1

Sistematika Siaran Radio

Rabu, 1 Februari 2017

Tema:

Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Masyarakat

Oleh:

Maria Ulfah, S.H., M.Hum.

dan

LBH “Pengayoman” UNPAR

1. Latar Belakang

2. Pengertian dan Dasar Hukum

3. Dampak dari Penyebaran Berita Hoax di Masyarakat

4. Pengaturan Hukum bagi Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

5. Peran Serta Masyarakat dalam Penggunaan Media Sosial yang sesuai dengan

Hukum

6. Kasus-Kasus terkait Berita Hoax (di Indonesia dan Luar Negeri)

7. Kesimpulan dan Saran

2

DAFTAR ISI Rundown .................................................................................................................................... 3

Daftar Pertanyaan ...................................................................................................................... 4

1. Latar Belakang .................................................................................................................... 5

2. Pengertian dan Dasar Hukum ............................................................................................. 6

3. Dampak dari Penyebaran Berita Hoax di Masyarakat ........................................................ 7

3.1 Dampak bagi Penerima Berita Hoax ............................................................................ 7

3.2 Dampak bagi Masyarakat ............................................................................................ 8

4. Pengaturan Hukum bagi Pembuat dan Penyebar Berita Hoax .......................................... 10

5. Peran Serta Masyarakat dalam Penggunaan Media Sosial yang sesuai dengan Hukum .... 12

6. Kasus-Kasus terkait Berita Hoax (di Indonesia dan Luar Negeri) ..................................... 13

7. Kesimpulan dan Saran ...................................................................................................... 14

3

Rundown

Sesi 1 (30

Menit)

Latar Belakang

Pengertian dan Dasar Hukum

Iester (Clarisa)

Clarisa (Myriam)

Sesi 2 (30

Menit)

Dampak dari Penyebaran Berita Hoax di

Masyarakat

Pengaturan Hukum bagi Pembuat dan Penyebar

Berita Hoax

Myriam

(Kimberly)

Kimberly (Iester)

Sesi 3 (30

Menit)

Peran Serta Masyarakat dalam Penggunaan

Media Sosial yang sesuai dengan Hukum

Kasus-Kasus terkait Berita Hoax (di Indonesia

dan Luar Negeri)

Iester (Vania)

Myriam (Clarisa)

Sesi 4 (30

Menit)

Kesimpulan dan Saran Vania

4

Daftar Pertanyaan

1. Apa yang melatarbelakangi pembahasan mengenai “Pengaturan Hukum Penyebaran

Berita Bohong (hoax) di Masyarakat” pada malam hari ini?

2. Apa saja pengertian dan dasar hukum yang penting untuk diketahui dalam membahas

mengenai pengaturan hukum penyebaran berita hoax?

3. Apa saja dampak dari penyebaran berita hoax di masyarakat?

4. Bagaimana pengaturan mengenai pembuat dan penyebar dari berita hoax?

5. Bagaiman peran serta masyarakat dalam penggunaan media sosial yang sesuai dengan

hukum?

6. Apa saja kasus-kasus yang telah terjadi terkait berita hoax baik di Indonesia maupun luar

negeri?

7. Apa kesimpulan dan saran yang dapat kita ambil dari pembahasan malam ini?

5

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan komunikasi mengakibatkan perubahan cara berinteraksi

antar individu. Internet (interconnection-networking) sebagai penghubung antar jaringan

elektronik seluruh dunia menyebabkan cepatnya informasi yang dapat diperoleh masyarakat.

Menurut hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di Indonesia

sendiri 132 juta orang telah memakai internet dan 100 juta orang telah memakai ponsel pintar

(smartphone).

Media sosial merupakan salah satu bentuk dari perkembangan internet. Media sosial

membawa perkembangan masyarakat kepada jejaring sosial yang dapat diperoleh melalui

media elektronik. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi

(Kemenkominfo) pada tahun 2013 di Indonesia telah mencapai 63 juta orang menggunakan

internet dan 95% menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial.1

Media sosial yang ada di masyarakat diciptakan secara aplikatif dan mudah untuk

dipakai oleh masyarakat. Dari kemudahan yang diberikan oleh media sosial menyebabkan

banyak orang yang memanfaatkan media sosial tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Salah

satu kemudahan yang diberikan oleh media sosial adalah kemudahan berinteraksi dengan

siapa pun dan kapan pun dengan cepat. Namun, kemudahan yang telah ditawarkan oleh

media sosial dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk tindakan yang negatif. Salah satu

tindakan negatif tersebut adalah pembuatan dan penyebaran berita bohong (hoax).

Berita bohong (selanjutnya disebut berita hoax) merupakan salah satu tindakan

penyalahgunaan kemudahan yang diberikan media sosial. Beberapa waktu ini berita hoax

merupakan hal yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut

dikarenakan, berita hoax yang menyebar di masyarakat telah menimbulkan keresahan.

Banyak masyarakat yang merasa dirugikan dikarenakan mempercayai berita hoax tersebut.

Di samping kerugian yang dialami oleh penerima berita karena telah mempercayai

berita hoax tersebut terdapat beberapa dampak lainnya. Dalam kasus berita hoax terkait

ajakan melakukan gerakan penarikan uang besar-besaran (rush money) dapat berdampak

terhadap perekonomian Indonesia.2 Hal tersebut juga menimbulkan kekhawatiran masyarakat

terhadap perekonomian Indonesia apabila terjadinya gerakan rush money.

1 Kominfo, Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang, https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker, (diakses pada 25 Januari 2017) 2 Danang Firmanto, Soal Ajakan Rus Money, Tito Karnavian: Itu Hoax, https://m.tempo.co/read/news/2016/11/18/078821443/soal-ajakan-rush-money-tito-karnavian-itu-hoax, (diakses pada 27 Januari 2016)

6

Dampak dari berita hoax yang ada di masyarakat menyebabkan pemerintah

mengambil tindakan untuk menangani berita hoax di masyarakat. Presiden Joko Widodo saat

memimpin rapat terbatas dengan topik Antisipasi Perkembangan Media Sosial di Kantor

Presiden mengemukakan bahwa penegakan hukum yang akan dilakukan secara tegas dan

keras terhadap media-media online yang sengaja memproduksi berita-berita bohong tanpa

sumber yang jelas, judul provokatif, dan mengandung fitnah.3

Sedangkan dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia sendiri, apabila

seseorang menyebarkan atau membuat berita hoax dapat dikenakan Pasal 28 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya akan disebut UU ITE). Sedangkan

untuk sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45A UU ITE setiap orang yang melanggar Pasal 28

UU ITE dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah).

Pemerintah telah melakukan upaya dalam menangani berita hoax yang ada di

masyarakat. Hal tersebut bertujuan mencegah munculnya kembali pembuat dan penyebar

berita hoax yang telah merugikan berbagai pihak. Oleh karena itulah, pada kesempatan

malam hari ini kami dari LBH “Pengayoman” UNPAR berserta narasumber dan para

pendengar Chevy sekalian hendak membahas lebih jauh mengenai Pengaturan Hukum

Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Masyarakat.

2. Pengertian dan Dasar Hukum

Pada dewasa ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terjadi sangat

cepat. Menurut Rogers, teknologi merupakan peralatan perangkat keras dalam struktur

organisasi yang mengandung nilai sosial yang memungkinkan individu untuk

mengumpulkan, memproses, dan saling tukar menukar informasi.4 Teknologi komunikasi dan

informasi merupakan sebuah penemuan baru dalam aspek kehidupan dimana setiap individu

dapat menggunakan, mengakses, dan memberikan segala hal informasi kepada orang lain

secara universal. Hal ini tentunya memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi

3 Isyana Artharini, Upaya ‘Partikelir’ menangani Berita Bohong, http://www.bbc.com/indonesia/majalah-38508148, (diakses pada 27 Januari 2017). 4 Antonius Sanda, Tinjauan Yuridis terhadap Fenomena Cyber Bullying sebagai Kejahatan Di Dunia Cyber Dikaitkan dengan Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar: 2016.

7

mengenai berbagai macam hal. Namun, sering kali informasi maupun berita yang berada di

media sosial merupakan suatu kebohongan atau apa yang sering disebut dengan hoax.

Hoax merupakan sebuah pemberitaan palsu yang bertujuan untuk menipu orang.

Istilah hoax atau kabar bohong merupakan istilah dalam bahasa inggris yang masuk sejak era

industri yaitu sekitar tahun 1808. Kata hoax berasal dari istilah “hocus pocus” yang aslinya

merupkan bahasa latin “hoc est corpus”.5 Frasa ini sering digunakan oleh penyihir untuk

megklaim bahwa sesuatu benar-benar terjadi, padahal hal tersebut tidak dapat dibuktikan

kebenarannya.

Pemberitaan palsu atau hoax merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum

Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi eletronik.”

UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan

menyesatkan”. Frasa “menyebarkan berita bohong” memiliki ketentuan serupa dalam Pasal

390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut R. Soesilo, terdakwa hanya

dapat dihukum dengan pasal 390 KUHP apabila ternyata kabar yang disiarkan adalah kabar

bohong.6 Suatu kabar bohong bukan hanya memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan

tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian seperti ketentuan dalam

pasal 28 ayat 1 UU ITE.7

3. Dampak dari Penyebaran Berita Hoax di Masyarakat

3.1 Dampak bagi Penerima Berita Hoax

Pada masa sekarang, mayoritas orang bergantung kepada teknologi internet sebagai

sumber informasi yang utama. Terdapat banyak halaman web (website) yang menyediakan

informasi mengenai berbegai topik, baik yang bersifat akademis, berita, maupun hiburan.

Namun banyaknya informasi yang salah atau bohong menyebabkan internet sebagai sumber

informasi mulai kehilangan kredibilitasnya.

5 Lynda Walsh, Sins Against Science, http://news.liputan6.com/read/2820443/darimana-asal-usul-hoax (diakses pada 29 Januari 2017) 6 Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-dan-menyesatkan-dalam-uu-ite (diakses pada 29 Januari 2017) 7 Ibid.

8

Terdapat banyak jenis informasi palsu yang beredar di internet. Jenis informasi palsu

yang paling banyak beredar di internet adalah berita bohong yang dibuat seolah-olah benar

(berita hoax), tujuannya untuk menyesatkan pembaca berita tersebut. Berita bohong di

internet yang dibuat secara sengaja ataupun tidak, dapat menimbulkan kerugian besar bagi

pembacanya atau bahkan berakibat fatal dalam hal berita bohong tersebut terkait dengan

kesehatan/medis. 8

Berita hoax banyak beredar di internet dikarenakan dua alasan utama: pertama,

siapapun dapat menulis informasi di internet tanpa perlu mempertanggungjawabkannya;

kedua, banyak orang yang mencari dan percaya dengan informasi di internet. Internet

merupakan media yang menarik pembuatan berita hoax sekaligus menyebarkannya. Dampak

dari penyebaran berita hoax ini banyak dan beragam. Sempat ada berita hoax terkait dengan

bahasa palsu bernama “Balboa Creole French” yang digunakan di Pulau Balboa, California.

Berita hoax tersebut menyebabkan banyak orang yang datang ke Pulau Balboa untuk

mempelajari bahasa yang sebenarnya tidak ada.9

Banyak berita hoax yang sulit untuk dideteksi dan dapat berbahaya bagi dunia

pendidikan. Beberapa berita hoax sampai dibuat menjadi buku, seperti dalam kasus Dewa

Suku Aborigin yang palsu “Jar’Edo Wens”. Berita hoax tersebut baru terungkap sebagai hoax

pada bulan Maret 2015. Sebuah berita hoax yang berjudul “Bicholim conflict” yang

menceritakan mengenai sebuah perang perjuangan kemerdekaan di Goa, India sampai

memenangkan penghargaan sebagai artikel terbaik dan baru terungkap sebagai berita hoax

setelah berada di internet selama 5 tahun. Selain dua kasus di atas, masih banyak lagi daftar

berita bohong yang berdampak besar bagi penerima (pembaca) berita tersebut.10

3.2 Dampak bagi Masyarakat

Salah satu ciri khas dari berita hoax adalah berita hoax cenderung disebarkan oleh

banyak orang dan menyebabkan dampak dari berita hoax ini semakin besar. Seringkali berita

hoax berdampak tidak hanya bagi orang-perseorangan, namun bagi suatu masyarakat tertentu.

Biasanya berupa penipuan dan pemicu kepanikan publik.

Lembaga kanker di Amerika, American Cancer Society (ACS) pernah digunakan

untuk menyebarkan berita hoax berupa penipuan publik. Saat itu muncul kabar hoax yang

mengaku bahwa ACS membutuhkan bantuan uang dari 500 orang demi membantu operasi

8 Srijan Kumar, et.al., Disinformation on the Web: Impact, Characteristics, and Detection of Wikipedia Hoaxes, https://cs.stanford.edu/people/jure/pubs/hoax-www16.pdf (diakses pada 29 Januari 2017). 9 Ibid. 10 Ibid.

9

seorang gadis kecil penderita kanker. Banyak orang dilaporkan tertipu kabar ini dan akhirnya

mengirimkan sejumlah uang pada rekening yang dicantumkan pada pesan hoax tadi.11

Berita hoax berupa penipuan publik juga banyak terjadi di Indonesia. Beberapa waktu

lalu beredar pesan pembukaan pendaftaran CPNS nasional yang dikirim melalui salah satu

aplikasi pesan singkat. Setelah ramai tersebar, barulah pemerintah muncul klarifikasi bahwa

pendaftaran CPNS nasional belum dibuka.12

Salah satu tujuan penyebar berita hoax yang sering dilakukan adalah untuk

menyebabkan kepanikan publik. Berita hoax semacam ini umumnya meminta masyarakat

untuk menyebarkannya karena berita tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat benar

dan meyakinkan. Berita hoax yang menyebabkan kepanikan publik di Indonesia contohnya

adalah perampokan yang sampai menyilet wajah di Kota Surabaya dan hilangnya pesawat

jurusan dari Jakarta menuju Palu yang banyak tersebar di media sosial.13

Berita hoax di Indonesia bahkan seringkali memuat informasi yang mengarah pada

upaya merusak stabilitas dan keamanan nasional serta mengganggu ketertiban umum. Seperti

diketahui, sampai pekan kedua November tahun lalu, publik di dalam negeri

disuguhi hoax tentang instruksi kapolri, hoax tentang hasil rapat BIN,

hingga hoax tentang rush money besar-besaran. Berita hoax semacam itu umumnya bertujuan

untuk mengacaukan persepsi masyarakat dan mengeksalasi serta memperluas persoalan.14

Tidaklah berlebihan untuk melihat aneka hoax itu sebagai upaya awal pihak tertentu

meretas dokumen-dokumen penting dan rahasia di lingkungan Polri, BIN, hingga perbankan

nasional. Pelaku penyebaran informasi sesat itu sudah berani merangsek ke institusi Polri dan

kapolri dengan tujuan mengacaukan pola dan sistem komando. Pelaku juga berupaya

memanipulasi informasi BIN serta coba membangun rasa cemas, panik, dan mendorong

masyarakat atau nasabah bank menarik dana (rush). 15 Dalam konteks keamanan, kredibilitas,

dan urgensi rahasia negara, beberapa hoax itu patut dikategorikan sebagai masalah sensitif

karena dapat menyebabkan kondisi dalam negeri suatu negara menjadi tidak stabil.

11 Bramy Biantoro, 4 Bahaya Mengintai dari Kabar Hoax di Dunia Maya, https://www.merdeka.com/teknologi/4-bahaya-mengintai-dari-kabar-hoax-di-dunia-maya/hoax-penipuan-publik.html (diakses pada 29 Januari 2017). 12 Ibid. 13 Ibid. 14 Bambang Soesatyo, Bahaya Hoax dan Serangan Siber, http://nasional.sindonews.com/read/1171260/18/bahaya-hoax-dan-serangan-siber-1484544509 (diakses pada 29 Januari 2017). 15 Ibid.

10

4. Pengaturan Hukum bagi Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak menerima dan membuat berita

hoax (berita palsu) di media sosial, baik berbasis media online (dunia maya) maupun media

sosial dalam kehidupan nyata, seperti koran, majalah, dan sebagainya. Sudah banyak negara

yang membuat suatu aturan serta kebijakan untuk melindungi bangsanya dari maraknya

berita hoax. Indonesia adalah salah satu negara yang juga ikut turut serta dalam membuat

peraturan terkait berita hoax.

Ada beberapa pasal dalam UU ITE yang mengatur mengenai larangan untuk

menyebarkan berita hoax di media sosial, salah satunya terdapat dalam Pasal 28 Ayat (1) UU

ITE berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”

Dari kutipan pasal tersebut diketahui bahwa UU ITE melarang orang untuk

menyebarkan berita bohong atau hoax, karena dianggap memberikan dampak buruk bagi

penggunan media elektronik terutama konsumen transaksi elektronik16. Dalam Pasal 28 Ayat

(2) UU ITE juga memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait penyebaran berita hoax.

Pasal 28 Ayat (2) UU ITE berisi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan

untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok

masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang menuliskan status dalam jejaring

sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku, agama, atau ras (SARA) tertentu,

dimana maksudnya adalah menghasut atau mempengaruhi masyarakat untuk membenci atau

melakukan tindakan anarki terhadap kelompok tertentu, maka Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini

secara langsung dapat menjerat pelaku yang menuliskan status tersebut.17

Sementara dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE tersebut tidak dijelaskan

mengenai hukuman tertentu yang akan diberlakukan bagi pelakunya, namun dalam Pasal 45A

UU ITE diatur mengenai sanksi apa yang hendak diberlakukan bagi pelaku. Pasal 45A UU

ITE ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang sengaja menyebarkan berita hoax Pasal 28

16 Viva, Deretan Pasal dan Ancaman Pidan bagi Penyebar Hoax, http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/850193-deretan-pasal-dan-ancaman-pidana-bagi-penyebar-hoax (diakses pada 29 Januari 2017) 17 Hukum Online, Awas ini Jerat Hukum bagi Pembuat dan Penyebar Isu ”Hoax” Rush Money, http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/850193-deretan-pasal-dan-ancaman-pidana-bagi-penyebar-hoax (diakses pada 29 Januari 2017)

11

ayat (1) UU ITE akan dikenakan pidana paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak

Rp 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah). Sedangkan dalam Pasal 45A UU ITE ayat (2)

menjelaskan bahwa setiap orang yang sengaja menyebarkan berita hoax sehingga

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan

(SARA) dapat dikenai pidana paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp

1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah).

Dalam pasal tersebut diketahui bahwa hukuman untuk penyebar berita hoax sudah

sangat berat, yaitu hukuman penjara selama enam tahun atau denda sebanyak satu miliar

rupiah. Melihat beratnya hukuman tersebut, pemerintah mengharapkan agar penyebaran

berita hoax lebih rendah dan tidak ada di masa depan. Efektivitas pasal tentunya dapat dilihat

dari setidaknya dua sisi, yaitu pengaturan dan penerapan/penegakan dari hukumnya (law

enforcement).

Menurut Rikwanto selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar

Kepolisian Negara Republik Indonesia, menghimbau masyarakat agar mulai sekarang harus

berhati-hati dalam menyebarkan pesan berantai lewat perangkat elektronik. Menurut beliau,

zaman sekarang sangat banyak pesan berantai yang masuk ke ponsel seseorang tanpa

diketahui kebenaran dari isi pesan tersebut. Beliau juga menghimbau agar yang meneruskan

ikut teliti dalam memeriksa isi pesan, karena yang meneruskan secara disadari atau tidak

dapat dikatakan sebagai pelaku atau pihak yang mendistribusikan kabar bohong.18

Rikwanto meminta masyarakat jika mendapat pesan berantai yang hoax, agar tak

sembarang menyebarkannya. Sebaiknya masyarakat yang menerima pesan yang terkesan

bohong lebih baik melaporkannya kepada polisi karena sudah termasuk ke dalam tindak

pidana. Setelah laporan diproses oleh pihak kepolisian, baru kemudian polisi bisa melakukan

penyidikan dengan bekerja sama bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan

segenap operator telekomunikasi. Rikwanto berharap agar Kepolisian Indonesia serta

Kementerian Komunikasi dan Informatika serta segenap operator telekomunikasi dapat

menunjukkan peran serta yang aktif dalam meberantas berita bohong.

18 Tempo, Mabes Polri: diancam Hukuman 6 Tahun Penjara, https://m.tempo.co/read/news/2016/11/20/063821644/mabes-polri-penyebar-hoax-diancam-hukuman-6-tahun-penjara (diakses pada 29 Januari 2017)

12

5. Peran Serta Masyarakat dalam Penggunaan Media Sosial yang

sesuai dengan Hukum

Banyaknya berita-berita hoax yang beredar dengan bebas di media massa tentu saja

telah membuat masyarakat resah. Hal inilah yang akhirnya mendorong masyarakat Indonesia

untuk ikut berperan aktif memerangi berita hoax dengan membentuk grup-grup ‘anti hoax’ di

media sosial. Pada awal tahun 2017, inisiatif masyarakat ini akhirnya disatukan dalam satu

wadah yang disebut dengan Komunitas Masyarakat Anti Hoax.19

Salah satu bentuk gerakan Komunitas Masyarakat Anti Hoax dalam memerangi berita

hoax di Indonesia adalah dengan merilis suatu layanan pelaporan, yakni situs

TURNBACKHOAX.ID. Melalui situs ini, masyarakat dapat mengadukan aneka berita hoax

yang beredar ke alamat alamatdata.turnbackhoax.id. Selain itu, juga telah diluncurkan suatu

aplikasi dimana masyarakat juga dapat menyampaikan berbagai berita, informasi, maupun

meme yang dinilai mengandung hoax, yaitu aplikasi mobile TURNBACKHOAX yang

diluncurkan oleh masyarakat Telekomunikasi dan Informatika Indonesia (Mastel).

Tidak hanya masyarakat saja yang berperan aktif, Kementrian Komunikasi dan

Informatika (Kominfo) juga telah mengambil bagian. Seperti yang dilansir pada website

resmi Kominfo, masyarakat dapat mengadukan website-website yang dinilai mengandung

konten SARA atau hatespeech dengan mengirimkan detail pengaduannya ke alamat email

aduankonten@kominfo.go.id atau melalui http://trustpositif.kominfo.go.id. Namun yang

perlu diperhatikan masyarakat ketika melaporkan adalah bahwa perlu disertakan bukti-bukti

yang dapat menunujukan bahwa konten-konten tersebut mengandung hoax.

Proses setelah adanya laporan dari masyarakat, Kominfo akan menyelidiki situs yang

dilaporkan tersebut dan mengecek pelanggaran-pelanggaran apa yang telah dilakukan. Selai

itu, Kominfo juga telah membentuk tim khusus yang disebut dengan Forum Penanganan

Situs Internet Bermuatan Negatif (FPSIBN) yang bertugas membantu menilai konten situs

yang dilaporkan sebelum situs tersebut diblokir. Sementara itu, untuk akun media sosial yang

tertangkap atau ketahuan mempulikasikan berita-berita hoax, maka akun tersebut bisa

langsung ditindak (ditutup) tanpa harus ada pelaporan.

Hingga awal Januari 2017, melalui penyedia jasa layanan internet (internet service

provider), Kominfo telah memblokir 11 situs yang dianggap telah memuat konten negatif

seperti ujaran kebencian, fitnah, provokasi, SARA, hingga penghinaan simbol negara,

19 Ika Defianti, Masyarakat Anti Hoax Ajak Warga Perangi Berita Bohong di Medsos, http://news.liputan6.com/read/2821028/masyarakat-anti-hoax-ajak-warga-perangi-berita-bohong-di-medsos, (30 Januari 2017).

13

ataupun phising dan malware. Seperti yang dimuat pada Kompas.com, 11 situs yang

sudah tidak dapat diakses oleh masyarakat antara lain: voa-islam.com, nahimunkar.com ,

kiblat.net, bisyarah.com, dakwahtangerang.com, islampos.com , suaranews.com,

izzamedia.com, gensyiah.com, muqawamah.com, abuzubair.net.

6. Kasus-Kasus terkait Berita Hoax (di Indonesia dan Luar Negeri)

Penyebaran berita hoax bukan permasalahan yang baru bagi Indonesia. Di Indonesia

sendiri berita hoax menjadi permasalan pelik di setiap periode pemerintahan. Pada masa

pemerintahan Megawati Soekarnoputri (2002), Menteri Agama Said Agil Al Munawar

mengaku mendengar informasi ada harta karun milik Prabu Siliwangi yang terpendam di

Batu Tulis, Bogor.20

Berita hoax yang saat ini sedang banyak dibicarakan adalah munculnya berita hoax

investor asing dapat memberikan nama pada pulau yang ditempatinya di Indonesia. Berita

hoax tersebut menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Menurut Menteri Kelautan dan

Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan investor

asing menamai pulau di Indonesia. Investor asing hanya boleh menamai bisnis atau resort

sesuai keinginannya.21 Beliau menambahkan bahwa pulau-pulau di Indonesia tidak boleh ada

sertifikat hak milik, ada hak guna pakai, hak guna lahan, dan hak guna bangunan.22

Pada Januari 2017 beredar informasi mengatasnamakan Badan Meterologi,

Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai pusat gempa yang berasal dari pergerakan

lempeng dasar Danau Toba. Gempa tersebut diperkirakan berkekuatan 3,5 Skala Richter

dengan kedalaman 19 kilometer yang diakibatkan erupsi Gunung Sinabung secara terus

menerus. Informasi tersebut juga menyebutkan gempa akan terjadi hari Selasa tanggal 17

Januari 2017 pukul 02.00. Namun dari BMKG sendiri menyatakan bahwa isu tersebut tidak

benar dan menyesatkan. BMKG juga meminta warga untuk tetap tenang akan berita hoax

tersebut.23

20 Tempo, Begini Kisah Hoax dari Zaman Sukarno hingga Jokowi,https://m.tempo.co/read/news/2017/01/24/078839115/begini-kisah-hoax-dari-zaman-sukarno-hingga-jokowi, (diakses pada tanggal 30 Januari 2017). 21 Merdeka,Koreksi Menko Luhut Susi Tegaskan Isu Asing Bisa Namai Pulau Hoax,https://www.merdeka.com/uang/koreksi-menko-luhut-susi-tegaskan-isu-asing-bisa-namai-pulau-hoax.html, (diakses pada tanggal 30 Januari 2017). 22 Ibid. 23 Reza Efendi, BMKG: Jangan Mudah Termakan Hoax Soal Gempa Deli Serdang, http://news.liputan6.com/read/2829164/bmkg-jangan-mudah-termakan-hoax-soal-gempa-deli-serdang, (diakses pada tanggal 30 Januari 2017).

14

Penyebaran berita hoax merupakan penyebaran berita yang tidak hanya marak terjadi

di Indonesia, melainkan juga di luar negeri. Berita hoax tetap saja terjadi, padahal sudah

banyak aturan yang membatasi perilaku dalam memberikan berita baik di media online

maupun dalam kehidupan nyata. Salah satu kasus yang terkait dengan permasalahan

penyebaran berita hoax adalah kasus antara Negara Swiss dan Malaysia.

Pada kasus antara Negara Swiss dan Malaysia, Malaysia menuduh Swiss telah

melanggar protokol dan mengedarkan informasi yang salah (hoax) saat Jaksa Agung

Malaysia menyatakan bahwa miliaran dolar Amerika Serikat dicuri dari Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) Malaysia, dimana dalam kasus itu menyeret nama Perdana Menteri

Malaysia yaitu Najib Razak. Berita tersebut disanggah oleh Menteri Komunikasi Malaysia

yaitu Salleh Said Keruak yang menyatakan bahwa berita tersebut prematur dan tidak

memiliki fakta yang lengkap. Salleh Said mengungkapkan bahwa tindakan yang dilakukan

oleh Swiss sangat melanggar etika jabatan, karena sangat tidak etis apabila seorang pejabat

senior negara lain berbicara didepan publik mengenai kondisi internal negara lain.24

1MDB merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan

strategis. Perusahaan tersebut dimiliki oleh Pemerintah Malaysia. 1MDB terlilit utang besar

meskipun didanai negara. Perdana Menteri Najib Razak diketahui menjadi dewan penasihat

di perusahaan tersebut. Sebuah pernyataan dari Kejaksaan Agung Swiss pada Jumat 29

Januari membuka kembali tuduhan korupsi otoritas Malaysia dalam penyelidikan

penggelapan dana sebesar USD 4 miliar atau setara Rp 54,6 triliun dari 1MDB. Kejaksaan

Agung Swiss menyatakan terdapat indikasi serius dana telah disalahgunakan.

Kejaksaan Agung Malaysia pekan lalu membersihkan Najib dari tuduhan korupsi.

Kejagung menyatakan dana sebesar USD 681 juta atau setara Rp 9,3 miliar di rekening

pribadi pria 62 tahun itu berasal dari sumbangan Kerajaan Arab Saudi untuk mendanai

kampanye Pemilu 2013. Namun, para pengkritik Najib mengatakan dana tersebut diambil

dari 1MDB.

7. Kesimpulan dan Saran

Sesuai dengan hasil diskusi bersama narasumber dan para pendengar pada waktu

siaran berlangsung.

24 Okezone News, Malaysia Tuduh Swiss Sebarkan Hoax Terkait Kasus PM Najib,

http://news.okezone.com/read/2016/02/02/18/1302738/malaysia-tuduh-swiss-sebarkan-hoax-terkait-kasus-pm-najib (diakses pada

30 Januari 2017).

15