10_pedoman_teknis_pltb_2009

59

Upload: gabriellulus

Post on 23-Jun-2015

287 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009
Page 2: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

i

KATA PENGANTAR

Maksud dan tujuan penerbitan pedoman teknis ini dalam rangka memberikan acuan dan panduan bagi para petugas Dinas lingkup Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan) baik Propinsi, Kabupaten/kota maupun petugas lapangan untuk melaksanakan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar pada lahan Rawa Lebak TA. 2009.

Para petugas terkait diharapkan dapat mempelajari dan mencermati pedoman ini dengan saksama, karena didalamnya memuat uraian tentang pengelolaan lahan tanpa bakar dan pemanfaatan limbahnya sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan pembangunan pertanian yang ramah lingkungan. Diharapkan tidak akan terjadi keragu-raguan dalam implementasi kegiatan dilapangan serta kendala /hambatan yang ada akan dapat diatasi yang pada akhirnya kinerja yang diperoleh dapat tercapai secara optimal.

Muatan pedoman teknis ini bersifat umum karena berlaku secara nasional, oleh karenanya apabila diperlukan pihak Dinas lingkup Pertanian Propinsi dapat menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dapat menerbitkan Petunjuk teknis yang akan menjabarkan secara lebih rinci Pedoman Teknis ini sesuai dengan kondisi spesifik daerah masing-masing.

Akhirnya, sangat diharapkan komitmen berbagai pihak untuk melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dalam bingkai waktu yang telah ditentukan, agar hasil pembangunan melalui kegiatan ini benar-benar dapat dinikmati manfaatnya sebesar-besarnya bagi kesejahteraan petani di Indonesia.

Jakarta, Januari 2009 Direktur Pengelolaan Lahan

Ir, Suhartanto, MM NIP. 080.048.854

Page 3: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

ii

D A F T A R I S I

Halaman KATA PENGANTAR ..................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................. ii

BAB I. PENDAHULUAN ............................................. 1

A. Latar Belakang ......................................... 1 B. Tujuan ..…................................................ 3

1. Tujuan Pedoman Teknis ................. 3 2. Tujuan Kegiatan ........................... 3 3. Sasaran ........................................ 4 4. Pengertian .................................... 4

BAB II. RUANG LINGKUP KEGIATAN ..................... 8

A. Persiapan Pelaksanaan........................... 8 B. Pelaksanaan Fisik .................................. 8

BAB III. SPESIFIKASI TEKNIS .................................... 9

A. Norma .................................................. 9 B. Standar Teknis .................................. 9 C. Kriteria .................................................. 10

BAB IV. PELAKSANAAN KEGIATAN .......................... 11

A. Persiapan Pelaksanaan............................ 11 B. Pelaksanaan Fisik ................................... 15 C. Pendanaan ........................................... 22

BAB V. PEMANFAATAN LIMBAH POHON DAN SEMAK ................................................. 23

A. Pembuatan Kompos................................ 24 B. Pembuatan Arang.................................... 25 C. Pembuatan Arang Briket ......................... 32

Page 4: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

iii

BAB V. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN........................................ 34

A. Tugas Propinsi dan Kabupaten.................. 34 B. Alur Pelaporan ........................................... 35 C. Format Laporan ………........................... 40

BAB VI. INDIKATOR KINERJA.................................... 43

A. Indikator Masukan/Input ......................... 43 B. Indikator Keluaran/Output ........................ 43 C. Indikator Hasil/Outcome .......................... 44 D. Indikator Manfaat/Benefit ....................... 44 E. Indikator Dampak/Impact ........................ 44

BAB.VII.PENUTUP ....................................................... 45

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Desain 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 3. Sebaran Lokasi Kegiatan PLTB TA 2009 4. Contoh RUKK 5. Format Laporan (Form 01, 02, 03, 04) 6. Format Laporan Akhir 7. Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) dan SKB

Menhut, Mentan dan MenPU.

Page 5: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembersihan lahan yang dilakukan dengan cara membakar dapat

mengakibatkan kebakaran lahan/hutan yang bahkan dapat meluas

sehingga menimbulkan pencemaran dan kerusakan fungsi

lingkungan berskala nasional, regional maupun global baik dalam

segi sosial maupun ekonomi. Dampak negatif yang terjadi meliputi

antara lain : (1) Meningkatnya pencemaran udara, baik di Indonesia

juga di Negara tetangga. Hal ini mengakibatkan protes yang sangat

keras dari negara tetangga kita. 2) Secara ekonomi, yaitu dengan

ditutupnya beberapa lapangan terbang dan terganggunya

transportasi darat dan laut. (3) Secara sosial, selain terganggunya

kesehatan masyarakat juga terhalanginya berbagai kegiatan sosial

antara lain ditutupnya sekolah-sekolah dan aktifitas masyarakat di

Iuar rumah menjadi terhambat.

Masalah kebakaran lahan/hutan dan lahan di Indonesia semakin

meningkat dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini. Banyak

pihak merasa berkepentingan untuk menanggulangi masalah

kebakaran lahan dan hutan di Indonesia. Dalam upaya

meminimalisasi kejadian kebakaran hutan dan lahan serta dampak

asap terutama di tingkat masyarakat, maka perlu dibangun

komitmen yang tumbuh diantara masyarakat, sehingga ada

Page 6: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 2

perhatian dan kepedulian baik secara individu maupun kelompok

terhadap keberadaannya dalam rangka pencegahan dan

penanggulangan dini kebakaran hutan dan lahan. Dalam peristiwa kebakaran hutan dan atau lahan, terdapat

beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Faktor tersebut

adalah penyiapan lahan yang tidak terkendali dengan cara

membakar, termasuk juga karena kebiasaan masyarakat dalam

membuka lahan, kebakaran yang tidak disengaja, kebakaran yang

disengaja, dan kebakaran karena sebab alamiah pada daerah yang

mengandung batu bara atau bahan lain yang mudah terbakar. Meskipun beberapa faktor tersebut di atas dapat berpengaruh

terhadap terjadinya kebakaran, tetapi faktor yang paling dominan

penyebab terjadinya kebakaran adalah karena tindakan manusia

Berkaitan dengan hal tersebut, sektor pertanian telah melakukan

upaya-upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan

melalui berbagai program dan kegiatan seperti : penyuluhan; sosialisasi dan koordinasi; pelatihan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan. Khusus dalam rangka

pengembangan usahatani konservasi lahan, mendukung tanaman

pangan, hortikultutra, perkebunan sudah seharusnya dilakukan

dengan metode pembukaan lahan pertanian tanpa bakar yang

ramah lingkungan. Oleh karena itu buku pedoman ini diharapkan

menjadi salah satu referensi/acuan bagi seluruh stake holder dalam

melaksanakan tahapan kegiatan pembukaan/penyiapan lahan.

Page 7: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 3

B. Tujuan 1. Tujuan Pedoman Teknis

Pedoman Teknis Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)

bertujuan untuk memfasilitasi petugas Dinas lingkup Pertanian

Propinsi dan Kabupaten sebagai bahan acuan dalam

melaksanakan kegiatan penyiapan lahan dengan metode tanpa

bakar.

2. Tujuan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) bertujuan

untuk :

a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam

menyiapkan lahan usahatani dengan metode tanpa bakar

b. Meningkatkan kesadaran petani untuk tidak melakukan

pembakaran lahan.

c. Memfasilitasi petani dalam melakukan pengelolaan lahan

tanpa dibakar dengan berbagai kegiatan dan teknologi.

d. Mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan.

3. Sasaran Sasaran kegiatan Pengelolaan Lahan Usahatani dengan Metode

Tanpa Bakar adalah daerah-daerah rawan kebakaran lahan

seluas 395 hektar (mendukung subsektor tanaman pangan 245

Hektar, Hortikultura 75 Hektar, perkebunan 75 Hektar) di 4

propinsi dan tersebar di 7 kabupaten. Daftar lokasi dapat dilihat

pada lampiran - 3.

Page 8: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 4

4. Pengertian

a. Kebakaran lahan dan hutan Kebakaran lahan/hutan adalah suatu keadaan dimana

lahan/hutan dilanda api baik yang disebabkan oleh manusia

maupun faktor alam sehingga mengakibatkan kerusakan

lahan/ hutan dan atau hasil lahan pertanian/ hutan yang

menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.

b. Pencegahan kebakaran lahan/ hutan Pencegahan kebakaran lahan/ hutan adalah semua usaha,

tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau

mengurangi terjadinya kebakaran lahan/ hutan, sedangkan

pemadaman lahan/ hutan adalah semua usaha, tindakan atau

kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau

mematikan api yang membakar lahan/ hutan.

c. Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar adalah suatu cara

pembukaan lahan pertanian (land clearing) tanpa melakukan

pembakaran. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya

kebakaran lahan dan hutan. Sisa-sisa tanaman yang tidak

diperlukan, dapat dibuat kompos untuk menambah kesuburan

tanah.

d. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Merupakan rincian usulan kegiatan kelompok yang berisi

komponen bahan/material atau konstruksi yang di susun

Page 9: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 5

melalui musyawarah kelompok yang nantinya dipakai sebagai

dasar pencairan dan pembelanjaan dana bantuan sosial.

e. Bantuan Sosial (Bansos) Merupakan jenis mata anggaran keluaran (MAK) dalam

bentuk transfer uang, barang atau jasa yang diberikan

langsung kepada masyarakat dan atau lembaga

kemasyarakatan non pemerintah guna melindungi dan

mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko sosial.

f. Dana Tugas Perbantuan (TP)

Merupakan dana yang berasal dari APBN, merupakan bagian

anggara kementerian negara/lembaga yang dialokasikan

berdasarkan rencana kerja dan anggaran

kementerian/lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas

pembantuan.

g. Dana Dekonsentrasi

Merupakan dana yang berasal dari APBN, merupakan bagian

anggara kementerian / lembaga yang dialokasikan

berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian /

lembaga dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi.

h. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran

kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah

Page 10: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 6

yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pertanian/

Gubernur / Bupati / Walikota.

i. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat yang ditetapkan dengan Keputusan Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tugasnya

membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan

anggaran sesuai dengan unit kerjanya.

j. Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) APPO terdiri dari alat pemotong/pencacah dan mesin

penggerak yang berfungsi untuk memotong bahan-bahan

organik (rumput, daun kering, jerami dan lain-lain) menjadi

ukuran lebih kecil agar lebih mudah diolah menjadi pupuk

organik.

k. Upah / Insentif Tenaga Kerja Insentif yang diberikan Pemerintah kepada Petani untuk

melaksanakan suatu pekerjaan berupa penyiapan lahan,

pembuatan bangunan konservasi, penanaman, pemeliharaan

dan lain-lain.

l. Sarana produksi Saprodi yang dimaksud di dalam POK TA 2009 mempunyai

pengertian sebagai sarana produksi pertanian (saprotan) yaitu

berupa input-input yang diperlukan dalam kegiatan usahatani

meliputi : benih/bibt, pupuk, obat-obatan dan peralatan

lainnya.

Page 11: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 7

BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN

Komponen utama kegiatan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar adalah

sebagai berikut :

A. Persiapan Pelaksanaan 1. Pembuatan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 2. SK Tim Pelaksana 3. Penetapan CPCL 4. Desain 5. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) 6. Perjanjian Kerjasama dan Pembukaan Rekening 7. Pembukaan Rekening Kelompok 8. Transfer Dana 9. Sosialisasi kegiatan 10. Koordinasi instansi terkait

B. Pelaksanaan Fisik

1. Pembuatan saluran pembuangan 2. Penebasan dan pembersihan lahan 3. Pengadaan Ternak 4. Pengadaan Sarana Produksi (pupuk organik dan anorganik,

Pengadaan bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)

5. Pengadaan Alat Pengolahan Pupuk Organik 6. Pengomposan 7. Penanaman 8. Pemeliharaan 9. Jadwal Kegiatan

Page 12: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 8

BAB III SPESIFIKASI TEKNIS

Pengelolaan lahan dengan cara tanpa bakar hendaknya mengacu pada

norma, standar teknis dan kriteria, sebagai berikut :

A. Norma Kegiatan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar diarahkan pada lahan

rawa lebak yang berpotensi jadi penyebab kebakaran lahan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan teknologi tepat guna

dan spesifik lokasi, sehingga lahan-lahan tersebut menjadi lebih

produktif dan dapat dipertahankan kesuburannya, tidak lagi

melakukan pembakaran lahan.

B. Standar Teknis Standar teknis kegiatan pengelolaan lahan tampa bakar sebagai

berikut :

1. Lahan berupa lahan rawa lebak (maksimal mencapai 2 meter)

2. Terletak dalam satu hamparan minimal + 5 hektar.

3. Lahan cukup potensial untuk diusahakan

C. Kriteria Kriteria lokasi kegiatan pengelolaan lahan tampa bakar sebagai

berikut :

1. Status pemilikan tanah jelas dan bukan merupakan kawasan

hutan lindung.

Page 13: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 9

2. Maksimal kepemilikan lahan 2 Ha

3. Pada lokasi tersebut terdapat petani yang telah tergabung

dalam wadah kelompok tani.

4. Petani bersedia mengikuti kegiatan dan melakukan

pemeliharaan selanjutnya serta tidak menuntut ganti rugi.

5. Terdapat petugas lapangan (PPL, Mantri Tani) yang aktif.

Page 14: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 10

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan Pelaksanaan

1. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis

Pedoman teknis Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar selanjutnya

akan dijabarkan lagi dan lebih disesuaikan dengan kondisi

setempat, dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan oleh Dinas

lingkup pertanian tingkat Propinsi. Begitupula ditingkat

Kabupaten akan dijabarkan lagi dan disesuaikan dengan

kondisi lapangan yang disebut Petunjuk Teknis.

2. SK Tim Pelaksanaan

Sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai, terlebih dahulu dibuat

SK Pelaksana seperti :

a. Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

b. SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

c. SK Bendahara

d. SK Tim Teknis

e. SK Koordinator Lapangan (Korlap)

Contoh SK-SK dapat dilihat pada Pedoman Pengelolaan Dana

Bantuan Sosial.

Page 15: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 11

3. Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi ( CPCL) Kegiatan penetapan CPCL bertujuan untuk memperoleh lokasi

kegiatan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) yang layak

sesuai dengan standar teknis dan kriteria yang telah ditetapkan.

Letak koordinat calon lokasi dapat ditentukan dengan

menggunakan alat Global Positioning System (GPS).

Calon Petani dan Calon Lokasi ditetapkan melalui Surat

keputusan (SK) Kepala Dinas lingkup pertanian

Kabupaten/Kota.

Contoh Penetapan CPCL dapat dilihat pada Pedoman

Pengelolaan Dana Bantuan Sosial.

4. Desain

Kegiatan pembuatan desain Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar

(PLTB) bertujuan untuk merancang suatu kawasan dengan

batas-batas pemilikannya yang akan dipergunakan sebagai

acuan teknis dalam pelaksanaan dilapangan.

Secara garis besar dalam desain perlu diuraikan beberapa hal

pokok sebagai berikut:

a. Batas-batas kepemilikan lahan petani yang dilengkapi

dengan nomor urut petani.

b. Daftar nama petani dalam kelompok.

c. Tata letak jalan usahatani, jalan desa, kandang ternak dan

bangunan penting lainnya.

Page 16: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 12

d. Desain yang telah dibuat dalam lembaran pengesahannya

harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

5. Rencana Ususlan Kegiatan Kelompok (RUKK) Penyusunan RUKK disesuaikan dengan kebutuhan dan

permasalahan yang dihadapi oleh kelompok.

Contoh RUKK dapat dilihat pada Pedoman Pengelolaan Dana

Bantuan Sosial. Selanjutnya RUKK tersebut disampaikan

kepada Dinas lingkup Pertanian kabupaten dengan tembusan

kepada Dinas lingkup Pertanian Propinsi dan Direktorat

Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air.

6. Perjanjian Kerjasama Sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan terlebih dahulu

dibuat Perjanjian Kerjasama antar ketua kelompok tani dengan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diketahui oleh Kepala

Dinas lingkup Pertanian. Perjanjian Kerjasama tersebut

merupakan ikatan hukum untuk memayungi penggunaan dana

oleh kelompok. Contoh Perjanjian kerjasama dapat dilihat pada

Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial.

7. Pembukaan rekening kelompok Kegiatan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar dilaksanakan

melalui pola bantuan sosial dimana dana tersebut di transfer

langsung ke rekening kelompok. Oleh karena itu, setiap

Page 17: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 13

kelompok pelaksana kegiatan harus mempunyai rekening

kelompok. Kalau belum memiliki rekening kelompok maka

segera membukan rekening kelompok

8. Transfer Dana Transfer dana akan dilakukan oleh KPPN ke rekening kelompok

tani setelah semua persyaratan dipenuhi, yaitu: petani

membuat usulan permohonan pencairan dana dilampiri dengan

:

a. RUKK b. Nama Ketua Kelompok c. Nomor rekening dan Nama Bank d. Jumlah dana bantuan sosial yang akan ditransfer dan

kuitansi yang telah ditandatangani oleh ketua kelompok.

9. Sosialisasi kegiatan Kegiatan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar merupakan kegiatan

baru maka sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut perlu

disosialisasikan baik antar instansi terkait maupun kepada

petani yang akan melaksanakan kegiatan PLTB.

10. Koordinasi dengan instansi terkait Koordinasi dilakukan antara lain Dinas Perkebunan, Dinas

Kehutanan, Balai Pengelolaan DAS, Dinas PU, Balai Besar

Sumber Daya Air, Bapedalda, Dinas Lingkungan Hidup dll.

Page 18: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 14

Secara rinci dapat mengacu kepada Pedoman Pengelolaan

Dana Bantuan Sosial Tahun 2009.

B. Pelaksanaan Fisik

Konstruksi atau pelaksanaan fisik Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar

(PLTB) terdiri dari kegiatan, Pembuatan Saluran pembuangan,

penyiapan lahan, pengolahan Lahan, penanaman. Kegiatan ini

dilaksanakan dengan pola padat karya dengan melibatkan petani

peserta sebagai tenaga kerja.

Komponen kegiatan pelaksanaan fisik pengembangan usahatani

konservasi lahan terpadu adalah sebagai berikut: 1. Pembuatan Saluran Pembuangan

Lokasi Lahan rawa lebak dengan kriteria dangkal, yaitu

ketinggian air pada lahan mencapai 0,50 meter pada musim

hujan. Untuk memanfaatkan lahan tersebut dapat dibuat

saluran pembuangan sehingga pada musim hujan air yang

tertampung dapat dibuang melalui saluran, sehingga lahan

tersebut dapat dimanfaatkan untuk tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan.

Pemanfaatan lahan rawa lebak untuk tanaman pangan dapat

dioptimalkan menjadi 2 kali tanam dalam setahun dengan

pengaturan pola tanam yaitu MT I pada bulan April – Juli dan

MT II pada bulan September – Nopember.

Page 19: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 15

Penebasan dan Pembersihan Lahan Kegiatan penebasan dan pembersihan lahan dilaksanakan

pada areal yang telah didesain sebagai lokasi kegiatan

Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).

Penebasan dilakukan pada awal musim kering dimana air

yang ada pada lahan rawa lebak sudah berkurang

sehingga lahan yang tergenang saat kemarau, dapat

ditanami dengan tanaman pangan, hortikultura.

Sisa-sisa penebasan tidak dilakukan pembakaran tetapi

dikumpulkan untuk selanjutnya akan diolah menjadi bahan

baku pembuatan kompos untuk digunakan sebagai pupuk

organik yang dapat memperbaiki struktur tanah serta

meningkatkan kesuburan lahan. Sisa-sisa tanaman berupa

batang kayu dipotong kecil-kecil dan di proses lebih lanjut

menjadi arang.

Pengadaan Ternak a. Jenis ternak adalah jenis rumimansia kecil

(kambing/domba) b. Ternak harus dikelola secara kelompok sebagai usaha

bersama yang akan menjadi cikal bakal koperasi petani.

c. Kandang ternak disiapkan secara swadaya oleh kelompok.

Page 20: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 16

d. Kotoran ternak dimanfaatkan sebagai bahan campuran pembuatan kompos yang dicampur dengan cacahan jerami atau sisa hijauan lainnya dan dekomposer.

Penyediaan Sarana produksi

Penyediaan sarana produksi pertanian terdiri dari

pengadaan (a) bibit tanaman pangan, (b) bibit tanaman

hortikultura/buah-buahan (seperti durian, sawo, mangga,

jeruk, rambutan, dll), (c) tanaman perkebunan (kopi,

mete, kelapa dll) (d) ternak (kambing, domba), (e) pupuk

yang berupa pupuk organik/ kandang dan pupuk anorgaik

seperti urea, TSP, KCL, dan kapur pertanian, (f)

pestisida/herbisida yang akan digunakan tergantung jenis

gulma/tanaman yang terserang hama/penyakit. Dalam

pelaksanaannya kegiatan penyediaan sarana produksi

dilakukan oleh kelompok tani sendiri melalui pos belanja

sosial lainnya.

Pengusahaan ternak yang dikelola oleh kelompok

merupakan usaha yang dapat memberikan tambahan

penghasilan/ modal kelompok, sekaligus sumber bahan

organik.

Kandang ternak dapat dibuat secara swakelola oleh petani

setempat dengan menggunakan material/kayu/bambu yang

tersedia dan mudah didapat di lokasi setempat. Pada

Page 21: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 17

umumnya jenis ternak adalah ternak ruminansia kecil

seperti kambing/domba.

Pelaksanaan pengadaan Sarana produksi dilakukan oleh

kelompok tani secara swakelola melalui ”MAK 573119: Belanja Lembaga Sosial Lainnya” yaitu dilaksanakan

dengan Pola Bantuan Sosial, yaitu dana akan ditransfer

langsung ke Rekening Kelompok. Proses pencairannya

adalah sebagai berikut:

Skema Alur Pencairan Dana Bantuan Sosial

Keterangan: Contoh surat usulan pencairan dana serta syarat dan kelengkapannya, mengacu pada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial.

K E L O M P O K

T A N I

Kelompok membuat

usulan pencairan dana

Dicek oleh Korlap/Tim

Teknis

Disetujui oleh PPK

Disetujui oleh KPA

Transfer dana oleh

KPPN

Rekening Kelompok

Page 22: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 18

Pengadaan Alat Pengolahan Pupuk Organik Alat Pengolahan Pupuk Organik dimaksudkan untuk

mengolah sisa-sisa tanaman hasil penebasan baik berupa

rumput maupun batang pohon yang sudah di potong-

potong dan diproses lebih lanjut menjdadi kompos. Untuk

menjaga alat pengolahan kompos, maka dibuat rumah

kompos secara swadaya oleh kelompok.

Pengomposan

a. Pengomposan dipersiapkan berbasis kotoran ternak

dan sisa penebasan berupa rumput dan daunan.

b. Rumput dicacah dengan APPO

c. Kompos dimanfaatkan untuk meningkatkan

produktifitas lahan setempat atau sumber penghasilan

kelompok.

Penanaman

Penanaman tanaman pangan dapat dilakukan 2 kali musim

tanam yaitu (MT I) dilaksanakan pada awal musim

Kemarau (April – Juli) dan untuk penanaman MT II

dilakukan pada akhir kemarau (September – Nopember).

Jika diperlukan maka dapat dibuat saluran pembuangan

agar tanaman tidak terendam oleh air pada saat awal

musim hujan.

Page 23: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 19

Pemeliharaan a. Ternak dan bibit tanaman yang telah dibagikan dan

ditanam perlu dilakukan upaya pemeliharaan.

b. Pemeliharaan perlu dilakukan hingga tanaman

menghasilkan dan ternak bereproduksi

c. Ternak adalah merupakan aset kelompok dan sumber

bahan organik/pupuk kandang.

d. Pengelolaan ternak sebagai usaha besama kelompok

diatur lebih lanjut secara musyawarah antar anggota.

Jadwal Kegiatan Jadwal pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam jadwal

palang/time schedule seperti contoh pada Lampiran 2.

Jadwal palang dibuat oleh kelompok bekerjasama dengan

Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.

Selanjutnya jadwal tersebut disampaikan kepada Dinas

lingkup Pertanian kabupaten dengan tembusan kepada

Dinas lingkup Pertanian Propinsi dan Direktorat Jenderal

Pengelolaan Lahan dan Air.

C. Pendanaan Biaya pelaksanaan kegiatan PLTB TA. 2009 terdiri dari:

1. Dana Tugas Perbantuan (TP)

Dana Tugas Perbantuan untuk kegiatan bersifat fisik di tingkat

Kabupaten/Kota sebesar Rp. 4.500.000,- per hektar untuk

Page 24: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 20

pengadaan sarana produksi berupa bibit/benih tanaman

pertanian dan penguat teras, pupuk, pestisida dan ternak serta

biaya pembuatan bangunan konservasi berdasarkan RUKK

dengan (MAK 573119: Belanja Lembaga Sosial Lainnya).

2. Dana APBD Kabupaten/Kota

Biaya kontribusi dari Kabupaten/Kota melalui APBD

diperuntukan bagi kegiatan bersifat non fisik seperti: koordinasi,

penetapan CPCL, sosialisasi, desain sederhana, pembinaan,

monitoring, evaluasi dan pelaporan.

3. Swadana Petani Penerima Manfaat

Petani sebagai penerima manfaat dari kegiatan ini diwajibkan

untuk menyediakan dana secara swakelola untuk

pemeliharaan/perawatan tanaman dan bangunan konservasi

yang telah dibangun.

Page 25: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 21

BAB V PEMANFAATAN LIMBAH POHON DAN SEMAK

Pe!aksanaan pengembangan usahatani konservasi lahan dengan

metoda tanpa bakar (zero burning) atau pembukaan lahan baru lainnya

biasanya menghasilkan banyak limbah berupa serasah, yang terdiri dari

dedaunan dan ranting, maupun batang-batang pohon yang apabila

dibiarkan akan mongering dan berpotensi menjadi bahan bakar yang

mudah terbakar.

Untuk mengurangi tingkat bahaya kebakaran, limbah tebangan yang

tersisa/ tertinggal tersebut dapat dimodifikasi dengan memanfaatkan dan

mengolahnya menjadi kompos dan briket arang.

Dari serasah yang berupa dedaunan dan ranting-ranting kecil maupun

semak belukar dan rerumputan dapat dimanfaatkan menjadi kompos

(pupuk organik) dan dari limbah yang berupa batang, cabang serta

ranting dapat dibuat arang yang kemudian diolah lebih lanjut menjadi

beriket arang. Pemanfaatan limbah ini selain dapat meminimalkan resiko

bahaya kebakaran juga memberikan hasil yang Iebih bemanfaat dan

bernilai guna serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

A. Pembuatan Kompos

1. Bahan-Bahan

Bahan dan komposisi yang diperlukan dalam pembuatan

kompos adalah : 1) Limbah hasil tebangan berupa serasah

Page 26: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 22

yang terdiri dari paku-pakuan, gulma, tanaman pioner dan

lainnya (80 %); 2) Pupuk kandang (10 %); 3) Dedak/Bekatul

(10 %); 4) Dekomposer (100 ml); 5) Molase/Gula (25 Gram);

dan 6) Air secukupnya.

2. Cara membuatnya

Proses pembuatan kompos adalah sebagai berikut: 1) Limbah

hasil tebangan dicampur dengan pupuk kandang dan dedak ; 2)

Dekomposer, Molase/Gula dan air dilarutkan; 3) Campuran 1

diaduk dengan campuran 2 kemudian ditutup pakai plastik ; 4)

Setelah 3 hari diaduk supaya proses sempurna, lalu ditutup

kembali; dan 5) Setelah warnanya merata hitam kecoklatan dan

gembur kemudian di anginanginkan. Setelah dingin/suhunya

normal siap untuk dipakai atau dikemas dalam kantong plastik

untuk disimpan.

Gambar 1. Pengadukan

bahan agar proses sempurna

B. Pembuatan Arang

Pembuatan arang secara umum ada dua macam pembuatan yaitu

dengan cara jobongan arang sementara dan jobongan arang tetap.

Page 27: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 23

1. Pembuatan arang dengan jobongan sementara Pembuatan arang dengan cara jobongan sementara langkah-

nya sebagai berikut :

a. Pembuatan lubang tempat proses pembuatan arang

Lubang pengarangan dibuat berbentuk setengah bola

dengan kedalaman 0,5 - 0,75 m dan diameter 1,0 - 1,5 m.

Jika lubang dipakai berulang, perlu dibersihkan dari bekas

pengarangan.

1,0 – 1,5 m

Gambar 2. Penampang alas lubang pengarangan (pembuatan arang)

0,5 – 0,75

Gambar 3. Penampang samping lubang pengarangan (pembuatan arang)

0,5 - 0,75

Page 28: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 24

b. Pemotongan kayu bahan arang.

Kayu dipotong sepanjang 1 m menggunakan alat potong .

c. Penumpukan kayu bahan arang di lubang.

Kayu bahan arang disusun diatas kayu galangan dalam

lubang tempat pembuatan arang. Kayu galangan berfungsi

sebagai tempat tumpuan kayu bahan arang dan juga

berfungsi sebagai lubang udara. Kayu yang berdiameter

besar diletakkan ditengah tumpukan. Penumpukan kayu

diusahakan benar-benar rapat agar lapisan tanah penutup

tidak turun sebelum waktunya.

Kebocoran (masuknya udara) dapat menyebabkan kayu

terbakar menjadi abu.

Gambar-4 : Penumpukan dan penimbunan kayu bahan arang di lubang pengarangan

d. Kayu bakar yang sudah ditumpuk kemudian ditimbun dengan

dedaunan setebal 10-15 cm kemudian diatasnya diberi

lapisan tanah setebal 30 cm untuk tanah basah atau 20 cm

kayu galangan

K

Kayu umpan

Page 29: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 25

untuk tanah kering. Lapisan tanah ini harus bisa bergerak

turun sesuai dengan tahap pengarangan. Pembakaran

dimulai dengan membakar kayu umpan. Setelah jobongan

dipastikan sudah nyala dan suhu dalam jobongan cukup

panas maka lubang tempat keluar masuknya udara dan kayu

umpan tersebut ditutup dengan tanah dan lapisan penutup

jobongan dipertebal. (lihat Gambar 4.)

e. Setelah 2-3 hari diperkirakan kayu bahan arang telah

berubah menjadi arang. Dalam selang waktu ini

pembongkaran jobongan dapat dilakukan (tidak menutup

kemungkinan untuk membongkarnya lebih cepat atau lambat

tergantung cepat lambatnya pengarangan terjadi). Bila

terjadi keboeoran udara dan tidak dapat ditanggulangi,

jobongan harus segera dibongkar agar tidak semua kayu

bahan arang terbakar menjadi abu. Setelah jobongan

dibongkar dan arang dikeluarkan lalu disiram dengan air

supaya benar-benar tidak ada bara api yang terdapat dalam

arang kemudian arang dimasukkan dalam karung yang telah

disiapkan.

2. Pembuatan arang dengan jobongan tetap

Yang dimaksud dengan jobongan tetap yaitu dapur arang yang

terbuat dari drum bekas berkapasitas 200 liter.

Page 30: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 26

a. Cara pembuatan jobongan Drum bekas, tutup bagian atasnya dibuka, tutup bekas

bagian atas drum tersebut dilubangi tengahnya dengan

diameter 10 cm untuk dipasang cerobong asap setinggi 30

cm. Badan jobongan dibuat lubang udara 3 (tiga) baris terdiri

dari 4 lubang berukuran 13 mm dengan jumlah total lubang

ada 12 (dua belas) lubang rincian lihat gambar-5.

Gambar-5 : Jobongan Tetap

b. Bahan baku arang Bahan baku arang dengan jobongan tetap dapat berupa

tempurung kelapa, kayu, serasah, daun, atau serbuk gergaji.

Bahan serbuknya dalam kondisi relatif kering sehingga

proses dapat lebih eepat dan tidak terlalu berasap.

c. Pengisian jobongan

Sebelum diisi letakkan paralon atau bambu yang

berdiameter 10 cm ditengah-tengah tegak lurus, baru bahan

baku dimasukkan hingga penuh seperti pada Gambar - 6.

.

Page 31: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 27

Pipa Paralon

Gambar-6: Cara pengisian jobongan tetap

d. Pembakaran

- Setelah jobongan diisi penuh dengan bahan arang

kemudian paralon atau bambu dicabut dan masukkan

kayu umpan yang telah dicelupkan ke minyak tanah.

Jika pembakaran sudah berlangsung dan diperkirakan

apinya tidak akan mati, maka tungku dapat ditutup dan

cerobong asap dapat dipasang.

- Pada tahap awal pembakaran tersebut, hanya lubang

baris terbawah yang dibiarkan terbuka, yang lainnya

ditutup dengan tanah liat.

- Tahap berikutnya apabila di lubang pertama sudah

kelihatan membara maka lubang pertama ditutup dan

lubang kedua dibuka demikian seterusnya untuk lubang

ke tiga.

Kayu bahan baku arang

Page 32: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 28

- Bila terjadi pengurangan volume bahan akibat

pembakaran, maka dapat ditambahkan bahan baru dari

bagian atas jobongan.

- Penambahan bahan ini hendaknya tidak menutup

lubang bagian tengah. Pembakaran dianggap selesai

apabila asap dari cerobong sudah tipis dan berwarna

kebiruan dalam kondisi ini semua lubang udara ditutup

rapat dengan tanah liat dan dibiarkan jobongan

mendingin.

- Bahan baku tempurung kelapa membutuhkan waktu

proses 6-7 jam, sedangkan untuk serbuk gergaji dan

serasah, waktu yang dibutuhkan lebih lama (± 12 jam)

karena serbuk gergaji dan serasah mudah terbakar

sehingga perlu ditambahkan bahan terus menerus agar

tungku tetap penuh.

- Untuk proses selanjutnya pisahkan abu, bahan baku

yang belum jadi arang dan arang kemudian dimasukkan

ke dalam karung.

C. Pembuatan Briket Arang

Briket arang adalah arang yang telah diubah bentuk, ukuran dan

kecepatannya menjadi produk yang lebih praktis dalam

penyimpanan, transportasi dan penggunaanya.

Page 33: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 29

1. Bahan

Bahan yang diperlukan adalah : arang, dan tepung pati sebagai perekat.

2. Peralatan

Peralatan yang diperlukan antara lain: mesin kempa briket lumpang dan alu, saringan 40 mesh dan 60 mesh, nampan plastik, panci, pengaduk, kuas, timbangan, oven dan kompor .

3. Cara Membuatnya

a. Arang ditumbuk dalam lumpang kemudian disaring. b. Serbuk yang lolos saringan 40 mesh dan tertahan dalam

saringan 60 mesh adalah bahan yang siap digunakan. c. Siapkan perekat pati dengan mencampur pati dan air

dengan perbandingan 1: 12, pati diperlukan sebanyak 2,5 - 5 % setiap gram arang kering.

d. Campurkan 50 gram serbuk kering dengan perekat secara merata menjadi seperti adonan, kemudian masukkan ke mesin pencetak briket arang.

e. Keringkan briket arang yang baru saja dibuat ± 24 jam pada suhu 60 derajat Celsisus atau dijemur di panas matahari.

Page 34: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 30

Gambar-7 : Briket arang dalam proses penjemuran

Page 35: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 31

BAB VI PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan

Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dengan tahapan sebagai

berikut :

A. Tugas Propinsi dan Kabupaten/kota

1. Tingkat Propinsi

Kegiatan bersifat non fisik di tingkat Propinsi dilaksanakan oleh

Dinas lingkup pertanian dengan tugas:

a. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari

pedoman teknis pusat.

b. Melakukan koordinasi secara vertikal dan horisontal dengan

instansi terkait.

c. Melakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi.

d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, dan disampaikan

ke Pusat secara berkala.

2. Tingkat Kabupaten/Kota

Kegiatan fisik PLTB dilaksanakan oleh Dinas lingkup Pertanian

Kabupaten/Kota dengan tugas:

a. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan yang ada dan disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat.

Page 36: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 32

b. Melakukan koordinasi secara vertikal dan horisontal dengan instansi terkait.

c. Melakukan persiapan (sosialisasi, CPCL, disain) pengembangan usahatani konservasi lahan terpadu.

d. Melaksanakan bimbingan teknis kepada para petugas lapangan dan petani peserta pelaksana kegiatan.

e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan dilaporkan ke Propinsi.

B. Alur Pelaporan

Laporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan

kegiatan dan permasalahan serta upaya pemecahan dalam

mencapai sasaran yang ditetapkan.

Pelaporan adalah merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di lapangan. Beberapa

aspek penting yang perlu dilaporkan adalah perkembangan realisasi

fisik dan keuangan, gambaran umum lokasi, hasil penetapan calon

lokasi dan calon petani, desain sederhana, pelaksanaan padat

karya, pelaksanaan konstruksi dan penanaman, permasalahan

yang dihadapi, saran dan pemecahannya dll.

Alur laporan adalah sebagai berikut:

1. Laporan bulanan dibuat oleh petugas kabupaten/kota dan

dikirim ke propinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke

pusat.

Page 37: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 33

2. Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian

Kab/Kota selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Lingkup

Pertanian Propinsi.

3. Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian

Propinsi kemudian dikirim ke Pusat dengan alamat Direktorat

Pengelolaan Lahan, Ditjen. Pengelolaan Lahan dan Air, Kanpus

Departemen Pertanian - Gedung D Lt. 9 Jl. Harsono RM No. 3

Ragunan, Jakarta Selatan 12550.

4. Laporan akhir dibuat oleh petugas kabupaten/kota dan dikirim

ke propinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke pusat.

5. Laporan akhir dibuat oleh propinsi berdasarkan hasil laporan

dari kabupaten kemudian dikirim ke pusat.

6. Waktu pengiriman

• Laporan bulanan kabupaten/kota dikirim paling lambat

tanggal 5 bulan berikutnya.

• Laporan bulanan propinsi dikirim paling lambat tanggal 10

bulan berikutnya.

Pelaporan perlu dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi

pelaksanaan kegiatan di lapangan dan dikirimkan ke Propinsi

dan Pusat (Direktorat Pengelolaan Lahan, Ditjen Pengelolaan

Lahan dan Air, Departemen Pertanian) di Jakarta.

C. Format Pelaporan

Adapun jenis laporan adalah sebagai berikut :

Page 38: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 34

1. Laporan Bulanan

Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota wajib membuat laporan

bulanan/ sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan seperti pada

format Laporan form PLA 01, 02, 03 dan 04 sebagaimana

terdapat pada Lampiran 5.

2. Laporan Akhir

Laporan akhir akan lebih informatif dan komunikatif bila

dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi (sebelum, sedang dan

selesai pelaksanaan kegiatan).

Format laporan akhir dan outline sebagaimana tedapat pada

Lampiran 6.

3. Pembobotan Fisik.

Untuk mempermudah monitoring tingkat kemajuan pelaksanaan

kegiatan di lapangan perlu dilakukan pembobotan fisik sesuai

dengan tahap-tahap pelaksanaan mulai dari tahap persiapan

sampai dengan tahap pelaksanaan.

Skoring pembobobotan pelaksanaan kegiatan PLTB ada 2

bagian yaitu :

1) Persiapan dan

2) Pelaksanaan.

Skoring pembobotan tersebut lebih rinci dapat dilihat pada Tabel

1.

Page 39: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 35

Tabel 1. Pembobotan fisik pelaksanaan kegiatan PLTB

No T AHAP PELAKSANAAN BOBOT FISIK

(%)A PERSIAPAN 20 1 SK Tim Pelaksana 2 2 Penetapan CPCL 3 3 Disain 4 4 RUKK 4

5 Perjanjian Kerjasama & Pembukaan Rekening 4

6 Transfer Dana 3

B PELAKSANAAN 80

1. Pengadaan Sarana produksi 40 2. Pembersihan Lahan 10 3. Pengolahan/Penyiapan Lahan 10 4. Pemanfaatan Limbah 10 5. Penanaman 10

TOTAL 100

Page 40: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 36

BAB VII INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan

Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) maka diperlukan indikator

kinerja sebagai tolok ukur keberhasilannya.

Adapun indikator kinerja kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Indikator Masukan/Input

1. Penyediaan anggaran baik berasal dari pemerintah (APBN,

APBD), bantuan luar negeri, pihak swasta maupun masyarakat.

2. Perangkat peraturan pemerintah, perda, kebijakan dan

pedoman.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

B. Indikator Keluaran (Outputs) Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar 500 ha

C. Indikator Keberhasilan (Outcomes) Indikator keberhasilan (outcomes) adalah :

1. Berkembangnya usahatani tanaman Pangan, hortikultura dan

perkebunan bernilai ekonomis tinggi dan usaha peternakan.

2. Terjadinya perobahan pola pikir petani untuk tidak melakukan

pembakaran lahan saat pengolahan lahan.

D. Indikator Manfaat (Benefit) Indikator manfaat (benefits) adalah adalah :

1. Berkurangnya jumlah kebakaran lahan.

Page 41: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 37

2. Meningkatnya produktivitas lahan.

E. Indikator Dampak (Impacts) Indikator dampak (impacts) adalah:

1. Berkurangnya pencemaran udara

2. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani dan

kesejahteraan para petani.

Page 42: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Pedoman PLTB 2009 38

BAB VII PENUTUP

Pengelolaan lahan dengan metode tanpa bakar terutama pada lahan

rawa lebak adalah merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya

kebakaran lahan dan pemanfaatan lahan secara optimal dengan

memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan.

Dengan menggunakan teknologi pengolahan limbah atau sisa-sisa

tanaman hijau yanit dapat dibuat kompos, arang dll maka dapat

memberikan penamabahan pendapat bagi petani diluar bidang usaha

pertanian.

Sudah barang tentu upaya penerapan metoda tanpa bakar ini diperlukan

komitmen bersama seluruh stake holder, khususnya mesyarakat yang

terlibat langsung di lapangan.

------------------------------------------------------------------

Page 43: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Page 44: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Lampiran 1.

CONTOH DISAIN

Page 45: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009
Page 46: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Lampiran 2.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PLTB

Page 47: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

No. Jenis Kegiatan

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1 Penerbitan Juklak & Juknis

2 Koordinasi Instansi terkait

3 Inventarisas (CPCL)

4 Penetapan Lokasi

5 Sosialisasi kegiatan

6 Desain Sederhana

7 Penyusunan RUKK

8 Pembukaan Rekening Kelompok

9 Pengadaan sarana produksi

10 Pengadaan Ternak

11 Pembersihan Lahan

12 Penanaman

13 Pemeliharaan

14 Panen

Bulan

JADWAL Kegiatan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar

TAHUN 2009

Nopember

Minggu ke

Desember

Minggu ke

September

Minggu ke

Oktober

Minggu ke

Juli

Minggu ke

Agustus

Minggu ke

Mei

Minggu ke

Juni

Minggu keMinggu ke Minggu ke Minggu ke

April

Minggu ke

Januari Pebruari Maret

Page 48: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Lampiran 3.

SEBARAN LOKASI KEGIATAN PLTB TA 2009

Page 49: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

No Propinsi Nama DAS TP Horti Bun Jml Luas(ha) (ha) (ha)

1 Riau Indragiri 1 Rokan Hulu 50 50

2 Jambi Batanghari 2 Tanjab Barat 20 25 45 3 Tanjab Timur 25 25 50

3 Sumsel Musi 4 Ogan Komiring Ilir 50 50 5 Ogan Ilir 100 100

4 Kalbar Kapuas 6 Sambas 25 25 50 7 Sanggau 25 25 50

245 75 75 395

Kabupaten

Jumlah

REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN TANPA BAKAR (PLTB) TA. 2009

Mendukung

Page 50: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Lampiran 4.

CONTOH R U K K

Page 51: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Tugas Pembantuan

APBD Swadaya Petani

a Penyediaan Sarana Produksi Pertanian

- Benih/Bibit tanaman ……… Kg

- Urea ……… Kg

- SP-36 ……… Kg

- KCL ……… Kg

- Pestisida ……… Ltr

- Pupuk organik ……… Kg

- Peralatan ……… Buah

- APPO/Chopper/Pencacah ……… Unit

- Lain-lain ………………….(sebutkan) ………

b Pelaksanaan Fisik

- Pembukaan dan pembersihan lahan ……… HOK

- Pengolahan lahan sampai siap tanam ……… HOK

- Pembuatan guludan/petakan dan lain-lain ……… HOK

- Penanaman ……… HOK

- Pemeliharaan ……… HOK

- Lain-lain ………………….(sebutkan) ………

TOTAL DANA

…….…………………...….,………………. 2009

Mengetahui,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TimTeknis/ Korlap Ketua Kelompok Tani

( ) ( ) ( )

Contoh

Jumlah Biaya & Sumber Dana (Rp)

RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK)PENGELOLAAN LAHAN TANPA BAKAR (PLTB)

Metode Pelaksanaan

Harga Per SatuanJenis Pekerjaan Satuan/ Volume

Page 52: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Lampiran 5.

FORMAT LAPORAN (FORM 01, 02, 03, 04)

Page 53: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Form PLA.01

Dinas : ……………………………..Kabupaten : ……………………………..Provinsi : ……………………………..Subsektor : ……………………………..Program : ……………………………..Bulan : ……………………………..

Keuangan Fisik Fisik Nama Desa/ Koordinat(Rp) (Ha/Km/Unit) (Rp) (%) (%) Kelompok Kecamatan

A. Pengelolaan Air1. JITUT2. JIDES3. dst……….

B. Pengelolaan Lahan1. PUKLT2. PLTB3. Konservasi DAS Hulu4. dst ……..

C. Perluasan Areal1. Peral sawah2. Peral lahan kering3. Peral hortikultura4. dst….

Catatan :1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PLA Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [email protected]

………………………., ……………………. 2009

Penanggung jawab kegiatan Kabupaten

Aspek/KegiatanLokasi Kegiatan

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGANKEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR

T.A. 2009

Pagu DIPA KetRealisasi Terhadap Pagu DIPAKeuanganNo.

Page 54: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Form PLA.02

Dinas : ……………………………..Propinsi : ……………………………..Subsektor : ……………………………..Program : ……………………………..Bulan : ……………………………..

Keuangan Fisik Fisik(Rp) (Ha/Km/Unit) (Rp) (%) (%)

1 Dinas……………………Pengelolaan AirKab/Kota ………………1. JITUT

2. JIDES3. dst ……

Pengelolaan Lahan1. PUKLT2. PLTB3. Konservasi DAS Hulu4. dst ……..

Perluasan Areal1. Peral sawah2. dst ……..

2 Dinas……………………*)Kab/Kota …………………

1. JUTJUMLAH 2. Optimasi Lahan

3. Peral sawah4. dst ……..

Catatan :1. Laporan dikirim ke Ditjen PLA Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [email protected]

*) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PLA

………………………., ……………………. 2009Penanggung jawab kegiatan Propinsi

Anggaran KeteranganAspek/Kegiatan

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGANKEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR

T.A. 2009

No.Dinas Kabupaten/Kota*Pagu DIPA Realisasi Terhadap Pagu DIPA

Page 55: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Form PLA.03

Dinas : ………………………………..

Kabupaten : ………………………………..

Provinsi : ………………………………..

Subsektor : ………………………………..

Tahun : ………………………………..

A. Aspek Pengelolaan Air1. JITUT2. JIDES3. TAM4. dst ……

B. Aspek Pengelolaan Lahan1. PUKLT2. PLTB3. Konservasi DAS Hulu4. dst ……..

C. Aspek Perluasan Areal1 Cetak Sawah2 Perluasan Areal Hortikultura3 Perluasan Areal Perkebunan4 dst

Catatan :1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PLA pada akhir Tahun Anggaran2. Laporan ke Ditjen PLA cq. ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jaksel via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [email protected]

3. Manfaat harus terukur, contoh :a. Kegiatan JITUT/JIDES seluas 500 Ha, menaikan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton b. Rehab JUT/JAPROD Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25; / Kg atau Rp. 25.000; / Ton pada areal dgn tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000;c. Cetak Sawah Seluas 200 Ha Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi = 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton

4. *) coret yang tidak perlu

……………………….., …….……………. 2009Penanggungjawab Kegiatan Kabupaten

LAPORAN MANFAAT

No.Target Fisik

DIPA Realisasi

Fisik ManfaatKegiatan

KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIRTA. 2006/2007/2008*)

Page 56: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Form PLA.04

Dinas : ………………………………..

Provinsi : ………………………………..

Subsektor : ………………………………..

A. Aspek Pengelolaan Air1. JITUT2. JIDES3. TAM4. dst ……

B. Aspek Pengelolaan Lahan1. PLTB2. PUKLT3. KDH4. dst ……..

C. Aspek Perluasan Areal1 Cetak Sawah2 Perluasan Areal Hortikultura3 Perluasan Areal Perkebunan4 dst

Catatan :1. Laporan dikirim ke Ditjen PLA pada akhir Tahun Anggaran2. Laporan ke Ditjen PLA cq. ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jaksel via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [email protected]

3. Manfaat harus terukur, contoh :a. Kegiatan JITUT/JIDES seluas 500 Ha, menaikan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton b. Rehab JUT/JAPROD Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25; / Kg atau Rp. 25.000; / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000;c. Cetak Sawah Seluas 200 Ha Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton

4. *) coret yang tidak perlu

……………………….., …….……………. 2009Penanggungjawab Kegiatan Popinsi

KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIRTA. 2006/2007/2008*)

REKAPITULASI LAPORAN MANFAAT

No.Target Fisik

DIPA Realisasi

Fisik ManfaatKegiatan

Page 57: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Lampiran 6.

FORMAT LAPORAN AKHIR DAN LAMPIRAN

Page 58: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Propinsi :

No. Kabupaten/ Kecamatan/ Luas Nama Jml Jml PermasalahanDAS Desa (ha) Kelompoktani Petani Tenaga Kerja Jenis Jml Jenis Jml

Peserta (HOK) (m/ unit) (kg, btg, stek)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

…………,………………… 2009

Kepala Dinas Pertanian/ TPH/ BUNKabupaten …………………………………

( ……………………………………………)NIP. …………………………

Lampiran Laporan AkhirPENGELOLAAN LAHAN TANPA BAKAR

(PLTB) TA. 2009

Kegiatan Komoditi

Page 59: 10_PEDOMAN_TEKNIS_PLTB_2009

Lampiran 7.

SKB GNKPA