Noke Kiroyan

Jakarta, 19 Desember 2012

CSR and Sustainable Development: Concepts,

Contexts and Issues

UNIVERSITAS TRISAKTIMagister Manajemen CSR

Konsep-Konsep Dasar CSR

Global Compact dan MDGs/SDGs

Stakeholder Theory

ISO 26000

Laporan Berkelanjutan

CSR dan Corporate Governance

Mengkomunikasikan CSR

Undang-Undang PT dan CSR

Materi Pelajaran

2

3

Pra – 1950 • Kedermawanan/filantropi pribadi pelaku bisnis

1950-an • Frank Abrams (Standard Oil of New Jersey): “Management’s Responsibility in a Complex World” (HBR 1951)

• Howard R. Bowen:” Social Responsibilities of the Businessman” (1953)

1970-an • Morrell Heald: “The Social Responsibility of Business: Company and Community, 1900 – 1960” (1970)

• Archie B. Carroll:”The Four-Part Model of Corporate Social Responsibility” (1979)

1984 • R. Edward Freeman: “Strategic Management: A Stakeholder Approach “

1987 • Brundtland Commission: Sustainable Development

1992 • KTT Bumi (Earth Summit ) di Rio de Janeiro

1997 • John Elkington: Triple Bottom Line

1999/2000 • The Global Compact dan MDGs/Pedoman Pelaporan Berkelanjutan GRI

2000-an • Perilaku beretika dalam bisnis (pasca Enron, Tyco dll.)

2005 dst. • Mainstreaming CSR dan konvergensi berbagai konsep tentang CSR

2010 • ISO 26000 – Pedoman Tanggung Jawab Sosial

2012 • Rio + 20 dan Sustainable Development Goals (SDGs)

Evolusi Konsep CSR

1997 2007

Dua Gelombang Besar CSR di Indonesia

Industri tambang mulai melancarkan program-program CSR, dipelopori oleh perusahaan-perusahaan tambang asing (ICMM/Global Mining Initiative)

Universitas Gadjah Mada menyelenggara-kan lokakarya nasional tentang CSR

Diterbitkannya Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan debat publik yang menyertainya telah memicu perhatian yang besar terhadap CSR

5

Definisi Arus Utama CSR

Komitmen dunia usaha untuk

berperilaku etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi

berkelanjutan

melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan

guna meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang bermanfaat bagi bisnis, agenda pembangunan berkelanjutan dan

masyarakat luas.

(The World Bank Group, 2008)

• Tanggung jawab suatu organisasi atas dampak keputusan dan tindakannya terhadap masyarakat dan lingkungan

• tercermin secara transparan melalui perilaku etis yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;

• memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan;

• mematuhi hukum yang berlaku serta konsisten dengan norma perilaku internasional;

• terintegrasi di dalam organisasinya dan dijalankan dalam segala interaksinya.

Tanggung jawab sosial dalam ISO 26000

6(“ISO 26000: Guidance on social responsibility.” 2010 )

7

Pasal 1 Ayat (3) UU No. 40/2007

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah

komitmen Perseroan

untuk berperan serta dalam

pembangunan ekonomi berkelanjutan

guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi

Perseroan sendiri, komunitas setempat,

maupun masyarakat pada umumnya.

CSR: Melampaui Kepatuhan

Kewajiban mematuhi hukum dan perundang-undangan

Voluntary policies and actions beyond legal compliance

STRATEGI DAN KOMPETISI

PERILAKU BISNIS BERETIKA

8

PERUNDANG-UNDANGAN

UU Lingk. Hidup

UU HAMUU ttg

KorupsiUU Tenaga

Kerja

PeraturanPasar Modal

Kebijakan dan prakarsa sukarela melampaui kepatuhan hukum

CommunityRelations

Kebijakan lingkungan

Kebijakan HAM

Prakarsa anti-korupsi

GlobalReporting Initiative

Kebijakan SDM

UUPerseroan

9

OPERASI PERUSAHAANKeuangan, Akunting, SDM, Marketing, Operasional

LINGKUNGAN EKSTERNAL

TUJUAN STRATEGIS (Misi)

STRATEGI

ASPIRASI(Visi)

KOMPETENSI INTERNAL

TUJUAN STRATEGIS CSR

PRAKARSA STRATEGIS CSR

Model CSR Strategis

(“Strategic Corporate Social Responsibility: Stakeholders in a Global Environment” – William B. Werther Jr. & David Chandler, 2nd ed., 2011)

CSR dan Tingkat Kesejahteraan

Hubungan antara

masyarakat umum dengan dunia bisnis

berbeda antara

kawasan dunia satu dan lainnya

Masyarakat yang tingkat

kesejahteraan-nya lebih

tinggi memiliki sumber daya lebih banyak

dan tuntutannya lebih tinggi

karena tersedia

pilihan lebih banyak

Di masyarakat miskin

kesejahteraan terkait kepada

kebutuhan pokok: pangan, hunian,

transportasi, pendidikan, pengobatan, tertib sosial,

lapangan kerja

Ekspektasi berubah

seiring dengan peningkatan kesejahtera-

an, pendefinisian

ulang ini mengakibat-kan evolusi

respon dunia usaha

terhadap CSR

10(“Strategic Corporate Social Responsibility: Stakeholders in a Global Environment” – William B. Werther Jr. & David Chandler, 2nd ed., 2011)

The Global Compact

Hak Azasi Manusia

1. Mendukung dan menghormati perlindungan hak azasi manusia

2. Menghindari keterlibatan dalam pelanggaran HAM

Standar Perburuhan

3. Kebebasan berserikat dan pengakuan hak negosiasi kolektif

4. Penghapusan kerja paksa

5. Penghapusan kerja oleh anak

6. Menghilangkan diskriminasi di tempat kerja

(Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1999/2000)

Lingkungan Hidup

7. Mendukung penanganan lingkungan yang berhati-hati

8. Mendukung tanggung jawab atas lingkungan yang lebih besar

9. Mendorong pemakaian teknologi ramah lingkungan

Anti-Korupsi

10. Melawan semua bentuk korupsi, termasuk pemerasan dan penyuapan

11

Millennium Development Goals (MDGs)

(Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2000)

GOAL 1 – Menghapuskan kemelaratan dan kelaparan

GOAL 2 – Pendidikan dasar bagi semua

GOAL 3 – Mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita

GOAL 4 – Mengurangi tingkat kematian kanak-kanak

GOAL 5 – Memperbaiki kesehatan ibu

GOAL 6 – Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya

GOAL 7 – Memastikan keberlanjutan lingkungan

GOAL 8 – Membentuk kemitraan global untuk pembangunan

12

Sustainable Development Goals (SDGs)

13

Pada penutupan United Nations Conference on Sustainable Development di Rio de Janeiro yang juga merupakan peringatan ke-20 KTT Bumi (Rio + 20) tgl. 22 Juni 2012 diputuskan untuk

melanjutkan MDG dengan SDG pada tahun 2015 (tenggat waktu MDGs)

Dalam Sidang Majelis Umum PBB tanggal 31 Juli 2012 Sekjen PBB mengumumkan dibentuknya High-Level Panel of Eminent Persons (HPLEP) untuk membantu merumuskan SDGs dengan 3 Ketua Bersama (Co-Chair): Presiden SBY, David Cameron (Perdana Menteri

Inggeris) dan Ellen Johnson Sirleaf (Presiden Liberia)

HPLEP telah menyelenggarakan serangkaian konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan, yaitu di New York (25 Sept. 2012), London (30 Okt. – 2 Nov. 2012), Nusa Dua (13-14 Des. 2012), kemudian bulan Febr. 2013 di Monrovia, Liberia, lalu bulan Maret 2013

di Bali, dan akan diakhiri di New York bulan Mei 2013

Dalam bulan Juni 2013 HPLEP akan menyampaikan rekomendasinya kepada Sekjen PBB yang menjadi masukan utama baginya untuk merumuskan Agenda Pembangunan Pasca-

2015 (Post-2015 Development Agenda) yang akan dibahas dalam sidang Majelis Umum PBB ke-68 bulan September 2013

Teori Pemangku Kepentingan

Kelompok atau perorangan yang dapat berdampak atau terdampak oleh pencapaian tujuan organisasi yang bersangkutan.

14(“Strategic Management: A Stakeholder Approach” – R. Edward Freeman, 1984)

15

Pemangku Kepentingan Perusahaan Besar

INTERNAL

INTERNASIONAL

NASIONAL

LOKAL

KontraktorKaryawan

Serikat Pekerja

Pemerintah Daerah

LSM lokal

Pemasok

Masyara-kat lokal

Media lokal

Pelanggan

Kelompok kepenting-

an lokal

Pemerintah Nasional

Media nasional

PelangganPerguruan

tinggi

Think tank

InvestorLSM

nasional

Asosiasi industri &

pengusaha

Pelanggan industrial

LSM Internasional

Investor multilateral

Pelanggan

Media internasional

(“Unfolding Stakeholder Thinking: Theory, Responsibility and Engagement” – Jörg Andriof, Sandra Waddock, Bryan Husted, Sandra Sutherland Rahman, 2002)

Shell International

Support Services

External Affairs

Human Resources

Technology Procurement

FinanceExport Credit

Agency

AnalystsAccountants

Institutional Investors

Auditors

International Fin. InstitutionsIndividual

InvestorsBrokers

Banks

Solicitors

IT Providers

Share Registrar

Political Lobbyists

Trade Associations

PR Agency

Advertising Agency

Sponsored Cultural

Institutions

Environment & Community

Relations Consultants

Political Risk Analysts

Government

NGOs

Current Staff

Future Staff

HR Management Consultants

Universities + Research Institutes

Contoh Pemangku Kepentingan Perusahaan Besar: SHELL

(“Beyond Corporate Social Responsibility: Oil Multinationals and Social Challenges” – Jedrzej George Frynas, 2009) 16

Annex: Examples of voluntary initiatives and tools for social responsibility

Sustainable development

Recognizing social responsibility

Stakeholder identification and engagement

Organizational governance

Related actions and expectations

Human rights

Labor practices

The Environ-

ment

Fair operating practices

Consumer issues

Community involvement/development

Practices for integrating social

responsibility throughout an organization

The relationship of an organization’s

characteristics to SR

Understanding the social responsibility of the organization

Reviewing and improving an organization’s actions and

practices related to SR

Enhancing credibility

regarding SR

Voluntary initiatives for social

responsibility

Communication on social

responsibility

Scope Clause 1Guidance to all types of organization regardless of their size or location

Definition Clause 2Terms, abbreviations and abbrev. Terms

UnderstandingSocial Clause 3ResponsibilityHistory, Characterist-ics, Relationship between SR and Sustnble. Developmt.

Principles of Social Clause 4Responsibility• Accountability• Transparency• Ethical Behavior• Respect for

stakeholder interests• Respect for rule of

law• Respect for internat’l

norms of behavior• Respect for human

rights

Two fundamental practices of social responsibility

Social resp. core subjects

Integrating social responsibility throughout an organization

Clause 5

Clause 6

Clause 7

Skema ISO 26000

17

Bibliography: Authoritative sources and additional guidance

(“ISO 26000: Guidance on social responsibility,” 2010)

PembangunanBerkelanjutan

Per

tum

bu

han

E

kon

om

i

Kem

aju

an

So

sial

Pel

esta

rian

L

ing

kun

gan

(“The Future of Sustainability: Re-thinking Environment and Development in the Twenty-first Century,” IUCN, 2006)

Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan

18

Self-assessment (penilaian diri)

Mengidentifikasi dan membentuk tim

Berinteraksi dengan pemangku kepentingan intern dan ekstern

Tentukan apa yang signifikan bagi organisasi

Tetapkan target dan susun rencana tanggung jawab sosial

Implementasi rencana dan monitor kemajuan

Komunikasi dan laporan

Ulangi proses self-assessment, perbaikan dan komunikasi

Mengimplementasikan ISO 26000

(“ISO 26000 in Practice: A User Guide,” Michelle S. Bernhart & Francis J. Maher, 2011) 19

20

Azas Good Corporate GovernancePerusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan

Transparansi (Transparency)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola dengan benar.

Akuntabilitas (Accountability)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

Responsibilitas

(Responsibility)

Independensi

(Independence)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Kewajaran dan kesetaraan (Fairness)

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ tidak saling mendomi-nasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain.

(“Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia” – Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006)

21

Corporate Governance

Arti sempit• Struktur dan tata kerja

Dewan Komiasaris dan Direksi serta hak dan kewajiban pemegang saham dalam pengambilan keputusan perseroan.

Arti luas• Seluruh rangkaian hukum,

budaya dan institusional yang menentukan apa yang dapat dilakukan perusahaan publik, siapa yang mengawasi mereka, bagaimana pengawasan diselenggarakan, dan bagaimana risiko dan hasil kegiatan dialokasikan.

(“Ownership and Control: Rethinking Corporate Governance for the 21st Century” – Margareth M. Blair, 1995)

22

KORPORASI(MANAGEMENT DAN

MODAL FISIK)

(“Ownership and Control: Rethinking Corporate Governance for the 21st Century” – Margareth M. Blair, 1995)

PELANGGANPEMASOK

KREDITORKARYAWAN

DEWAN KOMISARIS

BURSA EFEK

Wewenang pengawasanUpah

Kerja

Harga pasar Barang dan jasa

Harga pasar

Pembayaran bunga

Hak suara

Konsultas

i

Investor Lembaga

Pemegang saham

Pinjaman

Laporan berkala Info

rmas

i ha

rga

saha

m

Barang dan jasa

DIVIDEN

Stakeholders dan Akuntabilitas di Perusahaan Terbuka

Peran Pemangku Kepentingan Dalam Tanggung Jawab Sosial

23

Suatu organisasi harus menentukan siapa yang berkepentingan atas keputusan dan tindakannya,

sehingga organisasi ybs. dapat memahami dampaknya dan menentukan cara mengatasi dampak

tersebut

Identifikasi dan interaksi dengan para pemangku kepentingan mendasari

tanggung jawab sosial

(“ISO 26000: Guidance on social responsibility,” 2010)

Identifikasi Pemangku Kepentingan

24

Terhadap siapakah kita memiliki kewajiban berdasarkan hukum?

Siapa dapat redampak positif atau negatif oleh kegiatan atau keputusan organisasi?

Siapa pernah menyampaikan kekhawatiran tentang isu atau dampak?

Siapa pernah terlibat di masa lalu waktu kekhawatiran serupa ditindak lanjuti?

Siapa dapat membantu organisasi dalam mengatasi dampak-dampak tertentu?

Siapa dapat menghambat kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan penting?

Siapa akan dirugikan apabila dikecualikan dari interaksi?

Siapa di dalam rangkaian nilai (value chain) akan terdampak?

Siapa dapat berdampak terhadap reputasi organisasi?

Siapa dapat mempengaruhi kebijakan dan kerangka peraturan tempat organisasi berkiprah?

Siapa dapat berdampak terhadap nilai organisasi?

( “ISO 26000: Guidance on social responsibility,” 2010 )

(“The Pyramid of Corporate Social Responsibility – Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders ,” - Carroll, A. B., Business Horizons No. 34, 1991)

Identifikasi

Siapa saja pemangku

kepentingan kita?

Analisis

Apa kepentingan

mereka?

Peluang dan tantangan apa

yang kita hadapi dari para

pemangku kepentingan?

Interaksi

Apa tanggung jawab sosial kita

kepada para pemangku

kepentingan?

Langkah strategis atau keputusan apa harus diambil untuk

menangani tanggung jawab

tadi?

Unsur-unsur Stakeholder Management

25

(“The Primordial Stakeholder: Advancing the Conceptual Consideration of Stakeholder Status for Natural Environment .,” Journal of Business Ethics, Vol. 49 - Driscoll, C. and Starik, M. 2004)

(“The Natural Environment as a Primary Stakeholder: the Case of Climate Change,” Business Strategy and the Environment, Aug - Haigh, N. and Griffiths, A. 2007)

Legi

tim

acy Proxim

ity

Urgen

cyPower

3 3

3 3

4 22

2

2

11

11

0 = Bukan Pemangku Kepentingan

1 = Pemangku Kepentingan Laten

2 = Pemangku Kepentingan yang Berharap

3 = Pemangku Kepentingan yang Definitif

4 = Pemangku Kepentingan Primer

Skema Atribut dan Tipologi Pemangku Kepentingan

26

Level of Engagement Methods of Engagement

ConsultLimited two-way engagement: organization ask questions, stakeholders answer

Surveys Focus groups Meetings with selected stakeholder/s Public meetings Workshops Online feedback mechanisms Advisory committees

Negotiate Collective bargaining with workers through their unions

InvolveTwo-way or multi-way engagement: learning on all sides but stakeholders and organization act independently

Multi-stakeholder forums Advisory panels Consensus building process Participatory decision making process Focus groups Online feedback schemes

CollaborateTwo-way or multi-way engagement : joint-learning, decision making and actions

Joint projects Joint ventures Partnerships Multi-stakeholder initiatives

EmpowerNew forms of accountability; decisions delegated to stakeholders; stakeholders play a role in governance

Integration of stakeholders into governance, strategy and operations management

Tingkatan Dan Metoda Stakeholder Engagement

(“AA1000 Stakeholder Engagement Standard 2011 – Final Exposure Draft,” – AccountAbility, 2011) 27

Laporan Berkelanjutan

28

INKLUSIVITAS - mendorong organisasi untuk mengidentifikasikan para pemangku kepentingannya dan menjelaskan bagaimana organisasi ybs. telah merespon kebutuhan mereka

RELEVANSI – mewajibkan pelaporan tentang masalah-masalah dan indikator-indikator yang akan mempengaruhi keputusan para pemangku kepentingan secara substantif

KELENGKAPAN - mengharuskan diberikannya informasi yang lengkap agar para pemangku kepentingan dapat menilai kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial dalam periode yang dilaporkan

(“The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility” – Andrew Crane et al, 2008)

Dari segi kelengkapan cakupan dan pengaruh dalam penetapan pedoman pelaporan , Global Reporting Initiative (GRI) saat ini menjadi standar de facto untuk Laporan Berkelanjutan, dan prinsip-prinsipnya menunjukkan orientasi kepada pemangku kepentingan yang sangat menonjol:

29

Pelibatan Pemangku Kepentingan Berdasarkan GRI

(“Sustainability Reporting Guidelines Version 3.1” – Global Reporting Initiative, 2011)

Apabila tidak dilakukan identifikasi dan interaksi dengan para pemangku kepentingan laporan tidak dapat diterima dan oleh karenanya tidak sepenuhnya kredibel.

Agar laporan dapat diverifikasi, proses interaksi dengan pemangku kepentingan (stakeholder engagement) harus didokumentasikan dan harus didasarkan atas pendekatan, metodologi

atau prinsip yang baku dan dapat diterima.

Proses interaksi dengan pemangku kepentingan (stakeholder engagement) dapat menjadi alat untuk memahami harapan dan kepentingan yang layak para pemangku kepentingan.

Harapan dan kepentingan yang layak para pemangku kepentingan merupakan acuan utama bagi berbagai keputusan dalam penyusunan laporan, seperti ruang lingkup, batasan,

penerapan indikator dan pendekatan dalam melakukan verifikasi (assurance).

Organisasi yang membuat laporan harus mengidentifikasikan para pemangku kepentingannya dan menjelaskan respon yang diberikan atas harapan dan kepentingan mereka yang layak.

30

C C+ B B+ A A+

Report on:1.12.1 – 2.103.1 – 3.8. 3.10 – 3.124.1 – 4.4, 4.14 – 4.15

Report on all criteria for Level C plus:1.23.9, 3.134.5 – 4.13, 4.16 – 4.17

Same as requirement for Level B

Not required Management Approach Disclosures for each Indicator Category

Management Approach disclosed for each Indicator Category

Report fully on a minimum of any 10 Performance Indicators, incl. at least one from each of: social, economic and environment.**

Report fully on a minimum of any 20 Performance Indicators, at least one from each of: economic, environment, human rights, labor, society, product responsibility.***

Respond on each core and Sector Supplement* indicator with due regard to the materiality Principle by either: a) reporting on the indicator or b) explaining the reason for its omission.

OU

TPU

T

Report Application Level

Stan

dard

Dis

clos

ures

Rep

ort

Exte

rnal

ly A

ssur

ed

Rep

ort

Exte

rnal

ly A

ssur

ed

Rep

ort

Exte

rnal

ly A

ssur

ed

Profile Disclosure

Disclosures on

ManagementApproach

Performance Indicators &

Sector Supplement

Performance Indicators

OU

TPU

TO

UTP

UT

• Sector supplement in final version• Performance Indicators may be selected from any finalized Sector Supplement, but 7 of the 10 must be

from original guidelines• Performance Indicators may be selected from any finalized Sector Supplement

Kriteria Tingkatan Aplikasi Pelaporan Memakai Standar GRI

(“Sustainability Reporting Guidelines Version 3.1” – Global Reporting Initiative, 2011)

Proses Komunikasi Korporat

STAKEHOLDER MANAGEMENT

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

STRATEGI KOMUNIKASI

FUNGSI-FUNGSI KOMUNIKASI

KEBIJAKANKORPORAT

PUBLIC RELATIONS

COMMUNITYRELATIONS

INVESTOR RELATIONS

EMPLOYEE RELATIONS

MEDIA RELATIONS

PUBLIC AFFAIRS

Manajemen Puncak

Manajemen Madya

Manajemen Junior dan Staf Pelaksana

Event Management/Press Conference/Press Release /Media Monitoring/Interview/FGD, dll.PERALATAN KOMUNIKASI

STRATEGIS

TAKTIS

TEKNIS 31

Stakeholder Management dan Komunikasi

STAKEHOLDER MANAGEMENT

Stakeholder Engagement

Strategi Komunikasi

Teknik Komunikasi

KEBIJAKAN MANAJEMEN

StakeholderAnalysis

KEBIJAKAN KOMUNIKASI

32

Stakeholder Engagement dan Strategi Komunikasi

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

33

COM-MUNITY RELS.

MEDIA RELAT-IONS

PUBLIC AFFAIRS

EMPLO-YEE

RELS.

CRISIS COMMS.

INVEST-OR

RELS.

INFLU-ENCER RELS.

CSR COMMS.

RE

PU

TAS

IBudaya

Isu-Isu Spesifik Industri ybs.

STRATEGI KOMUNIKASI

Hukum dan Perundang-undangan

Dinamika Politik

SituasiEkonomi

MARKET-ING

COMMS.

Pasal 66 Ayat (2) UU No. 40/2007

a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun yang baru lampau dst….

b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;

c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

34

Pasal 74 Undang-Undang No. 40/2007

Bab V Pasal 74 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam

wajib melaksanakan TJSL

2) TJSL sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan

dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yg pelaksanaannya dilakukan dg memperhatikan

kepatutan dan kewajaran

3) Perseroan yg tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dikenai sanksi

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TJSL diatur dengan Peraturan Pemerintah

35

36

Peraturan Pemerintah No. 47/2012 Tentang TJSL PT

Pasal 3

(1) TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

Pasal 5(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dlm menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dlm Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

Tantangan Dalam Pelaksanaan CSR di Indonesia

Kecenderungan pengkotakan sektoral berdasarkan wewenang teknis badan pemerintah (CSR Lingkungan, CSR Pendidikan, CSR untuk Hunian, CSR untuk Seni dan Olahraga, Dana CSR Daerah Tertinggal dll.)

Dikeluarkannya Perda-Perda di berbagai daerah untuk memungut dana atas nama CSR tanpa konsep dan akuntabilitas yang jelas (Prop. Jawa Timur, Prop. Sumatera Selatan, Kota Batam, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo dll.)

Berlarut-larutnya penyusunan Peraturan Pemerintah pelaksana pasal 74 Undang-Undang No. 40/2007 membuka peluang untuk berbagai macam penafsiran. Akhirnya terbit PP No. 47/2012 yang tidak banyak membantu tercapainya klarifikasi.

Pada umumnya tingkat pengetahuan dan kesadaran pengusaha tentang CSR masih sangat rendah.

37

TERIMA KASIH

PT KOMUNIKASI KINERJAMenara Karya, 10th Floor Suite

HJl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav.

1-2Jakarta 12950 – INDONESIA

T: +6221 5794 4694F: +6221 5794 4696

info@kiroyan-partners.comwww.kiroyan-partners.com