12 desember 2014
TRANSCRIPT
LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI
KE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TANGGAL 8 - 12 DESEMBER 2014
MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2014-2015
Jakarta 2014
LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI
KE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014-2015
Tanggal 8 - 12 Desember 2014
I. PENDAHULUAN
A. Dasar Kunjungan Kerja
1. Rapat Internal Komisi VI DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun
Sidang 2014-2015 pada tanggal 5 November 2014.
2. Surat Tugas Nomor: ST/05/KOM.VI/DPR RI/XI/2014, tanggal 28
November 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi VI DPR RI untuk
melakukan Kunjungan Kerja dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang
2014 – 2015 ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Rapat Koordinasi Komisi VI DPR RI dengan Para Penghubung Mitra
Kerja Komisi VI DPR RI pada tanggal 3 Desember 2014.
B. Ruang Lingkup
Laporan ini dimaksudkan untuk menyampaikan pokok-pokok
permasalahan dan tantangan yang dihadapi sebagai hasil temuan Komisi
VI DPR RI yang menyangkut bidang tugasnya selama Kunjungan Kerja ke
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka memenuhi salah satu
fungsi Dewan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI tentang Tata
Tertib dengan tujuan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah untuk
ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Sasaran Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ini dititikberatkan pada
pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan
serta rencana/program pembangunan yang akan dilakukan, terutama
terkait dengan bidang perdagangan, perindustrian, investasi,
koperasi/Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan Badan Usaha Milik
Negara.
Sedangkan obyek yang dikunjungi dan dibahas meliputi:
a. Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta SKPD
dalam bidang pembangunan daerah, penanaman modal, koperasi dan
UKM, serta perindustrian dan perdagangan.
b. BUMN Energi, yakni PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Listrik
Negara (Persero), PT. Inalum (Persero), dan PT. Timah, Tbk (Persero).
c. BUMN Transportasi, yakni PT. Angkasa Pura II (Persero), PT. Garuda
Indonesia Airlines, Tbk (Persero), PT. Pelindo II (Persero), PT. ASDP
Ferry (Persero), dan Perum Damri.
d. Bank Indonesia Wilayah Sumatera Selatan – Babel, BPD Sumatera
Selatan-Babel dan BUMN Perbankan yakni PT. Bank BNI, Tbk
(Persero), PT. Bank Mandiri, Tbk (Persero), PT. Bank BRI, Tbk
(Persero), dan PT. Bank BTN, Tbk (Persero).
e. BUMN Perkebunan, yakni PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII
(Persero).
f. Asosiasi Ekspor Lada Indonesia (AELI).
C. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja
Susunan anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI sebagai berikut:
1. Sdr. IR. AZAM AZMAN NATAWIJANA A-430 KETUA TIM/F. PD
2. Sdr. IRMADI LUBIS A-125 ANGGOTA/FPDI.P
3. Sdr. ADI SATRYA SURYO SULISTO A-181 ANGGOTA/FPDI.P
4. Sdr. H. INDRA. P. SIMATUPANG, SE, MBA A-157 ANGGOTA/FPDI.P
5. Sdr. IR. ERIKO SOTARDUGA, B.P.S. A-145 ANGGOTA/FPDI.P
6. Sdr. DR.IR.H. LILI ASDJUDIREDJA,SE, Ph.D A-255 ANGGOTA/FPGOLKAR
7. Sdri. DWIE AROEM HADIATIE, S.Ikom A-247 ANGGOTA/FPGOLKAR
8. Sdr. KHILMI A-373 ANGGOTA/FPGERINDRA
9. Sdr. IR.H.BAMBANG HARYO SOEKARTONO A-364 ANGGOTA/FPGERINDRA
10. Sdr. SARTONO HUTOMO A-435 ANGGOTA/FPD
11. Sdri. DRA.HJ. TINA NUR ALAM, MM A-504 ANGGOTA/FPAN
12. Sdr. H. NASRIL BAHAR, SE A-461 ANGGOTA/FPAN
13. Sdr. IR. H. TIFATUL SEMBIRING A-085 ANGGOTA/FPKS
14. Sdr. H. ISKANDAR D. SYAICHU, SE A-531 ANGGOTA/FPPPP
15. Sdr. DRS.H. NYAT KADIR A-010 ANGGOTA/FPNASDEM
16. Sdr. DR.H. MUHAMMAD FARID A: FAUZI A-555 ANGGOTA/FPHANURA
17. Sdri. DWIAN PUJASWATI, S.E. SET.KOM.VI
18. Sdri. MIRA SUKANDAR SET.KOM.VI
19. Sdr. DEDI, S.SOS SET.KOM.VI
20. Sdr. AMIN SET.KOM.VI
21. Sdri. RAFIKA SARI, SE, M.SE P3DI
D. Jadwal Kegiatan
Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI pada masa persidangan I tahun 2014
– 2015 dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 12 Desember 2014.
Jadwal kegiatan adalah sebagai berikut:
JADWAL ACARA
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR-RI KE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2014-2015 TANGGAL 8 SD 12 DESEMBER 2014
NO HARI/TGL PUKUL A C A R A KETERANGAN
1.
Senin, 8-12-2014
09.00 WIB Tim berkumpul di Bandara Soekarna-Hatta Terminal II F
Diatur oleh Set. Komisi VI
10.10-11.30 WIB
Tim Kunker take of dari Ban dara Soekarno Hatta Jakarta menuju Bandara Depati Amir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pesawat Garuda Airlines GA 136
SDA
11.30-12.00 WIB
Tiba di Bandara Depati Amir, Prov. Kepulauan Bangka Belitung, dilanjutkan istirahat
Diatur Protokol Pemda bersama instansi terkait
NO HARI/TGL PUKUL A C A R A KETERANGAN
sejenak di VIP Room.
12.00-13.00 WIB
Tim Kunker menuju Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
SDA
13.00-16.00 WIB
Pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didampingi Bupati/Wali kota seluruh Provinsi Kepulau an Bangka Belitung, Kepala Dinas Perindustrian dan Per dagangan, Kepala Dinas Ko perasi dan UKM, Kepala BKPMD, Kepala KADIN Daerah
SDA Didahului Ma kan Siang dan Sholat Dhuhur
16.00-17.00 WIB
Tim Kunker Komisi VI DPR RI menuju Hotel Aston (Check in)
19.30 WIB Pertemuan dengan PT. Inalum (Persero) dan PT. PN III (Persero) (Didahului makan malam)
Diatur Protokol Pemda bersa ma instansi ter kait
2
Selasa, 9-12-2014
07.00-08.00 WIB Sarapan Pagi di Hotel
09.00-12.00 WIB Tim Kunker Komisi VI DPR RI menuju Kantor PT. PLN Wilayah Kepulauan Bangka Belitung dengan PT. PLN (Persero), dan PT. Pertamina (Persero)
SDA
12.00-13.30 WIB ISOMA
14.00-17.00 WIB Pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan PT. Timah (Persero) dan peninjauan lapangan ke Tambang Timah
SDA
17.00 WIB Tim Kunker Komisi VI DPR RI kembali ke Hotel Aston
SDA
19.00-22.00 WIB Pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan PT. Angkasa Pura II (Persero), PT. Garuda Indonesia Airlines (Persero), PT. ASDP, PT. PELINDO II, dan Perum Damri
SDA
3
Rabu, 10-12-2014
07.00-08.00 WIB Sarapan Pagi di Hotel
08.30-09.00 WIB Tim Kunker Komisi VI DPR RI menuju Gudang Perum Bulog
Diatur Protokol Pemda bersa- ma instansi ter kait
09.00-10.30 WIB Peninjauan Gudang Perum Bulog
SDA
NO HARI/TGL PUKUL A C A R A KETERANGAN
10.30-11.00 WIB Tim Kunker Komisi VI DPR RI menuju Gudang Pendingin ikan segar
SDA
11.00-13.00 WIB Peninjauan ke Gudang Pen dingin Ikan Segar di Jelintik Sungaliat Bangka
SDA
13.00-14.00 WIB ISOMA
14.00-14.30 WIB Tim Kunker Komisi VI DPR RI menuju Perkebunan Lada Desa Cambai Kabupaten Bangka
SDA
14.30-17.00 WIB Peninjauan Perkebunan Lada dilanjutkan pertemuan dengan Asosiasi Eksportir Lada Indonesia (AELI)
SDA
17.00 WIB Kembali ke Hotel Aston
19.00 WIB Pertemuan dengan Perbangkan BUMN/BPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bank Indo nesia Wilayah Sumsel-Babel, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank BRI)
SDA
Didahului Ma kan Malam
4.
Kamis 11-12-2014
07.00-08.00 WIB Sarapan Pagi di Hotel
08.00-08.30 WIB Persiapan Check Out
08.30-10.30 WIB Tim Kunker Komisi VI DPR RI melakukan peninjauan Kopinkra Aneka Usaha, UKM Tenun Cual Ishadi, dan UKM Makanan Khas Sri Rodenas
Diatur Protokol Pemda bersa ma instansi ter kait
10.30-11.00 WIB Menuju ke Bandara Depati Amir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12.15 WIB Tim Kunker Komisi VI DPR RI Take Off dari Bandara Depati Amir, Provinsi Kepulauan Bang ka Belitung dengan Pesawat Garuda Airlines GA137 menuju Bandara Soekarno Hatta Jakarta
13.20 WIB Tim Kunker Komisi VI DPR RI sampai di Bandara Soekarna Hatta
II. ISI LAPORAN
A. DESKRIPSI OBYEK KUNJUNGAN KERJA
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disingkat Babel
merupakan provinsi ke-31 yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebelumnya,
provinsi ini merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah
Babel terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung
serta pulau-pulau kecil. Adapun ibukota provinsi ini adalah
Pangkalpinang.
a. Struktur Perekonomian Bangka Belitung
Pada periode tahun 2009-2010, perekonomian Provinsi
Kepulauan Babel didominasi oleh sektor primer, baik pertambangan
maupun pertanian. Namun terjadi perubahan struktur ekonomi di
mana sektor primer semula memiliki peranan terbesar dalam
perekonomian Provinsi Kepulauan Babel cenderung menurun,
digantikan dengan sektor tersier yang kontribusinya mengalami
peningkatan sejak tahun 2011 hingga sekarang (terlihat pada Tabel
1). Perubahan struktur ini menunjukkan bahwa bidang jasa di
wilayah ini semakin berkembang, terlihat dari peranan PDRB
Provinsi Kepulauan Babel pada sektor ini sebesar 34,03% dari total
PDRB Provinsi Kepulauan Babel pada tahun 2009 terus meningkat
menjadi 38,09% pada tahun 2013.
Sebaliknya sektor ekonomi yang selama ini menjadi tumpuan
sektor pertanian serta pertambangan dan penggalian peranannya
mulai berkurang terlihat dari peranan PDRB Provinsi Kepulauan
Babel yang terus menurun dari tahun 2009 sebesar 36,88% dari total
PDRB Provinsi Kepulauan Babel menjadi 33,64% pada tahun 2013.
Tabel 1. Peranan PDRB Provinsi Kepulauan Babel Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2009-2013 (dalam persen)
Lapangan Usaha Y2009 Y2010 Y2011 Y2012 Y2013
1. Pertanian 18,71 18,63 18,10 18,64 19,06
2. Pertambangan 18,17 17,55 16,82 15,67 14,58
Sektor Primer 36,88 36,18 34,92 34,31 33,64
3. Industri Pengolahan 21,62 21,15 20,54 19,50 19,02
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 0,66 0,64 0,69 0,70 0,73
5. Konstruksi 6,81 7,18 7,69 8,25 8,58
Sektor Sekunder 29,09 28,97 28,92 28,45 28,33
6. Perdagangan,Hotel & Restoran 18,32 18,48 19,07 19,09 18,98
7. Pengangkutan dan Komunikasi 3,24 3,17 3,28 3,44 3,56
8. Keuangan, Sewa, dan Jasa
Perusahaan
2,36 2,49 2,59 2,77 2,82
9. Jasa-Jasa 10,11 10,71 11,22 11,94 12,67
Sektor Tersier 34,03 34,85 36,16 37,24 38,03
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: PDRB Menurut Lap.Usaha Provinsi Kepulauan Babel 2009-2013. Badan Pusat
Statistik.
b. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Jumlah koperasi di Provinsi Kepulauan Babel cenderung
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada akhir bulan
November 2014, koperasi di wilayah ini berjumlah 1.049 unit dengan
menyerap tenaga kerja 4.044 orang, meningkat dari tahun
sebelumnya sebanyak 1.020 unit usaha dengan penyerapan tenaga
kerja sebanyak 3.918 orang.. Dari total koperasi, 79 % di antaranya
merupakan koperasi aktif, dan sisanya 21 % tidak aktif. Volume
usaha koperasi di Babel pada akhir bulan November 2014 mencapai
Rp 2,4 triliun, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun
sebelumnya Rp 2,88 triliun. Modal koperasi di Babel sebesar Rp 355
miliar pada akhir bulan November 2014, berasal dari 50 % modal
sendiri dan 50 % modal luar.
Gambar 1. Perkembangan Koperasi Tahun 2010-2014
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Babel, Desember 2014.
Pada akhir bulan November 2014, UMKM di Provinsi
Kepulauan Babel mencapai 289.310 unit usaha, meningkat
dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 286.799 unit usaha. Di
antara UMKM, usaha mikro yang terbanyak di Provinsi Kepulauan
Babel dengan total 207.156 pada tahun 2014. Dan kabupaten yang
memiliki UMKM terbanyak adalah Kabupaten Bangka Barat, yaitu
sebanyak 53.030 unit usaha.
Gambar 2. Perkembangan UMKM Tahun 2010-2014
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Babel, Desember 2014.
Pengembangan produk UMKM Babel dilakukan dengan
sistem OVOP (One Village One Product) dengan prioritas produk
lokal berkualitas bersaing global dengan 1 kabupaten minimal ½
produk OVOP. Dilakukan melalui upaya sebagai berikut:
a. Menumbuhkembangkan UMKM dengan melahirkan UMKM baru,
memperkuat permodalan melalui KUR, LPDB, CSR, JAMKRIDA,
dan lain-lain.
b. Mengadakan pelatihan terpadu dengan tujuan meningkatkan
kapasitas SDM, para pelaku UMKM dan aparatur.
c. Mengembangkan Lembaga Layanan Pemasaran guna
memperluas akses pasar.
Investasi/ Program Bantuan dari Pemerintah Pusat yang diterima
adalah sebagai berikut:
1. Melalui perbankan, kredit yang disalurkan sebesar Rp 2,67 triliun
(2010), Rp 2,1 triliun (2011), Rp 2,47 triliun (2012), Rp 2,7 triliun
(2013), dan Rp 2,9 triliun (2014).
Adapun kredit usaha rakyat (KUR) dengan plafon pinjaman
maksimal sebesar Rp 20 juta berjangka waktu (tenor) selama 3
tahun untuk modal kerja atau 5 tahun untuk investasi dan suku
bunga 22 %.
2. Melalui LPDB berupa dana bergulir sebesar Rp 1 triliun (2011),
Rp1 triliun (2012), Rp 10 triliun (2013), dan Rp 2,9 triliun (2014).
3. Melalui Kementerian Koperasi & UKM berupa bantuan sosial
(bansos) sebesar Rp 450 miliar (2010), Rp 1,82 triliun (2011), Rp
1,36 triliun (2012), Rp 180 miliar(2013), dan Rp 600 miliar (2014).
4. Melalui Badan Usaha Milik Negara berupa dana bergulir sebesar
Rp 18,2 triliun (2010), Rp 24,78 triliun (2011), Rp 26,29 triliun
(2012), Rp 11,49 triliun (2013), dan Rp 24,06 trilun (2014).
Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:
1. Suku bunga permodalan melalui perbankan bagi koperasi dan
UMKM di Babel sangat tinggi, yakni hingga mencapai 22 %.
Padahal, UMKM Babel semakin berperan terhadap perekonomian
di Babel paska menurunnya kontribusi sektor pertambangan.
2. Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM
dalam melakukan inovasi produk menghadapi daya saing produk
daerah lain dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 adalah
sebagai berikut:
a. Rendahnya motivasi pelaku usaha. Pelaku usaha cenderung
melakukan usaha hanya untuk bertahan hidup.
b. Rendahnya tingkat pendapatan pelaku UMKM.
c. Legalitas usaha yang tidak memadai di mana banyak UMKM di
Babel tidak berbadan hukum.
d. Lokasi usaha yang tidak pasti. Pemerintah kurang
menyediakan tempat usaha/kios bagi usaha mikro.
e. Lemahnya kompetensi kewirausahaan (sumber daya manusia
dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah).
f. Rendahnya daya saing bagi produk lokal Babel. Hingga kini
baru 2 (dua) produk Babel yang bersistem OVOP (One Village
One Product) dengan prioritas pengembangan produk lokal
berkualitas bersaing global yaitu kain cual dan minyak asteri
(kayu putih) dari Bangka Tengah.
g. Rendahnya produktivitas karena harga kurang kompetitif,
sehingga kalah dari produk sejenis dari daerah lain.
h. Kemasan produk sederhana misalnya hanya dibungkus plastik
dan diberi label.
i. Hanya sedikit produk UMKM yang memiliki sertifikasi halal.
j. Tidak banyak produk UMKM bersertifikasi SNI.
c. Bidang Perdagangan dan Perindustrian
Produk unggulan sektor perdagangan di Babel mencakup 4
(empat) komoditi adalah timah, lada putih, karet, dan sawit.
Berdasarkan PERMEN Nomor 133/M-IND/PER/12/2010, Peta
Panduan (RoadMap) Pengembangan industri unggulan Provinsi
Kepulauan Babel adalah (1) industri pengolahan pangan dan (2)
industri pengolahan berbasis timah. Dilihat dari sektor industri,
produk industri yang berkembang di Provinsi Kepulauan Babel
adalah pangan olahan ikan, kerajinan tenun cual, kerajinan pewter,
kerajinan perhiasan batu satam, kerajinan anyaman resam, kerajinan
buah bulin, dan produk teh gaharu.
Jumlah usaha untuk industri kecil dan menengah (IKM) di
Provinsi Kepulauan Babel pada akhir kuartal III 2014 mencapai
10.149 unit usaha dengan penyerapan sebanyak 30.932 orang
tenaga kerja. IKM ini terus mengalami peningkatan dibandingkan
tahun 2013 yang berjumlah 9.065 unit dengan penyerapan tenaga
kerja sebanyak 28.636 orang. Penyerapan IKM terbesar adalah
untuk industri pangan sebanyak 4.385 unit usaha (48,37 % IKM di
Provinsi Kepulauan Babel) dengan serapan tenaga kerja 10.668
orang.
Investasi/ Program Bantuan dari Pemerintah Pusat
Disperindag Provinsi Kepulauan Babel mendapat program bantuan
dalam bentuk sebagai berikut:
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Revitalisasi Pasar di 7 (tujuh)
kabupaten/kota sebesar Rp 13.828.192.500. Dari nilai DAK
tersebut, yang terealisasi sebesar Rp 8.341.040.500, dan yang
tidak terealisasi sebesar Rp 5.487.152.000 yakni 1 pasar di Kota
Pangkalpinang.
2. Kementerian Perindustrian melalui Revitalisasi Program dan
penumbuhan IKM, berupa: bantuan mesin dan peralatan
produksi kerajinan batu satam di Kabupaten Belitung sebanyak 3
(tiga) unit tahun anggaran 2013, dan bantuan mesin dan
peralatan mesin klinik kemasan di tahun 2014. Bantuan mesin
peralatan telah dimanfaatkan oleh perajin secara optimal dalam
menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Bantuan untuk
klinik kemasan telah dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan
desain kemasan bagi pelaku industri kecil menengah.
3. DAK Metrologi Pangkalpinang untuk tahun anggaran 2014,
namun bantuan ini tidak dapat direalisasikan.
Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:
1. Anggaran DAK tidak dapat digunakan karena tidak sesuai dengan
petunjuk teknisnya, dan besaran anggaran tidak mencukupi.
Kondisi ini terjadi pada:
a. Pasar di Kota Pangkalpinang yang merupakan 1 dari 7 pasar
yang termasuk program DAK Revitalisasi Pasar, tidak dapat
direalisasikan, karena tipe pasar yang ada (tipe pasar A) tidak
sesuai dengan tipe pada petunjuk teknis (tipe pasar C).
b. Anggaran DAK Metrologi Pangkalpinang untuk membangun
gedung, laboratorium, standar, dan mobilitas tidak mencukupi
dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis.
2. Kurangnya modal kerja dan pengembangan usaha bagi industri
mikro kecil dan menengah, sehingga dibutuhkan bantuan
penyediaan Star Up Capital (modal usaha awal) bagi IKM binaan
untuk meningkatkan kualitas daya saing
3. Koordinasi ekspor timah antar instansi terkait belum berjalan
dengan baik. Kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Babel hanya sebatas mengeluarkan Surat
Keterangan Asal (SKA), dan masih terjadi tarik menarik
kewenangan dengan Dinas Pertambangan. Data yang dimiliki oleh
Dinas Perindustrian dan Pertambangan hanya data produk dari
hasil pertambangan, sementara data ekspor timah belum dapat
diperoleh. Kondisi ini disebabkan karena kesulitan memperoleh
data dari Bea Cukai, dan banyak kesalahan dalam pengisian SKA.
4. Minimnya industri pengolahan yang di Babel.
5. Konsep pemusatan kegiatan ekonomi utama dalam Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI) telah menetapkan Babel sebagai salah satunya, kurang
dirasakan manfaatnya bagi Pemerintah Daerah.
d. Bidang Penanaman Modal
Sektor unggulan dalam penanaman modal di Provinsi
Kepulauan Babel ada 5 (lima) yaitu sektor perikanan, kelautan dan
pertanian, sektor perindustrian dan perdagangan, sektor
pertambangan, sektor kehutanan, dan sektor pariwisata. Saat ini,
Provinsi Kepulauan Babel memiliki 73 perizinan. Dari total perizinan
yang ada, hanya 38 perizinan yang sudah ditangani oleh Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Penanaman Modal Asing (PMA) saat ini masih memiliki
peranan yang penting dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan
Babel. Pada tahun 2014, realisasi PMA hingga kuartal III tahun 2014
mencapai USD86 juta, sementara PMDN hanya mencapai Rp113,85
miliar.
Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:
1. Investasi di Babel sering terhambat karena masalah transportasi
dan listrik.
2. Rencana investasi di Babel belum menyentuh sektor industri hulu
dari 5 sektor unggulan Babel. Diharapkan investasi lebih
diarahkan untuk pengolahan hasil perikanan, pengolahan produk
turunan sawit (CPO, minyak goreng, dan mentega), dan
penanaman gaharu (minyak gaharu).
3. Pengembangan pariwisata belum terintegrasi dengan potensi
alam seperti pantai.
Rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel atau
Kabupaten/Kota yang ada di Kepulauan Babel adalah sebagai
berikut:
1. Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel
untuk lebih mempromosikan sektor unggulan Babel (seperti
pariwisata, produk turunan timah, dan produk UKM) melalui
information & technology (IT) / internet dengan mengembangkan
dan memperbaharui website Babel.
2. Komisi VI DPR RI mendukung Pemerintah Daerah untuk
mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah, dan mendorong
Pemerintah Daerah untuk mengembangkan industri-industri
daerah yang monumental.
3. Komisi VI DPR RI mendorong Pemerintah Daerah untuk
mengoptimalkan kawasan-kawasan industri yang ada di Babel.
4. Komisi VI DPR RI mendukung Pemerintah Provinsi Kepulauan
Babel untuk memperoleh kepemilikan saham di PT. Timah, Tbk
(Persero) terkait dukungan terhadap perlindungan lingkungan dari
kegiatan pertambangan, dengan pembelian melalui bursa atau
mengirimkan surat perihal permintaan saham sebagian milik PT.
Timah, Tbk (Persero) kepada Pemerintah Pusat.
5. Komisi VI DPR RI mengundang Gubernur Kepulauan Babel untuk
memaparkan permasalahan/kendala yang dihadapi oleh
pemerintah daerah pasca adanya BKDI, yang akan dibahas dalam
rapat di Jakarta.
6. Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah Daerah lebih peduli
terhadap kerusakan lingkungan akibat penggalian timah.
Catatan:
Bahwa dalam Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ini, Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Babel berhalangan hadir dan
diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel (Sdr. Ir.
H. Syahrudin). Ketidakhadiran Gubernur Provinsi Kepulauan Babel
disebabkan karena ada acara penerimaan DIPA bersama Presiden
dan ketidakhadiran Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Babel
karena bersamaan dengan pelaksanaan MOU di Provinsi Gorontalo
yang sudah tertunda 2 kali.
B. BADAN USAHA MILIK NEGARA
1. PT. PLN (Persero)
Area PLN wilayah Babel meliputi 4 unit yaitu area Bangka,
Unit Layanan Tanjung Pandan, Sektor Pembangkitan Bangka
Belitung, dan Unit Pelaksana Konstruksi Bangka Belitung. Sistem
pembangkitan Babel tersebar di seluruh kabupaten/kota di Babel dan
terinterkoneksi menggunakan sistem 20 kilovolt. Namun, memang
belum semuanya terinterkoneksi dengan sistem transmisi 150
kilovolt. Sistem interkoneksi ini membantu apabila ada daerah di
wilayah Babel yang kekurangan listrik, maka bisa di-supply dari
daerah lain.
Harga jual rata-rata listrik pada tahun 2014 sebesar Rp
926/kWh, jauh di bawah biaya pokok produksi (BPP) yang mencapai
Rp 3.419/kWh. Harga jual rata-rata pada akhir Oktober 2014 sebesar
Rp 926/kWh, diperkirakan meningkat sebesar 11,4% dibandingkan
pada akhir tahun 2013 Rp 842/kWh. BPP Tenaga Listrik pada
wilayah Babel pada akhir bulan Oktober 2014 sebesar Rp
3.419/kWh, diperkirakan meningkat sebesar 5,8% dibandingkan
akhir tahun 2013 yang mencapai Rp 3.377/kWh.
Jumlah pelanggan yang terdaftar sampai akhir bulan Oktober
2014 di wilayah Babel sebanyak 330.635, diperkirakan akan
meningkat sebanyak 12,8% dibandingkan akhir tahun 2013 yang
berjumlah 298.971. Komposisi pelanggan didominasi dari sektor
rumah tangga sebanyak 92,75% atau 306.667 pelanggan. Sisanya
adalah 4,89% sektor bisnis/perhotelan (16.171 pelanggan), 1,52%
sektor sosial (5.027 pelanggan), 0,77% sektor publik (2.554
pelanggan), serta investasi dan layanan khusus.
Besar penjualan hingga akhir bulan Oktober 2014 di wilayah
Babel mencapai 669.134 MWh, diperkirakan akan meningkat
sebesar 11,8% dibandingkan akhir tahun 2013 mencapai 721.238
MWh. Pendapatan yang diperoleh PT. PLN di wilayah Babel hingga
akhir bulan Oktober 2014 mencapai Rp 618,8 miliar, diperkirakan
akan meningkat 24,5% dibandingkan akhir Rp 607,2 miliar.
Secara rata-rata, rasio elektrifikasi Babel adalah 86,78% pada
akhir Oktober 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa 13,22% dari
total penduduk Babel masih belum menikmati listrik. Walaupun
demikian, rasio elektrifikasi ini terus mengalami peningkatan dari
tahun sebelumnya yaitu 80,96 % pada akhir tahun 2013.
Pada kuartal III 2014, PT. PLN cabang Babel mengalami
kerugian sebesar Rp 1,3 triliun, dan mendapat subsidi listrik dari
pemerintah pertahun, dan terbesar subsidi yang diterima pada tahun
2013 hampir Rp 1 triliun. Biaya terbesar yang dikeluarkan oleh
perusahaan adalah biaya bahan bakar dan pelumas sebesar Rp 1,7
triliun.
Gambar 3. Kondisi Kelistrikan di Babel
Sistem
Belitung
Kemampuan DayaPembangkit
1. PLTD : 33 MW
2. PLTBiogas Austindo :
1,2 MW
Daya Mampu :34 MW
Transmisi & GI
1. Transmisi 70 KV :
20 Kms
2. GI Dukong : 30 MVA
3. GI Suge : 30 MVA
1. Panjang jaringan
TM : 970 kms
2. Panjang Jaringan
TR : 908 kms
3. Jumlah Trafo :
938 bh
Distribusi Pelanggan
Beban Puncak :30 MW
1. RE PLN : 89,6%
2. Pertumbuhan Plg : 13%
3. Pelanggan : 75.457
4. Pertumbuhan Beban
Puncak :11%
KONDISI SISTEM KELISTRIKAN SAAT INI
Sistem
Bangka
Kemampuan DayaPembangkit
1. PLTU Air Anyir :
30 MW *)
2. PLTD tersebar :
112 MW
Daya Mampu :142 MW
Transmisi & GI
1. Transmisi 150kV :
33 kms
2. GI Air Anyir : 20 MVA
3. GI Pk.pinang: 2x30 MVA
4. GI Sungailiat : 30 MVA
1. Panjang Jaringan
TM : 2,4 ribu kms
2. Panjang Jaringan
TR : 1,7 ribu kms
3. Jumlah Trafo :
1.789 bh
Distribusi Pelanggan
Beban Puncak :127 MW
1. RE PLN : 86,0%
2. Pertumbuhan plg : 17%
3. Pelanggan: 255.178
4. Pertumbuhan Beban
Puncak : 11%
*) Setelah FYI selesai, Senin
8 Des’14
Sumber: PT. PLN (Persero) Cabang Babel, Desember 2014.
Kinerja fuelmix telah membaik pada tahun 2014 dengan
menurunnya komposisi HSD sebesar 82 % dibandingkan tahun
sebelumnya sebesar 99,2 %, yang dibantu dengan 6,6 % biodiesel,
9,9 % batubara dan sedikit PLTS. Dari Gambar 4 diketahui bahwa
pada bulan Oktober 2014, SAIDI Bangka sebesar 209,29 menit/plg
dan SAIFI Bangka sebesar 1,00 kali/plg, sedangkan SAIDI Belitung
sebesar 70,11 menit/plg dan SAIFI Belitung sebesar 0,93 menit/plg.
Gambar 4. SAIDI dan SAIFI Babel Tahun 2010-2014
SAIDI SAIFI
Sumber: PT. PLN (Persero) Cabang Babel, Desember 2014.
Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:
1. Pasokan listrik tidak mencukupi kebutuhan energi listrik di Babel
sejak tahun 2012 sehingga terjadi pemadaman listrik bergilir.
2. Rasio elektrifikasi Babel sebesar 86,78 % pada akhir bulan
Oktober 2014, yang artinya 13,22 % dari total penduduk Babel
masih belum menikmati listrik.
3. Terhambat karena masalah pendanaan.
4. Kemampuan kontraktor pembangkit Indonesia lemah dalam
keuangan dan kualitas, sehingga kalah bersaing dengan China.
5. Seluruh kontraktor pembangkit di Babel berasal dari China, dan
menuntut jaminan dari pemerintah.
Rekomendasi untuk PT. PLN (Persero) Wilayah Kepulauan Babel
adalah sebagai berikut:
1. Komisi VI DPR RI mengundang Direktur Utama PT. PLN (Persero)
untuk memaparkan roadmap PT. PLN (Persero) dan menjelaskan
mengenai persoalan minimnya pasokan listrik di Babel dan
strategi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Babel.
2. Komisi VI DPR RI menegaskan posisi PT. PLN (Persero) sebagai
Badan Usaha Milik Negara dan mengingatkan untuk tidak terlibat
dalam urusan politik dengan menghindari statement atau jargon
politik.
3. Komisi VI DPR RI mendorong PT. PLN (Persero) Wilayah
Kepulauan Bangka Belitung untuk menyelesaikan pembangunan
sesuai dengan target waktu dalam rangka meningkatkan
kapasitas pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik di
wilayah Babel.
4. Komisi VI DPR RI menegaskan kembali payung hukum Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi PT. PLN (Persero)
Wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
5. Komisi VI DPR RI meminta PT. PLN (Persero) Wilayah Kepulauan
Bangka Belitung untuk melengkapi data mengenai:
a. release programs kelistrikan yang terealisasi dan tersalurkan,
b. kepemilikan dan kapasitas PLTA/PLTU yang ada di Indonesia,
c. realisasi atas jargon politik PT. PLN (Persero) yang berbunyi “
satu juta pelanggan dalam satu hari” berikut lokasinya di
Indonesia,
d. informasi SAIDI dan SAIFI selama 5 tahun terakhir untuk Babel,
e. terobosan PT. PLN (Persero) untuk mempercepat elektrifikasi
pada Babel khususnya dan Indonesia umumnya,
f. regulasi yang perlu diubah untuk mendukung sistem kelistrikan
Indonesia.
2. PT. Pertamina (Persero) Region II
Wilayah marketing operasional PT. Pertamina (Persero) Region II
ada lima provinsi wilayah Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu,
Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung. PT.Pertamina (Persero)
Region II difokuskan pada pelayanan bahan bakar pada sentra
Pertambangan Timah, dengan kuota BBM tahun 2014 sebanyak
488.995 kiloliter. Babel memiliki TBBM Pkl. Balam di Pulau Bangka
dengan rata rata supply untuk RU III Plaju sebesar 21.000 kl/bulan,
Tj. Gerem sebesar 10.000 kl/bulan, Panjang sebesar 10.000
kl/bulan, dan Jobber Tj. Pandan di Pulau Belitung dengan rata-rata
supply RU III Plaju sebesar 13.000 kl/bulan. Fasilitas terminal BBM
Pk. Balam dengan volume MT: 412 kl (26 unit) dan JOBBER TJ.
Pandan dengan volume MT sebesar 77 KL (11 unit). Tabel 2 terlihat
fasilitas pemasaran BBM dan LPG yang ada di Provinsi Kepulauan
Babel.
Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:
1. Mayoritas distribusi BBM menuju Babel lewat sungai, sehingga
distribusi sering terkendala oleh pasang surut.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Babel sedang
membangun jembatan di atas sungai di mana sering dilewati oleh
kapal pengangkut BBM PT. Pertamina (Persero). Pembangunan
jembatan ini tentunya akan menghambat proses distribusi BBM.
3. Elpiji masih diimpor
Rekomendasi untuk PT. Pertamina (Persero) adalah sebagai
berikut:
1. Komisi VI DPR RI mendorong PT. Pertamina (Persero) untuk
senantiasa berkinerja sebagai salah satu BUMN yang
memberikan kontribusi deviden terbesar bagi negara.
2. Komisi VI DPR RI mendukung PT. Pertamina (Persero) untuk
lebih mendapat perlakuan khusus dari Pemerintah berupa
perlindungan dalam pendistribusian bahan bakar minyak
bersubsidi dibandingkan dengan perusahaan minyak swasta.
3. Komisi VI DPR RI mendorong adanya sinergi BUMN sebagai
solusi menciptakan efisiensi harga sehingga PT. Pertamina
(Persero) dapat memiliki daya saing di antara kompetitor dari
negara lain.
4. Komisi VI DPR RI menegaskan kembali payung hukum Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi PT. Pertamina
(Persero).
3. PT. Timah, Tbk (Persero)
Kebutuhan timah dunia sebanyak 349,2 ribu ton, dengan
penggunaan terbanyak untuk solder sebanyak 177,4 ribu ton (51%
dari total pengolahan timah). Sisanya komoditi timah dimanfaatkan
menjadi tinplate, chemical, brass & bronze, float glass, dan lainnya.
Indonesia merupakan produsen terbesar timah kedua setelah China,
namun Indonesia adalah eksportir timah terbesar dunia, karena
kebutuhan timah domestik Indonesia hanya sebesar 5% dari total
produksi, dan sebagian besar diekspor ke negara lain. Tujuan
destinasi ekspor timah yang dilakukan oleh Indoensia pada tahun
2014 terlihat pada Gambar 5. Tujuan destinasi ekspor terbesar oleh
Indonesia adalah Jepang (26,18 %).
Gambar 5. Tujuan Ekspor Timah Indonesia, Tahun 2014
Sumber: PT. Timah, Tbk (Persero), Desember 2014.
Gambar 6 menunjukkan fluktuasi harga timah dunia. Mulai
akhir tahun 2010 hingga awal tahun 2011, timah mengalami
kenaikan harga dunia yang signifikan hingga berada di atas USD30
ribu Mton, diakibatkan adanya kebijakan moratorium timah dari
Pemerintah Provinsi Babel. Kenaikan harga timah ini banyak
memberikan dampak terhadap kegiatan perekonomian di daerah ini.
Penentu harga timah dunia saat ini adalah London Metal Exchange
(LME). Apabila harga timah turun di bawah USD20 ribu/Mton, maka
Indonesia yang terikat kontrak dengan LME harus menjual timah
dengan harga murah, sehingga menimbulkan kerugian yang besar
bagi Indonesia.
Gambar 6. Harga Timah Dunia, Tahun 2009-2014
Sumber: PT. Timah, Tbk (Persero), Desember 2014.
Terbitnya regulasi Permendag Nomor 44 Tahun 2014 yang
berlaku efektif per 1 November 2014 bertujuan untuk mengangkat
harga logam timah dan mengurangi kegiatan penambangan ilegal
dengan penjualan timah melalui Bursa Komoditi Derivatif Indonesia
(BKDI). Sasaran adanya BKDI adalah untuk mengetahui asal usul
timah, mengetahui kualitas timah yang dijual, dan mengurangi
kegiatan penambangan illegal.
Memang selama 1 tahun berjalan, kredibilitas BKDI masih
diragukan oleh sebagian besar masyarakat, karena kinerja BKDI
belum terlihat. Walaupun demikian, kebijakan ini telah
menguntungkan produsen timah. Dengan adanya BKDI, harga timah
menjadi lebih stabil, dan apabila harga timah dunia turun di bawah
USD20 ribu/Mton, maka produsen timah berhak tidak menjual timah
hingga harga naik. Adapun harga rata-rata timah dunia saat ini
adalah sebesar USD 22-23 ribu/Mton.
Tabel 2. Regulasi Timah Indonesia
PERMENDAG
No. 4/2007
PERMENDAG
No.78/2012
Berlaku Efektif per
1 Januari 2013
PERMENDAG
No.32/2013
Berlaku Efektif per
30 Agustus 2013
PERMENDAG
No.44/2014
Berlaku Efektif per
1 November 2014
Komoditas
yang diatur
untuk
dieskpor
Timah batang
an yang dieks
por harus dive
rifikasi/ pene
lusuran teknis
oleh Surveyor
dan memba
yar royalti se
belum dieks
por.
Timah batangan
dan timah dalam
bentuk lainnya ser
ta solder yg dieks
por harus diverifi
kasi oleh Surveyor
dan membayar
royalti sebelum
diekspor.
timah batangan dan
timah dalam bentuk
lainnya serta solder
yg diekspor harus
diverifikasi oleh Sur
veyor dan membayar
royalti sebelum di
ekspor.
Produk yang diatur
ada 4:
1. Timah Batangan
2. Timah Bukan
Batangan
3. Timah Solder
4. Timah Paduan
Bukan Solder
Cara penjualan komoditas:
a) Timah
batangan
Diatur, kuali-
tas Min. Sn
99,85%
Min. Sn 99,9%, Pb
100ppm dan detail
impuritis lainnya
maks. 0,1%
Wajib diperdagang
kan melalui Bursa
Timah dgn kualias
Min. Sn 99,9%, Pb
300ppm dan Fe
50ppm per tgl. 01
Agustus 2013
Wajib diperdagang
kan melalui Bursa
Timah dengan kuali
tas Sn Min 99,9%;
dan Maks beberapa
unsur logam lain
nya| per tgl 1 No
vember 2014
b) Timah
dalam ben
tuk lainnya
Tidak diatur
Min. Sn 99,9%, Pb
100ppm dan detail
impuritis lainnya
maks. 0,1%
Wajib diperdagang
kan melalui Bursa
Timah dgn kualitas
Min. Sn 99.9 %, Pb
300ppm dan Fe 50
ppm per 1 Januari
2015
Tidak diperdagang
kan di bursa, namun
diatur dengan syarat
teknis yang lebih
ketat
Produk Non-Komoditas (hilir) yang diekspor:
a) Solder
Tidak diatur
Min Sn 63%, maks
Pb 35% dan impu
ritis lainnya mak.
2%
Hanya diatur maks.
0,005%
Diatur dengan sya -
rat teknis yang lebih
ketat
Sumber: PT. Timah, Tbk (Persero), Desember 2014.
Dirjen Minerba mengeluarkan kebijakan pengurangan 50 %
ekspor timah pada tahun 2015 dengan menetapkan kuota ekspor
sebesar 45.000 Mton yang bertujuan untuk menaikan harga timah
batangan, dan sisanya diolah menjadi hilirisasi timah, terutama tin
solder. Rencana hilirisasi ini diharapkan akan menambah value
added dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
Sebagai BUMN yang mengelola timah, PT. Timah, Tbk
(Persero) memiliki segmen bisnis eksplorasi, penambangan timah,
pengolahan logam timah dan pemasaran. Area produksi perusahaan
ini berada di Bangka, Belitung dan Kundur (Kep. Riau) seluas
512.480 ha yang terdiri dari 64 % onshore dan 36 % offshore.
Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:
a. Adanya BKDI memungkinkan produsen timah untuk menunda
penjualan timah saat harga timah dunia turun sebagai strategi
untuk mengurangi kerugian, namun akan mengganggu cash flow
perusahaan.
b. Penerimaan royalti yang dibayarkan kepada pemerintah menurun
akibat strategi produsen penundaan penjualan timah.
c. Keberatan banyak produsen timah selain PT. Timah, Tbk
(Persero) karena rigidnya Permendag Nomor 44 Tahun 2014,
seperti persyaratan mengenai perizinan dan lainnya.
d. Regulasi ini belum mensyaratkan adanya clean and clear untuk
masuk ke bursa, seperti mengenai asal usul timah.
e. Masih banyak mafia-mafia timah yang menampung timah illegal
akibat tidak tegasnya Pemerintah Daerah/Pusat terkait regulasi
yang diterapkan.
f. Belum semua timah yang diekspor melalui BKDI. Kondisi ini
ternyata selaras dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang tidak
menempatkan kata “wajib” pada perdagangan komoditi melalui
perdagangan derivatif.
g. BKDI dianggap tidak bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi
Kepulauan Babel karena BKDI dikelola oleh swasta dan
mengurangi penerimaan royalti. Adanya keberatan atas
persyaratan pelaku tambang timah untuk masuk BKDI untuk
menyetor Rp400 juta.
h. Tidak adanya kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dalam saham PT. Timah, Tbk (Persero)
menyebabkan Pemerintah Daerah tidak memiliki hak suara dalam
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengemukakan
pendapat mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi akibat
penambangan timah. Pemerintah Provinsi hanya memperoleh 3%
dari royalti penambangan timah dan nilainya dirasakan tidak
memberikan dampak bagi daerah. Sementara PT. Timah, Tbk
(Persero) menganggap bahwa saham seri A 65% yang dikuasai
oleh Pemerintah Pusat itu sudah merupakan bagian dari
Pemerintah Provinsi.
Rekomendasi untuk PT. Timah, Tbk (Persero) adalah sebagai
berikut:
1. Komisi VI DPR RI mendorong PT. Timah, Tbk (Persero)
mengembangkan bisnisnya menjadi perusahaan timah
kebanggaan Indonesia.
2. Komisi VI DPR RI mendorong Pemerintah melalui PT. Timah, Tbk
(Persero) menjadi penentu harga timah dunia (price maker),
dengan mempertimbangkan bahwa saat ini Indonesia merupakan
eksportir timah terbesar dunia.
3. Komisi VI DPR RI meminta PT. Timah, Tbk (Persero) untuk tidak
segan-segan mengambil langkah strategis untuk melakukan
perdagangan ekspor timah melalui London Metal Exchange (LME)
apabila perusahaan mengalami penurunan penjualan timah yang
signifikan akibat BKDI. Kondisi ini dimungkinkan dengan adanya
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan
Berjangka, dimana di dalamnya tidak ada pengaturan yang
mewajibkan seluruh perdagangan berjangka harus melalui bursa.
4. Komisi VI DPR RI menegaskan kembali payung hukum Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
5. Komisi VI DPR RI meminta PT. Timah, Tbk (Persero) untuk
melengkapi data antara lain:
a. Nilai reklamasi dan lokasi reklamasi yang telah dilakukan oleh
PT. Timah, Tbk (Persero) terhadap lahan penambangan timah
dan berapa yang terganggu karena reklamasi,
b. Tanggapan dari PT. Timah, Tbk (Persero) atas penilaian
Pemerintah Provinsi terhadap ketidakberpihakan PT. Timah,
Tbk (Persero) kepada daerah terkait BKDI dan kerusakan
lingkungan.
6. Komisi VI DPR RI mengundang Direktur Utama PT. Timah, Tbk
(Persero) untuk memaparkan mengenai kendala dan tantangan
yang dihadapi oleh produsen timah pasca adanya BKDI, yang
akan dibahas dalam rapat di Jakarta.
Dalam diskusi, terdapat rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi
Kepulauan Babel terkait bidang pertambangan timah adalah
sebagai berikut:
1. Komisi VI DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Kepulauan
Babel untuk memperoleh kepemilikan saham di PT. Timah, Tbk
(Persero) terkait dukungan terhadap perlindungan lingkungan dari
kegiatan pertambangan, dengan pembelian melalui bursa atau
mengirimkan surat perihal permintaan saham sebagian milik PT.
Timah, Tbk (Persero) kepada Pemerintah Pusat.
2. Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah Daerah untuk memberikan
masukan kepada Pemerintah Pusat dalam pembuatan regulasi
yang jelas terkait perizinan penambangan timah berikut aturan
denda/sanksi.
3. Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah Daerah untuk bersikap
transparansi atas realisasi jaminan reklamasi, berapa nilai
reklamasi, dan di mana tersimpan.
Dalam diskusi Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ini, terdapat
rekomendasi terhadap Pemerintah bahwa:
1. Komisi VI DPR RI mengundang Menteri BUMN untuk
mendiskusikan mengenai strategi peningkatan kinerja dan
pengembangan bisnis BUMN antara lain terkait permasalahan
pada PT. Timah, Tbk (Persero) seperti kebijakan moratorium
timah dan penambangan timah illegal yang terjadi selama ini.
2. Komisi VI DPR RI mendorong Pemerintah Pusat untuk
mengeluarkan regulasi yang jelas terkait perizinan penambangan
timah berikut aturan denda/sanksi.
4. PT. Inalum (Persero)
PT. Inalum (Persero) yang baru diresmikan menjadi BUMN
pada akhir tahun 2013 ini memiliki pabrik peleburan aluminium
berupa pabrik karbon untuk memproduksi Anoda Assembly, pabrik
reduksi, gas cleaning system untuk proses recovery gas Flourida,
pabrik casting untuk memproduksi aluminium ingot, dan didukung
oleh pelabuhan Kuala Tanjung dengan Jetty Protruding (trestle)
sepanjang 2,5 km. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang
dimiliki oleh PT. Inalum (Persero) meliputi a) Regulating Dam
berlokasi di Siruar, 14,5 km dari Danau Toba; b) Siguragura Dam
berlokasi di Simorea, 9 km dari Regulating dam; c) Tangga Dam
berlokasi 4 km dari Siguragura Dam; dan d) Bentangan Jaringan
Transmisi 120 km terbentang dari PLTA ke Pabrik Peleburan.
Beberapa hal penting dalam kegiatan operasional PT. Inalum
(Persero) sebagai berikut:
a. Kapasitas produksi sudah maksimum namun masih dapat
ditingkatkan secara bertahap. Saat ini menjadi sekitar 260.000 ton
lebih besar 18% dari desain kapasitasnya.
b. Besaran tingkat produksi ini juga dipengaruhi oleh tinggi air
permukaan Danau Toba yang akan mempengaruhi kemampuan
tenaga listrik yang dihasilkan oleh 2 PLTA PT. Inalum (Persero)
untuk produksi Aluminium pada pabrik peleburan (smelter).
c. Produk Aluminium Ingot yang dihasilkan PT. Inalum (Persero)
adalah grade 99,99% dan 99,97%, merupakan salah satu yang
terbaik.
d. Dari sisi harga, harga Aluminium dan harga bahan baku Alumina
ditetapkan berdasarkan mekanisme harga metal dunia London
Metal Exchange, sehingga perusahaan bertindak sebagai price
taker.
e. Sejak menjadi BUMN, maka produksi Aluminium PT. Inalum
(Persero sepenuhnya diutamakan untuk kepentingan domestik.
Kinerja operasional selama 5 tahun terakhir menunjukkan
peningkatan jumlah produksi dan penjualan, CAGR 2 %. Hal ini
mengingat kapasitas produksi yang sudah optimal digunakan,
prognosa tahun 2014 sebanyak 264.612 ton, dan mencetak
penjualan sebesar 269,9 ribu ton. Dari total penjualan, sebagian
besar dikonsumsi oleh domestik sebesar 206,6 ribu ton dan sisanya
diekspor sebesar 63,3 ribu ton. Dari sisi keuangan pertumbuhan
total aset mencapai CAGR 4 %, total asset prognosa tahun 2014
senilai USD1,2 miliar. Pertumbuhan nilai penjualan sebesar CAGR
1 %, total penjualan prognosa tahun 2014 mencapai USD590,2 juta.
Sedangkan pertumbuhan laba bersih adalah sebesar CAGR 12%,
laba bersih prognosa tahun 2014 senilai USD146,7juta.
Untuk mewujudkan VISI 2025, PT. Inalum (Persero)
menyusun Roadmap pengembangan yang dibagi dalam 2 periode 5
tahunan, yaitu Tahap 1 tahun 2015 – 2019 dengan target utama
peningkatan kapasitas produksi hingga mencapai 500 ribu ton per
tahun, dan Tahap 2 tahun 2020 – 2025 dengan target utama
peningkatan kapasitas produksi hingga 1 juta ton per tahun. Untuk
tahap pertama, periode tahun 2015 – 2019, perusahaan ini akan
melaksanakan kegiatan pengembangan sebagai berikut:
1 Pendirian Pabrik Calcium Petroleum Coke (Industri Hulu)
kapasitas secara bertahap sampai dengan 200 ribu ton pertahun;
2 Pembangunan PLTU kapasitas sampai dengan 1.000 MW;
3 Peningkatan kapasitas produksi smelter menjadi 500 ribu ton per
tahun, diversifikasi produk Aluminium Alloy (Industri Hilir), dan
optimalisasi smelter existing, dan ekspansi potline smelter;
4 Ekspansi terkait dengan pelabuhan (jetty) menjadi ± 450 meter
dan lahan (berupa reklamasi pantai) seluas ± 52,9 Ha.
5 Menjalin kemitraaan dengan partner strategis dalam pendirian
pabrik Smelter Grade Alumina (Industri Hulu) kapasitas 1,6 juta
ton per tahun, yang akan membeli bahan bakunya berupa Bauxite
dari penambangan yang tersedia.
Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:
1. Rencana pengalihan pasokan listrik PT. Inalum (Persero) sebesar
210 MW kepada PT. PLN akan menyebabkan ½ tungku proses
peleburan aluminium berhenti, sehingga volume produksi
aluminium yang dihasilkan oleh PT. Inalum (Persero) akan
menurun.
Berikut kalkulasi daya listrik PT. Inalum (Persero):
Dengan kapasitas terpasang PLTA yang dimiliki oleh PT. Inalum (Persero)
hanya sebesar 603 MW yang dihasilkan dengan pengoperasian seluruh
turbin yang ada (8 unit turbin) dikurangi dengan spinning power dan Rugi-
Rugi Transmisi sekitar 50 MW, maka total energi listrik maksimal yang
tersedia yang dapat digunakan adalah sebesar 553 MW. Adapun daya
listrik yang dibutuhkan untuk kebutuhan operasional PT. Inalum (Persero)
adalah sebesar 463 MW. Oleh karena itu kapasitas energi listrik
maksimal yang dapat dipasok ke PLN Sumbagut hanya sekitar 90 MW.
(553 MW – 463 MW).
2. Pengambilalihan pasokan listrik PT. Inalum (Persero) lebih dari
kapasitas maksimal sebesar 90 MW sangat menganggu dan
mempengaruhi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
baik produksi aluminium dan pasokan untuk industri hilir dalam
negeri, maupun dapat berakibat penundaan kegiatan
pengembangan usaha aluminium, baik ekspansi ke hulu maupun
hilir.
Potensi biaya dan kerugian yang ditimbulkan dari pengalihan
pasokan listrik tersebut adalah:
I. Kehilangan pasar dan diperlukan waktu untuk membentuk pasar
baru, mengingat produsen aluminium lainnya akan merebut
pelanggan PT. Inalum (Persero). Saat ini terdapat 68 customer
dari PT. Inalum (Persero) baik pabrik maupun pasar, yang
berlokasi di Medan, Surabaya, dan Jakarta. Adapun konsumsi
aluminium untuk pasar/pabrik di Medan sebesar 30 ribu ton/bulan,
di Surabaya sebanyak 6 ribu ton/bulan, dan Jakarta 9 ribu
ton/bulan.
II. Terdapat idle capacity pabrik maupun load karyawan
(produktivitas) menurun khususnya untuk Direktorat Operasi.
III. Perlu waktu dan untuk mengembalikan operasional pabrik menjadi
kondisi semula. Tungku peleburan yang berhenti akan
memerlukan cukup waktu untuk kembali aktif.
IV. Diperlukan biaya yang besar untuk mengembalikan kegiatan
normal produksi. Sebagai gambaran penghentian pasokan listrik
selama 3 jam saja dapat menyebabkan bekunya seluruh tungku.
Dan jika itu terjadi, diperlukan rekonstruksi untuk mengembalikan
kepada kondisi semula dengan biaya mencapai sekitar USD 210
ribu per tungku.
V. Adanya potensi pinalti atau denda terhadap pembatalan perjanjian
pasokan maupun penjualan.
VI. Tertundanya dampak multiplier industri Aluminium dan akan
kehilangan momentum peningkatan Industri Berbasis
Aluminium yang dikenal dunia sebagai industri masa depan yang
efisien dan ramah lingkungan.
VII. Opportunity Cost sebesar USD 41 ribu untuk setiap tungku yang
dimatikan yang disebabkan oleh: waktu rekonstruksi tungku
sekitar USD 26 ribu, dan proses recovery atas current efficiency
sekitar USD 15 ribu.
VIII. Kemungkinan terjadinya pengurangan tenaga kerja oleh mitra
kerja perusahaan
Rekomendasi untuk PT. Inalum (Persero) adalah sebagai berikut:
1. Komisi VI DPR RI meminta PT. Inalum (Persero) untuk membuat
kajian (feasibility study) yang lebih komprehensif dan terukur
sebagai dasar penolakan atas pengalihan pasokan listrik PT.
Inalum (Persero) sebanyak 210 MW kepada PT. PLN (Persero),
yang berisi kalkulasi dampak kerugian yang ditimbulkan secara
finansial.
2. Komisi VI DPR RI meminta PT. Inalum (Persero) melakukan
diskusi dengan PT. PLN (Persero) terkait dengan kapasitas energi
listrik maksimal yang dapat dipasok, jangka waktu dan teknis
pelaksanaan pasokan.
3. Komisi VI DPR RI menegaskan kembali payung hukum Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi PT. Inalum
(Persero).
Dalam diskusi Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ini, terdapat
rekomendasi terhadap Pemerintah bahwa:
Komisi VI DPR RI mengundang Menteri BUMN untuk mendiskusikan
mengenai strategi peningkatan kinerja dan pengembangan bisnis
BUMN antara lain terkait permasalahan pada PT. Inalum (Persero)
terkait pengalihan kapasitas listrik tersebut.
5. BUMN Transportasi
Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang
memiliki karakteristik spasial berupa kepulauan dengan dua pulau
terbesar, Bangka dan Belitung. Bentuk kepulauan ini cukup
memberikan permasalahan bagi distribusi pembangunan. Oleh
karena itu, pengadaan dan optimalisasi armada transportasi baik
udara, laut maupun darat tentunya akan memudahkan distribusi
barang dan jasa.
a. Transportasi Udara
1. PT. Angkasa Pura (Persero)
Babel memiliki prasarana transportasi udara sebanyak
2 (dua) bandara. Yaitu Bandara Depati Air yang terletak di
Pulau Bangka dan Bandara H.A.S. Hanandjoeddin yang
terletak di Pulau Belitung. PT. Angkasa Pura II (Persero) yang
melayani jasa ke bandarudaraan dan pelayanan jasa terkait
bandar udara di wilayah barat Indonesia, termasuk di daerah
Provinsi Kepulauan Babel. Bandara Depati Amir berkapasitas
500 ribu orang sudah mengalami overcapacity, dengan jumlah
penumpang lebih dari 1,37 juta orang tercatat pada tahun
2013 dari kapasitas 500 ribu orang. Untuk mengatasi lonjakan
jumlah penumpang tersebut, pemerintah sedang
mengembangkan Bandara Depati Amir berkapasitas 1,5 juta
penumpang dan seluas 11.500 m2 dengan nilai proyek
mencapai Rp454,1 miliar, dan ditargetkan selesai pada bulan
April 2015. Target ini telah meleset dari target operasional
yang direncanakan sebelumnya pada tahun 2014.
Pertumbuhan pergerakan jasa transportasi udara di
Babel masih sangat dipengaruhi oleh harga komoditi utama
daerah ini, yaitu timah. Pada tahun 2011, harga timah
mengalami peningkatan hingga puncaknya pada semester I
tahun 2011 dengan harga sekitar USD30.000-33.000/Mton
mendorong distribusi barang melalui udara. Kondisi
mendorong total pergerakan pesawat mencapai 14.480 dan
pergerakan kargo sebesar 10,43 juta pada tahun 2011, dan
akhirnya kembali menurun pada tahun 2012 selaras dengan
penurunan harga timah dunia. Sementara dilihat dari jumlah
penumpangnya, pergerakan penumpang dari tahun ke tahun
semakin meningkat. Pada akhir bulan November 2014,
pergerakan penumpang telah mencapai 1,58 juta orang,
meningkat dibandingkan tahun 2013 sebanyak 1,47 juta
orang.
Dalam konektivitas dengan pulau lain, Babel sangat
bergantung pada jasa transportasi udara. Maskapai udara
yang melayani penerbangan domestik menuju atau ke Babel
saat ini ada 4 yaitu Wings Air, Sriwijaya Air, Lion Air, dan
Garuda Indonesia, dari Batam, Tanjung Pandan, Palembang,
maupun Jakarta. Dari keempat lokasi ini, Jakarta merupakan
daerah tujuan/asal yang terbanyak dari/ke Babel dan Sriwijaya
merupakan maskapai terbanyak yang melayani penerbangan
menuju/dari Babel.
Kendala yang dihadapi oleh PT. Angkasa Pura (Persero)
dalam menyediakan prasarana transportasi udara sebagai
berikut:
1. Bandara Depati Amir di Bangka telah mengalami
overcapacity, sehingga bandara ini ditargetkan untuk
dikembangkan. Namun proyek Pengembangan Bandara
Depati Amir yang ditargetkan selesai pada bulan April 2014
mengalami kendala sebagai berikut:
a. Pengerukan tanah di runway 16.
b. Obstacle gunung nunggal.
c. Pembebasan lahan bandara. Dibutuhkan lahan-lahan
yang telah dibebaskan oleh Pemprov guna kepentingan
pengembangan bandara. Hingga saat ini belum ada
serah terima lahan terkait hal tersebut, seperti parkir
ultimate, area pengembangan kawasan (kargo, DPPU,
dll).
d. Dibutuhkan dukungan PLN (4 MVA) dan PDAM (400
m3/hari) untuk memenuhi kebutuhan listrik dan air
bandara.
2. Kurangnya kualitas prasarana bandara-bandara di Babel,
khususnya Belitung sebagai destinasi wisata baru. Bandara
Depati Amir di Kota Pangkalpinang sebagai gerbang masuk
Pulau Bangka masih bersifat regional dan Bandara H.A.S.
Hanandjoeddin di Belitung sedang dalam tahap rencana
pembangunan.
3. Investasi pengembangan infrastruktur bandara di Indonesia
kurang menarik bagi swasta apabila hanya mengandalkan
airport tax yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga
memerlukan dukungan / campurtangan dari pemerintah
daerah/swasta.
4. Selain penerimaan aero berupa airport tax, PT. Angkasa
Pura (Persero) memiliki penerimaan non-aero seperti toko
yang beroperasi di bandara. Namun penerimaan non-aero
pada bandara-bandara di Indonesia belum memberikan
kontribusi secara signifikan.
Rekomendasi untuk PT. Angkasa Pura II (Persero) adalah:
1. Komisi VI DPR RI meminta PT. Angkasa Pura (Persero)
untuk membuat perencanaan pembangunan bandara untuk
jangka panjang dengan mempertimbangkan proyeksi
kebutuhan di masa mendatang.
2. Komisi VI DPR RI mendorong PT. Angkasa Pura (Persero)
untuk menyelesaikan pengembangan Bandara Depati Amir
sesuai target.
3. Komisi VI DPR RI mendorong PT. Angkasa Pura (Persero)
untuk menyelesaikan perencanaan dan merealisasikan
pembangunan Bandara H.A.S. Hanandjoeddin yang
mengangkat Belitung sebagai daerah destinasi wisata baru.
4. Komisi VI DPR RI menegaskan kembali payung hukum
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi PT.
Angkasa Pura II (Persero)
Dari diskusi, terdapat rekomendasi terhadap Pemerintah
Daerah terkait transportasi udara bahwa : Komisi VI DPR RI
meminta kerjasama Pemerintah Daerah untuk mendukung
investasi pengembangan infrastruktur bandara di Babel.
2. PT. Garuda Indonesia Airlines, Tbk (Persero)
Pada tahun 2014, market share PT. Garuda Indonesia
Airlines, Tbk (Persero) di Bandara Depati Amir di Bangka
sebesar 14%, ditambah dengan maskapai Citilink, anak
perusahaan PT. Garuda Indonesia Airlines, Tbk (Persero)
sebesar 9%. Sedangkan market share PT. Garuda Indonesia
Airlines, Tbk (Persero) di Bandara di Belitung sebesar 11%,
ditambah dengan maskapai Citilink, anak perusahaan PT.
Garuda Indonesia Airlines, Tbk (Persero) sebesar 28%.
Strategi bisnis yang dilakukan oleh PT. Garuda
Indonesia Airlines, Tbk (Persero) adalah memfokuskan pada
customer, berupaya mengambil kesempatan dari kompetitor,
dan mencari konsumen potensial yang baru.
Kendala yang dihadapi oleh PT. Garuda Indonesia Airlines,
Tbk (Persero) sebagai BUMN penyedia sarana transportasi
udara adalah:
1. Sensitif harga dan perang tarif dengan Low Cost Carrier
(LCC).
2. Tidak ada penerbangan pagi (slot constrain) di Cengkareng
3. Persepsi penumpang tentang Garuda mahal.
4. Kunjungan wisata ke Babel berkurang pada musim
penghujan, karena tidak nyaman bagi wisatawan.
5. Depot Pertamina untuk pengisian bahan bakar avtur belum
tersedia di Bandara H.A.S. Hanandjoeddin di Kabupaten
Belitung
Rekomendasi untuk PT. Garuda Indonesia Airlines, Tbk
(Persero) adalah sebagai berikut:
1. Komisi VI DPR RI meminta PT. Garuda Indonesia Airlines,
Tbk (Persero) untuk mendukung program pariwisata di
mana Babel menjadi destinasi wisata ketiga di Indonesia,
baik melalui penerbangan domestik maupun penerbangan
internasional menuju Babel.
2. Komisi VI DPR RI meminta pertanggungjawaban PT.
Garuda Indonesia Airlines, Tbk (Persero) atas Penyertaan
Modal Negara (PMN) yang pernah diberikan oleh
Pemerintah untuk meningkatkan kinerja perusahaan,
namun ternyata tidak berhasil mendongkrak laba
perusahaan.
3. Komisi VI DPR RI meminta PT. Garuda Indonesia Airlines,
Tbk (Persero) untuk meningkatkan kinerja dan keuntungan
perusahaan sebagai BUMN Penerbangan kebanggaan
Indonesia.
4. Komisi VI DPR RI menegaskan kembali payung hukum
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi PT.
Garuda Indonesia Airlines, Tbk (Persero).
5. Komisi VI DPR RI meminta PT. Garuda Indonesia Airlines,
Tbk (Persero) untuk melengkapi data mengenai kesiapan
PT. Garuda Indonesia Airlines, Tbk (Persero) menghadapi
open Sky 2015 berikut sinergitasnya dengan PT. Angkasa
Pura (Persero) menyangkut infrastrukturnya.
b. Transportasi Laut
1. PT. ASDP (Persero)
Babel memiliki prasarana transportasi laut berupa
pelabuhan yang terletak di 9 (sembilan) lokasi. Yaitu
Pelabuhan Pangkalbalan, Pelabuhan Sungailiat, Pelabuhan
Belinyu, Pelabuhan Muntok, Pelabuhan Sungai Selan,
Pelabuhan Sadai, Pelabuhan Tanjung Pandan, Pelabuhan
Manggar, dan Pelabuhan Tanjung Batu.
Melalui laut, PT. ASDP (Persero) Cabang Bangka
berperan aktif dalam mengelola dan mengusahakan jasa
pelabuhan dan penyeberangan yang menghubungkan antar
pulau di wilayah Kepulauan Babel, yang melayani 2 (dua)
lintasan menuju atau ke Babel. Lintasan pertama adalah
lintasan komersial sepanjang 30 mil yaitu Tanjung Kalian
(Bangka) – Tanjung Api – Api (Palembang) yang dilayani oleh
Kuala Batee – II dengan kapasitas penumpang 400 orang dan
KMP Muria dengan 276 orang. Kedua, lintasan penugasan
sepanjang 82 mile dari Sadai (Bangka) ke Tanjung Rhu
(Belitung) dilayani oleh KMP Gorare dengan kapasitas
penumpang 82 orang. Untuk mendukung transportasi laut ini,
telah disediakan 3 (tiga) armada Kapal Motor Penumpang,
dan 1 (satu) pelabuhan ASDP yang dikelola yaitu Tanjung
Kalian di Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Saat ini tercatat
sudah 37,279 orang yang mengunakan fasilitas pelabuhan
Tanjung Kelian pada akhir bulan November 2014.
Strategi yang dilakukan oleh ASDP untuk meningkatkan
fasilitas transportasi laut ini adalah a) mempertahankan
kehandalan kapal dan pelabuhan untuk siap beroperasi; b)
ketepatan jadwal kapal; c) penambahan trip kapal tetap
dilakukan dengan mempertimbangkan ratio demand dan
supply; d) peningkatan kualitas SDM; dan e) optimalisasi
sumber daya teknogi dan informatika.
Kendala yang dihadapi oleh PT. ASDP (Persero) sebagai
BUMN penyedia sarana transportasi laut adalah:
1. Demand terhadap transportasi ferry di Babel terbatas
dengan load factor hanya sebesar 50%, maka hasil
penjualan tiket tidak menutupi biaya operasional PT. ASDP
(Persero), sehingga PT. ASDP (Persero) mengalami
kerugian sebesar Rp1 miliar dalam setahun.
2. Infrastruktur jalan raya (jalur darat) yang menghubungkan
Kota Palembang dengan Pelabuhan Tanjung Api-Api yang
jaraknya + 70 KM memerlukan waktu tempuh saat ini + 2,5
– 3 Jam. Hal ini disebabkan karena kondisi jalan yang
semakin parah atau rusak berat, dimana paling banyak
dikeluhkan oleh para pengguna jasa.
3. Alur masuk dermaga Pelabuhan Tanjung Api-Api pada saat
air tersurut, kapal-kapal mengalami kendala untuk
melakukan olah gerak sandar dikarenakan dangkal
(lumpur), kondisi ini dapat menyebabkan kapal mengalami
gangguan dan waktu tempuh bertambah.
4. Alur muara di Pelabuhan Manggar (Belitung Timur) yang
hanya + 2 s/d 2,15M, sementara draft kapal KMP.
Manumbing Raya + 2,15M, maka dengan
mempertimbangkan aspek keselamatan kapal KMP.
Manumbing Raya tidak dapat beroperasi dengan baik,
sehingga sejak bulan Agustus 2013 tidak beroperasi lagi.
5. Pasang surut air laut sering menjadi penghambat kinerja
PT. ASDP (Persero)
Rekomendasi untuk PT. ASDP (Persero) adalah sebagai
berikut:
1. Komisi VI DPR RI meminta PT. ASDP (Persero) untuk
melakukan peremajaan dalam rangka peningkatan kualitas
faslitas pelayanan.
2. Komisi VI DPR RI mendukung PT. ASDP (Persero) untuk
menambah 1 dermaga lain untuk memicu peningkatan
perdagangan Babel.
3. Komisi VI DPR RI meminta PT. ASDP (Persero) untuk
mengembangkan kapal ferry yang baru, bagus, dan besar
untuk melayani distribusi barang/penumpang secara cepat.
4. Komisi VI DPR RI menegaskan kembali payung hukum
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi PT.
ASDP (Persero).
5. Komisi VI DPR RI meminta PT. ASDP (Persero) untuk
melengkapi data mengenai:
a. Laporan keuangan PT. ASDP (Persero) selama 5 tahun
terakhir,
b. Informasi pembelian kapal baru (asal dan kondisi saat ini),
c. Subsidi yang diterima oleh PT. ASDP (Persero) selama 5
tahun terakhir.
2. PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Selain PT. ASDP (Persero), PT. Pelabuhan Indonesia II
(Persero) yang disingkat oleh PT. Pelindo II (Persero)
melayani Cabang Pelabuhan Pangkalbalan, yang terletak di
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Babel dari 12
cabang yang dikelolanya. Cabang Pelabuhan Pangkalbalam
berperan sebagai urat nadi perekonomian Pulau Bangka,
dimana merupakan pintu utama keluar masuknya 80%
barang/komoditas dari dan keluar Pulau Bangka. Wilayah
operasional Cabang Pelabuhan Pangkalbalam ini adalah
Kawasan Belinyu, Pangkal Balam, Kawasan Muntok, dan
Kawasan Sungai Selan.
Dilihat dari arus kapalnya, total kunjungan kapal dari
tahun ke tahun semakin meningkat. Pada akhir bulan Oktober
2014, kunjungan kapal sebanyak 3.118 unit, sementara pada
akhir tahun 2014, kunjungan kapal di mencapai 4,084 unit.
Dari antara total kunjungan kapal, pelayaran dalam negeri
yang terbanyak di Cabang Pelabuhan Pangkalbalam,
sebanyak 88% dari total kunjungan kapal atau sebesar 2.735
unit kapal pada akhir bulan Oktober 2014. Sisanya adalah
pelayaran rakyat (9% dari total kunjungan kapal) dan
pelayaran luar negeri (3% dari total kunjungan kapal).
Sedangkan dilihat dari arus barang berdasarkan
perdagangan, total arus barang pada akhir bulan Oktober
2014 telah mencapai 1.7 juta ton, dan 59% dari total arus
barang di Cabang Pelabuhan Pangkalbalam merupakan
bongkar barang seperti CPO, timah, aspal, dan besi.
Strategi yang dilakukan PT. Pelindo II (Persero) untuk
mengembangkan bisnis adalah kegiatan curah fokus di
Pelabuhan Kawasan Belinyu dan pola pelayanan 24 jam.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, PT. Pelindo II
(Persero) melakukan pengembangan pelabuhan sebagai
berikut:
1. Pembangunan 1 unit Dolphin (penahan kapal) di Pelabuhan
Kawasan Belinyu, diperkirakan selesai Maret 2015.
2. Pengambilalihan lahan PT. Timah, Tbk (Persero) di
Pelabuhan Kawasan Pangkalbalam, yang diperkirakan
selesai pada bulan Mei 2015.
3. Pembangunan lapangan petikemas di belakang dermaga
Deck On Pile yang telah selesai pada bulan Februari 2014.
4. Pembangunan Reception Facilities yang diperkirakan
selesai pada bulan Maret 2015.
5. Pengadaan 1 unit Reach Stacker yang telah selesai pada
bulan Mei 2015.
6. Pengadaan alat 1 unit Spreader yang telah selesai pada
bulan Juni 2015.
Kendala yang dihadapi oleh PT. Pelindo II (Persero)
adalah:
1. Untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan, PT. Pelindo II
(Persero) merencanakan kegiatan 24 7, yang artinya
pelabuhan dibuka 24 jam setiap hari. Namun tidak semua
pelabuhan memiliki prasarana pelabuhan yang mendukung
kegiatan itu seperti gudang yang terletak di sekitar
pelabuhan sering tutup.
2. Lebar alur hanya + 40 meter kedalaman -2,5 s.d. – 4.5
LWS.
3. Pelabuhan sungai sangat tergantung oleh pasang surut air
sungai, dan sering menjadi penghambat kinerja PT. Pelindo
II (Persero), karena memerlukan waktu untuk menunggu
terjadinya pasang. Kondisi ini bisa diantisipasi dengan
pengerukan laut yang menjadi tanggungjawab Pemerintah
Daerah.
Rekomendasi untuk PT. Pelindo II (Persero) adalah sebagai
berikut:
1. Komisi VI DPR RI mendukung PT. Pelindo II (Persero)
untuk menyediakan prasarana petikemas di pelabuhan
wilayah Babel, sehingga PT. Pelindo II (Persero) dapat
lebih berperan sebagai hub atau operator antara pulau-
pulau yang jumlahnya banyak di Babel
2. Komisi VI DPR RI meminta PT. Pelindo II (Persero) untuk
bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan
pengerukan sungai di sungai yang mengalami
pendangkalan.
3. Komisi VI DPR RI menegaskan kembali payung hukum
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi PT.
Pelindo II (Persero).
Dari diskusi, terdapat rekomendasi terhadap Pemerintah
Daerah terkait PT Pelindo II (Persero) adalah bahwa:
Komisi VI DPR RI meminta kerjasama Pemerintah
Daerah untuk melakukan pengerukan sungai secara periodik
pada pelabuhan wilayah operasional PT. Pelindo II (Persero)
untuk mendukung kinerja dan kelancaran distribusi barang
dan penumpang di wilayah Babel.
c. Transportasi Darat
Perum Damri
Prasarana transportasi darat yang tersedia di Babel adalah
terminal yang terletak di 10 lokasi, 19 perusahaan otobus, dan 22
trayek. Perum Damri Cabang Pangkalpinang telah melayani
masyarakat untuk angkutan penugasan pemerintah (perintis),
angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan pemadu
moda (bandara), dan angkutan borongan (pariwisata). Saat ini
Perum Damri memiliki 37 unit armada yang dioperasikan di Pulau
Bangka dan Pulau Belitung. Dari total armada tersebut, terdapat 2
trayek AKDP, 8 trayek perintis dan 4 trayek angkutan bandara.
Strategi yang dilakukan oleh Perum Damri dalam
pengembangan bisnisnya adalah menjajaki kerjasama dengan:
a. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang telah memiliki
armada untuk angkutan sekolah dan karyawan sebanyak 15
unit bus untuk menjadi operator.
b. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk mengelola
angkutan pelajar pelayanan trayek Pangkalpinang-Pelabuhan
Sadai
c. Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mengelola 4 bus milik
pemda untuk angkutan sekolah dan pariwisata.
d. Pemerintah Kotamadya Pangkalpinang untuk mengelola
angkutan mahasiswa trayek Pangkalpinang - Universitas
Bangka Belitung - Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
Kendala yang dihadapi oleh Perum Damri adalah sebagai
berikut:
1. Dalam pengoperasian, angkutan bus di Provinsi Kepulauan
Babel masih terdapat kendaraan dengan plat hitam sehingga
menimbulkan persaingan tidak sehat.
2. Dari total trayek yang dioperasikan oleh Perum Damri, load
factor transportasi masih rendah.
3. Angkutan barang saat ini belum diterlayani oleh Perum Damri.
Namun telah ada penjajakan untuk bekerjasama dengan TIKI.
Catatan untuk Perum Damri:
Perum Damri tidak melakukan pemaparan pada saat kunjungan
kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
karena alasan keterlambatan surat yang diterima oleh Perum
Damri sehingga Direksi Perum Damri berhalangan datang. Namun
bahan paparan berupa hardcopy sudah diterima oleh Sekretariat
Komisi VI DPR RI.
6. Asosiasi Ekspor Lada Indonesia (AELI)
Muntok White Pepper atau yang lebih dikenal dengan lada
putih terbesar dihasilkan oleh Provinsi Kepulauan Babel pada era
sebelum tahun 2002 Namun seiring berjalannya waktu, komoditi ini
mengalami penurunan baik dari aspek perluasan areal maupun
produktivitas. Upaya untuk mengatasi hal tersebut sudah dilakukan
namun belum memberikan hasil yang menggembirakan, disebabkan
karena adanya persaingan dengan komoditas lain seperti karet,
kelapa sawit, dan tambang inkonvensional (TI) milik rakyat.
Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan,
Pengembangan dan Pemasaran Lada dalam Asosiasi Ekspor Lada
Indonesia (AELI) adalah melakukan diversifikasi dengan berbagai
produk yang bercirikan makanan khas Bangka rasa lada antara lain:
permen lada, kopi lada, gelinak/dodol rasa lada, kerupuk/keretek
rasa lada, dan lain-lain.
Kendala yang dihadapi oleh pengembangan komoditi lada di
Babel adalah sebagai berikut:
1. Lahan perkebunan lada terancam, dengan adanya rencana
pengalihan fungsi lahan perkebunan lada milik swasta menjadi
komoditi lain seperti sawit dan karet.
2. Harga lada cenderung menurun dan dinilai tidak menguntungkan
bagi petani dibandingkan komoditi lainnya.
Dalam diskusi, terdapat rekomendasi terhadap Pemerintah
Daerah untuk mengembangkan komoditi lada bahwa:
1. Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
yang ada di Provinsi Kepulauan Babel untuk menolak perizinan
pengalihan lahan perkebunan lada menjadi perkebunan sawit
untuk menghindari hilangnya produksi lada dari wilayah ini.
2. Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah Daerah untuk
memanfaatkan bekas lahan penambangan timah.
7. Holding BUMN Perkebunan (PT. PN III (Persero))
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke
Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT.
Perkebunan Nusantara III, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)
atau disingkat PT. PN III (Persero) telah ditetapkan, sebagai induk
perusahaan (Champion Holding) dari Holding BUMN Perkebunan
dengan kepemilikan saham sebesar 90% yang berasal dari ketiga
belas perusahaan perkebunan milik pemerintah ke dalam modal
saham PT. PN III (Persero). Ketiga belas perusahaan yang semula
berstatus Persero berubah menjadi perseroan terbatas sebagai anak
perusahaan PT. PN III (Persero) dengan kepemilikan saham
pemerintah menjadi sebesar 10%.
Pada Tabel 3 diketahui bahwa total aset Holding BUMN
Perkebunan pada bulan November 2014 mencapai Rp77,38 triliun.
Walaupun lima perusahaan perkebunan mengalami kerugian, namun
konsolidasi perolehan laba Holding BUMN Perkebunan mencapai
Rp1,02 triliun. Strategi restrukturisasi perusahaan ini bertujuan lebih
meningkatkan efisiensi efektivitas usaha, skala ekonomis
perusahaan, kemampuan pendanaan (leverage) untuk
pengembangan usaha (ekspansi), daya saing dan posisi tawar
perusahaan, dan memperbaiki struktur permodalan serta terciptanya
sinergi di antara perusahaan asal, seperti penciptaan industri hilir
baru.
Tabel 3. Kinerja Holding BUMN Perkebunan Tahun 2014
PTPN Jenis Usaha Luas
Areal
Tahun 2014 (Rp miliar)
(Ha) Total
Aset
Pendapatan Laba
(Rugi
I Karet, Kelapa Sawit 30.282,00 1.689,8 1.215,0 4,8
II Karet, Kelapa Sawit, Tembakau, Tebu 67.483,65 2.852,4 2.214,4 -431,6
III Karet, Kelapa Sawit 151.892,79 22.629,3 6.705,6 773,4
IV Kelapa Sawit, The 143.771,00 10.092,4 6.465,4 743,6
V Karet, Kelapa Sawit 86.513,00 5.686,8 5.702,6 202,7
VI Karet, Kelapa Sawit, Teh, Kopi 95.402,25 2.822,7 2.752,2 87,5
VII Karet, Kelapa Sawit, Tebu, Teh 94.659,00 8.820,2 5.549,4 39,4
VIII Karet, Kelapa Sawit, Teh, Kina, Aneka 80.999,59 4.069,6 1.935,4 56,3
Tanaman
IX Karet, Teh, Tebu, Kopi 64.792,99 2.665,8 1.311,3 -170,7
X Tebu, Tembakau 80.090,50 3.947,8 2.363,1 -112,9
XI Tebu 86.062,70 3.039,8 1.451,1 -180,8
XII Karet, Teh, Kopi, Kakao, Kayu, Aneka
Tanaman
80.927,98 2.602,2 1.156,0 49,1
XIII Karet, Kelapa Sawit 159.501,16 5.563,7 3.234,0 77,2
XIV Karet, Kelapa Sawit, Tebu, Kakao,
Kelapa
37.581,00 894,4 669,5 -155,9
Total 1.259.960 77.377,1 42.725,1 1.018,3
Sumber: PT. PN III, Desember 2014.
Strategi yang dilakukan oleh PT. PN III (Persero) adalah
merumuskan dan merencanakan sistem manajemen melalui
pemasaran terintegrasi, e-auction, sentralisasi pengadaan barang-
barang strategis, menciptakan sumber daya manusia yang tangguh,
menciptakan teknologi informasi terkoneksi, standarisasi
operasional, kebijakan pengembangan, perbaikan on-farm dan
penguatan industri hilir, dan penguatan leveraging.
Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:
1. Walaupun secara konsolidasi, Holding BUMN Perkebunan
memperoleh laba bersih mencapai Rp 1,02 triliun pada November
2014, namun ada lima anak perusahaan perkebunan yang
mengalami kerugian yakni PT. PN II (-Rp431 miliar), PT. PN XI (-
Rp180,8 miliar), PT. PN IX (-Rp.170,7 miliar), PT.PN XIV (-
Rp155,9 miliar), dan PT. PN X (-Rp112,9 miliar).
2. Holdingisasi BUMN Perkebunan sangat berpotensi terhadap
penjualan saham PT. PN III (Persero) melalui Initial Public
Offering (IPO). Permasalahan akan terjadi apabila terjadi IPO atas
on-farm dari PT. PN III (Persero).
Rekomendasi untuk PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)
adalah sebagai berikut:
1. Komisi VI DPR RI mengundang Direktur Utama PT. PN III
(Persero) untuk memaparkan rencana kerja sebagai induk
perusahaan Holding BUMN Perkebunan secara mendetail, yang
akan dibahas dalam rapat di Jakarta.
2. Komisi VI DPR RI mendorong PT. PN III (Persero) untuk
mewaspadai potensi penjualan saham kepada publik melalui Initial
Public Offering (IPO) khususnya onfarm.
3. Komisi VI DPR RI meminta PT. PN III (Persero) untuk
mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh kelima anak
perusahaan perkebunan yang mengalami kerugian, yakni PT. PN
II, PT. PN X, PT. PN XI, PT. PN XIV, dan menyusun strategi untuk
mencari solusi, sehingga tidak mengurangi keuntungan
konsolidasi BUMN Perkebunan.
4. Komisi VI DPR RI meminta PT. PN IX, PT. PN X, dan PT. PN XI
melalui PT. PN III (Persero) untuk mengembangkan inovasi
mengenai distribusi dan pemasaran gula hingga sampai ke
masyarakat.
5. Komisi VI DPR RI meminta PT. PN III (Persero) untuk melakukan
program penyehatan likuiditas terhadap anak perusahaan yang
merugi.
6. Komisi VI DPR RI meminta PT. PN III (Persero) untuk melakukan
evaluasi dan monitoring pasca penyehatan terhadap anak
perusahaan yang merugi.
7. Komisi VI DPR RI menegaskan kembali payung hukum Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi PT. PN III (Persero).
Dalam diskusi Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI, terdapat
rekomendasi terhadap Pemerintah Pusat terkait Holdingisasi
BUMN Perkebunan bahwa:
1. Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah Pusat untuk me-review
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke
Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PN III
untuk mencegah rencana penjualan saham PT. PN III (Persero)
melalui Initial Public Offering (IPO) khususnya untuk on-farm.
2. Komisi VI DPR RI mengundang Menteri BUMN untuk
mendiskusikan mengenai strategi peningkatan kinerja dan
pengembangan bisnis BUMN antara lain terkait permasalahan
pada PT. Perkebunan Nusantara III sebagai Holding BUMN
Perkebunan.
8. Bank Indonesia, BUMN Perbankan dan BPD Sumsel
a. Bank Indonesia Perwakilan Sumsel Babel
Kinerja ekonomi Babel masih melambat yang diakibatkan kinerja
sektor utama yang tumbuh terbatas akibat harga komoditas yang
belum membaik :
• Pertumbuhan ekonomi Babel melambat. Pertumbuhan
ekonomi pada triwulan III 2014 sebesar 4,58% (yoy) lebih
rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 4,70% (yoy).
Pertumbuhan ekonomi Babel s.d TW. III 2014 lebih rendah
dibandingkan tahun 2013 sebesar 5,3%. Perlambatan
disebabkan melambatnya sektor pertanian dan PHR.
• Dari sektor penawaran, pertumbuhan ekonomi yang melambat
diakibatkan masih terbatasnya pertumbuhan sektor utama.
Sektor pertanian tumbuh melambat namun masih memberikan
kontribusi terbesar pada pertumbuhan pada triwulan III 2014
sebesar 6,3%(yoy). Sektor ekonomi utama lainnya yaitu
industri pengolahan dan pertambangan meski meningkat
namun pertumbuhannya masih terbatas.
• Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi melambat
diakibatkan konsumsi rumah tangga dan pemerintah
melambat.
Pertumbuhan Ekonomi Babel
Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penawaran
Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan
Pertumbuhan Ekonomi Babel
• Ekonomi Babel ditopang oleh hasil ekstraksi hasil bumi
yaitu komoditas timah dan pertanian yang kemudian diolah
dan diperdagangkan.
• Tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Babel ditopang oleh
kinerja sektor pertanian dan PHR.
• Pada Juni 2013, terdapat peraturan Menteri Perdagangan
No.32/M-DAG/PER/6/2013 tanggal 28 Juni 2013 Tentang
Ketentuan Ekspor Timah (berlaku sejak tanggal 30 Agustus
2013) yang mengharuskan kegiatan eksportasi timah
dilakukan melalui Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia
(BKDI). Walaupun sempat memberikan dampak penurunan
ekspor timah karena syarat ekspor adalah perusahaan
pemilik Ijin Usaha Penambangan (IUP) yang bisa
menjelaskan sumber asal komoditas (berstatus clean and
clear). Namun berkat kebijakan ini, Indonesia mulai bisa
menjadi price maker untuk komoditas timah.
• Besarnya peranan komoditas timah bagi perekonomian
Babel dapat dilihat pada pangsa komoditas timah yang
hampir mencapai 80,52% dari total ekspor non migas di
tahun 2014. Sementara total ekspor memberi andil sebesar
51,29% dari PDRB.
Struktur PDRB dan Andil Pertumbuhan 2014
23.5 1.7
12.3
(0.0)
20.0 0.8
0.6
0.0
7.6 0.5
20.0 1.1
4.0 0.3
4.0 0.3
8.0 0.7
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Struktur PDRB Andil Pertumbuhan
Jasa - jasa
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Angkutan & KomunikasiPerdagangan, Hotel & RestoranBangunan
Listrik,Gas & Air Bersih
Industri Pengolahan
Pertambangan & PenggalianPertanian
Perkembangan Inflasi Babel lebih tinggi dari Nasional namun
masih terkendali
• Inflasi Babel memiliki kecenderungan untuk lebih tinggi
dibandingkan inflasi Nasional. Pada tahun 2013, inflasi
Babel mencapai 8,71% (yoy) lebih tinggi dibanding inflasi
Nasional yang sebesar 8,38% (yoy). Inflasi Babel sempat
mengalami peningkatan yang cukup signifikan diawal
tahun 2014 dikarenakan dampak banjir yang terjadi baik di
Babel maupun di daerah sentra produksi sehingga
mengurangi pasokan. Inflasi Provinsi Kep. Bangka
Belitung pada triwulan III 2014 sedikit meningkat dari
6,12% (yoy) menjadi 6,23% (yoy). Kenaikan harga ini
dipengaruhi oleh naiknya inflasi volatile foods dan inti
namun sedikit tertahan dengan membaiknya kelompok
inflasi administered prices.
• Inflasi Oktober 2014 (5,37%), Inflasi November 2014
(7,11%) sementara inflasi Nasional pada Oktober 2014
(4,83%) dan November (6,23%).
• Karena Babel merupakan provinsi kepulauan, pasokan
bahan pangan Babel sangat dipengaruhi oleh kondisi
provinsi sekitar seperti Sumsel dan kondisi cuaca.
• Pada tahun 2014, terjadi penambahan kota yang dihitung
inflasinya, yaitu Tanjungpandan.
Perkembangan Inflasi Babel
Sistem Pembayaran Tunai
Masyarakat Babel lebih sering menggunakan transaksi tunai
dalam aktivitasnya.
- Pada Triwulan III-2014, pengaruh aktivitas pertambangan
timah yang mulai meningkat dan persiapan menjelang
keberangkatan ibadah haji menyebabkan transaksi tunai
kembali meningkat
- Pada triwulan III-2014, terjadi net outflow sebesar Rp763,38
miliar. Sementara itu Jumlah uang lusuh yang ditarik BI
mencapai Rp39,57 miliar.
- Berdasarkan jumlah lembar, uang lusuh yang paling banyak
masih dalam pecahan Rp 20.000 yakni sebesar 29% dari total
lembaran uang lusuh yang ditarik
Perkembangan Penarikan Uang Lusuh
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
20.00%
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
I II III IV I II III
2013 2014
PTTB (Rp juta) Rasio PTTB thd Inflow
Perkembangan Inflow Outflow Babel
Sistem Pembayaran Nontunai eiring dengan kinerja
perekonomian yang melambat, pertumbuhan transaksi sistem
pembayaran non tunai khususnya kliring di Provinsi Kepulauan
bangka Belitung juga mengalami penurunan.
- Nilai transaksi kliring pada triwulan III-2014 mencapai Rp1,24
triliun atau turun 11,81% (yoy). Perkembangan jumlah warkat
juga mengalami penurunan 5,99% (yoy) setelah pada triwulan
sebelumnya juga turun1,46% (yoy)
- Selaras dengan pergerakan kliring, pertumbuhan transaksi
nontunai melalui Real Time Gross Setelment (RTGS)masih
mengalami kontraksi. Secara tahunan, nominal RTGS dari
Bangka Belitung masih mengalami penurunan sebesar
18,72% (yoy), walaupun tidak sedalam kontraksi pada
triwulan sebelumnya sebesar 26,41% (yoy).
Perkembangan Penarikan Uang Lusuh
Transaksi RTGS
Tantangan dan Peluang Perekonomian
Tantangan
a. Perekonomian
1. Kurangnya ketersediaan Energi yaitu defisit daya
listrik
2. Struktur ekonomi dimana komoditas ekspor masih
didominasi timah
3. Pengembangan pariwisata yangsedang dilakukan
dapat terganggu oleh aktivitas pertambangan
b. Inflasi
Laju inflasi di Provinsi Kep. Bangka Belitung lebih tinggi
dari inflasi nasional maupun inflasi provinsi lainnya di
sumatera disebabkan antara lain :
o Wilayah berupa kepulauan sehingga kegiatan
distribusi barang bergantung pada kondisi cuaca.
o Keterbatasan pelabuhan dan biaya pelabuhan yang
tinggi.
o Berdasarkan hasil kajian Pemetaan Struktur Pasar
dan Jalur Distribusi Komoditas Strategis
Penyumbang Inflasi Kota Pangkalpinang, juga
diakibatkan :
– Struktur pasar pada komoditas pangan yang
cenderung monopoli
– Sulitnya pedagang baru masuk ke Bangka
Belitung karena kalah modal dan jaringan.
– Banyaknya perayaan keagamaan yang dirayakan
masyarakat lokal mencapai 12 kali dalam setahun.
– Perilaku masyarakat yang enggan melakukan
tawar menawar.
o Mayoritas penduduk Pangkalpinang bergantung pada
timah, sehingga daya beli masyarakat meningkat
ketika harga timah tinggi.
Peluang
1. Kepulauan Bangka Belitung letaknya strategis yaitu
diantara pulau-pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan
dan Jawa sehingga berpotensi menjadi hub jalur distribusi
nasional dan terdapat beberapa lokasi yang dapat
dibangun pelabuhan laut dalam.
2. Dapat dilakukan diversifikasi sektor ekonomi dan
komoditas unggulan yaitu melalui pariwisata, pertanian
dan perkebunan dalam rangka memperkuat struktur
ekonomi.
langkah-langkah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (KPwBI) dalam memastikan
kebijakan moneter yang telah ditetapkan Kantor Pusat BI bisa
efektif dilaksanakan pleh perbankan di daerah pasca beralihnya
fungsi pengawasan perbankan dari BI ke OJK
• Melakukan koordinasi dengan perbankan di daerah melalui
Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD).
• Melakukan kerjasama penyelenggaraan kas titipan dengan
Bank Mandiri Pangkalpinang sejak tahun 2002 dalam rangka
memenuhi kebutuhan uang kartal di wilayah Kepulauan
Bangka Belitung hingga bulan November 2014.
• Melakukan kerjasama dengan BNI Pangkalpinang sebagai
penyelenggara kliring lokal wilayah Pangkalpinang hingga
bulan November 2014.
• Kebijakan moneter terkait pengendalian inflasi di daerah
antara lain dilakukan melalui TPID (Tim Pengendalian Inflasi
Daerah)
• Dilakukan diseminasi dan sosialisasi kebijakan Bank
Indonesia kepada stakeholders di daerah wilayah kerja
bentuk koordinasi yang dilakukan oleh KPwDN Bangka Belitung
dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan uang
beredar pada perbankan dan masyarakat daerah
a. Secara internal membuat Rencana Distribusi Uang (RDU)
mengenai kebutuhan uang berdasarkan antara lain masukan
dari perbankan dan stakeholders lainnya dalam rangka
memenuhi kebutuhan uang baik dari sisi jumlah maupun
pecahannya.
b. Melakukan survei, analisis dan kajian terkait perkembangan
perekonomian daerah dengan melibatkan rumah tangga,
dunia usaha, dan pemerintah daerah sebagai masukan dan
evaluasi bagi Kantor Pusat Bank Indonesia dalam rangka
merumuskan kebijakan moneter.
c. Melalui TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) dengan
keanggotaan terdiri dari Pimpinan Daerah, Pimpinan SKPD,
Pimpinan Badan/Instansi terkait dilakukan upaya
pengendalian inflasi dari sisi supply. TPID yang sudah
terbentuk yaitu TPID Provinsi Bangka Belitung, TPID Kota
Pangkalpinang, TPID Kabupaten Belitung dan TPID
Kabupaten Bangka Tengah
kontribusi sektor perbankan dalam pemenuhan kebutuhan modal
sektor koperasi dan UKM dan data tentang nilai kredit dan
pemanfaatan kredit perbankan
a. Pada triwulan III-2014, kredit yang disalurkan untuk UMKM
sebesar Rp3.314 Miliar yaitu 25,91% dari total kredit
b. Kredit UMKM tumbuh sebesar 16,01% (yoy) lebih rendah dari
pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 19,35% (yoy).
c. Melambatnya pertumbuhan kredit UMKM dipengaruhi oleh
melambatnya penyaluran kredit ke sektor pertanian dan PHR
sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi kedua
sektor tersebut.
d. Pada triwulan III-2014, kredit UMKM ke sektor pertanian
mencapai Rp287 miliar atau tumbuh 25,66% (yoy) setelah
pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 38,62% (yoy).
e. Sementara itu, kredit ke sektor PHR pada triwulan III-2014
tumbuh sebesar 16,02% (yoy) lebih rendah dari pertumbuhan
triwulan sebelumnya sebesar 17,19% (yoy)
Perkembangan Kredit UMKM
I II III IV I II III IV I II III
Nominal (Rp Juta) 2.037.401 2.477.064 2.012.503 2.605.786 2.421.635 2.751.050 2.856.836 2.992.186 2.994.347 3.283.480 3.314.345
Pertumbuhan (YoY) 32,68 65,45 7,99 16,75 18,86 11,06 41,95 14,83 23,65 19,35 16,01 Suku Bunga (RRT) 15,3 14,77 15,45 13,94 14,75 14,59 14,75 14,89 15,05 15,03 15,19
Rasio NPL (%) 1,50 1,27 2,16 1,42 2,15 1,81 2,04 1,80 2,10 4,41 4,26
Rasio Thd Total Kredit (%) 27,19 28,56 23,09 30,28 27,88 28,41 25,91 24,97 26,21 27,10 25,91
KREDIT UMKM
2012 2013 2014
Bank Indonesia juga senantiasa meningkatkan Akses Keuangan
bagi masyarakat khususnya UMKM, yang dilakukan
bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah, Lembaga
Keuangan, dan UMKM
a. Program pemberdayaan UMKM Bank Indonesia di provinsi
Bangka Belitung dilaksanakan melalui pola pengembangan
klaster. Adapun klaster pertama yang dibangun di provinsi
Bangka Belitung adalah klaster rumput laut. Sejak tahun 2011,
KPw BI Wilayah VII membantu pengembangan klaster rumput
laut di Kabupaten Belitung. Untuk sektor hulu, bantuan
difokuskan pada 14 kelompok yang tersebar di desa Tanjung
Kelumpang, Lassar, dan Sungai Samak. Untuk sektor hilir,
bantuan difokuskan pada 15 UMKM di kota Tanjung Pandan.
Bantuan yang telah diberikan:
Perahu untuk keperluan budidaya rumput laut
Pendampingan langsung dari ahli rumput laut (PT Jasuda)
yang meliputi pelatihan teknik budidaya, pelatihan pasca
panen, pengembangan kelembagaan kelompok, dan
fasilitasi pemasaran
Bantuan bibit rumput laut
Pendampingan dari PT Primakelola untuk meningkatkan
keterampilan wirausaha, kualitas pemasaran dari produk
kuliner rumput laut, serta manajemen keuangan para
wirausaha
b. Pada tahun 2014, KPw BI Wilayah VII kembali membentuk
klaster Aneka Cabai di Kabupaten Belitung. Dimasuk kannya
Kota Tanjung Pandan sebagai kota baru penghitung inflasi
serta volatilitas harga cabai yang sangat tinggi di Kota
Tanjung Pandan, melatarbelakangi dibentuknya klaster aneka
cabai di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Belitung. Luas
klaster cabai ini pada awal terbentuknya di Februari 2014
hanya 3,9 hektar saat ini luasan tanam sudah bertambah
menjadi 7,2 hektar. Adapun bantuan dan fasilitasi yang telah
diberikan pada klaster tersebut yakni:
• Pelatihan teknik produksi budaya cabai dan tanaman
hortikultura
• Pelatihan penggunaan kalender tanam komoditas
hortikultura
• Pelatihan pembuatan pupuk organik dan biopestisida
• Bantuan teknologi berupa 4 unit cultivator dan 1 unit
instalasi Pupuk Organik Cair
• Fasilitasi Studi Banding ke Lembang
• Fasilitasi Pameran hasil tani ke Malang
• Pengenalan terhadap produk-produk perbankan
perkembangan penyaluran kredit secara keseluruhan di Provinsi
Bangka Belitung.
a. Penyaluran kredit di Bangka Belitung hingga triwulan III-2014
tercatat sebesar Rp12.790 miliar atau tumbuh 16,0% (yoy)
dibanding triwulan III 2013.
b. Berdasarkan jenis penggunaannya, pada Triwulan III-2014,
54% kredit disalurkan untuk modal kerja, 13% untuk investasi
dan 33% untuk konsumsi.
c. Dari sisi sektoral, penyaluran kredit didominasi oleh sektor
pertambangan yang mencapai 42,6% dan sektor PHR yang
mencapai 28,1%. Namun demikian penyaluran kredit ke dua
sektor tersebut masih mengalami perlambatan.
d. Berdasarkan hasil liaison tahun 2013, pembiayaan investasi
Babel oleh perbankan mencapai 25% sementara sisanya
dipenuhi melalui non perbankan (perusahaan induk, laba
ditahan, saham, dsb).
Jumlah dan Pertumbuhan Kredit Menurut Penggunaan
Pangsa Penyaluran Kredit/Pembiayaan Menurut Penggunaan
Bangka Belitung
Tindakan/pencegahan yang dilakukan KPwDN sehubungan
dengan maraknya peredaran uang palsu saat ini yang
kualitasnya mendekati 90%
• Penanggulangan Preventif :
1. Memasyarakatkan ciri-ciri keaslian uang dengan
melakukan sosialisasi keaslian uang rupiah (3 D yaitu
Dilihat, Diraba dan Diterawang)
2. Melaksanakan program kas keliling di pusat-pusat
keramaian (seperti pameran, pasar, dan perguruan tinggi)
dan daerah terpencil yang bertujuan untuk mendorong
kebijakan clean money policy dalam upaya pencapaian
misi BI di bidang sistem pembayaran tunai yakni
memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam
jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai,
tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar.
3. Mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)
sebagai langkah menggalakkan penggunaan alat
pembayaran non tunai (less cash society) dalam rangka
mengurangi penggunaan uang tunai sehingga mengurangi
biaya mencetak, mendistribusikan dan mengelola uang
tunai serta pencegahan Uang Palsu dan anti money
laundering.
• Penanggulangan Represif :
1. Melakukan koordinasi antara BI, Kepolisian dan Kejak
saan sebagai bentuk koordinasi penanganan Tindak
Pidana Perbankan
2. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian dalam
rangka melakukan Pencegahan dan pemusnahan uang
palsu
Terkait dengan permasalahan KUR
- Mohon dijelaskan jumlah KUR yang disalurkan ke Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, jumlah debitur dan status debitur.
- Agar diberikan data besaran pengembalian kredit dan tung-
gakan kredit berdasarkan wilayah, kabupaten/kota di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
Berdasarkan data Realisasi penyaluran KUR di bulan Oktober
2014 dapat diinformasikan bahwa jumlah KUR yang disalurkan di
Kep. Babel sebesar Rp. 614,64 miliar dengan outstanding
sebesar Rp. 203,20 miliar dan jumlah debitur 37.975 debitur.
Plafon (Rp Juta) 87.719 168.291 291.808 634.199 614.639
Outstanding (Rp Juta) 32.026 71.727 128.289 272.531 203.203
Debitur 8.820 12.167 18.054 26.094 37.975
g. Plafon (yoy) 72,54% 91,85% 73,40% 117,33% 32,46%
g. Outstanding (yoy) 46,39% 123,97% 78,86% 112,43% 4,11%
g. Debitur (yoy) 37,71% 37,94% 48,39% 44,53% 58,82%
KUR 2010 2011 2012 2013 Okt 2014
Data yang tersedia bersumber dari Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, data tersebut tidak tersedia berdasarkan
sektoral maupun berdasarkan kabupaten/kota provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Plafon Realisasi Debitur
92%
124%
38%
73,40%78,86%
48,39%
117,33% 112,43%
44,53%
32,46%
4,11%
58,82%
yoy
Sumber : Data Menko Perekonomian
2011 2012 2013 '2014 (Okt)
Tugas, Maksud, dan Tujuan TPID Kep. Bangka Belitung
Maksud : mensinergikan kebijakan dalam mengendalikan inflasi
Kepulauan Bangka Belitung.
Tujuan : mewujudkan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung
yang sejahtera dengan tingkat inflasi yang rendah
dan terkendali.
Tugas :
1. Melakukan pemantauan inflasi, pemetaan permasalahan
strategis pada barang dan jasa strategis, pengelolaan
ekspektasi masyarakat, serta proyeksi pergerakan inflasi ke
depan.
2. Kegiatan pengendalian inflasi komoditas strategis disesuaikan
dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing
anggota.
3. Memberikan informasi dan rekomendasi kepada Gubernur,
Walikota/Bupati se-Kep. Bangka Belitung.
Kegiatan TPID Babel
TPID yang sudah terbentuk antara lain : TPID Provinsi Bangka
Belitung, TPID Kota Pangkal Pinang, TPID Kabupaten Belitung
dan TPID Bangka Tengah
No Kegiatan Tempat Keterangan
Stabilisasi Harga Pangan / Pengendalian tekanan inflasi pangan
1 Monitoring Harga dan
Persediaan Komodi
tas Pangan
Disperindag Kota,
Disperindag Prov,
Dintan Kota, BKP,
Dintan Prov, BI
Monitoring harga dilakukan setiap
hari oleh anggota TPID pada
beberapa komoditas pangan yang
menyumbang inflasi di beberapa
pasar.
2 Pasar Murah, Operasi
Pasar, Penyaluran
Raskin
Bulog, Disperindag
Kota, Disperindag
Prov, BI
Pasar murah dilakukan pada saat
Hari Besar Keagamaan Nasional.
Operasi pasar dilakukan pada saat
harga beras melebihi harga atas
yang ditetapkan. Sementara Raskin
disalurkan rutin sebulan sekali dan
di tahun 2013 telah disalurkan
9.094 ton di Babel.
3 Pemantauan Peru-
bahan Tarif Angkutan
Umum
Dishub Kota Meminimalkan dampak lanjutan
kenaikan BBM bersubsidi ke tarif
transportasi dengan mengupayakan
kenaikan tarif transportasi tidak
terlalu jauh dari Keputusan
Pemerintah.
Riset dan PIHPS
4 Penelitian Struktur
Pasar
BI dan Universitas
Bangka Belitung
Penelitian struktur pasar dan jalur
distribusi komoditas penyumbang
inflasi di Kota Pangkalpinang
5 Laporan Tahunan Semua Anggota
TPID
Laporan yang berisikan kegiatan
TPID sepanjang tahun.
Kegiatan Koordinasi TPID
6 High level meeting Pangkalpinang Koordinasi pasokan lintas di-
nas/instansi yang diikuti seku
rangnya 2 orang eselon II
7 Rakorwil TPID Sum-
bagsel
Palembang Pertemuan menyepakati perlunya
pengembangan PIHPS dan
Perdagangan Antar Daerah .
8 Rakorwil Sumatera Medan Bertujuan untuk menciptakan
stabilisasi harga di daerah Sumatera
yang didukung oleh distribusi
barang dan jasa.
9 Rakornas Jakarta Tujuan optimalisasi peran TPID
dalam ketahanan pangan dan
pengendalian inflasi.
b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Ruang Lingkup Operasional Perbankan
UNIT KERJA NOVEMBER 2014
Kantor Cabang 3
KCP 6
Kantor Kas 3
BRI Unit 32
Teras 16
Teras Keliling 4
Jumlah 64
E-CHANNEL ATM 84
EDC 414
Jumlah 498
Dana Pihak Ketiga Bangka Belitung 2010 – November 2014
Dana Pihak Ketiga Rp Miliar
Instanding simpanan di Provinsi Bangka Belitung sejak tahun
2010 sampai dengan November 2014 tumbuh sebesar 147
%,.
Komposisi
Komposisi terbesar DPK di Provinsi Bangka Belitung berupa
dana murah (Giro dan Tabungan) sebesar Rp 1,8 T atau 68%
dari total DPK
SEGMEN
SIMPANAN 2010
TREN
2010-
2011
2011
TREN
2011-
2012
2012
TREN
2012-
2013
2013
TREN
2013-
NOV
2014
NOP
2014
GIRO
155 96%
149 106%
158 74%
117 121%
142
DEPOSITO
480 103%
494 121%
596 117%
696 125%
873
TABUNGAN
1,348 110%
1,483 112%
1,668 106%
1,775 99%
1,753
TOTAL
1,983 107%
2,126 114%
2,422 107%
2,588 107%
2,768
Pinjaman Bangka Belitung 2010 – November 2014
Outstanding Rp Miliar
1. Penyaluran kredit di Provinsi Bangka Belitung sejak tahun
2010 sampai dengan November 2014 mengalami
pertumbuhan (semua segmen pinjaman) sebesar 216 %.
2. BRI tetap fokus pada penyaluran segmen kredit UMKM, hal ini
tercermin pada komposisi pinjaman UMKM (Ritel, Mikro dan
Program) sebesar 100% dibandingan dengan penyaluran
kredit.
3. Pertumbuhan pinjaman dari Desember 2013 - November 2014
sebesar 115% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan UMKM
Perbankan di Bangka Belitung sebesar 103%.
SEGMEN
PINJAMAN 2010
TREN
2010-
2011
2011
TREN
2011-
2012
2012
TREN
2012-
2013
2013
TREN
2013-
NOV
2014
NOP
2014
MIKRO
149 123%
183 127%
233 151%
351 123%
431
RITEL
306 121%
369 106%
392 127%
496 112%
554
PROGRAM
7 186%
13 192%
25 204%
51 118%
60
MENENGAH 134% 117% 84% 95%
56 75 88 74 70
TOTAL
518 124%
640 115%
738 132%
972 115%
1,115
DEBITUR
12,263 103%
12,627 112%
14,131 142%
20,020 123%
24,552
Per Sektor Ekonomi
Penyaluran pinjaman persektor ekonomi terbesar didominasi
oleh
1. Perdagangan sebesar Rp 749 Milyar atau 67,2%
2. Pertanian sebesar Rp 117 Milyar atau 10.5%
3. Jasa Dunia Usaha sebesar Rp 72 Milyar atau 6.5%
4. Pertambangan dan lain-lain Rp 34 Milyar atau 3.1%
Jumlah Debitur
1. Pertumbuhan Jumlah debitur Provinsi Bangka Belitung
sejakTahun 2010 sampai dengan Nov 2014 sebesar 200%.
2. NPL Pinjaman Provinsi Bangka Belitung Per Nov 2014, NPL
berada di poin 1,71%
KUR Bangka Belitung 2010 – Oktober 2014
Realisasi Kumulatif ,Outstanding dan NPL KUR (Rp Juta)
Jumlah Debitur
Penyaluran KUR di Provinsi Bangka Belitung baik dari sisi
realisasi kumulatif, Outstanding dan sebitur mengalami
peningkatan setiap tahunnya.
PKBL Bangka Belitung 2010 – November 2014
OS Pinjaman Kemitraan Rp Juta
Penyaluran Program BL BRI Peduli dari tahun 2010 hingga
November 2014 sebesar Rp 1,25 M
Realisasi Program BLBRI Peduli
Sarana Umum Bencana Alam Pendidikan Kesehatan Sarana Ibadah Pelestarian Alam Total
Bangka
Belitung2010 35,000,000 45,000,000 80,000,000
2011 150,000,000 209,900,000 136,000,000 495,900,000 2012 401,000,000 39,030,000 25,090,000 20,000,000 485,120,000 2013 176,000,000 176,000,000
2014 20,000,000 20,000,000
762,000,000 - 84,030,000 234,990,000 40,000,000 136,000,000 1,257,020,000 JUMLAH
Penanganan BRI bagi kredit Program Kemitraan yang
bermasalah
1. Melakukan Restrukturisasi Kredit baik dengan perubahan
jangka waktu kredit (Rescheduling) atau penurunan tingkat
suku bunga sesuai dengan cash flow debitur
2. Melakukan penagihan dan pembinaan kepada debitur yang
bermasalah secara lebih intens
c. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Bank BTN khususnya Kantor Cabang Pangkalpinang telah
berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan modal sektor
koperasi dan UKM sejak tahun 2008 lalu dengan total kredit yang
disalurkan sebesar Rp 17.164.000.000.
Ruang Lingkup Operasional Bank BTN KC Pangkalpinang
NO WIL. KERJA BABEL OUTLET
JUMLAH NASABAH
(Orang) KETERANGAN
PENABUNG DEBITUR
1 KOTA PANGKALPINANG 1 42,972 2,435 KC. PANGKALPINANG
1 1,012 - KANKAS SEMABUNG
3 - - ATM
2 KAB. BANGKA 1 1,371 - KANKAS SUNGAILIAT
2 - - ATM
3 KAB. BANGKA TENGAH 0 - - -
4 KAB. BANGKA SELATAN 0 - - -
5 KAB. BANGKA BARAT 0 - - -
6 KAB. BELITUNG 0 - - -
7 KAB. BELITUNG TIMUR 0 - - -
Perkembangan Kinerja KC. Pangkalpinang 3 Tahun Terakhir
NO KETERANGAN DES'12 DES'13 NOP'14
1 ASSET (Jutaan) 175,264 228,150 228,972
2 LABA (Jutaan) 7,764 5,545 (3,738)
3 REAL KREDIT (Jutaan) 84,082 110,530 56,447
4 POSISI KREDIT (Jutaan) 167,994 220,357 228,198
5 POSISI DANA (Jutaan) 99,773 77,956 76,072
6 NPL (%) 3.18 % 5.11 % 9.66 %
a. Penyaluran kredit KUR ke Propinsi Bangka Belitung dari Th
2008 s.d. November 2014 sebesar Rp. 15.345 Juta kepada
80 debitur, dengan baki debet sebesar Rp. 7.731 Juta.
b. Realisasi penyaluran KUR Bangka Belitung menurut penge
lompokan besaran Kredit (Plafond) Posisi November 2014
PLAFON KREDIT (Rp.
Juta)
BAKI DEBET
(Rp. Juta)
TOTAL DEBITUR
(Orang)
Kontribusi thp Wil.
SumateraShare Nasional
BANGKA BELITUNG 15.345 7.731 80
PROVINSI
2,60%
BTN
0,40%
Baki Debet KUR
(Rp Juta)
KUR Mikro maks 20 Juta 10Rp 0,13% 1
KUR Ritel > 20 Juta s.d 500 Juta 7.721Rp
99,87% 52
KUR Linkage pola Executing -Rp 0,00% -
JUMLAH Rp 7.731 100,00% 53
Jenis KUR Prosentase (%) Debitur
c. Realisasi penyaluran KUR menurut karakteristik nasabah KUR
Nasabah KUR Bangka Belitung seluruhnya merupakan
nasabah Perorangan
d. Kinerja Realisasi dan NPL Provinsi Bangka Belitung ( KC.
Pangkal Pinang)
(Rp Juta)
RKAP 2014 s.d. 31 Okt'14 30 Nov 2014s.d. 30 Nov'14 % Pencap. % Kontribusi
1 Wilayah 3 Pangkal Pinang 851 1.319 - 1.319 154,99% 0,14%
KINERJA REALISASI sd 30 November 2014
No Wilayah Nama CabangRealisasi KUR
(Rp Juta)
Saldo Pokok
NPL
Total
Outstanding % NPL % Kontribusi
1 Wilayah 3 Pangkal Pinang 1.492 7.773 19,19% 0,113%
KINERJA NPL KUR POSISI 30 November 2014
No Wilayah Nama Cabang
NPL KUR Posisi 30 November 2014
Penyaluran KUR per Sektor Ekonomi Provinsi Bangka
Belitung Posisi November 2014
Pengembalian Kredit dan Tunggakan Bunga KUR Provinsi
Bangka Belitung Posisi November 2014
1 Pertanian, Perburuan dan Kehutanan 2.015 9 29,5%
2 Perikanan - - 0%
3 Pertambangan dan Penggalian - - 0%
4 Industri Pengolahan 64 3 0%
5 Listrik, Gas, dan Air - - 0%
6 Konstruksi 2.862 15 0%
7 Perdagangan Besar dan Eceran 2.616 23 33,7%
8 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum - - 0%
9 Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi - - 0%
10 Perantara Keuangan - - 0%
11 Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan - - 0%
12 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib - - 0%
13 Jasa Pendidikan - - 0%
14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - - 0%
15Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan
Lainnya174 3 0%
16 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga - - 0%
17 Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya - - 0%
18 Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya - - 0%
7.731 53 19,1%Total
TOTAL
DEBITUR% NPL
BAKI DEBET
(Rp. Juta)NO SEKTOR EKONOMI
Rp. Juta Debitur Rp. Juta Debitur
Pangkal Pinang Aktif 2.340 53 169 53
Pasif 566 6 58 6
Lunas 4.707 21 - -
TOTAL 7.614 80 226 59
Kantor
Cabang
Pengembalian Kredit Tunggakan Bunga Status
Debitur
Penyaluran KUR BTN (Seluruh Kantor Cabang) Posisi
November 2014
Penyaluran KUR BTN per Sektor Ekonomi Posisi November
2014
PLAFON KREDIT BAKI DEBET Rata-rata Kredit
(Rp juta) (Rp juta) (Rp juta/debitur)
BTN 4.589.882 1.607.567 25.255 182 12,85%
BANK
REALISASI PENYALURAN KUR
NPL (%)TOTAL
DEBITUR
PLAFON KREDIT
(Rp. Juta)
BAKI DEBET
(Rp. Juta)
TOTAL
DEBITUR1 Pertanian, Perburuan dan Kehutanan 168.844 83.822 1.036
2 Perikanan 13.703 8.525 102
3 Pertambangan dan Penggalian 6.825 3.209 25
4 Industri Pengolahan 178.389 74.309 1.038
5 Listrik, Gas, dan Air 4.528 1.876 28
6 Konstruksi 1.263.248 283.552 5.448
7 Perdagangan Besar dan Eceran 1.259.382 636.788 9.945
8 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 209 62 5
9 Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi 83.027 42.289 390
10 Perantara Keuangan 80 22 1
11 Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan 512.061 193.640 2.490
12 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib - - -
13 Jasa Pendidikan 15.399 7.178 54
14 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 19.765 9.246 92
15Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan
Lainnya481.704 233.713 1.590
16 Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga 4.441 3.449 15
17 Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya - - -
18 Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya 578.279 25.888 2.996
4.589.882 1.607.567 25.255 Total
NO SEKTOR EKONOMI
BTN
Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan
a. Bentuk-bentuk program dan mekanisme kemitraan yang telah
dikembangkan, antara lain
• Penyaluran dilakukan melalui jaringan Kantor Cabang
Bank BTN
• Melalui sinergi dengan BUMN lain
• Melibatkan Lembaga Pengabdian Masyarakat Perguruan
Tinggi
• Melalui kerjasama dengan pihak sekolah dan Perguruan
Tinggi
• Penyaluran program melalui kelompok-kelompok usaha
• Penyaluran kepada usaha mikro berbasis komunitas
b. Perkembangan nilai yang disalurkan untuk Program
Kemitraan
i. Sumber Dana dan Penyaluran Program Kemitraan Th 2009
s.d 2013
ii. Realisasi Program Kemitraan per Sektor Ekonomi
(Rp Juta)
No Uraian s/d Th 2009 Th 2010 Th 2011 Th 2012 Th 2013 Th 2014 Total
A Sumber Dana 20.382 27.028 42.477 64.420 38.813 29.960 223.080
B Penggunaan Dana
- Pinjaman 17.853 21.164 29.071 48.694 12.435 - 129.217
- Hibah 1.176 1.242 1.194 2.968 1.637 - 8.217
Sub Total 19.029 22.406 30.265 51.662 14.072 - 137.434
Pencapaian
Realisasi93% 83% 71% 80% 36% 0% 62%
C Jumlah Mitra
Binaan 808 847 1.169 2.871 207 - 5.902
NoSektor
Ekonomi
Penyaluran
(Rp Juta)%
Penyaluran
(Rp Juta)%
Penyaluran
(Rp Juta)%
Penyaluran
(Rp Juta)%
Penyaluran
(Rp Juta)%
1 Industri 609 3,24% 522 2,46% 2.661 15,69% 2.951 5,71% 1.042 7,40%
2 Perdagangan 4.410 24,74% 3.594 17% 7.240 51,62% 15.056 29,18% 9.490 67,44%
3 Pertanian 1.351 7,57% 80 0,37% 1.018 1,32% 5.548 10,75% 45 0,32%
4 Peternakan 75 0,42% 320 1,51% 425 5,41% 1.227 2,37% 237 1,68%
5 Perkebunan 10.000 56,11% 15.050 71,11% 15.000 0,60% 110 0,21% 50 0,36%
6 Perikanan 105 0,58% 83 0,38% 125 1,46% 276 0,53% 10 0,07%
7 Jasa 1.158 6,49% 648 3,05% 2.179 11,62% 1.827 3,54% 185 1,31%
8 Lainnya 1.321 0,81% 2.109 4,09% 1.617 12,24% 24.667 47,67% 3.013 21,41%
19.029 100% 22.406 100% 30.265 100% 51.662 100% 14.072 100%
Th 2013 Th 2011 Th 2012
Total
Th 2009 Th 2010
iii. Penyaluran Program Kemitraan di Kepulauan Bangka
Belitung
Penyaluran Program Kemitraan Persektor
c. Program Bina Lingkungan
i. Sumber Dana Tahun 2009 – 2014
Wilayah s.d Th
2009
Th 2010 Th 2011 Th 2012 Th
2013
Th
2014
Total
Plafon 100 150 180 540 453 - 1.423
Realisasi 74 0 173 466 183 0 895
% 5,20% 0,00% 12,14% 32,75% 12,83% 0,00% 62,92%
Penyaluran
(Rp Juta)%
Penyaluran
(Rp Juta)%
Penyaluran
(Rp Juta)%
Penyaluran
(Rp Juta)%
Penyaluran
(Rp Juta)%
Penyaluran (Rp
Juta)%
1 Industri 34 46% - 0% 0 0% - 0% 0 0% 34 4%
2 Perdagangan - 0% - 0,00% 144 83% 301 65% 158 86% 603 67%
3 Pertanian - 0% - 0,00% 0 0% - 0% 0 0% 0 0%
4 Peternakan - 0% - 0,00% 0 0% - 0% 25 14% 25 3%
5 Perkebunan - 0% - 0,00% 0 0% - 0% 0 0% 0 0%
6 Perikanan 40 54% - 0,00% 0 0% 80 17% 0 0% 120 13%
7 Jasa - 0% - 0,00% 0 0% - 0% 0 0% 0 0%
8 Lainnya - 0% - 0,00% 29 17% 85 18% 0 0% 114 13%
74 100% 0 0,00% 173 100% 466 100% 183 100% 895 100%
Th 2011 Th 2012 Th 2013 Total
Total
NoSektor
Ekonomi
Th 2009 Th 2010
(Rp Juta)
No SUMBER DANA Th 2009 Th 2010 Th 2011 Th 2012 Th 2013 Th 2014 Total
A BUMN PEMBINA 7.682 6.428 18.319 22.373 7.848 2.169 64.819
B BUMN PEDULI 3.292 2.755 5.966 7.820 - - 19.833
TOTAL 10.974 9.183 24.285 30.193 7.848 2.169 84.652
ii. Penyaluran Program Bina Lingkungan Tahun 2009 - 2014
iii. Penyaluran per bidang kegiatan
b.
c.
(Rp Juta)
PENYALURAN DANATh 2009 Th 2010 Th 2011 Th 2012 Th 2013 Th 2014 Total
BUMN PEMBINA 7.637 6.212 12.166 17.335 5.542 - 48.892
BUMN PEDULI - 1.400 250 6.820 - - 8.470
TOTAL PENYALURAN 7.637 7.612 12.416 24.155 5.542 - 57.362
(Rp Juta)
No Uraian Th 2009 Th 2010 Th 2011 Th 2012 Th 2013 Th 2014 Total
BUMN PEMBINA
1 Bencana Alam 1.429 635 180 796 180 - 3.220
2 Pendidikan / Pelatihan 1.474 2.070 3.882 6.090 1.491 - 15.007
3 Peningkatan Kesehatan 506 891 1.187 2.034 980 - 5.598
4 Sarana / Prasarana 1.409 1.419 3.008 5.094 2.409 - 13.339
5 Sarana Ibadah 2.161 1.022 1.322 2.225 150 - 6.880
6 Pelestarian Alam 658 176 2.587 1.095 332 - 4.848
7 Pengentasan Kemiskinan - - - - -
TOTAL BUMN PEMBINA 7.637 6.213 12.166 17.334 5.542 - 48.892
BUMN Peduli - 1.400 250 6.820 - - 8.470
TOTAL PENYALURAN 7.637 7.613 12.416 24.154 5.542 - 57.362
iv. Penyaluran Program Bina Lingkungan di Kep. Bangka
Belitung
v. Penyaluran per provinsi
(Rp Juta)
No Uraian Th 2009Th 2010 Th 2011 Th 2012 Th 2013 Total
BUMN PEMBINA
1 Bencana Alam - - - - - - 2 Pendidikan / Pelatihan - - - - - - 3 Peningkatan Kesehatan - - - - - - 4 Sarana / Prasarana - - 50 - - 50 5 Sarana Ibadah - - - 25 - 25 6 Pelestarian Alam - - - - 3 3 7 Pengentasan Kemiskinan - - - - - -
TOTAL BUMN PEMBINA - - 50 25 3 78
BUMN Peduli - - -
TOTAL PENYALURAN - - 50 25 3 78
d. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kontribusi Bank BNI dalam pemenuhan kebutuhan modal
sektor Koperasi dan UKM sbb : BNI telah menyalurkan kredit
kepada UMKM sebesar Rp. 35,7 T (posisi September 2014)
dengan penyaluran kredit secara langsung kepada 124.318
debitur dan secara linkage kepada 1.771 Koperasi, dengan baki
debet sebesar Rp. 2,79 Trilyun
DebiturBaki Debet
(Rp.M)Kol Debitur
Baki Debet
(Rp.M)Kol Debitur
Baki Debet
(Rp.M)Kol
1 Koperasi 1.711 2.756,01 96,73% 1.263 2.530,25 92,43% 1.771 2.795,83 93,88%
2 UMKM 117.940 31.969,99 96,13% 131.429 35.874,52 95,10% 124.318 32.884,37 94,47%
Total 119.651 34.726,00 94,65% 132.692 38.404,77 94,68% 126.089 35.680,20 94,43%
2012 2013
No Penerima
Sep-14
(Rp Juta)
No URAIANTh
2011
Th
2012
Th
2013
Total
1 Bantuan pengadaan tempat sampah (sarpra) 39 - - 39
2 Perum Puri Bhayangkara Pangkal Pinang
untuk sarana prasarana
11 - - 11
3 Untuk pembangunan Masjid Al-Karomah,
Kel. Kramat, Kec Rangkui pinang
- 25 - 25
4 Pembelian 50 bibit tanaman - - 3 3
TOTAL 50 25 3 78
Upaya yang telah/akan dilakukan BNI dalam mengembangkan
penyaluran kredit kepada Koperasi dan UKM :
• Menambah jaringan kantor ke daerah yang potensial untuk
pengembangan bisnis dan menambah tenaga Sales untuk
kegiatan pemasaran.
• Sosialisasi produk-produk perbankan diberbagai kesempatan
dan kegiatan antara lain melalui kegiatan pasar rakyat, serbu
pasar, dll
• Memberikan pelatihan kepada Para Pelaku UMKM dan
Koperasi bekerjasama dengan instansi terkait untuk
meningkatkan kemampuannya dalam manajemen dan
pencatatan keuangan.
• Memfasilitasi pemasaran produk UMKM dan Koperasi dengan
mengikutsertakan dalam kegiatan pameran.
• Membuat program-program linkage dengan BPR / Koperasi /
Lembaga keuangan lainnya dalam penyaluran kredit kepada
pengusaha mikro
• Bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan inti untuk
menyalurkan kredit kepada plasma / UKM binaannya
Bank BNI pertama kali beroperasi di wilayah Kepulauan Bangka
Belitung yaitu sejak 20 Oktober 1965. Jumlah Outlet ada 7 (1
KCU, 3 KLN dan 3 KK)
Kota/Kab Total
Outlet KC KLN KK ATM
Kota Pangkal
Pinang 2 1 0 1 24
Kab.Belitung 1 0 1 0 4
Kab.Bangka
Tengah 1 0 1 0 3
Kab.Bangka 1 0 1 0 3
Kab.Bangka Barat 1 0 0 1 1
Kab.Bangka
Selatan 1 0 0 1 1
Total 7 1 3 3 36
Kelompok Komoditas Jenis Komoditas Share Industri Pengolahan Non
Migas
Makanan, minuman dan Tembakau
Logam dasar, Besi dan Baja
52,1%
Perdagangan Besar dan
Eceran
39,5%
Perkebunan Karet, Sawit dan Lada 2,4% Pertambangan Non Migas Timah 1,7% Jasa 4,3%
Jumlah Debitur Q3-2011 Q3-2012 Q3-2013 Q3-2014
Kredit Produktif 225 267 275 251
Kredit Konsumtif 292 379 460 458
Total Debitur 517 646 735 709
NPL 0,00% 0,00% 0,53% 1,04%
Pertumbuhan kredit YoY selama 4 periode tumbuh 19 % dengan
jumlah debitur 2014 sebanyak 709 debitur, tingkat NPL kredit
Q3 2014 sebesar 1,04 %, naik 0,5 % dampak dari menurunnya
produksi timah di Babel dan turunnya harga karet.
JENIS KREDIT DI BANGKA BELITUNG
Market share kredit BNI di Babel sebesar 8 %
Kredit Konsumtif 14 %, dan kredit Produktf 86 %
Untuk share kredit UMKM sebesar 62 % dari total kredit di Babel
Penyaluran KUR sejak Th 2007 sd SEP 2014 sebesar Rp. 32,49
Miliar kepada 266 Debitur, saat ini outstanding sebesar 2,26
milyar. Tingkat pengembalian sebesar 97 %. Penyaluran KUR
pada sektor ekonomi perdagangan 63 %, pertanian 23 %, dan
sisanya sektor pengolahan .
Terdapat tunggakan pada debitur dengan bidang usaha
pertanian karet, akibat menurunnya harga karet
Data Debitur KUR Posisi NoV 2014
Rp. Juta
KAB / KOTA DEBITUR MAKSIMUM BAKI DEBET Tunggakan
Kota Pangkal Pinang 30 3.765 1.007 29
Kab. Bangka 45 3.185 843 211
Kab. Bangka Barat 2 150 60 -
Kab. Bangka Tengah 9 1.174 338 15
Kab. Belitung 1 50 14 -
TOTAL 87 8.324 2.262 255
Program Bina Lingkungan selama 10 tahun terakhir sebagai
berikut :
Bentuk Program Bina Lingkungan Rp. Juta
Bantuan Korban Bencana Alam 15.890
Program BUMN Peduli 129.536
Bantuan Pendidikan atau Pelatihan 141.911
Bantuan Peningkatan Kesehatan 63.677
Bantuan Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum 49.755
Bantuan Sarana Ibadah 47.597
Bantuan Pelestarian Alam 74.947
Bantuan Pengentasan Kemiskinan 6.795
Total 530.108
Pola Kemitraan yang Dikembangkan BNI
kemitraan terpadu yang tercermin di bni merupakan hasil
dari beberapa tahapan (fase), yang dimulai dari fase pembinaan
untuk nasabah yang unbankable, dilanjutkan dengan fase
kemitraan dalam bentuk kredit kemitraan dan kredit bwu dan
terakhir dilanjutkan dengan fase berkembang, untuk debitur yang
mampu berdikari.
e. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Mandiri terus memperluas jaringan guna mendorong
Pertumbuhan Ekonomi Prov. Bangka-Belitung
Kab. Bangka:
Cabang : 2 Cabang
ATM : 11 ATM
Karyawan : 20 orang
Kab. Bangka Selatan
Cabang : 1 Cabang
ATM : 2 ATM
Karyawan : 10 orang
Kota Pangkal Pinang:
Cabang : 2 Cabang
Kab. Belitung
Cabang : 1 Cabang
ATM : 27 ATM
Karyawan : 92 orang
ATM : 14 ATM
Karyawan : 24 orang
Kab Bangka Barat:
Cabang : 3 Cabang
ATM : 7 ATM
Karyawan : 23 orang
Kab. Belitung Timur
Cabang : 1 Cabang
ATM : 4 ATM
Karyawan : 10 orang
Kab. Bangka Tengah:
Cabang : 1 Cabang
ATM : 2 ATM
Karyawan : 10 Orang
Pertumbuhan DPK dan Kredit di Provinsi Bangka-Belitung
tetap terjaga, tercermin dengan loan to deposit ratio yang terjaga
dikisaran 71,1%.
nominal (%)
Dana Pihak Ketiga 2.294,2 2.782,7 488 6,88%
Kredit 842,4 1.977,4 1.135 34,21%
Kredit UMKM 235,45 433,34 198 23,41%
% NPL 0,82% 0,75% - -
% Loan to Deposit Ratio 36,7% 71,1% - -
CAGR 2011 - Nov 20142011 Nop-14
Pertumbuhan bisnis di Provinsi Bangka-Belitung selama 3
Tahun Terakhir, didukung dengan peningkatan pertumbuhan
kredit yang cukup signifikan mencapai 34,21%.dengan NPL
2,87%
Penyaluran Kredit di Provinsi Bangka-Belitung (Rp Miliar)
Penyaluran Kredit K-UKM di Provinsi Bangka-Belitung Per Nov
2014 (Rp Miliar)
Dari total pemberian kredit di Bangka-Belitung, sebesar
22% kredit disalurkan kepada Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah (K-UKM) dengan total penyaluran sebesar 433,34
miliar
Perkembangan Kredit Berdasarkan Jenis (Rp Miliar)
Kredit Investasi Kredit Modal Kerja Kredit Konsumsi
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Prov. Bangka-
Belitung Mencapai 136,07miliar, dengan pertumbuhan rata-rata
21,04%*) Kredit KUR Terbesar pada Sektor Perdagangan. Kredit
KUR Terbesar pada Sektor Perdagangan sebesar Rp101,59
miliar. NPL Kredit Usaha Rakyat (KUR) Prov. Bangka-Belitung
berada dikisaran 1,78%.
KOTA/KABUPATEN Jumlah Debitur Oktober 2014
*) NPL
Non-Performing Loan (NPL)
Kota Pangkalpinang 2,322 78.22 2.44%
Kabupaten Belitung 141 28.55 -
Kabupaten Bangka Barat 203 21.18 0.80%
Kabupaten Bangka Selatan 101 2.85 -
Kabupaten Bangka 78 2.73 -
45,7
595,6
201,1
37,0
431,9
286,7
57,1
1.139,0
420,3
55,8
1.481,3
440,4
Kabupaten Belitung Timur 150 2.54 0.9%
Kabupaten Bangka Tengah - - -
Total Kredit 2,875 136.07 1.78%
KUR Nasional & KUR Bangka-
Belitung
Bangka-
Belitung Nasional Ratio
Limit KUR 1)
(Rp Miliar) 136.07 16,998 0,42%
KREDIT SEKTOR EKONOMI 2012 Okt 2014 Growth (%) NPL %
Pertanian 8.32 13.86 19.24% 0.55%
Perdagangan 57.48 101.59 21.70% 2.35%
Perindustrian 2.90 2.89 - 0.12% -
Jasa Dunia Usaha 2.17 6.17 43.38% -
Jasa Sosial Masyarakat 2.30 4.41 25.17% 0.19%
Pengangkutan 0.50 1.06 29.58% 0.75%
Pertambangan 1.29 4.20 50.24% -
Listrik, Gas dan Air - - - -
Konstruksi 3.25 1.89 -17.05% -
lain-lain - - - -
Total Kredit 78.21 136.07 21.04% 1.78%
Penyaluran Bina Lingkungan mencapai Rp. 727 juta dan
Pengembangan Program Kemitraan mencapai Rp. 451,5 juta
Bina Lingkungan
No BINA LINGKUNGAN
PROPINSI
Posisi hingga Nov-14
(Rp Juta)
1 Bangka-Belitung 727
Penyaluran Bina Lingkungan hingga posisi Nov 2014
mencapai 727 Juta Rupiah.
Pinjaman Kemitraan
One by One Program :
Penyaluran pinjaman kemitraan dengan cara langsung
kepada calon mitra binaan. Dengan skema ini, pinjaman
Program Kemitraan disalurkan secara langsung ke masyarakat
yang belum bankable secara perorangan, melalui cabang-
cabang Bank Mandiri.
Linkage Program :
Penyaluran pinjaman kemitraan dimana ada
avalist/penjamin yang menjamin/merekomender calon mitra
binaan. Dengan skema ini, pinjaman Program Kemitraan
disalurkan ke masyarakat yang belum bankable dengan pola inti
plasma.
No PROGRAM
KEMITRAAN
Posisi Nov-14
(carried out bases)
Mitra Binaan (Rp Juta)
1 Bangka-Belitung 23 451,50
Sampai saat ini Perseroan masih mengelola penyaluran
pinjaman PK dengan total nilai penyaluran sampai dengan Nov
2014 Rp. 451,50 juta kepada 23 mitra binaan. seluruh
penyaluran PK di Bangka-Belitung saat ini dilakukan oleh unit
penyalur PKBL Palembang/Sumatera Selatan.
Untuk mengatasi permasalahan NPL tersebut, Bank
Mandiri telah mengambil beberapa langkah penanganan
• Secara persuasif melakukan pendekatan dan membantu
debitur untuk meningkatkan dan memperbaiki usahanya
sehingga pada akhirnya dapat melunasi kewajiban
• Secara persuasif dan rutin melakukan upaya penagihan
terhadap debitur bermasalah
• Melakukan pendekatan ke nasabah untuk mencari alternatif
solusi lainnya dalam rangka menyelesaikan kewajibannya
Melakukan klaim sebagian dari tagihan KUR yang
bermasalah kepada Perusahaan penjaminan (Jamkrindo dan
Askrindo)
f. PT. Bank Sumsel Babel
Bank Sumsel Babel pada Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung melakukan pemenuhan kebutuhan modal sektor
Koperasi dengan pemanfaatan Investasi kebun Sawit Plasma
diarea Kab.Bangka kepada 3 (tiga) koperasi dengan total dana +
59 milyar rupiah, sedangkan untuk Usaha Kecil Menengah
(UKM) diberikan kepada 803 (delapan ratus tiga) debitur dengan
total dana + 125 milyar rupiah yang pemanfaatannya ke berbagai
sektor misalnya Sektor perkebunan, home industri, dan
perdagangan.
Jaringan Operasional Bank Sumsel Babel Wilayah Bangka
Belitung :
• 7 Kantor Cabang
• 4 Kantor Capem
• 11 Kantor Kas
• 9 Payment Point/Samsat
• 1 Counter Money Changer
• 40 unit ATM
• 2 Kas Keliling
perkembangan kredit secara keseluruhan di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
KREDIT PRODUKTIF
Periode Jumlah
Rekening
Plafond Baki Debet
31 Des 2013 800 361.424 284.110
30 Juni 2014 810 344.571 260.183
30 Nov 2014 833 349.969 274.268
KREDIT KONSUMTIF
Periode Jumlah
Rekening
Plafond Baki Debet
31 Des 2013 13.803 1.366.314 1.132.563
30 Juni 2014 13.990 1.457.704 1.222.149
30 Nov 2014 14.178 1.549.543 1.289.212
jumlah KUR yang disalurkan di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, jumlah debitur dan status debitur ?
Deb
itur
Pla
fon
d
Baki D
eb
et
Lancar DPK Kurang
Lancar
Diragukan Macet
Debt Baki Debt Baki Debt Baki Debt Baki Debt Baki
202
14.1
97
8.9
61
180
7.7
44
18
1.0
74
1
31
2
89
1
23
* Plafond dan Baki Debet Dalam Juta
besaran pengembalian kredit dan tunggakan kredit berdasarkan
wilayah, kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
:
Besarnya Pengembalian : Rp. 5.235.635.441,-
Besarnya Tunggakan : Rp. 143.610.851,-
bentuk pengawasan dan monitoring ekspansi KURCara
Pengawasan KUR :
Monitoring rekening
BI Checking Berkala
Site Visit
Taksasi Review
Monitoring Dokumen
bentuk promosi dan sosialisasi KUR yang disalurkan untuk
masyarakat
Mengadakan sosialisasi/paparan
Menyebar brosur
Dalam rangka Corporate Social Responsibility perusahaan
berkaitan dengan program kemitraan/PUKK dan program Bina
Lingkungan, program selama 5 tahun terakhir, mencakup :
Bentuk-bentuk program dan mekanisme kemitraan yang telah
dikembangkan dan Perkem- bangan nilai yang disalurkan untuk
program kemitraan/PUKK dan program Bina Lingkungan yang
telah dikembangkan adalah :
a. Petugas Kebersihan Kota – Berupa Bantuan pembelian baju
kerja lapangan dan sepatu boot – Senilai + 120 juta rupiah.
b. Olahraga Daerah – Bantuan kepada PS. Bangka untuk biaya
pembinaan dan Bantuan Porprov– Masing masing Senilai +
200 juta rupiah -
c. Tempat Ibadah – Bantuan pembangunan Masjid Arrido –
Senilai + 40 juta rupiah.
d. Penataan Kota – Pembuatan Tugu dan Keindahan Kota
Manggar + 120 juta rupiah.
Hasil Pertemuan dengan Perbankan :
Inflasi Babel memiliki kecenderungan untuk lebih tinggi
dibandingkan inflasi nasional. Pada tahun 2013, inflasi Babel
mencapai 8,71% (yoy) lebih tinggi dibanding inflasi nasional yang
sebesar 8,38% (yoy). Inflasi Babel sempat mengalami
peningkatan yang cukup signifikan diawal tahun 2014
dikarenakan dampak banjir yang terjadi baik di Babel maupun di
daerah sentra produksi sehingga mengurangi pasokan. Inflasi
Provinsi Kepulauan Babel pada triwulan III 2014 sedikit
meningkat dari 6,12% (yoy) menjadi 6,23% (yoy). Kenaikan
harga ini dipengaruhi oleh naiknya inflasi volatile foods dan inti
namun sedikit tertahan dengan membaiknya kelompok inflasi
administered prices.
Karena Babel merupakan provinsi kepulauan, pasokan
bahan pangan Babel sangat dipengaruhi oleh kondisi provinsi
sekitar seperti Sumsel dan kondisi cuaca.
Masyarakat Babel lebih sering menggunakan transaksi
tunai dalam aktivitasnya. Pada Triwulan III-2014, pengaruh
aktivitas pertambangan timah yang mulai meningkat dan
persiapan menjelang keberangkatan ibadah haji menyebabkan
transaksi tunai kembali meningkat. Pada triwulan III-2014, terjadi
net outflow sebesar Rp763,38 miliar. Sementara itu Jumlah uang
lusuh yang ditarik BI mencapai Rp39,57 miliar. Berdasarkan
jumlah lembar, uang lusuh yang paling banyak masih dalam
pecahan Rp 20.000 yakni sebesar 29% dari total lembaran uang
lusuh yang ditarik.
Seiring dengan kinerja perekonomian yang melambat,
pertumbuhan transaksi sistem pembayaran non tunai khususnya
kliring di Provinsi Kepulauan Babel juga mengalami penurunan.
Nilai transaksi kliring pada triwulan III-2014 mencapai Rp1,24
triliun atau turun 11,81% (yoy). Perkembangan jumlah warkat
juga mengalami penurunan 5,99% (yoy) setelah pada triwulan
sebelumnya juga turun1,46% (yoy) Selaras dengan pergerakan
kliring, pertumbuhan transaksi nontunai melalui Real Time Gross
Setelment (RTGS) masih mengalami kontraksi. Secara tahunan,
nominal RTGS dari Babel masih mengalami penurunan sebesar
18,72% (yoy), walaupun tidak sedalam kontraksi pada triwulan
sebelumnya sebesar 26,41% (yoy).
Bank Indonesia juga senantiasa meningkatkan akses
keuangan bagi masyarakat khususnya UMKM, yang dilakukan
bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah, Lembaga
Keuangan, dan UMKM. Program pemberdayaan UMKM Bank
Indonesia di Provinsi Kepulauan Babel dilaksanakan melalui pola
pengembangan klaster. Adapun klaster pertama yang dibangun
di Provinsi Kepulauan Babel adalah klaster rumput laut. Sejak
tahun 2011, KPw BI Wilayah VII membantu pengembangan
klaster rumput laut di Kabupaten Belitung. Untuk sektor hulu,
bantuan difokuskan pada 14 kelompok yang tersebar di desa
Tanjung Kelumpang, Lassar, dan Sungai Samak. Untuk sektor
hilir, bantuan difokuskan pada 15 UMKM di kota Tanjung
Pandan. Bantuan yang telah diberikan:
Perahu untuk keperluan budidaya rumput laut
Pendampingan langsung dari ahli rumput laut (PT. Jasuda)
yang meliputi pelatihan teknik budidaya, pelatihan pasca
panen, pengembangan kelembagaan kelompok, dan fasilitasi
pemasaran
Bantuan bibit rumput laut
Pendampingan dari PT. Primakelola untuk meningkatkan
keterampilan wirausaha , kualitas pemasaran dari produk
kuliner rumput laut, serta manajemen keuangan para
wirausaha
Pada tahun 2014, KPw BI Wilayah VII kembali membentuk
klaster Aneka Cabai di Kabupaten Belitung. Dimasukkannya
Kota Tanjung Pandan sebagai kota baru penghitung inflasi serta
volatilitas harga cabai yang sangat tinggi di Kota Tanjung
Pandan, melatarbelakangi dibentuknya klaster aneka cabai di
Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Belitung. Luas klaster cabai
ini pada awal terbentuknya di Februari 2014 hanya 3,9 hektar
saat ini luasan tanam sudah bertambah menjadi 7,2 hektar.
Adapun bantuan dan fasilitasi yang telah diberikan pada klaster
tersebut yakni:
• Pelatihan teknik produksi budaya cabai dan tanaman
hortikultura
• Pelatihan penggunaan kalender tanam komoditas hortikultura
• Pelatihan pembuatan pupuk organik dan biopestisida
• Bantuan teknologi berupa 4 unit cultivator dan 1 unit instalasi
Pupuk Organik Cair
• Fasilitasi Studi Banding ke Lembang
• Fasilitasi Pameran hasil tani ke Malang
• Pengenalan terhadap produk-produk perbankan
Berdasarkan data realisasi penyaluran KUR pada bulan
Oktober 2014 dapat diinformasikan bahwa jumlah KUR yang
disalurkan di Provinsi Kepulauan Babel sebesar Rp614,64 miliar
dengan outstanding sebesar Rp203,20 miliar dan jumlah debitur
37.975 debitur.
Tantangan yang dihadapi oleh Bank Indonesia terkait inflasi
yang terjadi di Babel adalah sebagai berikut:
1. Lebih banyak volume uang keluar (outflow) di Babel
dibandingkan uang masuk (inflow), berbeda dengan beberapa
kota umumnya di Pulau Jawa.
2. Bank Indonesia sulit untuk mengendalikan tingkat inflasi
karena masyarakat Babel banyak menggunakan transaksi
melalui uang tunai (cash).
3. Laju inflasi di Provinsi Kep. Bangka Belitung lebih tinggi dari
inflasi nasional maupun inflasi provinsi lainnya di Sumatera
disebabkan antara lain :
a. Wilayah berupa kepulauan sehingga kegiatan distribusi
barang bergantung pada kondisi cuaca.
b. Keterbatasan pelabuhan dan biaya pelabuhan yang tinggi.
c. Berdasarkan hasil kajian Pemetaan Struktur Pasar dan
Jalur Distribusi Komoditas Strategis Penyumbang Inflasi
Kota Pangkalpinang, juga diakibatkan:
Struktur pasar pada komoditas pangan yang cenderung
monopoli
Sulitnya pedagang baru masuk ke Bangka Belitung
karena kalah modal dan jaringan.
Banyaknya perayaan keagamaan yang dirayakan
masyarakat lokal mencapai 12 kali dalam setahun.
Perilaku masyarakat yang enggan melakukan tawar
menawar.
d. Mayoritas penduduk Babel bergantung pada timah,
sehingga daya beli masyarakat meningkat ketika harga
timah tinggi.
Rekomendasi untuk Bank Indonesia Perwakilan Sumsel-
Babel adalah sebagai berikut:
1. Komisi VI DPR RI mendorong Bank Indonesia bekerja sama
dengan Pemerintah Daerah sebagai pelopor untuk
mengedukasi masyarakat Babel (awareness) menggunakan
transaksi/transfer keuangan melalui perbankan, sehingga
seluruh transaksi uang melalui perdagangan dapat tercatat.
2. Komisi VI DPR RI meminta Bank Indonesia untuk
mengembangkan information & technology (IT) untuk
meningkatkan jaminan/informasi investasi di Babel.
3. Komisi VI DPR RI mendorong peningkatan peranan Bank
Indonesia untuk dapat mengendalikan tingkat inflasi.
4. Komisi VI DPR RI mendorong peningkatan peranan Bank
Indonesia untuk mengawasi capital inflow di Babel terkait
perdagangan timah yang masih berupa transaksi uang tunai
(cash money).
5. Komisi VI DPR RI mendorong Bank Indonesia untuk
melakukan kajian mengenai “Hubungan antara Timah dengan
Kontribusi Perekonomian di Babel” untuk mengetahui dampak
kebijakan shifting ke sektor lain (non timah), sehingga berguna
untuk mendukung pembangunan Babel.
6. Komisi VI DPR RI meminta Bank Indonesia untuk melengkapi
data mengenai nilai kredit macet (nonperforming loan) perjenis
KUR di Babel dan sektor apa.
Rekomendasi untuk BUMN Perbankan dan BPD Sumsel
adalah sebagai berikut:
1. Komisi VI DPR RI mendorong peningkatan peranan
perbankan untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat di
Babel dengan menyalurkan kredit produktif tanpa
mengabaikan asas kehati-hatian perbankan.
2. Komisi VI DPR RI juga meminta perbankan untuk tidak
berlebihan dalam memperhatikan asas kehati-hatian
perbankan yang menyebabkan rendahnya tingkat penyaluran
kredit kepada masyarakat di Babel
3. Komisi VI DPR RI mendorong setiap BUMN perbankan untuk
mengedukasi masyarakat melalui IKM untuk memanfaatkan
fasilitas perbankan dalam pembayaran dimana sektor industri
merupakan penerima penyaluran kredit terbesar melalui
perbankan di Babel.
4. Komisi VI DPR RI menegaskan kembali payung hukum
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi BUMN
perbankan.
5. Komisi VI DPR RI meminta setiap BUMN perbankan di Babel
untuk melengkapi datanya mengenai:
a. Nilai kredit macet (nonperforming loan) perjenis KUR di
Babel dan sektor apa,
b. Bentuk PK-BL yang berasal dari sinergi BUMN yang telah
dilakukan (apabila ada),
c. Informasi mengenai dana PK-BL yang dikeluarkan oleh
perbankan.
III. KESIMPULAN
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terletak pada posisi
geografis yang strategis yaitu di antara pulau-pulau besar seperti Sumatera,
Kalimantan dan Jawa sehingga daerah ini berpotensi menjadi hub jalur
distribusi nasional. Kepulauan Babel juga dekat dengan jalur perdagangan
Singapura-Johor-Riau serta kawasan Kepulauan Natuna, dan dilewati oleh
jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) serta SLoC (Sea Lane of
Communication) yang menjadi konektivitas jalur perdagangan di koridor
ekonomi Sumatera dan Jawa.
Dilihat dari potensi sumber daya alam, Kepulauan Babel kaya akan
tambang timah, kaolin, pasir kwarsa, hasil perikanan laut, lada putih, kelapa,
dan kelapa sawit. Sebagai daerah kepulauan, Bangka-Belitung merupakan
salah satu destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan lokal maupun
mancanegara dengan keindahan pantainya. Provinsi Kepulauan Babel
memiliki banyak potensi dalam berbagai sektor yang dapat dikembangkan
untuk menciptakan multiplier effect bagi masyarakat di Babel. Namun banyak
persoalan perekonomian yang hadapi seperti kurangnya ketersediaan energi
(defisit daya listrik), struktur ekonomi di mana komoditas ekspor masih
didominasi timah, penambangan illegal, pengembangan pariwisata yang
terganggu oleh aktivitas pertambangan, minimnya pendanaan, dan
rendahnya inovasi dan kualitas sumber daya manusia. Karakteristik spasial
berupa kepulauan dengan dua pulau terbesar, Bangka dan Belitung, juga
cukup memberikan permasalahan bagi distribusi pembangunan.
Dalam rangka membangun daerah ini, perlu dukungan investasi yang
besar atas peluang penanaman modal yang telah ditetapkan oleh
pemerintah daerah ke dalam 5 (lima) sektor unggulan yaitu sektor perikanan,
kelautan dan pertanian, sektor perindustrian dan perdagangan, sektor
pertambangan, sektor kehutanan, dan sektor pariwisata. Namun, untuk
mencapai visi misi pemerintah yang ingin menjadikan Bangka Belitung
sebagai daerah wisata berkelas satu, maka permasalahan yang ada perlu
dituntaskan dengan menjamin pasokan energi listrik dan bahan bakar
minyak, diversifikasi sektor ekonomi dan komoditas unggulan dan
turunannya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan
sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung perkembangan sektor
pariwisata. Tentunya, pembangunan ini tidak dapat berjalan tanpa campur
tangan berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah dalam bentuk
dukungan regulasi yang jelas, swasta, perbankan, maupun masyarakat.
IV. PENUTUP
Demikianlah gambaran laporan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI pada
masa persidangan I tahun 2014 – 2015 ke daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.
Jakarta, Desember 2014
Ketua Tim Komisi VI DPR RI
ttd
IR. AZAM AZMAN NATAWIJANA