaan Tujuan dan Harapan Penugasan
2. Penentuan Area Kunci
3. Penentuan Obyek, Tujuan dan Lingkup Pemeriksaan Kinerja
4. Penetapan Kriteria
5. Penyusunan P2 dan PKP
8. Perolehan Tanggapan Resmi dan Entitas
7. Penyusunan Temuan Pemeriksaan
6.Pengujian Data
9. Penyampaian Temuan Pemeriksaan pada Entitas
10. Penyusunan Konsep LHP
11. Perolehan Tanggapan Rekomendasi
12. Penyusunan dan Penyampaian LHP
SUPERVISI – KENDALI DAN PENJAMINAN MUTU(Supervisi, Quality Control & Assurance )
Dokumentasi
PERENCANAAN PELAKSANAAN PELAPORAN
PERENCANAAN PEMERIKSAAN
Tujuan Perencanaan PemeriksaanMempersiapkan suatu program pemeriksaan yang akan digunakan sebagai dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan sehingga pemeriksaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Dalam perencanaan pemeriksaan, pemeriksa mengumpulkan informasi untuk menentukan kebijakan awal mengenai lingkup pemeriksaan, biaya, waktu dan keahlian yang diperlukan.
PENGIDENTIFIKASIAN MASALAH
Dasar Pengidentifikasian Masalah SPKN PSP 04 Paragraf 10
Tujuan Pengidentifikasian Masalah a. Memahami rencana strategis dan Kebijakan Badan tentang
pelaksanaan pemeriksaan kinerja;b. Memperoleh data, informasi, serta latar belakang organisasi,
program dan fungsi pelayanan publik yang diperiksa mengenai hal-hak yang berhubungan dengan input, proses, output dan outcome.
c. Mengetahui landasan hukum atas kegiatan dan program dari organisasi, program dan fungsi pelayanan publik yang diperiksa.
d. Mengidentifikasi masalah-masalah yang adae. Memahami tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang
diemban oleh entitas yang diperiksa
PENGIDENTIFIKASIAN MASALAH
Input yang diperlukan dalam Pengidentifikasian Masalah a. Peraturan perundang-undangan seperti : UU, Keppres,
Inpres, Perpres, PP, Kepmen, Keputusan Dirjen, Surat Edaran Direktur, Keputusan dan Surat Edaran Kepala Dinas, AD/ART BUMN/BUMD, Keputusan Direksi dan Company Profile BUMN/BUMD.
b. Rencana Strategis BPK dan kebijakan Badan tentang pemeriksaan kinerja.
c. Laporan pemeriksaan dari pemeriksa sebelumnya. d. RJP, RKA dan laporan tahunan entitas.e. Kebijakan entitas dan risalah-risalah yang berkaitan
PENGIDENTIFIKASIAN MASALAH
Input yang diperlukan dalam Pengidentifikasian Masalah (lanjutan)
f. Struktur Organisasi, SOP dan petunjuk operasional.g. Hasil evaluasi terhadap program entitas dan rencana
kerja pemeriksa intern dan laporan hasil pemeriksaannya.
h. Hasil diskusi dengan manajemen dan stakeholder.i. Hasil liputan media masaj. Hasil penelaahan informasi dari internet k. Hasil database entitas yang dikelola oleh BPKl. Sumbangan bahan dari Satker non pemeriksa seperti
Bibankum, Humas, EPP dan Litbang
PENGIDENTIFIKASIAN MASALAH
Petunjuk Pelaksaanaan Pengidentifikasian Masalah a. Dapatkan dan pelajari rencana strategi BPK serta
kebijakan Badan tentang pemeriksaan kinerjab. Pelajari sejarah dan latar belakang entitas yang diperiksac. Reviu struktur organisasi d. Reviu hasil pemeriksaan sebelumnyae. Analisis dokumen anggaran dan entitas yang diperiksaf. Analisis SOP dari entitas yang relevan dengan tujuan
pemeriksaang. Analisis AD/ART, RJP, dan RKA dari entitas yang diperiksa
PENGIDENTIFIKASIAN MASALAH
Petunjuk Pelaksaanaan Pengidentifikasian Masalah (lanjutan)
h. Jika diperlukan, lakukan observasi singkat di lokasi kegiatan utama entitas
i. Jika diperlukan, lakukan interviu/wawancara dengan manajemenj. Reviu peraturan-peraturan yang mendasari program yang
diperiksak. Lakukan inventarisasi tolok ukur, standar atau KPI yang telah
diterapkan entitasl. Teliti kemungkinan adanya hambatan dan penyalahgunaan
wewenang yang dilakukan entitas.m. Pelajari kemungkinan adanya batasan-batasan berdasarkan
peraturan atau kebijakan institusi.n. Dapatkan dan inventarisasi isu-isu mutakhir tentang
permasalahan yang sedang diatasi entitaso. Buatlah keseimpulan mengenai permasalahn yang berhasil
diidentifikasi dalam tahap ini.
PENGIDENTIFIKASIAN MASALAH
Output dari kegiatan Pengidentifikasian Masalah a.Gambaran umum dari kegiatan/program dari
entitas yang diperiksa.b.Hasil reviu peraturan perundang-undangan yang
meliputi kewenangan, maksud dan tujuan serta struktur organisasi.
c. Informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja entitas
d.Kesimpulan umum tentang identifikasi masalah.
PENENTUAN AREA KUNCI Dasar Penentuan Area Kunci
1. SPKN PSP 04 Paragraf 07 s.d paragraf 092. SPKN PSP 04 Paragraf 11 s.d paragraf 153. SPKN PSP 04 Paragraf 16 s.d paragraf 26
Tujuan Penentuan Area Kuncia. Menilai apakah entitas telah memiliki sistem pengendalian
yang memadai untuk mengidentifikasi risisko-risiko kelemahan pengendalian yang akan dijadikan untuk pertimbangan dalam menentukan area kunci.
b. Mempertimbangkan pengaruh peraturan perundang-undangan yang signifikan dan risiko kecurangan yang mungkin terjadi dan merancang prosedur untuk bisa memberikan keyakinan yang memadai bahwa kecurangan tersebut dapat dideteksi.
c. Menentukan area-area kunci yang memiliki risiko tinggi untuk dilakukan pemeriksaan.
PENENTUAN AREA KUNCI
Input yang diperlukana. Hasil kajian pengidentifikasian masalahb. Hasil telaahan pemeriksa tentang kualitas SPI entitasc. Hasil diskusi dengan pimpinan/manajemen entitas dan komite
pemeriksaan entitas. d. Hasil diskusi dengan personil satuan kerja pengawas intern dan
meninjau ulang laporan hasil pemeriksaan intern.e. Peraturan dan perundang-undangan yang secara signifikan
berpengaruh terhadap entitas. f. Hasil olahan database entitas yang dikelola oleh BPK. g. Hasil kajian atau kumpulan informasi yang disediakan oleh unit
non pemeriksa BOK.h. Hasil kuesioner, wawancara, observasi dan metodologi
pengumpulan data lainnya yang digunakan oleh pemeriksa dalam mengumpulkan data dan informasi dalam tahap perencanaan pemeriksaan ini.
PENENTUAN AREA KUNCI
Petunjuk Pelaksanaana. Mempertimbangkan Sistem Pengendalian Intern. b. Mempertimbangkan pengaruh peraturan perundang-undangan
yang signifikan c. Identifikasi potensi terjadinya kecurangan d. Menetapkan area kunci
• Outputoutput dari kegiatan penilaian terhadap area kunci ini adalah teridentifikasinya area-area kunci yang menjadi fokus pemeriksaan.
• PendokumentasianSeluruh pengkajian pemeriksaan harus didokumentasikan. Secara keseluruhan pendokumentasian dapat dijadikan sebagai KKP.
PENENTUAN OBJEK, TUJUAN DAN LINGKUP PEMERIKSAAN
Input dalam Penentuan Objek, Tujuan dan Lingkup Pemeriksaana. Output dari Kegiatan Pengidentifikasian
Masalahb. Output dari Kegiatan Penentuan Area Kunci
Petunjuk Pelaksanaana. Menentukan objek pemeriksaan b. Menentukan tujuan pemeriksaan c. Menentukan lingkup pemeriksaan
PENETAPAN KRITERIA PEMERIKSAAN
Dasar Penetapan Kriteria PemeriksaanSPKN PSP 04 Paragraf 27
Tujuan Penetapan Kriteria Pemeriksaana. Memberikan dasar yang baik sebagai alat komunikasi
dalam tim pemeriksaan dan dengan manajemen pemeriksa mengenai sifat pemeriksaan
b. Memberikan dasar yang baik sebagai alat komunikasi dengan entitas yang diperiksa
c. Menghubungkan tujuan pemeriksaan dengan program pemeriksaan yang dilaksanakan selama tahap pelaksanaan pemeriksaan.
d. Memberikan dasar pada tahap pengumpulan data dan penyusunan prosedur pemeriksaan
e. Memberikan dasar dalam menyusun temuan pemeriksaan
PENETAPAN KRITERIA PEMERIKSAAN
Input yang diperlukan dalam penetapan kriteria pemeriksaana. Output dari kegiatan perencanaan sebelumnyab. Standar atau norma yang dikembangkan sendiri secara teknis oleh
entitasc. Pendapat ahli dan organisasi profesional dan institusi penentu
standard. Kriteria yang telah digunakan pada pemeriksaan sejenis sebelumnyae. Kriteria yang digunakan oleh institusi pemeriksa lain f. Kinerja tahun-tahun sebelumnya g. Dokumen perencanaan awal seperti studi kelayakan dan rencana
yang telah disetujuih. Anggaran entitas yang diperiksai. Kinerja entitas lain yang sejenis
20
PENETAPAN KRITERIA PEMERIKSAAN
Petunjuk pelaksanaan penetapan kriteria pemeriksaan1. Teliti apakah entitas telah memiliki kriteria sesuai dengan
tujuan pemeriksaan kinerja. 2. Bila ada tentukan apakah kriteria tersebut telah memenuhi
karakteristik yang baik. 3. Bila tidak ada atau bila ada, tetapi tidak memenuhi
karakteristik kriteria yang baik, maka pemeriksa harus mengembangkan kriteria sendiri.
4. Dalam rangka pengembangan kriteria sendiri pemeriksa harus melakukan pendekatan-pendekatan.
5. Komunikasikan kriteria yang akan dipakai kepada entitas sebelum pemeriksaan dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan bersama mengenai dasar pengukuran kinerja yang digunakan dalam pemeriksaan atas objek yang diperiksa
PENETAPAN KRITERIA PEMERIKSAAN
Output penetapan kriteria pemeriksaanKesimpulan menganai standar yang akan digunakan sebagai pembanding terhadap praktek-praktek yang berjalan, meliputi : a. Kelompok kriteria (ekonomi, efisiensi, efektivitas)b. Jenis kriteriac. Penjelasan setiap jenis kriteriad. Satuan pengukurane. Sumber dataf. Standar ukuran kinerjag. Tanggapan entitas
• PendokumentasianSeluruh pengkajian pemeriksaan harus didokumentasikan. Secara keseluruhan pendokumentasian dapat dijadikan sebagai KKP.
Manfaat
Mendorong Entitas meningkatkan kinerjanya Memperbaiki kelemahan Persuasif dalam memberikan Rekomendasi Mengemukakan kinerja (positif dan negatif)
Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
t1 t2 t3 t4 t5 t60
2
4
6
8
10
12
14
16 AUDIT1 2MASALAH PERBAIKAN
Konsekuensi
Audit Kinerja mengambil posisi hipotesis pada perbaikan kinerja entitas Rekomendasi menjadi jantung Pemeriksa harus mampu memprediksi “impact to governance” atau
dampak dari pemeriksaannya pada peningkatan kinerja entitas Kesesuaian logis antara Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan
Terinci wajib dijaga
Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
Pemahaman entitas dan identifikasi
masalah
Penentuan area kunci
Area Kunci (Area 2)
Faktor SeleksiSignifikansi Impact Resiko Auditabilitas
Area-area TerpilihArea 1 Area 2 Area 3
Uji Kehandalan SPIKualitas SPI Pengaruh peraturan Identifikasi potensi
kecurangan
Identifikasi MasalahGambaran Umum
entitas (IPOO) Reviu peraturan Faktor yang pengaruhi kinerja
Kesimpulan umum identifikasi
masalah
Pendekatan
Hasil
Hasil/OutputTarget atau RencanaUU 15/2004SPKN
Proses
Proses mgtUU 15/2004SPKN
Masalah
Masalah utama
Root cause
ISSAISAIs
PERENCANAANPEMERIKSAAN KINERJA
Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
Perencanaan
Penentuan Topik
Potensial
Penyusunan Program
Pemeriksaan Pendahuluan
Pemahaman entitas dan
Pengidentifikasian masalah
Penentuan area kunci
Penentuan tujuan dan
lingkup pemeriksaan
Penentuan kriteria
pemeriksaan
Identifikasi jenis bukti
dan prosedur pemeriksaan
RKP dan P2
Aspek 3E
Ekonomis Perolehan Input
EfisiensiInput-Output
Efektivitas
Output-OutcomeEfektivitas ProgramEfektivitas Manajerial
Pendekatan
Hasil
Proses
Masalah
Ekonomis
Hasil• Apakah HPS
telah sesuai dengan harga standar
Proses• Apakah
proses pengadaan telah sesuai ketentuan
Masalah• Apakah
pelelangan dapat terjamin dari bebas arisan
Efisiensi
Hasil• Apakah
penggunaan Imput telah sesuai rencana
Proses• Apakah entitas
telah merancang sumber daya secara memadai untuk menghasilkan output
Masalah• Apakah
masalah pembengkakan biaya produksi telah dapat teratasi
Efektivitas
Hasil• Apakah Manfaat
telah tercapai?• Apa dan berapa
manfaat Output?
Proses• Apakah
pengelolaan Output mendukung pencapaian Manfaat?
• Apakah pengelolaan Output telah direncanakan secara memadai?
Masalah• Apakah hambatan/
masalah dalam pencapaian Manfaat telah teratasi?
• Apakah terdapat masalah dalam pencapaian Manfaat?
Apa yang harus diperhatikan…?
Konsisten pada logical flow Merumuskan permasalahan Merumuskan riset questions untuk mengidentifikasi elemen kinerja
sesuai tujuan pemeriksaan Memahami berbagai pendekatan untuk merumuskan desain
pemeriksaan
Consistent with Logical Flow
Ekonomis: Biaya Input >< Input Efisiensi: Analisis Proses, Input ><
Output Efektivitas: Output >< Outcome
BIAYA INPUT
EKONOMI
INPUT PROSES
EFISIENSI
OUTPUT OUTCOME
EFEKTIFITAS
TIPS Tetapkan titik/point analisis Rumuskan MGM/BMP/P2
secara tepat 3 Langkah utama
Merumuskan masalah
Auditi sebagai entitas {Unsur, Aspek, Karakteristik,
Kegiatan, Tusi} apa yang akan diaudit?
Find it first before continue to next step… Alasan… Permasalahan… Harapan… Kritik…
Penentuan topik potensial LHP Auditi, pengaduan, dll Permasalahan signifikan
(dan tentative solutions) Diskusi dengan Pimpinan
Auditi, Stakeholders dan penerima manfaat
Hipotesa awal
Penentuan topik potensial
Mengumpulkan data dan informasi
Hipotesa awal Inventarisasi topik
Review Renstra Auditi Review RPJM Review isu di masyarakat Review LHP sebelumnya
Memilih topik Signifikansi anggaran Kepentingan publik dan
politik Signifikansi program Auditabilitas Dampak lingkungan
Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
Hara
pan
Mas
yara
kat
Kepentingan Pemerintah
Kepenting
an Lainnya
Kepentingan Legislatif
AUDIT
Penentuan topik potensial
Merumuskan pertanyaan riset
Identifikasi Masalah
• Masalah• Key Areas• Elemen kinerja• Hipotesa
Cara Menyelesaikan
• Tujuan Pemeriksaan• Pertanyaan Riset• ADM/MGM/P2
Solusi
• TP• Kesimpulan• Rekomendasi
Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
1. Penentuan tujuan dan lingkup pemeriksaan Dalam pemeriksaan kinerja program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sebagai berikut:
“Tujuan Pemeriksaan Progam adalah untuk menilai aspek ekonomi, efisien dan efektivitas penyelenggaraan program KOTAKU” Lingkup Pemeriksaan Program KOTAKU yang diselenggarakan oleh Dirjen Cipta Karya mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dengan sasaran pemeriksaan
adalah: Keekonomisan dalam pelaksanaan Program KOTAKU, dengan sasaran pemeriksaan yaitu a. Keekonomisan dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh penyelenggara Program KOTAKUb. Keekonomisan dalam penetapan Anggaran Program KOTAKU
Efisiensi dalam pelaksanaan Program KOTAKU, dengan sasaran pemeriksaan yaitu :a. Efisiensi dalam penyediaan Program KOTAKUb. Efisiensi dalam pengelolaan dana Program KOTAKU Efektifitas Program KOTAKU, dengan sasaran pemeriksaan yaitu :a. Efektifitas Sasaran Program KOTAKUb. Efektifitas pengelolaan sarana dan prasaran pendukung Program KOTAKU
Pelaksanaan Audit Kinerja
Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
Tahapan dalam Juklak
Pengujian data
• pengumpulan bukti
• pengujian bukti• pengujian atas
kepatuhan terhadap perundangan
• Pengujian atas kualitas pelaksaaan pengendalian intern
Perumusan TP
• Penyusunan Konsep TP
• Penyerahan ke entitas
Tanggapan
• Peroleh tanggapan
• Diskusi
Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
Tahap pelaksanaan: process overview
Prosedur
Pertanyaan
TujuanMenilai keberhasilan Program BPJS
Peserta BPJS melampaui
target nasional
Langkah Langkah
Ragam Kebijakan melampaui target
pelayanan Nasional
Langkah
Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
Tahap pelaksanaan: process overview
Pengumpulan Bukti
WawancaraSurvey lapanganWalkthroughObservasiKonfirmasi
Analisa & Pengujian BuktiReview dokumenAnalisa komparasiAnalisa before-afterAnalisa cost-benefitSWOTFish boneTree of problems
Penulisan temuanIdentifikasi gapAnalisa gapAkibatSebab
TP
INPUT OUTPUT
Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
Process overview: Esensi tahap pelaksanaan
BuktiBukti capain kinerjaBukti suatu faktor mempengaruhi kinerjaHasil pengujian auditor atas aspek kinerja
TemuanTercapai/tidak suatu rencanaKegagalan mencapai target kinerjaDeviasi dari rencana
Simpulan
Keberhasilan pencapaian kinerjaDampak tidak tercapainya suatu target kinerjaKendala capaian kinerja
√
√
Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
Simpulan pada tahap pelaksanaan
Pertanyaan Audit/
Kriteria UtamaTujuan
Pemeriksaan
Simpulan Simpulan
Simpulan
Simpulan
Simpulan
Simpulan
Prosedur/Langkah/
Teknik
PELAKSANAAN PELAPORAN
Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
Syarat bukti menurut SPKN
CUKUPCukup jumlahCukup substansi
KOMPETEN
FaktualDari sumber yang benarDiperoleh dengan cara yang benar
RELEVANSesuai dengan tujuan pemeriksaanSubstansi menjawab langkah
VALIDUp-to-dateBenar
HANDALKuat sebagai buktiNyata tidak terbantahkan
Bukti yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa
Bukti dapat digolongkan menjadi bukti fisik, dokumenter, kesaksian (testimonial) dan analisis
Bukti apa yang perlu diperoleh
Bergantung pada pendekatan dan aspek kinerja Hasil, Proses, Masalah Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas
Ingat... Bahwa suatu bukti dapat saja merepresentasikan banyak aspek (keuangan, kinerja, kepatuhan, dll)
Dimensi waktu suatu Bukti
Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
Sebab
Kondisi
Akibat
Dampak
Bukti bergantung pendekatan pemeriksaan kinerja
Hasil• Berapa capaian
kinerja• Apa output dan
outcome yang teridentifikasi
Proses• Apa yang
dilakukan entitas• Bagaimana
entitas menyelesaikan tahapan kegiatan
Masalah• Apa masalah
yang utama• Bagaimana
menyelesaikan masalah tersebut
• Apa penyebab masalah utama
Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
Ilustrasi perolehan & analisis bukti(Pendekatan Hasil/Output)
Pertanyaan Audit
• Peserta BPJS melampaui target nasional
Prosedur
• Peroleh data jumlah peserta BPJS nasional
• Peroleh data target nasional dalam Restra
• Bandingkan realisasi terhadap target
TP • Peserta BPJS tidak mencapai target nasional
Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
TAHAP PELAPORAN TEMUAN PEMERIKSAAN
Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
Temuan Pemeriksaan
Fungsi Media komunikasi Tim mengenai
hasil audit Diserahkan untuk memperoleh
Tanggapan Pelaksanaan P2 oleh KT Reviu oleh PT
Sistematika Judul Kondisi Kriteria Akibat Sebab Tanggapan
Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
TP pada audit Kinerja
Unsur yang dibutuhkan tergantung pada Tujuan audit TP harus menjawab Pertanyaan Pemeriksaan dan Tujuan Pemeriksaan Penyusunan TP perlu mempertimbangkan informasi yang diperlukan
untuk perumusan Simpulan dan Rekomendasi
Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
Menulis...
Sistematika paragraf Main idea followed by explanatory sentences Konsistensi penggunaan Aktif-Pasif Sesuai logika What come first and later
Efektivitas bahasa Bahasa yang efektif Panjang kalimat Tidak redundant
Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
Consistent with Audit Objective
ADM
• Objectives• Procedures• Evidences
Temuan
• Hyphotesis• Indikasi• TP Final
Simpulan
• Qualitative• Quantitative
Rekomendasi
• Perbaikan kinerja
• Tegur & Setor
Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
Logical Consistentency
INPUTLuas Lahan New Site Development
Jumlah unit Rumah
PROCESSMembangun system infrastruktur
permukiman melalui pembangunan infrastruktur skla regional, dan
pembangunan kawasan strategi nasional
Fasilitas pemerintah provinsi, kabupaten melalui pendampingan Penyusunan NSPK
Pemberdayaan /peningkatan kapasitas masyarakat
OUTPUTMenurunnya luas kawasan pemukiman
kumuh
Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh
OUTCOMEMeningkatnya akses infrastruktur dan pelayanan dasar untuk mewujudkan pemukiman perkotaan yg layak huni,
produktif dan berkelanjutan
2. Penulisan Ringkasan Eksekutif
Ringkasan Eksekutif memuat:Dasar hukum audit;Profil obyek audit/ Gambaran Umum entitas (beberapa Laporan audit tidak memuat);Alasan audit;Tujuan audit;Lingkup audit, kriteria audit, simpulan, tanggapan, temuan signifikan dan rekomendasi BPK; danCapaian
3. Pendahuluan
Memuat:Dasar hukum pemeriksaan;Tujuan pemeriksaan;Sasaran pemeriksaan;Metode pemeriksaan: Kriteria, teknik;Jangka waktu pemeriksaan;Tahun anggaran yang diperiksa; danBatasan pemeriksaan
4. Gambaran Umum
Gambaran Umum Memuat:Penjelasan singkat kegiatan obyek pemeriksaan;Tujuan kegiatan obyek pemeriksaan;Bentuk/ profil kegiatan Obrik;Anggaran yang diperiksa; danProfil pemangku kepentingan obyek pemeriksaan.
5. Penyajian hasil Audit
Hasil Audit yang disajikan dengan bab tersendiri untuk setiap area kunci yang diperiksa.
Unsur-unsur temuan disajikan mengalir tanpa blocking Hasil audit mencakup:
Kondisi, kriteria, akibat, sebab, simpulan tiap area kunci, rekomendasi, dan tanggapan entitas.
5. Penyajian hasil audit
4. Kriteria pada TP: hanya yang relevan dengan temuan; 5. Penuangan Akibat dalam TP:
Pemahaman yang baik mengenai proses bisnis entitas, Pemahaman dan perumusan kondisi yang baik, serta Relevansi antara kondisi dengan kriteria yang baik, logis dan argumentatif; Akibat langsung, bukan tidak langsung
5. Penyajian Hasil Audit
6. Penuangan unsur Sebab: Sebab merupakan kondisi dimana bila ditindak lanjuti, maka akan mencapai kriteria
yang ditetapkan. Unsur sebab bukan merupakan pengulangan dari kondisi. Misal: kondisi TP adalah
terjadi pelanggaran terhadap peraturan tertentu, maka sebab merupakan penjelasan logis dari kondisi tersebut.
7. Permasalahan
8. Pemberian rekomendasi: Konstruktif; Dapat dicapai entitas; Menyelesaiakan masalah yang dimuat
dalam kondisi; Tepat sasaran; dan Mempertimbangkan biaya.
5. Penyajian hasil Pemeriksaan
9. Simpulan
Kuantitatif Kualitatif 3E atau deskritptif (menjelaskan gambaran hasil pemeriksaan secara umum).
7. Permasalahan
Temuan positif/ capaian entitas? Bagaimana dengan kriteria yang tidak disepahami/ disepakati? Sebab utama berada di luar kewenangan entitas
Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja
Terima Kasih