2017| sekretariat utama - bsn 1 · beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan...
TRANSCRIPT
2017| Sekretariat Utama - BSN 1
2017| Sekretariat Utama - BSN 2
S
BAB I PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun
Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur
dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi.
Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi
pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran
strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi
kewajiban Sekretariat Utama, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan
Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang sesuai Peraturan
Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
Kinerja Sekretariat Utama memberikan kontribusi khususnya pada kinerja
BSN) dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan
Laporan Kinerja Sekretariat Utama merupakan bahan masukan dalam
penyusunan Laporan Kinerja BSN tahun 2017.
I.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama adalah sebagai
bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan
program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan
misi BSN, dengan tujuan sebagai berikut :
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2017| Sekretariat Utama - BSN 3
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah
untuk meningkatkan kinerjanya.
Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan
beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan
dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit
Kerja.
I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor
965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4
Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor
965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN, tugas Sekretariat
Utama adalah mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian
administrasi, dan sumber daya di lingkungan BSN
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kinerja Sekretariat Utama
menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi perencanaan program dan perumusan kebijakan di bidang
standardisasi serta kebijakan teknis BSN;
b. pembinaan dan pelayanan administrasi, organisasi dan tata laksana,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah
tangga BSN;
c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan, penelaahan
hukum, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum serta pelaksanaan
hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
d. pembinaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, program
kegiatan standardisasi, kerjasama fungsional dan antar lembaga terkait
lainnya di lingkungan BSN;
e. koordinasi dan penyusunan laporan BSN.
Struktur Sekretariat Utama dapat dilihat pada gambar berikut.
2017| Sekretariat Utama - BSN 4
Gambar I.1
Struktur Organisasi Sekretariat Utama
Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Sekretariat Utama mempunyai
tata kerja yang didukung oleh :
1. Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha, dengan tugas
melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi
program dan penyusunan rencana, pengelolaan keuangan, urusan tata
usaha dan urusan rumahtangga serta pengelolaan barang/kekayaan
milik negara. Pasal
2. Biro Hukum, Organisasi dan Humas, dengan tugas melaksanakan
pengkajian dan penelaahan hukum, perumusan dan penyusunan
peraturan perundangan, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum,
analisis dan penataan kelembagaan, pengawasan dan evaluasi
manajemen mutu internal, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat
dan hubungan antar lembaga serta penyusunan laporan.
2017| Sekretariat Utama - BSN 5
3. Inspektorat, dengan tugas melaksanakan pengawasan fungsional
terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN
I.4 SUMBER DAYA MANUSIA
Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan
31 Desember 2017, Sekretariat Utama memiliki personel berstatus Aparatur Sipil
Negara (ASN) sebanyak 114 (serratus empat belas) orang, dengan rincian
sesuai tabel berikut:
Tabel I.1
Personel ASN Sekretariat Utama
Gambar I.2
Grafik Personel ASN Sekretariat Utama
No Uraian Jenjang Pendidikan Jumlah
Orang > S1 S1 S2
1. Sekretariat Utama - - 1 1
2. Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata
Usaha 29 34 4
67
3. Biro Hukum, Organisasi dan Humas 5 23 7 34
4. Inspektorat 3 4 5 12
Jumlah 37 61 17 114
37 pegawai
17 pegawai
61 pegawai
2017| Sekretariat Utama - BSN 6
I.5 PERAN STRATEGIS
Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan
kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.
Sekretariat Utama mempunyai peran strategis dalam mendukung
pelaksanaan fungsi BSN, yaitu penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan
administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi
dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian,
perlengkapan, dan rumah tangga. Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya
Sekretariat Utama telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi,
dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi
BSN.
Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Sekretariat Utama
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
Memiliki akses
terhadap proses
perencanaan dan
penganggaran
SPK belum dijadikan
sebagai program prioritas
nasional
Anggaran SPK tersebar di
beberapa K/L, namun
belum terkoordinasi
dengan baik
Sinergi alokasi anggaran
masih lemah
Kinerja BSN masih belum
optimal
Penguatan koordinasi
dengan Bappenas,
Kemenkeu, dan K/L lain yang
terkait untuk menyusun
program kerja yang
mendukung prioritas nasional
Peningkatan koordinasi dan
sinergi dengan K/L yang
memiliki tugas yang terkait
dengan SPK
Peningkatan koordinasi dan
sinergi antar unit kerja di BSN
Memperkuat rumusan
kinerjadengan SMART
Pengelolaan
keuangan
tersentralisasi di
Bagian Keuangan
dengan sistem
pengelolaan yang
sesuai peraturan
perundangan dan
BSN hanya memiliki 1
(satu) satuan kerja
Tidak semua pejabat
struktural yang memahami
proses pelaksanaan dan
pertanggungjawaban
keuangan, sehingga
pengawasan dan
pengendalian masih
kurang efektif
Masih terbatasnya sumber
daya manusia yang
Perlunya peningkatan
pemahaman pejabat
struktural melalui sosialisasi
tentang pengelolaan dan
pertanggungjawaban
keuangan serta evaluasi atas
pelaksanaan pengelolaan
keuangan secara periodik
Melakukan
pelatihan/bimbingan teknis
2017| Sekretariat Utama - BSN 7
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
kompeten dalam
pengelolaan keuangan,
khususnya di unit kerja
teknis
terkait pengelolaan
keuangan kepada para
pegawai yang ditugaskan
dari unit kerja teknis,
khususnya yang ditugaskan
dalam pengelolaaan
keuangan
Terdapat beberapa
aplikasi keuangan
yang mempermudah
pengelola keuangan,
termasuk Sistem
Informasi
Pelaksanaan
Kegiatan dan
Anggaran (SIPAKAR)
Belum terintegrasinya
aplikasi keuangan yang
ada, sehingga belum
optimal pemanfaatannya
Melakukan integrasi aplikasi
keuangan yang ada dengan
bantuan pengembangan
aplikasi yang kompeten
Pengelolaan BMN
Ketulusuran dalam
pendistribusian BMN
Lokasi BMN yang berpindah
Masa ekonomis BMN yang
masih tercatat
Koordinasi antara pusat
kepada pengelola BMN
dalam pelaporan
pembelian belanja modal
dan barang persediaan
Inventarisasi BMN dilakukan
secara periodik
Penghapusan BMN
Melakukan sosialisasi kepada
unit kerja/pusat terkait aturan
dalam belanja modal
Pengelolaan Arsip Tidak adanya pedoman
dalam penataan arsip
Kurangnya kesadaran
dalam penataan arsip
Penyusunan peraturan
sebagai pedoman dalam
penataan arsip
Melakukan pembinaan
dalam penataan arsip
Pengelolaan
Perjalanan Dinas
Belum optimalnya fitur
dalam aplikasi pengurusan
ijin perjalanan luar negeri
(SIMPEL)
Melakukan pengurusan surat
ijin secara manual
2017| Sekretariat Utama - BSN 8
U
BAB II PERENCANAAN KINERJA
II.1 PERENCANAAN STRATEGIS
II.1.1 Visi dan Misi
untuk mewujudkan visi BSN “Terwujudnya infrastruktur mutu nasional
yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup
bangsa”, maka Sekretariat Utama menetapkan visi dan misi.
VISI
Menjamin pelayanan prima dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan anggaran dan tata usaha,
penyediaan SDM profesional, informasi aktual kelembagaan dan peraturan perundangan-undangan
yang implementatif, transparan dan akuntabel
MISI
1. Memberikan dukungan layanan perencanaan, keuangan, tata
usaha, kepegawaian, kelembagaan, peraturan perundangan
untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BSN
2. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk
pelaksanaan tugas dan fungsi BSN
II.1.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan
dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-
isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,
program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang
dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi
2017| Sekretariat Utama - BSN 9
Sekretariat Utama telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan
visi dan misi organisasi.
Rumusan tujuan Sekretariat Utama adalah sebagai berikut :
TUJUAN
a. Terwujudnya layanan prima di lingkungan BSN;
b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Sasaran merupakan sasaran di lingkungan Sekretaris Utama selaku Unit
Pendukung di lingkungan BSN. Sekretariat Utama dituntut agar dapat mengikuti
perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas,
produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja
Sekretariat Utama harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran
strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja
output dan kinerja outcome. Pada tahun 2017, sasaran Sekretariat Utama telah
dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.
Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
SASARAN
1. Terwujudnya layanan informasi publik yang berkualitas
2. Terwujudnya good governance dan clean governance
3. Terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang akurat dan akuntabel
4. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana BSN
5. Tersedianya peraturan perundang – undangan di bidang SPK
6. Meningkatnya kualitas SDM BSN yang kompeten
7. Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal
8. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia,
tata kelola dan organisasi Settama yang professional
2017| Sekretariat Utama - BSN 10
II.2 PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja
antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu
berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja
dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan
organisasi pada akhir tahun.
Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran
kinerja, pada tahun 2017 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja
Sasaran Sekretariat Utama sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja
Sekretariat Utama) Tahun 2017 juga mengalami perubahan. Berikut adalah
Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama tahun 2017 berdasarkan sasaran, indikator
kinerja dan target.
Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2017
Sasaran Indikator Kinerja Target
2017
Customer Perspectives
Terwujudnya layanan
informasi publik yang
berkualitas
Nilai kepatuhan layanan publik
105 (nilai)
Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja
BSN
73
(BB)
Opini BPK Atas Laporan Keuangan WTP
Terwujudnya good
governance dan
clean government
Tingkat pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
80 Nilai
Indeks kompetensi dan integritas
SDM
> 95 %
Indeks kepuasan pegawai
terhadap layanan Settama
3,7 Nilai
Zona Integritas WBK/WBBM 2 Unit Kerja
2017| Sekretariat Utama - BSN 11
Sasaran Indikator Kinerja Target
2017
Internal Process Perspectives
Terwujudnya
perencanaan dan
penganggaran yang
akurat dan akuntabel
Persentase pengajuan anggaran
BSN yang terakomodasi dalam
Pagu Indikatif
90%
Realisasi pelaksanaan anggaran
BSN
≥95%
Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan
prasarana BSN
Persentase ketersediaan sarana
dan prasarana untuk pelaksanaan
tugas BSN sesuai dengan UU 20
tahun 2014
100%
Tersedianya peraturan
perundang-undangan
di bidang SPK
Jumlah produk hukum yang telah
ditetapkan oleh Kepala BSN
500
Keputusan
Jumlah peraturan perundang-
undangan di bidang SPK
3 Dokumen
Meningkatnya kualitas
SDM BSN yang
kompeten
Persentase SDM BSN yang
mengikuti kegiatan peningkatan
kompetensi
100%
Indeks kompetensi dan integritas
SDM
> 95 %
Terselenggaranya
pengawasan dan
pengendalian internal
BSN
Persentase penyelesaian tindak
lanjut hasil pemeriksaan
100%
Learning and Growth Perspectives
Meningkatnya kinerja
sistem pengelolaan
anggaran, sumber
daya manusia, tata
kelola dan organisasi
Settama yang
profesional
Persentase Aparatur Sipil Negara
(ASN) Settama yang meningkat
kompetensinya
90%
Realisasi anggaran Settama ≥95%
Persentase implementasi RB BSN
sesuai dengan tugas dan fungsi
lingkup Settama
100%
2017| Sekretariat Utama - BSN 12
Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Sekretariat Utama pada
tahun 2017 menetapkan sebanyak 8 (delapan) sasaran dimana setiap sasaran
memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau
kegagalan pada setiap pelaksanaannya.
Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat
Utama melaksanakan 3 (tiga) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun
keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan
dihasilkan adalah sebagai berikut:
A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN
melalui :
1. Kegiatan: Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN
yang akan menghasilkan output :
a. 1 layanan Manajemen SDM
b. 1 Layanan Hukum
c. 1 Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi
d. 1 Layanan Reformasi Birokrasi
2. Kegiatan : Peningkatan Pelayanana Perencanaan, Keuangan dan Tata
Usaha BSN yang akan menghasilkan output :
a. 1 Layanan Perencanaan
b. 1 Layanan Manajemen Keuangan
c. 1 Layanan Manajemen BMN
d. 1 Layanan Umum
e. 1 Layanan Internal (Overhead)
f. 12 Layanan Perkantoran
3. Kegiatan : Peningkatan Pengawasan Internal BSN yang akan
menghasilkan output 1 Layanan Audit Internal
2017| Sekretariat Utama - BSN 13
A
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi
dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan
digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.
Sekretariat Utama berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja
melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan
tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun
berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk
mendukung pencapaian kinerjanya, Sekretariat Utama telah melaksanakan
beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan
fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan
dalam Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2017.
III.1 CAPAIAN KINERJA
Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai
dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan
dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat Utama, maka telah
ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut
dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan
sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing
sasaran dan target yang terkait Sekretariat Utama yang direncanakan dalam
Tahun 2017 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.
2017| Sekretariat Utama - BSN 14
Tabel III.1
Pencapaian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2017
Sasaran Indikator Kinerja Target Realiasi Capaian
%
Terwujudnya
layanan informasi
publik yang
berkualitas
Nilai kepatuhan layanan
publik
105
(nilai)
NA (Th
2016 :
104)
NA (Th
2016 :
104)
Terwujudnya good
governance dan clean
government
Tingkat kualitas akuntabilitas
kinerja BSN
73
(BB)
NA (Th
2016 :
64,87
(B))
NA (Th
2016 :
88%)
Opini BPK Atas Laporan
Keuangan
WTP WTP
(opini) 100%
Tingkat pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
80 Nilai 71, 79 89,74%
Indeks kompetensi dan
integritas SDM
> 95 % 99% 99%
Indeks kepuasan pegawai
terhadap layanan Settama
3,7 Nilai 3,31 89%
Zona Integritas WBK/WBBM 2 Unit
Kerja
0 *) 0
Terwujudnya
perencanaan dan
penganggaran
yang akurat dan
akuntabel
Persentase pengajuan
anggaran BSN yang
terakomodasi dalam Pagu
Indikatif
90% 88% 97,78%
Realisasi pelaksanaan
anggaran BSN
≥95% 94,62% 99,60%
Terpenuhinya
kebutuhan sarana
dan prasarana BSN
Persentase ketersediaan
sarana dan prasarana untuk
pelaksanaan tugas BSN
sesuai dengan UU 20 tahun
2014
100% 100% 100%
Tersedianya
peraturan
Jumlah produk hukum yang
telah ditetapkan oleh
500
Keputus
626 125%
2017| Sekretariat Utama - BSN 15
Sasaran Indikator Kinerja Target Realiasi Capaian
%
perundang-
undangan di
bidang SPK
Kepala BSN an
Jumlah peraturan
perundang-undangan di
bidang SPK
3
Dokume
n
3
dokume
n
77%
Meningkatnya
kualitas SDM BSN
yang kompeten
Persentase SDM BSN yang
mengikuti kegiatan
peningkatan kompetensi
100% 100% 100%
Terselenggaranya
pengawasan dan
pengendalian
internal BSN
Persentase penyelesaian
tindak lanjut hasil
pemeriksaan
100% 100 % 100 %
Meningkatnya
kinerja sistem
pengelolaan
anggaran, sumber
daya manusia,
tata kelola dan
organisasi
Settama yang
profesional
Persentase Aparatur Sipil
Negara (ASN) Settama yang
meningkat kompetensinya
100% 100%. 100%
Realisasi anggaran Settama ≥95% 92,33% 97,19%
Persentase implementasi RB
BSN sesuai dengan tugas
dan fungsi lingkup Settama
75% 83,3% 111%
Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Sekretariat
Utama) untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja.
Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.
SASARAN
1 Terwujudnya layanan informasi publik yang berkualitas
Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran I
Indikator Kinerja Capaian 2017
Realisasi
2016
Target
2019
% Capaian
2017 dari
target 2019 Target Realiasi Capaian
%
2017| Sekretariat Utama - BSN 16
Indikator Kinerja Capaian 2017
Realisasi
2016
Target
2019
% Capaian
2017 dari
target 2019 Target Realiasi Capaian
%
Nilai kepatuhan layanan publik 105
(nilai)
NA NA 104
(nilai)
107 Nilai -
Tingkat kualitas akuntabilitas
kinerja BSN
73
(BB)
NA (Th :
2016
64,87 (B)
)
NA (Th
2016 :
88%)
64,87
(B)
80 (A) -
Opini BPK Atas Laporan
Keuangan
WTP
(opini)
WTP
(opini)
100% WDP
(opini)
WTP
(opini)
100%
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Terwujudnya
layanan informasi publik yang berkualitas terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja
yaitu Nilai kepatuhan layanan publik, Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN,
dan Opini BPK Atas Laporan Keuangan. Capaian kinerja untuk indikator kinerja
ini rata-rata capaian sebesar 33,33%. Masih rendahnya capaian ini dikarenakan
2 (dua) indikator kinerja yaitu nilai kepatuhan layanan publik dan tingkat kualitas
akuntabilitas kinerja BSN tidak dapat dilakukan pengukuran karena penilaian
oleh Ombudsman tidak dilakukan tahun 2017 dan KemenPANRB belum
memberikan hasil penilaian akuntabilitas kinerja tahun 2017. Berikut disampaikan
rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.
1. Nilai Kepatuhan Layanan Publik
Ombusman pada tahun 2017 tidak
melakukan penilaian kepatuhan layanan publik
pada K/L yang berada di zona hijau/baik
berdasarkan hasil penilaian nilai kepatuhan
layanan publik pada tahun sebelumnya.
Sebagaimana hasil penilaian nilai kepatuhan
layanan publik pada tahun 2016, BSN memperoleh
nilai 104 BSN dinilai telah mematuhi ketentuan
Ombudsman RI sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kepala
Ombudsman RI No. 22 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kepatuhan terhadap
Standar Pelayanan Publik.
Nilai Kepatuhan Layanan Publik
Target : 105 (nilai)
Realisasi : NA
Capaian : NA
2017| Sekretariat Utama - BSN 17
Sesuai dengan surat Ombudsman
RI No.1540/ORI-SRT/XI/2016 perihal Hasil
Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan
Publik dan Kompetnsi Penyelenggaraan
sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik.
Ombudsman RI merekomendasikan agar
BSN melakukan :
1) Memberikan apresiasi (award) kepada pimpinan unit pelayanan publik
yang produk layananannya mendapatkan Zona Hijau dengan predikat
Kepatuhan Tinggi.
2) Menyelenggarakan program secara sistematis dan mandiri untuk
mempercepat implementasi standar pelayanan publik sesuai UU No. 25
Tahun 2009.
3) Memantau konsistensi dan peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan
standar pelayanan publik. Setiap unit pelayanan wajib menyusun,
menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai UU No. 25
Tahun 2009.
4) Memerintahkan unit pelayanan publik terkait untuk meningkatkan
pemenuhan dan pelaksanaan standar pelayanan publik sesuai UU No. 25
Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik.
Dalam upaya meningkatkan nilai kepatuhan sesuai rekomendasi tersebut,
Inspektorat BSN tahun 2017 telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
Koordinasi antar layanan untuk bersama-sama membuat informasi yang
dituangkan dalam sebuah banner dan mencantum persyaratan layanan
pada setiap layanan dan dipasang di LITE.
Memberikan apresiasi (award) kepada pimpinan unit pelayanan publik
yang produk layananannya mendapatkan Zona Hijau dengan predikat
Kepatuhan Tinggi.
Untuk meningkatkan/mempertahankan nilai kepatuhan layanan publik di
BSN, ke depan akan dilakukan pemantauan berdasarkan kebijakan
Ombudsman RI terhadap K/L yang telah memenuhi kriteria nilai kepatuhan
Nilai Tingkat
kepatuhan Zona
0 - 55 rendah Merah
56 - 88 sedang Kuning
88-110 tinggi Hijau
2017| Sekretariat Utama - BSN 18
tinggi (hijau), Inspektorat akan mengevaluasi IKU ini apakah akan tetap
dipertahankan atau direvisi.
Gambar III.1 Banner Unit Layanan Publik dan dan Penghargaan Unit Layanan Publik
dengan Kepatuhan Tinggi
2. Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja BSN
Laporan Kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi
pemerintah. Hasilnya dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran dalam
mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun
rencana kinerja di tahun berikutnya. Dengan
demikian rencana kinerja di tahun mendatang dapat
disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan
dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada tahun 2017, BSN telah menyusun 1 (satu)
dokumen Laporan Kinerja BSN tahun 2016, 4 (empat)
dokumen Laporan Kinerja unit Eselon I tahun 2016, 11
(sebelas) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon II
tahun 2016, dan 27 (dua puluh tujuh) dokumen
Laporan Kinerja unit Eselon III tahun 2016. Penyusunan
Laporan Kinerja unit Eselon III baru dilakukan pada
tahun 2017.
Sampai Laporan Kinerja ini selesai disusun hasil evaluasi AKIP BSN Tahun
2017 belum keluar dari KemenPANRB, sehingga belum dapat dihitung capaian
Tingkat kualitas
akuntabilitas kinerja BSN
Target : 73 (BB) (nilai)
Realisasi : NA
Capaian : NA
2017| Sekretariat Utama - BSN 19
indikator kinerja pada tahun 2017 dan belum dapat dibandingkan apakah
terjadi peningkatan/penurunan penerapan akuntabilitas kinerja dari tahun 2016
yang telah mendapatkan predikat “B” (skor 64,87).
Perkembangan hasil evaluasi AKIP BSN Tahun 2010-2016 dapat dilihat
pada tabel di bawah ini.
Tabel III.3
Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP BSN Tahun 2010 – 2016
No Komponen yang
dinilai Bobot
Nilai Nilai
2010 2011 2012 2013 2014 Bobot 2015 2016
a. Perencanaan Kinerja 35 18,65 19,75 19,69 23,04 24,18 30 19,92 21,37
b. Pengukuran Kinerja 20 10,33 10,50 10,50 11,35 11,25 25 15,80 16,13
c. Pelaporan Kinerja 15 9,25 8,88 9,36 9,63 9,78 15 10,28 10,36
d. Evaluasi Kinerja 10 5,00 5,40 5,42 6,14 6,26 10 5,85 5,89
e. Capaian Kinerja 20 11,08 9,97 13,25 12,79 13,34 20 12,35 11,12
Nilai Hasil Evaluasi 100 54,31 54,50 58,21 62,95 63,81 100 64,20 64,87
Tingkat Akuntabilitas Kinerja CC CC CC CC CC B B
Gambar III.2
Garfik perkembangan Hasil Evaluasi AKIP BSN
Sebagai upaya perbaikan penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Tahun
2018 akan terus dilakukan penyempurnaan terhadap Aplikasi Sistem Informasi
Perencanaan dan Pelaporan (SIPP) sebagai salah satu pendukung
pelaksanaan akuntabilitas kinerja BSN. Sedangkan untuk melihat sejauhmana
Laporan Kinerja Eselon I dan II telah mengungkapkan capaian kinerja yang
telah dihasilkan selama tahun 2017 akan dilakukan reviu Laporan Kinerja Eselon I
dan II oleh Inspektorat BSN secara bertahap.
2017| Sekretariat Utama - BSN 20
3. Opini BPK atas Laporan Keuangan
Indikator ini adalah indikator yang ditetapkan untuk mendukung
pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Utama BSN. Laporan
Keuangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan laporan yang
mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker Sekretariat Utama
BSN. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan
pada Badan Standardisasi Nasional.
Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan
Pemeriksaan Keuangan (BPK) bertujuan untuk
memberikan kejelasan yang memadai bahwa
laporan keuangan telah disajikan dengan wajar
sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Pemeriksaan
tersebut dapat menghasilkan opini yaitu Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP, Nilai capaian 100%),
Wajar Dengan Pengecualian (WDP, Nilai capaian 75%), Tidak Wajar (TW, Nilai
Capaian 50%), Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer, Nilai Capaian
25%).
BSN menetapkan target mendapatkan opini WTP untuk Laporan Keuangan
BSN tahun 2016 karena telah mendapatkan opini WTP atas Laporan Keuangan
sebanyak 7 (tujuh) kali secara berturut-turut sejak tahun 2009, yaitu untuk
Laporan Keuangan BSN tahun 2008 sampai dengan tahun 2014.
Laporan Keuangan BSN Tahun 2016 disusun berdasarkan data/laporan
keuangan satuan kerja BSN. Laporan Keuangan BSN tahun 2016 yang dinilai
pada tahun 2017 oleh auditor BPK mendapat opini WTP. Hal ini merupakan
peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu opini WDP pada tahun 2016.
Tabel III.4
Capaian Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2007-2016
Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Opini BPK atas
Laporan Keuangan
WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WDP WTP
Opini BPK atas
Laporan Keuangan
Target : WTP (opini)
Realisasi : WTP (opini)
Capaian : 100%
2017| Sekretariat Utama - BSN 21
Gambar III.3
Piagam Penghargaan WTP Tahun 2016
SASARAN
2 Terwujudnya good governance dan clean government
Tabel III.5
Capaian Kinerja Sasaran II
Indikator Kinerja Capaian 2017
Realisasi
2016
Target
2019
% Capaian
2017 dari
target 2019 Target Realiasi Capaian
%
Tingkat pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
80 Nilai 71, 79 89,74% 75,38
Nilai
90 Nilai 79,76%
Indeks kompetensi dan
integritas SDM
> 95% 99% 104% - 97% 102%
Indeks kepuasan pegawai
terhadap layanan Settama
3,7 Nilai 3,31 89% 3,04
Nilai
4 Nilai 82%
Zona Integritas WBK/WBBM 2
predikat
WBK
0 *) 0 0
8
predikat
WBK
-
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran terwujudnya good
governance dan clean government terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu
tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Indeks kompetensi dan integritas SDM,
Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Settama, dan Zona integritas
2017| Sekretariat Utama - BSN 22
WBK/WBBM. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian
sebesar 0 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.
4. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN tahun 2017
sampai dengan bulan Januari 2018 belum dapat diketahui. Oleh Karena itu,
realisasi dari Tingkat Pelaksanaan RB BSN Tahun 2017 diperoleh dari nilai hasil
evaluasi RB Tahun 2016. Dari nilai tersebut dapat dilihat bahwa target yang
diharapkan senilai 80 tidak dapat tercapai. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa
beberapa program RB BSN mengalami penurunan nilai yaitu pada program
Manajemen Perubahan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penguatan
Akuntabilitas, dan Penguatan Pengawasan. Untuk tahun 2018, perlu dilakukan
revisi target capaian karena target yang akan dicapai terlalu tinggi dan
penilaian ada di pihak luar (di luar kendali BSN).
5. Indeks kompetensi dan integritas SDM
Penilaian indeks kompetensi dan integritas SDM menjadi sangat penting,
mengingat kualitas SDM yang direpresentasikan dari kompetensi dan
integritasnya sangat berperan penting dalam mencapai keberhasilan
organisasi. Indeks kompetensi dan integritas SDM ini dinilai dari jumlah ASN BSN
yang memiliki nilai prestasi kerja lebih dari cukup tanpa ada unsur perilaku kerja
yg bernilai cukup. Nilai prestasi kerja dinilai berdasarkan penilaian SKP (sasaran
kinerja pegawai) melalui aplikasi SIMPEG (http://simpeg.bsn.go.id/ ).
Capaian indikator ini melebihi dari target semula, yaitu indeks kompetensi dan
integritas SDM. Indikator tersebut dilihat dari Hal ini dapat mengindikasikan
bahwa pembinaan terhadap pegawai di BSN berjalan cukup baik.
Dari total pegawai BSN yang nilai prestasi kerjanyanya ada unsur perilaku yang
dinilai cukup hanya terdapat 2 PNS. Jadi total capaian indeks kompetensi dan
integritas adalah 99 %. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini tercapai
107% dari target, bahkan dibandingkan target kinerja tahun 2019, realisasi ini
telah dapat dipenuhi. Untuk perbaikan kinerja indikator ini, perlu dievaluasi untuk
Bag OK - HOH
2017| Sekretariat Utama - BSN 23
mendapatkan indikator yang lebih tajam sehingga didapatkan indikator yang
lebih memberikan dampak/impact yang lebih baik lagi bagi organisasi
6. Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan
Settama
Dalam pelaksanaan Tugas Utama Unit Kerja
Sekretaris Utama adalah mengkoordinasikan
perencanaan, pembinaan, pengendalian
administrasi, dan sumber daya di lingkungan BSN.
Layanan tersebut harus harus berorientasi kepada
kepuasan bagi seluruh pegawai BSN. Untuk itu dilakukan survey kepada seluruh
pegawai untuk mengetahui indeks / tingkat kepuasan pegawai.
Secara umum hasil survey menunjukkan Indeks Kepuasan Layanan Unit
Kerja Sekretaris Utama rata-rata sebesar 3,31 dari target yang ditetapkan
sebesar 3,7. Hasil ini lebih baik daripada hasil tahun sebelumnya yaitu sebesar
3.22 dari target yang ditetapkan sebesar 3.6
Hasil dari Survey ini dapat dijadikan masukan dan saran yang dapat
membantu bagian perencanaan dalam meningkatkan pelayanan kepada
seluruh pegawai BSN.
7. Zona integritas WBK/WBBM
Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran terwujudnya
zona integritas WBK/WBBM. Capaian kinerja untuk zona integritas WBK/WBBM
capaiannya sebesar 0%, hal ini disebakan zona integritas WBK/WBBM belum
dapat diukur karena karena keterlambatan menyampaikan dokumen ke
MenPANRB karena menunggu opini BPK yang menjadi salah satu syarat
pengajuan ZI WBK/WBBM maka Tim Evaluator Kemenpan RB tidak dapat
memberikan predikat penilaian WBK/WBBM terhadap unit kerja.
Sesuai dengan Permen PAN RB No.52 Tahun 2014 Salah satu persyaratan
K/L mengajukan ZI WBK/WBBM adalah K/L tersebut memperoleh opini WTP dari
BPK. Sedangkan berdasarkan opini dari BPK Laporan Keuangan BSN
memperoleh opini WDP terhadap laporan keuangan BSN tahun 2015.
Zona Integritas
WBK/WBBM
Target : 2 predikat WBK
Realisasi : 0
Capaian : 0%
2017| Sekretariat Utama - BSN 24
Namun demikian opini BPK terhadap laporan keuangan BSN tahun 2016
mengalami peningkatan menjadi WTP, dimana pemberitahuan opini tersebut
berhimpitan dengan batas akhir penyampaian usulan ZI WBK/WBBM ke
Kementerian PANRB.
Dalam upaya pencapaian ZI WBK/WBBM ini, Inspektorat BSN tahun 2017
telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1) Pencanangan kembali Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan BSN.
2) Penandatangan Pakta Integritas
3) Sosialisasi ZI/WBK dengan Narasumber dari KemenPANRB
4) Melakukan penilaian WBK terhadap 10 unit kerja di lingkungan BSN.
Untuk meningkatkan kinerja ZI WBK/WBBK di BSN, tahun 2018 Inspektorat akan
melakukan :
Melakukan self assessment untuk perbaikan unit kerja yang diusulkan
Mengajukan usulan ZI WBK ke Menpan Rb sesuai jadwal (bulan Agustus
2018)
2017| Sekretariat Utama - BSN 25
Gambar III.4
Pencanangan kembali Zona Integritas dan Penandatanganan Pakta Integritas
SASARAN
3
Terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang akurat
dan akuntabel
Tabel III.6
Capaian Kinerja Sasaran II
Indikator Kinerja Capaian 2017
Realisasi
2016
Target
2019
% Capaian
2017 dari
target 2019 Target Realiasi Capaian
%
Persentase pengajuan
anggaran BSN yang
terakomodasi dalam Pagu
Indikatif
90% 88% 97,78% 89% 90% 97,78%
Realisasi pelaksanaan
anggaran BSN
≥95% 94,62% 99,60% 94,96% 95% 99,60%
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran terwujudnya
perencanaan dan penganggaran yang akurat dan akuntabel terdiri dari 2
(dua) indikator kinerja yaitu Persentase pengajuan anggaran BSN yang
terakomodasi dalam Pagu Indikatif dan Realisasi pelaksanaan anggaran BSN.
2017| Sekretariat Utama - BSN 26
Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar
98,96%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.
8. Persentase pengajuan anggaran BSN yang terakomodasi dalam Pagu Indikatif
Setiap tahun BSN mengajukan usulan kerangka acuan kegiatan tahun
berikutnya ke Kementerian Keuangan yang selanjutnya akan digunakan
sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Untuk itu setiap
unit kerja menyampaikan bahan pengusulan rencana anggaran ke Biro PKT.
Pada tahun 2017, secara keseluruhan unit
kerja mengajukan usulan anggaran Tahun 2018
sebesar Rp.207.755.550.000,- Setelah dilakukan
pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan
Bappenas melalui pertemuan tiga pihak (trilateral
meeting), maka berdasarkan Surat Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala
bappenas No. S-398/MK.02/2017 dan No.
193/M.PPN/D.8/KU.01.01/05/2017, BSN memperoleh
pagu indikatif sebesar Rp.182.465.697.000,- Dengan demikian capaian untuk
indikator ini sebesar 88% dibandingkan target.
Belum maksimalnya pencapaian indikator kinerja ini akan ditindaklanjuti
dalam penyiapan bahan reviu baseline tahun 2019 dengan melakukan
penilaian proposal anggaran 2019 lebih awal.
9. Persentase realisasi anggaran BSN
Pada tahun 2017 Badan Standardisasi Nasional mendapatkan pagu
anggaran sebesar Rp 165.504.554.000,-. Pagu tersebut dikelola oleh 5 (lima)
orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pengelolaannya dibagi dalam
tiap-tiap unit eselon I (kecuali Deputi Bidang
Penelitian dan Kerjasama Standardisasi yang
memiliki 2 (dua) orang PPK). Dalam
pelaksanaannya BSN telah merealisasikan
anggaran sebesar Rp.156.607.443.851,- atau
sebesar 94,62%.
Dalam hal ini terjadi penurunan persentase
realisasi anggaran jika dibandingkan dengan
tahun 2016. Dimana pada Tahun 2016 persentase
Persentase pengajuan
anggaran BSN yang
terakomodasi dalam
Pagu Indikatif
Target : 90%
Realisasi : 88%
Capaian : 97,78%
Persentase realisasi
anggaran BSN
Target : >95%
Realisasi : 94,62.%
Capaian : 99,60%
2017| Sekretariat Utama - BSN 27
realisasi anggaran BSN mencapai 94,96% dari total pagu anggaran sebesar
Rp.126.178.139.000,-. Artinya terdapat penurunan sebesar 0,34% dari sisi
persentase realisasi anggaran.
SASARAN
4 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana BSN
Tabel III.7
Capaian Kinerja Sasaran II
Indikator Kinerja Capaian 2017
Realisasi
2016
Target
2019
% Capaian
2017 dari
target 2019 Target Realiasi Capaian
%
Persentase ketersediaan
sarana dan prasarana untuk
pelaksanaan tugas BSN sesuai
dengan UU 20 tahun 2014
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan prasarana BSN terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN
sesuai dengan UU 20 tahun 2014 Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut
rata-rata capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator
kinerja sasaran 4.
10. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN
sesuai dengan UU 20 Tahun 2014
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya BSN sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, sangat diperlukannya dukungan sarana
dan prasarana dalam kualitas dan kuantitas yang baik. Pada tahun 2017, BSN
telah mengalokasi anggaran sebesar Rp.3.325.900.000 dengan target layanan
peralatan dan fasilitas kantor. Pencapaian realisasi anggaran penyediaan
sarana dan prasarana sebesar 99,79% dengan mengacu pada rencana
kebutuhan di tahun 2017 persentase ketersediaan sarana dan prasarana
sebesar 100% yang terdiri dari:
2017| Sekretariat Utama - BSN 28
1. Kendaraan dinas Kepala BSN
2. Perangkat pengolahan data dan informasi diantaranya lisensi Ms. Office,
laptop dan mesin presensi.
3. Peralatan dan fasilitas perkantoran untuk kantor BSN maupun kantor
layanan teknis di Palembang dan Makassar diantaranya berupa sofa, meja,
lemari, kursi rapat, AC, TV, kulkas, dispenser, vacuum cleaner, credenza,
workstation, white board, wireless, printer, notebook, infocus, UPS, stabilizer
dan switch hub.
4. Fasilitas rumah dinas meliputi gorden, wallpaper, dapur dan aksesoris rumah
dinas.
Dari anggaran tersebut target penyediaan
sarana dan prasarana perkantoran sesuai
kebutuhan telah mencapai realisasi sebanyak 423
unit atau dengan pencapaian 100% meliputi 1 unit
kendaraan dinas roda empat, 203 unit perangkat
pengolahan data dan informasi dan 223 unit
peralatan fasilitas perkantoran.
Gambar III.5
Sarana Prasarana Kantor Utama BSN dan KLT BSN
Persentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana untuk
pelaksanaan tugas BSN
Target : 100%
Realisasi : 100%
Capaian : 100%
2017| Sekretariat Utama - BSN 29
SASARAN
5 Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang SPK
Tabel III.8
Capaian Kinerja Sasaran I
Indikator Kinerja Capaian 2017
Realisasi
2016
Target
2019
% Capaian
2017 dari
target 2019 Target Realiasi Capaian
%
Jumlah produk hukum yang
telah ditetapkan oleh Kepala
BSN
500
Keputus
an
626 125% 492 550
keputus
an
113%
Jumlah peraturan perundang-
undangan di bidang SPK
3
Dokume
n
3
dokumen
77% 4
Dokum
en
8
Dokume
n
37,5%
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran tersedianya
peraturan perundang-undangan di bidang SPK terdiri dari 2 (dua) indikator
kinerja yaitu jumlah produk hokum yang telah ditetapkan oleh Kepala BSN dan
jumlah peraturan perundang-undangan di bidang SPK. Capaian kinerja untuk
indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 75%. Berikut disampaikan
rincian capaian indikator kinerja sasaran 5.
11. Jumlah produk hokum yang telah ditetapkan oleh Kepala BSN
Jumlah produk hokum yang telah ditetapkan oleh bagian hokum
mencapai 626 keputusan. Jumah ini melebihi target semula yaitu sebesar 500
SNI sesuai dengan jumlah RASNI yang dirumuskan. Hal itu terjadi karena masig
banyaknya RASNI tahun 2016 yang belum ditetapkan sehingga harus
ditetapkan pada tahun 2017.
12. Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang SPK
Tahun 2017 pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas
produk hukum ada 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan. Dan disatu
indikator tersebut ada 3 (tiga) target capaian yaitu ditetapkannya RPP tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Rperpres tentang Organisasi dan Tata
Laksana Badan Standardisasi Nasional, Rpermenristekdikti tentang Kebijakan
Nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
2017| Sekretariat Utama - BSN 30
Ketiga target capaian tersebut seharusnya menghasilkan PP tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Perpres tentang Organisasi dan Tata
Laksana Badan Standardisasi Nasional, dan selesainya Rancangan
Permenristekdikti tentang Kebijakan Nasional Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian.
Target tersebut tidak tercapai karena:
1. RPP tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian masih dalam proses
pemarafan di Menteri Koordinator bidang Perekonomian.
2. RPerpres tentang Badan Standardisasi Nasional masih dalam proses
penetapan Presiden
3. Rancangan Rpermen Ristek Dikti masih dibahas secara intensif di internal
BSN.
Target capaian 3 (tiga) dokumen sampai akhir tahun 2017 tiga dokumen
tersebut telah dapat disusun, namun masih terus dalam pembahasan dengan
K/L dan unit kerja terkait. Secara dokumen, target sudah dapat tercapai,
namun secara kualitas belum tercapai 100% karena masih dalam
penyempurnaan. Kendala dari pencapaian kualitas capaian ini sebesar 80%
dibandingkan Tahun 2016 sebelumnya capaian ini mengalami peningkatan.
Oleh karena itu langkah tindak lanjut yang akan dilakukan pada Tahun 2017
Bagian Hukum akan terus berupaya:
a. Untuk percepatan terbitnya PP SSPKN , Bagian Hukum melakukan
koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian terkait proses paraf RPP tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
b. Untuk percepatan terbitnya Permen Ristekdikti, Bagian Hukum
mengajukan permohonan Lanjutan Rancangan Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017 untuk dimasukan lagi dalam
Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Tahun 2018. Dan
2017| Sekretariat Utama - BSN 31
c. Pembahasan di internal BSN untuk memperoleh kesepahaman substansi
Rpermen ristekdikti tentang Kebijakan Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian.
SASARAN
6 Meningkatnya kualitas SDM BSN yang kompeten
Tabel III.9
Capaian Kinerja Sasaran I
Indikator Kinerja Capaian 2017
Realisasi
2016
Target
2019
% Capaian
2017 dari
target 2019 Target Realiasi Capaian
%
Persentase SDM BSN yang
mengikuti kegiatan
peningkatan kompetensi
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya
kualitas SDM BSN yang kompeten terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu
persentase SDM BSN yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dan
Indeks kompetensi dan integritas SDM. Capaian kinerja untuk indikator kinerja
tersebut rata-rata capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian
indikator kinerja sasaran 6.
13. Persentase SDM BSN yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi
Persentase SDM BSN yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi
sebesar 100 %. Peningkatan kompetensi tersebut antara lain pendidikan
pascasarjana (S2 dan S3) baik di dalam dan di luar negeri. Jumlah SDM BSN
yang sekolah mencapai 34 orang yang mayoritas di luar Indonesia
Selain itu juga semua pegawai telah mengikuti pelatihan –pelatihan,
baik pelatihan manajerial bagi pejabat structural, fungsional bagi pejabat
fungsional dan teknis untuk pegawai yang berkepentingan. Pelatihan –
pelatihan tersebut diselenggarakan oleh instansi lain, BSN maupun masing –
masing unit kerja.
2017| Sekretariat Utama - BSN 32
SASARAN
7
Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal
BSN
Tabel III.10
Capaian Kinerja Sasaran 7
Indikator Kinerja Capaian 2017
Realisasi
2016
Target
2019
% Capaian
2017 dari
target 2019 Target Realiasi Capaian
%
Persentase penyelesaian
tindak lanjut hasil pemeriksaan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Terselenggaranya
pengawasan dan pengendalian internal BSN terdiri dari 1(satu) indikator kinerja
yaitu Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Capaian kinerja
untuk indikator kinerja tersebut adalah sebesar 100% .Berikut disampaikan rincian
capaian indikator kinerja sasaran 7.
14. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
BPK RI telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan BSN
tahun 2016, pada tanggal 17 April 2017 berdasarkan pemeriksaan tersebut BPK
memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan 1 temuan dan 2 rekomendasi
dan Management Letter dengan 3 temuan dan 4 rekomendasi.
Atas temuan dan rekomendasi tersebut, BSN telah menindaklanjuti seluruh
rekomendasi tersebut. BPK menilai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang
dilakukan oleh BSN telah memenuhi. BPK memberikan opini terhadap laporan
keuangan BSN tahun 2016 predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2017| Sekretariat Utama - BSN 33
Gambar III.6 Penyerahan Opini WTP dari Ketua BPK kepada Kepala BSN
Tabel III.11
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI SM II 2017
Sistem Pengendalian
No LK Tahun
Jumlah
Temuan
Jumlah
Rekomendasi
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
Selesai Dalam Proses
1 2016 1 2 2 0
2 2015 1 1 1 0
3 2014 4 10 10 0
4 2013 2 2 2 0
5 2012 4 6 6 0
Jumlah 12 21 21 0
Management Letter
No LK Tahun
Jumlah
Temuan
Jumlah
Rekomendasi
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
Selesai Dalam Proses
1 2016 3 4 4 0
Jumlah 3 4 4 0
Dari 6 rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh BPK-
RI pada tahun 2017 itu, semuanya telah ditindak lanjuti. Dengan demikian
dapat dicapai target realisasi sebesar 100%. Dari gambaran yang diuraikan di
atas, tercermin bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal tersebut dapat
ditindak lanjuti dengan baik.
2017| Sekretariat Utama - BSN 34
Keberhasilan capaian kinerja ini karena didukung dengan kegiatan
inspektorat antara lain melakukan rapat koordinasi antara auditor dan auditi
serta monitoring terkait penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Target tahun 2017 : 100 % rekomendasi pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti
Realisasi tahun 2017 : 100 % rekomendasi pemeriksaan eksternal dapat
diselesaikan.
Agar kinerja persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pada
tahun 2018 dapat dipertahankan/ditingkatkan, upaya yang akan dilakukan
adalah sebagai berikut :
Melakukan rapat koordinasi dan monitoring setiap bulan dengan auditi
terkait dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
Melakukan monitoring dengan SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak
Lanjut) BPK
SASARAN
8
Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber
daya manusia, tata kelola dan organisasi Settama yang
profesional
Tabel III.12
Capaian Kinerja Sasaran 8
Indikator Kinerja Capaian 2017
Realisasi
2016
Target
2019
% Capaian
2017 dari
target 2019 Target Realiasi Capaian
%
Persentase Aparatur Sipil
Negara (ASN) Settama yang
meningkat kompetensinya
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Realisasi anggaran Settama ≥95% 92,33% 97,19% 97,1% 95% 97%
Persentase implementasi RB
BSN sesuai dengan tugas dan
fungsi lingkup Settama
75% 83,3% 111% 75% 100% 83%
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya
kinerja system pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan
organisasi Settama yang profesional terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu
2017| Sekretariat Utama - BSN 35
persentase ASN Settama yang meningkat kompetensinya, realisasi anggaran
Settama, dan persentase implementasi RB sesuai dengan tugas dan fungsi
lingkup Settama. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata
capaian sebesar 102% Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja
sasaran 8.
15. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Settama yang meningkat
kompetensinya
Seluruh pegawai Sestama telah meningkat kompetensinya. Hal itu dibuktikan
dengan telah ikut sertanya pegawai settama dalam pelatiha – pelatihan terkait
tugas dan fungsinya dalam Kesestamaan. Beberapa pegawai bahkan ikut juga
diklat fungsional kepegawaian, perencana, auditor dan pranata humas. Selain
itu juga beberapa pegawai telah mengikuti studi lanjut S2 dan S3 di baik dalam
negeri maupun luar negeri
16. Realisasi anggaran Settama
Realisasi anggaran Settama mengalami penurunan dibandingkan dengan
2016. Hal itu dikarenakan beberapa kegiatan yang kurang maksimal dalam
menyerap anggaran. Pagu dan realisasi anggaran Sekretariat Utama TA 2017
per Unit Eselon II dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel III.13
Pagu dan Realisasi Anggaran
Sekretariat Utama TA 2017
Dalam rupiah
No Unit Kerja 2017
% Pagu Realisasi
1 Biro Perencanaan, Keuangan
dan Tata Usaha
80.291.455.000 73.886.426.614 92,02%
2 Biro Hukum, Organisasi dan
Hubungan Masyarakat
12.088.623.000 11.477.677.351 94,95%
3 Inspektorat 1.142.200.000 983.171.090 86,08%
2017| Sekretariat Utama - BSN 36
17. Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi lingkup
Settama
Persentase implementasi RB BSN cukup baik dengan rata – rata sebesar 83,3%,
melebihi target. Implementasi Reformasi Birokrasi di unit kerja Sekretariat Utama
berupa aplikasi e-government yang berfungsi untuk melayani urusan internal
BSN. Aplikasi tersebut antara lain Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan
Pelaporan (SIPP), Aplikasi Sistem informasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
(SIPAKAR), Aplikasi Kantaya, Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE), Sistem
Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
III.2 REALISASI ANGGARAN
Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2017 tanggal 7
Desember 2016, pagu anggaran Sekretariat Utama adalah sebesar
Rp.93.522.278.000,- dan realisasi anggaran Sekretariat Utama TA 2017 adalah
sebesar Rp. 86.347.275.055,- sebesar 92,33%.
Pagu dan realisasi anggaran Sekretariat Utama TA 2017 per Unit Eselon II
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel III.14
Pagu dan Realisasi Anggaran
Sekretariat Utama TA 2017
Dalam rupiah
No Unit Kerja 2017
% Pagu Realisasi
1 Biro Perencanaan, Keuangan
dan Tata Usaha
80.291.455.000 73.886.426.614 92,02%
2 Biro Hukum, Organisasi dan
Hubungan Masyarakat
12.088.623.000 11.477.677.351 94,95%
3 Inspektorat 1.142.200.000 983.171.090 86,08%
Jumlah 93.522.278.000 86.347.275.055 92,33%
2017| Sekretariat Utama - BSN 37
L
BAB IV PENUTUP
aporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2017 menyajikan
pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Sekretariat Utama
Tahun 2017 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan
sasaran Sekretariat Utama.
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Sekretariat
Utama Tahun 2017, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai
perjanjian kinerja dan indikator kinerja.
Walaupun demikian, masih ditemukan berbagai kelemahan dan
sebagian kecil kegiatan yang belum memenuhi target. Hal ini akan dijadikan
input untuk perbaikan kegiatan Bagian Settama pada masa mendatang.
2017| Sekretariat Utama - BSN 38
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Sekretariat Utama
2017| Sekretariat Utama - BSN 39
2017| Sekretariat Utama - BSN 40
2017| Sekretariat Utama - BSN 41