09e01911

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMKO/PEMKAB SUMATERA UTARA

TESIS

Oleh ANGGIAT SITUNGKIR 077017030/Akt

S

E

K O L A

H

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli the Acrobat PDFWriter Dan I consider Khusus Anggiat Situngkir : very much! I can use Acrobat Distiller or Daerah, Dana Alokasi Umum but Dana Alokasi your Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara, 2009 Adobe's" A.Sarras - USA product a lot easier to use and much preferable to

N

PA

C

A S A R JA

A

S

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMKO/PEMKAB SUMATERA UTARA

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Akuntansi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh ANGGIAT SITUNGKIR 077017030/Akt

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli the Acrobat PDFWriter Dan I consider Khusus Anggiat Situngkir : very much! I can use Acrobat Distiller or Daerah, Dana Alokasi Umum but Dana Alokasi your Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara, 2009 Adobe's" A.Sarras - USA product a lot easier to use and much preferable to

Judul Tesis

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

PERTUMBUHAN EKONOMI, : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMKO/ PEMKAB SUMATERA UTARA : Anggiat Situngkir : 077017030 : Akuntansi

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Erlina, SE, M.Si, Ph.D, Ak) Ketua

(Drs. Firman Syarif, M.Si. Ak) Anggota

Ketua Program Studi,

Direktur,

(Prof. Dr. Ade Fatma Lubis, MAFIS, MBA, Ak)

(Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc)

Tanggal lulus: 9 September 2009

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli the Acrobat PDFWriter Dan I consider Khusus Anggiat Situngkir : very much! I can use Acrobat Distiller or Daerah, Dana Alokasi Umum but Dana Alokasi your Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara, 2009 Adobe's" A.Sarras - USA product a lot easier to use and much preferable to

Telah diuji pada Tanggal: 9 September 2009

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua Anggota : Erlina, SE, M.Si, Ph.D, Ak : 1. Drs. Firman Syarif, M.Si, Ak 2. Prof. Dr. Ade Fatma Lubis, MAFIS, MBA, Ak 3. Dra. Tapi Anda Sari Lubis, M.Si, Ak 4. Drs. Zainul Bahri Torong, M.Si, Ak


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang berjudul : PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI

DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMKO/PEMKAB SUMATERA UTARA. Adalah benar hasil kerja saya sendiri dan belum dipublikasikan oleh siapapun sebelumnya. Sumber-sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara benar dan jelas.

Medan, 05 Juli 2009

Anggiat Situngkir 077017030/Akt


ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan pengujian regresi berganda dengan melakukan uji asumsi klasik sebelum mendapatkan model penelitian yang terbaik. Variabel dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagai variabel independen dan Belanja Modal sebagai variabel dependen. Jumlah populasi penelitian ini sebanyak 33 kabupaten dan kota dan dengan menggunakan purposive sampling diperoleh 19 Kabupaten/Kota sebagai sampel dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara hal ini dapat dijelaskan dalam Adjusted R2 sebesar 71,5% variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel independen yang ada yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sisanya sebesar 28,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh model penelitian ini. Secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB harga berlaku, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya Belanja Modal. Dengan demikian, bagi pemerintah Kabupaten/Kota DAU sebagai alat pemerataan fiskal akibat adanya fiscal gap, di mana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan oleh kebutuhan daerah (fiscal needs) dan potensi daerah (fiscal capacity) yang sangat menentukan pemenuhan komposisi Belanja Modal pada Kabupaten Kota di Sumatera Utara.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.


ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and to analyze whether Economic Growth, Local Own Revenue, General Alocation Fund, Special Alocation Fund influence the Capital Expenditure in North Sumatera Province. The analyze method that is used in this research is quantitative method with multiple linier regression with bring about classical assumption test before finding out the best linier model. The variable used in this research are Economic Growth, Local Own Revenue, General Alocation Fund, Special Alocation Fund as independent variable and the Capital Expenditure as dependent variable. The population is 33 regencies and cities in North Sumatera, and by using purposive sampling technique, 19 regencies and cities in North Sumatera Province the year 2004 up to year 2007 are chosen as samples. The result proof that Economic Growth, Local Own Revenue, General Alocation Fund, Special Alocation Fund influence significanly and simultaneously the Capital Expenditure of regencies and cities in North Sumatera. Adjusted R2 expressed that 71,5% influence given by Independent variables. The rest 28,5% influence given by other variables is not mentioned in this research model, Partially Local Own Revenue, General Alocation Fund, Special Alocation Fund variable influence Capital Expenditure. Economic Growth with PDRB with actual price have no significant influence to the Capital Expenditure. This implies to the heads of regencies and cities goverment that General Alocation Fund is a means of even distribution due to fiscal gap, fiscal needs and fiscal capacities determinant to meet the composition of capital expenditure of Regencies and cities in North Sumatera Province. Keywords: Economic Growth, Regional Own Revenue, General Alocation Fund, Special Alocation Fund and Capital Expenditure.


KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunianya, penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu. Tesis ini berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara yang dikaji dengan beberapa pendekatan/analisis sebagai aplikasi pengetahuan yang didapat penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Akuntansi Universitas Sumatera Utara Medan. Pada kesempatan ini penulis tidak lupa saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, terutama kepada: 1. Bapak Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A.(K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara. 2. Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc, Selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 3. Ibu Prof. Dr. Ade Fatma Lubis, MAFIS, MBA, Ak, Selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dan bertindak sebagai Dosen Pembanding yang telah banyak memberikan saran dan kritik untuk penyelesaian tesis ini. 4. Ibu Dra. Tapi Anda Sari Lubis, M.Si, Ak, selaku Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dan bertindak sebagai Dosen Pembanding yang telah banyak memberikan masukan dan kritik dalam penyelesaian tesis ini. 5. Ibu Erlina, SE, M.Si, Ph.D, Ak, selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak membantu/membimbing saya dalam penyelesaian tesis ini. 6. Bapak Drs. Firman Syarif, M.Si,Ak, selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak membantu/membimbing saya dalam penyelesaian tesis ini.


7.

Bapak Drs. Zainul Bahri Torong, M.Si, Ak, selaku Dosen Pembanding yang telah banyak memberikan masukan dan kritik dalam penyelesaian tesis ini.

8.

Dosen dan segenap Civitas Akademika Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

9.

Bapak Ir. Zulkifli Lubis, M.I.Kom, selaku Direktur Politeknik Negeri Medan yang telah memberikan kesempatan mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Akuntansi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

10. Istri dan Anakku tersayang, yang memberikan dorongan dan motivasi pada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi. 11. Ibunda tercinta D.br Sijabat (Op Ranto) yang tetap mendukung dalam doa. 12. Rekan-rekan seperjuangan dari Politeknik Negeri Medan dan angkatan 13 Magister Akuntansi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin

Medan, 05 Juli 2009

Anggiat Situngkir 077017030/Akt


RIWAYAT HIDUP

1. N a m a

: Anggiat Situngkir

2. Tempat/Tanggal lahir : Sipali-pali I/16 Agustus 1961 3. Pekerjaan 4. Agama 5. Orang tua a. Ayah b. Ibu 6. Isteri 7. Anak : St. N. Situngkir (Alm) : D br Sijabat : Jojor Lisbet Sibarani, SE : 1. Alfin RJ Situngkir 2. Arren RY Situngkir 3. Ruthelica J Situngkir 8. Alamat 9. Pendidikan a. SD b. SLTP c. SMU : SD Negeri 2 Hutamanik, Tamat 1972 : SMP Negeri Sumbul, Tamat 1975 : SMA Negeri 24 Medan, Tamat 1979 : Jl. Pinang 3 No. 11 Medan : Dosen Politeknik Negeri Medan : Kristen

d. Universitas/Fakultas : Fakultas Ekonomi USU, Tamat 1997 e. Sekolah Pascasarjana Magister Akuntansi Ilmu Ekonomi USU, Tamat 2009


DAFTAR ISI

Halaman ABSTRAK .......................................................................................................... ABSTRACT ......................................................................................................... KATA PENGANTAR ........................................................................................ RIWAYAT HIDUP ............................................................................................ DAFTAR ISI....................................................................................................... DAFTAR TABEL .............................................................................................. DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN....................................................................................... BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1.1. Latar Belakang Penelitian............................................................ 1.2. Rumusan Masalah Penelitian....................................................... 1.3. Tujuan Penelitian ........................................................................ 1.4. Manfaat Penelitian ...................................................................... 1.5. Originalitas Penelitian ................................................................. TINJAUAN PUSTAKA ................................................................... 2.1 Landasan Teoritis ........................................................................ 2.1.1. Anggaran Daerah Sektor Publik ...................................... 2.1.2. Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia ..................... 2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Daerah ........................................ 2.1.4. Pendapatan Asli Daerah ................................................... 2.1.5 Dana Alokasi Umum ........................................................ 2.1.6. Dana Alokasi Khusus ....................................................... 2.1.7. Belanja Modal dalam Anggaran Daerah .......................... 2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu ................................................... i ii iii v vi viii ix x 1 1 6 6 7 7 8 8 8 9 11 13 15 18 20 23 25 25 27 28 28 28 29 30 31

BAB II

BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS .................................. 3.1. Kerangka Konseptual ................................................................ 3.2. Hipotesis Penelitian .................................................................... BAB IV METODE PENELITIAN 4.1. Jenis Penelitian .......................................................................... 4.2. Lokasi Penelitian ....................................................................... 4.3. Populasi dan Sampel................................................................... 4.4. Metode Pengumpulan Data ....................................................... 4.5. Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel ...........


4.5.1. Definisi Operasional ........................................................ 4.5.2. Metode Pengukuran Variabel ........................................... 4.6. Metode Analisa Data ................................................................... 4.6.1. Uji Asumsi Klasik ............................................................ 4.6.2. Model Pengujian Hipotesis ............................................... BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN............................... 5.1. Deskripsi Data Penelitian ........................................................... 5.2. Analisis Data .............................................................................. 5.2.1. Uji Asumsi Klasik.............................................................. 5.2.1.1. Uji normalitas ....................................................... 5.2.1.2. Uji multikolinieritas ............................................. 5.2.1.3. Uji heteroskedastisitas .......................................... 5.2.1.4. Uji autokorelasi .................................................... 5.3. Hasil Analisis .............................................................................. 5.4. Model Uji Hipotesis ................................................................... 5.4.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) ...................................... 5.4.2. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)........................................... 5.5. Pembahasan ................................................................................

31 32 33 33 35 37 37 40 40 40 42 43 44 45 47 47 48 50

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.......................................................... 55 6.1. Kesimpulan .................................................................................. 55 6.2. Keterbatasan Penelitian................................................................. 55 6.3. Saran ..................................................... 56 DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 57


DAFTAR TABEL

Nomor 2.1. 4.1. 4.2. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

JudulPenelitian Terdahulu.................................................................

Halaman 24 29 32 37 42 43 44 45 46 47 48

Populasi dan Sampel Penelitian .................. Operasionalisasi Variabel . Statistik Deskriptif. Hasil Pengujian One Sample Kolmogorov Smirnov Test Uji Multikolinieritas . Uji Glesjer.Uji Autokorelasi Uji Kelayakan Model. Hasil Regresi Uji F Uji t


DAFTAR GAMBAR

Nomor 3.1. 5.1. 5.2.

Judul Kerangka Konseptual.. Grafik Normalitas Sebelum Transformasi ............................. Grafik Normalitas Sesudah Transformasi ..................................

Halaman 25 40 41


DAFTAR LAMPIRAN

Nomor 1. 2a. 2b.

Judul Tabulasi Data.. Hasil Uji Regresi Berganda Sebelum Transformasi Variabel PDRB (X1).................. Hasil Uji Regresi Berganda Sesudah Transformasi Variabel PDRB (X1).

Halaman 60 63 65


BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang PenelitianDampak pelaksanaan otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah dalam

menciptakan good governance sebagai prasyarat dengan mengedepankan akuntanbilitas dan transparansi. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan

pemerintah daerah karena terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan agency theory yang mana pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran sektor publik pemerintah daerah sebenarnya merupakan output pengalokasian sumberdaya dan pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan yang mendasar dalam penganggaran sektor publik. Keterbatasan sumberdaya sebagai akar masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001).pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli the Acrobat PDFWriter Dan I consider Khusus Anggiat Situngkir : very much! I can use Acrobat Distiller or Daerah, Dana Alokasi Umum but Dana Alokasi your Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara, 2009 Adobe's" A.Sarras - USA product a lot easier to use and much preferable to

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergesaran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya anggaran belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita (Boediono, 1985). Pertumbuhan ekonomi yang dimaksudkan di sini adalah pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari PDRB berdasarkan harga berlaku. Dalam produk domestik regional bruto PDRB Sumatera Utara tahun 2007, menyebutkan 9 sektor-sektor ekonomi dalam PDRB antara lain; 1) Sektor Pertanian, 2) Sektor Pertambangan dan Penggalian; 3) Sektor Industri dan Pengolahan; 4) Sektor Listrik, Gas, dan AirpdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli the Acrobat PDFWriter Dan I consider Khusus Anggiat Situngkir : very much! I can use Acrobat Distiller or Daerah, Dana Alokasi Umum but Dana Alokasi your Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara, 2009 Adobe's" A.Sarras - USA product a lot easier to use and much preferable to

Bersih; 5) Sektor Bangunan; 6) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; 7) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; 8) Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; 9) Sektor Jasa-jasa. Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potesnsi fiskal pemrintah daerah satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam perbedaan ini pada gilirannya dsapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula. Hasil penelitian yang dilakukan Oates (1995), Lin dan Liu (2000) dalam Darwanto (2007) menunjukkan desentralisasi fiskal memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan. Sedangkan penelitian Darwanto (2007) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi positif namun tidak signifikan terhadap anggaran belanja modal. Dengan demikian bahwa desntralisasi memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan layanan publik. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah. Keterbatasan infra struktur seperti sarana dan prasarana yang tidakpdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli the Acrobat PDFWriter Dan I consider Khusus Anggiat Situngkir : very much! I can use Acrobat Distiller or Daerah, Dana Alokasi Umum but Dana Alokasi your Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara, 2009 Adobe's" A.Sarras - USA product a lot easier to use and much preferable to

mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya alokasi PAD terhadap anggaran belanja modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat? Studi Abdullah (2004) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian spread PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk belanja modal justru mengalami penurunan. Abdullah (2004) menduga power legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan spread PAD tidak sesuai dengan preferensi publik. Abdullah & Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Abdullah, 2004). Menurut Setiaji (2005) perbedaan pertumbuhan PAD tidak diikuti dengan kenaikan share (kontribusi) PAD terhadap anggaran belanja modal dan peningkatan PAD tidak sebanding dengan peningkatan total belanja mereka. Dana Alokasi Umum, adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensi akibat penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengakibatkan perlunya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yangpdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli the Acrobat PDFWriter Dan I consider Khusus Anggiat Situngkir : very much! I can use Acrobat Distiller or Daerah, Dana Alokasi Umum but Dana Alokasi your Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara, 2009 Adobe's" A.Sarras - USA product a lot easier to use and much preferable to

menyebabkan terjadinya transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana tersebut untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang mungkin tidak penting. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et.al., (1985) dalam Darwanto (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (adjusted) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang non-linier dan asymmetric. Dana Alokasi Khusus, merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN (Suparmoko, 2002). Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan atau kubutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Selain pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU, DAK juga memiliki pengaruh terhadap anggaran belanja modal, karena DAK ini juga cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Menurut Darwanto (2007) bahwa Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal dalam ABPD. Penelitian ini merupakan penelitian relasional yang akan menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan DAK terhadap anggaran belanja modal padapdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli the Acrobat PDFWriter Dan I consider Khusus Anggiat Situngkir : very much! I can use Acrobat Distiller or Daerah, Dana Alokasi Umum but Dana Alokasi your Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara, 2009 Adobe's" A.Sarras - USA product a lot easier to use and much preferable to

Pemko/Pemkab Sumatera Utara dan merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Darwanto (2007). Menurut Darwanto secara parsial DAU dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Anggaran belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi kurang berpengaruh secara signifikan, dan menyarankan penggunaan data yang lebih panjang, menambah variabel independen lainnya berupa variabel non keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Darwanto terletak pada variabel yang diteliti dengan menambah variabel DAK dan objek serta periode waktu penelitian. Dengan demikian penelitian ini akan menguji apakah Pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap Anggaran belanja modal dengan objek penelitian pada pemko/pemkab Sumatera Utara. Secara keseluruhan variabel ini akan di uji secara parsial dan simultan.

1.2.

Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal?

1.3.

Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah

Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli the Acrobat PDFWriter Dan I consider Khusus Anggiat Situngkir : very much! I can use Acrobat Distiller or Daerah, Dana Alokasi Umum but Dana Alokasi your Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara, 2009 Adobe's" A.Sarras - USA product a lot easier to use and much preferable to

1.4.

Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah:

1.

Sebagai bahan masukan bagi pemko/pemkab tentang Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal.

2.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemko/Pemkab di Sumatera Utara dalam penyusunan Anggaran Belanja Modal.

3.

Sebagai bahan referensi bagi peneliti tentang Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK dan Anggaran Belanja Modal.

1.5.

Originalitas Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian relasional yang akan menguji pengaruh

Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK dan PAD terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara dan merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Darwanto (2007). Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Darwanto terletak pada variable yang diteliti dengan menambah variabel Dana Alokasi Khusus dan objek serta periode waktu penelitian.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Landasan Teoritis

2.1.1. Anggaran Daerah Sektor Publik Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2002). Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting karena di dalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Tujuan utama proses perumusan anggaran adalah menterjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah, yang terdiri dari perencanaan input dan output dalam satuan keuangan. Oleh karena itu, proses perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik. Proses pembuatan satu tahun anggaran tersebut dikenal dengan istilah penganggaran. Proses pembuatan keputusan pengalokasian belanja modal menjadi sangat dinamis karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki serta terdapat banyak pihak dengan kepentingan dan preferensi yang berbeda (Rubin, 1993). Penganggaran setidaknya mempunyai tiga tahapan, yakni (1) perumusan proposal anggaran, (2) pengesahan proposal anggaran, (3) pengimplementasian anggaran yang telahpdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli the Acrobat PDFWriter Dan I consider Khusus Anggiat Situngkir : very much! I can use Acrobat Distiller or Daerah, Dana Alokasi Umum but Dana Alokasi your Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara, 2009 Adobe's" A.Sarras - USA product a lot easier to use and much preferable to

ditetapkan sebagai produk hukum (Samuel, 2000). Sedangkan menurut Von Hagen (2005) penganggaran terbagi ke dalam empat tahapan, yakni excecutive planning, legislative approval, excecutive implementation, dan ex post accountability. Pada kedua tahapan pertama terjadi interaksi antara eksekutif dan legislatif dan politik anggaran paling mendominasi, sementara pada dua tahap terakhir hanya melibatkan birokrasi sebagai agent. 2.1.2. Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia Perubahan paradigma baru dalam pengelolaan dan penganggaran daerah merupakan hal yang tak dapat dipisahkan sebagai akibat penerapan otonomi daerah di Indonesia. Penganggaran kinerja (performance budgeting) merupakan konsep dalam penganggaran yang menjelaskan keterkaitan antara pengalokasian sumberdaya dengan pencapaian hasil yang dapat diukur. Pembahasan anggaran dilakukan eksekutif dan legislatif dengan membuat kesepakatan-kesepakatan yang dicapai melalui bargaining dengan mengacu pada Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran, sebelum anggaran ditetapkan menjadi suatu peraturan daerah. Anggaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi eksekutif untuk melaksanakan aktivitasnya dalam pemberian pelayanan publik dan menjadi acuan bagi legislatif untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penilaian kinerja eksekutif dalam pertanggungjawaban kepala daerah. Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan danpdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli the Acrobat PDFWriter Dan I consider Khusus Anggiat Situngkir : very much! I can use Acrobat Distiller or Daerah, Dana Alokasi Umum but Dana Alokasi your Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara, 2009 Adobe's" A.Sarras - USA product a lot easier to use and much preferable to

anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (incomplete contract), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. Pengalokasian sumberdaya ke dalam belanja modal (capital expenditure) merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, anggaran belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Konsep MultiTerm Expenditure Framework (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (usefulness) dan kemampuan keuangan

pemerintah daerah (budget capability) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001).


Sesuai aturan APBD dan tujuan otonomi daerah, bahwa hakekat Anggaran Daerah adalah merupakan alat untuk meningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka APBD harus benar-benar menggambarkan perangkaan ekonomis yang mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk memecahkan masalahnya dan meningkatkan kesejahteraannya. 2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pengertian pertumbuhan ekonomi seringkali dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bersangkut-paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sementara pembangunan mengandung arti yang lebih luas. Proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumber daya produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita (Boediono, 1985). Satu-satunya ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah produk domestik bruto (PDB) yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional dan PDRB untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. PDB digunakan untuk banyak tujuan tetapi yang paling penting adalah untuk mengukur ke seluruh performa dari suatu perekonomian (Samuelson, 2004).pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli the Acrobat PDFWriter Dan I consider Khusus Anggiat Situngkir : very much! I can use Acrobat Distiller or Daerah, Dana Alokasi Umum but Dana Alokasi your Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara, 2009 Adobe's" A.Sarras - USA product a lot easier to use and much preferable to

Namun demikian pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan adanya pertambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhannya akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Harga yang berubah merupakan salah satu masalah yang harus dipecahkan ahli ekonomi ketika meraka menggunakan uang sebagai tolok ukur. Salah satu alat ukur yang digunakan dalam mengukur nilai uang dari barang dan jasa adalah menggunakan harga pasar untuk barang dan jasa yang berbeda (Samuelson, 2004). Berdasarkan teori tersebut peneliti menggunakan PDRB harga berlaku sebagai alat ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi. Blakely (1994) dalam Darwanto (2007) juga mengemukakan akan pentingnya peran pemerintah, dengan mengemukakan sejumlah faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah. Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintah. Hal inilah mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dalam menyusun anggaran belanja modal.


2.1.4. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayaan kepada masyarakat. Oleh sebab itu pertumbuhan investasi di pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara perlu diprioritaskan karena diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian regional. Menurut Halim (2004: 67), "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri: 1. 2. 3. 4. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal


dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Menurut Mardiasmo (2002: 132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Menurut Abdul Halim (2007: 96) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan: a. Pajak Daerah. Sesuai UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/ kota terdiri dari: 1) Pajak hotel, 2) Pajak restoran, 3) Pajak hiburan, 4) Pajak reklame, 5) Pajak penerangan jalan, 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C, 7) Pajak Parkir. b. Retribusi Daerah. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Terkait dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan yang terdiri dari 29 objek. c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup: 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMD. 3) Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta swasta atau kelompok usaha masyarakat. d. Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah


selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. 2) Jasa giro. 3) Pendapatan bunga. 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah. 5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah. 6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. 8) Pendapatan denda pajak. 9) Pendapatan denda retribusi. 10) Pendapatan eksekusi atas jaminan. 11) Pendapatan dari pengembalian. 12) Fasilitas sosial dan umum. 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja. Abdullah & Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Abdullah, 2004). 2.1.5. Dana Alokasi Umum Dalam pengaturan keuangan menurut UU Nomor 25 Tahun 1999 adalah provisi berupa transfer antar pemerintah dari pusat ke kabupaten dan kota yang disebut dengan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana Alokasi Umum


adalah merupakan transfer yang bersifat umum (block grant) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-pinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dengan kata lain tujuan alokasi DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia (Kuncoro, 2004). Secara definisi DAU dapat diartikan sebagai berikut: 1. Salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapital fiskal. 2. Instrumen untuk mengatasi horizontal balance yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah. 3. Equalization grant berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan bagi hasil SDA yang diperoleh daerah (Sigit, 2003; Kuncoro, 2004). Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintahpdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli the Acrobat PDFWriter Dan I consider Khusus Anggiat Situngkir : very much! I can use Acrobat Distiller or Daerah, Dana Alokasi Umum but Dana Alokasi your Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara, 2009 Adobe's" A.Sarras - USA product a lot easier to use and much preferable to

daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. DAU merupakan salah satu alat bagi pemerintah pusat sebagai alat pemerataan pembangunan di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini sesuai dengan prinsip fiscal gap yang dirumuskan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan yang sejalan dengan Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu Daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep fiscal gap, di mana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan oleh kebutuhan daerah (fiscal needs) dan potensi daerah (fiscal capacity). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah/gap yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Berdasarkan konsep fiscal gap tersebut, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerahpdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli the Acrobat PDFWriter Dan I consider Khusus Anggiat Situngkir : very much! I can use Acrobat Distiller or Daerah, Dana Alokasi Umum but Dana Alokasi your Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara, 2009 Adobe's" A.Sarras - USA product a lot easier to use and much preferable to

yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dengan konsep ini beberapa daerah, khususnya daerah yang kaya sumber daya alam dapat memperoleh DAU yang negatif. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et.al., (1985) dalam Darwanto (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (adjusted) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang non-linier dan asymmetric 2.1.6. Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah. DAK merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN (Suparmoko, 2002). Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.


Kebijakan DAK secara spesifik: (www.depkeu.djpk.go.id) 1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah; 2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/ terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata; 3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan

diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur; 4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; 5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur; 6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan;pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli the Acrobat PDFWriter Dan I consider Khusus Anggiat Situngkir : very much! I can use Acrobat Distiller or Daerah, Dana Alokasi Umum but Dana Alokasi your Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara, 2009 Adobe's" A.Sarras - USA product a lot easier to use and much preferable to

7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD; 8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan. 2.1.7. Belanja Modal dalam Anggaran Daerah Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (PP Nomor 24 Tahun 2005). Dengan kata lain belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama: 1. Belanja Modal Tanah Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembeliaan/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat,


dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai. 5. Belanja Modal Fisik Lainnya Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan sertapdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli the Acrobat PDFWriter Dan I consider Khusus Anggiat Situngkir : very much! I can use Acrobat Distiller or Daerah, Dana Alokasi Umum but Dana Alokasi your Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara, 2009 Adobe's" A.Sarras - USA product a lot easier to use and much preferable to

perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah. Aset tetap merupakan prasayarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Menurut Halim (2004), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Munir (2003) dalam Darwanto (2007) juga menyatakan menyatakan hal sama. Bahwa belanja modal memiliki karakteristik spesifik menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya.


2.2.

Tinjauan Penelitian Terdahulu Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diantaranya.

Sulistiawan (2005) meneliti pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah dan menemukan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Maimunah (2004) melakukan penelitian tentang Flypaper Effect pada DAU dan PAD terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Sumatera dan menemukan besarnya nilai DAU dan PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan ada Pengaruh flypaper effect dalam memprediksi belanja daerah periode ke depan. Darwanto (2007) meneliti Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan DAU terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dengan mengambil sampel Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal. Sedangkan secara parsial PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhdap anggaran belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh. Beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:


Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu Nama Peneliti /TahunSulistiawan (2005)

Judul PenelitianPengaruh DAU, PAD terhadap Belanja Pemerintah Flypaper Effect Pada DAU dan PAD Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/ Kota di Sumatera Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Dan DAU terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja

Variabel yang DigunakanDAU, PAD Belanja Pemerintah Daerah DAU PAD Belanja Daerah

Hasil PenelitianDAU, PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Besarnya nilai DAU dan PAD berpengaruh positif terhadap Belanja daerah dan ada Pengaruh flypaper effect dalam memprediksi Belanja Daerah periode ke depan. PE, PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap variabel BM. Secara parsial PAD dan DAU berpengaruh signifikan, sedangkan PE tidak berpengaruh.

Maimunah (2004)

Darwanto (2007)

Pertumbuhan Ekonomi PAD DAU Anggaran Belanja Modal

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Darwanto (2007). Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Darwanto terletak pada variabel DAK, waktu dan objek penelitian, Sehingga penelitian ini akan menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK terhadap Anggaran belanja modal. Dengan demikian penelitian ini akan menguji apakah Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap anggaran belanja modal baik secara parsial maupun simultan.


BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS

3.1.

Kerangka Konseptual

Pertumbuhan Ekonomi (PE) (X1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X2) Dana Alokasi Umum(DAU) (X3)

Anggaran Belanja Modal (BM)(Y)

Dana Alokasi Khusus(DAK) (X4)

Gambar 3.1. Kerangka Konseptual Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dari suatu tahun ke tahun berikutnya diproksikan dengan PDRB, semakin tinggi PDRB suatu daerah berarti


pertumbuhan ekonomi semakin meningkat yang mengakibatkan pengalokasian anggaran belanja modal yang semakin dinamis. PAD adalah pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah merupakan transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAK adalah merupakan transfer yang bersifat khusus untuk mengatasi masalah khusus dengan dana pendampingan dari APBN dengan tujuan utama pembangunan nasional. Anggaran Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (PP Nomor 24 Tahun 2005). Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk kualitas pelayanan publik. Besarnya belanja modal yang dialokasikan pemerintah daerah dalam APBD tentu sangat dipengaruhi oleh posisi keuangan pada daerah tersebut.


3.2.

Hipotesis Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan teoritis, dan

kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Anggaran belanja modal.


BAB IV METODE PENELITIAN

4.1.

Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yang menguji teori-teori melalui

pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Tujuan penelitian ini untuk menguji hipotesis penelitian yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Hasil pengujian data digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian, mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari telaah teoritis. Penelitian ini akan mengindentifikasi bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

4.2.

Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini di Provinsi Sumatera Utara dengan mengambil sampel

sebanyak 19 kabupaten dan kota. Ruang lingkup penelitian ini dilaksanakan dengan memusatkan pembahasan mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi yang

diproksikan dengan PDRB, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal di Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian dilaksanakan pada awal April 2009 dan selesai pada bulan awal Juli 2009.


4.3.

Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintahan Kota/Kabupaten

di Provinsi Sumatera Utara berjumlah 33 kabupaten dan kota. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Utara pada tahun 2004-2007. Tabel 4.1. Populasi dan Sampel PenelitianNo Nama Kabupaten/Kota Kriteria 1 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Sampel Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 4 Sampel 5 Sampel 6 Sampel 7 Sampel 8 Sampel 9 Sampel 10 Sampel 11 Sampel 12 Sampel 13 Sampel 14 Sampel 15 Sampel 16 Sampel 17 Sampel 18 Sampel 19 -

1. Kota Binjai 2. Kota Medan 3. Kota Sibolga 4. Kota Padang Sidempuan 5. Kota Tebing Tinggi 6. Kota Tanjung Balai 7. Kota Pematang Siantar 8. Kabupaten Asahan 9. Kabupaten Humbang Hasundutan 10. Kabupaten Toba Samosir 11. Kabupaten Tapanuli Selatan 12. Kabupaten Tapanuli Tengah 13. Kabupaten Batubara 14. Kabupaten Pakphak Barat 15. Kabupaten Tapanuli Utara 16. Kabupaten Nias Selatan 17. Kabupaten Deli Serdang 18. Kabupaten Karo 19. Kabupaten Serdang Bedagai 20. Kabupaten Labuhan Batu 21. Kabupaten Nias 22. Kabupaten Langkat 23. Kabupaten Mandailing Natal 24. Kabupaten Samosir 25. Kabupaten Simalungun 26. Kabupaten Dairi 27. Kabupaten Angkola Sipirok 28. Kabupaten Padang Lawas 29. Kabupaten Padang Lawas Utara 30. Kabupaten Nias Utara 31. Kabupaten Labuhan Batu Utara 32. Kabupaten Labuhan Batu Selatan 33. Kota Gunung Sitoli Sumber: www.depkeu.djpk.go.id. 2009.


Data sampel diambil dengan menggunakan purposive sampling dengan kriteria yaitu: 1. Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara yang mempublikasikan laporan keuangannya secara konsisten dari tahun 2004-2007. 2. Pemerintah daerah kabupaten dan kota yang tidak dimekarkan pada kurun waktu 2004 -2007. Dari 33 daerah kota dan kabupaten yang dijadikan populasi, hanya sebanyak 19 yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai sampel penelitian pada Tabel 4.1.

4.4.

Metode Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bersumber

dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui www.depkeu.djpk.go.id. Dari laporan realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah anggaran belanja modal, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Variabel Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB harga berlaku dan PAD bersumber dari BPS Sumut melalui

www.bps.go.id/sumut.


4.5.

Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel

4.5.1. Definisi Operasional Variabel bebas (Independent Variabel) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi yang diproksikan dengan PDRB harga berlaku, PAD, DAU dan DAK. Variabel terikat (dependent variabel) yang merupakan perhatian utama adalah anggaran belanja modal. Untuk menjelaskan variabel-variabel yang sudah diidentifikasi sebagai berikut: 1. Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu. Pertumbuhan ekonomi tersebut diproksikan dengan PDRB harga berlaku dengan menggunakan skala rasio 2. PAD, Total realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain penerimaan PAD yang sah dengan menggunakan skala rasio. 3. DAU, Total dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dengan menggunakan skala rasio. 4. DAK adalah total dana transfer dari pemerintah pusat bersifat khusus dengan menggunakan skala rasio. 5. Anggaran Belanja Modal adalah total anggaran pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset


tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset dengan menggunakan skala rasio. 4.5.2. Metode Pengukuran Variabel Untuk mengukur variabel-variabel yang sudah diidentifikasi digunakan instrumen dan alat ukur sebagai berikut: Tabel 4.2. Operasionalisasi Variabel Jenis Variabel Dependen Nama Variabel Anggaran Belanja Modal (Y) Pertumbuhan Ekonomi (X1) PAD (X2) Indikator Laporan APBD Pemkab/ Pemkot Sumut Laporan Hasil Pertumbuhan Ekonomi Pemkab/ Pemkot Sumut Laporan PAD Pemkab/ Pemkot Sumut Laporan APBD Pemkab/ Pemkot Sumut Laporan APBD Pemkab/ Pemkot Sumut Skala Pengukuran Anggaran Belanja Rasio Modal tahun 20042007. Kriteria/Ukuran Berdasarkan PDRB harga berlaku tahun 2003-2006. Rasio

Independen

Independen

Anggaran PAD tahun 2004-2007. Anggaran DAU tahun 2004-2007.

Rasio

Independen

DAU (X3)

Rasio

Independen

DAK (X4)

Anggaran DAK tahun 2004-2007.

Rasio


4.6.

Metode Analisa Data Data dianalisis dengan menggunakan metode analisa data multivariate, yang

merupakan metode statistik deskriptif dan infrensial yang digunakan untuk menganalisa data lebih dari dua variabel penelitian. 4.6.1. Uji Asumsi Klasik Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi maka diperlukan pengujian asumsi klasik meliputi: 1. Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal (Nugroho, 2005: 18). Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak dapat dilihat melalui normal probability plot dengan membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Data normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2005: 110). 2. Uji Multikolinieritas, diperlukan untuk mengetahui apakah ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model (Nugroho, 2005: 58). Selain itu deteksi terhadap multikoliniearitas juga bertujuan untuk menghindari bias dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat jika nilaipdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli the Acrobat PDFWriter Dan I consider Khusus Anggiat Situngkir : very much! I can use Acrobat Distiller or Daerah, Dana Alokasi Umum but Dana Alokasi your Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara, 2009 Adobe's" A.Sarras - USA product a lot easier to use and much preferable to

Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. VIF = 1/Tolerance, jika VIF = 10 maka Tolerance = 1/10 = 0,1. 3. Uji Heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki kesamaan variance residual suatu periode pengamatan dengan pengamatan yang lain, atau homokesdastisitas. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatter plot model tersebut dan melakukan uji Glesjer (Nugroho, 2005). 4. Uji Autokorelasi, dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pengujian asumsi ketiga ini, dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (Durbin-Watson Test), yaitu untuk menguji apakah terjadi korelasi serial atau tidak dengan menghitung nilai d statistik. Salah satu pengujian yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan memakai uji statistik DurbinWatson (DW test). Jika nilai DurbinWatson berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi (Nugroho, 2005).


4.6.2. Model Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh seberapa variabel independen terhadap variabel dependen (Sekaran, 1992). Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi () 0,05 atau 5%. Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak, maka dilakukan pengujian terhadap variabelvariabel penelitian dengan cara menguji secara simultan melalui signifikansi simultan (Uji statistik F), yang bermaksud untuk dapat menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan untuk menguji masing-masing variabel secara parsial, dilakukan dengan uji signifikansi parameter individual (uji t statistik) yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen, serta variabel mana yang dominan mempengaruhi variabel dependen. Model regresi yang digunakan adalah: Y = + 1 PE_PDRB + 2PAD + 3DAU + 4DAK + e Di mana: Y PE_PDRB PAD DAU = Anggaran Belanja Modal (BM) = Konstanta = Slope atau Koefisien Regresi = Pertumbuhan Ekonomi = Pendapatan Asli Daerah = Dana Alokasi Umum


DAK e

= Dana Alokasi Khusus = error


BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1.

Deskripsi Data Penelitian Sebelum melakukan pembahasan mengenai data secara statistik harus terlebih

dahulu memperhatikan deskripsi data Kabupaten/Kota yang telah ditentukan sebagai sampel. Kabupaten/Kota yang terpilih menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 19 (sembilan belas) sampel yang terdapat pada Tabel 4.1 pada bab sebelumnya. Berdasarkan hasil pengolahan data yang terdapat pada Lampiran 2a di mana hasil uji regresi berganda yang menunjukkan model regresi yang tidak linier dan tidak melewati uji asumsi klasik yaitu adanya gejala multikolinieritas pada variabel PE_PDRB. Selanjutnya untuk mendapatkan model yang layak (blues unbiased linier) setelah melalui uji asumsi klasik dilanjutkan dengan melakukan transformasi logaritma natural hanya pada variabel PE_PDRB. Berdasarkan model yang sudah ditransformasi maka diperoleh model yang akan dibahas lebih lanjut yang terdapat pada Lampiran 2b merupakan model yang telah melewati uji asumsi klasik. Deskripsi statistik dari data penelitian dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut: Tabel 5.1. Statistik DeskriptifN Minimum PDRB_X1 76 640.71 PAD_X2 76 4262.52 DAU_X3 76 93121.00 DAK_X4 76 4000.00 Belanja_Modal_Y 76 7100.00 Valid N (listwise) 76 Sumber: Lampiran 2b (data diolah SPSS). Maximum 48849.95 324263.23 748707.00 66721.00 435000.00 Mean 6519.8189 30714.7825 287920.3487 21436.0263 88763.6842 Std. Deviation 9210.39767 64167.11465 156944.33583 16880.93617 78378.80815


Berdasarkan Tabel 5.1 di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah N sampel sebanyak 76, di mana rata-rata jumlah PE_PDRB (X1) Kabupaten Kota di Sumut sebanyak Rp. 6.519 Milyar Rupiah dengan jumlah PE_PDRB terendah Rp.640,71 Juta Rupiah dan tertinggi sebanyak Rp. 48.849 Milyar dengan standar deviasi Rp.9.210 Milyar dari rata-rata. Dengan melihat angka laju pertumbuhan PE_PDRB pada suatu daerah maka dapat memberikan suatu gambaran bagaimana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh daerah tersebut. Rata-rata jumlah PAD Kabupaten Kota di Sumut sebanyak Rp.30.728 Milyar dengan jumlah PAD terendah sebesar Rp.4.262 Milyar dan tertinggi sebanyak Rp.324.263 Milyar dengan standar deviasi Rp.64.162 Milyar dari rata-rata. PAD menggambarkan kemampuan Pemda/Pemko menggali potensi yang yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam merealisasikan PAD yang direncanakan guna untuk membiayai daerah pemerintahannya, berdasarkan potensi riil daerah. Secara keseluruhan PAD Propinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini merupakan akibat perkembangan pesat pajak daerah dan retribusi daerah. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan data di atas rata-rata jumlah DAU Kabupaten Kota di Sumut sebanyak 287.920 Milyar Rupiah dengan jumlah DAU terendah sebesar 93.121 Milyar Rupiah dan


DAU tertinggi sebanyak 748.707 Milyar Rupiah dengan standar deviasi 156.944 Milyar Rupiah dari rata-rata. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumbe

09e01911

Documents

acrobat pdfwriter dan

khusus anggiat situngkir

s pengaruh pertumbuhan

acrobat distiller

pdf writer

quality pdf files

ak pdfmachine

ak ketua