renja - lumajangkab.go.id 2015/sekretariat daerah/2015.tapem.pdfperencanaan pembangunan daerah,...
TRANSCRIPT
1
contoh
RENCANA KINERJA
TAHUN 2015
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2015
RENJA
2
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, adalah Salah satu ucapan puji syukur kehadirat Allah
SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan
Rencana Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2015 ini dapat tersusun sesuai dengan program yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 yang digunakan sebagai pedoman
penyusunan Rencana Kinerja ini.
Perlu disadari dan dipahami bahwa penekanan Instruksi Bupati
Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang peningkatan dan pemanfaatan
Sumberdaya Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang
maupun Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/12/427.12/2009 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan Pemanfaatan Sumberdaya
Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah hal yang
harus ditindaklanjuti oleh setiap Instansi Pemerintah sebagai pengelola
anggaran dan diwajibkan menyusun Rencana Kinerja sebagai wujud
perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Rencana Kinerja ini disusun dan disajikan berdasarkan pola
pengukuran kinerja, kebijakan, tujuan, sasaran, program, kegiatan yang
dilaksanakan pada Tahun 2015 dalam upaya merealisasikan visi, misi, tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan.
Semoga apa yang menjadi harapan dan keinginan kita bersama dapat
tercapai, sehingga tugas-tugas Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lumajang kedepan akan lebih banyak mewarnai seiring dengan
berkembangnya pembangunan Kabupaten Lumajang.
Lumajang, Januari 2015
KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
HENDRO AGUNG P., SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671130 199703 1 006
3
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR …............................………………………………………………..i
DAFTAR ISI …………………………………………….…………………………………. ii
BAB. I : PENDAHULUAN
A. Umum …………….…………………………………………………… 1
B. Kedudukan …………….……………………………………………..4
C. Tugas Pokok dan Fungsi ………….…………………………….….. 5
D. Susunan Organisasi ……….…………………………………….. 12
E. Kondisi Lingkungan Organisasi ……….……………………….. 13
F. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilan ……. 14
BAB. II : RENCANA STRATEGIS
A. Visi dan Misi ....................................................................................... 15
B. Tujuan dan Sasaran............................................................................ 15
C. Rencana Kinerja Tahun 2015 .......................................................... 20
BAB. III : RENCANA KINERJA TAHUN 2014
A. Program Utama ............................................................................ 21
B. Sasaran dan Indikator Kinerja ..................................................... 22
C. Jumlah Anggaran yang dialokasikan ....................................... 26
BAB. IV : PENUTUP .................................................................................................. 28
4
BAB I PENDAHULUAN
A. UMUM
1. Latar Belakang
Bahwa pelaksanaan Program Kerja Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 ini didasarkan
pada Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang
tahun 2015-2019. RPJMD merupakan suatu proses yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu Tahun 2015-2019
dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau
mungkin timbul.
RPJMD mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan
Kegiatan yang realistis yang berorientasi pada masa depan Kabupaten.
2. Maksud Dan Tujuan :
Maksud : Adapun maksud Recana Kinerja (Renja) Bagian Tata
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 ini
adalah merupakan bagian dari perwujudan implementasi manajemen
perencanaan pembangunan daerah, dengan tujuan untuk memastikan
bahwa visi, misi dan tujuan strategi dapat dicapai melalui program dan
kegiatan yang berjalan selaras dan terlaksana dengan baik serta dapat
dipertanggungjawabkan sehingga mampu mengukur bobot Rencana
Kinerja ini yang dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh
mana tingkat capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah yang
sesungguhnya, sekaligus sebagai sarana untuk mengevalusi atas
pencapaian kinerja tersebut yang pada akhirnya ada upaya untuk
memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang atau dalam upaya
peningkatan kinerja (performance improvement) organisasi baik
regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki.
5
Tujuan : Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah :
a. Terlaksananya Program Kerjasama Pembangunan;
b. Terlaksananya Program Pengembangan Wilayah Perbatasan;
c. Terlaksananya Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
d. Terlaksananya Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan;
e. Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
f. Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
g. Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
h. Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur;
i. Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
j. Terlaksananya Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah;
k. Terlaksananya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah;
l. Terlaksananya Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum;
3. Ruang Lingkup.
Rencana Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2015 ini merupakan penjabaran dari
Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 dalam bentuk susunan Rencana
Kinerja Tahunan melalui Rencana Kerja dan Anggaran yang akan
dicapai oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Lumajang selama Tahun 2015 dibidang Pemerintahan Daerah, maka
program yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran adalah
sebagai berikut :
a. Terlaksananya Program Kerjasama Pembangunan;
b. Terlaksananya Program Pengembangan Wilayah Perbatasan;
6
c. Terlaksananya Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
d. Terlaksananya Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan;
e. Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
f. Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
g. Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
h. Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur;
i. Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
j. Terlaksananya Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah;
k. Terlaksananya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah;
l. Terlaksananya Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum;
4. Landasan Hukum.
Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka
penyusunan Rencana Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2015 ini adalah :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor :
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Nomor : 239/IX/6/8/2003
tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
7
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2002 tentang Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2007 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Lumajang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 01 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lumajang tahun 2015 - 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang TA.
2015;
11. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penjabaran
Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang TA.
2015;
B. KEDUDUKAN
Bahwa Bagian Tata Pemerintahan berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Skretariat Daerah Kabupaten Lumajang, merupakan unsur
staf Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, yang berkedudukan sebagai
pemberi saran pertimbangan kepada Pimpinan dalam menetapkan
kebijakannya.
Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Tata Praja.
8
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Lumajang :
Berdasakan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3
Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Lumajang yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati
Lumajang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang:
Pasal 8 (Tugas Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Lumajang)
Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah
dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan program serta petunjuk
teknis penyelenggaraan pemerintahan umum, administrasi perangkat
daerah dan pertanahan.
Pasal 9 (Fungsi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Lumajang)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8 Bagian
Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
a. Perumusan dan penyusunan program kerja Bagian Tata Pemerintahan;
b. Pemberian arahan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan
umum, administrasi perangkat daerah dan pertanahan;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
umum, administrasi perangkat daerah dan pertanahan;
d. Perumusan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum,
administrasi perangkat daerah dan pertanahan;
e. Penganalisaan seluruh laporan pelaksanaan program penyelenggaraan
pemerintahan umum, administrasi perangkat daerah dan pertanahan;
f. Perumusan kebijakan pembentukan, penghapusan, perubahan batas,
nama kecamatan serta pemindahan ibu kota kabupaten dan kecamatan;
g. Penyelenggaraan pelaksanaan azas tugas pembantuan;
9
h. Penyelenggaraan dana bantuan operasional kecamatan dan kelurahan;
i. Pemberian pertimbangan data usulan perbaikan fisik kantor/rumah
dinas beserta sarana dan prasarana perkantoran kecamatan dan
kelurahan;
j. Pemberian data penunjang pencalonan dan pelantikan Bupati/Wakil
Bupati;
k. Penginventarisasian data partai politik peserta pemilihan umum;
l. Pemfasilitasian, penyusunan dan penyajian data dalam rangka
kunjungan kerja DPR/DPRD dari luar daerah;
m. Pemantauan dan pelaporan kegiatan muspida;
n. Pengumpulan dan mengolah data terkait intensifikasi pendapatan asli
daerah, tanah-tanah asset kelurahan;
o. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan tentang pertanahan;
p. Pengkoordinasian pertanahan termasuk penyelesaian
kasus/permasalahan;
q. Penyelenggaraan inventarisasi, evaluasi dan mengolah tanah-tanah
negara/aset pemerintah kabupaten;
r. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bagian Tata
Pemerintahan;
s. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan
tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada
sekretaris daerah melalui asisten tata praja;
t. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang
diberikan oleh sekretaris daerah serta asisten tata praja.
Pasal 10 (keputusan tersebut berbunyi)
Ayat (1) Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melaui Asisten Tata
Praja;
10
Ayat (2) Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas:
a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bagian Tata
Pemerintahan;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat
pelaksana dan staf Bagian Tata Pemerintahan.
Ayat (3) Kepala Bagian Tata Pemerintahan membawahi :
a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
b. Sub Bagian Perangkat Daerah;
c. Sub Bagian Pertanahan.
Pasal 11 (Tugas Sub Bagian Pemerintahan Umum)
Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Sub
Bagian Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program kerja sub bagian pemerintahan umum;
b. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
dan kelurahan;
c. Pelaksanaan bimbingan, pemantauan, monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan,
pengembangan perkotaan serta penyelenggaraan sarana prasarana
pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
d. Pengumpulan bahan pembinaan serta mengevaluasi laporan
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
e. Penganalisaan dan pengevaluasian data usulan perbaikan fisik
kantor/rumah dinas camat dan kelurahan beserta sarana dan prasarana
perkantoran;
f. Pelaksanaan dan pengevaluasian data serta pelaporan pelaksanaan azas
tugas pembantuan;
g. Mempersiapkan pengalokasian dana bantuan operasional kecamatan
dan kelurahan serta evaluasi laporan pertanggungjawabannya;
h. Pelaksanaan pengolahan dana penetapan batas wilayah kabupaten dan
kecamatan;
11
i. Penyusunan dan perumusan monografi kecamatan dan kelurahan;
j. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian
pemerintahan umum;
k. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan
tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam tugasnya kepada Kepala
Bagian Tata Pemerintahan;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan
oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
Pasal 13 (Tanggung Jawab Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum)
(1) Sub Bagian pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian Pemerintahan Umum, yang dalam melaksanakan tugasnya
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata
Pemerintahan;
(2) Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas:
a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bagian
Pemerintahan Umum;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat
pelaksana dan staf Sub Bagian Pemerintahan Umum.
Pasal 14 (Tugas Sub Bagian Perangkat Daerah)
Sub Bagian Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bagian
Tata Pemerintahan dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan
penyusunan petunjuk teknis pembinaan perangkat daerah kecamatan dan
kelurahan, mengkoordinasikan permasalahan perangkat daerah,
menghimpun data kegiatan pemilu, penyusunan bahan kunjungan anggota
DPR/DPRD dan tamu dinas serta penyusunan kode wilayah.
Pasal 15 (Fungsi Sub Bagian Perangkat Daerah)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Sub
Bagian Perangkat Daerah mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Perangkat Daerah;
12
b. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan perangkat daerah kecamatan
dan kelurahan;
c. Pengkoordinasian permasalahan perangkat daerah;
d. Penghimpunan data kegiatan Pemilihan Umum;
e. Pengkoordinasian penerimaan dan penyajian data kunjungan anggota
DPR/DPRD dan tamu-tamu dinas dari daerah lain;
f. Penyusunan kode wilayah;
g. Pengumpulan dan pelaksanaan intensifikasi pendapatan asli daerah dari
tanah-tanah asset Pemerintah Kabupaten;
h. Penginventarisasian data personil Kecamatan dan Kelurahan;
i. Penyusunan data penunjang pencalonan dan pelantikan Bupati/Wakil
Bupati;
j. Pelapaoran pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Perangkat
Daerah;
k. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan
tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepaa Kepala
Bagian Tata Pemerintahan;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang
diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
Pasal 16 (Tanggung Jawab Kepala Sub Perangkat Daerah)
(1) Sub Bagian Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian
Perangkat Daerah yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
(2) Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah mempunyai tugas :
a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bagian Perangkat
Daerah;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat
pelaksana dan staf Sub Bagian Perangkat Daerah.
13
Pasal 17 (Tugas Sub Bagian Pertanahan)
Sub Bagian Pertanahan mempunyai tugas membantu Bagian Kepala Bagian
Tata Pemerintahan dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan
penyusunan petunjuk teknis bidang pertanahan, penyiapan administrasi
pelantikan PPAT Camat, pensertifikatan tanah aset Negara, penyelesaian
kasus sengketa tanah Negara dan pendataan tanah-tanah
negara/pemerintah kabupaten.
Pasal 18 (Fungsi Sub Bagian Pertanahan)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Sub
Bagian Pertanahan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Pertanahan;
b. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan bidang pertanahan;
c. Pembinaan administrasi bidang pertanahan;
d. Penyiapan administrasi pelantikan camat sebagai Pejabat Pembuat Akte
Tanah;
e. Pengkoordinasian penyelesaian sengketa tanah garapan;
f. Pengkoordinasian data penyelesaian masalah ganti kerugian tanah
untuk pembangunan;
g. Pengolahan dan penyusunan rencana penetapan subyek dan obyek
retribusi tanah serta ganti rugi kelebihan dan tanah absente,
penyelesaian tanah ulayat;
h. Penginventarisasian data tanah-tanah terlantar;
i. Pengumpulan, penganalisaan dan pengolahan data tentang perencanaan
penggunaan tanah sesuai dengan fungsi kawasan;
j. Pelaksanaan pensertifikatan tanah asset Negara/Pemerintah Kabupaten;
k. Pemfasilitasian penyelesaian sengketa tanah asset Negara/Pemerintah
Kabupaten;
l. Pendataan tanah asset Negara / Pemerintah Kabupaten;
m. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Pertanahan;
14
n. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan
tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala
Bagian Tata Pemerintahan;
o. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang
diberikan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
Pasal 19 (Tanggung Jawab Kepala Sub Bagian Pertanahan)
(1) Sub Bagian Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
Pertanahan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan
bertangungjawab kepaa Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
(2) Kepala Sub Bagian Pertanahan mempunyai tugas :
a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bagian
Pertanahan;
b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat
pelaksana dan staf Sub Bagian Pertanahan.
15
D. SUSUNAN ORGANISASI
STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG (Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2007)
ASISTEN TATA PRAJA
Drs. MASUDI, M.Si
KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
HENDRO AGUNG P., SH
Drs. H,llARIYONO.
KA. SUB BAG. PEMERINTAHAN
UMUM
MOH. ASRO IBNU ZARKASYI, S.Sos
KA. SUB BAG. PERANGKAT
DAERAH
Drs. NANANG T.L.
KA.SUB BAG. PERTANAHAN
HENDRIK KUNTADI, SE
Pengolah Data : 1. Moch. Ghofur, SH 2. Sugeng Wibowo 3. Moh. Yani
Pengolah Data ; 1. Haris Hermansyah
Pengolah Data ;
1. Aci Dhamar Kartika
16
E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI
Dalam upaya pencapaian visi dan misi Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, kondisi lingkungan sangat
berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, adapun
faktor-faktor lingkungan tersebut meliputi :
1. Lingkungan Internal.
a. Kekuatan
(1) Struktur organisasi yang jelas
(2) Sarana dan prasarana kerja yang memadai.
(3) Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan
tugas.
(4) Motivasi bekerja yang kuat.
b. Kelemahan
(1) Belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM.
2) Suasana kerja yang belum kondusif.
3) Kurangnya koordinasi internal.
4) Belum optimalnya system pengelolahan data base.
5) Lemahnya pelaksanaan evaluasi.
2. Lingkungan Eksternal
a. Peluang
1) Kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
2) Dukungan data base dari SKPD lain.
3) Perkembangan teknologi.
4) Kerja sama dengan pihak lain.
5) Komitmen SKPD lain untuk melaksanakan Tata Kelola
Pemerintahan yang baik.
b. Ancaman
1) Tuntutan dan Aspirasi semakin beragam dengan berbagai
kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.
2) Sering berubahnya peraturan perundangan.
3) Kurangnya koordinasi antar SKPD.
17
F. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG KEBERHASILAN
Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang mampu
membuat manajemen program dalam rangka mewujudkan pencapaian
tujuan secara tepat.
Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah
diidentifikasikan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kapasitas SDM Pemerintahan.
2. Meningkatkan fungsi manajemen pemerintahan umum, perangkat
daerah dan pertanahan .
3. Mewujudkan pelayanan prima bidang pemerintan umum dan
pembangunan.
4. Meningkatkan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pemerintahan daerah.
18
BAB II
RENCANA STRATEGIS
A. VISI DAN MISI
Visi adalah cara pandang kedepan yang di dalamnya
mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana organisasi diarahkan,
sehingga Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Lumajang dapat menjadi dinamisator dan akselerator pelaksanaan tugas-
tugas pemerintahan umum, perangkat daerah dan pertanahan.
Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab tersebut
yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang telah ditetapkan Visi:
“Terdepan Dalam Pelayanan Administrasi dan Pengkoordinasian
perumusan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang”
Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam Misi yang akan menjadi
tanggung jawab Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Lumajang. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi
dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal
keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan
tugas pemerintahan. Oleh karena itu misi Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai berikut :
1. Mewujudkan sistem prosedur pelayanan administrasi yang efektif dan
efisien.
2. Kebijakan penyelenggaraan pemerintah kabupaten yang dinamis.
3. Optimalisasi pengelolaan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana
pemerintah kabupaten.
B. TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan
Adapun tujuan yang hendak dicapai :
a. Terlaksananya Program Kerjasama Pembangunan;
1. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah.
19
b. Terlaksananya Program Pengembangan Wilayah Perbatasan;
1. Penegasan dan Pemasangan Batas Daerah;
2. Pembakuan Nama Rupa Bumi.
c. Terlaksananya Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
1. Inventarisasi dan Intensifikasi Tanah Eks Bengkok Kelurahan;
d. Terlaksananya Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan;
1. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan;
e. Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah;
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
7. Penyediaan Makanan dan Minuman;
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
f. Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
g. Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
20
h. Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur;
1. Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bimtek/
dan sejenisnya.
i. Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
1. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD/LAKIP;
2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
j. Terlaksananya Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah;
1. Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah.
k. Terlaksananya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah;
1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
l. Terlaksananya Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum; dan
1. Pembinaan dan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan.
2. Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
2. Sasaran
Perlu kami sampaikan bahwa jumlah Kecamatan yang menjadi sasaran
kegiatan Bagian Tata Pemerintahan sejumlah 21 Kecamatan yaitu :
1. Kecamatan Lumajang ;
2. Kecamatan Sukodono ;
3. Kecamatan Gucialit ;
4. Kecamatan Senduro ;
21
5. Kecamatan Pasrujambe ;
6. Kecamatan Padang ;
7. Kecamatan Pasirian ;
8. Kecamatan Tempeh ;
9. Kecamatan Candipuro ;
10. Kecamatan Pronojiwo ;
11. Kecamatan Tempursari ;
12. Kecamatan Klakah ;
13. Kecamatan Ranuyoso ;
14. Kecamatan Randuagung ;
15. Kecamatan Kedungjajang ;
16. Kecamatan Yosowilangun ;
17. Kecamatan Jatiroto ;
18. Kecamatan Kunir ;
19. Kecamatan Tekung ;
20. Kecamatan Rowokangkung ;
21. Kecamatan Sumbersuko.
Kemudian sasaran Kelurahan sejumlah 7 Kelurahan yaitu :
1. Kelurahan Tompokersan ;
2. Kelurahan Citrodiwangsan ;
3. Kelurahan Jogotrunan ;
4. Kelurahan Jogoyudan ;
5. Kelurahan Rogotrunan ;
6. Kelurahan Ditotrunan ;
7. Kelurahan Kepuharjo.
22
MISI – TUJUAN
No. M I S I TUJUAN
1.
2.
3.
Mewujudkan sistem prosedur pelayanan administrasi yang efektif dan efisien. Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang dinamis. Optimalisasi pengelolaan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pemerintah kabupaten.
a. b. c. d. e.
Terlaksananya tertib administrasi Kecamatan dan Kelurahan. Terlaksananya pelayanan administrasi kepada masyarakat secara profesional. Terlaksananya profesionalisme perangkat Kecamatan dan Kelurahan secara maksimal. Terlaksananya jalinan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Terlaksananya pemantauan/monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.
Sasaran :
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik,
terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan
dengan tujuan yang ditetapkan.
TUJUAN – SASARAN
No. TUJUAN SASARAN
No. TUJUAN URAIAN INDIKATOR
1. Terlaksananya tertib administrasi Kecamatan dan Kelurahan.
Terlaksananya pembinaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah pegawai kecamatan dan Kelurahan yang dibina
2. Terlaksananya pelayanan administrasi kepada masyarakat secara profesional.
Terlaksananya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran
Jumlah pegawai yang dilayani
3. Terlaksananya profesionalisme perangkat Kecamatan dan Kelurahan secara maksimal
Terlaksananya profesionalisme perangkat Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah pegawai yang dilayan
4. Terlaksananya jalinan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten
Terlaksananya jalinan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kecamatan
Jumlah pegawai yang dilayan
23
5. Terlaksananya pemantauan/monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
Terlaksananya pemantauan/monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah pegawai kecamatan dan Kelurahan yang dilayani
C. RENCANA KINERJA TAHUN 2015
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lumajang Tahun 2015 – 2019, Rencana Kinerja Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 diwujudkan dalam
berbagai program sebagaimana tersebut dalam matrik Rencana Strategis
dan Rencana Kinerja Tahun 2015.
24
BAB III
RENCANA KINERJA TAHUN 2015
A. PROGRAM UTAMA
Penyusunan Program Utama Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 adalah suatu rencana
yang hendak dilaksanakan untuk mencapai sasaran program yang telah
ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2015, sedangkan pelaksanaan
untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan sebagaimana yang terurai
dibawah ini.
PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015.
No. PROGRAM KEGIATAN
1.
2.
3.
4.
5.
Program Kerja Sama Pembangunan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Koordinasi Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah Penegasan dan Pemasangan Batas Daerah Pembakuan Nama Rupa Bumi Inventarisasi dan Intensifikasi Tanah Eks Bengkok Kelurahan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah Penyediaan Jasa kebersihan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
25
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bimtek/ dan sejenisnya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Pembinaan dan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
Sasaran dan indikator kinerja disusun sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang
26
Tahun 2015 – 2019, Sasaran dan indikator kinerja Bagian Tata
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 ini,
disusun dalam matrik sebagai berikut :
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2015
No PROGRAM SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA
1.
Program Kerja Sama Pembangunan
Seluruh SKPD yang mau melaksanakan Kerja Sama Antar Daerah
Output : Terjalinnya Kesepakatan bersama Outcomes : Terealisasinya Kesepakatan Bersama yang akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan pendapatan
12 Kesepakatan Bersama/ Perjanjian.
2.
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Wilayah Perbatasan antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Jember dan Kabupaten Malang Seluruh wilayah Kecamatan di Kab. Lumajang
Output : Terlaksananya pemasangan tugu batas Outcomes : Tercapainya Perapatan pemasangan tugu batas Output : Terlaksananya Pembakuan nama rupa bumi unsur buatan
30 Tugu batas daerah Seluruh nama rupa bumi unsur buatan di Kab. Lumajang
27
Outcomes : Tercapainya pendataan nama rupa bumi unsur buatan
3.
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Seluruh masyarakat dan yang mau menyewa Tanah eks Bengkok Kelurahan
Output : Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik tanah dan persewaan tanah eks bengkok kelutahan Outcomes : Tercapainya penyelesaian konflik tanah dan target PAD
31 Bidang Tanah Eks Bengkok Kelurahan
4.
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
Wilyah administrasi Pemerintah Kab. Lumajang
Output : Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik-konflik Pertanahan Outcomes : Tercapainya fasilitasi penyelesaian konflik-konflik Pertanahan
Seluruh wilayah administrasi pemerintah kab. lumajang
5.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatkan sarpras serta fasilitasi perenc. pembangunan daerah
Output : Terlaksananya pelayanan administrasi kantor. Outcomes : Tercapainya program kegiatan kantor
100%
6.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatkan sarpras serta fasilitasi perenc. pembangunan daerah
Output : Terselenggaranya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor.
100%
28
Outcomes : Tercapainya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor.
7.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Seluruh pegawai pada Bagian Tata Pemerintahan
Output : Terlaksananya pengadaan pakain khusus hari-hari tertentu Outcomes : Tercapainya pengadaan pakain khusus hari-hari tertentu
100%
8.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Seluruh pegawai Bagian Tata Pemerintahan
Output : Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Outcomes : Tercapainya sosialisasi peraturan perundang-undangan
Seluruh pegawai di Bag. Tata Pemerintahan
9.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Administrasi pelaporan SKPD
Output : Terlaksananya pelaporan SKPD Outcomes : Tercapainya pelaporan SKPD
Terselesaikannnya pelaporan SKPD
10.
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Musyawarah Pimpinan Daerah
Output : Terlaksananya Musyawarah Pimpinan Daerah Outcomes : Tercapainya Musyawarah Pimpinan Daerah
Terkendalinya keamanan Kab. Lumajang
29
11.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Terselesaikannya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Output : Terlaksnanya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Outcomes : Tercapainya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Terselesaikannya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
12.
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
21 Kecamatan 21 Kecamatan
Output : Terlaksananya Penilaian sinergitas kinerja bagi camat Outcomes : Tercapainya penilaian kinerja camat Output : Terlaksananya pembinaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten) Outcomes : Tercapainya pembinaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten)
1 kec. Terbaik yang akan mewakili kab. Lumajang 21 Kecamatan melaksanakan PATEN
C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN
Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan
Program dan Kegiatan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015 dalam rangka pencapaian sasaran
yang telah ditetapkan adalah, sebesar Rp. 1.535.213.092,- (Satu Milyar Lima
Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Puluh Dua
Rupiah) yaitu untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 1.004.100.000,- (Satu
Milyar Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) dan untuk Belanja Tidak
30
Langsung sebesar Rp. 531.113.092,- (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus
Tiga Belas Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah) adapun untuk perincian kegiatan
sebagaimana lampiran RKT Tahun 2015.
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN : 2015 – 2019
Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Lumajang VISI : Terdepan Dalam Pelayanan Administrasi dan Pengkoordinasian
Perumusan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang Misi : 1. Mewujudkan sistem prosedur pelayanan administrasi yang
efektif dan efisien 2. Kebijakan penyelenggaraan pemerintah kabupaten yang
dinamis 3. Optimaliasi pengelolaan sumber daya aparatur, sarana dan
prasarana pemerintah kabupaten/
No
Tujuan
Sasaran
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
1 2 3 4
1.
Meningkatnya Pelayanan Publik yang profesional dan transparan
Urusan Pertanahan Meningkatnya penanganan pertanahan
Program pengembangan wilayah perbatasan
2.
Urusan Otoda, Adm. Keuda., Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Meningkatkan pengelolaan apartur yang profesional
Program pendidikan politik masyarakat
3. Meningkatnya kerjasama daerah
Program kerjasama pembangunan
31
BAB IV
PENUTUP
Demikian Rencana Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 dibuat sebagai acuan pelaksanaan
program dan kegiatan yang sudah ditetapkan didalam rencana kinerja
tahunan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.
Tentu saja didalam mengemban tugas untuk melaksanakan
program dan kegiatan yang sudah ditetapkan khususnya dalam bidang
pemerintahan, kami sangat memerlukan adanya koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan sinergi dari seluruh Jajaran Instansi/SKPD termasuk elemen
masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan tujuan mulia Kabupaten
Lumajang melalui program dan kegiatan yang ada pada Bagian Tata
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.
Semoga Rencana Kinarja ini terlaksana dengan baik, yang
merupakan implementasi dari pada visi, misi dan tujuan yang sudah
ditetapkan, dan kami percaya bahwa kepuasan dari pada masyarakat belum
tentu terjawab keseluruhannya karena program yang berkaitan dengan
pemerintahan umum membutuhkan proses dan waktu dalam
merealisasikannya.