1

LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI XI DPR RI

KE PROVINSI SUMATERA UTARA

14 – 16 APRIL 2016

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi XI DPR RI, dalam rangka pelaksanakan fungsi

pengawasan Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sumatera Utara pada

Tanggal 14 s.d 16 April 2016. Kunjungan Kerja ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi

pengawasan terhadap perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

Sebagaimana kita ketahui, pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang

berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk

melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat

kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan

masyarakat dari generasi ke generasi.

Komisi XI DPR RI telah menetapkan target-target pembangunan dalam kesimpulan Rapat Kerja

Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun Anggaran 2016. Target-target pembangunan

tersebut merupakan acuan bagi Pemerintah dalam mengelola APBN bagi sebesar-besar kemakmuran

rakyat Indonesia. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 tentang APBN Tahun Anggaran

2016 disebutkan bahwa “Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2016 mengupayakan

pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam:

a. Penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9,0% (sembilan koma nol persen) sampai dengan 10,0%

(sepuluh koma nol persen);

b. Penyerapan tenaga kerja sebesar 2.000.000 (dua juta) orang;

2

c. Tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,2% (lima koma dua persen) sampai dengan

5,5% (lima koma lima persen);

d. Penurunan Gini Ratio menjadi sebesar 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan); dan

e. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 70,1 (tujuh puluh koma satu).

Guna mendukung target-target pembangunan yang sudah disepakati antara Komisi XI DPR RI dengan

Pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri Keuangan, maka percepatan pembangunan di daerah perlu

didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN sehingga dapat meningkatkan investasi,

kesempatan kerja dan usaha, konsumsi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sebab pada hakekatnya

tujuan dari pembangunan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai target-target pembangunan tersebut diperlukan perencanaan pembangunan yang baik

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005–2025. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang

RPJP Nasional Tahun 2005-2025 adalah untuk:

a. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional,

b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu,

antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah,

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasaan,

d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan, dan

e. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik ini, Komisi XI DPR RI ingin mendapatkan gambaran jelas mengenai

sejauh mana rencana pembangunan serta capaian kinerja pembangunan di Provinsi Sumatera. Selain itu,

Komisi XI DPR RI juga ingin melihat efektivitas perencanaan tersebut untuk mencapai target-target

pembangunan yang telah ditetapkan serta untuk mendengar masukan dan input program kerja

pembangunan Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat diteruskan dalam Rapat-rapat kerja dengan

Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

3

Susunan keanggotaan tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara adalah

sebagai berikut:

No. No.

Angg Nama Anggota Fraksi Keterangan

1. 410 Ir. H. Marwan Cik Asan P. DEMOKRAT Ketua Tim

Wakil Ketua Komisi XI

2. 211 I. G. A. Rai Wirajaya, SE., MM PDIP Anggota

3. 164 Maruarar Sirait, S.IP PDIP Anggota

4. 295 H. Andi Achmad Dara, SE P. GOLKAR Anggota

5. 254 Drs. Agus Gumiwang Kartasasmita P. GOLKAR Anggota

6. 365 Dr. Ir. H. Kardaya Warnika, D. E.A P. GERINDRA Anggota

7. 346 Heri Gunawan, SE P. GERINDRA Anggota

8. 400 Rooslynda Marpaung P. DEMOKRAT Anggota

9. 401 H. Rudi Hartono Bangun, SE., MAP P. DEMOKRAT Anggota

10. 458 H. Muslim Ayub, SH., MM PAN Anggota

11. 100 H. Ecky Awal Mucharam PKS Anggota

12. 541 H.M. Amir Uskara, M. Kes PPP Anggota

13. 545 Nurdin Tampubolon P. HANURA Anggota

II. INFORMASI DAN TEMUAN

A. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Sinkronisasi Antara RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional

a. Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Prinsip perencanaan pembangunan daerah dilakukan sesuai dengan Pasal 3 Permendagri

54 Tahun 2010 yaitu:

- Satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

- Dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan;

- Mengintegrasikan RTRW dengan rencana pembangunan;

- Dilaksanakan berdasarkan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan global.

4

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dalam satu kesatuan

sistem perencanaan pembangunan nasional dapat digambarkan sebagai berikut:

b. Pendekatan perencanaan Pembangunan

c. RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025

Visi RPJPD Sumatera Utara 2005 – 2025 yaitu Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman,

Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan didalam ke-Bhinekaan yang didukung oleh tata

5

Pemerintahan yang Baik. Uraian RPJMD Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dalam tabel

berikut:

RPJMD Tahun Uraian

2006 – 2009

Penciptaan lingkungan masyarakat yang aman, damai, adil dan

demokratis yang didukung good governance, pelayanan

kebutuhan dasar masyarakat, guna mendukung pembangunan

ekonomi dan infrastruktur.

2009 – 2013

Peningkatan kualitas SDM, kesejahteraan masyarakat

(pendidikan, kesehatan, daya beli), penyediaan energi, pangan,

yang didukung pembangunan infrastruktur lainnya.

2013 – 2018

Pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan

penekanan pada daya saing daerah, yang dilandaskan pada

SDM dan SDA, melalui pemanfaatan teknologi.

2019 – 2023

Tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan

maju, melalui percepatan pembangunan semua bidang yang

didukung struktur ekonomi yang tangguh.

d. Keterkaitan RPJMN 2015 – 2019 ↔ RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 –

2018

6

2. Arah Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Pembangunan dalam RPJMD Provinsi

Sumatera Utara 2013 – 2018

a. Dimensi Pembangunan Manusia

PENDIDIKAN KESEHATAN PERUMAHAN

• Pencapaian Target Pendidikan

Universal 12 Tahun 2018

• 45.000 Ruang Kelas Baru (RKB)

• Pengembangan SMK untuk

memenuhi Ratio SMK:SMU = 60:40

• Beasiswa Prestasi dan Anak

Kurang Mampu

• Beasiswa Aparatur Perencana (S2)

Bappeda Provinsi/Kab/Kota

• Penigkatan Kualifikasi dan

Kompetensi Guru

• Peningkatan peran PKK dalam

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

melalui BUNDA PAUD

• Kegiatan Rencana Aksi

Daerah Pangan dan Gizi

• Universal Coverage melalui

peningkatan peserta BPJS

• Insentif kepada Bidan Desa

• Pembangunan RSUD di

Kabupaten/Kota

• Pembangunan Rumah Sakit

ber standard Internasional

• Rehabilitasi Rumah

Tidak Layak Huni

1500 Unit

• Bantuan uang muka

kepemilikan rumah

7

b. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan

BIDANG URAIAN

Kedaulatan Pangan

• Program Gerakan Mandiri Pangan

• Ranperda Lahan Pangan Berkelanjutan

• Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

• Manggadong (Diversifikasi Pangan Non Beras)

• One Day No Rice bagi PNS

Energi Kelistrikan • Lanjutan rencana pembangunan PLTA Asahan III

• Pembangunan PLTMH

Kemaritiman

• Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung

• Dukungan Pemprov. Sumut terhadap Kebijakan Pemerintah

Pusat terkait Illegal Fishing di Perairan Sumatera Utara,

• Asuransi Nelayan (Pertama dan satu-satunya di Indonesia)

Pariwisata

• PembanguNan jalan akses menuju Daerah Tujuan Wisata

Andalan

• Festival Danau Toba

• Persiapan Nias Sail dan Mansalar Sail (Tapteng)

• Pekan Raya Sumatera Utara

• Ikut dalam Penang Fair

• Geo Park Kaldera Toba

c. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan

3. Capaian Kinerja Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

a. Jumlah penduduk sampai tahun 2010 dan proyeksi sampai tahun 2023

8

Dalam kurun waktu 30 tahun (1980-2010) jumlah penduduk Sumatera Utara meningkat

4,6 juta dan diproyeksikan meningkat sebanyak 3,09 juta dalam kurun waktu 25 tahun

ke depan.

Peningkatan jumlah penduduk ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan daerah

termasuk dalam menjamin ketersediaan pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan

dan layanan sosial dasar lainnya.

b. Pertumbuhan ekonomi

c. PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara terhadap nasional

9

d. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Utara terhadap nasional

e. Persentase penduduk miskin

f. Indeks Gini

10

g. Dependency ratio

h. Perkembangan IPM Provinsi Sumatera Utara terhadap IPM Nasional

4. Prioritas Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013 – 2018

11

a. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai

berikut:

1. Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Pelayanan Publik dan Partisipasi

Masyarakat dalam Pembangunan;

2. Peningkatan Aksessibilitas dan Kualitas Pendidikan;

3. Peningkatan Aksessibilitas dan Pelayanan Kesehatan;

4. Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Penerapan Teknologi, Inovasi dan

Kreatifitas Daerah;

5. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan Pelestarian

Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian;

6. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan;

7. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin;

8. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan

Perikanan;

9. Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah

b. Sasaran utama Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018

c. Target sasaran Misi Ke-I RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018

12

d. Target sasaran Misi Ke-II RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018

e. Target sasaran Misi Ke-III RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018

13

5. Gambaran Umum Pelayanan BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara

a. Kedudukan BAPPEDA

BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara di bidang perencanaan pembangunan. BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

b. Tugas Pokok BAPPEDA

Membantu Gubernur Sumatera Utara dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang

perencanaan pembangunan daerah yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang administrasi umum perencanaan pembangunan daerah; ekonomi dan

keuangan; sumber daya manusia dan sosial budaya; tata ruang dan pengelolaan

lingkungan; sarana dan prasarana; pengendalian, evaluasi, monitoring dan statistik; serta

tugas pembantuan.

c. Fungsi BAPPEDA

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

14

2. Pengkoordinasian penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Keuangan,

Sumber Daya Manusia, Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan, Sarana dan

Prasarana, Pengendalian, Evaluasi Monitoring dan Statistik;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

4. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

5. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

6. Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang dalam Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Pasal 65 Permendagri 54 Tahun 2010, Musrenbang RPJMD merupakan forum

musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan

RPJMD. Rancangan RPJMD yang dibahas yaitu untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan

kesepakatan mencakup:

a. Sasaran pembangunan jangka menengah daerah;

b. Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan

pendekatan atas bawah dan bawah atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan

pemerintahan daerah;

c. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi

dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah;

d. Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang

disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;

e. Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;

f. Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam

melaksanakan pembangunan daerah;

g. Sinergi dengan RPJMN dan RPJMD daerah lainnya.

Implementasi hal tersebut dilakukan Provinsi Sumatera Utara dengan cara:

1) Penajaman program dalam penyusunan RPJMD sesuai dengan tujuan dan sasaran serta

indikator kinerja utama dalam RPJMD:

a. Prioritas program diutamakan pada program yang menjadi faktor pengungkit

pencapaian sasaran;

15

b. Alokasi anggaran diarahkan kepada kegiatan yang efektif terhadap pencapaian

sasaran pembangunan;

c. Meningkatnya belanja modal pada belanja langsung sebagai efek point a dan b;

d. Mendorong kegiatan pembangunan fisik dilaksanakan secara multiyears;

e. Nomenklatur program lebih tajam dan menohok, tidak ambigu contoh program fasilitasi

nomenklaturnya diarahkan menjadi nomenklatur yang langsung mencerminkan output

dan sasaran.

2) Keikutsertaan DPRD dalam proses perencanaan mulai dari konsultasi publik, pra

musrenbang Provinsi dan Musrenbang Provinsi serta pasca Musrenbang Provinsi untuk

penyusunan RPJMD.

7. Kendala dan Permasalahan yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara sebagai

berikut:

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara masih berada di atas TPT

Nasional.

Tingkat kemiskinan berada dibawah rata-rata tingkat kemiskinan nasional, namun perlu

upaya lebih untuk menurunkan tingkat kemiskinan sesuai dengan sasaran.

Memanfaatkan bonus demografi (meningkatnya proporsi penduduk usia produktif) yang

terjadi bagi pertumbuhan ekonomi.

Kesenjangan masih tinggi yang ditunjukkan dengan tingginya rasio gini dan kesenjangan

pendapatan antarwilayah.

Pencapaian IPM Provinsi Sumatera Utara lebih rendah dari pencapaian IPM Nasional.

Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian mengalami penurunan.

Sebagian besar pinjaman masyarakat yang dilakukan di Sumatera Utara adalah bersifat

konsumtif, sehingga perlu didorong pada sektor yang produktif.

8. Faktor-faktor Pendorong Peningkatan Kinerja BAPPEDA dalam Mendukung Kinerja

Program Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanan daerah

yang diemban oleh Bappeda Provinsi Sumatera Utara, perlu kiranya memperkuat peran

kelembagaan Bappeda Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan

16

perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai bentuk memenuhi tuntutan

tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui:

terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur

perencana melalui diklat baik di dalam dan luar negeri;

memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya

melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;

mengupayakan penerapan "reward dan punishment' secara proporsional sesuai dengan

beban kerja pegawai;

9. Ketentuan Khusus bagi Keterlambatan Pelaksanaan Target Pembangunan

Sampai dengan saat ini pemerintah daerah provinsi sumatera utara belum menetapkan

ketentuan khusus/sanksi bagi keterlambatan pelaksanaan target pembangunan, baik

kepada skpd provinsi maupun kabupaten/kota

Pemikiran ke arah ini sudah mulai dibangun dan nantinya akan segera diterapkan melalui

penetapan surat keputusan gubernur sumatera utara tentang sanksi bagi skpd provinsi

sumatera utara yang terlambat melaksanakan target pembangunan sesuai dengan rpjmd

provinsi sumatera utara tahun 2013-2018.

B. BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

BPK RI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2006 memiliki tugas untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan

tanggungjawab keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan

Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang organisasi dan tata kerja pelaksana BPK,

mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah di Provinsi

Sumatera Utara, termasuk pemeriksaan yang ditugaskan oleh Anggota BPK.

Lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah 34 entitas Pemerintah Daerah

(Pemda) meliputi saru Pemerintah Provinsi, delapan Pemerintah Kota, dan 25 Pemerintah

Kabupaten, serta BUMD di Provinsi Sumatera Utara. Hasil Temuan Pemeriksaan (TP) dari BPK

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Semester II Tahun 2015 adalah 6.428

temuan pemeriksaan dengan sebanyak 14.665 rekomendasi.

17

Progres tindak lanjut entitas Pemda dan BUMD terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam tiga tahun terakhir (2013-2015) dapat dilihat pada

tabel berikut:

No Periode

Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Selesai Ditindaklanjuti Nilai Penyerahan

aset atau

Penyetoran

Uang ke Kas

Negara/Daerah

%

Selesai

Ditindaklanjuti Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(10) = (8)/(6)

1.

SM II

2013 5.330 6.505.747.161.514,00 12.406 1.999.478.631.136,00 6.703 490.462.832.588,13 444.804.039.967,34

63,78

2.

SM II

2014 5.820 6.664.214.610.830,23 13.396 2.841.687.736.471,01 7.164 843.414.912.659,88 515.565.179.060,82

67,96

3.

SM II

2015 6.428 8.309.732.423.779,30 14.665 2.540.170.361.599,42 7.794 645.729.677.797,83 597.702.864.270,66

70,91

Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam tiga tahun

terakhir terhadap beberapa kegiatan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan

masih terdapat kelemahan sehingga memerlukan perbaikan-perbaikan oleh entitas Pemda dan

BUMD, seperti di bidang pendidikan (kegiatan pengelolaan tenaga kependidikan), kesehatan

(kegiatan pengelolaan pelayanan rawat inap di RSUD), pendapatan asli daerah (kegiatan

pengelolaan pajak daerah), dan penyediaan air bersih (kegiatan penyediaan air bersih melalui

PDAM).

Sedangkan pengawasan terhadap pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang

melaksanakan pemeriksaan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Pemantauan melalui laporan progres pemeriksaan secara berjenjang dari Anggota Tim

sampai dengan Kepala Perwakilan secara berkala;

2) Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Tim Pemeriksa;

3) Surat Pemberitahuan pemeriksaan menyatakan “Biaya Pemeriksaan sepenuhnya menjadi

beban anggaran BPK”;

4) Supervisi ke lapangan oleh pengendali Teknis dan Penanggung Jawab/Kepala Perwakilan;

5) Pemantauan Tortama KN V dan Anggota V BPK melalui laporan progres pemeriksaan yang

dibuat oleh Kepala Perwakilan secara berkala.

18

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka memperbaiki kinerja laporan keuangan

Pemda di Provinsi Sumatera Utara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Koordinasi dengan para kepala daerah untuk menyelesaikan penyusunan dan

menyampaikan laporan keuangan ke BPK secara tepat waktu;

2) Memberikan usulan koreksi penyajian angka dan catatan atas laporan keuangan serta

rekomendasi perbaikan melalui pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Kueangan Pemda

secara rutin setiap semester I;

3) Menghimbau kepada para kepala daerah dan pimpinan DPRD untuk segera menindaklanjuti

temuan pemeriksaan yang mempengaruhi opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda;

4) Mendorong Pemda untuk memperbaiki permasalahan pengelolaan aset yang

mempengaruhi opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda melalui pelaksanaan

pemeriksaan pengelolaan aset.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka memberdayakan (empowering) pegawai

Pemda di Provinsi Sumatera Utara supaya penyajian laporan keuangan Pemda menjadi lebih

baik melakukan upaya sebagai berikut:

1) Memberikan usulan koreksi penyajian angka dan catatan atas laporan keuangan;

2) Memberikan rekomendasi perbaikan, antara lain agar mengikuti pelatihan-pelatihan,

menempatkan pegawai di bagian keuangan dengan latar belakang pendidikan yang

mendukung;

3) Mendorong para kepala daerah untuk meminta pembinaan teknis dari BPKP Perwakilan

Provinsi Sumatera Utara.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada

stakeholder berupaya untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan, sehubungan dengan hal

tersebut BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mulai tahun 2017 meningkatkan output

pemeriksaan. Peningkatan output pemeriksaan tersebut akan meningkatkan anggaran

pemeriksaan dan pelayanan stakeholder. Terkait dengan hal tersebut BPK Perwakilan Provinsi

Sumatera Utara memohon dukungan dari DPR RI terhadap anggaran BPK RI Tahun Anggaran

2017.

19

C. BPKP PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama, yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian

pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern. Fungsi pengarahan dan pengoordinasian

pengawasan intern meliputi fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, dan fungsi pengoordinasian dan

sinergi penyelenggaraan pengawasan intern bersama-sama dengan aparat pengawasan intern

pemerintah lainnya. Sedangkan fungsi pengawasan intern tersebut meliputi:

1. Pelaksanaan audit, riview, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap

perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan dan

pengeluaran keuangan negara/daerah sertapembangunan nasional yang seluruh atau sebagian

keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah.

2. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah.

3. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen resiko, pengendalian intern, dan tata kelola

terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang

strategis.

4. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat

menghimbau kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit

investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan

negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan

ahli dan upaya pencegahan korupsi.

5. Pelaksanaan riview atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; dan

pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi peyelenggaraan sistem pengendalian

intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya.

Pelaksanaan pengawasan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Pelaksanaan pengawasan atas akuntabilitas keuangan dan pembangunan di Provinsi

Sumatera Utara meliputi 4 fokus pengawasan yaitu:

a. Pengawalan pembangunan nasional (infrastruktur, maritim, energi, pangan, kesehatan,

pendidikan, kemiskinan dan reformasi birokrasi);

b. Peningkatan ruang fiskal (OPAD, PNBP, audit penyesuaian harga, monitoring DAK);

c. Pengamanan aset negara (Audit PKKN, audit investigasi, pemberian keterangan ahli,

audit klaim, manajemen aset, korsupgah dengan KPK);

20

d. Perbaikan government system (pembinaan penyelenggaraan SPIP, peningkatan

kapabilitas APIP, SIMDA, SIMKEUDES, SIA BLUD, SIA PDAM, FRAUD CONTROL

PLAN).

Pelaksanaan audit, review, pemantauan dan pertanggungjawaban akuntabilitas

penerimaan daerah

Pelaksanaan audit, review dan pemantauan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan daerah dan akuntabilitas pengeluaran daerah

serta pembangunan di Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Utara meliputi:

1) Terkait akuntabilitas penerimaan daerah:

Sinergi pemeriksaan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dengan Pemerintah Daerah

Kabupaten Deli Serdang menghasilkan tambahan potensi OPAD (air bawah tanah dan

bahan mineral bukan logam) sebesar Rp4.596.785.698,32.

2) Terkait akuntabilitas pengeluaran daerah:

a. Review DAK tambahan usulan daerah pada 13 kabupaten/kota;

b. Monitoring DAK dan tambahan DAK pada pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli

Tengah;

c. Pengawalan terhadap pengeluaran negara/daerah berupa audit operasional, audit

tujuan tertentu dan audit keuangan PHLN;

d. Penguatan tata kelola dalam pelaksanaan anggaran dalam bentuk penyediaan aplikasi

SIMDA keuangan (Sistem Informasi Manajemen Daerah-keuangan) , SIMDA BMD

(sistem Informasi Manajemen Daerah- barang milik daerah) dan Siskeudes (sistem

keuangan desa) melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan untuk

penerapannya.

Pendampingan penerapan SIMDA-Keuangan dan SIMDA-BMD telah dilaksanakan

pada 28 dari 34 daerah di Sumatera Utara.

Pendampingan penerapan Siskeudes telah dilaksanakan pada 5 kabupaten dari 34

kabupaten, dimana 2 kabupaten telah selesai dilaksanakan sedangkan 3 kabupaten

sedang dalam proses.

21

3) Terkait dengan pengawasan pembangunan:

a. Bidang pendidikan, antara lain:

a) Monitoring dan evaluasi bantuan sosial sarana dan prasarana pendidikan.

b) Verifikasi tunjangan profesi guru.

b. Bidang kesehatan:

Audit kinerja pemerintah daerah dalam bidang jaminan kesehatan nasional (JKN) yang

dibiayai dari APBD (KIS);

c. Bidang penanggulangan kemiskinan:

a) Monitoring percepatan relokasi pengungsi korban erupsi gunung sinabung;

b) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas nasional terkait

Kartu Indonesia Pintar (KIS), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga

Sejahtera (KKS).

d. Bidang infrastruktur:

a) Audit keuangan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat

(Pamsimas)

b) Monitoring pembangunan ruas tol medan-binjai, ruas tol medan-kualanamu,

kualanamu-tebingtinggi.

e. Bidang kemaritiman:

a) Evaluasi kebijakan penghapusan ketentuan alih muatan (transhipment) di Tanjung

Balai Asahan;

b) Evaluasi dwelling time pelabuhan belawan.

f. Bidang kedaulatan energi:

Monitoring perkembangan program nasional pembangunan pembangkit listri kapasitas

35.000 MW.

g. Bidang kedaulatan pangan:

a) Monitoring dan evaluasi program akselerasi swasembada pangan di dinas pertanian

Provinsi Sumatera Utara;

b) Monitoring pembangunan bendung sel padang dan saluran penghubung (D.I

Bajayu, D.I Paya Lombang dan D.I Langau)

c) Pembangunan Bendung Sel Belutu dan Sel Sibarau.

22

h. Bidang perhubungan:

Monitoring pembangunan jalur ganda rel kereta api aras kabu-kualanamu, bandar tinggi-

kuala tanjung dan besitang-binjai.

i. Bidang industri:

a) Berdasarkan hasil evaluasi kinerja PDAM terhadap 18 PDAM di wilayah Provinsi

Sumatera Utara, terdapat 7 PDAM dengan kategori “sehat”, 6 PDAM “kurang sehat”

dan 5 PDAM “sakit”.

b) Monitoring perkembangan kemajuan pembangunan kawasan ekonomi khusus

(KEK) Sei mangkei.

c) Review pelelangan pekerjaan pembangunan terminal purpose dan fasilitas

pendukung pelabuhan kuala tanjung-pelindo I (Persero) serta rencana investasi PT.

Inalum (Persero).

d) Review atas aset yang akan diserahkan dari PDAM Tirta Nadi Cabang deli serdang.

e) Audit tujuan tertentu atas pembangunan depo container di PT. Kawasan Industri

Medan.

f) Audit tujuan tertentu atas pembangunan warehouse (gudang terpadu) di PT.

Kawasan Industri Medan (Persero).

Mekanisme pemberian konsultansi

Mekanisme pemberian konsultansi melalui sosialisasi, diklat, pendampingan, assesment

terhadap:

1. Tata kelola dan peningkatan kualitas akuntabilitas laporan keuangan;

2. Implementasi SPIP;

3. Peningkatan kapabilitas APIP;

4. Implementasi GCG BUMN/BMD/BUL

Kendala yang dihadapi

Internal: sumber daya terbatas (SDM, Dana, Sarana Prasarana)

Eksternal:

a. Kurangnya komitmen kepala daerah untuk menempatkan SDM yang telah dibina oleh

BPKP sesuai dengan kompetensinya.

23

b. Keterbatasan SDM pemerintah daerah yang memahami akuntansi terbatas.

Upaya yang sudah dan akan dilakukan:

1. Telah dilakukan simultansi penugasan;

2. Melakukan analisis beban kerja sebagai dasar usulan pemenuhan kekurangan SDM;

3. Memberikan atensi dan rekomendasi strategis kepada kepala daerah.

Temuan ketidakpatuhan

Selama tiga tahun terakhir Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara mendapat temuan

terhadap ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran baik di instansi

pemerintah daerah maupun instansi pemerintah pusat sebanyak 893 kejadian dengan nilai

sebesar Rp45.602.464.915,82. Terhadap temuan tersebut telah ditindaklanjuti sebanyak 222

kejadian dengan nilai sebesar Rp5.453.046.953,77, dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak

671 dengan nilai sebesar Rp40.149.417.962,05.

Strategi pengawasan

Strategi:

1. Preemtif: melalui sosialisasi, workshop, coaching clinic, diklat.

2. Preventif: fraud control plan, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, probity audit,

pembinaan SPIP, pembinaan GCG.

3. Represif: audit investigasi, penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian

keterangan ahli.

Program pendampingan

1. Melakukan bimtek terhadap penyusunan laporan keuangan;

2. Melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan;

3. Melakukan pendampingan review laporan keuangan.

Saran dan masukan

1. Mendorong pemenuhan sumber daya (SDM, dana, sarpras);

2. Mendorong peningkatan remunerasi.

24

D. BANK INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Pelaksanaan tujuan Bank Indonesia dalam memelihara kestabilan rupiah

a. Pelaksanaan tujuan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah

dilakukan dalam bentuk:

1) Stabilitas inflasi sebagai cerminan kestabilan nilai rupiah terhadap harga barang dan

jasa,

2) Stabilitas nilai tukar rupiah sebagai cerminan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang

negara lain.

b. Pelaksanaan tujuan BI tersebut di Provinsi Sumatera Utara difokuskan pada upaya menjaga

stabilitas inflasi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat untuk

mendukung kesinambungan dan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan dalam

RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

c. Upaya menjaga stabilitas inflasi dilakukan melalui sinergi yang sangat baik antara Bank

Indonesia, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait yang tergabung dalam TPID

Provinsi Sumatera Utara dan TPID Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Koordinasi

dilakukan dalam upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi barang.

Koordinasi tersebut terus diperkuar ditengah tekanan inflasi yang cukup tinggi di awal tahun

2016.

d. Realisasi inflasi Sumatera Utara pada bulan Maret 2016 mecapai 0,84% (mtm) atau 2,00%

(ytd). Tingginya capaian inflasi pada bulan ini disebabkan oleh tingginya tekanan inflasi pada

kelompok bahan pangan yang harganya bergejolak, terutama cabai merah dan bawang

merah.

e. Selain menjaga stabilitas nilai rupiah, BI juga melaksanakan tugas untuk menjaga

kelancaran sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan. seluruh pelaksanaan tugas

tersebut dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berkesinambungan yang selaras dengan RPJMN 2005 – 2025 di Sumatera Utara.

f. Kelancaran sistem pembayaran dilakukan dengan menjaga ketersediaan uang tunai dan

kelancaran transaksi non tunai. Stabilitas sistem pembayaran ini merupakan salah satu pilar

yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi perekonomian.

g. Sementara itu, stabilitas sistem keuangan dilakukan dengan memantau kesehatan sistem

keuangan secara keseluruhan untuk memitigasi risiko sistemik. Stabilitas sistem keuangan

25

merupakan aspek yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pengalaman krisis global menunjukanbahwa stabilitas harga (saja) tidak cukup (necessary

but not sufficient) menjamin pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Dalam hal ini,

pengaturan stabilitas sistem keuangan perlu dilakukan oleh otoritas untuk meningkatkan

keterbukaan dan ketersediaan informasi kepada investor serta monitoring kesehatan sistem

keuangan di daerah.

h. Dibanding tahun 2014, kinerja perbankan Sumatera Utara di penghujung 2015 membaik,

khususnya kredit. Pertumbuhan kredit mengalami peningkatan meski aset dan DPK yang

cenderung melambat. Dengan kondisi tersebut, loan to deposit ratio (LDR) meningkat

dengan Non Performing Loan (NPL) masih dibawah level indikatif 5% meski cenderung

meningkat sejak awal 2015.

i. Kinerja kredit ke sektor korporasi dan UMKM meningkat, sementara kredit rumah tangga

melambat. Pertumbuhan kredit yang cukup baik terjadi di ketiga sektor utama. Sementara

itu, akselerasi kredit UMKM ditopang performa kredit ke kategori perdagangan, di tengah

tertekannya kredit ke kategori pertanian. Di sisi lain, tekanan kinerja terjadi di semua jenis

kredit rumah tangga, baik KPR, KKB maupun kredit multiguna. Hal tersebut sejalan dengan

konsumsi masyarakat yang melambat dibanding tahun sebelumnya.

j. Terbatasnya kinerja perbankan khususnya dana pihak ketiga sejalan dengan pertumbuhan

transaksi tunai maupun non tunai. Hal tersebut terutama tercermin dari meningkatnya

transaksi kliring secara nominal namun menurun secara volume dan penurunan perputaran

uang (inflow-outflow) di masyarakat ditengah mulai membaiknya kinerja perekonomian

Sumatera Utara.

k. Tugas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang tertuang dalam Undang-Undang

tentang OJK namun menjadi kewenangan BI, BI memerlukan dukungan dari DPR RI terkait

dengan RUU BI.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Triwulan IV

Perkembangan ekonomi makro

a. Pada triwulan IV 2015, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mencapai 5,32% yoy, lebih

tinggi dibandingkan nasional (5,01% yoy). Dengan demikian, secara keseluruhan tahun

ekonomi Sumatera Utara tumbuh 5,10%, melambat dibanding tahun sebelumnya (5,23%).

26

Namun, bila dilihat secara triwulanan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menunjukan

perbaikan.

b. Dari sisi penggunaan, membaiknya perekonomian tidak terlepas dari menguatnya konsumsi

lembaga non profit serta membaiknya ekspor. Setelah 3 triwulan berturut-turut mencatat

pertumbuhan negatif, kinerja ekspor mulai membaik, dari -2,5% yoy menjadi 2,4 yoy. Hal ini

tidak terlepas dari puncak periode panen CPO yang memang terjadi pada triwulan IV, meski

harga dan permintaan masih belum menunjukan perbaikan yang signifikan. Adanya Pilkada

yang diikuti oleh 23 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada desember 2015

mendorong kinerja konsumsi lembaga non profit secara signifikan dari 4,9% yoy menjadi

5,3% yoy. Sementara itu, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah serta investasi

masih menunjukan perlambatan.

Pertumbuhan Ekonomi

(Permintaan)

2014 2015

I II III IV Total I II III IV Total

PDRB (%, yoy) 5,3 5,5 5,4 4,7 5,2 4,8 5,1 5,1 5,3 5,1

Konsumsi 5,3 4,8 4,9 5,0 5,0 4,8 4,1 4,4 4,1 4,3

Konsumsi Swasta 5,3 5,2 5,3 5,3 5,3 4,8 4,5 4,6 4,5 4,6

Konsumsi Pemerintah 5,3 1,5 1,9 3,3 2,9 4,3 1,5 3,0 1,4 2,4

Pembentukan Modal Tetap

Bruto 3,0 3,3 3,0 3,0 3,1 3,3 3,1 4,9 4,5 4,0

Ekspor 10,4 4,9 15,5 1,5 7,9 -4,3 -1,8 -2,5 2,4 1,6

Impor -18,3 -6,8 64,0 -0,2 0,8 5,8 6,1 12,3 9,6 13,5

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

c. Dari sisi lapangan usaha, perbaikan perekonomian ditopang oleh kategori pertanian dan

kategori industri pengolahan. Panen raya sawit yang disertai dengan baiknya produksi

tanaman pangan menyebabkan pertumbuhan kinerja pertanian yang jauh lebih baik

dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, memadainya

pasokan bahan baku CPO juga meningkatkan kinerja industri pengolahan. Meningkatnya

kinerja industri pengolahan ini terjadi ditengah belum pulihnya harga komoditas serta

permintaan yang masih stagnan. Namun perbaikan perekonomian pada periode laporan

27

tidak didukung oleh kinerja kategori konstruksi serta kategori perdagangan besar dan eceran

yang tumbuh melambat.

Pertumbuhan Ekonomi

(Penawaran)

2014 2015

I II III IV Total I II III IV Total

PDRB (%, yoy) 5,3 5,5 5,4 4,7 5,2 4,8 5,1 5,1 5,3 5,1

Pertanian, kehutanan dan

perikanan 3,4 5,0 4,1 5,2 4,4 5,1 5,6 3,8 7,0 5,6

Industri Pengolahan 3,5 4,1 4,1 0,3 3,0 0,3 3,1 5,0 5,5 3,5

Konstruksi 5,9 4,9 7,7 8,5 6,8 8,3 6,6 5,6 2,0 5,5

Perdagangan besar dan eceran,

dan reparasi mobil dan sepeda

motor

7,7 6,3 8,3 5,5 6,9 4,5 5,4 4,2 3,3 4,4

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Kemiskinan

d. Ditengah indikasi perbaikan ekonomi, seiring dengan kondisi nasional, jumlah penduduk

miskin di Sumatera Utara cenderung meningkat jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mencapai 1,5 juta jiwa atau 10,8%

dari total penduduk. Jumlah ini meningkat secara signifikan bila dibandingkan dengan tahun

2014 yang hanya mencapai 1,4 juta jiwa atau 9,9% dari total penduduk.

e. Dalam wakti 6 bulan, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mengalami peningkatan

44.000 jiwa penduduk miskin. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini terjadi terkait

menurunnya tingkat pendapatan meski daya beli relatif terjaga. Secara spasial, Sumatera

Utara masuk dalam 5 besar Provinsi dengan penambahan persentase penduduk miskin

terbesar di Indoonesia, bersama dengan Provinsi Riau, NTT, Sulawesi Tenggara dan

Maluku. Secara nasional, Sumatera Utara masih menduduki peringkat 17 nasional

berdasarkan urutan jumlah persentase penduduk miskin terbesar. Tingkat kemiskinan yang

semakin melebar ini tidak lepas dari karakteristik Sumatera Utara yang memang sangat

menggantungkan aktivitas ekonominya pada perkebunan. Tahun 2015 memberikan pukulan

28

yang cukup berat akibat perkembangan harga dan permintaan yang kurang

menggembirakan untuk komoditas CPO dan karet.

f. Peningkatan persentase dan jumlah penduduk miskin diiringi oleh peningkatan Indeks

Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 1,71nmenjadi 1,89 dan indeks Kaparahan Kemiskinan (P2)

yang meningkat dari 0,45 menjadi 0,52. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata

pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan dan

ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin tinggi.

g. Selama periode september 2014 s.d september 2015, persentase kemiskinan meningkat di

pedesaan. Penduduk miskin di daerah pedesaan di Sumatera Utara bertambah 87.280

orang menjadi 11,06% dari total penduduk desa. Sementara itu, penduduk miskin di daerah

perkotaan bertambah 60.290 orang menjadi 10,51% dari total penduduk kota. Secara

historis, persentase penduduk miskin di desa memang selalu lebih tinggi dibandingkan di

kota. Meskipun telah mengalami penurunan yang signifikan sejak beberapa tahun terakhir,

namun tingkat kemiskinandi desa kembali meningkat signifikan pada september 2015.

Ketenagakerjaan

h. Sementara itu, jumlah tenaga kerja di Sumatera Utara pada tahun 2015 meningkat 1,4%

dibanding tahun lalu. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat juga meningkat dari

67,07% menjadi 67,28%. Berdasarkan lapangan kerja utama, peningkatan tersebut

terutama berupa peningkatan kategori perdagangan, rumah makan dan akomodasi serta

kategori jasa kemasyarakatan, sosial dan perseorangan.

i. Namun, peningkatan jumlah tenaga kerja tersebut masih dibayangi dengan tingkat

pengangguran yang meningkat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2015

mencapai 6,71% jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu yang sebesar 6,2%.

Indeks Pembangunan Manusia

j. Membaiknya perekonomian Sumatera Utara diiringi oleh meningkatnya IPM Provinsi

Sumatera Utara terus meningkat dalam 5 tahun terakhir (2014). Nilai IPM Sumatera Utara

pada tahun 2014 mencapai 75,55, lebih tinggi dari capaian nasional yang mencapai 73,81.

k. Namun disparitas IPM masih cukup lebar. Kota Medan memegang capaian IPM tertinggi di

Provinsi Sumatera Utara dengan nilai 78,26, sementara itu Kabupaten Nias Selatan

merupakan kabupaten dengan IPM terendah dengan nilai 57,78 pada tahun 2014. Hanya 13

29

kabupaten/kota yang capaian IPM-nya berada di atas nasional. Arahan untuk

mengembangkan produk berbasis komoditas unggulan di daerah masing-masing terus

digalakkan khususnya di daerah dengan IPM yang relatif rendah. Pada umumnya, produk

unggulan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara berbasis komoditas terutama kelapa

sawit, karet, padi sawah dan kopi.

Gini Ratio

l. Setelah sempat menurun pada tahun 2012, tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi

Sumatera Utara kembali meningkat daro 0,33 menjadi 0,35. Meskipun demikian, capaian ini

masih lebih rendah dari nasional yang mencapai 0,413. Jika dibandingkan dengan provinsi

lain, Sumatera Utara merupakan provinsi dengan nilai gini terendah ke-8 di Indonesia.

3. Perkembangan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi

a. Potensi perbaikan ekonomi Sumatera Utara sangat besar. Rata-rata pertumbuhan Sumatera

Utara dalam 4 tahun terakhir adalah 5,46% (yoy) dengan tren yang relatif menurun. Tren

penurunan pertumbuhan ekonomi ini selaras dengan pola penurunan yang terjadi pada

provinsi yang mengandalkan produkekstraktif sebagai komoditas unggulannya.

Perekonomian Sumatera Utara, sebagaimana sebagian besar provinsi di Pulau Sumatera,

sangat bertumpu pada komoditas terutama CPO dan karet. Komoditas kelapa sawit, karet

dan kopi merupakan komoditas utama ekspor nonmigas di Provinsi Sumatera Utara dengan

pangsa terhadap ekspor masing-masing sebesar 41%, 12% dan 4%. Produksi kelapa sawit

di Provinsi Sumatera Utara merupakan yang terbesar kedua di Indonesia setelah Provinsi

Riau, yaitu mencapai 4,27 juta ton pada tahun 2013. Sementara produksi karet pada tahun

2013 mencapai 513,78 ribu ton. Oleh karena itu, dalam menganalisis perkembangan terkini

pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara selalu tak lepas dari pembahasan terkait permintaan

dan harga komoditas yang berimplikasi ada kinerja tiga sektor utamanya yaitu pertanian,

industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran (PBE).

b. Prospek ekonomi Sumatera Utara kedepan diperkirakan membaik. Perbaikan diperkirakan

akan didorong oleh meningkatnya kegiatan investasi sejalan dengan pembangunan proyek

infrastruktur strategis ditengah konsumsi swasta yang masih cukup kuat. Perbaikan ekspor

khususnya memasuki semester II 2015 sejalan dengan membaiknya ekonomi global

diperkirakan juga akan menjadi pendorong ekonomi Sumatera Utara secara terbatas. Di

30

2016, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Sumatera Utara dapat tumbuh 5,1 – 5,5%.

Potensi mulai membaiknya harga komoditas di pasar internasional, meski normalisasi harga

relatif lambat.

c. Konsumsi rumah tangga yang kuat masih menjadi penyumbang utama akselerasi

perekonomian pada periode mendatang. Tingginya intensi pemerintah pada kualitas

infrastruktur yang memadai juga memberikan sinyal kokohnya permintaan domestik dari sisi

investasi. Reformasi birokrasi yang terus diupayakan oleh pemerintah juga mampu

meningkatkan ikllim investasi yang lebih kondusif oleh pihak swasta. Pembiayaan yang

memadai juga menunjang realisasi investasi pada periode mendatang. Sementara itu,

optimisme akan adanya perbaikan kinerja net ekspor tidak lepas dari perkiraan akan mulai

membaiknya harga komoditas internasional, khususnya CPO terutama memasuki semester

kedua tahun 2016.

d. Disisi perkembangan harga, inflasi tahun 2016 diperkirakan meningkat dibandingkan dengan

tahun 2015. Meningkatnya tekanan inflasi ini terutama disebabkan oleh meningkatnya

tekanan inflasi bahan pangan (volatile foods) khususnya untuk komoditas bumbu-bumbuan.

Kenaikan harga tersebut antara lain terkait dengan mengalirnya produksi dari Sumatera

Utara ke luar daerah khususnya provinsi perbatasan dengan harga yang lebih menarik.

Sementara itu, tekanan inflasi dari kelompok Administered prices diperkirakan relatif minimal

sejalan dengan masih cukup rendahnya harga minyak mentah di pasar global. Kenaikan

resiko tekanan inflasi juga terkait kenaikan permintaan sejalan dengan adanya perbaikan

perekonomian.

e. Menyikapi hal tersebut, koordinasi TPID akan terus diperkuat sehingga diyakini bahwa inflasi

tahun 2016 masih akan terjangkar pada sasaran yang telah ditetapkan, yaitu 4 ± 1%.

Roadmap pengendalian inflasi dan peningkatan kerjasama antar daerah telah disusun sejak

tahun 2014, serta dalam waktu dekat akan dilaksanakan rakorwil TPID se-Sumatera Utara.

4. Dukungan kebijakan terhadap Pembangunan serta perencanaan pembangunan

a. Dalam mendukung pembangunan dan perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera

Utara Bank Indonesia terus melakukan upaya advisory dan koordinasi dengan emerintah

daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas inflasi. Koordinasi

rutin dilakukan dengan adanya Tim Pemantauan Pertumbuhan Ekonomi yang terdiri atas

31

Bank Indonesia dan SKPD terkait. Selain itu, Bank Indonesia juga rutin memberikan

rekomendasi kepada pemerintah daerah melalui hasil riset maupun kajian yang dilakukan

Bank Indonesia.

b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara juga sering diturutsertakan

dalam Pra-Musrenbang maupun Musrenbang Provinsi/Kota di Sumatera Utara.

c. Bank Indonesia juga terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk

mengembangkan daerah melalui kluster dan UMKM. Pengembangan kapabilitas UMKM

masih menjadi concern mengingat inklusi keuangan melalui kegiatan usaha produktis

merupakan aspek yang sangat penting dalam langkah pengentasan kemiskinan. Lebih

lanjut, program UMKM Bank Indonesia juga diarahkan pada pemberdayaan wanita untuk

meningkatkan kesejahteraan keluarga.

d. Salah satu contoh binaan UMKM Bank Indonesia yang telah sukses adalah ulos sianipar

yang bahkan telah dieskalasi nilai tambahnya dengan adanya rumah tenun ulos.

e. Pengembangan UMKM ke depannya masih difokuskan pada UMKM kluster dan wirausaha.

5. Kendala dan Permasalahan

Secara umum Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Namun ada beberapa kendala yang perlu diatasi dalam rangka meningkatkan peran serta Bank

Indonesia dalam mendukung kegiatan pembangunan di daerah antara lain:

a. Saat ini, dukungan data dan informasi masih dirasakan terbatas. Data dan informasi

tersebut diperlukan untuk mendukung penyusunan kajian maupun penelitian yang lebih

komprehensif terkait perekonomian Sumatera Utara. Koordinasi dengan SKPD terkait baik di

level Pemerintag Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota perlu terus ditingkatkan

untuk memperkuat ketersediaan data indikator ekonomi dan keuangan daerah.

b. Keterbatasan instrumen yang dimiliki dalam mendukung pembangunan ekonomi dan

pengendalian inflasi di daerah

i. Dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi di daerah Bank Indonesia tidak lagi

memiliki instrumen pembiayaan. Keterlibatan Bank Indonesia hanya terbatas pada

pengembangan kluster dan penguatan UMKM serta melakukan moral suasion kepada

perbankan untuk membantu penguatan UMKM.

32

ii. Dalam upaya menjaga stabilitas inflasi, Bank Indonesia terbatas pada penguatan

koordinasi dengan Pemerintah Daerah mengingat inflasi di daerah banyak

dipengaruhi oleh sisi supply. Terkait dengan hal itu, Bank Indonesia memandang

pemerintah daerah perlu diberikan payung hukum berupa peraturan perundang-

undangan yang mengatur kewenangan untuk melakukan operasi pasar secara lebih

luas dan menyeluruh.

III. TINDAK LANJUT HASIL KUNJUNGAN KERJA

Berdasarkan informasi dan permasalahan yang diperoleh oleh Tim Kunjungan Kerja Spesifik pada saat

melaksanakan kunjungan ke Provinsi Sumatera Utara, Tim Kunjungan Kerja menyampaikan beberapa

rekomendasi untuk ditindak lanjuti sebagai berikut:

a. Komisi XI DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Setjen BPK RI dalam Rapat

Kerja Komisi XI DPR RI terkait adanya masukan dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

mengenai aplikasi laporan keuangan pemerintah daerah yang masih tidak seragam yang

menyulitkan BPK melakukan audit.

b. Komisi XI DPR RI sangat mendukung Program Siskeudes yang telah diterapkan oleh BPKP dan

meminta BPKP untuk segera menyampaikan MoU terkait pelaksanaan Siskeudes tersebut kepada

Kementerian Desa untuk dapat diteruskan pembahasannya di tingkat Pusat.

c. Komisi XI DPR RI meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menyampaikan paparan

tertulis mengenai potensi pariwisata dan langkah pengembangan sektor pariwisata di Provinsi

Sumatera Utara serta kebijakan yang dilakukan dalam mengendalikan tingkat infasi di Sumatera

Utara.

d. Terkait kendala dan permasalahan yang telah disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik di

Provinsi Sumatera Utara, Komisi XI DPR RI akan segera melakukan pembahasan lanjutan dalam

rapat-rapat Komisi XI DPR RI dengan kementerian terkait/pemerintah agar kendala dan

permasalahan yang terjadi dapat segera diselesaikan.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara. Kami

mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh didalam laporan ini dapat menjadi bahan

pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Komisi XI DPR RI.

33

Jakarta, April 2016 TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI

Ketua,

Ir. H. MARWAN CIK ASAN

A- 410