12 pengorganisasian dan pengelolaan pp bagian 2.pdf
TRANSCRIPT
-
Pengorganisasian dan Pengelolaan
Pelabuhan Perikanan
Bagian 2
-
Sub Bahasan
1. Stakeholders di PP
2. Tipe-tipe pengelolaan PP
3. Pengelolaan PP di Indonesia
4. Keberhasilan pengelolaan PP
-
Stakeholder
Para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu atau suatu rencana.
Freeman (1984) : kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh
suatu pencapaian tujuan tertentu.
Biset (1998) : orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan.
Pihak yang berkepentingan
Pemangku atau pemegang kepentingan
-
Stakeholder di PP
Pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang terkait dengan isu pelabuhan perikanan
Nelayan, pemilik kapal, juragan, anak buah kapal, bakul/pengumpul, pedagang ikan,
pengolah ikan, pembudidaya ikan, masyarakat
pesisir, pemerintah (pusat dan daerah),
pengelola PP, koperasi, lembaga keuangan,
lembaga pendidikan dan penelitian, LSM dan
lainnya.
-
Tipe Pengelolaan PP
Bentuk pengelolaan berdasarkan kelompokkegiatan utama yang ada di suatu PP.
Pengelolaan infrastuktur
Hubungan antar pelaku
Peraturan
Pemerintah
(Pusat dan
atau daerah)
BUMN
Swasta
Sistem pemerintahan dan kondisi sosekpol suatu negara
-
Pengelolaan Infrastruktur
Pengelolaan infrastruktur dengan semua aktifitas penunjang.
Antara lain:
1. investasi pelabuhan,
2. penyusunan anggaran,
3. perencanaan pembangunan,
4. pajak,
5. perbaikan dan pemeliharaan fasilitasnya
seperti alur pelayaran, mercusuar dan jalan-
jalan menuju pelabuhan.
-
Hubungan antar pelaku
Adanya kontak antara penjual dan pemakai jasa pelabuhan terhadap kapal dan barang-
barang atau komoditi perikanan serta
pemeliharaannya.
Peraturan
Peraturan-peraturan antara lain: peraturan-peraturan lokal, nasional maupun
internasional dalam menentukan sirkulasi
maritim, perhitungan statistik, pencatatan
keluar masuknya kapal, pencatatan dan
pemeliharaan kesehatan awak kapal.
-
Kegiatan dan Pengelolaan PP
Negara Liberal
Pihak swasta mempunyai peran yang dominan dalam aktifitas-aktifitas kepelabuhanan, walaupun pada umumnya
pelabuhan adalah milik pemerintah. Contoh: Perancis.
Negara Sosialis
Kepemilikan dan pengelolaan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat, termasuk permasalahan umum dalam
pengelolaan dan hanya sebagian kecil aktifitas diserahkan
pada organisasi komersial melalui pemerintah pusat.
Contoh: Polandia.
Administrasi, penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan, perdagangan luar negeri dan transit internasional,
memutuskan investasi-investasi pada perencanaan nasional
untuk semua fasilitas dan tenaga kerja serta menetapkan
wewenang politik kepelabuhanan secara menyeluruh.
-
Tipe Pengelolaan PP
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
Perusahaan Umum / Semi Publik
Swasta
-
Pemerintah Pusat
Sebagai pengelola dan pemilik pelabuhan.
Semua fasilitas sifatnya milik umum dan dikelola oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.
Semua keputusan yang berkaitan dengan fasilitas pelabuhan adalah wewenang pemerintah pusat.
Kelebihan: kepentingan umum lebih diutamakan.
Kelemahan:
1. Adanya persaingan tidak sehat antar pelabuhan
dalam satu negara.
2. Birokrasi yang panjang untuk mendapatkan suatu
keputusan.
-
Bentuk Pengelolaan di Indonesia
Tambunan (2005) : infrastruktur PP di Indonesia dikategorikan dalam pelayanan publik.
Fasilitas tersebut dikelola secara teknis oleh UPT Pemerintah Pusat atau oleh Pemda tergantung dari skala pelayanan yang
diberikan.
UU No. 32/2004 tentang Pemda >> PPS dan PPN dikelola oleh UPT Pemerintah Pusat.
UPT dari Dirjen PT Direktorat PP bertugas memberikan bimbingan, melaksanakan koordinasi dan pengendalian
terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pelabuhan.
Kepala PPS secara teknis fungsional dan organisatoris bertanggung jawab kepada Dirjen PT dan secara
administratif operasional bertanggung jawab kepada KKP.
Penetapan lokasi, pembangunan dan pengoperasian PP dilakukan oleh pemerintah pusat.
-
Pengaturan Lokasi PP:
Apabila PP tersebut berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Umum, maka
penetapan lokasi, pembangunan dan
pengoperasiannya ditetapkan oleh Dirjen
Perhubungan Laut atas usul dari Dirjen Perikanan
tangkap.
Apabila pelabuhan tersebut berada di luarDaerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Umum,
maka penetapan lokasi, pembangunan dan
pengoperasiannya ditetapkan oleh Menteri
Kelautan dan Perikanan setelah mendengar
pendapat dari Menteri Perhubungan.
-
Pemerintah Daerah
Pemda merupakan pengelola pelabuhan sekaligus pemiliknya.
Pemda membentuk suatu komisi khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Pemda dan
memiliki anggaran tersendiri yang merupakan
bagian dari anggaran Pemda.
Dalam hal tertentu seperti perbaikan dan perluasan dermaga secara finansial dibantu
pemerintah pusat.
Keuntungan: keputusan penting akan kebutuhan fasilitas baru diambil lewat keputusan lokal yang
berarti menempuh jalan yang lebih pendek
dibandingkan pengelolaan dilakukan oleh
pemerintah pusat.
-
Contoh:
Pelabuhan perikanan di Belgia
Ostende dan Zeebrugge
Pelabuhan milik pemerintah pusat.
Pemilikan dan pendirian pelabuhan dilakukan oleh Menteri Pertanian, Perhubungan dan
Pekerjaan Umum.
Pengelolaan dipercayakan kepada Pemda.
PPI di Indonesia:
Pemda atas nama Dinas Perikanan tingkat I dan II sebagai pengelolanya.
Pelelangan ikan pengelolaannya dipercayakan pada KUD Mina.
-
Perusahaan Umum / Semi Publik
Pengelolaan pelabuhan dilakukan oleh perusahaan umum yang dipercayakan oleh pemerintah
setempat.
Pelayanan umum mendapat porsi yang layak dalam pengelolaan sistem ini.
Contoh: di negara-negara Anglo-Saxon: Asia, Amerika dan negara-negara persemakmuran.
Anggaran tidak lagi merupakan bagian dari anggaran Pemda, sehingga pengelola pelabuhan
berkewajiban mencari keuntungan.
-
Contoh :
Pelabuhan perikanan di Perancis dan Jerman.
Perancis:
Pemilikan dan pendirian pelabuhan dilakukan oleh Menteri Perhubungan.
Pemiliknya adalah pemerintah pusat.
PP besar pengeloaannya dilakukan oleh CCI (Chambre de Commerce et dindustrie) atau semacam KADIN di Indonesia.
Untuk pelabuhan perikanan kecil dikelola oleh Pemda.
-
Di Indonesia:
Pengelola fasilitas komersial diserahkan kepada BUMN >> Perum PPS (Perum Perindo).
Wilayah kerja Perum Perindo meliputi:
1. PPS Nizam Zachman Jakarta
2. PPS Belawan (Sumut)
3. PPN Pekalongan (Jateng)
4. PPN Brondong (Jatim)
5. PPN Pemangkat (Kalbar)
6. PPN Prigi (Jatim).
-
Swasta
Pelabuhan dikelola oleh suatu perusahaan swasta atau suatu grup perusahaan swasta.
Pengelolaan dilakukan seperti mengelola suatu perusahaan.
Pengelola bertujuan semata-mata mencari keuntungan, kepentingan umum terabaikan,
hanya pelayanan atau kegiatan yang
memberikan keuntungan saja yang dilakukan.
Contoh : Inggris dan sejumlah kecil di Jepang.
-
Pengoperasian PP dikatakan berhasil
apabila:
Sangat baik dipandang dari sudut ekonomi, berarti menguntungkan baik bagi pengelola
pelabuhan maupun bagi pemiliknya.
Berpengaruh positif terhadap perkembangan kota (secara khusus) dan nasional pada
umumnya.
Sistem penanganan ikan yang efektif dan efisien: pembongkaran ikan dilakukan secara
cepat disertai penseleksian yang cermat,
pengangkutan dan penanganan yang cepat.
-
Fleksibel dalam perkembangan teknologi: adanya mekanisasi fasilitas seperti :
vessel lift pada fasilitas dock tapis roulant (tangga berjalan, conveyor belt)
untuk pembongkaran dan penyeleksian ikan.
-
Perluasan fasilitas pelabuhan karena semakin meningkatnya produksi perikanan.
Pelabuhan dapat berkembang tanpa merusak lingkungan sekitarnya.
Organisasi serta pelaku-pelaku di dalam pelabuhan bekerja secara aktif dan
terorganisasi baik dalam kegiatannya.
Keberhasilan pengelolaan pelabuhan perikanan juga dipengaruhi oleh kuantitas
dan kualitas sumberdaya manusia,
ketersediaan sarana dan prasarana, serta
aliran pendanaan.