alam tiga tahun terakhir, pembangunan perikanan budidaya telah menunjukkan hasil yang signikan, dengan meningkatnya volume dan nilai produksi perikanan budidaya. Dalam kurun waktu 2005-2007, volume produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 19,56% yang nilai rata-rata per tahun sebesar 10,85%, yaitu dari 2,16 juta ton senilai Rp 21,45 triliun pada tahun 2005 meningkat menjadi 3,09 juta ton, dengan nilai sebesar Rp 26,36 triliun pada tahun 2007. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan produksi perikanan budidaya yang berdaya saing dan bermutu, Departemen Kelautan dan Perikanan telah mendorong peran aktif Pemerintah Daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi usaha perikanan budidaya. Diharapkan Pemerintah Daerah harus menyiapkan konsep yang berpihak kepada pembangunan pedesaan dan mengutamakan pengusaha kecil, membuka masuknya investor yang bergerak di bidang perikanan budidaya, memberikan kemudahan kepada pengusaha dalam berinvestasi dan menetapkan tata ruang wilayah yang lebih pasti kepada investor sehingga dapat memberikan kepastian hukum berusaha. Meningkatnya permintaan ikan di masa mendatang akan mendorong setiap negara untuk meningkatkan kualitas mutu sehingga dapat bersaing di pasar global. Berkaitan dengan hal tersebut, stakeholder perikanan budidaya harus melakukan 3 (tiga) hal, antara lain: (1). Produksi super ecient, melalui sistem usaha yang baik dan cara berbudidaya ikan yang baik dimana para pembudidaya dituntut mampu mengorganisir diri, menekan biaya produksi dengan mutu yang baik sedemikian rupa sehingga dapat menjual dengan harga yang lebih murah (ardable), (2). Real quality, kedepan masyarakat maju dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi akan menuntut makanan yang berkualitas terbaik dan tersedia secara kontinyu, dan (3). Mega marketing, produk perikanan harus mempunyai pasar yang luas. Hal ini menuntut para pengolah/processing agar dapat menciptakan produk yang bernilai tambah dan lebih bervariasi sehingga membuka pasar yang lebih luas.

D

Diharapkan dengan tersusunnya, Peta Sebaran Potensi Lahan Perikanan Budidaya di Indonesia ini, monitoring dan evaluasi serta pengawalan terhadap kegiatan pengembangan perikanan budidaya disuatu lokasi/sentra produksi dapat dilakukan dengan baik dan lebih terukur (accountable) serta fokus. Selanjutnya yang terpenting, peta sebaran potensi lahan perikanan budidaya di Indonesia ini ke depan menjadi data dan informasi yang diperlukan untuk (1) perencanaan pengembangan baik ekstensikasi maupun intensikasi usaha perikanan budidaya, (2) bahan kebijakan pembangunan wilayah bagi daerah-daerah yang memiliki potensi perikanan budidaya serta bahan dalam menetapkan prioritas pengembangannya baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan (3) bahan koordinasi yang lebih akurat dengan sektor-sektor pendukung pembangunan perikanan budidaya. Perikanan budidaya kelak harus mampu meningkatkan konstribusinya secara nyata terhadap kemajuan sektor perikanan secara keseluruhan dan kesejahteraan para pembudidaya. Keberhasilan explorasi potensi lahan budidaya perikanan ini dapat dicapai dengan baik, jika mendapat dukungan dan peran aktif semua stakeholders dari hulu sampai ke hilir. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

DR. Ir. Made L. Nurdjana

P E TA S E B A R A N P OT E N S I L A H A N P E R I K A N A N BU D I D AYA D I I N D O N E S I A

i

R

epublik Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau sekitar 17.508, membentang sepanjang 5,120 km dari timur ke barat dan 1.760 km dari utara ke selatan (Dahuri, 2001:1). Secara geogras Indonesia terletak di daerah tropis yang sangat kaya akan berbagai macam sumber daya alam, baik di darat maupun di laut. Sektor perikanan, baik darat dan laut merupakan salah satu sektor terbesar yang diharapkan dapat memberikan konstribusi yang berarti dalam pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia bertanggungjawab menetapkan pengelolaan sumberdaya alam Indonesia bagi kepentingan seluruh masyarakat, dengan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya tersebut. Sumberdaya perikanan seperti ikan, rumput laut, lobster, udang, teripang, kekerangan, dsb termasuk sumberdaya dalam kategori dapat pulih (Renewable) sekalipun terbatas. Untuk itu kebijakan mendorong kegiatan perikanan budidaya dan mengalokasikan lahanlahan konservasi/perairan lindung adalah langkah yang sudah tepat sehingga kepunahan sumberdaya ini bisa dicegah. Pembangunan perikanan dan kelautan merupakan salah satu andalan bagi bangsa Indonesia untuk turut mengatasi pemulihan ekonomi akibat krisis moneter yang berlangsung sejak tahun 1997. Kebijakan nasional tentang pembangunan perikanan menekankan pada program pengembangan agribisnis perikanan dengan menggalakkan perikanan budidaya yang berdaya saing, berwawasan lingkungan, berbasis kerakyatan, serta memperkuat pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan. (REPETA DKP tahun 2004). Sektor perikanan selama ini dikembangkan melalui perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perkembangan perikanan budidaya mengalami berbagai permasalahan, baik internal maupun eksternal. Permasalahan internal yang dihadapi terutama adalah tidak adanya perencanaan lahan budidaya secara menyeluruh yang ditetapkan berdasarkan potensi pengembangan perikanan yang ada, baik potensi sik maupun sosial ekonominya. Sebagai contoh lahan yang digunakan untuk budidaya terutama air payau yang sering kita kenal dengan tambak berkembang tidak terkendali dengan prasarana saluran teknis system tata air irigasinya yang kurang memadai. Keadaan ini menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan yang pada akhirnya mengakibatkan terjadi pendangkalan dan timbulnya berbagai jenis penyakit yang merugikan usaha budidaya perikanan. Demikian halnya pengembangan lahan untuk budidaya air tawar, air payau dan laut belum ada perencanaan ruang/lahan budidaya yang baik.

Masalah eksternal terkait dengan tata ruang, kebijakan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, budidaya perikanan belum mendapatkan ruang/lahan yang memadai. Hal ini disebabkan karena tidak adanya informasi akan potensi budidaya perikanan pada masing-masing daerah. Terkait kelembagaan sistem usaha yang ada belum dapat mendukung operasional pengembangan perikanan budidaya secara efektif pada level praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran. Untuk itu diperlukan masterplan kelembagaan yang baik mulai dari level kecamatan/kabupaten/provinsi dan nasional. Potensi lahan budidaya perikanan masih disajikan secara umum, terbatas pada luas areal/lahan budidaya saja belum menyajikan pengalokasian lahan dan jenis komoditas yang sesuai dengan lahannya. Terkait dengan ketersediaan sumberdaya manusia, infrastruktur kelembagaan, sarana-prasarana dasar/umum dan saranaprasarana pendukung produksi, pengolahan dan pemasaran serta kebijakan pendukung, rencananya akan disajikan dalam peta potensi lahan skala kabupaten. Pengembangan budidaya perikanan perlu mempertimbangkan implementasi konsep yang tepat dan pendekatan yang menyeluruh dengan memanfaatkan data/ informasi potensi budidaya yang tidak hanya berbasis data numerik saja tetapi juga berbasis data spatial (peta). Dengan adanya Peta Sebaran Potensi Lahan Perikanan Budidaya di Indonesia ini diharapkan pengembangan perikanan budidaya di daerah baik yang dilakukan oleh swasta, masyarakat dan pemerintah akan lebih jelas dan mendapat jaminan. Rencana pembangunan secara regional dan sistem usaha yang lebih makro pengembangan budidaya perikanan akan lebih terarah sehingga dalam penyusunan rencana kebijakan pengembangan perikanan budidaya dapat dengan mudah diterapkan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Tim Kerja dan semua pihak hingga tersusunnya buku ini, semoga amal ibadah ini, menjadi amal kebajikan dan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, Amin. Direktur Prasarana dan Sarana

Ir. Ferrianto H.S. Djais, M.MAii

P E TA S E B A R A N P OT E N S I L A H A N P E R I K A N A N BU D I D AYA D I I N D O N E S I A

Sambutan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya .................................. Kata Pengantar ......................................................................................... Daftar Isi ................................................................................................... Tim Kerja .................................................................................................. Sebaran Potensi Lahan Perikanan Budidaya ........................................... Pendahuluan ............................................................................................. Metoda ..................................................................................................... Analisis ...................................................................................................... Kriteria Budidaya Laut .............................................................................. Kriteria Budidaya Air Payau ...................................................................... Kriteria Budidaya Air Tawar ...................................................................... Hasil Analisis Budidaya Laut ..................................................................... Hasil Analisis Budidaya Air Payau ............................................................. Hasil Analisis Budidaya Air Tawar ............................................................. Peta-Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya : Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Nanggroe Aceh Darussalam Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Sumatera Utara ................ Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Sumatera Barat ................ Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Riau .................................. Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Kepulauan Riau ................ Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Jambi ................................ Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Sumatera Selatan ............. Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Bangka Belitung ............... Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Bengkulu .......................... Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Lampung .......................... Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. DKI Jakarta ....................... Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Banten .............................. Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Jawa Barat ........................ Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Jawa Tengah ..................... Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. DI Jogyakarta .................... Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Jawa Timur ....................... Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Bali ................................... Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Nusa Tenggara Barat ........ Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Nusa Tenggara Timur .......

i ii iii iv 1 1 1 2 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 0 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Kalimantan Barat .............. Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Kalimantan Tengah ........... Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Kalimantan Selatan .......... Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Kalimantan Timur ............. Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Sulawesi Utara ................. Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Gorontalo ......................... Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Sulawesi Tengah ............... Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Sulawesi Barat .................. Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Sulawesi Selatan .............. Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Sulawesi Tenggara ............ Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Maluku ............................. Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Maluku Utara ................... Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Papua ............................... Peta Potensi Lahan Perikanan Budidaya Prov. Irian Jaya Barat ................. Rekomendasi, Saran & Penutup .............................................................. Daftar Pustaka ..........................................................................................

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

P E TA S E B A R A N P OT E N S I L A H A N P E R I K A N A N BU D I D AYA D I I N D O N E S I A

iii

PENGARAH

Ir. Ferrianto H.S. Djais ,M.MA

Direktur Prasarana dan Sarana Budidaya

PENYUSUN Ketua Anggota Ir. Sentot Djarwanto Ir. Rodelina AL Tobing Budi Harsono, S.Pi Herold Sonny Mongkol R. Adi Geraldi G., ST DESIGNER PENDUKUNG R. Adi Geraldi G., ST Andi Basuki, S.Si Lukman Prasetyo Kasubdit Prasarana dan Sarana Budidaya Laut Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya Laut Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya Laut Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya Laut Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya Laut Subdit Prasarana dan Sarana Budidaya Laut

P E TA S E B A R A N P OT E N S I L A H A N P E R I K A N A N BU D I D AYA D I I N D O N E S I A

iv

I

N

D

O

N

E

S

I

A

P E TA S E B A R A N P OT E N S I L A H A N P E R I K A N A N BU D I D AYA D I I N D O N E S I A

v