12__pk_tun_2011

8/18/2019 12__PK_TUN_2011

1/36

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 12 PK/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah

memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. TJONDRO INDRIA LIEMONTA, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Bakti Bangun Era

Mulia, dahulu beralamat di Mangga Dua Raya, Komplek

Grand Boutique Center Blok C No. 1, Jakarta Utara

(Sekarang Jl.Pantai Indah Utara II, Kav. Nil Blok B33, The

Centro Metro Broadway, Jakarta Utara ;2. Ir. RICHARD S. HARTONO dan Ir. SUHENDRO

PRABOWO, keduanya Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Direksi PT. Taman Harapan Indah, beralamat

di Gedung Dhamala Sakti, Lantai 4, Jalan Jenderal

Sudirman Kav. 32, Jakarta Pusat;

3. Ir. JAHJA B. RIABUDI, MBA., Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Pembangunan

Jaya Ancol, beralamat di Jalan Lodan Timur No. 7, Ancol,

Jakarta Utara ;

4. Ir. H. ONGKI SUKASAH H., Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Jakarta

Propertindo, beralamat di Gedung Jaya Lantai 8, Jalan

MH. Thamrin No. 12, Jakarta Pusat, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada : 1. A.Hamonangan

Sinurat,SH., 2. B.Rosenty, K.Simaremare,SH.CN., 3. Rudi

Harianto,SH., 4. Mick Olaf Monintja,SH., Advokat-advokat

pada Law Office Sinurat-Simaremare & Partners,

beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Komplek

Perkantoran Pulomas Blok II No. 15, Jakarta Timur,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September

2010,

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon

Kasasi I/Para Penggugat/Terbanding

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 12 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

8/18/2019 12__PK_TUN_2011

2/36

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


M e l a w a n :

1. MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Gedung Kementerian Negara

Lingkungan Hidup R.I. di Jalan D.I. Panjaitan No. 24 Jakarta,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Andy I

Nababan,SH., 2. Teopanus Sembiring,SH., Advokat/

Pengacara pada Firma Hukum INAREMA (Indonesian

Natural Resources and Environmental Management),

berkantor di Wisma Bumiputera 4, Jalan Jend.Sudirman Kav.

75 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05

November 2010 Nomor : 68/MENLH/11/2010,

2. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA

(WALHI), beralamat di Jalan Tegal Parang Raya Utara No.

14, Jakarta 12790;3. ASOSIASI PENASEHAT HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA INDONESIA (APHI), beralamat di Jalan Raya

Pasar Minggu No. 1 B Km. 17,7 Lt. 3, Pasar Minggu;

4. PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA (PBHI) beralamat di Gedung Central Cikini, Jalan

Cikini Raya No. 58 S-T, Lantai 4, Jakarta 10330;

5. INDONESIAN CENTER FOR ENVIRONMENTAL LAW

(ICEL), beralamat di Jalan Dempo II No. 21, Kebayoran

Baru, Jakarta Selatan 12250;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi,

Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat II Intervensi/

Pembanding ;

d a n

1. Ir.ARIS SETYANTO NUGROHO dan SUSANTO, keduanya

kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direksi PT.Manggala

Krida Yudha, beralamat di Rukondo Building, Jalan Ancol

Baru, Jakarta 14310,

2. A.SYAIFUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Direktur Utama PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II,

beralamat di Jalan Pasoso No. 1 Tanjung Priok, Jakarta

Utara,

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

8/18/2019 12__PK_TUN_2011

3/36

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


3. RUSDI, DKK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Nelayan, beralamat di Jalan Kalibaru Timur RT. 15/03

Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara;

4. MUSTARI, DKK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Nelayan/Wiraswasta, beralamat di Jalan Kamal Muara

Kampung Baru, Jakarta;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon

Kasasi I, II,III dahulu Para Penggugat - Para Tergugat II

Intervensi/Terbanding-Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi I/Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap

putusan Mahkamah Agung No. 109 K/TUN/2006 tanggal 28 Juli 2009 yang

telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon

Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Turut Termohon Kasasi/Para

Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Para Turut Termohon Peninjauan

Kembali dahulu Termohon Kasasi I, II,III dahulu Para Penggugat - Para Tergugat

II Intervensi/Terbanding-Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi obyek dari gugatan ini adalah Surat Keputusan

Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan

Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta yang telah

memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun

1986, yaitu sebuah penetapan tertulis dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata

Usaha Negara bersifat konkret, bersifat individual, bersifat final dan berakibat

hukum kepada Para Penggugat ;

Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan

puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun

1986;

Bahwa Para Penggugat adalah pihak-pihak yang melakukan Kerjasama

(Nota Kesepahaman) dengan Badan Pengelola Pantai Utara (Pantura) untuk

melakukan Reklamasi dan Revitalisasi Kawasan Pantura, yang antara lain dapat

disebutkan di bawah ini :


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

8/18/2019 12__PK_TUN_2011

4/36

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


- Perjanjian Kerja Sama Pengembangan antara BP Reklamasi Pantura

dengan PT. Pembangunan Pluit Jaya No. 220/03-DA/1997 tanggal 16

September 1997 ;

- Perjanjian Kerjasama Pengembangan antara BP Reklamasi dengan

PT. Pembangunan Pluit Jaya No. 220/03-DA/1997 tanggal 16 September

1997 ;

- Perjanjian Kerjasama Pengembangan antara BP Reklamasi Pantura dengan

PT. Manggala Krida Yudha No. 219/02-DA/1997 tanggal 16 September 1997

;

- Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) No. 22 Tahun 1997

No. 01/SEK.BP/NK/1997 tentang Kerjasama Pelaksanaan Reklamasi untuk

Pembangunan dan Pengelolaan Tanah Hasil Reklamasi di Sebelah Utara

Muara Angke/Pluit, antara BP Pantura dengan Badan Pengelola Lingkungan

Pluit ;- Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) No. 1121 A Tahun

1995 No. 699/DIR-EX/IX-95 tentang Reklamasi Ancol Utara (Bagian Timur

dan Barat) sebagai Realisasi Proyek Prioritas Reklamasi Pantura Jakarta,

antara Gubernur DKI Jakarta dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol ;

- Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) No. 214A Tahun 1997

No. 639/DIR-PJA/IX/97 tentang Penyelenggara Reklamasi di Ancol Utara

Sub Unit Planning 10 C di Sub Kawasan Tengah, antara Pemerintah DKI

dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol ;

- Tambahan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)

No. 362A Tahun 1996, No. 1096/DIR-PJA/1996 tentang Reklamasi Ancol

Utara (Bagian Barat dan Timur) sebagai Realisasi Proyek Prioritas

Reklamasi Pantura Jakarta;

- Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) No. 1175 Tahun 1996

tentang Proyek Reklamasi Ancol Timur sebagai Realisasi Proyek Prioritas

Reklamasi Pantura Jakarta ;

Bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan bersifat pribadi,

langsung dan obyektif karena menyangkut pelaksanaan kontrak-kontrak kerja

atau perjanjian-perjanjian kerja dalam proyek reklamasi, berdasarkan Keppres

No. 17 Tahun 1994 tentang Repelita VI, Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang

Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta dan Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun

1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan

Pantai Utara Jakarta ;

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

8/18/2019 12__PK_TUN_2011

5/36

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Adapun yang menjadi latar belakang, argumentasi dan dasar hukum dari

gugatan (fundamentum petendi) ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pantai yang dibiarkan begitu saja dan hanya diisi dengan kegiatan-

kegiatan yang terbatas untuk Para Nelayan dan Pengangkutan Laut lainnya,

akan mengalami degradasi lingkungan yang akan menimbulkan

kesemrawutan, kemacetan, kerusakan bakau, banjir lokal, keadaan sungai

yang semakin parah dan kotor/jorok, pencemaran air laut dan timbulnya

penyakit dari perumahan kumuh yang semakin bertumbuh di sekitarnya ;

2. Bahwa Program Reklamasi dan Revitalisasi adalah salah satu cara

penanganan pantai yang akan memperbaiki kondisi lingkungan hidup yang

ada, karena merupakan program penataan kembali pemukiman masyarakat

Pantai Utara yang merupakan situs bersejarah dan juga merupakan

kawasan kota tua yang dapat dijadikan andalan tourisme, yang tentunya

sangat bermanfaat guna kesejahteran masyarakat dan peningkatankesejahteraan masyarakat, serta guna peningkatan pembangunan di Daerah

Khusus Ibukota Jakarta ;

. Bahwa Keppres No. 17 Tahun 1994 tentang Repelita VI, pada pokoknya

menyatakan kawasan Pantai Utara Jakarta termasuk kategori kawasan

andalan, yaitu kawasan yang mempunyai nilai strategis dipandang dari sudut

ekonomi, sosial dan pengembangan kota. Oleh karena itu, melalui Keppres

No. 52 Tahun 1995, Gubernur DKI Jakarta diberi wewenang dan tanggung

jawab untuk menyelenggarakan Reklamasi dan Revitalisasi Kawasan

tersebut. Selanjutnya Pemerintah DKI mengeluarkan Peraturan Daerah

(Perda) No. 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan

Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta ;

4. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2003, Tergugat mengeluarkan Surat

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2003 tentang

Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara

Jakarta oleh Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara Jakarta di Propinsi

DKI Jakarta, yang pada pokoknya mewajibkan kepada semua instansi yang

berwenang untuk menolak permohonan izin melakukan usaha dan atau

kegiatan yang berhubungan dengan reklamasi dan revitalisasi tersebut ;

Kerugian yang diderita Para Penggugat :

5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 dan 5 Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang

Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Gubernur DKI Jakarta memiliki kewenangan

untuk mengendalikan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta sebagai Ketua/


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

8/18/2019 12__PK_TUN_2011

6/36

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Penanggung jawab Badan Pengendali Reklamasi Pantura dan bertanggung

jawab kepada Presiden ;

6. Bahwa dengan demikian jelaslah untuk segala sesuatu yang berkaitan

dengan reklamasi Pantai Utara Jakarta, telah secara tegas diatur dengan

Keppres No. 52 Tahun 1995, sehingga merupakan aturan yang bersifat

khusus yang mengatur tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta ;

7. Bahwa dalam penyelenggaraan reklamasi Pantai Utara Jakarta, Gubernur

Kepala DKI Jakarta sebagai Ketua Pengendali telah membentuk Badan

Pelaksana Pantai Utara Jakarta (BP Pantura) untuk melaksanakan

Reklamasi Pantai Utara Jakarta ;

8. Bahwa kemudian BP Pantura melakukan kerjasama dengan Para

Penggugat, berdasarkan perjanjian (kontrak) kerja dengan persyaratan

tehnis yang ketat dalam melaksanakan pekerjaan/kegiatan Reklamasi

Pantura dan masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sendiriberdasarkan perjanjian/kontrak yang ada ;

. Bahwa Para Penggugat berdasarkan kerjasama tersebut di atas, telah

melakukan kegiatan-kegiatan operasional yang mengeluarkan biaya yang

tidak sedikit ;

. Bahwa ternyata Tergugat secara sewenang-wenang pada tanggal 19

Februari 2003, telah mengeluarkan Keputusan No. 14 Tahun 2003 tentang

Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantura di

Propinsi DKI Jakarta, dengan tidak mengindahkan berlakunya Keppres No.

52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta ;

11. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut tidak saja telah menimbulkan polemik di

berbagai kalangan, tetapi juga telah menyebabkan kegiatan Reklamasi dan

Revitalisasi Pantai Utara DKI Jakarta menjadi terhambat dan menimbulkan

kerugian yang besar kepada Para Penggugat ;

. Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat, permohonan izin dan kegiatan

Para Penggugat mengalami hambatan, sehingga hal ini telah merugikan

Penggugat secara bisnis, baik materiel maupun immaterial yang besar

nilainya, sehingga sesuai dengan asas injuria cum damno, Tergugat dapat

dimintakan ganti kerugian akibat dikeluarkannya keputusan tersebut ;

13.Bahwa sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan a quo, Para Penggugat

telah mengalami kerugian materiel dan immaterial, dengan perincian dari

masing-masing pihak akan disampaikan sebagai lampiran dalam bukti Para

Penggugat ;

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

8/18/2019 12__PK_TUN_2011

7/36

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Bahwa Keputusan Tergugat No. 14 Tahun 2003 bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

14.Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan Keputusan Presiden RI.

No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Propinsi DKI Jakarta,

pelaksanaannya ditetapkan wewenang dan tanggung jawab Reklamasi dan

Revitalisasi Pantai Utara DKI Jakarta berada pada Gubernur Kepala Daerah

Propinsi DKI Jakarta dan bertanggung jawab kepada Presiden, sekaligus

bertentangan dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1995 tentang

Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai

Utara DKI Jakarta;

. Bahwa berdasarkan TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Tata Urutan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Keputusan

Menteri tidak boleh bertentangan dengan tata urutan peraturan perundang-

undangan yang masuk dalam daftar tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Tap MPR ini. Ini artinya keputusan Tergugat tidak boleh

bertentangan dengan Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai

Utara Propinsi DKI Jakarta dan Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 1995

;

. Bahwa berdasarkan Keppres No. 52 Tahun 1995, Tergugat tidak memiliki

wewenang untuk membatalkan atau menyatakan proyek reklamasi tidak

boleh dilakukan, karena fungsinya Tergugat hanyalah sebagai Anggota Tim

Pengarah, yang bertugas mengarahkan Badan Pengendali Reklamasi

Pantura yang diketuai oleh Gubernur DKI Jakarta ;

. Bahwa Keputusan No. 14 Tahun 2003 dikeluarkan oleh Tergugat

menyimpang dari prosedur yang harus diterapkan, yaitu tidak memberi

kesempatan atau tidak didengar terlebih dari pihak-pihak yang

berkepentingan dalam proyek Reklamasi Pantura, termasuk Para Penggugat

sehingga melanggar asas audi et alteram partem. Hal tersebut terbukti

dengan adanya Surat No. B-1845/Dep-IV-4/LH/04/2003 perihal

Pemberitahuan Ketidaklayakan Rencana Reklamasi Pantai Utara Jakarta ;

. Dengan demikian, Kepmen No. 14 Tahun 2003 telah bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang ada atau yang lebih tinggi, sehingga

keputusan a quo selayaknya batal demi hukum atau setidak-tidaknya

dinyatakan tidak sah, sehingga tidak dapat diberlakukan ;

Bahwa penerbitan Keputusan No. 14 Tahun 2003 oleh Tergugat

merupakan perbuatan yang melampaui wewenang (Detournement de Pouvoir),

karena menyimpang dari maksud dan tujuan wewenangnya ;


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

8/18/2019 12__PK_TUN_2011

8/36

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


19.Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Keppres No. 52 Tahun 1995, Gubernur

DKI Jakarta adalah Ketua Badan Pengendali Reklamasi Pantura dan

menurut Pasal 7 ayat (1) huruf e Keppres No. 52 Tahun 1995, Badan

Pengendali akan mendapat pengarahan dari Tim Pengarah yang salah

satunya adalah Tergugat ;

. Bahwa sebagai Anggota Tim Pengarah Reklamasi Pantura, Keputusan yang

dikeluarkan oleh Tergugat adalah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan

dari wewenang Tim Pengarah, sesuai Pasal 7 Keppres No. 52 Tahun 1995

tersebut ;

. Bahwa tanpa memperhatikan fungsi sebagai Tim Pengarah serta tanpa

memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan

lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan, Tergugat telah

menerbitkan keputusan a quo, tentunya hal ini bertentangan dengan maksud

dan tujuan dari kewenangan Tergugat, berdasarkan Keppres No. 52 Tahun1995 sebagai Tim Pengarah ;

. Dengan demikian, penerbitan Kepmen No. 14 Tahun 2003 oleh Tergugat

telah melampaui wewenangnya atau setidak-tidaknya telah menyimpang dari

maksud dan tujuan dari wewenang Tergugat. Hal ini tentunya keputusan a

quo selayaknya batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak

sah, sehingga tidak dapat diberlakukan ;

Bahwa penerbitan Keputusan No. 14 Tahun 2003 oleh Tergugat

merupakan perbuatan sewenang-wenang (Willekeur), karena tidak sesuai

dengan fakta-fakta yang sebenarnya ;

23.Bahwa Tergugat mengeluarkan keputusan a quo, dengan

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa rencana Reklamasi dan Revitalisasi Pantura oleh BP Pantura DKI

Jakarta berdampak negatif terhadap lingkungan terutama banjir ;

- Bahwa kajian tentang banjir dalam studi AMDAL belum memperhitungkan

pengaruh kenaikan muka laut rata-rata (mean sea level rise) dan

pengaruh pasang surut dan belum memperhitungkan adanya back water

(aliran balik sungai) akibat adanya hambatan berupa sedimentasi dan

penimbunan tanah reklamasi ;

- Bahwa bencana banjir tahunan Kota Jakarta selama ini dan bencana

banjir 2002, telah menimbulkan banyak korban dan permasalahan

lingkungan hidup dan sosial ekonomi yang sangat besar ;

- Bahwa kajian studi AMDAL yang dilakukan belum mencakup

kemungkinan dampak lingkungan akibat pengambilan bahan urugan

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

8/18/2019 12__PK_TUN_2011

9/36

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


sebesar 330 juta M3, baik di lokasi pengambilan maupun

pengangkatannya ;

- Bahwa rencana kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantura oleh BP

Pantura mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup yang

cukup luas melebihi wilayah administrasi DKI Jakarta, yaitu ke Wilayah

Tangerang dan Bekasi ;

24.Bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas, diambil tanpa didukung dengan

alasan-alasan yang memadai, karena menurut hasil kajian para ahli

lingkungan, reklamasi justru membawa dampak positif, baik terhadap

lingkungan, sosial, ekonomi maupun terhadap peningkatan kehidupan

masyarakat sekitarnya, antara lain :

- Reklamasi dapat mencegah banjir dengan melakukan pembersihan dan

normalisasi 13 muara sungai dan membantu pembuatan banjir kanal dan

sarana pencegahan lainnya ;- Reklamasi dapat menata lingkungan hidup dan sosial dengan mengatur

ulang lingkungan yang ada menjadi lebih teratur, bersih dan higienis ;

- Reklamasi dapat mempertahankan dan mengembangkan serta menata

ulang lingkungan konservasi alam yang ada, sehingga ruang terbuka

untuk lahan hijau sebagai bagian dari habitat flora dan fauna ;

- Reklamasi dapat dengan mudah memperhitungkan pengaruh kenaikan

muka laut rata-rata (mean sea level rise) dan pengaruh pasang surut dan

perhitungan adanya aliran balik sungai (back water) ;

- Reklamasi dapat meningkatkan perekonomian yang ada, karena

pengembangan Kota Jakarta sebagai Kota Pantai (water front city) ;

- Reklamasi dapat meningkatkan pendapatan Pemda DKI, sekaligus untuk

meningkatkan dan merehabilitasi pemukiman-pemukiman kumuh sekitar

Pantai guna menjaga lingkungan yang bersih dan sehat ;

25.Bahwa program Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta,

sesungguhnya merupakan rencana jangka panjang Pemerintah DKI Jakarta

untuk memperbaiki kawasan Pantai lama yang kualitas lingkungannya

semakin mengalami penurunan. Penurunan kualitas tersebut akibat

akumulasi bahan pencemar yang diendapkan oleh 13 sungai yang bermuara

di Teluk Jakarta ;

. Bahwa pertimbangan Tergugat berdasarkan kajian tentang banjir adalah

keliru dan tidak tepat, karena menurut kajian para ahli lingkungan salah

satunya Ir. AR. Suhued, dalam bukunya "Banjir di Jakarta" bahwa Reklamasi

dan Penataan Pantai yang ada sebagai satu jalan keluar yang paling baik


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

8/18/2019 12__PK_TUN_2011

10/36

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


untuk mengatasi masalah banjir. Hal yang sama dibenarkan berdasarkan

pengkajian para ahli-ahli Departemen Pekerjaan Umum, para ahli-ahli dari

Negara Belanda dan para ahli Pemerintah Khusus DKI Jakarta, serta

kalangan luas pada tahun 1987, dinyatakan visi jangka panjang untuk

Jakarta dan Indonesia melalui Reklamasi dan Revitalisasi Penataan Pantai,

yang hasilnya akan mendukung terhadap misi perbaikan kualitas Pantai

Utara Jakarta ;

. Bahwa dalam keputusan a quo diambil dengan memperhatikan surat

keberatan dari PT. Pembangkitan Jawa Bali No. 039/DIRUT/IX/2002 dan

keberatan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, karena disinyalir akan

mengganggu Daerah Pembangkit Muara Karang dan tidak menurunkan debit

aliran Sungai Ciliwung. Keberatan ini tidak beralasan, karena :

- PT. Pembangkitan Jawa Bali telah melakukan pengkajian bersama BP

Pantura termasuk Para Penggugat dan didapati kesimpulan, bahwa tidakada gangguan terhadap area pembangkit Muara Karang ;

- Bahwa keberatan Pemda Tangerang tidak ada kaitannya dengan

reklamasi, karena letak dari sodetan adalah pada mid stream sehingga

genangan yang terjadi bukan karena back water (aliran), tetapi karena

micro drainage yang kurang sempurna dari Pemda Tangerang ;

28.Bahwa tindakan Para Penggugat untuk melakukan kerjasama dengan Badan

Pengelola Pantai Utara Jakarta, didasari dengan kerangka acuan AMDAL

Regional yang diajukan kepada Tergugat pada tanggal 12 November 1996

dan mendapat persetujuan dari Tergugat melalui Surat No. B.1425/

III/05/1997 tanggal 15 Mei 1997, dengan menyatakan AMDAL Regional

tersebut telah layak ;

. Bahwa pada tanggal 30 April 2002, Tergugat menyatakan AMDAL Reklamasi

ditolak tanpa pemberitahuan apapun dan tidak memberi kesempatan kepada

Pihak BP Pantura maupun Para Tergugat, untuk menjelaskan atau

menambah kajian tambahan mengenai AMDAL ;

30.Bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan Tergugat dalam

keputusannya tersebut, diambil tanpa melalui prosedur formal yang diambil

sebagai Tim Pengarah dalam Reklamasi Pantura menurut Keppres No. 52

Tahun 1995 dan secara materiel tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada ;

. Dengan demikian, penerbitan Kepmen No. 14 Tahun 2003 oleh Tergugat

merupakan tindakan sewenang-wenang (willekeur), sehingga keputusan a

quo selayaknya menjadi batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan

tidak sah sehingga tidak dapat diberlakukan ;

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

8/18/2019 12__PK_TUN_2011

11/36

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta supaya memberikan putusan sebagai

berikut :

Dalam Provisi (Penundaan) :

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda berlakunya Keputusan Tergugat

No. 14 Tahun 2003 tanggal 19 Februari 2003 tentang Ketidaklayakan

Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta oleh

Badan Pelaksana Pantai Utara Jakarta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta dan produk administrative lainnya sampai menunggu adanya

keputusan yang berkekuatan tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 14 Tahun

2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan RevitalisasiPantai Utara Jakarta oleh Badan Pelaksana Pantai Utara Jakarta di Propinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan

Tergugat No. 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan

Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta oleh Badan Pelaksana

Pantai Utara Jakarta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian gugatan yang diajukan Penggugat dan apabila Pengadilan

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi

mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat :

I. Mengenai Kompetensi Absolut ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa,

memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, dengan alasan-alasan

sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986,secara tegas disebutkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha

Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan

atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha

Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi

seseorang atau badan hukum perdata ;


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

8/18/2019 12__PK_TUN_2011

12/36

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


. Bahwa sebagaimana terbaca dalam diktum kedua Keputusan yang

dijadikan dasar gugatan, antara lain disebutkan : Memutuskan,

Menetapkan "Berdasarkan Keputusan ini, maka instansi yang berwenang

wajib menolak permohonan izin melakukan usaha dan atau kegiatan".

Adanya rumusan "instansi yang berwenang" jelaslah menunjukkan

bahwa keputusan a quo hanya bersifat rekomendasi dan belum bersifat

final, karena masih harus mendapatkan persetujuan lagi dari instansi lain

yang berwenang ;

Oleh karena keputusan tersebut masih bersifat rekomendasi dan belum

final, dengan demikian keputusan a quo tidak termasuk dalam pengertian

Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf

C Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

3. Bahwa berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

maka berdasarkan alasan yuridis di atas, mohon kiranya agar MajelisHakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo

berkenan memutus Eksepsi Absolut Tergugat sebelum Pokok Sengketa

diperiksa ;

II. Eksepsi Lain-Lain;

A. Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum Dalam Mengajukan

Gugatan A quo (Standi In Judicio) ;

1. Bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986,

menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara

dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang

berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara

yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau

tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi ;

Bahwa Indroharto dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-

Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" terbitan Pustaka Sinar

Harapan, pada pokoknya menyatakan yang dimaksud dengan

"kepentingan" adalah pihak yang secara langsung dirugikan dalam

Keputusan Tata Usaha Negara ;

Bahwa sebagaimana secara jelas dinyatakan dalam Keputusan

Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2003 adalah tentang

Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai

Utara Oleh Badan Pelaksana Pantai Utara Jakarta di Propinsi DKI

Jakarta ;

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

8/18/2019 12__PK_TUN_2011

13/36

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Kata-kata "Oleh Badan Pelaksana Pantai Utara" dalam SK tersebut,

mengandung arti bahwa yang bertanggung jawab melaksanakan

Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara adalah

Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara yang dibentuk oleh

Gubernur DKI Jakarta, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 8

Keppres No. 52 Tahun 1995, yang menetapkan bahwa : "Untuk

menyelenggarakan Reklamasi Pantura Gubernur Kepala Daerah

Khusus Ibukota Jakarta membentuk sebuah Badan Pelaksana”;

Bahwa melihat rumusan di atas, maka Keputusan a quo tersebut

bukan ditujukan kepada Para Penggugat, melainkan kepada instansi

yang bertanggung jawab melaksanakan rencana kegiatan Reklamasi

dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta, dalam hal ini adalah BP

Pantura yang dibentuk oleh Gubernur DKI Jakarta, oleh karena itu

Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum denganKeputusan a quo, karena pihak yang mempunyai kepentingan hukum

dan kapasitas standi in judicio untuk mengajukan gugatan a quo

adalah BP Pantura ;

Berhubung karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan

hukum dan kapasitas sebagai standi in judicio, maka secara yuridis

gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat

diterima ;

B. Gugatan Salah Alamat (Error in Persona);

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 4 Keppres No. 52 Tahun 1995, yang

berwenang dan bertanggung jawab atas Reklamasi Pantura adalah

Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta dan dilaksanakan

oleh Badan Pengendali ;

. Bahwa dari diktum Kedua Keputusan a quo Memutuskan,

Menetapkan : "Berdasarkan Keputusan ini, maka instansi yang

berwenang wajib menolak permohonan izin melakukan usaha dan

atau kegiatan". Dari rumusan tersebut, jelaslah bahwa Keputusan a

quo tidak ditujukan kepada Para Penggugat, tetapi kepada instansi

yang berwenang, antara lain kepada Gubernur Kepala Daerah

Khusus Ibukota Jakarta selaku instansi yang berwenang memberikan

izin penyelenggaraan Reklamasi Pantura ;

. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, maka terbukti

gugatan Para Penggugat telah salah alamat (error in person), sebab

seharusnya gugatan a quo ditujukan kepada instansi yang berwenang


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

8/18/2019 12__PK_TUN_2011

14/36

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


memberikan izin penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, karena

tidak sesuai dengan maksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5

Tahun 1986. Untuk itu gugatan a quo haruslah ditolak atau dinyatakan

tidak dapat diterima ;

C. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena antara posita dan petitum

gugatan tidak berkesesuaian, hal tersebut terlihat di dalam posita butir

8, 12 dan 13, dimana Para Penggugat mendalilkan telah melakukan

kerjasama dengan BP Pantura untuk melakukan kegiatan reklamasi

Pantura, namun izin melakukan reklamasi mengalami hambatan,

sehingga menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian ;

. Bahwa kalaupun benar Para Penggugat mengalami kerugian, quad

non, maka kerugian tersebut bukan disebabkan karena

dikeluarkannya Keputusan a quo oleh Tergugat, melainkan karenakesalahan dari Para Penggugat sendiri yang telah mengadakan

perjanjian kerjasama dengan BP Pantura, padahal izin melakukan

kegiatan dan/atau usaha belum ada, akan tetapi dalam petitumnya

Para Penggugat menuntut Keputusan a quo untuk dibatalkan ;

Dengan demikian petitum Para Penggugat yang mohon agar

keputusan a quo dinyatakan batal atau tidak sah, jelas menunjukkan

tidak adanya hubungan kausal dengan posita gugatan, sehingga

gugatan menjadi kabur (Obscuur Libel), maka secara yuridis harus

dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ;

D. Keputusan Tergugat A Quo Tidak Bersifat Individual Dan Final ;

Bahwa pada bagian kesimpulan Para Penggugat menyimpulkan

keputusan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri

Negara Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan

Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta, telah

memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986,

yaitu antara lain bersifat Konkrit, Individual dan Final. Namun apabila

dicermati substansi Keputusan a quo, jelas tidak bersifat individual dan

final, dengan alasan :

Tidak Bersifat Individual :

1. Bahwa Para Penggugat telah secara sempit memahami pengertian

sifat individual dalam Keputusan a quo, dengan mendalilkan bahwa

Surat Keputusan tersebut berakibat langsung kepada Para

Penggugat. Pemahaman Para Penggugat tersebut jelas keliru dan

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

8/18/2019 12__PK_TUN_2011

15/36

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


menyesatkan, karena tidak sesuai dengan maksud Pasal 1 angka 3

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

2. Bahwa keputusan a quo jelas tidak bersifat individual, karena tidak

ditujukan kepada seseorang atau badan hukum perdata in casu Para

Penggugat, akan tetapi disampaikan kepada instansi yang berwenang

sebagaimana dicantumkan pada bagian akhir keputusan a quo ;

Belum Bersifat Final dan Gugatan Prematur ;

Surat Keputusan a quo masih memerlukan persetujuan dari instansi lain,

hal ini terlihat pada bagian kedua diktum Surat Keputusan a quo yang

memutuskan, menetapkan : "Berdasarkan Keputusan ini, maka instansi

yang berwenang wajib menolak permohonan izin melakukan usaha dan

atau kegiatan” ;

Bahwa Keputusan a quo hanya bersifat rekomendasi dari instansi yang

bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup kepada instansi yangberwenang memberikan izin usaha dan/atau kegiatan Reklamasi Pantai

Utara Jakarta, hal ini dapat dilihat antara lain pada :

- Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan

Hidup, mengatur antara lain :

• Pasal 1 angka 21 : "Analisis mengenai dampak lingkungan hidup

adalah kajian dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau

kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan" ;

• Pasal 18 ayat (1) : "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang

menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan

hidup, wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk

memperoleh izin melakukan usaha dan/atau atau kegiatan";

- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Megenai

Dampak Lingkungan Hidup, antara lain mengatur :

• Pasal 7 ayat (1) : "Analisa mengenai dampak lingkungan hidup

merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin

melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat

yang berwenang" ;

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan, bahwa Keputusan

a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, diperlukan bagi proses

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau

kegiatan oleh instansi lain yang berwenang mengeluarkan izin, maka


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

8/18/2019 12__PK_TUN_2011

16/36

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Keputusan a quo tersebut belum dapat dikatakan sudah final, karena

masih merupakan rekomendasi menuju diterbitkannya izin untuk

melakukan atau tidak melakukan usaha dan/atau kegiatan oleh instansi

pemberi izin atau dengan kata lain, Keputusan belum bersifat final

sehingga gugatan Para Penggugat masih prematur ;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

Kewenangan Absolut.

Jika dipaksakan : Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara = Peradilan Sesat.

Setelah mempelajari dan memahami gugatan yang diajukan oleh Para

Penggugat, Tergugat II Intervensi berpendapat dan selanjutnya berkesimpulan

bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, bukan merupakan lembaga

yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo

berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha

Negara. Adapun pendapat dan kesimpulan ini didasarkan pada argumen,sebagai berikut :

1. Obyek Gugatan Tidak Bersifat Individual dan Final.

1.1. Bahwa dalam gugatannya, pada halaman 3, angka 1, Para Penggugat

jelas telah menjadikan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan

Hidup RI No. 14 Tahun 2003, tentang Ketidaklayakan Rencana

Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara oleh Badan

Pelaksana Pantai Utara Jakarta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta, sebagai obyek gugatan, karena dinilai oleh Para Penggugat

telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 3 UU No. 5/1986, yang

menyatakan : "Putusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan

tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan

final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan

hukum perdata" ;

1.2. Bahwa, sebaliknya Tergugat II Intervensi menilai bahwa Para

Penggugat telah menyimpang jauh dan sama sekali keliru dengan

menyimpulkan demikian. Karena, jika ditelisik secara lebih mendalam,

jelas Objek Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi

ketentuan Pasal 1 butir 3 UU No. 5/1986 berdasarkan fakta-fakta

sebagai berikut :

1.2.1. Dalam Objek Gugatan bagian MEMUTUSKAN, Menetapkan,

PERTAMA dan KEDUA, dinyatakan : PERTAMA: "….BADAN

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

8/18/2019 12__PK_TUN_2011

17/36

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


PELAKSANA PANTAI UTARA JAKARTA DI PROPINSI DAERAH

KHUSUS IBUKOTA JAKARTA" Dan, KEDUA: "Berdasarkan

keputusan ini, maka instansi yang berwenang wajib menolak

permohonan izin melakukan usaha dan atau kegiatan" ;

.2.2. Bahwa, berdasarkan diktum kedua tersebut jelas

bahwa Objek Gugatan tidak merupakan keputusan

tata usaha negara yang bersifat final atau definitive oleh karena

objek gugatan hanyalah menjadi dasar atau rekomendasi bagi

instansi yang berwenang, seperti Gubernur DKI Jakarta atau

BPN atau Menteri Perhubungan atau instansi lainnya, untuk

memberikan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

Dengan perkataan lain instansi-instansi yang berwenang

tersebut membutuhkan syarat obyek gugatan sebelum

mengeluarkan izin usaha dan atau kegiatan. Jadi yangmerupakan keputusan tata usaha negara yang final bukanlah

obyek gugatan melainkan keputusan atau izin dari instansi-

instansi yang berwenang ;

1.2.3. Bahwa agar jalan pikiran Para Penggugat tidak tersesat lebih

jauh, maka sebaiknya Para Penggugat bersedia membuka dan

mempelajari ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang

No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999

Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang

berbunyi :

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 :

"Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian

dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi

proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha

dan/atau kegiatan” ;

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 :

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup merupakan

syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan

usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang

berwenang” ;

1.2.4. Berdasarkan diktum pertama tersebut di atas jelas bahwa obyek

gugatan tidak merupakan keputusan tata usaha negara yang


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

8/18/2019 12__PK_TUN_2011

18/36

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


bersifat individual. Karena obyek gugatan tidak pernah

penyebutkan secara khusus Para Penggugat, ataupun badan

hukm Para Penggugat. Disana obyek gugatan hanya

menyebutkan Badan Pelaksana Pantai Utara Jakarta di Propinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta.. Sedangkan selebihnya, jelas

berlaku secara umum, bagi siapa saja yang mengajukan ijin

untuk melakukan usaha atau kegiatan, sebagaimana dinyatakan,

“….. maka instansi yang berwenang wajib menolak permohonan

izin melakukan usaha dan atau kegiatan” ;

1.3. Bahwa selain itu obyek gugatan juga bukan merupakan keputusan tata

usaha negara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau

badan hukum perdata sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 butir 3

Undang-Undang No. 5/1986 di atas. Oleh karena obyek gugatan

hanyalah sebagai rekomendasi atau syarat atau dasar bagi instansiyang berwenang untuk mengeluarkan keputusan atau izin, maka

pengeluaran obyek gugatan oleh Tergugat belum menimbulkan akibat

hukum. Akibat hukum bagi Para Penggugat baru muncul atau timbul

apabila ada keputusan (diterima atau ditolak) dari instansi yang

berwenang untuk mengeluarkan keputusan atau izin a quo ;

1.4. Bahwa karena obyek gugatan merupakan obyek gugatan Tata Usaha

Negara perkara a quo, yaitu tidak merupakan keputusan tata usaha

negara yang bersifat konkrit, individual dan juga belum menimbulkan

akibat hukum, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta jelas

bukan merupakan Pengadilan yang berwenang secara absolut

(absolute competantie) memeriksa, mengadili dan memutuskan

gugatan Para Penggugat. Dan terhadap gugatan Para Penggugat

sudah sepatutnyalah untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Para Penggugat Tidak Memiliki Kualitas dan Kepentingan Sebagai

Penggugat.

1. Bahwa pada asasnya yang dapat mengajukan gugatan hanyalah mereka

yang mempunyai hubungan hukum atau kepentingan hukum langsung

(point d’interest, point d’action) ;

2. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU No. 5/1986 menyatakan : “Seseorang atau

badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis

kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan

Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

8/18/2019 12__PK_TUN_2011

19/36

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau

direhabilitasi” ;

3. Bahwa dalam obyek gugatan pada bagian MEMUTUSKAN, Menetapkan,

Pertama, dinyatakan “Keputusan Negara Lingkungan Hidup tentang

Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi Dan Revitalisasi Pantai

Utara Jakarta oleh Badan Pelaksana Pantai Utara Jakarta di Propinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta” ;

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas pengajuan gugatan oleh Para

Penggugat terhadap Tergugat merupakan tindakan yang sangat keliru.

Karena sebagaimana juga disinggung sebelumnya, obyek gugatan

secara eksplisit, hanya menyebutkan Badan Pelaksana Pantura Jakarta ;

Selain secara implisit berlaku bagi Gubernur DKI Jakarta, yang dapat

dianggap secara mutatis mutandis selaku instansi yang berwenang

memberikan izin, dan juga berlaku secara umum. Sehingga sama sekalibukan khusus kepada Para Penggugat ;

5. Karena itu Para Penggugat dalam hal ini tidak berkualitas sebagai

Penggugat, dalam pengertian tidak memiliki hubungan hukum dan/atau

kepentingan hukum langsung dengan Tergugat sebagai akibat

dikeluarkannya obyek gugatan. Sehingga jelas Para Penggugat tidak

berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ;

6. Bahwa karena gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kualitas,

maka sudah sepatutnyalah bila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,

menyatakan gugatan ditolak, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan

tidak dapat diterima ;

Gugatan Para Penggugat Salah Alamat :

1. Bahwa sebagaimana telah disinggung di atas, jelas antara Para Penggugat

dan Tergugat tidak ada hubungan hukum dan kepentingan hukum apapun.

Hal ini tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah banyak didalilkan oleh Para

Penggugat dalam gugatannya, yaitu pada bagian A. Syarat formal dan

kepentingan Para Penggugat. Dimana secara langsung dapat dipahami,

bahwa yang sebenarnya terjadi adalah hubungan hukum dan kepentingan

hukum sebagai akibat perbuatan perdata, yang dilakukan oleh dan antara

Para Penggugat dengan Badan Pengelola Reklamasi Pantai Utara dan/atau

Gubernur DKI Jakarta, sebagaimana dituangkan dalam berbagai

Memorandum of Understanding dan Perjanjian Kerjasama. Jadi bukan

dengan Tergugat (Menteri Negara Lingkungan Hidup RI) ;


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

8/18/2019 12__PK_TUN_2011

20/36

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


2. Bahwa dalam Persona Standi gugatan Para Penggugat menggugat Menteri

Negara Lingkungan Hidup RI sebagai Tergugat. Tentu hal ini telah salah

alamat, karena seharusnya yang menjadi Tergugat adalah Badan Pengelola

Reklamasi Pantai Utara dan/atau Gubernur DKI Jakarta, sebagai akibat

perbuatan secara perdata yang dilakukan oleh dan antara mereka ;

3. Bahwa karena gugatan diajukan kepada pihak yang salah, sudah

sepatutnyalah pula jika gugatan Para Penggugat ditolak, atau setidak-

tidaknya dinyatakan tidak diterima ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat II Intervensi berkesimpulan,

jelas obyek gugatan Para Penggugat telah tidak bersifat individual dan final.

Serta Para Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat. Selain

terbukti pula gugatan Para Penggugat telah salah alamat. Karena itu

terhadap gugatan yang telah demikian cacatnya, jika terus dipaksakan untuk

diperiksa, diadili, dan diputuskan tanpa ada koreksi dengan suatu putusansela untuk itu oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, meskipun banyak

penyimpangan telah diketahui dengan baik. Maka peradilan perkara a quo

yang berjalan, jelas dapat merupakan suatu peradilan yang sesat, karena

sejak awal digelar tanpa memenuhi ketentuan-ketentuan UU No. 5/1986 ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta No. 75/G.TUN/2003/ PTUN-JKT. tanggal 11 Pebruari 2004 adalah

sebagai berikut :


. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 14 Tahun 2003 tentang

Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara

Jakarta oleh Badan Pelaksana Pantai Utara Jakarta di Propinsi DKI Jakarta;

. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. 14

Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan

Revitalisasi Pantai Utara Jakarta di Propinsi DKI Jakarta;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan tindak

lanjut berlakunya Surat Keputusan No. 14 Tahun 2003 tanggal 19 Februari

2003 sampai adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum

tetap;

. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya

perkara yang besarnya Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

8/18/2019 12__PK_TUN_2011

21/36

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Jakarta dengan putusan No. 202/B/2004/PT.TUN.JKT. tanggal 3 Pebruari 2005

adalah sebagai berikut :

I. Dalam Putusan Sela :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding mengenai

Putusan Sela;

- Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.

75/G.TUN/2003/PTUN-JKT, tanggal 23 September 2003, yang

dimohonkan Banding;

II. Dalam Putusan Akhir :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat/Pembanding seluruhnya;


- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding, Para

Tergugat II Intervensi/Para Pembanding;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No. 75/G.TUN/2003/PTUN-JKT, tanggal 11 Pebruari 2004, yang

dimohonkan Banding;

- Menghukum Tergugat/Pembanding, Para Tergugat II Intervensi/Para

Pembanding untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama, yang

dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 109 K/

TUN/2006 tanggal 28 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut

adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MENTERI

NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA tersebut;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.

202/B/2004/PT.TUN-JKT. tanggal 3 Pebruari 2005 yang menguatkan putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 75/G.TUN/2003/PTUN-JKT.

tanggal 11 Pebruari 2004;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

- Menghukum Termohon Kasasi I,II dan III/Para Penggugat dan Penggugat II

Intervensi 1, 2 untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat

peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-

(lima ratus ribu rupiah) ;


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

8/18/2019 12__PK_TUN_2011

22/36

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 109 K/TUN/2006

tanggal 28 Juli 2009 diberitahukan kepada Termohon Kasasi I/Para Penggugat/

Terbanding pada tanggal 15 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Termohon

Kasasi/Para Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2010) diajukan

permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 06 Oktober 2010

sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 75/

G.TUN/2003/PTUN-JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Turut Termohon Kasasi/Para

Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Termohon Kasasi I, II,III dahulu Para

Penggugat - Para Tergugat II Intervensi/Terbanding-Pembanding yang pada

tanggal 11 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali

dari Pemohon Kasasi/Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat II Intervensi/

Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19

November 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut

formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon

Peninjauan Kembali/Para Penggugat dalam memori peninjauan kembali

tersebut pada pokoknya ialah :

Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali A Quo Telah Memenuhi

Syarat Formal Sebagaimana Yang Ditentukan Undang Undang.

Bahwa pada tanggal 15 April 2010, Pemohon Peninjauan Kembali telah

diberitahu atas Putusan Kasasi tersebut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta seperti dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi yang

dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 109 K/

TUN/2006, tertanggal 15 April 2010 (copy terlampir) ;

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22

8/18/2019 12__PK_TUN_2011

23/36

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Bahwa selanjutnya, Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan tersebut tidak

sepaham dan keberatan, oleh karenanya telah mengajukan Peninjauan Kembali

pada tanggal 06 Oktober 2010.

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali A Quo telah diajukan dalam tenggang

waktu dan tata cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang (vide Pasal 132 ayat

(2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

beserta perubahannya dan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung, beserta perubahannya) dan oleh karena itu

secara formal patut diterima dan diperiksa oleh Majelis Hakim Agung Peninjauan

Kembali di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Bahwa selanjutnya, Pemohon Peninjauan Kembali, dengan ini mengajukan

alasan-alasan hukum dalam memori Peninjauan Kembali, yang dapat diuraikan

sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Pengadilan (baca : Hakim) mengadili adalah berdasarkanhukum (vide : pasal 4 ayat (1) Undang undang Nomor. 48 Tahun 2009, tentang

Kekuasaan Kehakiman) yang terbaca melalui suatu pertimbangan pertimbangan

hukumnya yang lengkap, jelas dan cermat.

Bahwa putusan Hakim yang demikian adalah juga berlaku terhadap Putusan

Hakim Tata Usaha Negara yang mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada

Peradilan Tata Usaha Negara, dimana putusan tersebut juga harus didasarkan

pada hukum melalui suatu pertimbangan pertimbangan yang lengkap, jelas dan

cermat.

Bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan cermat, ternyata putusan in

cassu (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 109 K/TUN/2006, tertanggal 28

Juli 2009), adalah merupakan putusan yang dibuat atas kekhilafan Hakim atau

kekeliruan yang nyata karena putusan tersebut dibuat tidak berdasarkan hukum

dan tidak pula didukung oleh suatu pertimbangan yang lengkap, jelas dan

cermat.

Bahwa putusan Hakim (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 109 K/

TUN/2006, tertanggal 28 Juli 2009) tersebut dibuat atas suatu kekhilafan Hakim

atau kekeliruan yang nyata karena putusan Hakim tersebut tidak dibuat

berdasarkan hukum yang seharusnya dibuat berdasarkan hukum dalam

memutus suatu sengketa Tata Usaha Negara (vide Pasal 67 huruf f Undang

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Bahwa putusan Hakim (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 109 K/

TUN/2006, tertanggal 28 Juli 2009) tersebut dibuat dengan pertimbangan yang

tidak lengkap karena terbaca dari uraian pertimbangannya yang sangat


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

8/18/2019 12__PK_TUN_2011

24/36

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


sederhana tanpa menyebutkan dasar dasar yang jelas dan cermat yang dapat

menunjukkan suatu alur pemikiran yang logis, sistematis dan bahkan

menimbulkan kebingungan;

Bahwa adapun hal hal yang menunjukkan putusan in cassu (Putusan

Mahkamah Agung RI Nomor : 109 K/TUN/2006, tertanggal 28 Juli 2009) adalah

putusan yang lahir dari kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata tersebut

adalah sebagaimana yang terurai dibawah ini :

I. Judex Juris Telah Khilaf Atau Keliru Dalam Menilai Dan Mempertimbangkan

Obyek Gugatan A Quo :

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 109 K/TUN/2006,

tertanggal 28 Juli 2009, pada pokoknya telah membatalkan putusan

Judex Factie dengan alasan bahwa Surat Keputusan Kementerian

Lingkungan Hidup Nomor : 14 Tahun 2003, adalah merupakan

rekomendasi dan karenanya masih memerlukan persetujuan sehinggabelum bersifat final sebagaimana yang termuat dalam putusannya pada

halaman 33 alinea kesatu sampai ketiga sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi tentang judex factie tidak berwenang atau

melampaui batas wewenang dapat dibenarkan karena Surat Keputusan

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 14 Tahun 2003 tentang

Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai

Utara Jakarta, masih bersifat rekomendasi dan belum mempunyai akibat

hukum karena merupakan bagian dari atau persyaratan untuk mendapat

izin dari pejabat yang berwenang. Sehingga surat keputusan a quo belum

bersifat final. Oleh karena itu surat keputusan in casu bukan merupakan/

tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut

ketentuan Pasal 1 angka 3 Jo Pasal 2 huruf c Undang Undang Nomor : 5

Tahun 1986, sebagai telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 9

Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa,

memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tanpa

perlu mempertimbangkan alasan-alasan Kasasi lainnya menurut

pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : MENTERI NEGARA

LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, tersebut dan

Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24

8/18/2019 12__PK_TUN_2011

25/36

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No :

202/B/2004/PT.TUN.JKT, tanggal 3 Pebruari 2005, yang menguatkan

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, No : 75/G.TUN/2003/

PTUN.JKT. tanggal 11 Pebruari 2004, serta Mahkamah Agung mengadili

sendiri perkara ini dengan Amar Putusan sebagaimana yang akan

disebutkan dibawah ini ;” ;

2. Bahwa bila memperhatikan dengan cermat pada putusan in cassu, maka

dari pertimbangannya dapat diketahui alur pemikiran hakim pada Putusan

Mahkamah Agung RI Nomor : 109 K/TUN/2006, tertanggal 28 Juli 2009

tersebut adalah membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh

Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali yang juga dalam dalil

dalilnya menyatakan bahwa Surat Keputusan Kementerian Lingkungan

Hidup Nomor : 14 tahun 2003, tersebut adalah keputusan yang belum

bersifat final sehingga belum dapat menjadikannya sebagai objeksengketa Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa atas pertimbangan hakim dalam putusan in cassu tersebut, perlu

dipelajari dengan cermat apakah pertimbangan tersebut telah didasarkan

pada hukum atau tidak ? ;

4. Bahwa “Final” adalah salah satu sifat dari suatu Keputusan Tata Usaha

Negara yang menjadi dasar agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut

dapat dijadikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara (vide pasal 1

angka 4 Undang undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata

Usaha Negara) yang dari penjelasannya disebutkan tentang artinya

sebagai berikut :

“Bersifat final artinya sudah defenitif atau karenanya dapat menimbulkan

akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan dari

instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum

dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang

bersangkutan. Umpamanya keputusan pengangkatan seorang pegawai

negeri masih memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi

Kepegawaian Negara” ;

5. Bahwa berdasarkan penjelasan resmi dari ketentuan pasal 1 angka 3

Undang undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha

Negara tersebut dapat diketahui apa yang diartikan suatu Keputusan Tata

Usaha Negara yang bersifat final (yaitu sudah defenitif dan dapat

menimbulkan akibat hukum) dan apa yang diartikan suatu keputusan

yang belum final, (yaitu yang masih memerlukan persetujuan dari instansi


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan

12__pk_tun_2011

Documents