INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ( ILPPD ) PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011I. PENDAHULUAN Penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat sekaligus juga untuk melaksanakan amanat pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat. Penyampaian ini disusun dengan maksud untuk menginformasikan kemajuan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2011 kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat memperoleh masukan dan sasaran guna peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tahun-tahun mendatang.

II. GAMBARAN UMUM DAERAH 1. Kondisi Geografis dan Demografis Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah daratan seluas 3.711.654,00 hektar dan garis pantai sepanjang 724,85 km, secara geografis, terletak pada 50507050 Lintang Selatan dan 104048-108048 Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebelah utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta, sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, sebelah selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia dan sebelah Barat, beratasan dengan Provinsi Banten. Kondisi topografi Jawa Barat, dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam (9,5% dari total luas wilayah) yang terletak di bagian Selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut, wilayah lereng bukit yang landai (36,48%) yang terletak di bagian Tengah dengan ketinggian 10-1.500 m dpl., dan wilayah daratan landai (54,03%) yang terletak di bagian Utara dengan ketinggian 0-10 m dpl. Jawa Barat memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata berkisar antara 17,40-30,70C dan kelembaban udara 73-84%. Secara administratif Provinsi Jawa Barat terdiri dari 17 kabupaten dan 9 kota, yaitu: Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten1

Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, serta Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar. Provinsi Jawa Barat memiliki curah hujan tahunan rata-rata paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia yaitu berkisar antara 2000-4000 mm/tahun dan mempunyai potensi sumber daya air khususnya air permukaan mencapai rata-rata 35,155 milyar m3/ tahun dalam kondisi normal. Potensi tersebut baru dimanfaatkan sekitar 40,94% atau 14,391 Milyar m3/tahun sedang sisanya masih terbuang ke laut, dan mengaliri 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) Jawa Barat dengan Luas Wilayah DAS sebesar 39.629,86 km2, terdiri dari 3.504 sungai yang dibagi menjadi lima wilayah sungai (WS.) yaitu WS. Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-CiliwungCitarum; WS. Cimanuk-Cisanggarung; WS. Citanduy; WS. Ciwulan-Cilaki; dan WS. Cisadea-Cibareno. Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan provinsi mencakup WS. Ciwulan-Cilaki dan Cisadea-Cibareno. Selain sumber daya air alami, Jawa Barat memiliki situ-situ dan waduk-waduk buatan. Tidak kurang dari 20 waduk mempunyai kapasitas tampung lebih dari 6,8 Milyar m3, diantaranya 3 waduk dibangun pada Sungai Citarum yaitu Waduk Saguling, Waduk Cirata, dan Waduk Juanda. Ketiga waduk tersebut mempunyai daya tampung total mencapai 5,83 Milyar m3. Sedangkan situ/danau dan embung di Jawa Barat sebagian besar dibangun pada jaman pemerintahan Belanda, sampai dengan tahun 2010 telah terinventarisir sebanyak 663 buah situ. Jawa Barat dialiri oleh 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas wilayah DAS sebesar 32.074,40 km2, 3.502 sungai dan lima wilayah aliran sungai dengan wilayah sungai yang menjadi kewenangan provinsi sebanyak dua buah, yaitu: wilayah CiwulanCilaki dan Cisadea-Cibareno. Jawa Barat juga memiliki 663 waduk, 20 situ, dan 23 embung, dengan potensi air permukaan maksimum pada tahun 2009 sebesar 44.712,91 juta m3. Air permukaan tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan air minum, industri, pertanian, dan lain-lain. Pemanfaatan air ini mengalami peningkatan sebesar 20,75% selama kurun waktu 2006-2009 yang disebabkan adanya peningkatan jumlah perusahaan yang aktif memanfaatkan air permukaan dari 625 perusahaan menjadi 650 perusahaan pada tahun 2009. Jawa Barat merupakan wilayah dengan kejadian bencana cukup besar mulai dari bencana geologi, vulkanologi, klimatologi, lingkungan, dan lain-laina. Akibatnya, penggunaan ruang Jawa Barat yang cenderung semakin intensif menjadikan kondisi fisik kawasan terbangun dan kawasan budidaya semakin rentan terhadap bencana. Wilayah-wilayah kabupaten yang merupakan rawan bencana terutama di wilayah Jawa Barat bagian Selatan dan Tengah, seperti: Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Bogor, Bandung dan Kuningan. Selain kondisi fisik yang rentan, struktur bangunan rumah, gedung, maupun infrastruktur juga memperparah keadaan karena cenderung tidak tahan gempa dan tidak tahan gerakan tanah, serta konstruksinya tidak ramah banjir. Berdasarkan hasil estimasi BPS Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2011 mencapai 44.286.519 jiwa dengan komposisi 22.534.319 jiwa penduduk laki-laki dan 21.752.200 jiwa penduduk perempuan. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2010, jumlah penduduk di Jawa Barat mengalami kenaikan2

sebesar 1.264.693 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,90 persen. Kepadatan penduduk tahun 2011 sebesar 1.193 jiwa/km2 sedangkan sex ratio sebesar 104 yang berarti dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk lakilaki.Tabel 1.1Kondisi Demografi Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2011 Indikator Jumlah Penduduk - Laki-laki - Perempuan Laju Pertumbuhan Penduduk Kepadatan Penduduk Sex ratioSumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Satuan jiwa jiwa jiwa persen jiwa/km 2 persen

2010 43.021.826 21.876.572 21.145.254 1,89 1.159 103

2011 44.286.519 22.534.319 21.752.200 1,90 1.193 104

2. Perkembangan Indikator Jawa Barat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator pembangunan di Provinsi Jawa Barat setiap tahun selalu mengalami peningkatan, namun pencapaian (IPM) pada kurun tahun 2010-2011 menunjukkan peningkatan yang paling besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan angka estimasi keadaan Nopember 2011 dari BPS Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2011 capaian IPM Provinsi Jawa Barat berada pada posisi 72,82 poin, meningkat 0,74 poin dibandingkan capaian IPM tahun 2010 yang mencapai 72,08 poin. Peningkatan IPM setiap tahunnya ini sebagai dampak dari meningkatnya komponen-komponen pembentuk IPM. Pada kurun tahun 20102011, kontributor peningkatan IPM terbesar disumbangkan oleh indeks daya beli yang meningkat sebesar 1,00 poin. Komponen pendidikan pada tahun 2011 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2010. Indeks Pendidikan pada tahun 2010 mencapai 81,67 poin dan meningkat pada tahun 2011 menjadi 82,55 poin. Peningkatan indeks pendidikan diakibatkan oleh peningkatan dua komponen penyusunnya, yaitu indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah, yang mana keduanya mengalami peningkatan. Angka Melek Huruf tahun 2011 mencapai 96,48 persen meningkat 0,48 persen dibandingkan tahun 2010 dan Rata-rata Lama Sekolah tahun 2011 mencapai 8,20 tahun meningkat 0,25 tahun dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 7,95 tahun. Komponen kesehatan mengalami peningkatan sebagai dampak dari meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) di Jawa Barat. Angka Harapan Hidup pada tahun 2011 sebesar 68,40 tahun, meningkat sebesar 0,20 tahun dibandingkan tahun 2010 yaitu 68,20 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup ini mengindikasikan bahwa adanya peningkatan akses masyarakat Jawa Barat terhadap sarana dan fasilitas kesehatan. Komponen pembentuk IPM lainnya, yaitu indeks daya beli juga mengalami peningkatan pada tahun 2011. Indeks daya beli ini menunjukkan kemampuan masyarakat untuk mengakses perekonomian. Pada tahun 2011 indeks daya beli sebesar 63,57 poin, meningkat sebesar 1,00 poin dibandingkan tahun 2010 yaitu3

62,57 poin. Sedangkan angka indeks daya beli tahun 2011 sebesar Rp. 635,10 ribu, meningkat dibandingkan tahun 2010 yang sebesar Rp. 630,77 ribu. Untuk tahun 2011, pola pencapaian IPM kabupaten/kota di Jawa Barat tidak jauh berbeda dengan tahun 2010. IPM tertinggi masih ditempati Kota Depok sebesar 79,49 poin, sedangkan yang terendah juga masih ditempati Kabupaten Indramayu yaitu sebesar 68,18 poin. Namun, secara umum kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami peningkatan angka IPM dari tahun 2010-2011.Tabel 1.2Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2010 - 2011 Target 2011 RKPD 73,24 - 73,39 82,92 - 83,29 73,33 - 73,40 63,47 - 63,48 10,47 10,31 5,0 - 6,0 4,0 - 6,0 340,79 139,32 KUA Perubahan 43,7juta

No 1

Indikator a. Jumlah Penduduk b. Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)

Capaian 2010 43.021.826 1,89 72,08 81,67 72,00 62,57 1.951.391 10,33 4.773.720 11,27 6,09 6,46 321,87 136,63

Capaian 2011 44.286.519 1,90 72,82 82,55 72,34 63,57 1.901.843 9,83 4.650.810 10,57 6,48 3,10 343,11 156,34

1,20 - 1,30 73,24 - 73,39 82,92 - 83,29 73,33 - 73,40 63,47 - 63,48 9 - 10 12 - 13 6,0 - 6,5 4,9 - 6,0 335,03 - 339,09 131,57 - 136,46

2

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Indeks Pendidikan - Indeks Kesehatan - Indeks Daya Beli

3

a. Jumlah Penganggur b. Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)

4

a. Jumlah Penduduk Miskin b. Persentase Penduduk Miskin (persen)

5 6 7 8

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Inflasi (persen) PDRB menurut Lapangan Usaha atas dasar harga konstan 2000 (triliun) Investasi / PMTB atas dasar harga berlaku (triliun)

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, kondisi angkatan kerja di Jawa Barat pada Agustus 2011 dibandingkan dengan keadaan pada Agustus 2010, mengalami peningkatan jumlah angkatan kerja. Pada Agustus 2010 jumlah angkatan kerja mencapai 18.893.835 orang, sedangkan pada Agustus 2011 mencapai 19.356.624 orang. Begitu pula jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Barat pada Agustus 2011 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Agustus tahun 2010. Pada bulan Agustus 2011 penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 17.454.781 orang, sementara pada bulan Agustus tahun 2010 sebanyak 16.942.444 orang, berarti bertambah 512.337 orang atau bertambah sebesar 3,02 persen. Selama kurun waktu satu tahun terjadi penurunan jumlah penganggur sebanyak 49.548 orang (2,54 persen). Pada Agustus 2010 penganggur di Jawa Barat tercatat sebanyak 1.951.391 orang, sedangkan pada Agustus 2011 penganggur tercatat sebanyak 1.901.843 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada bulan Agustus 2010 sebesar 62,38 persen dan pada Agustus 2011 sebesar 62,27 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat mengalami penurunan dibanding Agustus 2010 sebesar 0,50 persen, yang mana bulan Agustus 2010 TPT mencapai 10,33 persen dan pada bulan Agustus 2011 mencapai 9,83 persen. Di Provinsi Jawa Barat, penyerap terbesar tenaga kerja pada Agustus 2011 adalah sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi yang mampu menyerap sebanyak 4.554.503 orang (26,09 persen), berikutnya adalah pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan yang menyerap 3.675.713 orang (21,06 persen), industri dengan tenaga kerja sebanyak

4

3.571.915 orang (20,46 persen), jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan dengan tenaga kerja 2.699.014 orang (15,46 persen) dan sektor lainnya 2.953.636 orang (16,92 persen). Berdasarkan status pekerjaan, pada bulan Agustus 2011 tenaga kerja yang bekerja pada sektor informal mencakup 56,55 persen dari seluruh penduduk yang bekerja, sedangkan pada Agustus 2010 sekitar 62,67 persen. Dengan demikian terjadi penurunan sebesar 6,12 persen untuk tenaga kerja yang bekerja di sektor informal dan sebaliknya terjadi peningkatan tenaga kerja di sektor formal. Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, artinya kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Jawa Barat pada bulan September 2011 sebesar 4.650.810 orang (10,57 persen). Dibandingkan dengan bulan Maret 2010 yang berjumlah 4.773.720 orang (11,27 persen), jumlah penduduk miskin bulan September 2011 mengalami penurunan sebesar 122.910. Sebaran penduduk miskin pada bulan September 2011, untuk daerah perkotaan sebanyak 2.628.350 orang sedangkan di daerah perdesaan sebanyak 2.022.450 orang.

3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, digambarkan sektor unggulan yang dikembangkan di masing-masing Wilayah Pengembangan adalah sebagai berikut :Tabel 1.3 Sektor Unggulan DaerahNo I Kawasan Bodebekpunjur (Bogor, Depok, Bekasi, Puncak, Cianjur) Purwasuka (Purwakarta, Subang, Karawang) Sukabumi, dsk Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Sumedang) Priangan Timur-Pangandaran (Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Banjar) Sukabumi dan sekitarnya (Sukabumi, Cianjur) Kawasan Khusus Cekungan Bandung Kegiatan Utama pariwisata, industri manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan, agribisnis dan agrowisata pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata dan pertambangan. agribisnis, peternakan, pariwisata, dan bisnis kelautan agribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan dan pariwisata.

II

III IV

V

pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, industri kerajinan dan pertambangan mineral. peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan dan bisnis kelautan, serta pertambangan mineral. pertanian, hortikultura, industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan, jasa, pariwisata dan perkebunan, dengan meningkatkan manajemen pembangunan yang berkarakter lintas kabupaten/kota yang secara kolektif berbagi peran membangun dan mempercepat perwujudan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya.

VI VII

5

b. Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Indonesia pada tahun 2011 tumbuh sebesar 6,46 persen dibanding tahun 2010. Pertumbuhan terjadi pada semua sektor ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor pengangkutan dan komunikasi dan terendah di sektor pertambangan dan penggalian. Besaran PDB Indonesia tahun 2011 atas dasar harga berlaku mencapai Rp.7.427,1 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp.2.463,2 triliun. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan IV tahun 2011 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,5 persen. Berdasarkan perbandingan provinsiprovinsi di Indonesia, Jawa Barat menempati urutan ketiga dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 14,3 persen, dibawah DKI Jakarta dan Jawa Timur yang masing-masing sebesar 16,5 persen dan 14,7 persen. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) PDRB Jawa Barat secara kumulatif JanuariDesember 2011 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2010 (c to c) mencapai 6,48 persen sedikit diatas LPE Indonesia yang mencapai 6,46 persen. Jika dibandingkan dengan target pencapaian LPE yang ditetapkan dalam RKPD dan KUA Perubahan tahun 2011, capaian LPE tahun 2011 telah melebihi target yang ditetapkan dalam RKPD dan mencapai target yang ditetapkan dalam KUA Perubahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.2. Dilihat dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Pengangkutan dan Komunikasi, yaitu sebesar 14,93 persen, disusul sektor Bangunan sebesar 14,16 persen lalu sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, sebesar 13,45 persen. Sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian serta sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan mengalami penurunan masingmasing sebesar -5,09 persen dan -0,09 persen. Besaran PDRB Jawa Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 mencapai Rp.861,01 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp.343,11 triliun. Dari sisi lapangan usaha, struktur perekonomian Jawa Barat didominasi oleh peranan tiga sektor utama yakni sektor Industri Pengolahan (37,16%), sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (22,58%) serta sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan (11,98%). Sementara dari sisi penggunaan, sebagian besar PDRB Provinsi Jawa Barat digunakan untuk Konsumsi Rumah Tangga termasuk Lembaga Non Profit sebesar 59,69 persen, Ekspor sebesar 35,40 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 18,16 persen.

6

Tabel 1.4 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2010-2011 (Triliun Rupiah) Lapangan Usaha (1) I. Primer 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian II. Sekunder 1. Industri Pengolahan 2. Listrik, Gas dan Air Bersih 3. Bangunan III. Tersier 1. Perdagangan Hotel, & Restoran 2. Pengangkutan & Komunikasi 3. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 4. Jasa-jasa PDRBSumber : BPS Provinsi Jawa Barat **) Catatan : Angka Sangat Sementara

2010 (2) 49,60 42,14 7,46 154,38 135,25 7,32 11,81 117,89 70,08 15,35 10,56 21,90 321,88

2011**) (3) 49,18 42,10 7,08 164,89 144,01 7,42 13,48 128,99 75,77 17,64 11,98 23,60 343,11

Berdasarkan pengelompokan kegiatan ekonomi yang dibedakan ke dalam sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier, kinerja masing-masing sektor atas dasar harga konstan (tahun dasar 2000), sektor primer mengalami penurunan besaran PDRB pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010. Tahun 2011 nilai PDRB sektor primer sebesar Rp.49,18 triliun, sedangkan tahun 2010 sebesar Rp.49,60 triliun. Berbeda dengan sektor primer, kinerja sektor sekunder pada tahun 2011 mengalami peningkatan, tercatat nilai PDRB sektor sekunder pada tahun 2010 sebesar Rp.154,38 triliun dan meningkat menjadi Rp.164,89 triliun pada tahun 2011. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada sektor tersier, dimana besaran sektor tersier pada tahun 2010 mencapai Rp.117,89 triliun, dan meningkat pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp.128,99 triliun.Tabel 1.5 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2011 (Persen) Sektor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa Tahun 2010 1,00 0,54 2,90 6,97 14,67 11,77 16,23 9,84 8,64 2011**) -0,09 -5,09 6,21 1,51 14,16 8,11 14,93 13,45 7,79

PDRBSumber : BPS Provinsi Jawa Barat **) Catatan Angka Sangat Sementara

6,09

6,48

7

Tabel 1.5 menyajikan laju pertumbuhan PDRB menurut sektor atas dasar harga konstan (tahun dasar 2000) dari sisi lapangan usaha, terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi (LPE) PDRB Jawa Barat tahun 2011 yang mencapai 6,48 persen didorong oleh peningkatan hampir seluruh sektor kecuali sektor Pertanian dan sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan sebesar masing-masing (-0,09%) dan (-5,09%). Laju Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011 dicapai oleh Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 14,93 persen, disusul oleh sektor Bangunan sebesar 14,16 persen dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 13,45 persen. c. Struktur Ekonomi Peranan sektor ekonomi suatu daerah terhadap pembentukan PDRB menggambarkan potensi perekonomian suatu wilayah. Tingginya peranan suatu sektor dalam perekonomian, memberikan gambaran bahwa sektor tersebut merupakan sektor andalan yang terus dapat dikembangkan serta menjadi pendorong roda perekonomian semakin berkembang. Struktur perekonomian Jawa Barat jika dilihat kontribusi dari pengelompokan 3 sektor : sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier, distribusi PDRB Jawa Barat masih didominasi sektor sekunder dengan peranan mencapai 43,70 persen, selanjutnya sektor tersier 42,29 persen dan sektor primer 14,00 persen. Sedangkan jika dilihat peranan masing-masing sektor ekonomi atau lapangan usaha masih didominasi oleh 3 sektor utama yaitu sektor industri pengolahan (37,16%), sektor PHR (22,58%) dan sektor pertanian (11,98%), ketiga sektor tersebut menyumbang 71,72% terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2011.Tabel 1.6Distribusi PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2011 (persentase) Lapangan Usaha adhb [1] PRIMER 1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 2,02 44,26 37,73 2,76 3,77 41,11 22,41 7,09 2,75 8,86 PDRB Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Keterangan : * *) Angka Sangat Sementara 100 2,32 47,96 42,02 2,27 3,67 36,62 21,77 4,77 3,28 6,80 100 2,02 43,70 37,16 2,55 3,99 42,29 22,58 7,7 2,84 9,17 100 2,06 48,06 41,97 2,16 3,93 37,59 22,08 5,14 3,49 6,88 100 [2] 14,63 12,61 2010 adhk [3] 15,41 13,09 2011**) adhb [4] 14,00 11,98 adhk [5] 14,33 12,27

SEKUNDER 3. 4. 5. Industri Pengolahan Listrik, Gas dan air Bersih Bangunan/Konstruksi

TERSIER 6. 7. 8. 9. Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa

8

Tabel 1.7 Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2010-2011 (Persen) PDRB No 1 2 3 4 5 6 Komponen Penggunaan Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Lembaga Nirlaba Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Bruto Perubahan Inventory Diskrepansi Statistik Ekspor Dikurangi Impor Distribusi 2010 60,39 0,44 8,63 17,73 3,94 1,30 36,08 28,51 2011**)

Laju Pertumbuhan 5,79 5,94 9,77 16,60 6,51 13,59

59,69 1) 8,89 18,16 4,57 2,69 35,40 29,40

Sumber Catatan

: BPS Provinsi Jawa Barat **) : Angka Sangat Sementara 1) Konsumsi Rumah Tangga termasuk Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga

PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2011 sebesar Rp.861,00 triliun, sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebesar 59,69 persen. Komponen penggunaan lainnya meliputi pengeluaran untuk konsumsi pemerintah sebesar Rp.8,89 persen, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik sebesar 18,16 persen, perubahan inventori sebesar 4,57 persen, persentase transaksi ekspor mencapai 35,40 persen, dan impor sebesar 29,40 persen. Dibandingkan dengan tahun 2010, PRDB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp.770,66 triliun menjadi Rp.861,01 triliun. Hal tersebut didukung oleh kenaikan komponen penggunaan PMTB dan konsumsi pemerintah, seperti terlihat pada tabel 1.7. d. PDRB per Kapita Tingkat kemakmuran masyarakat secara makro dapat digambarkan dengan indikator pendapatan per kapita atau percapita income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Asumsi ini digunakan karena sulitnya untuk mendapatkan data pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk dan keluar. Angka PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

9

Tabel 1.8 PDRB per Kapita Jawa Barat Tahun 2010-2011 PDRB per Kapita (1) Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah) Atas Dasar Harga Konstan 2000 (rupiah) Tahun 2010 (2) 17.899.970 7.476.143 Tahun 2011**) (3) 19.645.670 7.828.804

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat **) Keterangan : Angka Sangat Sementara

Tabel 1.8 memperlihatkan bahwa PDRB perkapita Jawa Barat terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi selama periode 2010-2011. Tahun 2010, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku masyarakat Jawa Barat mencapai Rp.17.899.970 sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp.19.645.670. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan meningkat dari Rp.7.476.143 pada tahun 2010 menjadi Rp.7.828.804 pada tahun 2011. Tingkat inflasi Jawa Barat dapat ditunjukan dengan indeks harga konsumen gabungan di tujuh kota besar di Jawa Barat yaitu Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi dan Kota Depok. Inflasi tahun 2011 mencapai 3,10 persen dengan sepuluh kali inflasi bulanan dan dua kali deflasi. Dari tujuh kelompok pengeluaran rumah tangga, enam kelompok mengalami inflasi, tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 1,43 persen, diikuti sandang 1,16 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar 0,54 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau 0,31 persen, kelompok kesehatan 0,19 persen, serta kelompok pendidikan, rekreasi & olahraga 0,08 persen, sedangkan satu kelompok yaitu kelompok transport, komunikasi & jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,06 persen. Tujuh kota pantauan di Jawa Barat pada Desember 2011 mengalami inflasi, tertinggi terjadi di Kota Bandung sebesar 0,84 persen diikuti Kota Bekasi 0,79 persen, Kota Cirebon 0,67 persen, Kota Tasikmalaya 0,51 persen, Kota Sukabumi 0,50 persen, Kota Depok 0,38 persen dan Kota Bogor 0,07 persen.III. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Volume APBD Tahun Anggaran 2011 setelah perubahan sebesar RP. 11.717 Trilyun, dengan rincian sebagai berikut : 1. Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 11,053 Trilyun melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 9,267 Trilyun. (Kenaikan sebesar 19,28 %) terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 8,502 Trilyun, pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan sebesar Rp. 2,526 Trilyun dan pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 25,138 Milyar. 2. Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp. 11,313 Trilyun terealisasi sebesar Rp. 10,295 Trilyun. 3. Belanja Daerah terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 8,159 Trilyun terealisasi sebesar Rp. 7,606 Trilyun dan belanja langsung sebesar Rp. 3,154 Trilyun terealisasi sebesar Rp. 2,688 Trilyun yang terurai dalam 95 program dan 1662 kegiatan.

10

4. Pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp. 2,449 Trilyun terealisasi sebesar Rp. 2,246 Trilyun, terdiri dari penerimaan pembiayaan dari SILPA sebesar Rp. 2,449 Trilyun dan pengeluaran pembiayaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 403,348 Milyar terealisasi sebesar Rp. 203,348 Milyar.

IV. CAPAIAN KINERJA BERBASIS MISI DAN URUSAN PEMBANGUNANMISI I : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing Tabel IV.1 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2011 Angka Capaian IPM Angka IPM Indeks Pendidikan Indeks Kesehatan Indeks Daya Beli 1. Urusan Pendidikan: Tabel IV.2 Pendidikan Non Formal : Pendidikan Non Formal Paket B Paket B Paket C Paket C Taman Bacaan Masyarakat Keaksaraan Usaha Mandiri Kelompok Belajar Usaha Mandiri 2011 100 Kelompok 400 Kelompok 158 kelompok 75 kelompok 26 taman bacaan 50 kelompok 50 kelompok Keterangan Kelas Lanjutan I Kelas Lanjutan II Kelas Lanjutan I Kelas Lanjutan II TAHUN 2010 72,08 81,67 72,00 62,57 TAHUN 2011 72,82 82,55 72,34 63,57 Keterangan Naik 0,74 Naik 0,88 Naik 0,34 Naik 1,00

Tabel IV.3 Percepatan Keberhasilan Program Wajib Belajar 9 Tahun Dan 12 Tahun Keberhasilan Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf 2010 7,95 96,00% 2011 8,20 96,48% Keterangan Naik 0,25% Naik 0,48%

11

Tabel IV.4 Percepatan keberhasilan program Wajib Belajar 9 tahun dan 12 tahun Jenis Bantuan BOS SD/MI 5,36 juta siswa SMP/MTs 2,13 juta siswa SMA/MA SMK Ket. Total Rp. 405,6 Milyar

Beasiswa Ruang Kelas Baru

6,250 Siswa 5.000 ruang kelas

6.250 siswa

Tabel IV.5 Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Keberhasilan SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA 2009/2010 117,18 % 93,97 % 57,50 % 2010/2011 119,06 % 94,03 % 59,56 % Keterangan Naik 1,88 % Naik 0,06 % Naik 2,06 %

2. Urusan Perpustakaan Tabel IV.6 Capaian Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Keberhasilan Pengadaan untuk Perpustakaan Umum Pengadaan untuk Perpustakaan Pontren 3. Urusan Kesehatan Tabel IV.7 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Keberhasilan Angka Harapan Hidup Program Jamkesda PONED 2010 68,20 tahun 4,34 juta orang 118 unit 2011 68,40 tahun 5,06 juta 204 unit Keterangan Meningkat 0,20 tahun Meningkat 14,23 % Meningkat 86 unit Jumlah 7.200 Buku Keterangan 901 judul/8.657 eksemplar

62.000 Buku

200 judul untuk perpustakaan Pondok Pesantren di Kabupaten/Kota

12

Tabel IV.8 Tenaga Kesehatan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Perpanjangan Kontrak dokter umum dan dokter gigi dokter spesialis bidan Penempatan dokter PONED bidan PONED PPDS internsip dokter 117 3 520 83 300 6 puskesmas PONED 16 RSUD kelas C dan D 47 puskesmas Tabel IV.9 Tenaga Kesehatan, Bantuan Insentif dan Beasiswa Rekrutmen dokter spesialis dokter gigi 7 14 Pemberian dana insentif dokter dokter gigi bidan Bantuan beasiswa beasiswa tugas belajar D1 ke D3 tugas belajar SMA ke D3 240 bidan di 16 kabupaten dan 5 kota 400 bidan 600 orang 31 7 99

Tabel IV.10 Capaian Penanggulangan Kebutaan, Gizi Buruk dan Revitalisasi Posyandu Keberhasilan Penanggulangan kebutaan Pemberian Makanan Tambahan Revitalisasi Tahun 2011 1.000 kasus 3.200 balita gizi buruk 37.807 posyandu Keterangan di 15 Kabupaten dan 5 Kota 16 kabupaten dan 8 kota selama 90 hari di 22 Kabupaten/Kota

13

4. Urusan Ketenagakerjaan Tabel IV.11 Capaian Ketenagakerjaan keberhasilan Penduduk Usia Kerja TPAK AKL AKAD AKAN Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2011 31,08 juta orang 62,27% 187.174 orang 1.358 orang 29.932 orang 1.281.766 orang Keterangan menurun 0,23% menurun 0,23% dari 62,38%

5. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tabel IV.12 Capaian kinerja bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak keberhasilan pemberdayaan perempuan penanganan korban trafficking Kota Layak Anak 2011 168 kelompok 75 orang 11 Kota Keterangan 3.024 orang tersebar di 112 desa dan kelurahan

6. Urusan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tabel IV.13 Penanganan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2011 Di Dalam Balai/Sub Unit Di Luar Balai/Sub Unit Total 3.259 orang 6.568 orang 9.827 PMKS meningkat 65% dari 5.949 Tahun 2010 Keterangan

14

7. Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tabel IV.14 Capaian kinerja Keolahragaan Emas SEA GAMES POPNAS 44 Perak 73 Perunggu 58 meraih peringkat ke-2 Keterangan

8. Fasilitasi Penyelenggaraan Keagamaan Capaian kinerja keagamaan : 1) Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah meredam potensi konflik SARA yang terjadi sehingga secara umum kondisi terkendali. 2) Provinsi Jawa Barat mendapat penghargaan sebagai Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi terbaik tingkat nasional, sehingga menjadi percontohan untuk BAZDA di seluruh Indonesia. 9. Urusan Kebudayaan Capaian kinerja kebudayaan : 1) Konservasi Situs Batujaya dan Situs Gunung Padang, 2) Revitalisasi Seni Ketuk Tilu, Uyeg, Randu Ketir dan Topeng Menor, 3) Dialog Seni, Budaya, dan Pariwisata dengan nama acara Jawa Barat Memikat di TVOne, 4) Event World Etnic Music Festival, 5) Pergelaran seni Angklung Kolosal Jawa Barat di Washington DC, Amerika Serikat dengan mencatat rekor Guiness Book of Record sebagai pergelaran angklung kolosal terbesar yang melibatkan 5.182 peserta dari berbagai bangsa di dunia, 6) Kirab Budaya Zona Budaya Cirebon, Zona Budaya Priangan, Zona Budaya Melayu Betawi, 7) Pergelaran Angklung Kolosal yang diselenggarakan di Gedung Sentul International Convention Center (SICC) Kabupaten Bogor dengan melibatkan 10.000 (sepuluh ribu) orang lebih pemain angklung. MISI II : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal 1. Urusan Pertanian Tabel IV.15 Capaian Kinerja Bidang Pertanian Produksi Padi Produktivitas Padi Palawija 2010 11.632 juta ton 57,60 kuintal hektar (Ku/Ha) 3.538.868 ton per 2011 11,633 juta ton 59,22 kuintal (Ku/Ha) per hektar

3.538.133 ton

15

2. Urusan Peternakan Tabel IV.16 Capaian kinerja Bidang Peternakan: Produksi Daging Telur Susu Tahun 2011 604.326 ton 186.253 ton 304.602 ton Ket. Meningkat 9,73 % Dari Tahun 2010 Meningkat 0,81 % dari Tahun 2010 Meningkat 16,18% dari Tahun 2010

3. Bidang Perikanan dan Kelautan Tabel IV.17 Capaian keberhasilan Bidang Perikanan dan Kelautan : Keberhasilan Produksi 2011 908.351 ton Ket. Meningkat 12,81% dari Tahun 2010 naik 2,50% dari tahun 2010. naik 31,28% dari tahun 2010 naik 21,89% dari tahun 2010

Ketersediaan ikan untuk dikonsumsi

27,50 kg/kap/tahun 21.921.923,44 Kg

Volume ekspor

Nilai ekspor

US$ 67.733.587,96,

4. Urusan KUMKM Tabel IV.18 Pengembangan KUMKM Program Pembinaan dan Bantuan KCR Total Alokasi 35 Miliar 165 Miliar 200 Miliar kerjasama dengan Bank Jabar Banten Keterangan

16

5. Urusan Kehutanan Tabel IV.19 Capaian kinerja pengembangan Kehutanan Produksi kayu hutan Negara kayu rakyat jamur kayu lebah madu sutra alam bambu 2011 265.520 m3 2,138 juta m3 2,788 juta ton 41,56 ton 9,41 ton 41,056 juta batang Tabel IV.20 Capaian kinerja Produksi Perkebunan Produksi teh tebu karet kopi kakao tembakau cengkeh kemiri sunan kelapa aren nilam dan lada 2011 97,037 ton 84.196 ton 32.252 ton 13.981 ton 1.999 ton, 7.743 ton, 5.177 ton, 32.850 pohon 85.625 ton, 10.494 ton, 7.853.361 benih.

6. Urusan Perindustrian Tabel IV.21 Capaian kinerja Urusan Perindustrian Keberhasilan Unit usaha Nilai Ekspor Nilai Impor 2010 203.060 unit U$ 23.241 juta U$ 11,433 juta 2011 231.458 unit U$ 23.405 juta U$ 10,576 juta

17

7. Urusan Pariwisata Tabel IV.22 Capaian kinerja Urusan Pariwisata Wisatawan Tahun 2011 1,34 juta orang 35,37 juta orang

Mancanegara Nusantara

MISI III : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah 1. Pengelolaan Jalan Tabel IV.23 Capaian dalam Pengelolaan Jalan Keberhasilan kemantapan jalan Pembangunan jalan Lingkar Selatan Sukabumi Pembangunan jalan CikajangPameungpeuk Jalan Tol Cisumdawu Tahun 2011 95,03% 2,76 km 6,2 km pengerjaan konstruksi pada seksi II Baru mulai pengerjaan konstruksi Keterangan Naik 2,95% Target 6,9 km Target 24,9 km ruas Rancakalong Sumedang

Tol Cikopo Palimanan

2. Pengelolaan Jaringan Irigasi Tabel IV.24 Capaian Pengelolaan Jaringan Irigasi Keberhasilan Perbaikan jaringan irigasi Penurunan kerusakan jaringan irigasi Kondisi rusak berat 2010 61,72% 24,82% 13,46% 2011 63,67% 23,06% 13,27%

18

3. Urusan Perumahan dan Permukiman Tabel IV.25 Capaian dalam Urusan Perumahan dan Permukiman Keberhasilan Cakupan Pelayanan persampahan Cakupan Pelayanan air minum perkotaan Cakupan Pelayanan air limbah 2010 56 % 35,05% 52% 2011 61,8 % 49,66% 60,2 %

MISI IV : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan 1. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tabel IV.26 Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Barat Laju Pertumbuhan Penduduk Tingkat LPP 2. Urusan Penataan Ruang Tabel IV.27 Capaian Penataan Ruang Keberhasilan Percepatan proses penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Pembentukan kawasan khusus 2011 12 Raperda Keterangan 2010 1,89% 2011 1,90 %

Perumusan Metropolitan Development Management

Bodebekkarpur, Metropolitan Bandung Raya dan Cirebon Raya

3. Pengelolaan Lingkungan Tabel IV.28 Capaian dalam Pengelolaan Lingkungan Keberhasilan Pelayanan air limbah domestik Penanganan Pencemaran Udara 2010 52% 2011 53,94% Pengujian emisi kendaraan bermotor 1.187 unit Keterangan 11 Kab/Kota terdapat 50 hari kategori baik dan 135 hari kategori

19

(6 jam) Penanganan Limbah B3 Penerapan Manajemen Lingkungan, ekolabel dan teknologi berwawasan lingkungan Sosialisasi budaya baru GRLK 12.400 ha dan hutan mangroe 250 ha 11 Juta Pohon di 26 Kab/Kota secara serentak

sedang

West Java Green Province Penanganan Lahan Kritis

Gerakan Penanaman

Capaian Kawasan Lindung 4. Urusan Energi Tabel IV.29 Capaian Urusan Energi Keberhasilan Pembangunan PLTMH 2011 3 PLTMH

35,2 %

Keterangan Kab. Bogor, Kab. Garut dan Kab. Cianjur Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi dan Kab. Garut

Pemasangan PLTS

270 Unit yang terdiri dari 250 Unit Solar home system 20 Unit 10 Unit 1.075 megawatt

Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Pengembangan Biogas dari Kotoran Ternak Pemanfaatan Potensi Panas Bumi

Desa Suntenjaya Kab. Bandung Barat - PLTP Gunung Salak 377 mw, PLTP Wayang Windu 227 mw, PLTP Kamojang 200 mw dan PLTP

20

Darajat 271 mw - sedang dilakukan Eksplorasi di WKP Gn. Tangkuban Perahu (100 MWe), Gn. Tampomas (50 MWe), Cisolokcisukarame (50 MWe) dan WKP Gn. Ciremai potensi (100 MWe)

MISI V : Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi 1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tabel IV.30 Capaian Layanan Pengadaan Jumlah Lelang 3.592 paket Pagu Rp. 4.821 Trilyun Efisiensi 13,57 % Keterangan - Juara Nasional 2 kali berturutturut - Menerapkan ISO 9001 : 2008

2. Pelayanan Publik Tabel IV.31 Capaian Layanan Publik Keberhasilan Jumlah Perizinan Indek Kepuasan masyarakat (IKM) 3. Perencanaan Pembangunan Tabel IV.32 Capaian Perencanaan Pembangunan Keberhasilan Membentuk Komite Pembangunan Ekonomi Kreatif Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD), Pengentasan Kemiskinan (MDGs), Pangan Gizi, Induk Satu Data dan Pengelolaan Data Kemiskinan Menetapkan Fokus Pendanaan Perencanaan berdasarkan Smart Planning dan menyusun curva S dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi 2011 9.013 buah 77,18 Keterangan izin dan non izin

21

V.

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN No 1 PEMBERI TUGAS Kementerian Pertanian PROGRAM - Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, - Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Industri Hilir Pemasaran dan ekspor Hasil Pertanian, - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, - Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, - Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal, - Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, - Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, - Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejajhteraan Sosial, - Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap, - Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, - Program Daya Saing Produk Perikanan - Program Pengelolaan Sumber Daya Air, - Program Penyelenggaraan Jalan - Program Kesejahteraan, Kepurbakalaan, Permuseuman - Program Pengembangan Destinasi Wisata

2

Kementerian Tenaga Kerja

3

Kementerian Sosial

4

Kementerian Perikanan

Kelautan

dan

5 6

Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 1. Kerjasama Antar Daeraha. Adapun hasil pelaksanaan kegiatannya, sebagai berikut: (1) 3 (tiga) naskah kerjasama antar provinsi se-Jawa, Bali, Lampung dan Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2011 dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (MPU); (2) Dokumen rekomendasi APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia), yaitu tentang Peninjauan Ulang Format Otonomi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (3) Dokumen kerjasama BKSP Jabodetabekjur, yaitu Peraturan Bersama Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor,

22

Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang Selatan, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur Tentang Badan Kerjasama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur; (4) Keputusan Bersama Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang Selatan, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur Tentang Revitalisasi Kelembagaan Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabekjur; (5) Keputusan Bersama Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang Selatan, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur Tentang Penetapan Jadwal Rapat Forum Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabekjur Tahun 2011; (6) 2 (dua) dokumen kerjasama wilayah perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah, antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Banten. Dalam pelaksanaan kerjasama daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah

memfasilitasi kerjasama antar daerah dengan provinsi lain dan kab/kota di Jawa Barat. Adapun hasil pelaksanaannya, sebagai berikut : (1) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tentang Pengembangan Puskesmas Menjadi

Puskesmas Berfungsi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Jawa Barat dan tentang Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Jawa Barat; (2) Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Cimahi Dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tentang Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Sementara di Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat; (3) Rencana dan program pembangunan regional Jawa-Bali; (4) Kerjasama Penyelenggaraan Transmigrasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Maluku, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Riau; (5) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kota Bandung Tentang Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Soreang Pasirkoja (SOROJA); (6) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung Tentang Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung (BANDUNG INTRA URBAN TOLL ROAD);

23

(7) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kabupaten Majalengka Tentang Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol CileunyiSumedang-Dawuan (Cisumdawu); (8) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Kuningan, Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kota Cirebon, Pemerintah Kabupaten Ciamis, Pemerintah Kota Banjar, Pemerintah Kabupaten Brebes Tentang Mitra Pembangunan Kerjasama

Pembangunan Daerah Perbatasan Jabar Jateng (Kuningan Summit).

2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak KetigaAdapun dalam pelaksanaan kerjasama daerah dengan pihak ketiga, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memfasilitasi Ketiga, sebagai berikut : 1) Kesepakatan Bersama Nomor 658.1/01/Otdaksm, 658.1/1/PK/KSD/2011, 006/MOUITP/HO/I/2011, 002/KNT-CCIE/I/2011 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 34 (tiga puluh empat) naskah kerjasama daerah dengan Pihak

Pemerintah Kabupaten Bogor, PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk., dan PT. Cibinong Center Industrial Estate Tentang Penyediaan Akses Jalan Menuju Ke Tempat Pengolahan Dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional di Desa Nambo dan Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor; 2) Perjanjian Kerjasama Nomor 073/1434/rkk antara Pusat Manajemen Pelayanan

Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Kabupaten Bogor Tentang Membangun Sistem Akreditasi Pelayanan Persalinan; 3) Perjanjian Kerjasama NOmor 900/43-KEU, 036/BDG-KOM/S/2011 antara Pemerintah

Provinsi Jawa Barat Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Banten, Tbk. tentang Penyimpanan dan Penyelesaian Retur Dana; 4) Perjanjian Kerjasama Nomor 900/43-KEU, 037/BDG-KOM/S/2011 antara Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. tentang Pengelolaan Kas Umum Daerah; 5) Perjanjian Kerjasama Nomor 440/2044/BKKM, PER/53/122010 antara Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dengan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan; 6) Kesepakatan Bersama Nomor 593/05/Admrek, 620/04 Bappeda/2011,

620/165/BAPPEDA, 03/DU/HK.02.JS/I/11 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kota Bandung dan PT. Jasa Sarana Tentang Penyediaan Pendanaan Untuk Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Soreang Pasirkoja (Soroja);

24

7) Kesepakatan Bersama Nomor 593/04/Admrek, 620/08 - Bappeda/2011, 593/KB/10 Huk/2011, 02 Tahun 2011, 04/DU/HK.02.JS/I/11 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung dan PT. Jasa Sarana Tentang Penyediaan Pendanaan Untuk Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung (Bandung Intra Urban Toll Road); 8) Kesepakatan Bersama Nomor 593/03/Admrek, 620/06 Bappeda/2011,

02/DU/HK.02.JS/I/11 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kabupaten Majalengka dan PT. Jasa Sarana Tentang Penyediaan Pendanaan Untuk Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu); 9) Perjanjian Kerjasama Nomor 76/PKS-KPBD/2011, 554/69/HUMASPROTUM antara

Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Pengiriman Surat dan Barang Melalui Jasa Layanan Pos; 10) Kesepakatan Bersama Nomor 119/08/Otdaksm, 028/MUI-JB/IV/2011 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat tentang Pemanfaatan Sertifikat Halal di Provinsi Jawa Barat; 11) Perjanjian Kerjasama Nomor 893.8/1899/PR/2011 6430/H6.5/TU/2011 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Padjadjaran tentang Pelatihan dan Fasilitasi Program Low External Input Sustainable Agriculture (Leisa) serta Pelatihan dan Fasilitasi Pengolahan Hasil Pertanian (PHP) dalam kegiatan Program Hibah Kompetisi Institusi (PHKI); 12) Perjanjian Kerjasama Nomor 521.1/1936.PR antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat tentang Ubinan Komoditas Padi Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi Jawa Barat; 13) Perjanjian Kerjasama Nomor 119/624/BM, 01/MOU-NSN-CSR/IV/2011 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan PT. Nokia Siemens Networks tentang Program Corporate Social Responsibility dalam Dukungan Alat Pemantauan Banjir; 14) Perjanjian Kerjasama Nomor 119/729/DISKOP/UMKM, 059/LPPOM/MUI-JB/V/2011

antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Majelis Ulama Provinsi Jawa Barat tentang Penguatan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Pemanfaatan Sertifikat Halal; 15) Kesepakatan Bersama Nomor W8.02.HM.03.03. Tahun 2011 dan 183.41/1-Hukum antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Kerjasama Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum; 16) Perjanjian Kerjasama Nomor 208/NK/X-XII.2/5/2011, 119/11/otdaksm antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data pada Pemerintah

25

Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 17) Kesepakatan Bersama Nomor 9A/Dep.III/LH/05/2011, 193/2018-III/BPLHD/2011 antara Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Jawa Barat; 18) Kesepakatan Bersama Nomor PM.56 Tahun 2011, 02/PKS/M/2011, MoU-05/MBU/2011, 119/12/Otdaksm antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Pengembangan Perkeretaapian dan Jaringan Jalan di Jawa Barat; 19) Kesepakatan Bersama Nomor 073/14/Otdaksm 183/US-BU-U.8/VI/2011 antara

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Universitas Siliwangi tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat; 20) Peraturan Nomor Bersama Gubernur Jawa Barat dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat 32 Tahun 2011, POL. B/65OA/VI/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan

Bersama Gubernur Jawa Barat dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2002, POL. B/1974/VII/2002 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; 21) Kesepakatan Bersama Nomor 073/32/Otdaksm, 06/Unpas.R./G.1/VI/2011 antara

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Univetsitas Pasundan tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pembangunan Jawa Barat; 22) Nota Kesepahaman Nomor 06/Mentan/MOU/PP310/9/2011 antara Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Peningkatan Produksi Beras Nasional; 23) Perjanjian Kerjasama Nomor 551/7854/PROM.INDAG dan K009/10020/VIII/2011 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Badan Urusan Logistik Tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah (OPM) Kebutuhan Pokok Jawa Barat; 24) Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 446/11491/RKK dan 440/03-RSUD.GJ antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Cirebon tentang Penyediaan Sumberdaya Dokter Spesialis Paru dan Dokter Spesialis Radiologi; 25) Kesepakatan Bersama Nomor 119/44/Otdaksm 002.PJ/061/DIRAGA/2011 antara Masyarakat (Kepokmas) bersubsidi di

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT. Pembangkit Tenaga Listrik Jawa Bali (PT.PJB) tentang Pemanfaatan Lahan Milik PT. PJB di Waduk Cirata Provinsi Jawa Barat; 26) Perjanjian Kerjasama NOMOR 119/1938/Diskop-UMKM, 112/PKS/DIR-MK/2011 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bank Jabar Banten (BJB), Tbk tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil; 27) Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 073/3692-Setdisdik antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Politeknik Technical Educatiion Development Centre Nomor

26

422.5/13690-BPPTK-PU tentang Peningkatan Kualifikasi Akademik Diploma 4 (D4) bagi Guru SMP/MTS, SMA/MA dan SMK; 28) Addendum Nomor 073/3690-Setdisdik Perjanjian Kerjasama Nomor 422.5/13643-BPPTKPU Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung tentang Peningkatan Kualifikasi Akademik Strata 1 (S1) bagi Guru SMP/MTS, SMA/MA dan SMK; 29) Addendum Nomor 073/3689 Perjanjian Kerjasama Nomor 892/5054-Disdik Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Universitas Islam 45 Bekasi tentang Peningkatan Kualifikasi Akademik Strata 1 (S1) bagi Guru SMP/MTS, SMA/MA dan SMK; 30) Perjanjian Kerjasama 522.4/4102/PKS/Bin-RHL/2011, MOU/03/XI/2011 antara

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Komando Daerah Militer III/Siliwangi tentang Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah di Daerah Aliran Sungai Citarum; 31) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) tentang Fasilitasi Kegiatan Penanaman Masal Dalam Rangka Green School dan Green Province; 32) Perjanjian Kerjasama Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan Pemerintah Kabupaten Indramayu tentang Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif; 33) Perjanjian Kerjasama antara Kepolisian Daerah Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Jawa Barat; 34) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Universitas, Institut dan Sekolah Tinggi di Jawa Barat tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pembangunan Jawa Barat.

3. Kerjasama PembangunanTelah dilakukan kegiatan Kegiatan Pendekatan Kerjasama Internasional dalam

Pengembangan SMK Bertaraf Internasional dan Kegiatan Pengembangan Kerjasama Internasional, dengan hasil sebagai berikut : (1) Kegiatan Pendekatan Kerjasama Internasional dalam Pengembangan SMK Bertaraf Internasional : a) Penjajakan kerjasama internasional dalam pengembangan SMK Bertaraf

Internasional ke Australia yang dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap yaitu kunjungan tim advance dan tim lanjutan Delegasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Negara Bagian Victoria, Australia. Hasil dari kunjungan tersebut adalah terjajakinya peluang kerjasama antar pemerintahan, kerjasama sister school melalui fasilitasi Departement of Early Education and Childhood Development serta kerjasama di bidang pendidikan antara SMK dengan institusi pendidikan kejuruan (TAFE).

27

Berdasarkan kunjungan tersebut, hal yang dapat dilakukan untuk tahap awal kerjasama adalah program ToT (Training of Trainers) untuk para guru; b) Kajian pakar tentang model kerjasama Daerah dengan Perguruan Tinggi dan Badan Usaha.(dilaksanakan oleh Bagian Kerjasama Dalam Negeri) (2) Kegiatan Pengembangan Kerjasama Internasional : a) Fasilitasi kerjasama antar pemerintahan : Terlaksananya fasilitasi tindak lanjut LoI kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Heilongjiang, China melalui pendataan potensi daerah Kabupaten/Kota sebagai bahan rencana kerjasama dengan Provinsi Heilongjiang, China dan penerimaan kunjungan delegasi Pemerintah Provinsi Heilongjiang dalam rangka tindak lanjut LoI Sister Province dengan fokus pembahasan di bidang pertanian, peternakan, pendidikan, serta perindustrian dan perdagangan; Fasilitasi penawaran kerjasama dari Provinsi Zhytomyr, Ukraina; menawarkan kerjasama di bidang industri ringan dan makanan, kehutanan dan pertanian, industri konstruksi dan perkayuan, transportasi dan perdagangan, ilmu, teknologi, pendidikan dan kesehatan, seni dan kebudayaan, pengembangan pariwisata dan olahraga, ekologi dan penggunaan sumber daya alam secara rasional; Fasilitasi penawaran kerjasama dari Negara Bagian Free State, Afrika Selatan; menawarkan kerjasama di bidang pertanian, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, teknologi informasi dan komunikasi, logistik (bahan pangan) dan transportasi, meubelair, karet dan latex, program pertukaran pelajar dan tekstil b) Fasilitasi kerjasama dengan Badan/Lembaga : Fasilitasi perpanjangan kerjasama KPAP (Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi) Jawa Barat Dengan HCPI (HIV Cooperation Program for Indonesia) tentang Pencegahan Penularan HIV/AIDS di Kalangan Pengguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) Suntik; Fasilitasi kerjasama dalam Integrasi HCPI (HIV/AIDS Cooperation Program For Indonesia) ke dalam KPAP (Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi) Jawa Barat Fasilitasi kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan JSC Interraoues, Rusia di bidang energi ketenagalistrikan; Fasilitasi penawaran kerjasama kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari Geology And Nuclear Science (GNS), Selandia Baru, tentang Pengembangan Usaha Panas Bumi di Jawa Barat; Fasilitasi kerjasama antara Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Save The Children tentang Pusat Dukungan Untuk Anak dan Keluarga;

28

Fasilitasi kerjasama antara Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat Dengan PT. Mitra Rajawali Banjaran tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Di Jawa Barat

4. Pembinaan Batas WilayahProvinsi Jawa Barat terdiri dari 26 Kabupaten/Kota memiliki 66 segmen perbatasan, baik yang berbatasan antar kabupaten/kota di Jawa Barat maupun antar kabupaten/kota di Jawa Barat dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Dari 66 segmen batas yang sudah mendapatkan penetapan dari Menteri Dalam Negeri baru 15 segmen, jadi masih terdapat 51 segmen yang belum ditetapkan. Dari 51 segmen batas daerah tersebut secara bertahap telah dilaksanakan penegasan batas secara pasti di lapangan dan diajukan kepada Menteri dalam Negeri untuk mendapat penetapan. Batas daerah yang sudah diajukan untuk ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri, adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Lebak; panjang batas + 39,6381 KM Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Lebak; panjang batas + 74,7252 KM Kabupaten Ciamis dengan Kota Banjar; panjang batas + 59,9733 KM Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Tasikmalaya; panjang batas + 118,1484 KM Kabupaten Ciamis dengan Kota Tasikmalaya; panjang batas + 13,8306 KM Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Majalengka; panjang batas + 29,5704 KM Kabupaten Tasikmalaya dengan Kota Tasikmalaya; panjang batas + 67,5213 KM Kabupaten Indramayu dengan Kabupaten Majalengka; panjang batas + 72,594 KM

Batas daerah yang masih dalam proses penegasan di lapangan adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Sukabumi; panjang batas + 150,0276 KM Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bogor; panjang batas + 50,9934 KM Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Purwakarta; panjang batas + 19,9578 KM Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat; panjang batas + 113,8638 KM Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung; panjang batas + 46,8309 KM Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Garut; panjang batas + 36,7854 KM Kabupaten Subang dengan Kabupaten Purwakarta; panjang batas + 55,3557 KM Kabupaten Subang dengan Kabupaten Indramayu; panjang batas + 84,1491 KM Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung Barat; panjang batas + 23,0547 KM Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung; panjang batas + 2,8083 KM Kabupaten Karawang denga Kabupaten Bogor; panjang batas + 17,2938 KM Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi; panjang batas + 131,6682 KM Kabupaten Bekasi dengan Kabupaten Bogor; panjang batas + 41,3584 KM Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Bogor; panjang batas + 65,1015 KM Kabupaten Sukabumi dengan Kota Sukabumi; panjang batas + 45,0993 KM

29

5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana1. Penanganan Bencana yang terjadi di Jawa Barat dalam tahun 2011 yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut : a. Bencana Banjir 51 kali kejadian dengan rincian di Kabupaten Bandung 4 kali, Garut 15 kali, Ciamis 13 kali, Sumedang 2 kali, Sukabumi 3 kali, Subang 6 kali, Cirebon 2 kali, Indramayu 1 kali. Kota Bandung 1 kali, Banjar 1 kali dan Cirebon 2 kali; b. Becana Tanah Longsor 146 kali kejadian dengan rincian Kabupateng Bandung 9 kali, Garut 34 kali, Tasikmalaya 3 kali, Ciamis 50 kali, Sumedang 12 kali, Bandung Barat 6 kali, Bogor 1 kali, Sukabumi 15 kali, Cianjur 9 kali, Kuningan 1 kali, Majalengka 3 kali, Kota Bogor 1 kali dan Sukabumi 2 kali; c. Bencana Kebakaran 288 kali kejadian dengan rincian Kabupaten Bandung 1 kali, Garut 164 kali, Ciamis 56 kali, Sumedang 55 kali, Bandung Barat 1 kali, Sukabumi 2 kali, Cianjur 1 kali, Karawang 1 kali, Cirebon 1 kali, Kota Bekasi 1 kali dan Kota Bandung 5 kali; d. Bencana Angin Topan 139 kali kejadian dengan rincian Kabupaten Bandung 25 kali, Garut 15 kali, Ciamis 81 kali, Sumedang 7 kali, Cianjur 4 kali, Majalengka 5 kali dan Bogor 1 kali; e. Bencana Gempa Bumi 16 kali kejadian Kabupaten Bnadung 1 kali, Garut 1 kali, Ciamis 6 Kali, Sukabumi 6 kali, Cianjur 1 kali dan Kota Sukabumi 1 kali; f. Bencana Gelombang Pasang 1 kali kejadian dengan rincian di Kabupaten Sumedang 1 kali. 2. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana di Jawa Barat. Dalam upaya mengantisipasi kemungkinan bencana, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah mempersiapkan : a. b. Anggaran APBD TA 2012 untuk on call sebesar Rp. 15 Milyar Anggaran APBD TA 2012 untuk kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana sebesar Rp. 12.626.742.947,- . c. Personil BPBD sebanyak 63 orang, TRC 50 orang dari unsur PNS, Relawan 2.500 orang dari unsur masyarakat dan Fasilitator RR sebanyak 921 orang dari Kab/Kota di Jawa Barat. d. Kebutuhan dasar logistik dan peralatan yaitu : Tenda (Tenda Regu sebanyak 20 Unit, Tenda Pleton 20 Unit, Tenda Gulung/Terpal sebanyak 100 buah); Perahu Karet (Perahu Kapasitas 8 orang sebanyak 4 Unit, Perahu Kapasitas 6 orang sebanyak 14 Unit);

30

Alat-alat Komunikasi (Handy Talkie sebanyak 20 buah, Rig sebanyak 4 buah, GPS sebanyak 6 buah; Mobil Dapur Umum Lapangan 2 unit; Kendaraan Rescue 6 Unit; Kendaraan Pic up 1 Unit; Mobil Box 1 Unit, Mobil Tangki Air 1 Unit, Mobil Penjernih Air 1 Unit, Motor Trail 2 Unit; Genset 16 Unit, Veltbet 100 buah, Cahainshaw 3 Unit, Bronjong 300 m, Tandu 5 buah, Raincoat 50 buah, Kantong Mayat 100 buah; Peralatan Tim Rescue 5 Unit, Personal Equipmen 15 Unit, Sepatu boat 200 buah, Lampu Sorot 14 Unit dan Peralatan bantuan dari Bank Mandiri dan BRI berupa Perahu 5 unit, dan genset 5 Unit, Tenda Pleton 10 serta 5 set Peralatan Dapur Umum Lapangan. Menyusun Standarisasi dan Prosedur Penanggulangan Banjir dan Longsor yang akan dilaksanakan oleh seluruh OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Barat; Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Bajir dan Tanah Longsor di Jawa Barat; Melakukan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, sebagai bahan pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan pengurangan resiko bencana; Menyelenggarakan Pelatihan Mitigasi Bencana di tingkat masyarakat, untuk meningkatkan melaksanakan kemampuan kegiatan masyarakat dalam merencanakan di dan

pengurangan

resiko

bencana

lingkungan

perumahan dan permukiman; Menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dalam Kegiatan Mitigasi Bencana; Menyelenggarakan Sosialisasi Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana kepada seluruh Stakeholders kebencanaan Jawa Barat. Memetakan Daerah Rawan Bencana secara komprehensif, guna optimalisasi dan sinkronisasi program mitigasi bencana di Jawa Barat. Melakukan Simulasi & Sosialisasi Kebencanaan secara berlanjut kepada masyarakat, sehingga tercapai masyarakat sadar bencana di Jawa Barat, khususnya di daerah rawan bencana. Melakukan Penguatan Kelembagaan Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Barat, sebagai basis data pengambilan kebijakan dan pengendalian operasional kebencanaan di Jawa Barat. Melakukan sinergi program dan kegiatan lintas SKPD, baik dalam lingkup kab/kota, provinsi maupun dengan Kementerian & Lembaga di tingkat pusat.

31

6. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban UmumProgram dan kegiatan yang dilaksanakan guna meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diantaranya kegiatan pemeliharaan trantibum secara sinergis kerjasama dengan Satpol PP Kabupaten/kota, unsur TNI, POlRI dan OPD teknis daerah di Jawa Barat dan di wilayah perbatasan Provinsi Jawa Barat. Adapun anggaran untuk menangani ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Barat sebesar Rp. 18.011.368.120,62 dari APBD Provinsi Jawa Barat pada Satpol PP Provinsi Jawa Barat, dan sebesar Rp 200.000.000 pada Biro pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Barat. Dalam upaya memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Jawa Barat, perlu upaya untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum bagi aparatur pemerintah, badan usaha/ badan hukum maupun masyarakat. Hal tersebut bukan hanya tanggungjawab Satpol PP dan Biro Pemerintahan umum saja tetapi perlu keterlibatan semua stake holders di Jawa Barat.

VII. PRESTASI YANG DIRAIHTabel VII Penghargaan Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Selama Tahun 2011No 1 Nama Penghargaan Penghargaan Development Enterpreneurship KUMKM Bidang Pemberi Penghargaan Menteri Koperasi dan UKM

2

Rekor Muri Kendaraan Terbanyak Uji Emisi Gas Buang Anugerah Pangripta Nusantara,

Lingkungan

Museum Rekor Indonesia (MURI) Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono Menteri Hukum dan HAM Kementrian Nasional Pendidikan

3

Perencanaan Pembangunan

4 5

Anugerah Bhawa Sasana Desa, Penghargaan Award Inclusive Education

Hukum dan HAM Pembukaan Ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) X Di Manado, Sulawesi Utara Bidang Penyelenggara Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2011 Ilmu Pengetahuan

6

Adiupaya Puritama,

Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera)

7

Ganesa Prajamanggala Bakti Adi Utama,

Institut Teknologi Bandung (ITB) Youngsan University Korea Selatan, Wakil Presiden Boediono

8

Doktor Honouris Causa

Manajemen Pemerintahan

9

Adibakti Mina Bahari,

kelautan dan perikanan

32

10

Satya Lencana Kebaktian Sosial,

Hari Kesetiakawanan Nasional (HKSN) Transmigrasi

Sosial

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi LKPP

11

Transmigrasi Award,

12

LPSE : terbaik dua tahun berturutturut dari LKPP telah menerapkan ISO 9001 : 2008

LKPP

13

Peringkat III badan publik terbaik seWil. Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi Pusat

14

Peringkat I dalam Pemeringkatan eGovernment Indonesia (PeGI),

Kominfo

Kementrian Kominfo

15

Penghargaan dari PT. Telkom sebagai pengguna sistem informasi dan

Kominfo

PT Telkom

komunikasi berbasis cloud computing untuk (SIPKD). 16 Juara umum lomba Anugerah Media Humas Tahun 2011 17 Penganugerahan Terbaik dan USO Award Tahun 2011 18 Juara ke III Perlombaan Pertunjukan Kesenian Kehumasan Kementrian Kominfo ICT Pura Kominfo Kementrian Kominfo Kehumasan Kementrian Kominfo

VIII. PENUTUP Informasi secara lengkap dapat dilihat pada website www.jabarprov.go.id Bagi masyarakat yang peduli dan ingin menyampaikan masukan, saran, pendapat/tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kedepan, dapat menyampaikan melalui : Biro Pemerintahan Umum atau Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Diponegoro No. 22 Bandung 40115, Tlp (022) 4232448; 4233347; 4230963, Fax. (022) 4203450, Email: tapemjabar@yahoo.com atau info@jabarprov.go.id Bandung, Maret 2012 GUBERNUR JAWA BARAT

33