10_pedoman_teknis_pltb_2009
TRANSCRIPT
i
KATA PENGANTAR
Maksud dan tujuan penerbitan pedoman teknis ini dalam rangka memberikan acuan dan panduan bagi para petugas Dinas lingkup Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan) baik Propinsi, Kabupaten/kota maupun petugas lapangan untuk melaksanakan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar pada lahan Rawa Lebak TA. 2009.
Para petugas terkait diharapkan dapat mempelajari dan mencermati pedoman ini dengan saksama, karena didalamnya memuat uraian tentang pengelolaan lahan tanpa bakar dan pemanfaatan limbahnya sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan pembangunan pertanian yang ramah lingkungan. Diharapkan tidak akan terjadi keragu-raguan dalam implementasi kegiatan dilapangan serta kendala /hambatan yang ada akan dapat diatasi yang pada akhirnya kinerja yang diperoleh dapat tercapai secara optimal.
Muatan pedoman teknis ini bersifat umum karena berlaku secara nasional, oleh karenanya apabila diperlukan pihak Dinas lingkup Pertanian Propinsi dapat menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dapat menerbitkan Petunjuk teknis yang akan menjabarkan secara lebih rinci Pedoman Teknis ini sesuai dengan kondisi spesifik daerah masing-masing.
Akhirnya, sangat diharapkan komitmen berbagai pihak untuk melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dalam bingkai waktu yang telah ditentukan, agar hasil pembangunan melalui kegiatan ini benar-benar dapat dinikmati manfaatnya sebesar-besarnya bagi kesejahteraan petani di Indonesia.
Jakarta, Januari 2009 Direktur Pengelolaan Lahan
Ir, Suhartanto, MM NIP. 080.048.854
ii
D A F T A R I S I
Halaman KATA PENGANTAR ..................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................. ii
BAB I. PENDAHULUAN ............................................. 1
A. Latar Belakang ......................................... 1 B. Tujuan ..…................................................ 3
1. Tujuan Pedoman Teknis ................. 3 2. Tujuan Kegiatan ........................... 3 3. Sasaran ........................................ 4 4. Pengertian .................................... 4
BAB II. RUANG LINGKUP KEGIATAN ..................... 8
A. Persiapan Pelaksanaan........................... 8 B. Pelaksanaan Fisik .................................. 8
BAB III. SPESIFIKASI TEKNIS .................................... 9
A. Norma .................................................. 9 B. Standar Teknis .................................. 9 C. Kriteria .................................................. 10
BAB IV. PELAKSANAAN KEGIATAN .......................... 11
A. Persiapan Pelaksanaan............................ 11 B. Pelaksanaan Fisik ................................... 15 C. Pendanaan ........................................... 22
BAB V. PEMANFAATAN LIMBAH POHON DAN SEMAK ................................................. 23
A. Pembuatan Kompos................................ 24 B. Pembuatan Arang.................................... 25 C. Pembuatan Arang Briket ......................... 32
iii
BAB V. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN........................................ 34
A. Tugas Propinsi dan Kabupaten.................. 34 B. Alur Pelaporan ........................................... 35 C. Format Laporan ………........................... 40
BAB VI. INDIKATOR KINERJA.................................... 43
A. Indikator Masukan/Input ......................... 43 B. Indikator Keluaran/Output ........................ 43 C. Indikator Hasil/Outcome .......................... 44 D. Indikator Manfaat/Benefit ....................... 44 E. Indikator Dampak/Impact ........................ 44
BAB.VII.PENUTUP ....................................................... 45
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Desain 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 3. Sebaran Lokasi Kegiatan PLTB TA 2009 4. Contoh RUKK 5. Format Laporan (Form 01, 02, 03, 04) 6. Format Laporan Akhir 7. Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) dan SKB
Menhut, Mentan dan MenPU.
Pedoman PLTB 2009 1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembersihan lahan yang dilakukan dengan cara membakar dapat
mengakibatkan kebakaran lahan/hutan yang bahkan dapat meluas
sehingga menimbulkan pencemaran dan kerusakan fungsi
lingkungan berskala nasional, regional maupun global baik dalam
segi sosial maupun ekonomi. Dampak negatif yang terjadi meliputi
antara lain : (1) Meningkatnya pencemaran udara, baik di Indonesia
juga di Negara tetangga. Hal ini mengakibatkan protes yang sangat
keras dari negara tetangga kita. 2) Secara ekonomi, yaitu dengan
ditutupnya beberapa lapangan terbang dan terganggunya
transportasi darat dan laut. (3) Secara sosial, selain terganggunya
kesehatan masyarakat juga terhalanginya berbagai kegiatan sosial
antara lain ditutupnya sekolah-sekolah dan aktifitas masyarakat di
Iuar rumah menjadi terhambat.
Masalah kebakaran lahan/hutan dan lahan di Indonesia semakin
meningkat dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini. Banyak
pihak merasa berkepentingan untuk menanggulangi masalah
kebakaran lahan dan hutan di Indonesia. Dalam upaya
meminimalisasi kejadian kebakaran hutan dan lahan serta dampak
asap terutama di tingkat masyarakat, maka perlu dibangun
komitmen yang tumbuh diantara masyarakat, sehingga ada
Pedoman PLTB 2009 2
perhatian dan kepedulian baik secara individu maupun kelompok
terhadap keberadaannya dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan dini kebakaran hutan dan lahan. Dalam peristiwa kebakaran hutan dan atau lahan, terdapat
beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Faktor tersebut
adalah penyiapan lahan yang tidak terkendali dengan cara
membakar, termasuk juga karena kebiasaan masyarakat dalam
membuka lahan, kebakaran yang tidak disengaja, kebakaran yang
disengaja, dan kebakaran karena sebab alamiah pada daerah yang
mengandung batu bara atau bahan lain yang mudah terbakar. Meskipun beberapa faktor tersebut di atas dapat berpengaruh
terhadap terjadinya kebakaran, tetapi faktor yang paling dominan
penyebab terjadinya kebakaran adalah karena tindakan manusia
Berkaitan dengan hal tersebut, sektor pertanian telah melakukan
upaya-upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan
melalui berbagai program dan kegiatan seperti : penyuluhan; sosialisasi dan koordinasi; pelatihan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan. Khusus dalam rangka
pengembangan usahatani konservasi lahan, mendukung tanaman
pangan, hortikultutra, perkebunan sudah seharusnya dilakukan
dengan metode pembukaan lahan pertanian tanpa bakar yang
ramah lingkungan. Oleh karena itu buku pedoman ini diharapkan
menjadi salah satu referensi/acuan bagi seluruh stake holder dalam
melaksanakan tahapan kegiatan pembukaan/penyiapan lahan.
Pedoman PLTB 2009 3
B. Tujuan 1. Tujuan Pedoman Teknis
Pedoman Teknis Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)
bertujuan untuk memfasilitasi petugas Dinas lingkup Pertanian
Propinsi dan Kabupaten sebagai bahan acuan dalam
melaksanakan kegiatan penyiapan lahan dengan metode tanpa
bakar.
2. Tujuan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) bertujuan
untuk :
a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam
menyiapkan lahan usahatani dengan metode tanpa bakar
b. Meningkatkan kesadaran petani untuk tidak melakukan
pembakaran lahan.
c. Memfasilitasi petani dalam melakukan pengelolaan lahan
tanpa dibakar dengan berbagai kegiatan dan teknologi.
d. Mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan.
3. Sasaran Sasaran kegiatan Pengelolaan Lahan Usahatani dengan Metode
Tanpa Bakar adalah daerah-daerah rawan kebakaran lahan
seluas 395 hektar (mendukung subsektor tanaman pangan 245
Hektar, Hortikultura 75 Hektar, perkebunan 75 Hektar) di 4
propinsi dan tersebar di 7 kabupaten. Daftar lokasi dapat dilihat
pada lampiran - 3.
Pedoman PLTB 2009 4
4. Pengertian
a. Kebakaran lahan dan hutan Kebakaran lahan/hutan adalah suatu keadaan dimana
lahan/hutan dilanda api baik yang disebabkan oleh manusia
maupun faktor alam sehingga mengakibatkan kerusakan
lahan/ hutan dan atau hasil lahan pertanian/ hutan yang
menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.
b. Pencegahan kebakaran lahan/ hutan Pencegahan kebakaran lahan/ hutan adalah semua usaha,
tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau
mengurangi terjadinya kebakaran lahan/ hutan, sedangkan
pemadaman lahan/ hutan adalah semua usaha, tindakan atau
kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau
mematikan api yang membakar lahan/ hutan.
c. Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar adalah suatu cara
pembukaan lahan pertanian (land clearing) tanpa melakukan
pembakaran. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya
kebakaran lahan dan hutan. Sisa-sisa tanaman yang tidak
diperlukan, dapat dibuat kompos untuk menambah kesuburan
tanah.
d. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Merupakan rincian usulan kegiatan kelompok yang berisi
komponen bahan/material atau konstruksi yang di susun
Pedoman PLTB 2009 5
melalui musyawarah kelompok yang nantinya dipakai sebagai
dasar pencairan dan pembelanjaan dana bantuan sosial.
e. Bantuan Sosial (Bansos) Merupakan jenis mata anggaran keluaran (MAK) dalam
bentuk transfer uang, barang atau jasa yang diberikan
langsung kepada masyarakat dan atau lembaga
kemasyarakatan non pemerintah guna melindungi dan
mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko sosial.
f. Dana Tugas Perbantuan (TP)
Merupakan dana yang berasal dari APBN, merupakan bagian
anggara kementerian negara/lembaga yang dialokasikan
berdasarkan rencana kerja dan anggaran
kementerian/lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas
pembantuan.
g. Dana Dekonsentrasi
Merupakan dana yang berasal dari APBN, merupakan bagian
anggara kementerian / lembaga yang dialokasikan
berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian /
lembaga dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi.
h. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah
Pedoman PLTB 2009 6
yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pertanian/
Gubernur / Bupati / Walikota.
i. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pejabat yang ditetapkan dengan Keputusan Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tugasnya
membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan
anggaran sesuai dengan unit kerjanya.
j. Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) APPO terdiri dari alat pemotong/pencacah dan mesin
penggerak yang berfungsi untuk memotong bahan-bahan
organik (rumput, daun kering, jerami dan lain-lain) menjadi
ukuran lebih kecil agar lebih mudah diolah menjadi pupuk
organik.
k. Upah / Insentif Tenaga Kerja Insentif yang diberikan Pemerintah kepada Petani untuk
melaksanakan suatu pekerjaan berupa penyiapan lahan,
pembuatan bangunan konservasi, penanaman, pemeliharaan
dan lain-lain.
l. Sarana produksi Saprodi yang dimaksud di dalam POK TA 2009 mempunyai
pengertian sebagai sarana produksi pertanian (saprotan) yaitu
berupa input-input yang diperlukan dalam kegiatan usahatani
meliputi : benih/bibt, pupuk, obat-obatan dan peralatan
lainnya.
Pedoman PLTB 2009 7
BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN
Komponen utama kegiatan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar adalah
sebagai berikut :
A. Persiapan Pelaksanaan 1. Pembuatan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 2. SK Tim Pelaksana 3. Penetapan CPCL 4. Desain 5. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) 6. Perjanjian Kerjasama dan Pembukaan Rekening 7. Pembukaan Rekening Kelompok 8. Transfer Dana 9. Sosialisasi kegiatan 10. Koordinasi instansi terkait
B. Pelaksanaan Fisik
1. Pembuatan saluran pembuangan 2. Penebasan dan pembersihan lahan 3. Pengadaan Ternak 4. Pengadaan Sarana Produksi (pupuk organik dan anorganik,
Pengadaan bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)
5. Pengadaan Alat Pengolahan Pupuk Organik 6. Pengomposan 7. Penanaman 8. Pemeliharaan 9. Jadwal Kegiatan
Pedoman PLTB 2009 8
BAB III SPESIFIKASI TEKNIS
Pengelolaan lahan dengan cara tanpa bakar hendaknya mengacu pada
norma, standar teknis dan kriteria, sebagai berikut :
A. Norma Kegiatan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar diarahkan pada lahan
rawa lebak yang berpotensi jadi penyebab kebakaran lahan.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan teknologi tepat guna
dan spesifik lokasi, sehingga lahan-lahan tersebut menjadi lebih
produktif dan dapat dipertahankan kesuburannya, tidak lagi
melakukan pembakaran lahan.
B. Standar Teknis Standar teknis kegiatan pengelolaan lahan tampa bakar sebagai
berikut :
1. Lahan berupa lahan rawa lebak (maksimal mencapai 2 meter)
2. Terletak dalam satu hamparan minimal + 5 hektar.
3. Lahan cukup potensial untuk diusahakan
C. Kriteria Kriteria lokasi kegiatan pengelolaan lahan tampa bakar sebagai
berikut :
1. Status pemilikan tanah jelas dan bukan merupakan kawasan
hutan lindung.
Pedoman PLTB 2009 9
2. Maksimal kepemilikan lahan 2 Ha
3. Pada lokasi tersebut terdapat petani yang telah tergabung
dalam wadah kelompok tani.
4. Petani bersedia mengikuti kegiatan dan melakukan
pemeliharaan selanjutnya serta tidak menuntut ganti rugi.
5. Terdapat petugas lapangan (PPL, Mantri Tani) yang aktif.
Pedoman PLTB 2009 10
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Persiapan Pelaksanaan
1. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis
Pedoman teknis Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar selanjutnya
akan dijabarkan lagi dan lebih disesuaikan dengan kondisi
setempat, dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan oleh Dinas
lingkup pertanian tingkat Propinsi. Begitupula ditingkat
Kabupaten akan dijabarkan lagi dan disesuaikan dengan
kondisi lapangan yang disebut Petunjuk Teknis.
2. SK Tim Pelaksanaan
Sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai, terlebih dahulu dibuat
SK Pelaksana seperti :
a. Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
b. SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
c. SK Bendahara
d. SK Tim Teknis
e. SK Koordinator Lapangan (Korlap)
Contoh SK-SK dapat dilihat pada Pedoman Pengelolaan Dana
Bantuan Sosial.
Pedoman PLTB 2009 11
3. Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi ( CPCL) Kegiatan penetapan CPCL bertujuan untuk memperoleh lokasi
kegiatan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) yang layak
sesuai dengan standar teknis dan kriteria yang telah ditetapkan.
Letak koordinat calon lokasi dapat ditentukan dengan
menggunakan alat Global Positioning System (GPS).
Calon Petani dan Calon Lokasi ditetapkan melalui Surat
keputusan (SK) Kepala Dinas lingkup pertanian
Kabupaten/Kota.
Contoh Penetapan CPCL dapat dilihat pada Pedoman
Pengelolaan Dana Bantuan Sosial.
4. Desain
Kegiatan pembuatan desain Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar
(PLTB) bertujuan untuk merancang suatu kawasan dengan
batas-batas pemilikannya yang akan dipergunakan sebagai
acuan teknis dalam pelaksanaan dilapangan.
Secara garis besar dalam desain perlu diuraikan beberapa hal
pokok sebagai berikut:
a. Batas-batas kepemilikan lahan petani yang dilengkapi
dengan nomor urut petani.
b. Daftar nama petani dalam kelompok.
c. Tata letak jalan usahatani, jalan desa, kandang ternak dan
bangunan penting lainnya.
Pedoman PLTB 2009 12
d. Desain yang telah dibuat dalam lembaran pengesahannya
harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
5. Rencana Ususlan Kegiatan Kelompok (RUKK) Penyusunan RUKK disesuaikan dengan kebutuhan dan
permasalahan yang dihadapi oleh kelompok.
Contoh RUKK dapat dilihat pada Pedoman Pengelolaan Dana
Bantuan Sosial. Selanjutnya RUKK tersebut disampaikan
kepada Dinas lingkup Pertanian kabupaten dengan tembusan
kepada Dinas lingkup Pertanian Propinsi dan Direktorat
Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air.
6. Perjanjian Kerjasama Sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan terlebih dahulu
dibuat Perjanjian Kerjasama antar ketua kelompok tani dengan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diketahui oleh Kepala
Dinas lingkup Pertanian. Perjanjian Kerjasama tersebut
merupakan ikatan hukum untuk memayungi penggunaan dana
oleh kelompok. Contoh Perjanjian kerjasama dapat dilihat pada
Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial.
7. Pembukaan rekening kelompok Kegiatan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar dilaksanakan
melalui pola bantuan sosial dimana dana tersebut di transfer
langsung ke rekening kelompok. Oleh karena itu, setiap
Pedoman PLTB 2009 13
kelompok pelaksana kegiatan harus mempunyai rekening
kelompok. Kalau belum memiliki rekening kelompok maka
segera membukan rekening kelompok
8. Transfer Dana Transfer dana akan dilakukan oleh KPPN ke rekening kelompok
tani setelah semua persyaratan dipenuhi, yaitu: petani
membuat usulan permohonan pencairan dana dilampiri dengan
:
a. RUKK b. Nama Ketua Kelompok c. Nomor rekening dan Nama Bank d. Jumlah dana bantuan sosial yang akan ditransfer dan
kuitansi yang telah ditandatangani oleh ketua kelompok.
9. Sosialisasi kegiatan Kegiatan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar merupakan kegiatan
baru maka sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut perlu
disosialisasikan baik antar instansi terkait maupun kepada
petani yang akan melaksanakan kegiatan PLTB.
10. Koordinasi dengan instansi terkait Koordinasi dilakukan antara lain Dinas Perkebunan, Dinas
Kehutanan, Balai Pengelolaan DAS, Dinas PU, Balai Besar
Sumber Daya Air, Bapedalda, Dinas Lingkungan Hidup dll.
Pedoman PLTB 2009 14
Secara rinci dapat mengacu kepada Pedoman Pengelolaan
Dana Bantuan Sosial Tahun 2009.
B. Pelaksanaan Fisik
Konstruksi atau pelaksanaan fisik Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar
(PLTB) terdiri dari kegiatan, Pembuatan Saluran pembuangan,
penyiapan lahan, pengolahan Lahan, penanaman. Kegiatan ini
dilaksanakan dengan pola padat karya dengan melibatkan petani
peserta sebagai tenaga kerja.
Komponen kegiatan pelaksanaan fisik pengembangan usahatani
konservasi lahan terpadu adalah sebagai berikut: 1. Pembuatan Saluran Pembuangan
Lokasi Lahan rawa lebak dengan kriteria dangkal, yaitu
ketinggian air pada lahan mencapai 0,50 meter pada musim
hujan. Untuk memanfaatkan lahan tersebut dapat dibuat
saluran pembuangan sehingga pada musim hujan air yang
tertampung dapat dibuang melalui saluran, sehingga lahan
tersebut dapat dimanfaatkan untuk tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan.
Pemanfaatan lahan rawa lebak untuk tanaman pangan dapat
dioptimalkan menjadi 2 kali tanam dalam setahun dengan
pengaturan pola tanam yaitu MT I pada bulan April – Juli dan
MT II pada bulan September – Nopember.
Pedoman PLTB 2009 15
Penebasan dan Pembersihan Lahan Kegiatan penebasan dan pembersihan lahan dilaksanakan
pada areal yang telah didesain sebagai lokasi kegiatan
Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).
Penebasan dilakukan pada awal musim kering dimana air
yang ada pada lahan rawa lebak sudah berkurang
sehingga lahan yang tergenang saat kemarau, dapat
ditanami dengan tanaman pangan, hortikultura.
Sisa-sisa penebasan tidak dilakukan pembakaran tetapi
dikumpulkan untuk selanjutnya akan diolah menjadi bahan
baku pembuatan kompos untuk digunakan sebagai pupuk
organik yang dapat memperbaiki struktur tanah serta
meningkatkan kesuburan lahan. Sisa-sisa tanaman berupa
batang kayu dipotong kecil-kecil dan di proses lebih lanjut
menjadi arang.
Pengadaan Ternak a. Jenis ternak adalah jenis rumimansia kecil
(kambing/domba) b. Ternak harus dikelola secara kelompok sebagai usaha
bersama yang akan menjadi cikal bakal koperasi petani.
c. Kandang ternak disiapkan secara swadaya oleh kelompok.
Pedoman PLTB 2009 16
d. Kotoran ternak dimanfaatkan sebagai bahan campuran pembuatan kompos yang dicampur dengan cacahan jerami atau sisa hijauan lainnya dan dekomposer.
Penyediaan Sarana produksi
Penyediaan sarana produksi pertanian terdiri dari
pengadaan (a) bibit tanaman pangan, (b) bibit tanaman
hortikultura/buah-buahan (seperti durian, sawo, mangga,
jeruk, rambutan, dll), (c) tanaman perkebunan (kopi,
mete, kelapa dll) (d) ternak (kambing, domba), (e) pupuk
yang berupa pupuk organik/ kandang dan pupuk anorgaik
seperti urea, TSP, KCL, dan kapur pertanian, (f)
pestisida/herbisida yang akan digunakan tergantung jenis
gulma/tanaman yang terserang hama/penyakit. Dalam
pelaksanaannya kegiatan penyediaan sarana produksi
dilakukan oleh kelompok tani sendiri melalui pos belanja
sosial lainnya.
Pengusahaan ternak yang dikelola oleh kelompok
merupakan usaha yang dapat memberikan tambahan
penghasilan/ modal kelompok, sekaligus sumber bahan
organik.
Kandang ternak dapat dibuat secara swakelola oleh petani
setempat dengan menggunakan material/kayu/bambu yang
tersedia dan mudah didapat di lokasi setempat. Pada
Pedoman PLTB 2009 17
umumnya jenis ternak adalah ternak ruminansia kecil
seperti kambing/domba.
Pelaksanaan pengadaan Sarana produksi dilakukan oleh
kelompok tani secara swakelola melalui ”MAK 573119: Belanja Lembaga Sosial Lainnya” yaitu dilaksanakan
dengan Pola Bantuan Sosial, yaitu dana akan ditransfer
langsung ke Rekening Kelompok. Proses pencairannya
adalah sebagai berikut:
Skema Alur Pencairan Dana Bantuan Sosial
Keterangan: Contoh surat usulan pencairan dana serta syarat dan kelengkapannya, mengacu pada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial.
K E L O M P O K
T A N I
Kelompok membuat
usulan pencairan dana
Dicek oleh Korlap/Tim
Teknis
Disetujui oleh PPK
Disetujui oleh KPA
Transfer dana oleh
KPPN
Rekening Kelompok
Pedoman PLTB 2009 18
Pengadaan Alat Pengolahan Pupuk Organik Alat Pengolahan Pupuk Organik dimaksudkan untuk
mengolah sisa-sisa tanaman hasil penebasan baik berupa
rumput maupun batang pohon yang sudah di potong-
potong dan diproses lebih lanjut menjdadi kompos. Untuk
menjaga alat pengolahan kompos, maka dibuat rumah
kompos secara swadaya oleh kelompok.
Pengomposan
a. Pengomposan dipersiapkan berbasis kotoran ternak
dan sisa penebasan berupa rumput dan daunan.
b. Rumput dicacah dengan APPO
c. Kompos dimanfaatkan untuk meningkatkan
produktifitas lahan setempat atau sumber penghasilan
kelompok.
Penanaman
Penanaman tanaman pangan dapat dilakukan 2 kali musim
tanam yaitu (MT I) dilaksanakan pada awal musim
Kemarau (April – Juli) dan untuk penanaman MT II
dilakukan pada akhir kemarau (September – Nopember).
Jika diperlukan maka dapat dibuat saluran pembuangan
agar tanaman tidak terendam oleh air pada saat awal
musim hujan.
Pedoman PLTB 2009 19
Pemeliharaan a. Ternak dan bibit tanaman yang telah dibagikan dan
ditanam perlu dilakukan upaya pemeliharaan.
b. Pemeliharaan perlu dilakukan hingga tanaman
menghasilkan dan ternak bereproduksi
c. Ternak adalah merupakan aset kelompok dan sumber
bahan organik/pupuk kandang.
d. Pengelolaan ternak sebagai usaha besama kelompok
diatur lebih lanjut secara musyawarah antar anggota.
Jadwal Kegiatan Jadwal pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam jadwal
palang/time schedule seperti contoh pada Lampiran 2.
Jadwal palang dibuat oleh kelompok bekerjasama dengan
Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.
Selanjutnya jadwal tersebut disampaikan kepada Dinas
lingkup Pertanian kabupaten dengan tembusan kepada
Dinas lingkup Pertanian Propinsi dan Direktorat Jenderal
Pengelolaan Lahan dan Air.
C. Pendanaan Biaya pelaksanaan kegiatan PLTB TA. 2009 terdiri dari:
1. Dana Tugas Perbantuan (TP)
Dana Tugas Perbantuan untuk kegiatan bersifat fisik di tingkat
Kabupaten/Kota sebesar Rp. 4.500.000,- per hektar untuk
Pedoman PLTB 2009 20
pengadaan sarana produksi berupa bibit/benih tanaman
pertanian dan penguat teras, pupuk, pestisida dan ternak serta
biaya pembuatan bangunan konservasi berdasarkan RUKK
dengan (MAK 573119: Belanja Lembaga Sosial Lainnya).
2. Dana APBD Kabupaten/Kota
Biaya kontribusi dari Kabupaten/Kota melalui APBD
diperuntukan bagi kegiatan bersifat non fisik seperti: koordinasi,
penetapan CPCL, sosialisasi, desain sederhana, pembinaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan.
3. Swadana Petani Penerima Manfaat
Petani sebagai penerima manfaat dari kegiatan ini diwajibkan
untuk menyediakan dana secara swakelola untuk
pemeliharaan/perawatan tanaman dan bangunan konservasi
yang telah dibangun.
Pedoman PLTB 2009 21
BAB V PEMANFAATAN LIMBAH POHON DAN SEMAK
Pe!aksanaan pengembangan usahatani konservasi lahan dengan
metoda tanpa bakar (zero burning) atau pembukaan lahan baru lainnya
biasanya menghasilkan banyak limbah berupa serasah, yang terdiri dari
dedaunan dan ranting, maupun batang-batang pohon yang apabila
dibiarkan akan mongering dan berpotensi menjadi bahan bakar yang
mudah terbakar.
Untuk mengurangi tingkat bahaya kebakaran, limbah tebangan yang
tersisa/ tertinggal tersebut dapat dimodifikasi dengan memanfaatkan dan
mengolahnya menjadi kompos dan briket arang.
Dari serasah yang berupa dedaunan dan ranting-ranting kecil maupun
semak belukar dan rerumputan dapat dimanfaatkan menjadi kompos
(pupuk organik) dan dari limbah yang berupa batang, cabang serta
ranting dapat dibuat arang yang kemudian diolah lebih lanjut menjadi
beriket arang. Pemanfaatan limbah ini selain dapat meminimalkan resiko
bahaya kebakaran juga memberikan hasil yang Iebih bemanfaat dan
bernilai guna serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
A. Pembuatan Kompos
1. Bahan-Bahan
Bahan dan komposisi yang diperlukan dalam pembuatan
kompos adalah : 1) Limbah hasil tebangan berupa serasah
Pedoman PLTB 2009 22
yang terdiri dari paku-pakuan, gulma, tanaman pioner dan
lainnya (80 %); 2) Pupuk kandang (10 %); 3) Dedak/Bekatul
(10 %); 4) Dekomposer (100 ml); 5) Molase/Gula (25 Gram);
dan 6) Air secukupnya.
2. Cara membuatnya
Proses pembuatan kompos adalah sebagai berikut: 1) Limbah
hasil tebangan dicampur dengan pupuk kandang dan dedak ; 2)
Dekomposer, Molase/Gula dan air dilarutkan; 3) Campuran 1
diaduk dengan campuran 2 kemudian ditutup pakai plastik ; 4)
Setelah 3 hari diaduk supaya proses sempurna, lalu ditutup
kembali; dan 5) Setelah warnanya merata hitam kecoklatan dan
gembur kemudian di anginanginkan. Setelah dingin/suhunya
normal siap untuk dipakai atau dikemas dalam kantong plastik
untuk disimpan.
Gambar 1. Pengadukan
bahan agar proses sempurna
B. Pembuatan Arang
Pembuatan arang secara umum ada dua macam pembuatan yaitu
dengan cara jobongan arang sementara dan jobongan arang tetap.
Pedoman PLTB 2009 23
1. Pembuatan arang dengan jobongan sementara Pembuatan arang dengan cara jobongan sementara langkah-
nya sebagai berikut :
a. Pembuatan lubang tempat proses pembuatan arang
Lubang pengarangan dibuat berbentuk setengah bola
dengan kedalaman 0,5 - 0,75 m dan diameter 1,0 - 1,5 m.
Jika lubang dipakai berulang, perlu dibersihkan dari bekas
pengarangan.
1,0 – 1,5 m
Gambar 2. Penampang alas lubang pengarangan (pembuatan arang)
0,5 – 0,75
Gambar 3. Penampang samping lubang pengarangan (pembuatan arang)
0,5 - 0,75
Pedoman PLTB 2009 24
b. Pemotongan kayu bahan arang.
Kayu dipotong sepanjang 1 m menggunakan alat potong .
c. Penumpukan kayu bahan arang di lubang.
Kayu bahan arang disusun diatas kayu galangan dalam
lubang tempat pembuatan arang. Kayu galangan berfungsi
sebagai tempat tumpuan kayu bahan arang dan juga
berfungsi sebagai lubang udara. Kayu yang berdiameter
besar diletakkan ditengah tumpukan. Penumpukan kayu
diusahakan benar-benar rapat agar lapisan tanah penutup
tidak turun sebelum waktunya.
Kebocoran (masuknya udara) dapat menyebabkan kayu
terbakar menjadi abu.
Gambar-4 : Penumpukan dan penimbunan kayu bahan arang di lubang pengarangan
d. Kayu bakar yang sudah ditumpuk kemudian ditimbun dengan
dedaunan setebal 10-15 cm kemudian diatasnya diberi
lapisan tanah setebal 30 cm untuk tanah basah atau 20 cm
kayu galangan
K
Kayu umpan
Pedoman PLTB 2009 25
untuk tanah kering. Lapisan tanah ini harus bisa bergerak
turun sesuai dengan tahap pengarangan. Pembakaran
dimulai dengan membakar kayu umpan. Setelah jobongan
dipastikan sudah nyala dan suhu dalam jobongan cukup
panas maka lubang tempat keluar masuknya udara dan kayu
umpan tersebut ditutup dengan tanah dan lapisan penutup
jobongan dipertebal. (lihat Gambar 4.)
e. Setelah 2-3 hari diperkirakan kayu bahan arang telah
berubah menjadi arang. Dalam selang waktu ini
pembongkaran jobongan dapat dilakukan (tidak menutup
kemungkinan untuk membongkarnya lebih cepat atau lambat
tergantung cepat lambatnya pengarangan terjadi). Bila
terjadi keboeoran udara dan tidak dapat ditanggulangi,
jobongan harus segera dibongkar agar tidak semua kayu
bahan arang terbakar menjadi abu. Setelah jobongan
dibongkar dan arang dikeluarkan lalu disiram dengan air
supaya benar-benar tidak ada bara api yang terdapat dalam
arang kemudian arang dimasukkan dalam karung yang telah
disiapkan.
2. Pembuatan arang dengan jobongan tetap
Yang dimaksud dengan jobongan tetap yaitu dapur arang yang
terbuat dari drum bekas berkapasitas 200 liter.
Pedoman PLTB 2009 26
a. Cara pembuatan jobongan Drum bekas, tutup bagian atasnya dibuka, tutup bekas
bagian atas drum tersebut dilubangi tengahnya dengan
diameter 10 cm untuk dipasang cerobong asap setinggi 30
cm. Badan jobongan dibuat lubang udara 3 (tiga) baris terdiri
dari 4 lubang berukuran 13 mm dengan jumlah total lubang
ada 12 (dua belas) lubang rincian lihat gambar-5.
Gambar-5 : Jobongan Tetap
b. Bahan baku arang Bahan baku arang dengan jobongan tetap dapat berupa
tempurung kelapa, kayu, serasah, daun, atau serbuk gergaji.
Bahan serbuknya dalam kondisi relatif kering sehingga
proses dapat lebih eepat dan tidak terlalu berasap.
c. Pengisian jobongan
Sebelum diisi letakkan paralon atau bambu yang
berdiameter 10 cm ditengah-tengah tegak lurus, baru bahan
baku dimasukkan hingga penuh seperti pada Gambar - 6.
.
Pedoman PLTB 2009 27
Pipa Paralon
Gambar-6: Cara pengisian jobongan tetap
d. Pembakaran
- Setelah jobongan diisi penuh dengan bahan arang
kemudian paralon atau bambu dicabut dan masukkan
kayu umpan yang telah dicelupkan ke minyak tanah.
Jika pembakaran sudah berlangsung dan diperkirakan
apinya tidak akan mati, maka tungku dapat ditutup dan
cerobong asap dapat dipasang.
- Pada tahap awal pembakaran tersebut, hanya lubang
baris terbawah yang dibiarkan terbuka, yang lainnya
ditutup dengan tanah liat.
- Tahap berikutnya apabila di lubang pertama sudah
kelihatan membara maka lubang pertama ditutup dan
lubang kedua dibuka demikian seterusnya untuk lubang
ke tiga.
Kayu bahan baku arang
Pedoman PLTB 2009 28
- Bila terjadi pengurangan volume bahan akibat
pembakaran, maka dapat ditambahkan bahan baru dari
bagian atas jobongan.
- Penambahan bahan ini hendaknya tidak menutup
lubang bagian tengah. Pembakaran dianggap selesai
apabila asap dari cerobong sudah tipis dan berwarna
kebiruan dalam kondisi ini semua lubang udara ditutup
rapat dengan tanah liat dan dibiarkan jobongan
mendingin.
- Bahan baku tempurung kelapa membutuhkan waktu
proses 6-7 jam, sedangkan untuk serbuk gergaji dan
serasah, waktu yang dibutuhkan lebih lama (± 12 jam)
karena serbuk gergaji dan serasah mudah terbakar
sehingga perlu ditambahkan bahan terus menerus agar
tungku tetap penuh.
- Untuk proses selanjutnya pisahkan abu, bahan baku
yang belum jadi arang dan arang kemudian dimasukkan
ke dalam karung.
C. Pembuatan Briket Arang
Briket arang adalah arang yang telah diubah bentuk, ukuran dan
kecepatannya menjadi produk yang lebih praktis dalam
penyimpanan, transportasi dan penggunaanya.
Pedoman PLTB 2009 29
1. Bahan
Bahan yang diperlukan adalah : arang, dan tepung pati sebagai perekat.
2. Peralatan
Peralatan yang diperlukan antara lain: mesin kempa briket lumpang dan alu, saringan 40 mesh dan 60 mesh, nampan plastik, panci, pengaduk, kuas, timbangan, oven dan kompor .
3. Cara Membuatnya
a. Arang ditumbuk dalam lumpang kemudian disaring. b. Serbuk yang lolos saringan 40 mesh dan tertahan dalam
saringan 60 mesh adalah bahan yang siap digunakan. c. Siapkan perekat pati dengan mencampur pati dan air
dengan perbandingan 1: 12, pati diperlukan sebanyak 2,5 - 5 % setiap gram arang kering.
d. Campurkan 50 gram serbuk kering dengan perekat secara merata menjadi seperti adonan, kemudian masukkan ke mesin pencetak briket arang.
e. Keringkan briket arang yang baru saja dibuat ± 24 jam pada suhu 60 derajat Celsisus atau dijemur di panas matahari.
Pedoman PLTB 2009 30
Gambar-7 : Briket arang dalam proses penjemuran
Pedoman PLTB 2009 31
BAB VI PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dengan tahapan sebagai
berikut :
A. Tugas Propinsi dan Kabupaten/kota
1. Tingkat Propinsi
Kegiatan bersifat non fisik di tingkat Propinsi dilaksanakan oleh
Dinas lingkup pertanian dengan tugas:
a. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari
pedoman teknis pusat.
b. Melakukan koordinasi secara vertikal dan horisontal dengan
instansi terkait.
c. Melakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi.
d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, dan disampaikan
ke Pusat secara berkala.
2. Tingkat Kabupaten/Kota
Kegiatan fisik PLTB dilaksanakan oleh Dinas lingkup Pertanian
Kabupaten/Kota dengan tugas:
a. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan yang ada dan disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat.
Pedoman PLTB 2009 32
b. Melakukan koordinasi secara vertikal dan horisontal dengan instansi terkait.
c. Melakukan persiapan (sosialisasi, CPCL, disain) pengembangan usahatani konservasi lahan terpadu.
d. Melaksanakan bimbingan teknis kepada para petugas lapangan dan petani peserta pelaksana kegiatan.
e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan dilaporkan ke Propinsi.
B. Alur Pelaporan
Laporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
kegiatan dan permasalahan serta upaya pemecahan dalam
mencapai sasaran yang ditetapkan.
Pelaporan adalah merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di lapangan. Beberapa
aspek penting yang perlu dilaporkan adalah perkembangan realisasi
fisik dan keuangan, gambaran umum lokasi, hasil penetapan calon
lokasi dan calon petani, desain sederhana, pelaksanaan padat
karya, pelaksanaan konstruksi dan penanaman, permasalahan
yang dihadapi, saran dan pemecahannya dll.
Alur laporan adalah sebagai berikut:
1. Laporan bulanan dibuat oleh petugas kabupaten/kota dan
dikirim ke propinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke
pusat.
Pedoman PLTB 2009 33
2. Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian
Kab/Kota selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Lingkup
Pertanian Propinsi.
3. Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian
Propinsi kemudian dikirim ke Pusat dengan alamat Direktorat
Pengelolaan Lahan, Ditjen. Pengelolaan Lahan dan Air, Kanpus
Departemen Pertanian - Gedung D Lt. 9 Jl. Harsono RM No. 3
Ragunan, Jakarta Selatan 12550.
4. Laporan akhir dibuat oleh petugas kabupaten/kota dan dikirim
ke propinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke pusat.
5. Laporan akhir dibuat oleh propinsi berdasarkan hasil laporan
dari kabupaten kemudian dikirim ke pusat.
6. Waktu pengiriman
• Laporan bulanan kabupaten/kota dikirim paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya.
• Laporan bulanan propinsi dikirim paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.
Pelaporan perlu dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi
pelaksanaan kegiatan di lapangan dan dikirimkan ke Propinsi
dan Pusat (Direktorat Pengelolaan Lahan, Ditjen Pengelolaan
Lahan dan Air, Departemen Pertanian) di Jakarta.
C. Format Pelaporan
Adapun jenis laporan adalah sebagai berikut :
Pedoman PLTB 2009 34
1. Laporan Bulanan
Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota wajib membuat laporan
bulanan/ sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan seperti pada
format Laporan form PLA 01, 02, 03 dan 04 sebagaimana
terdapat pada Lampiran 5.
2. Laporan Akhir
Laporan akhir akan lebih informatif dan komunikatif bila
dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi (sebelum, sedang dan
selesai pelaksanaan kegiatan).
Format laporan akhir dan outline sebagaimana tedapat pada
Lampiran 6.
3. Pembobotan Fisik.
Untuk mempermudah monitoring tingkat kemajuan pelaksanaan
kegiatan di lapangan perlu dilakukan pembobotan fisik sesuai
dengan tahap-tahap pelaksanaan mulai dari tahap persiapan
sampai dengan tahap pelaksanaan.
Skoring pembobobotan pelaksanaan kegiatan PLTB ada 2
bagian yaitu :
1) Persiapan dan
2) Pelaksanaan.
Skoring pembobotan tersebut lebih rinci dapat dilihat pada Tabel
1.
Pedoman PLTB 2009 35
Tabel 1. Pembobotan fisik pelaksanaan kegiatan PLTB
No T AHAP PELAKSANAAN BOBOT FISIK
(%)A PERSIAPAN 20 1 SK Tim Pelaksana 2 2 Penetapan CPCL 3 3 Disain 4 4 RUKK 4
5 Perjanjian Kerjasama & Pembukaan Rekening 4
6 Transfer Dana 3
B PELAKSANAAN 80
1. Pengadaan Sarana produksi 40 2. Pembersihan Lahan 10 3. Pengolahan/Penyiapan Lahan 10 4. Pemanfaatan Limbah 10 5. Penanaman 10
TOTAL 100
Pedoman PLTB 2009 36
BAB VII INDIKATOR KINERJA
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan
Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) maka diperlukan indikator
kinerja sebagai tolok ukur keberhasilannya.
Adapun indikator kinerja kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
A. Indikator Masukan/Input
1. Penyediaan anggaran baik berasal dari pemerintah (APBN,
APBD), bantuan luar negeri, pihak swasta maupun masyarakat.
2. Perangkat peraturan pemerintah, perda, kebijakan dan
pedoman.
3. Sumber Daya Manusia (SDM)
B. Indikator Keluaran (Outputs) Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar 500 ha
C. Indikator Keberhasilan (Outcomes) Indikator keberhasilan (outcomes) adalah :
1. Berkembangnya usahatani tanaman Pangan, hortikultura dan
perkebunan bernilai ekonomis tinggi dan usaha peternakan.
2. Terjadinya perobahan pola pikir petani untuk tidak melakukan
pembakaran lahan saat pengolahan lahan.
D. Indikator Manfaat (Benefit) Indikator manfaat (benefits) adalah adalah :
1. Berkurangnya jumlah kebakaran lahan.
Pedoman PLTB 2009 37
2. Meningkatnya produktivitas lahan.
E. Indikator Dampak (Impacts) Indikator dampak (impacts) adalah:
1. Berkurangnya pencemaran udara
2. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani dan
kesejahteraan para petani.
Pedoman PLTB 2009 38
BAB VII PENUTUP
Pengelolaan lahan dengan metode tanpa bakar terutama pada lahan
rawa lebak adalah merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya
kebakaran lahan dan pemanfaatan lahan secara optimal dengan
memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan.
Dengan menggunakan teknologi pengolahan limbah atau sisa-sisa
tanaman hijau yanit dapat dibuat kompos, arang dll maka dapat
memberikan penamabahan pendapat bagi petani diluar bidang usaha
pertanian.
Sudah barang tentu upaya penerapan metoda tanpa bakar ini diperlukan
komitmen bersama seluruh stake holder, khususnya mesyarakat yang
terlibat langsung di lapangan.
------------------------------------------------------------------
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1.
CONTOH DISAIN
Lampiran 2.
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PLTB
No. Jenis Kegiatan
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Penerbitan Juklak & Juknis
2 Koordinasi Instansi terkait
3 Inventarisas (CPCL)
4 Penetapan Lokasi
5 Sosialisasi kegiatan
6 Desain Sederhana
7 Penyusunan RUKK
8 Pembukaan Rekening Kelompok
9 Pengadaan sarana produksi
10 Pengadaan Ternak
11 Pembersihan Lahan
12 Penanaman
13 Pemeliharaan
14 Panen
Bulan
JADWAL Kegiatan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar
TAHUN 2009
Nopember
Minggu ke
Desember
Minggu ke
September
Minggu ke
Oktober
Minggu ke
Juli
Minggu ke
Agustus
Minggu ke
Mei
Minggu ke
Juni
Minggu keMinggu ke Minggu ke Minggu ke
April
Minggu ke
Januari Pebruari Maret
Lampiran 3.
SEBARAN LOKASI KEGIATAN PLTB TA 2009
No Propinsi Nama DAS TP Horti Bun Jml Luas(ha) (ha) (ha)
1 Riau Indragiri 1 Rokan Hulu 50 50
2 Jambi Batanghari 2 Tanjab Barat 20 25 45 3 Tanjab Timur 25 25 50
3 Sumsel Musi 4 Ogan Komiring Ilir 50 50 5 Ogan Ilir 100 100
4 Kalbar Kapuas 6 Sambas 25 25 50 7 Sanggau 25 25 50
245 75 75 395
Kabupaten
Jumlah
REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN TANPA BAKAR (PLTB) TA. 2009
Mendukung
Lampiran 4.
CONTOH R U K K
Tugas Pembantuan
APBD Swadaya Petani
a Penyediaan Sarana Produksi Pertanian
- Benih/Bibit tanaman ……… Kg
- Urea ……… Kg
- SP-36 ……… Kg
- KCL ……… Kg
- Pestisida ……… Ltr
- Pupuk organik ……… Kg
- Peralatan ……… Buah
- APPO/Chopper/Pencacah ……… Unit
- Lain-lain ………………….(sebutkan) ………
b Pelaksanaan Fisik
- Pembukaan dan pembersihan lahan ……… HOK
- Pengolahan lahan sampai siap tanam ……… HOK
- Pembuatan guludan/petakan dan lain-lain ……… HOK
- Penanaman ……… HOK
- Pemeliharaan ……… HOK
- Lain-lain ………………….(sebutkan) ………
TOTAL DANA
…….…………………...….,………………. 2009
Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TimTeknis/ Korlap Ketua Kelompok Tani
( ) ( ) ( )
Contoh
Jumlah Biaya & Sumber Dana (Rp)
RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK)PENGELOLAAN LAHAN TANPA BAKAR (PLTB)
Metode Pelaksanaan
Harga Per SatuanJenis Pekerjaan Satuan/ Volume
Lampiran 5.
FORMAT LAPORAN (FORM 01, 02, 03, 04)
Form PLA.01
Dinas : ……………………………..Kabupaten : ……………………………..Provinsi : ……………………………..Subsektor : ……………………………..Program : ……………………………..Bulan : ……………………………..
Keuangan Fisik Fisik Nama Desa/ Koordinat(Rp) (Ha/Km/Unit) (Rp) (%) (%) Kelompok Kecamatan
A. Pengelolaan Air1. JITUT2. JIDES3. dst……….
B. Pengelolaan Lahan1. PUKLT2. PLTB3. Konservasi DAS Hulu4. dst ……..
C. Perluasan Areal1. Peral sawah2. Peral lahan kering3. Peral hortikultura4. dst….
Catatan :1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PLA Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [email protected]
………………………., ……………………. 2009
Penanggung jawab kegiatan Kabupaten
Aspek/KegiatanLokasi Kegiatan
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGANKEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR
T.A. 2009
Pagu DIPA KetRealisasi Terhadap Pagu DIPAKeuanganNo.
Form PLA.02
Dinas : ……………………………..Propinsi : ……………………………..Subsektor : ……………………………..Program : ……………………………..Bulan : ……………………………..
Keuangan Fisik Fisik(Rp) (Ha/Km/Unit) (Rp) (%) (%)
1 Dinas……………………Pengelolaan AirKab/Kota ………………1. JITUT
2. JIDES3. dst ……
Pengelolaan Lahan1. PUKLT2. PLTB3. Konservasi DAS Hulu4. dst ……..
Perluasan Areal1. Peral sawah2. dst ……..
2 Dinas……………………*)Kab/Kota …………………
1. JUTJUMLAH 2. Optimasi Lahan
3. Peral sawah4. dst ……..
Catatan :1. Laporan dikirim ke Ditjen PLA Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [email protected]
*) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PLA
………………………., ……………………. 2009Penanggung jawab kegiatan Propinsi
Anggaran KeteranganAspek/Kegiatan
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGANKEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR
T.A. 2009
No.Dinas Kabupaten/Kota*Pagu DIPA Realisasi Terhadap Pagu DIPA
Form PLA.03
Dinas : ………………………………..
Kabupaten : ………………………………..
Provinsi : ………………………………..
Subsektor : ………………………………..
Tahun : ………………………………..
A. Aspek Pengelolaan Air1. JITUT2. JIDES3. TAM4. dst ……
B. Aspek Pengelolaan Lahan1. PUKLT2. PLTB3. Konservasi DAS Hulu4. dst ……..
C. Aspek Perluasan Areal1 Cetak Sawah2 Perluasan Areal Hortikultura3 Perluasan Areal Perkebunan4 dst
Catatan :1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PLA pada akhir Tahun Anggaran2. Laporan ke Ditjen PLA cq. ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jaksel via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [email protected]
3. Manfaat harus terukur, contoh :a. Kegiatan JITUT/JIDES seluas 500 Ha, menaikan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton b. Rehab JUT/JAPROD Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25; / Kg atau Rp. 25.000; / Ton pada areal dgn tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000;c. Cetak Sawah Seluas 200 Ha Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi = 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton
4. *) coret yang tidak perlu
……………………….., …….……………. 2009Penanggungjawab Kegiatan Kabupaten
LAPORAN MANFAAT
No.Target Fisik
DIPA Realisasi
Fisik ManfaatKegiatan
KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIRTA. 2006/2007/2008*)
Form PLA.04
Dinas : ………………………………..
Provinsi : ………………………………..
Subsektor : ………………………………..
A. Aspek Pengelolaan Air1. JITUT2. JIDES3. TAM4. dst ……
B. Aspek Pengelolaan Lahan1. PLTB2. PUKLT3. KDH4. dst ……..
C. Aspek Perluasan Areal1 Cetak Sawah2 Perluasan Areal Hortikultura3 Perluasan Areal Perkebunan4 dst
Catatan :1. Laporan dikirim ke Ditjen PLA pada akhir Tahun Anggaran2. Laporan ke Ditjen PLA cq. ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jaksel via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [email protected]
3. Manfaat harus terukur, contoh :a. Kegiatan JITUT/JIDES seluas 500 Ha, menaikan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton b. Rehab JUT/JAPROD Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25; / Kg atau Rp. 25.000; / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000;c. Cetak Sawah Seluas 200 Ha Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton
4. *) coret yang tidak perlu
……………………….., …….……………. 2009Penanggungjawab Kegiatan Popinsi
KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIRTA. 2006/2007/2008*)
REKAPITULASI LAPORAN MANFAAT
No.Target Fisik
DIPA Realisasi
Fisik ManfaatKegiatan
Lampiran 6.
FORMAT LAPORAN AKHIR DAN LAMPIRAN
Propinsi :
No. Kabupaten/ Kecamatan/ Luas Nama Jml Jml PermasalahanDAS Desa (ha) Kelompoktani Petani Tenaga Kerja Jenis Jml Jenis Jml
Peserta (HOK) (m/ unit) (kg, btg, stek)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
…………,………………… 2009
Kepala Dinas Pertanian/ TPH/ BUNKabupaten …………………………………
( ……………………………………………)NIP. …………………………
Lampiran Laporan AkhirPENGELOLAAN LAHAN TANPA BAKAR
(PLTB) TA. 2009
Kegiatan Komoditi
Lampiran 7.
SKB GNKPA