tahun 2015 - 2019 - lumajangkab.go.id 2015/dinas/2015.peternakan... · 1.1 latar belakang ......

Rencana strategis (Renstra ) Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang Tahun 2014 - 2019

1

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2015 - 2019

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS PETERNAKAN

Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. (0334) 883553

Lumajang


2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas rahmat dan karunia-Nya

penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang Tahun 2014-2019 ini

dapat selesai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan

berkesinambungan. Rencana Strategis ini merupakan acuan bagi pelaksanaan pembangunan

bidang Peternakan Kabupaten Lumajang dengan arah kebijakan Bupati sebagai bahan

penyusunannya. Masukan pembiayaan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan bidang

Peternakan di Kabupaten Lumajang tidak hanya bersumber pada dana APBD Kabupaten, tapi

sinergi dengan pembiayaan dari dana pusat (APBN) dan swadaya masyarakat serta pihak ketiga

yang peduli pada upaya peningkatan produksi dan populasi ternak di Kabupaten Lumajang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis ini belum sepenuhnya

dapat mengakumulasi semua pada upaya peningkatan produksi dan populasi ternak sebagaimana

diamanatkan dalam Prioritas Arah Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Lumajang, Untuk itu

segala masukan dan saran demi penyempurnaan Rencana strategis ini sangat kami harapkan.

Lumajang, Juni 2014

KEPALA DINAS PETERNAKAN

KABUPATEN LUMAJANG

ttd

Drh. GATOT SUBIYANTORO

Pembina Utama Muda

NIP. 19590530 198603 1 015


3

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................................................................................................ i

DAFTAR ISI .................................................................................................................................................................... ii

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ...................................................................................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum .................................................................................................................................. 1

1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................................................................................. 2

1.4 Sistematika Penulisan ......................................................................................................................... 2

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan ................................................. 4

2.2 Sumber Daya Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang .................................................... 15

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ................................................................................................................. 17

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .......................................................... 20

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan ............................................................................................................. 22

3.2 Telaahan Visi dan Misi, Program dan Kegiatan Pembangunan

Kabupaten Lumajang .....................................................................................................................23

3.3 Telaahan Renstra Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur ............................................ 23

3.4 Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ................. 23

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .......................................................................................................... 24

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang .................................................... 25


4

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang 26

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan ......................................................................................................... 27

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ........................................................... 29

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN LUMAJANG YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ...................................................................... 31

LAMPIRAN-LAMPIRAN


5

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

Dan Pendanaan Indukatif

Lampiran 2. Matrik Indikator Kinerja

Lampiran 3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Lampiran 4. Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi

Lampiran 5. Matrik Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Pembangunan Peternakan

Tahun 2014-2019


6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan kebijakan sistim pemerintahan yang bersifat lebih desentralistis dengan

otonomi ditingkat Kabupaten/kota, pendekatan pembangunan peternakan mengalami perubahan

dari sentralistik ke otonomi daerah (desentralisasi) dari program pemerintah bergeser kepada

pergerakan partisipasi masyarakat/dunia usaha.

Menyadari bahwa Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki

potensi cukup besar untuk pengembangan peternakan maka dimasa mendatang perlu terus

ditumbuhkan sentra-sentra produksi ternak sesuai dengan karakteristik wilayah. Selain itu guna

menjaga dan mempertahankan kelestarian serta meningkatnya populasi ternak, perlu dilakukan

upaya upaya pencegahan dan pengendalian terhadap penyakit hewan menular maupun

individual.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 12 tahun 2013 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan, dan dengan mengacu pada kewenangan

Pemerintah Kabupaten dalam bidang peternakan, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra)

Pembangunan Peternakan Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang dengan lebih banyak

mengarah kepada kebijakan yang bersifat tehnis.

Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang tahun 2014 – 2019 selain

menetapkan visi, misi , tujuan maupun sasaran, juga menetapkan strategi, program maupun

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 6 tahun kedepan dalam mendukung

program Pemerintah Kabupaten Lumajang.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Penyusunan Renstra Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang adalah:

Landasan Ideal : Pancasila

Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar 1945

Landasan Operasional :

- Undang – undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

- Undang – undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang


7

Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan;

- Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1977 tentang Usaha Peternakan

- Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;;

- Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 1992 tentang obat hewan;

- Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;

- Peraturan Pemerintah No. 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesrawan;

- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/ Kpts/ Um/ 6/ 1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;

- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan.

- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor: 1 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2015 -2019

- Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 10 tahun 2014 tentang Penjabara Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Kedudukan Renstra Peternakan Kabupaten Lumajang tahun 2014 – 2019 merupakan

penjabaran secara tehnis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lumajang dan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan

program/kegiatan pembangunan peternakan di Kabupaten Lumajang.

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang adalah

sebagai upaya mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk

menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan

peternakan serta pelayanan kepada masyarakat .

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang ini disusun dengan sistimatika penulisan

sebagai berikut :


8

BAB I.

Pendahuluan, berisi tentang : latar belakang penyusunan Renstra, maksud dan tujuan,

landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II.

Gambaran pelayanan SKPD berisi : tugas, fungsi, dan struktur organisasi SKPD,

sumberdaya SKPD, kinerja pelayanan SKPD, tantangan dan peluang serta pengembangan

pelayanan SKPD.

BAB III.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi berisi: identifikasi permasalahan

berdasarkan tupoksi SKPD, telaahan visi, misi dan program Bupati Lumajang, telaahan

renstra Provinsi, telaahan rencana tata uang wilayah dan kajian lingkungan hidup, srta

penentuan isu-isu strategis.

BAB IV

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Berisi: Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan

Sasaran jangka menengah SKPD serta strategi dan kebijakan

BAB V.

Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan

indikatif berisi: program sampai dengan pendanaan.

Bab VI.

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD berisi: Indikator

kinerja Dinas Peternakan yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2015-2020.


9

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN

Dinas Peternakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013

tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang.

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 tahun 2013

Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang, bahwa

Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang merupakan unsur pelaksana Pemerintahan

Kabupaten di bidang Peternakan dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati Lumajang melalui Sekretaris Daerah. Dinas Peternakan

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di

bidang peternakan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Untuk

melaksanakan tugas tersebut, Dinas Peternakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang peternakan dan kesehatan hewan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan kesehatan

hewan;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas, organisasi Dinas Peternakan

Kabupaten Lumajang terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Keuangan;

3. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner,

membawahi :

a. Seksi Kesehatan Hewan;

b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;


10

4. Bidang Budidaya dan Pengembangan, membawahi :

a. Seksi Pembibitan dan Penyebaran Ternak;

b. Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan;

5. Bidang Bina Usaha Tani Ternak, membawahi :

a. Seksi Kelembagaan Usaha Tani dan Pembiayaan;

b. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran;

6. Kelompok Jabatan Fungsional;

7. Unit Pelaksana Teknis

Sesuai dengan Peraturan BupatiLumajang No. 10 tahun 2014 tentang Penjabaran

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang, Penjabaran tugas pokok dan

fungsi organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

2.1.1. Tugas Pokok

1) Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan.

b. Menetapkan Rencana Kerja dan Program/Kegiatan Dinas Peternakan.

c. Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan rencana kerja dan

program Dinas Peternakan

d. Menelaah, mengkaji dan mengatur pelaksanaan pembinaan tehnis Dinas

Peternakan

e. Mengatur tata kelola pelayanan publik

f. Mengesahkan laporan kegiatan pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan program Dinas

Peternakan

h. Melaporkan program dan kegiatan Dinas Peternakandan Kesehatan Hewan

i. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan

tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

2) Sekretaris mempunyai tugas pokok :

a. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan program

kerja Sekretariat Dinas Peternakan;


11

b. Mengatur pelaksanaan pelayanan teknis administrasi dan

fungsional;

c. Mengatur kegiatan urusan umum, kepegawaian, dan

keuangan;

d. Membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan;

e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;

f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan

laporan kegiatan kepada Kepala Dinas;

g. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-

langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya

kepada Kepala Dinas

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

3) Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat

Veteriner mempunyai tugas pokok :

a. Merumuskan dan menyusun program kerja Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

b. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner;

c. Melaksanakan fasilitasi pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;

d. Memberikan fasilitasi dalam penanggulangan, pemberantasan penyakit hewan;

e. Memberikan fasilitasi pelayanan perizinan/rekomendasi, pengadaan, penyimpanan, pengujian, pengawasan, pemakaian dan peredaran obat hewan dan residu obat hewan;

f. Melaksanakan pengawasan , pengujian produk pangan non pangan asal hewan, hygiene dan sanitasi sarana prasarana peternakan dan kesehatan hewan;

g. Membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan

h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

i. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Dinas;

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


12

4) Kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak

mempunyai tugas pokok :

a. Merumuskan dan menyusun program kerja Bidang Budidaya dan pengembangan Ternak;

b. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang budidaya dan pengembangan ternak;

c. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan program kerja bidang budidaya dan pengembangan ternak;

d. Mengumpulkan data produksi, penyebaran dan pengembangan ternak, bibit ternak, pakan dan teknologi peternakan;

e. Menyusun pedoman dan standarisasi dan sertifikasi mutu bibit, pakan dan teknologi peternakan;

f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu bibit, pakan teknologi peternakan, kawasan pengembangan peternakan dan pengembangan ternak;

g. Melaksanakan fasilitas produksi, penyebaran dan pengembangan ternak, bibit ternak, pakan dan teknologi peternakan;

h. Membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan;

i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Bidang budidaya dan pengembangan ternak;

j. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Dinas;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

5) Kepala Bidang Bina Usaha Tani Ternak mempunyai tugas pokok :

a. Merumuskan dan menyusun program kerja Bidang Bina Usaha Tani Ternak;

b. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan bidang Bina Usaha Tani Ternak;

c. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan program kerja bidang Bina Usaha Tani Ternak;

d. Melaksanakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian standarisasi perijinan usaha peternakan, kemitraan, pengelolaan lingkungan dan teknologi pasca panen;

e. Melaksanakan pemantauan harga pasar dan pengembangan agribisnis;

f. Melaksanakan penataan dan pengembangan kelompok tani, asosiasi/kemitraan peternak dan pengembangan swadaya peternak;


13

g. Melaksanakan sistem stasistik dan informasi peternakan;

h. Membina, mengarahkan dan menilai kinerja bawahan;

i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Bidang Bina Usaha Tani Ternak;

j. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Dinas;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok :

a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum;

b. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan kepegawaian;

c. Melaksanakan pengurusan pengadaan dan inventarisasi barang inventaris;

d. Mengelola kebersihan ketertiban dan keamanan dilingkungan Dinas Peternakan;

e. Meyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas ;

f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Umum kepada Sekretaris

g. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnnya kepada sekretaris;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

7) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok :

a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bagian Keuangan;

b. Melaksanakan penatausahaan keuangan, administrasi keuangan dan pembuatan anggaran pendapatan/ belanja;

c. Meneliti kebenaran dokumen/bukti penerimaan dan pengeluaran uang;

d. Melaksanakan Pemeliharaan dan pengamanan dokumen pengelolaan keuangan;

e. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;

f. Menyusun laporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bagian Keuangan kepada Sekretaris;


14

g. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan indakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekertaris;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

8) Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok :

a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi Kesehatan Hewan;

b. Melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan kejadian wabah penyakit hewan serta pengambilan dan pengiriman specimen ke Laboratorium Type B atau Balai Besar Veteriner (BBVet);

c. Melaksanakan identifikasi penyebaran penyakit hewan menular;

d. Mengkoordinasikan tindak pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit hewan menular lintas kabupaten/kota;

e. Melakukan pengawasan kesehatan lalu lintas hewan keluar masuk daerah;

f. Meneliti dan mengesahkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dalam rangka status kesehatan hewan;

g. Mengendalikan wabah penyakit hewan menular lintas kabupaten/kota;

h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyakit-penyakit anthropozoonosis;

i. Memberikan bimbingan/penyuluhan kepada masyarakat peternak mengenai tempat rawan penyakit, bibit penyebab penyakit, sanitasi kandang, alat mesin peternakan, pencegahan dan pemberantasan penyakit;

j. Melakukan pengawasan peredaran obat hewan, vaksin dan bahan biologis serta penggunaan chemicalia, bahan baku obat hewan yang beredar di masyarakat;

k. Menyusun laporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Kesehatan Hewan;

l. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

9) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok :

a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;

b. Melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan peredaran produk pangan dan non pangan asal hewan;

c. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan standart teknis pengolahan produk pangan dan non pangan asal hewan;


15

d. Melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan sanitasi usaha peternakan dan penampungan produk peternakan;

e. Mengatur pelaksanaan bimbingan dan pengawasan penerapan standart hygiene tempat-tempat pelayanan Rumah Potong Hewan dan pemotongan hewan betina produktif;

f. Mengatur pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap hygiene dan sanitasi usaha peternakan, penyediaan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) baik local maupun yang berasal dari luar daerah termasuk impor;

g. Meneliti dan mengesahkan Surat Keterangan Kesehatan dalam rangka status kesehatan keamanan pangan, produk hewan dan bahan pangan asal hewan;

h. Mengkoordinasikan pengawasan hygiene dan sanitasi pasar hewan;

i. Menyusun standart Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP);

j. Menyusun laporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;

k. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

10) Kepala Seksi Pembibitan dan Penyebaran Ternak mempunyai tugas

pokok :

a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi Pembibitan dan penyebaran ternak;

b. Mengumpulkan data produksi bibit ternak;

c. Menetapkan stndarisasi dan sertifikasi mutu bibit ternak;

d. Mengatur sistem pengembangbiakan (breeding sistem), penyebaran ternak dan melestarikan plasma nutfah;

e. Memberikan ijin pemasukan dan pengeluaran bibit ternak antar pulau, atau provinsi;

f. Melaksanakan fasilitas produksi bibit dan peningkatan mutu genetik ternak;

g. Melaksanakan pengawasan dan pengembangan setral budidaya ternak;

h. Menyusun laporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pembibitan dan Penyebaran Ternak;

i. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak;


16

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak.

11) Kepala Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan mempunyai tugas pokok :

a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi Pakan dan Teknologi Peternakan;

b. Menetapkan standarisasi dan sertifikasi mutu pakan, bibit hijauan pakan ternak, teknologi peternakan serta alat dan mesin peternakan;

c. Melaksanakan pengawasan dan pengujian mutu pakan yang beredar;

d. Melaksanakan Fasilitas rekayasa dan pengembangan teknologi terapan, pakan serta alat dan mesin;

e. Menyusun laporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pakan dan Tehnologi Peternakan;

f. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak.

12) Kepala Seksi Kelembagaan Usaha Tani dan Pembiayaan mempunyai tugas pokok :

a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi Kelembagaan Usaha Tani dan Pembiayaan;

b. Memberikan informasi pelayanan dan rekomendasi untuk menyiapkan tata cara usaha peternakan dan permodalan;

c. Mengatur pelaksanaan bimbingan kelembagaan, management dan pola usaha peternakan;

d. Menyusun perencanaan, penyiapan program, metoda/ sistem kerja penyalur dan pendayagunaan serta bimbingan ketenagakerjaan usaha peternakan;

e. Mengatur pelaksanaan bimbingan sosialisasi tehnologi, pendidikan dan pelatihan pengembangan kelembagaan masyarakat peternak;

f. Menyiapkan sumberdaya peternak yang tangguh, petugas yang profesional ditunjang sarana dan prasarana penyuluhan;

g. Mengatur pelaksanaan bimbingan pemberdayaan kelompok tani ternak, pola kemitraan dalam pengembangan usaha;

h. Melaksanakan pelatihan managemen peternakan, pengembangan agrobisnis, agro industri usaha peternakan;

i. Melaksanakan penataan dan pengembangan kelompok tani ternak, asosiasi


17

peternak dan swadaya peternak ;

j. Mengatur pelaksanaan bimbingan pengelolaan lingkungan usaha peternakan;

k. Menyusun laporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Kelembagaan Usaha Tani dan Pembiayaan ;

l. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Bina Usaha Tani Ternak ;

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Tani Ternak.

13) Kepala Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran mempunyai tugas pokok :

a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran;

b. Melaksanakan pembinaan pengolahan hasil dan pemasaran hasil peternakan;

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan mutu hasil peternakan;

d. Melaksanakan promosi komoditas peternakan;

e. Melakukan pendataan harga pasar komoditas peternakan dan penyebaran informasi harga pasar;

f. Mengumpulkan data populasi, produksi dan produktifitas peternakan;

g. Meneliti, mengolah dan menyajikan data populasi, produksi dan produktifitas peternakan serta informasi peternakan;

h. Menyusun laporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran;

i. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Bina Usaha Tani Ternak

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Tani Ternak.

14) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas pokok :

a. Menyusun rencana kerja tahunan sesuai lingkup dan kewenangan UPT;

b. Mengusulkan rencana kerja tahunan kepada Kepala Dinas;

c. Melaksanakan kebijakan teknis dan standar operasional tata kelola peternakan dan kesehatan hewan;

d. Melaksanakan pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan;


18

e. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi peternakan dan kesehatan hewan;

f. Mengatur dan mengamankan prasarana, sarana dan fasilitas peternakan dan kesehatan hewan;

g. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai kinerja bawahan;

h. Mengatur dan mengawasi kebersihan area peternakan dan kesehatan hewan;

i. Melaporkan dan menyetorkan keuangan hasil pemanfaatan fasilitas dan area UPT sebagai pendapatan Dinas;

j. Melaporkan seluruh kegiatan tata kelola UPT kepada Kepala Dinas;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

15) Pejabat fungsional mempunyai tugas pokok sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Fungsi

1) Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

a. Pemimpin Dinas Peternakan; b. Pengkoordinir Perumusan dan penyusun Program; c. Penetapan Program; d. Pengatur, Penata dan Pembina pelaksanaan kebijakan teknis

bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; e. Pemberi saran dan Pertimbangan kepada Bupati serta

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

2) Sekretariat Dinas Peternakan mempunyai fungsi pemimpin

sekretariat, pengkoordinir program, pengelolaan tata laksana dan tata naskah,

perlengkapan, kepegawaian, rumah tangga, administrasi keuangan, serta

penanggung jawab kerja seketariat;

3) Kepala Bidang di lingkup Dinas Peternakan mempunyai

fungsi pemimpin lingkup bidang, pembantu teknis perumusan dan penyusunan

program kerja serta pelaksanaan teknis dan penanggung jawab pelaksanaan

kinerja sesuai bidang kerjanya;

4) Kepala Sub Bagian di lingkup Sekretariat Dinas Peternakan

mempunyai fungsi pemimpin Sub Bagian penyusunan program kerja,


19

penyiapkan data dan penanggung jawab pelaksanaan tugas sesuai kinerja Sub

Bagian;

5) Seksi di lingkup Bidang Dinas Peternakan mempunyai fungsi

pemimpin Seksi, penyusunan program kerja, penyiapkan data serta pelaksanaan

teknis kegiatan dan penanggung jawab pelaksanaan kinerja sesuai seksinya;

6) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan

mempunyai fungsi pemimpin UPT, penyusunan program kerja serta pengelolaan

sebagian tugas teknis Dinas dan penanggung jawab kerja UPT;

7) Pejabat Fungsional di lingkup Dinas Peternakan mempunyai

fungsi persiapan, pelaksanaan dan pengendalian sesuai keahlian yang ditetapkan

oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Struktur Organisasi

Dinas Peternakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013

tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang.


20

2.2. SUMBERDAYA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN LUMAJANG

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam suatu sistem organisasi, ketersediaan sumberdaya manusia merupakan

faktor strategis dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk itu

peningkatan kualitas sumberdaya manusia diperlukan dalam menghasilkan tenaga kerja

yang berkualitas dan profesional. Sumber produksi lain seperti dana, sarana dan

prasarana tidak memberikan kontribusi yang berarti tanpa adanya dukungan

ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam

pengelolaannya. Untuk menciptakan sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi

dalam bidang tugasnya diperlukan peningkatan mutu profesionalisme melalui kursus,

magang, pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil. Peningkatan kualitas

sumberdaya manusia aparatur berdampak pada peningkatan kinerja dan pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi.

Ketersediaan sumberdaya manusia yang memahami visi, misi, tujuan dan

sasaran organisasi Dinas Peternakan mutlak diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk

menjabarkan sasaran program dalam bentuk kegiatan. Begitu pula ketersediaan

sumberdaya manusia aparatur ditingkat lapangan, harus tersedia dalam jumlah dan

kualitas yang cukup

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan Kabupaten

Lumajang maka dalam pelaksanaan program maupun kegiatan Tahun 2014 telah

didukung karyawan/karyawati sejumlah 83 orang yang terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 38 orang;

2. Tenaga Kerja Upah Bulanan (SK Kepala Dinas Peternakan) sebanyak 5 orang;

3. Tenaga Harian Lepas (THL) medik Veteriner 2 orang dari Dirjen Peternakan.

4. Petugas Inseminasi Buatan (Inseminator ) swadaya sebanyak 38 orang

Berdasarkan golongan ruang, dari sejumlah 38 PNS pada Kantor Peternakan

Kabupaten Lumajang Tahun 2014 terdiri atas :

1. Golongan IV = 5 orang

2. Golongan III = 24 orang

3. Golongan II = 3 orang


21

4. Golongan I = 6 orang

Berdasarkan jabatan, sejumlah 42 PNS pada Dinas Peternakan Kabupaten

Lumajang Tahun 2014 terdiri atas :

1. Eselon II = 1 orang

2. Eselon III = 4 orang

3. Eselon IV = 8 orang

4. Fungsional = 3 orang

5. Staf = 22 orang

Keadaan Pegawai berdasarkan pendidikan :

* Pendidikan SD sebanyak 6 orang

* Pendidikan SLTP sebanyak 3 orang

* Pendidikan SLTA sebanyak 11 orang

* Pendidikan D 3 sebanyak 1 orang

* Pendidikan S 1 sebanyak 15 orang

* Pendidikan S.2 sebanyak 2 orang

Dengan komposisi jenis kelamin laki-laki sebanyak 31 orang dan perempuan sebanyak 7

orang.

Komposisi jumlah karyawan/karyawati Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang Tahun

2014 adalah 44 % atau 17 orang berada di Dinas Peternakan dan 56 % atau 21 orang

berada di Kecamatan-Kecamatan sebagai tenaga teknis peternakan.

2.2.2. Institusi Perbibitan

Institusi Perbenihan merupakan salah satu faktor penentu dalam mencapai

produksi Peternakan yang optimal, kegiatan pembibitan yang dapat secara langsung

dikelola adalah Pelayanan Inseminasi Buatan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki

antara lain :

NO Uraian Satuan Jumlah


22

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Inseminator sapi

- PNS

- Swadaya

Inseminator kambing

Petugas PKB

Petugas ATR

Petugas Handling Semen Beku

Kontainer Depo

Kontainer Lapangan

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Buah

Buah

16

38

2

25

17

2

5

55

2.2.3. Potensi sarana dan prasarana Pengolahan hasil dan pemasaran


1

2

Pasar Hewan

Rumah Potong Hewan

unit

unit

7

7

2.2.4. Pelayanan /Pencegahan Penyakit Hewan Potensi yang dimiliki adalah


1

2

3

4

5

Dokter Hewan

Paramedik Veteriner

Petugas Peternakan

Petugas RPH

Pusat Kesehatan Hewan

Orang

Orang

Orang

Orang

Unit

10

-

19

7

3

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Jenis pelayanan di Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang meliputi:

2.3.1. Pelayanan Inseminasi Buatan

Inseminasi Buatan merupakan tehnologi tepat guna dalam rangka

meningkatkan kualitas bibit ternak terutama ternak sapi dan kambing.

Dengan tehnologi ini diharapkan produktifitas ternak dapat meningkat

dimana dengan ternak lokal berat hidup ternak sapi siap potong hanya


23

mencapai paling tinggi 350 kg , sedangkan ternak hasil inseminasi buatan

berat badanya dapat menacapai 600 kg sampai dengan 800 Kg. Realisasi

pelayanan Inseminasi Buatan pada tahun 2013 mencapai 60.700 dosis atau

49.795 ekor.

2.3.2. Pemeriksaan Kebuntingan

Pemeriksaan kebuntingan merupakan pelayanan lanjutan dari

Inseminasi Buatan dimana ternak yang telah di lakukan Inseminasi Buatan

minimal 2 bulan perlu dilaksanakan Pemeriksaan kebuningan (PKB) untuk

mengetahui ternak tersebut sudah bunting atau belum. Dengan demikian

peternak segera tahu dan yakin bahwa ternak yang dipelihara sudah

bunting atau belum. Pada tahun 2013 jumlah ternak yang di PKB adalah

29.877 ekor

2.3.3. Pelayanan Kesehatan Hewan

Pelayanan Kesehatan Hewan perupakan pelayanan medik maupun

paramedik veteriner baik yang dilakukan oleh Dokter Hewan di Pos

Kesehatan hewan maupun oleh Petugas tehnis peternakan yang ada di

Kecamatan. Pelayanan ini bersfat aktif maupun pasif, dimana utuk

pelayanan aktif petugas memberikan pelayanan percotohan sedangkan

yang pasif sesuai dengan permintaan oleh masyarakat yang membutuhkan

pelayanan. Pada tahun 2013 jumlah pelayanan yang dilakukan oleh dinas

peternanakan mencapai 15.140 ekor.

2.3.4. Penanganan Gangguan Reproduksi

Gangguan reproduksi merupakan masalah yang cukup penting

untuk diatasi karena bila ternak mengalami gangguan reproduksi akan sulit

untuk bunting dan melahirkan anak ., keadaan ini akan menurukan jumlah

kelahiran ternak yang pada gilirannya juga akan menurunkan produktifitas

ternak. Banyak faktor yang dapat menyebabkan timbulnya ganggguan

reproduksi antara lain karena pemberian pakan yang kurang berkualitas

maupun karena perawatan paska melahirkan yang tidak baik. Kesadaran

peternak untuk memeriksakan ternaknya yang mengalami kesulitan


24

bunting ini masih rendah, peternak cenderung menjual ternaknya bila

dikawinkan beberapa kali tidak segera bunting. Oleh sebab itu pelayanan

ini cenderung bersifat aktif dimana petugas harus sering memberikan

percontohan untuk menangani gangguan reproduksi. Pada tahun 2013

jumlah penanganan gangguan reproduksi sebanyak 2.935 Ekor.

2.3.5. Pelayanan Rumah Potong Hewan

Pemotongan hewan / ternak merupakan kegiatan yang harus

dikontrol dan di awasi oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan

karena proses pemotongan hewan berpotensi menularkan penyakit yang

bersifat Zoonosis (menular dari ternak ke manusia), disamping itu juga agar

dapat tersedia daging yang hygienis dan berkualitas baik. Di Kabupaten

Lumajang terdapat 7 Rumah potong hewan yang melayani pemotongan

hewan untuk memenuhi kebutuhan daging se Kabupaten Lumajang.

Peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi Rumah Potong Hewan

adalah berdasarkan Perda No. 13 tahun 2011 tentang retribusi Rumah

Potong Hewan . Pada tahun 2013 jumlah ternak yang dipotong di

Kabupaten Lumajang sebanyak 8.223 ekor.

2.3.6. Surat Keterangan Kesehatan Hewan

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor: 1

tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, Dinas Peternakan Kabupaten

Lumajang mendapatkan tugas untuk melakukan pemeriksaan hewan yang

akan di kirim ke Luar Propinsi Jawa Timur khususnya yang berasal dari

Kabupaten Lumajang dengan mendapatkan bagi hasil retribusi dari

Pelayanan Jasa Keahlian Pemeriksaan Hewan, Pada tahun 2013 Surat

Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang dikeluarkan dari Kabupaten

Lumajang antara lain :

- Ternak sapi : 15.979 ekor

- Ternak Kambing : 1.152 ekor

- Telor : 17.500 Kg

- DOC Ayam ras : 4.146.861 ekor


25

- Burung : 15 ekor

Kinerja pelayanan yang dicapai pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No Jenis Pelayanan Realisasi 2013

1 Inseminasi Buatan 60.700 dosis

2 Pemeriksaan Kebuntingan 29.877 ekor

3 Kesehatan Hewan 15.140 ekor

4 Penanganan Gangguan

Reproduksi (ATR)

2.935 Ekor

5 Pemotongan Hewan 8.223 ekor.

6 Surat Keterangan Kesehatan

Hewan

Ternak sapi : 15.979 ekor

Ternak Kambing : 1.152 ekor

Telor : 17.500 Kg

DOC Ayam ras : 4.146.861 ekor

Burung : 15 ekor

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

2.4.1. TANTANGAN

- Produk pangan asal hewan impor lebih murah dari pada produk lokal

- Masih tingginya tingkat pencurian ternak di masyarakat

- Harga pakan ternak yang cenderung terus meningkat karena komponen

utama masih tergantung dari impor

- Meningkatnya kasus gangguan reproduksi

- Lokasi usaha peternakan yang memenuhi syarat semakin terbat


26

-

2.4.2. PELUANG

- Kebutuhan akan protein hewani dari produk asal hewan (daging, susu,

telur) semakin meningkat

- Harga beberapa komoditas peternakan cenderung mengalami

peningkatan

- Teknologi dibidang peternakan semakin maju

- Adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam pembangunan peternakan;

- Terbukanya akses informasi teknologi dan pemasaran;

- Potensi pengembangan komoditi ternak yang berupa populasi ternak

tersedia cukup tinggi.


27

BAB III

ISU- ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3. 1. Identifikasi Permasalahan .

Setelah dilakukan pengkajian data, evaluasi dan analisa yang mendalam dari

pembangunan peternakan Kabupaten Lumajang dapat dirangkum beberapa permasalahan pokok

yang perlu dipecahkan dimasa mendatang yaitu :

1. Masih adanya wilayah kecamatan berpotensi yang masih belum mengembangkan usaha

peternakan secara optimal.

2. Masih rendahnya kemampuan sumberdaya manusia bidang peternakan baik dalam

memproduksi dengan kualitas tinggi, penanganan pasca panen maupun memasarkan

produk produk hasil peternakan.

3. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan peternak dalam menerapkan teknologi usaha

bidang peternakan yang ramah lingkungan.

4. Sistim usaha peternakan yang masih bersifat tradisional baik dalam manajemen

peternakannya maupun pengembangan usahanya.

5. Masih panjangnya tata niaga di bidang peternakan.

6. Belum adanya kepastian hukum yang mengakibatkan rendahnya keinginan Investor untuk

menanamkan modalnya dalam usaha peternakan.

7. Terbatasnya modal usaha peternakan.

8. Belum siapnya sebagian besar produk peternakan bersaing untuk memasuki pasar global

karena produk yang dihasilkan belum efisien dan kualitasnya masih rendah.

9. Kurangnya SDM aparatur teknis peternakan sebagai tenaga operasional di lapangan dari

berbagai jenis/jenjang kompetensi.

10. Masih tingginya tingkat pencurian ternak yang mengancam penurunan anemo peternak

untuk memelihara ternak


28

3.2. Telaahan Visi dan Misi, Program dan Kegiatan Pembagunan Kabupaten Lumajang

Sebagaimana Visi Pembangunan Kabupaten Lumajang yaitu „ Terwujudnya

Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan bermanfaat“ maka salah satu misinya untuk

mewujudkan masyarakat yang sejahtera tersebut adalah melalui peningkatan

perekonomian. Untuk mewujudkan Visi tersebut maka salah satu misinya adalah

„meningkatkan perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat berbasis pertanian ,

pemberdayaan UKM dan jasa Pariwisata serta usaha pendukungnya“. Bidang Peternakan

yang merupakan pembangunan integral Sektor pertanian turut mendukung terwujudnya

misi Kabupaten Lumajang tersebut melalui program dan kegiatan yang bertujuan untuk

meningkatkan populasi dan produksi ternak yang pada giliranya diharapkan dapat

meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur.

Visi Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur adalah ” Terwujudnya kesejahteraan

peternak dan pemenuhan konsumsi protein hewani masyarakat melalui peningkatan

produk peternakan yang aman”. Misi tersebut sejalan dengan Misi Dinas Peternakan

Kabupaten Lumajang terutama dalam penyediaan pangan asal hewan yang aman untuk

dikonsumsi mayarakat selain itu juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah

satu Misi Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur yang sangat relevan dengan Dinas

Peternakan Kabupaten Lumajang yaitu ” Mendorong peningkatan kontribusi sub sektor

peternakan terhadap perekonomian Jawa Timur melalui peningkatan PDRB , Lapangan

kerja dan penanggulangan kemiskinan.”

3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengembangan Hijauan makanan ternak terutama didaerah pinggiran hutan

sebagian besar memanfaatkan areal hutan untuk penanaman hijauan makanan ternak

sangat bergantung dengan kerjasama dengan kehutanan, terutama untuk wilayah

Kecamatan Senduro, Gucialit, Pasrujambe , Candipuro maupun Pronojiwo. Selama ini

masih terjalin kerjasama yang baik antara kebutuhan pelestarian hutan dengan

penyediaan Hijauan Pakan ternak di beberapa wilayah Kecamatan tersebut.

Selain itu Komoditas ternak secara umum dapat menghasilkan limbah baik berupa

kotoran ternak maupun pencemaran udara berupa bau, namun demikian limbah kotoran

ternak tersebut merupakan limbah organik yang dapat diantisipassi dengan tehnologi

pengolahan limbah berupa Biogas maupun melalui proses biologis untuk menjadi pupuk


29

organik.

Namun demikian diwilayah perkotaan maupun wilayan padat penduduk,

permasalahan limbah ternak terutama yang berupa bau dari pemeliharaan ayam potong

maupun itik sering menimbulkan permasalahan. Oleh sebab itu usaha peternakan yang

sangat riskan menimbulkan bau seperti ayam potong maupun itik, direkomendasikan

untuk dipelihara di lingkungan yang sesuai tata ruang wilayah yaitu di lingkungan yang

jauh dari pemukiman penduduk.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-Isu strategis pembangunan peternakan di Kabupaten Lumajang antara lain :

3.5.1. Sekretariat

1. Belum tercukupinya kebutuhan SDM bidang peternakan.

2. Laporan Kegiatan Pembangunan peternakan belum tertib

3.5.2. Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak

1. Ancaman penurunan populasi ternak karena peningkatan pengeluaran ternak

bibit

2. Tingginya pencurian ternak dan importasi ternak bakalan dan daging beku

merupakan ancaman minat budidaya ternak

3.5.3. Bidang Bina Usaha Tani Ternak

1. Kesadaran pihak swasta/mitra terhadap peraturan perundangan masih rendah

2. Rendahnya penerapan tehnologi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan

3.Nilai tukasr produk peternakan masih rendah sedangkan biaya produksi

semakin meningkat.

3.5.4. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet

1. Belum optimalnya pemanfaatan Poskeswan dan Rumah Potong Hewan.

2. Adanya Penyakit menular yang bersifat zoonosis

3. masih belum tertibnya peredaran obat hewan di masyarakat.


30

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. VISI DAN MISI DINAS PETERNAKAN KABUPATEN LUMAJANG

4.1.1. Visi

Dengan memperhatikan arah Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Lumajang maka Visi Pembangunan Peternakan periode 2015 – 2020 adalah :

“Terwujudnya Peternakan yang mandiri, tangguh dan berdaya

saing dalam upaya kecukupan pangan hewani yang Aman

Sehat Utuh dan Halal (ASUH) disertai peningkatan Pendapatan

masyarakat Peternakan.

Peternakan yang mandiri adalah suatu sistim usaha tani ternak yang tidak

selalu menggantungkan campur tangan pemerintah atau penguasa, tetapi mampu

memfasilitasi diri sendiri dan mengatasi segala permasalahan baik secara pribadi

maupun secara kelompok.

Peternakan tangguh adalah sosok peternakan yang mampu tumbuh

berkelanjutan dan siap menghadapi berbagai macam tantangan dan hambatan dalam

menghadapi berbagai kondisi krisis maupun persaingan pasar global .

Berdaya saing adalah mampu menghasilkan produk-produk peternakan yang

efisien dan berkualitas tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk peternakan

Impor.

Masyarakat Peternakan adalah semua lapisan masyarakat maupun dunia usaha

yang terkait langsung maupun tidak lansung terhadap peningkatan produksi peternakan

antara lain penyedia saprodi peternakan. Pengusaha pasca panen Peternakan,

transportasi dan lain sebagainya.


31

4.1.2. Misi

Untuk mencapai visi Pembangunan Peternakan tersebut, Dinas Peternakan

Kabupaten Lumajang turut serta dalam mengemban misi yang harus dilaksanakan adalah:

(1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas bibit ternak, ketersediaan pakan ternak

serta mendorong pertumbuhan sentra-sentra pengembangan ternak.

(2) Mendorong terwujudnya peternak dan kelembagaan usaha tani ternak yang

berorientasi agribisnis dan meningkatkan nilai tambah hasil ternak.

(3) Meningkatkan derajat kesehatan hewan untuk mewujudkan kecukupan

pangan hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Dalam mengoptimalkan pembangunan peternakan di Kabupaten Lumajang, Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang menetapkan tujuan, sasaran dan

program pembangunan peternakan sebagai berikut :

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PETERNAKAN KABUPATEN

LUMAJANG

4.2.1. Tujuan pembangunan Peternakan tahun 2014 - 2019 adalah:

Meningkatkan populasi ternak yang sehat dan produksi hasil peternakan

yang ASUH.

4.2.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Peternakan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan

adalah :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas bibit ternak, ketersediaan pakan

ternak serta mendorong pertumbuhan sentra-sentra pengembangan

ternak. Misi tersebut diturunkan dalam tujuan:

1.1. Meningkatkan populasi

Tujuan tersebut dilaksanakan dengan sasaran:

1.1.1. Meningkatnya kelahiran ternak

1.1.2. Meningkatnya pemasukan ternak yang berkualitas tinggi


32

1.1.3. Meningkatnya pelayanan inseminasi buatan

1.2. Meningkatkan produksi

1.2.1. Meningkatnya ketersediaan pakan ternak dan

teknologi pengolahan pakan ternak

Misi 2 :Mendorong terwujudnya peternak dan kelembagaan usaha tani

ternak yang berorientasi agribis dan meningkatkan nilai tambah

hasil ternak. Misi tersebut diturunkan dalam tujuan:



2.1.1. Meningkatnya usaha peternakan



2.2.1. Meningkatnya pengeluaran ternak

2.2.2. Meningkatnya sarana dan prasarana pengolahan hasil

peternakan

Misi 3 : Meningkatkan derajat kesehatan hewan untuk mewujudkan kecukupan

pangan hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Misi tersebut

diturunkan dalam tujuan:


3.1.1. Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan

3.1.2. Menurunnya kematian ternak


3.2.1. Meningkatnya pemotongan ternak yang sehat

4.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk kurun waktu 2015-2019 Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang akan menetapkan

strategi dan arah kebijakan yang akan dikembangkan sebagai langkah tanktis dan efektif

untuk mencapai hasil yang maksimal dari pelaksanaan berbagai strategi pembangunan

yang dirumuskan melalui program dan kegiatan yang bersifat terpadu. Arah kebijakan

pembangunan peternakan dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:


33

4.3.1. Berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya lokal, pengawasan peredaran bibit

dan optikmalisasi sarana dan prasarana Inseminasi Buatan (IB).

Pada strategi ini diupayakan masih tetap memanfaatkan bibit lokal disertai dengan

pengawasan ketat terhadap keluar masuknya bibit ternak baik keluar dari maupun

ke kabupaten Lumajang tetapi juga dilakukan peningkatan kualitas bibit ternak

melalui inseminasi buatan (IB)

4.3.2. Pemberdayaan kelembagaan kelompok tani, kemitraan, dukungan permodalan,

dan promosi hasil produksi peternakan.

Mengingat kemampuan dari kelompok tani masih belum memadai maka harus

diberikan berbagai fasilitasi baik mengenai permodalan maupun kemudahan

perijinan usaha peternakan. Selain itu pada moment-moment tertentu harus

dilakukan promosi terhadap hasil-hasil peternakan untuk meningkatkan nilai

tambah dan daya jual hasil peternakan didalam daerah maupun ke daerah lain.

4.3.3. Peningkatan penyediaan produk pangan asal hewan yang Aman, Sehat Utuh dan

Halal (ASUH).

Untuk mencapai strategi tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan derajat

kesehatan ternak dan pengawasan terhadap penyebaran penyakit ternak maupun

menyediakan sarana dan prasarana tempat pengolahan hasil ternak yang higienis.


34

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten

Lumajang untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan

adalah sebagai berikut:

NO. SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM

1. Meningkatnya kelahiran

ternak

Meningkatkan prosentase

kelahiran ternak

Program Peningkatan Produksi

Hasil Peternakan

2. Meningkatnya pemasukan

ternak yang berkualitas

tinggi

Meningkatkan pemasukan

ternak bibit unggul


Hasil Peternakan

3. Meningkatnya pelayanan

Inseminasi Buatan

Meningkatkan Conception

Rate (CR) dan menurunkan

Sevice per Conception (S/C)


Hasil Peternakan

4. Meningkatnya

ketersediaan pakan

ternak dan Teknologi

pakan ternak

Penambahan areal HMT,

Mini Feedmill, penerapan

teknologi pakan

1.Program Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan


Penerapan Teknologi

Peternakan

5. Meningkatnya usaha

peternakan

Meningkatkan jumlah

pelaku usaha peternakan



2.Program Pencegahan dan

Penaggulangan Penyakit

Ternak

6. Meningkatnya

pengeluaran ternak

Meningkatkan jumlah

pengeluaran ternak

Program Peningkatan

Pemasaran Hasil Produksi

Peternakan


35

7. Meningkatnya sarana dan

prasarana pengolahan

hasil peternakan

Meningkatkan kualitas

pelayanan


Hasil Peternakan

8. Meningkatnya pelayanan

kesehatan hewan

Meningkatkan jumlah

pelayanan kesehatan hewan

Program Pencegahan dan


Ternak

9. Menurunnya kematian

ternak

Menurunkan angka

kematian ternak



Ternak

10. Meningkatnya

pemotongan ternak yang

sehat

Meningkatkan jumlah

pemotongan ternak yang

sehat



Ternak Program Pencegahan

dan Penaggulangan Penyakit

Ternak

Sedangkan secara rinci mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran , dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran 1.


36

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN LUMAJANG YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berdasarka Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Lumajang yang tertuan dalam RPJMD

Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019, Program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas

Peternakan Kabupaten Lumajang terttuang dalam Misi 2 Kabupaten Lumajang yaitu“

Meningkatkan perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara merata

berbasis pertanian, pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta usaha pendukungnya.

Misi tersebut dijabarkan lagi menjadi tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan

pendapatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut telah diuraikan beberapa sasaran yang

harus dicapai di Kabupaten Lumajang. Salah satu sasarannya adalah Meningkatnya Produksi dan

Populasi peternakan.

Sasaran meningkatnya produksi dan populasi peternakan tersebut berdasarkan Visi

dan Misi Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang selanjutnya ditetapkan sebagai Tujuan yang

harus dicapai oleh Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang. Adapun sasaran yang ingin dicapai

dalam pembangunan peternakan antara lain adalah :

1. Peningkatan angka kelahiran ternak

2. Peningkatan pemasukan ternak

3. Penurunan angka kematian ternak

4. Peningkatan pengeluaran ternak

5. Peningkatan pemotongan ternak

6. Peningkatan pelayanan Inseminasi Buatan

7. Peningkatan pelayanan kesehatan ternak/hewan

8. Peningkatan sarana prasarana pengolahan pemasaran hasil peternakan

9. Peningkatan jumlah usaha peternakan


37

Untuk dapat mencapai sasaran tersebut dilaksanakan beberapa progran dan kegiatan meliputi :

NO. PROGRAM KEGIATAN

1. Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Ternak

1. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

Menular Ternak

2. Pembinaan dan Pengawasan Depo dan Peredaran Obat

Hewan

3. Pengawasan Kualitas Bahan Asal Hewan, Susu, Daging

dan Telur

4. Pendataan Masalah Peternakan

2. Program Peningkatan


1. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Bidang

Peternakan

2. Peningkatan Bibit Unggul Ternak di Kabupaten

Lumajang

3. Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Yang

Didistribusikan kepada Masyarakat

4. Pengembangan Hijauan Pakan Ternak di Lahan

Kehutanan

5. Pengembangan Jalan Produksi Menunjang Kegiatan

Peternakan

6. Integrasi Ternak dengan Pertanian Lainnya

7. Pengembangan Instalasi Biogas

8. Pengembangan Agribisnis Peternakan

9. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku

Agribisnis


Pemasaran Hasil Produksi

Peternakan

1. Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan

Daerah

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Pasar Produksi Hasil Peternakan


38


Penerapan Teknologi

Peternakan

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerapan Teknologi

Peternakan Tepat Guna

2. Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat

Guna

Indikator kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD dalam kurun waktu 2015-2019 dapat dilihat pada lampiran 2.

tahun 2015 - 2019 - lumajangkab.go.id 2015/dinas/2015.peternakan... · 1.1 latar belakang ......

Documents