2.bank sentral tazkia

Bank Sentral :Lembaga keuangan Negara yang mempunyai wewenang untuk Mengeluarkan alat pembayaran yang sah, Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, Mengontrol kelancaran system pembayaran, dan Pengawasan Perbankan, serta Menjalankan fungsi sebagai “Lender of the Last Resort”.

• Bank Sentral di Indonesia : Bank Indonesia (BI)

• Bank Sentral tidak sama dengan Bank Umum

• Bank Umum bertujuan : Menginvestasikan asetnya untuk memaksimalkan Profit.

Sebagai lembaga negara yang independen BI mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan tugas dab wewenangnyaPihak luar tidak dibebarkan mencampuri tugas BIBI berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi apapun

Sebagai badan hukum publik BI berwenang menatapkan peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari UUSebagai badan hukum perdata BI dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan

Tujuan Bank Indonesia :Menurut UU RI No. 23/1999 : Mencapai dan Memelihara Kestabilan Rupiah.Kestabilan Rupiah1. Kestabilan Nilai Rupiah diukur berdasarkan Perkembangan Inflasi2. Kestabilan Nilai Rupiah diukur berdasarkan Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing

5

Bank Indonesia

Menurut UU Republik Indonesia No. 3 tahun 2004,

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, dengan tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang akan dicapai melalui pelaksanaan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.”

6

Bank Indonesia

Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal yakni mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Hal ini mengandung dua aspek yakni kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi; serta kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar.

7

Bank Indonesia

Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.

8

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dalam UU di atas, Bank Indonesia berwenang:

1. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi;

2. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:

Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;

Penetapan tingkat diskonto;Penetapan cadangan wajib minimum;Pengaturan kredit atau pembiayaan

9




operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;


10




operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;


11

InflasiInflasi sebagai bagian dari keadaan perekonomian

tentu akan dialami oleh setiap negara, hanya saja setiap negara memiliki tingkat inflasi yang berbeda-beda. Untuk mengukur tingkat inflasi dapat menggunakan indek harga konsumen.

Rumus untuk menentukan indek harga konsumen.IHK = Harga sekarang x 100 Harga pada Tahun DasarContoh:Harga suatu jenis barang pada tahun 2002 sebesar

Rp. 6.000,- dan pada tahun dasar harga barang tersebut Rp. 4.000,-, maka Indek harga pada tahun 2002 adalah

12

150

13

Inflasi

Untuk melihat keberhasilan moneter mengendalikan inflasi, indikator harga yang digunakan selama ini adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK tersebut dilakukan berdasarkan survei harga konsumen di beberapa kota besar di Indonesia setiap bulan.

14

Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.

15

Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup (Closed Inflation). Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (Open Inflation). Sedangkan apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflation).

Tugas dan Fungsi Bank Indonesia

Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Mengatur dan Mengawasi Bank

Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Menetapkan sasaran-sasaran moneter dg memperhatikan target laju inflasi yang ditetapkannya

Melakukan Pengendalian moneter dan tidak terbatas pada Operasi Pasar terbuka pasar uang, Penetapan suku bunga, Penetapan cadangan wajib minimum, dan Pengaturan kredit/pembayaran.

Memberikan Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, paling lama 90 hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendeknya.

Melaksanakan Kebijakan nilai tukar berdasarkan system nilai tukar

Mengelola cadangan devisa Melakukan survey bersifat Makro dan Mikro secara

berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan

Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

1) Pelaksanaan dan Pemberian persetujuan izin atas penyelanggaran jasa system pembayaran

2) Mewajibkan penyelengaraan jasa system pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya

3) Menetapkan penggunaan alat pembayaran4) Mengatur sistem Kliring antar Bank, dalam bentuk rupiah ataupun

Valas.5) Menyelengarakan penyelesaiaan akhir transaksi pembayaran

antar-Bank.6) Menetapkan macam, harga, ciri uang, Bahan, dan Tanggal mulai

berlakunya uang yang dikeluarkan.7) Mengeluarkan, mengedarkan atau mencabut, menarik, dan

memusnahkan, serta mengganti uang dari peredaran dengan nilai yang sama.


1) Menetapkan Ketentuan dan Regulasi Perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

2) Memberikan dan mencabut izin usaha Bank3) Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan Pemindahan

kantor Bank4) Memberikan izin atas kepemilikan dan kepengurusan Bank5) Memberikan izin kepada Bank untuk menjalakan kegiatan

tertentu6) Mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan

penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan BI


.7). Melakukan pemeriksaan terhadap Bank secara berkala / sewaktu-

waktu.8) Memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian

atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian BI ada tindak-pidana terhadap transaksi tertentu

9) Mengatur dan mengembangkan Informasi antar Bank10) Mengambil tindakan terhadap suatu Bank sesuai dengan UU

Perbankan yang berlaku, apabila dinilai membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan atau Perekonomiaan Nasional

Peran Bank IndonesiaBank Sirkulasi

Bank Indonesia sebagai Bank sirkulasi mempunyai hak tunggal untuk mengedarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah ( Hak Oktrooi ).

Banker’s Bank

Bank Indonesia berfungsi sebagai sumber dana bagi Bank-bank di Indonesia, untuk dapat meminta bantuan permodalan dalam rangka pemberian kredit pada Nasabah.

Bentuk permodalan dari Bank Indonesia dapat berupa Kredit Likuiditas Biasa, dan Kredit Likuiditas Gadai Ulang.

Lender of Last Resort

Bank Indonesia sebagai Pemberi Pinjaman pada tingkat terakhir. Bentuk pinjamannya adalah Kredit Likuiditas Darurat. Bantuan ini diberikan kepada Bank-bank yang mengalami kesulitan Likuiditas.

Hubungan BI dengan Pemerintah dan Luar Negeri

A. Hubungan BI dengan Pemerintah (sesuai UU No.23/1999)

BI sebagai pemegang kas Pemerintah

Untuk dan atas nama Pemerintah, BI dapat menerima pinjaman luar negeri, menata-usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap Luar Negeri.

Pemerintah wajib meminta dan mengundang Pejabat BI dalam sidang cabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI

Hubungan BI dengan Pemerintah (sesuai UU No.23/1999)

Memberikan Pendapat dan Pertimbangan terhadap RAPBN, dan hal lain berkaitan dengan Tugas dan Wewenang BI

Pemerintah wajib berkonsultasi dengan BI dan DPR sebelum menerbitkan Surat-surat Hutang Pemerintah

BI dapat membantu penerbitan Surat-surat Hutang Pemerintah

BI dilarang memberikan kredit pada pemerintah

B. Hubungan BI dengan Pihak Internasional

1) BI dapat bekerja sama dengan Bank Sentral Negara lain atau Organisasi Lembaga International

2) Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota international atau Lembaga Multilateral adalah Negara, maka BI dapat bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia sebagai anggota.

Pimpinan BI

Dewan Gubernur. Terdiri atas:

Satu orang Gubernur Satu orang Deputi Gubernur Senior Min. 4 orang dan Max. 7 orang Deputi Gubernur Syarat Menjadi Dewan Anggota Dewan

Gubernur Warga Negara Indonesia Memiliki ahlak dan moral yang tinggi Memiliki keahlian dan pengalaman di

bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum.

Tata Cara Pengangkatan Pejabat Dewan Gubernur BI

1.Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan namanya oleh Presiden dan diangkat dengan Persetujuaan DPR-RI

2.Jika DPR-RI tidak setuju, Presiden dapat mengusulkan untuk kali kedua

3.Jika usulan kali kedua tidak disetujui juga, maka Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur dan Deputi Gubernur Senior untuk jabatan yang sama

4.Untuk jabatan Deputi Gubernur, diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan Persetujuan DPR-RI

Arsitektur Perbankan Indonesia

Struktur Perbankan yang Sehat

"Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan

masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan"

•Cara Pencapaian:

–Penambahan modal baru baik dari shareholder lama maupun investor baru;

–Merger dengan bank (atau beberapa bank) lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru;

–Penerbitan saham baru atau secondary offering di pasar modal;

–Penerbitan subordinated loan

Cont’

2-3 Bank

3-5 Bank Nasional

30-50 Bank

Sistem Pengaturan Perbankan

"Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu

pada standar internasional“

Memformalkan proses sindikasi dalam membuat kebijakan perbankan

Implementasi secara bertahap international best practices

Sistem Pengawasan Perbankan"Menciptakan industri perbankan yang kuat dan

memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko"

•peningkatkan kompetensi pemeriksa bank

•peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas

•pengembangan pengawasan berbasis risiko

•peningkatkan efektivitas enforcement

•konsolidasi organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia

Industri Perbankan yang Kuat

"Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal

perbankan nasional"

Meningkatkan Good Corporate Governance

Meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan

Meningkatkan kemampuan operasional bank

Infrastruktur Pendukung

"Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan

yang sehat"

•Mengembangkan Credit Bureau

•Mendorong pengembangan pasar keuangan syariah (Islamic Financial Market)

•Peningkatan peran lembaga fatwa syariah dan lembaga arbitrase syariah sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah

Perlindungan Konsumen

"Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan"

Menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah

Membentuk lembaga mediasi independen

Menyusun transparansi informasi produk

Mempromosikan edukasi untuk nasabah

Hal 35

THANK YOUTHANK YOU

GO, FIGHT, AND WIN

Jazakumullah Khairan Katsiran

2.bank sentral tazkia

Documents