317_bd_kab_mamberamo_raya papua indonesia

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

DAN 2009 (SAMPAI DENGAN APRIL) PADA

PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

DI BURMESO

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI PERWAKILAN PROVINSI PAPUA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

DAN 2009 (SAMPAI DENGAN APRIL) PADA

PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

DI BURMESO

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI PERWAKILAN PROVINSI PAPUA

Nomor : 25 /LHP/XIX.JYP/07/2009 Tanggal : 23 Juli 2009

ii

DAFTAR ISI

SIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN 1 Dasar Tujuan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan 1 Gambaran Umum Pengelolaan Belanja Kabupaten

Mamberamo Raya 1

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan 1 Evaluasi Sistem Pengendalian Intern 2 Temuan Pemeriksaan Signifikan 2 Rekomendasi 3 BAB I PENDAHULUAN …………………………………………. 7 Dasar Pemeriksaan 7 Standar Pemeriksaan 7 Tujuan Pemeriksaan 7 Sasaran Pemeriksaan 7 Entitas yang Diperiksa 7 Tahun Anggaran yang Diperiksa 7 Lingkup Pemeriksaan 7 Metodologi Pemeriksaan 8 Waktu Pemeriksaan 8 Cakupan Pemeriksaan 8 BAB II GAMBARAN UMUM …………………………………….. 9 Dasar Hukum Pengelolaan Anggaran 9 Profil Anggaran Belanja Daerah 9 Kebijakan dan Mekanisme Pengelolaan Belanja Daerah 10 Penerimaan APBD Kabupaten Mamberamo Raya 11 Realisasi dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Belanja Daerah 11

BAB III HASIL PEMERIKSAAN ………………………………….. 12 A. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern 12 • Organisasi 12 • Kebijakan 12 • Personalia 12 • Perencanaan 12 • Prosedur 13 • Pencatatan dan Pelaporan 13 • Pengawasan 13 • Kesimpulan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern 14 B. Temuan-Temuan Pemeriksaan 15 1. Belanja Bantuan Pemberdayaan Kampung Tahun

Anggaran 2008 Sebesar Rp11.800.000.000,00 Belum Dipertanggungjawabkan

15

iii

2. Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Sebesar Rp990.034.053,90 dan Pekerjaan Lanjutan Tidak Berdasarkan Kontrak

3. Pengadaan Mesin Foto Copy Tiga Unit pada Sekretariat Daerah Senilai Rp200.000.000,00 Belum Dilaksanakan Meskipun Telah Dilunasi

4. Pembayaran Insentif, Lembur dan Tunjangan Karyawan BPD Sebesar Rp585.000.000,00 Tidak Mempunyai Dasar Hukum Yang Mengikat

5. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Otonom Permanen Kabupaten Mamberamo Raya TA 2008 Tidak Dilaksanakan Meskipun Uang Muka Telah Dibayar Sebesar Rp4.950.047.600,00 dan Denda Keterlambatan Sebesar Rp247.502.380,00 Belum Dikenakan

6. Terdapat Belanja Bantuan Operasional Komisi Pemilihan Umum Daerah TA 2008 Sebesar Rp5.000.000.000,00 Belum Dipertanggungjawabkan

7. Pengadaan Pakaian Olah Raga dan Sepatu Olah Raga 300 Pasang pada Sekretariat Daerah Senilai Rp457.500.000,00 TA 2008 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya

8. Pengadaan Pakaian dan Atribut untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Bamuskam pada Sekretariat Daerah TA 2008 Senilai Rp1.471.660.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya

9. Pekerjaan Pengawasan dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Lapangan Terbang Kasonaweja TA 2008 Sebesar Rp2.521.550.000,00 Belum Dilaksanakan Meskipun Telah Dilunasi

10. Pertanggungjawaban Belanja Daerah sebesar Rp3.450.545.000,00 Tidak Didukung Bukti yang Lengkap

11. Pembayaran Jasa Konsultansi Lebih Bayar Sebesar Rp717.550.000,00 Diragukan Kebenaran Penggunaannya

12. Perhitungan RAB Beberapa Item Pekerjaan Dalam Kontrak Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melebihi Kondisi Sebenarnya Sebesar Rp674.424.572,01

13. Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum, Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Dan Sosial Senilai Rp2.743.380.100,00 Belum Dilaksanakan Meskipun Telah Dilunasi

14. Pengadaan Speed Boat Sebanyak Satu Unit Belum Diterima Oleh Dinas Kesehatan dan Sosial Mamberamo Raya

15. Perhitungan Harga Satuan dalam Pembangunan Pembukaan Jalan Burmeso Gesa 30 Km Melebihi Standar Biaya Sebesar Rp1.107.611.190,19

16 19 20 21 22 24 25 26 28 29 30 32 33 34

iv

16. Pembangunan Gedung Bupati dan Sekretariat Kabupaten Mamberamo Raya Tidak Dilaksanakan Meskipun Uang Muka Telah Dibayar Sebesar Rp5.936.700.000,00

17. Pelaksanaan Beberapa Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Mamberamo Raya Mengalami Keterlambatan dan Tidak Dipungut Total Denda Sebesar Rp1.850.550.900,00

18. Pembayaran Pekerjaan Pembentukan Badan Jalan Dalam Kota Kasonaweja Sebesar Rp1.496.250.000,00 Diragukan Kebenarannya

36 38 40

Lampiran 1.a Daftar Bukti Tidak Lengkap Atas Bantuan Orsosmas Lainnya 1.b Daftar Bukti Tidak Lengkap Atas Belanja Bahan Material 1.c Daftar Bukti Tidak Lengkap Atas Belanja Cetak 1.d Daftar Bukti Tidak Lengkap Atas Belanja Modal Pengadaan

Komputer

1.e Daftar Bukti Tidak Lengkap Atas Honorarium Pegawai 2 Tinjauan Terhadap Rencana Anggaran Biaya pada Kegiatan Jasa

Konsultansi di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2008

3.a Tinjauan Terhadap Harga Penawaran Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2008

3.b Tinjauan Terhadap Harga Penawaran Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2008

4 Tinjauan Terhadap Rencana Anggaran Biaya pada Kegiatan Pembukaan Jalan Burmeso - Gesa

1

Gambaran Umum Pengelolaan Belanja Kabupaten Mamberamo Raya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, BPK-RI telah melakukan pemeriksaan atas Pengelolaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan 2009 (s.d April) pada Kabupaten Mamberamo Raya. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2007. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang bertujuan untuk menilai apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) entitas telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; apakah pengelolaan belanja daerah meliputi pelaksanaan perencanaan anggaran belanja dan penggunaan dana belanja daerah telah sesuai dengan aturan/perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan aspek ekonomis, efisien, dan efektifitas. Lingkup pemeriksaan ditekankan pada Belanja Langsung dan Tidak Langsung yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Bantuan dan lainnya yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 dan 2009 (s.d. April). Sesuai peraturan Bupati Kabupaten Mamberamo Raya No. 2 Tahun 2008 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2008 diketahui belanja tidak langsung sebesar Rp63.334.111.930,00 (13,50%) dan belanja langsung sebesar Rp405.908.285.070 (86,50%) yang pengelompokan belanjanya sebagai berikut : 1. Menurut fungsi yang didasarkan pada fungsi utama pemerintah dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat. 2. Menurut jenis belanja untuk Pemerintah Daerah meliputi belanja operasi, belanja

modal yang dijabarkan menjadi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan bantuan sosial, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan.

Pemerintah Kabupaten Mamberamo telah berupaya untuk melakukan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan belanja daerah secara baik, namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain : Sistem Pengendalian Intern (SPI) entitas yang dirancang dan dilaksanakan belum memadai; pengelolaan belanja daerah meliputi pelaksanaan perencanaan anggaran, penggunaan dana belanja daerah belum sesuai dengan aturan/perundang-undangan yang berlaku dan belum mempertimbangkan aspek ekonomis, efisien, dan efektifitas.

Dasar, Tujuan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan

2

Temuan Pemeriksaan Signifikan

Evaluasi Sistem Pengendalian Intern

Hasil evaluasi atas sistem pengendalian intern menyimpulkan adanya kelemahan yang signifikan sebagai berikut : 1. Pemisahan fungsi belum sepenuhnya dijalankan karena masih ada perangkapan tugas

oleh bendahara pengeluaran yang sekaligus sebagai fungsi verifikasi pada sebagian SKPD.

2. Personil yang mengelola keuangan daerah belum memadai baik dari segi kompetensi, jumlah serta tingkat pendidikan dan pelatihan.

3. Keterbatasan pengadministrasian pertanggungjawaban pengeluaran keuangan. 4. Prosedur pengadaan barang dan jasa pada Kabupaten Mamberamo Raya dilakukan

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa belum sepenuhnya mengikuti Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 yang mengatur prosedur pengadaan.

5. Pengeluaran belanja yang tidak sesuai ketentuan yaitu pencairan dana yang tidak didukung bukti yang lengkap dan sah, tetapi hanya berdasarkan memo Bupati.

6. Kurangnya pengawasan dari masing-masing Pengguna Anggaran terhadap bendahara dalam hal penatausahaan pertanggungjawaban pemakaian anggaran dan pengecekan pelaksanaan fisik pekerjaan lapangan oleh pihak ketiga.

Sebagai dampak dari kelemahan pengendalian intern, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program atau kegiatan juga belum berjalan optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya beberapa temuan pemeriksaan signifikan sebagai berikut : 1. Belanja Bantuan Pemberdayaan Kampung Tahun Anggaran 2008 Sebesar

Rp11.800.000.000,00 Belum Dipertanggungjawabkan 2. Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Sebesar

Rp990.034.053,90 dan Pekerjaan Lanjutan Tidak Berdasarkan Kontrak 3. Pengadaan Mesin Foto Copy Tiga Unit pada Sekretariat Daerah Senilai

Rp200.000.000,00 Belum Dilaksanakan Meskipun Telah Dilunasi 4. Pembayaran Insentif, Lembur dan Tunjangan Karyawan BPD Sebesar

Rp585.000.000,00 Tidak Mempunyai Dasar Hukum Yang Mengikat 5. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Otonom Permanen Kabupaten Mamberamo Raya

TA 2008 Tidak Dilaksanakan Meskipun Uang Muka Telah Dibayar Sebesar Rp4.950.047.600,00 dan Denda Keterlambatan Sebesar Rp247.502.380,00 Belum Dikenakan


7. Pengadaan Pakaian Olah Raga dan Sepatu Olah Raga 300 Pasang pada Sekretaris Daerah Senilai Rp457.500.000,00 TA 2008 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya


9. Pekerjaan Pengawasan dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Lapangan Terbang Kasonaweja TA 2008 Sebesar Rp2.521.550.000,00 Belum Dilaksanakan Meskipun Telah Dilunasi

10. Pertanggungjawaban Belanja Daerah sebesar Rp 3.450.545.000,00 Tidak Didukung Bukti yang Lengkap


3

Rekomendasi




15. Perhitungan Harga Satuan dalam Pembangunan Pembukaan Jalan Burmeso Gesa 30 Km Melebihi Standar Biaya Sebesar Rp1.107.611.190,19



18. Pembayaran Pekerjaan Pembentukan Badan Jalan Dalam Kota Kasonaweja Sebesar Rp1.496.250.000,00 Diragukan Kebenaran Penggunaannya

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Mamberamo Raya agar : 1.a. Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Distrik untuk meminta

pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan kepada masing-masing Kepala Kampung sebesar Rp11.800.000.000,00, apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan maka segera menyetorkannya ke kas daerah.

b. Memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada Kepala Distrik karena tidak melakukan pengawasan atas penggunaan dana bantuan keuangan pemberdayaan kampung secara optimal.

2.a. Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan untuk memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) atas ketidakoptimalan dalam pengawasan pekerjaan.

b. Memerintahkan PPTK dan Kepala Dinas PU dan Perhubungan untuk menagih kelebihan pembayaran sebesar Rp990.034.053,90 kepada rekanan, untuk selanjutnya disetor ke kas daerah.

3.a. Memerintahkan secara tertulis kepada Sekda Mamberamo Raya untuk memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran yang tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

b. Memerintahkan PPTK dan Bendahara Pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan pembayaran pengadaan mesin foto copy sebanyak tiga unit senilai Rp200.000.000,00 dari CV Wira Karya, apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar segera menyetorkannya ke kas daerah.

4.a. Memerintahkan secara tertulis kepada Sekda Mamberamo Raya untuk memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada Ketua Pelaksana Kegiatan yang tidak memperhatikan ketentuan pemberian honor dan tambahan penghasilan kepada Pegawai Non PNS.

4

b. Memerintahkan Sekda Mamberamo Raya dan Ketua Pelaksana Kegiatan untuk menyetor uang insentif, THR khusus dan uang lembur yang telah dibayarkan kepada karyawan Bank Papua di Sarmi sebesar Rp585.000.000,00 ke kas daerah.

5.a. Memerintahkan secara tertulis kepada Dinas PU dan Perhubungan untuk memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada PPTK yang tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

b. Memerintahkan PPTK dan Kepala Dinas PU dan Perhubungan untuk mempertanggungjawabkan pembayaran Pembangunan Gedung Kantor Dinas Otonom sebesar Rp4.950.047.600,00 tersebut dan menarik denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp247.502.380,00 ke rekanan, apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar segera menyetorkannya ke kas daerah.

6. Memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada Kabag Keuangan, Kasubbag Verifikasi dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah yang tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan meminta pertanggungjawaban mereka atas pengeluaran belanja bantuan sebesar Rp5.000.000.000,00, apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar segera menyetorkan ke kas daerah.

7.a. Memerintahkan Sekda Kabupaten Mamberamo Raya untuk memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada PPTK dan Bendahara Pengeluaran yang tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

b. Memerintahkan PPTK dan Bendahara Pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana pengadaan pakaian dan sepatu olah raga sebesar Rp457.500.000,00, apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar segera menyetorkannya ke kas daerah.

8.a. Memerintahkan Sekda Kabupaten Mamberamo Raya untuk memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada PPTK dan Bendahara Pengeluaran yang tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

b. Memerintahkan PPTK dan Bendahara Pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana pengadaan pakaian dan Atribut Satpol PP dan Bamuskam sebesar Rp1.471.660.000,00, apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar segera menyetorkannya ke kas daerah.

9.a. Memerintahkan secara tertulis kepada Dinas PU dan Perhubungan untuk memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada PPTK dan Bendahara Pengeluaran yang tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

b. Memerintahkan Kepala Dinas PU dan Perhubungan, PPTK serta Bendahara pengeluaran untuk menarik kembali pembayaran pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan lapangan terbang di distrik Kasonaweja dan pengawasannya sebesar Rp2.521.550.000,00 dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

10. Memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada Sekretaris Daerah, PPTK, Kabag Keuangan, Kasubbag Verifikasi dan Bendahara Pengeluaran yang tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan meminta pertanggungjawaban mereka atas pengeluaran yang belum didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap sebesar Rp3.450.545.000,00.

5

11.a. Memerintahkan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo

Raya untuk memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada PPTK yang tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

b. Memerintahkan PPTK dan bendahara pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan pembayaran Jasa Konsultansi sebesar Rp717.550.000,00, apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar segera menyetorkannya ke kas daerah.

12.a. Memerintahkan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Raya untuk memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak teliti dalam melaksanakan tugasnya.

b. Memerintahkan Kepala Dinas PU dan Perhubungan dan PPTK untuk menarik kembali pengeluaran dana yang sebesar Rp674.424.572,01 untuk disetor ke Kas Daerah.

13.a. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Mamberamo Raya untuk memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada PPTK yang tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

b. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial dan PPTK untuk mempertanggungjawabkan pembayaran pengadaan alat kedokteran umum, obat dan perbekalan kesehatan sebesar Rp2.743.380.100,00, apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar segera menyetorkannya ke kas daerah.

14.a. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Mamberamo Raya untuk memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada PPTK yang tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

b. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial dan PPTK untuk mempertanggungjawabkan pengadaan satu unit Speed Boat yang belum diterima, apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar segera menyetor senilai harga satu unit Speed Boat ke kas daerah.

15.a. Memerintahkan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Raya untuk memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada PPTK yang tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

b. Memerintahkan Kepala Dinas PU dan Perhubungan dan PPTK untuk mempertanggungjawabkan selisih harga senilai Rp1.107.611.190,19, apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar segera menyetorkannya ke kas daerah.


b. Memerintahkan Kepala Dinas PU dan Perhubungan dan PPTK untuk mempertanggungjawabkan pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Bupati dan Sekretariat dari rekanan yaitu PT Rimba Makmur Sejahtera sebesar Rp5.936.700.000,00, apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar segera menyetorkannya ke kas daerah.

17.a. Memerintahkan Kepala Dinas PU dan Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Sekda Kabupaten Mamberamo Raya untuk memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada para PPTK yang terkait dengan keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan pada unit masing-masing.

6

b. Memerintahkan Kepala Dinas PU dan Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Sekda Kabupaten Mamberamo Raya serta para PPTK yang terkait dengan keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan pada unit masing-masing untuk menarik denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp1.850.550.900,00.


b. Memerintahkan Kepala Dinas PU dan Perhubungan dan PPTK untuk mempertanggungjawabkan pembayaran pekerjaan Pembentukan Badan Jalan Dalam Kota Kasonaweja yang kurang 1,5 km , dari PT Indah Karya Serep Roha sebesar Rp1.496.250.000,00 , apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar segera menyetorkannya ke kas daerah.

Untuk selanjutnya masing-masing pihak agar lebih meningkatkan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran serta dihindari terjadinya masalah yang berulang dimasa yang akan datang dengan mengambil langkah-langkah perbaikan serta tindak lanjut atas masalah-masalah yang diuraikan secara rinci dalam laporan ini.

Jayapura, 23 Juli 2009 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Blucer W. Rajagukguk, SE., SH., M.Sc., Ak. NIP 240002069

7

BAB I PENDAHULUAN

Dasar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya didasarkan pada : a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E. b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. c. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. d. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa

Keuangan. e. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya dilakukan dengan mengacu kepada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK-RI Nomor 1 Tahun 2007.

Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya merupakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan untuk mengetahui : a. Apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) entitas telah dirancang

dan dilaksanakan secara memadai; b. Apakah pengelolaan belanja yang meliputi perencanaan,

penggunaan anggaran dan pertanggungjawabannya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek ekonomis, efisien, dan efektifitas.

Sasaran Pemeriksaan

Berdasarkan tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan, sasaran pemeriksaan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya lebih diarahkan pada Pengelolaan belanja APBD pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya.

Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan atas Belanja Daerah pada Kabupaten Mamberamo Raya dilakukan terhadap seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya.

Tahun Anggaran yang Diperiksa Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan atas Pengelolaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009 (s.d. April) Pemeriksaan diarahkan terhadap Belanja Langsung yang dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak

8

Metodologi Pemeriksaan

Terduga dan penunjang lainnya yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 dan 2009 (s.d. April) a. Pengujian dalam pemeriksaan

Pemeriksaan belanja daerah tersebut dilakukan dengan pemahaman atas SPI, pengujian atas pengendalian terbatas pada angka-angka yang disajikan untuk dapat mengumpulkan bukti yang dapat mendukung kesimpulan pemeriksaan. Pemeriksaan ini melakukan pengujian substantif atas transaksi pengeluaran anggaran.

b. Uji Petik Pemeriksaan (Sampling Audit) Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara melakukan pengujian secara uji petik atas satuan kerja/instansi daerah dalam populasi yang akan diuji. Kesimpulan pemeriksaan akan didapat berdasarkan hasil uji petik yang dijadikan dasar untuk menggambarkan kondisi dari populasinya. Dalam pemeriksaan ini, pemeriksa menggunakan metode sampling yang berdasarkan judgement, dengan memperhatikan tingkat resiko yang ada untuk menentukan jumlah dan satuan kerja/instansi daerah yang akan diuji dan keterwakilan sample yang dipilih dari segi nilai angka rupiah dan jenis transaksinya.

c. Pelaporan Setiap permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan belanja

daerah tersebut harus dikomunikasikan dengan entitas yang diperiksa untuk mendapat tanggapan tertulis sebelum disajikan sebagai temuan pemeriksaan di dalam hasil pemeriksaan. Atas temuan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, selanjutnya diberikan saran perbaikan (rekomendasi) dan telah memperoleh tanggapan tertulis dari pihak yang diperiksa.

Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan selama 20 hari, yaitu mulai tanggal 22 April 2009 sampai dengan 12 Mei 2009.

Cakupan Pemeriksaan

Cakupan Pemeriksaan atas pelaksanaan Belanja Daerah Kabupaten Mamberamo Raya sebagai berikut: 1) Tahun Anggaran 2008, Anggaran Belanja Daerah sebesar

Rp477.242.370.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp338.870.370.638,00. dengan cakupan pemeriksaan sebesar Rp338.870.370.638,00 atau 100% dari realisasi.

2) Tahun Anggaran 2009, Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp510.340.417.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp68.885.324.969,00 (realisasi sampai dengan April 2009) dengan cakupan pemeriksaan sebesar Rp59.141.729.469 atau 86 % dari realisasi.

9

BAB II GAMBARAN UMUM

Dasar Hukum Pengelolaan Anggaran

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara. b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah. c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan

Keuangan DPRD. d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah. e. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah. f. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. g. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Profil Anggaran Belanja Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Mamberamo Raya No.2 Tahun 2008 tentang penjabaran APBD diarahkan untuk kegiatan belanja tidak langsung sebesar Rp63.334.111.930,00 (13,50%) dan belanja langsung sebesar Rp405.908.285.070 (86,50%) yang ditujukan untuk mendukung kegiatan: 1. Menurut fungsi yang didasarkan pada fungsi utama yaitu

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2. Menurut jenis belanja yaitu meliputi belanja operasi, belanja

pegawai, belanja barang/jasa, belanja bantuan sosial, belanja pemberdayaan kampung dan belanja modal.

Kabupaten Mamberamo Raya di dalam melakukan pengelolaan belanja daerahnya sebagian besar mempergunakan belanja barang dan modal yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yaitu: 1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, dan

lingkungan hidup dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta sarana dan prasarana antara lain prasarana pendidikan, pemberian beasiswa, pengadaan buku, pengadaan alat kesehatan, penyediaan dan pengolahan air bersih.

2. Meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dengan melakukan upaya-upaya seperti usaha pemberian bantuan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan kampung, guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

3. Meningkatkan kapasitas pengembangan potensi wilayah dalam rangka membuka wilayah dari distrik ke distrik dengan menyediakan sarana dan prasarana melalui pembangunan jalan

10

antar wilayah khususnya ke kampung-kampung, dan peningkatan kualitas pemukiman serta pembangunan listrik.

4. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) antara lain melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dan meningkatnya kualitas sumber daya bagi pegawai melalui pelatihan untuk tenaga administratif keuangan dan menyediakan dokter untuk melakukan unit pelayanan guna peningkatan mutu pelayanan masyarakat.

Kebijakan dan Mekanisme Pengelolaan Belanja Daerah

Pemerintah daerah Mamberamo Raya pada dasarnya mengarahkan penggunaan belanja ditujukan untuk menunjang percepatan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain : a. Membangun sarana prasarana infrastruktur seperti pembangunan

gedung kantor dan pembukaan jalan dan pemberian sarana transportasi guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pembangunan ekonomi.

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan langsung pemberdayaan kampung guna meningkatkan kemajuan dan kemampuan ekonomi rakyat.

c. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan memberikan bantuan pendidikan dengan cara memberikan beasiswa dan juga kesehatan masyarakat.

d. Meningkatkan kesetaraan atau keseimbangan dengan kemajuan daerah kabupaten lainnya di Provinsi Papua.

Untuk mendukung kegiatan tersebut Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya belum mempersiapkan perangkat peraturan daerah yang mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah serta peraturan kepala daerah yang mengatur sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan guna mendukung tertibnya pelaksanaan penggunaan anggaran daerah. Beberapa hal yang terkait dengan penggunaan anggaran belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya yang diketahui yaitu: a. Pencairan anggaran belanja tidak dapat dilaksanakan setiap saat

namun dilaksanakan sekali seminggu ke kas daerah dhi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua karena berkedudukan di Kabupaten Sarmi yang mempunyai jarak tempuh 6 jam perjalanan naik speedboat dengan biaya transport yang cukup tinggi untuk pencairan SP2D sehingga mempengaruhi kelancaran penggunaan anggaran dan pada akhirnya mempengaruhi efektifitas pengguna anggaran untuk mendukung kegiatan pada masing masing unit kerja SKPD.

b. Kepala SKPD menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan membentuk Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yang anggarannya

11

bersumber dari APBD.

Penerimaan APBD Kabupaten Mamberamo Raya

Sumber dana untuk Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan 2009 berasal dari penerimaan APBD Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya yang dianggarkan masing-masing sebesar Rp477.242.370.000,00 dan Rp510.340.417.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No Uraian Jumlah TA.2008 TA.2009

1 Saldo awal - - 2 Lain - lain PAD yang

sah 1.000.000.000,00 1.200.000.000,00

3 Pendapatan Hibah 7.000.000.000,00 - 4 Dana Alokasi Umum

(DAU) 366.341.150.000,00 390.795.480.000,00

5 Dana Alokasi Khusus (DAK)

11.545.960.000,00 34.353.000.000,00

6 Dana Otonomi Khusus (Otsus)

57.958.260.000,00 55.060.347.000,00

7 Dana Penyesuaian Murni

-

8 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak

32.497.000.000,00 27.131.590.000,00

9 Dana Penyesuaian Infrastruktur

- -

10 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

900.000.000,00 1.800.000.000,00

Total 477.242.370.000,00 510.340.417.000,00 Realisasi dan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah TA 2008 sebesar Rp477.242.370.000,00 dengan realisasi sebesar Rp338.870.370.638,00 dan TA 2009 sebesar Rp510.340.417.000,00 dengan realisasi sebesar Rp68.885.324.969,00 (sampai dengan April 2009) yang dialokasikan untuk program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Definitif Anggaran yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, untuk membiayai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan penunjang lainnya yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Papua.

Proses pertanggungjawaban penggunaan dana APBD dari masing - masing SKPD yang dipertanggungjawabkan oleh Bupati belum sepenuhnya mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur mengalami keterlambatan dan beberapa kegiatan belum sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing program.

12

BAB III HASIL PEMERIKSAAN

A. Evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Mamberamo Raya No 01 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Dalam pengelolaan belanja daerah maka susunan organisasi Pemerintah Daerah seharusnya memisahkan fungsi pengguna anggaran, fungsi pembayaran/perbendaharaan, fungsi akuntansi dan fungsi verifikasi. Hasil pemahaman dan pengujian SPI atas organisasi Pemda Mamberamo Raya diketahui bahwa pemisahan fungsi belum sepenuhnya dijalankan karena masih ada perangkapan tugas oleh bendahara pengeluaran yang sekaligus sebagai fungsi verifikasi pada sebagian SKPD. Adanya perangkapan tugas tersebut berdampak pada hasil pekerjaan yang tidak optimal, misalnya masih ditemukannya pembayaran atas belanja daerah yang tidak ada pertanggungjawaban dan belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya belum menyusun Peraturan Daerah tentang pokok pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah serta mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Ditinjau dari SPI, tidak adanya kebijakan pengelolaan keuangan daerah tersebut berdampak pada adanya belanja pemberdayaan kampung yang tidak didukung petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana pemberdayaan kampung tersebut. Personalia pengelola anggaran kegiatan merupakan bagian dari pengelolaan belanja daerah. Ditinjau dari SPI, kelemahan personalia Pemda Mamberamo Raya tercermin dari bendahara pengeluaran Dinas PU, Sekda dan pelaksana kegiatan kurang menguasai fungsi dan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Hal tersebut mengakibatkan adanya pembayaran atas belanja melebihi prestasi pekerjaan. Selain itu diketahui pada beberapa SKPD masih ditemukan kurangnya personil karena keterbatasan formasi pada kualifikasi tertentu, khususnya pengadministrasian pertanggungjawaban pengeluaran keuangan. Hal tersebut tercermin dari adanya perangkapan tugas bendahara pengeluaran yang melaksanakan fungsi pembayaran sekaligus verifikasi.

Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya belum menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah lima tahunan (RPJMD lima tahunan) sehingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Disamping itu, tidak adanya RPJMD tersebut maka kinerja kepala daerah menjadi tidak memiliki tolak ukur. Permasalahan lainnya dengan tidak adanya perencanaan yang memadai berdampak pada adanya kegiatan dalam DPA yang berulang.

Personalia

Organisasi

Kebijakan

Perencanaan

13

Prosedur pengadaan barang dan jasa pada Kabupaten Mamberamo Raya dilakukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa belum sepenuhnya mengikuti Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 yang mengatur prosedur pengadaan, hal ini ditandai dengan sebagian besar kegiatan tidak melakukan analisa perhitungan harga Sendiri (HPS) dan pengumuman lelang di media massa kurang sehingga kurang transparan, akuntabel, adil, terbuka dan bersaing bagi penyedia barang dan jasa yang lainnya. Mengetahui belum sepenuhnya mengikuti keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya maka dalam pelaksanaannya masih ditemukan kelemahan: a. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Pengawas Lapangan dan Panitia Pemeriksa

Barang/Jasa melakukan tugasnya kurang cermat diketahui dari pekerjaan yang dilaksanakan belum sesuai volume dan spesifikasi kontrak. Selain itu, terdapat beberapa jenis pekerjaan yang belum selesai pelaksanaannya namun telah dibuatkan berita acara pemeriksaan pekerjaan 100% selesai.

b. Panitia pengadaan barang dan jasa serta konsultan perencana tidak cermat dalam penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan sehingga perhitungan harga kontrak dalam RAB yang masih lebih besar dari yang analisa harga satuan pekerjaannya.

Selain masalah prosedur pengadaan barang dan jasa, ditemukan juga pengeluaran belanja yang tidak sesuai ketentuan yaitu pencairan dana yang tidak didukung bukti yang lengkap dan sah, tetapi hanya berdasarkan memo Bupati. Pengeluaran belanja belum sepenuhnya dilakukan oleh masing-masing SKPD namun terdapat beberapa belanja yang tersentralisir di Bendahara Pengeluaran Setda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pencatatan realisasi atas belanja bukan berdasarkan SPJ melainkan berdasarkan pencairan SP2D. Pencatatan dan pembukuan pengeluaran belanja daerah belum dilaksanakan secara tertib dan belum sepenuhnya menyelenggarakan Buku-Buku Pembantu seperti Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak. Laporan realisasi kegiatan fisik yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dari setiap SKPD tidak mencerminkan prestasi fisik yang sesungguhnya di lapangan ini terbukti dengan adanya realisasi pencairan belanja yang prestasi pekerjaannya belum mencapai 100%. Pemerintah Daerah Kabupaten Memberamo Raya telah memiliki aparat pemeriksa fungsional namun proses pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan baik sehingga permasalahan belanja daerah tidak terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan fungsional. Selain itu, dengan tidak berjalannya pengawasan atasan langsung (pimpinan SKPD) terhadap fungsi perbendaharaan mengakibatkan banyaknya belanja yang tidak dilengkapi pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan belanja modal diketahui bahwa pengawasan atas pekerjaan fisik kegiatan yang dikerjakan oleh pemborong atau rekanan dilaksanakan oleh konsultan pengawas/pengawas pekerjaan. Pengawasan dilakukan dengan mengerjakan buku kegiatan harian, laporan mingguan, mengawasi kemajuan

Pencatatan dan Pelaporan

Prosedur

Pengawasan

14

fisik/pekerjaan sehubungan dengan pengajuan termin dan pengawasan atas penyelesaian pekerjaan 100%. Dalam pelaksanaannya pengawasan yang dilakukan kurang efektif antara lain terdapat pekerjaan perbedaan/selisih antara volume yang tercatat dalam laporan bobot kemajuan pekerjaan dengan kondisi fisik di lapangan sehingga pembayaran tagihan kepada rekanan tidak sesuai atau melebihi prestasi fisik pekerjaan. Berdasarkan hasil evaluasi SPI atas pengelolaan belanja pada Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya dapat dinyatakan bahwa SPI yang telah dirancang belum memadai dan kurang efektif, khususnya mengenai prosedur kerja dan ketaatan pada azas yang tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh para Pengguna dana belanja daerah. Kelemahan-kelemahan tersebut telah mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap azas ketaatan.

Kesimpulan atas Evaluasi Sistem Pengendalian Intern

15

B. Temuan - Temuan Pemeriksaan

1. Belanja Bantuan Pemberdayaan Kampung Tahun Anggaran 2008 Sebesar Rp11.800.000.000,00 Belum Dipertanggungjawabkan

Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya menganggarkan belanja bantuan

keuangan pemberdayaan kampung yang digunakan untuk menunjang pemerintahan kampung dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp11.780.000.000,00 dan telah direalisasikan sesuai pencairan SP2D uang persediaan (UP) sebesar Rp11.800.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No NO SP2D Tanggal Nilai (Rp)

1 0001/PK-OTSUS/2008 03/06/2008 200.000.000,00 2 0001/PK-OTSUS/2008 03/06/2008 1.450.000.000,00 3 0340/PK-DAU/2008 03/06/2008 10.150.000.000,00

Jumlah 11.800.000.000,00

Hasil pemeriksaan atas penggunaan dana bantuan keuangan kepada Kampung sebesar Rp11.800.000.000,00 tersebut diketahui bahwa dokumen penerimaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan kepada Kampung tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh Pemda Kabupaten Mamberamo Raya kepada Tim Pemeriksa sampai dengan pemeriksaan berakhir.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Hal tersebut mengakibatkan penggunaan dana bantuan keuangan kepada

kampung sebesar Rp11.800.000.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya. Hal tersebut disebabkan Kepala distrik kurang melakukan sosialisasi dan

pengawasan yang optimal kepada masing-masing kampung agar mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan keuangan yang telah diterima.

Atas permasalahan tersebut Asisten II Kabupaten Mamberamo Raya

menanggapi bahwa : a. Petunjuk teknis dana pemberdayaan kampung yang ditanda tangani oleh Bupati

Kabupaten. Mamberamo Raya telah diberikan kepada masing-masing kepala kampung dan Kepala Distrik pada saat penyerahan dana pemberberdayaan disetiap kampung sebesar Rp. 200.000.000,00.

b. Pada saat penyerahaan dana pemberdayaan tersebut sudah ada arahan dari Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dan Kepala Bappeda dan Kepala Bidang

Temuan Pemeriksaan Atas Belanja Daerah

16

Pemberdayaan Masyarakat Kampung telah memberikan penjelasaan tentang tata cara pertanggungjawaban.

c. Kami mengakui bahwa dengan kurang keterbatasan SDM dan rentang kendali yang cukup berat sarana dan prasarana yang terbatas sehingga evaluasi dan permintaan pertanggungjawaban secara berjenjang dari Distrik dan Kampung belum dapat dilaksanakan secara maksimal namun kami berjanji untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

BPK – RI merekomendasikan kepada Bupati Mamberamo Raya agar: a. Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Distrik untuk meminta

pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan kepada masing-masing Kepala Kampung sebesar Rp11.800.000.000,00, apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan maka segera menyetorkannya ke kas daerah.

b. Memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada Kepala Distrik karena tidak melakukan pengawasan atas penggunaan dana bantuan keuangan pemberdayaan kampung secara optimal.

2. Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Sebesar Rp990.034.053,90 dan Pekerjaan Lanjutan Tidak Berdasarkan Kontrak

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamberamo Raya merencanakan pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa yang akan dilaksanakan secara bertahap dengan total biaya sesuai RAB Engineer Estimate (EE) sebesar Rp24.187.622.000,00.

Dalam Tahun Anggaran 2008, pekerjaan tahap satu atas Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa tersebut telah mulai dilaksanakan. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan asrama tersebut, Pemda Kabupaten Mamberamo Raya melakukan kerja sama dengan PT Vita Engineer Contractor yang diikat dengan kontrak No.29/KONT-DPUP//2008 tanggal 13 Agustus 2008 dengan total biaya pekerjaan sebesar Rp7.520.193.000,00 dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tahap I tanggal 13 Agustus 2008.

Atas pemeriksaan lebih lanjut terhadap bukti pertanggungjawaban dan

pemeriksaaan terhadap fisik atas pekerjaan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut: a. Sesuai dengan bukti pembayaran yaitu dokumen SP2D yang diterbitkan oleh

Pemda Kabupaten Mamberamo Raya diketahui bahwa pekerjaan tersebut telah dibayarkan kepada PT Vita Engineer Contractor sebesar Rp3.760.096.500,00, dengan rincian sebagai berikut: 1) Pencairan dengan SP2D No. 0022/LS/BL-OTSUS/103.01/2008 tertanggal 8

September 2008 dengan rincian pembayaran : “Pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa di Jayapura a/n PT Youtefa Indah” sebesar Rp2.500.000.000,00, pembayaran tersebut diterima oleh PT Youtefa Indah sebagai pelaksana kegiatan tersebut, yang merupakan anak perusahaan dari PT Vita Engineer Contractor.

17

Volume Selisih Harga Satuan Jumlah Jumlah HargaHasil Cek Fisik Volume ( Rp. ) Harga Kurang Volume

B. GEDUNG ASRAMA PUTRA

IB. PEKERJAAN TIMBUNAN1. Pek Timbunan Pada Bawah Lantai 1.295,80 M³ 761,07 534,73 178.200,00 230.911.560,00 95.289.108,75

1,62 230.911.560,00 95.289.108,75 IIB. PEKERJAAN PONDASI

4. Pas Pondasi Batu Kali 1 : 4 592,30 M³ 309,52 282,78 1.010.586,00 598.571.351,03 285.774.115,43 598.571.351,03 285.774.115,43

IIIB. PEKERJAAN BETON BERTULANG4. Pek Kolom 30/30 Lt 1 20,98 M³ 19,42 1,56 10.386.966,18 217.908.163,49 16.237.366,38 5. Pek Kolom 20/20 Lt 2 13,34 M³ 9,30 4,04 8.673.829,82 115.741.416,66 35.050.390,94

333.649.580,15 51.287.757,32

C. GEDUNG ASRAMA PUTRI

IIC. PEKERJAAN PONDASI

4. Pas Pondasi Batu Kali 1 : 4 478,19 M³ 295,80 182,39 384.000,00 183.624.480,00 70.037.856,00

183.624.480,00 70.037.856,00

IIIC. PEKERJAAN BETON BERTULANG

4. Pek Kolom 30/30 Lt 1 13,99 M³ 12,71 1,27 10.386.966,18 145.272.108,99 13.207.244,78 5. Pek Kolom 20/20 Lt 2 13,99 M³ 6,75 7,24 8.673.829,82 121.312.183,86 62.780.344,70

266.584.292,85 75.987.589,48

D. GEDUNG SERBA GUNA DAN AULA

ID. PEKERJAAN TIMBUNAN

1. Pek Timbunan Pada Bawah Lantai 593,75 M³ 326,25 267,50 178.200,00 105.806.250,00 47.668.500,00

1,09 105.806.250,00 47.668.500,00

IIID. PEKERJAAN BETON BERTULANG

4. Pek Kolom 30/30 Lt 1 21,26 M³ 10,22 11,04 10.386.966,18 220.790.546,61 114.676.478,71

5. Pek Kolom 20/20 Lt 2 13,79 M³ 5,59 8,20 8.673.829,82 119.612.113,22 71.128.038,52 7. Pek Sloof 51,94 M³ 33,24 18,70 9.530.398,00 495.020.785,12 178.184.609,69

835.423.444,95 363.989.126,92

Total Kurang Volume Rp 990.034.053,90

No. Uraian Pekerjaan Volume Kontrak

Sat

2) Pencairan dengan SP2D No. 0032/LS/BL-OTSUS/103.01/2008 tertanggal 27 Oktober 2008 dengan rincian pembayaran : “Tagihan Angsuran Pertama 50 % {Nilai Pembayaran Netto = Nilai Tagihan - Pinjaman ( Rp3.760.096.500,00 - Rp2.500.000.000,00)} atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Mamberamo Raya di Jayapura sesuai Kontrak No . 29/KONT/DPUP/2008 tanggal 13 Agustus 2008” sebesar Rp1.260.096.500,00.

b. Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 15 Mei 2009 diketahui adanya perbedaan

volume pekerjaan dikontrak dengan volume pekerjaan dilapangan sebesar Rp990.034.053,90 dengan perhitungan sebagai berikut:

c. PT Vita Engineer Contractor selain melaksanakan pekerjaan tahap I, juga melanjutkan pekerjaaan berikutnya walaupun kontrak atau SPMK tahap lanjutannya belum diterbitkan. Selanjutnya diketahui bahwa dokumen persetujuan atas pekerjaan lanjutan dari pihak Pemda Mamberamo Raya juga tidak ada.

18

Hal tersebut tidak sesuai dengan : a. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) pasal 9 tentang Prosedur dan Tata

Cara Pembayaran menyebutkan bahwa Kontraktor berhak atas uang muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak Tahap 1 sesuai dengan syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi dan pembayaran kepada kontraktor dilakukan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang dinyatakan dalam Termyn yaitu 50% dan 100%.

b. Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pasal 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa Kontraktor berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai item pekerjaan dan volume dalam Daftar Kuantitas dan Harga sesuai dengan Dokumen Kontrak.

c. Lampiran I Keppres No. 80 tahun 2003 bagian C mengenai penetapan pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan /jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum.

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Indikasi kerugian daerah sebesar Rp990.034.053,90 atas kekurangan volume pekerjaan

b. Pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa tahap lanjutannya tidak memiliki dasar hukum yang mengikat Pemda Mamberamo Raya untuk pembayarannya.

Hal tersebut disebabkan :

a. Pekerjaan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dan Panitia Pengadaan barang/jasa kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan belum sepenuhnya mentaati ketentuan yang berlaku.

b. Kepala Dinas PU dan Perhubungan kurang melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan panitia dan kurangnya pengawasan kinerja panitia pelelangan.


menanggapi bahwa : a. Proses pengadaan jasa pemborongan kegiatan tersebut untuk tahap berikutnya

dinilai tidak memberi kesempatan kepada rekanan yang lain. Kami ingin jelaskan bahwa sebenarnya untuk konstruksi beton khususnya untuk bangunan yang karena keterbatasan dana harus dilaksanakan beberapa tahap perlu dipertimbangkan homogenitas dan mutu/kekuatan konstruksi apabila dihentikan beberapa waktu dan dilaksanakan oleh rekanan yang berbeda.

b. Penilaian terhadap Panitia dan Kepala SKPD yang dinilai kurang mentaati aturan dan pengendalian terhadap kegiatan yang dilaksanakan, sebenarnya kami sudah berupaya, namun karena beberapa faktor, antara lain : - Kondisi geografis wilayah Kabupaten Mamberamo Raya yang cukup sulit

khususnya akses ke wilayah tersebut. - Kurangnya personil/staf (dalam TA. 2008 hampir boleh dikatakan single

fighter). - Kurangnya fasilitas pendukung lainnya, yang mungkin tidak perlu kami

jelaskan.

19

BPK – RI merekomendasikan kepada Bupati Mamberamo Raya agar : a. Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Perhubungan untuk memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) atas ketidakoptimalan dalam pengawasan pekerjaan.

b. Memerintahkan PPTK dan Kepala Dinas PU dan Perhubungan untuk menagih kelebihan pembayaran sebesar Rp990.034.053,90 kepada rekanan, untuk selanjutnya disetor ke kas daerah.

3. Pengadaan Mesin Foto Copy Tiga Unit pada Sekretariat Daerah Senilai

Rp200.000.000,00 Belum Dilaksanakan Meskipun Telah Dilunasi

Pada Tahun Anggaran 2008, Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan pengadaan mesin foto copy sebanyak tiga unit senilai Rp200.000.000,00 dengan pihak ketiga yaitu CV Wira Karya. Dalam rangka melunasi pembayaran pengadaan mesin foto copy sebanyak tiga unit kepada CV Wira Karya tersebut, Sekda Pemda Kabupaten Mamberamo Raya telah menerbitkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.0807/LS/BL-DAU/120.03/2008 tanggal 05 Desember 2008 senilai Rp200.000.000,00.

Hasil konfirmasi Tim Pemeriksa kepada pihak Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 7 Mei 2009 diketahui bahwa Pemda Kabupaten Mamberamo Raya belum menerima pengadaan mesin foto copy sebanyak tiga unit tersebut, meskipun telah dilunasi.

Hal tersebut tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1) “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Hal tersebut mengakibatkan indikasi kerugian daerah sebesar Rp200.000.000,00.

Hal tersebut disebabkan pihak pelaksana kegiatan di Sekretariat Daerah tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kurangnya pengawasan atasan langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK.

Atas permasalahan tersebut, Asisten II Kabupaten Mamberamo Raya mengakuinya bahwa hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan atas kegiatan yang dilaksanakan. Untuk itu, kedepannya akan lebih tertib lagi dalam mengawasi setiap pekerjaan.

BPK – RI merekomendasikan kepada Bupati Mamberamo Raya agar:

a. Memerintahkan secara tertulis kepada Sekda Mamberamo Raya untuk memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran yang tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

20

b. Memerintahkan PPTK dan Bendahara Pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan pembayaran pengadaan mesin foto copy sebanyak tiga unit senilai Rp200.000.000,00 dari CV Wira Karya, apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar segera menyetorkannya ke kas daerah.

4. Pembayaran Insentif, Lembur dan Tunjangan Karyawan BPD Sebesar Rp585.000.000,00 Tidak Mempunyai Dasar Hukum Yang Mengikat

Pada Tahun Anggaran 2008, Sekretariat Daerah menganggarkan belanja jasa

transaksi keuangan sebesar Rp932.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp932.000.000,00 (100%). Pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum (BKU) dan bukti pertanggungjawaban (SPJ) dari kegiatan belanja jasa transaksi keuangan sebesar Rp932.000.000,00 tersebut diketahui adanya pembayaran Pemda Kabupaten Mamberamo Raya kepada karyawan cabang Bank Papua di Sarmi sebesar Rp585.000.000,00, yang terdiri atas pembayaran insentif Pengelola Kas Daerah di BPD Sarmi sebesar Rp400.000.000,00 dan pembayaran THR Khusus / uang lembur tutup buku Pengelola Kas Daerah di BPD Sarmi sebesar Rp185.000.000,00.

Rincian pembayaran Pemda Kabupaten Mamberamo Raya kepada karyawan cabang Bank Papua di Sarmi sebesar Rp585.000.000,00 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

No Tgl dan No BKU Uraian Nilai 1 02 Agustus 2008 Dibayarkan insentif Pengelola Kas Daerah di BPD

Sarmi Triwulan I dan Triwulan II 200.000.000,00

2 15 September 2008 Dibayarkan insentif Pengelola Kas Daerah di BPD Sarmi Triwulan III

100.000.000,00

3 07 Nopember 2008 Dibayarkan insentif Pengelola Kas Daerah di BPD Sarmi Triwulan IV

100.000.000,00

4 22 Desember 2008 THR Khusus dan Uang Lembur Tutup Buku Pengelola Kas Daerah di BPD Sarmi

185.000.000,00

Jumlah 585.000.000,00

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa tidak ada dasar hukum yang mengikat Pemda Kabupaten Mamberamo Raya untuk melakukan pembayaran kepada karyawan cabang Bank Papua di Sarmi tersebut.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pasal 39 ayat 2 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 pasal 39 ayat 3 yang menyatakan bahwa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

21

Hal tersebut mengakibatkan indikasi kerugian daerah sebesar Rp585.000.000,00.

Hal tersebut disebabkan panitia anggaran, pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran kurang memperhatikan ketentuan terkait mengenai pemberian honor kepada Pegawai non PNS.

Atas permasalahan tersebut Asisten II Kabupaten Mamberamo Raya mengakui permasalahan tersebut dan di tahun 2009 ini akan dibuat Peraturan Daerahnya.

BPK – RI merekomendasikan kepada Bupati Mamberamo Raya agar: a. Memerintahkan secara tertulis kepada Sekda Mamberamo Raya untuk

memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada Ketua Pelaksana Kegiatan yang tidak memperhatikan ketentuan pemberian honor dan tambahan penghasilan kepada Pegawai Non PNS.

b. Memerintahkan Sekda Mamberamo Raya dan Ketua Pelaksana Kegiatan untuk menyetor uang insentif, THR khusus dan uang lembur yang telah dibayarkan kepada karyawan Bank Papua di Sarmi sebesar Rp585.000.000,00 ke kas daerah.

5. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Otonom Permanen Kabupaten

Mamberamo Raya TA 2008 Tidak Dilaksanakan Meskipun Uang Muka Telah Dibayar Sebesar Rp4.950.047.600,00 dan Denda Keterlambatan Sebesar Rp247.502.380,00 Belum Dikenakan

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan

kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Otonom yang bersumber dari APBD TA 2008. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan pihak ketiga yaitu PT Unggul Mitrapratama Interindo yang diikat dengan kontrak No.16/KONT-DPUP/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 sebesar Rp24.750.238.000,00. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 180 hari (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya SPMK tanggal 12 Agustus 2008.

Berdasarkan SP2D No 0603/LS/BL-DAU/103.01/2008 tanggal 18 September 2008 diketahui bahwa pekerjaan tersebut telah dibayarkan sebesar Rp4.950.047.600,00 sebagai pembayaran uang muka 20%.

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan konfirmasi dengan pihak Pemda mengungkapkan bahwa hingga saat pemeriksaan berakhir kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Otonom yang dimaksud dalam kontrak belum terlaksana karena lahan yang akan dibangun belum tuntas pelepasannya dengan masyarakat dan juga mengenai gambar dari konsultan belum lengkap. Meskipun pekerjaan belum selesai dan rekanan sudah dibayar oleh Pemda Mamberamo Raya namun pihak rekanan tidak dikenakan denda sebesar nilai maksimal yaitu sebesar Rp247.502.308,00 (Rp4.950.047.600,00 x 5%).

22

Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pasal 10 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi penundaan atau keterlambatan penyerahan pekerjaaan dari jangka waktu penyerahan yang ditetapkan pihak kedua dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 per mil per hari dengan jumlah maksimal 5% dari nilai kontrak.

Hal tersebut mengakibatkan potensi kerugian daerah sebesar Rp4.950.047.600,00 dan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp247.502.380,00.

Hal tersebut disebabkan pihak PPTK dan Kepala Dinas PU dan Perhubungan

tidak melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan gedung.

Atas permasalahan tersebut Asisten II Kabupaten Mamberamo Raya menanggapi bahwa: a. Pembangunan Kantor Dinas Otonom Permanen belum dapat dilaksanakan

dalam Tahun Anggaran 2008, dikarenakan permasalahan lokasi awal tidak disetujui oleh masyarakat setempat.

b. Setelah dilakukan pembicaraan yang cukup alot dan memakan waktu yang lama (± 4 bulan) baru bisa diputuskan pemindahan lokasi secara resmi.

c. Penilaian terhadap kurangnya pengawasan atasan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut sebenarnya kami bukannya kurang melakukan pengawasan, hanya saja karena kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan, yang disebabkan karena lokasi pertama yang tidak disetujui oleh masyarakat setempat.

BPK – RI merekomendasikan kepada Bupati Mamberamo Raya agar :

a. Memerintahkan secara tertulis kepada Dinas PU dan Perhubungan untuk memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada PPTK yang tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

b. Memerintahkan PPTK dan Kepala Dinas PU dan Perhubungan untuk mempertanggungjawabkan pembayaran Pembangunan Gedung Kantor Dinas Otonom sebesar Rp4.950.047.600,00 tersebut dan menarik denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp247.502.380,00 ke rekanan, apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar segera menyetorkannya ke kas daerah.


Sesuai Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamberamo Raya Tahun Anggaran 2008 diketahui adanya belanja hibah ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk pelaksanaan PILKADA dengan anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 yang dicantumkan dalam pengelolaan anggaran sekretariat daerah.

23

Hasil pemeriksaaan atas bukti-bukti pertanggungjawaban atas belanja hibah ke KPUD tersebut diketahui bahwa belanja hibah tersebut telah direalisasikan seluruhnya yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian Nilai Keterangan

1 SP2D No. 0237/PK-DAU/2008 05/05/2008

Rp 927.900.000,00 Belum dipertanggungjawabkan

2 SP2D No. 0438 / TU / BTL – DAU / 120.03 / 2008 23/07/2008

Rp 500.000.000,00 sda

3 SP2D No. 0589 / GU / BTL – DAU / 120.03 / 2008 11/09/2008

Rp 1.203.750.000,00 sda

4 SP2D No. 0724 / GU / BTL – DAU / 120.03 / 2008 14/11/2008

Rp 1.900.000.000,00 sda

5 SP2D No. 0749 / GU / BTL – DAU / 120.03 / 2008 26/11/2008

Rp 468.350.000,00 sda

Jumlah Rp5.000.000.000,00

Atas pengeluaran tersebut di atas, Tim Pemeriksa belum mendapatkan bukti pertanggungjawaban pemakaian dana hibah sebesar Rp5.000.000.000,00 tersebut.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Hal tersebut mengakibatkan belanja hibah sebesar Rp5.000.000.000,00 tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya.

Hal tersebut disebabkan Kebijakan Plt. Bupati Mamberamo Raya yang memberikan dana penunjang opersional KPUD dengan kurang memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


mengakui permasalahan tersebut dan kedepannya akan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku pada Tahun Anggaran 2009.

BPK – RI merekomendasikan kepada Plt. Bupati Mamberamo Raya agar memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada Kabag Keuangan, Kasubbag Verifikasi dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah yang tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan meminta pertanggungjawaban mereka atas pengeluaran belanja bantuan sebesar Rp5.000.000.000,00, apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar segera menyetorkan ke kas daerah.

24

7. Pengadaan Pakaian Olah Raga dan Sepatu Olah Raga 300 Pasang pada Sekretariat Daerah Senilai Rp457.500.000,00 TA 2008 Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya

Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan kegiatan pengadaan pakaian olah raga dan sepatu olah raga dengan sumber dana APBD TA 2008. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan pihak ketiga yaitu CV Cendrawasih Indah dengan kontrak No.027/070/SPP/SETDA/2008 pada tanggal 14 oktober 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp457.500.000,00. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 30 hari (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya SPMK tanggal 14 Oktober 2008 sampai dengan 14 Desember 2008.

Pekerjaan tersebut telah dibayarkan sesuai dengan bukti pembayaran SP2D No 0893/LS/BL-DAU/120.03/2008 Tanggal 16 Desember 2008 dan bukti lampiran Berita acara pernyataan selesai pekerjaan tertanggal 4 Desenber 2008.

Hasil pemeriksaan cek fisik Tim Pemeriksa tanggal 7 Mei 2009 ke Sekda Kabupaten Mamberamo Raya diketahui bahwa keberadaan pengadaan pakaian dan sepatu olah raga tersebut tidak dapat ditunjukkan dan konfirmasi langsung dengan Sekda Kabupaten Mamberamo Raya diakui bahwa pengadaan pakaian olah raga dan sepatu olah raga tersebut belum dilaksanakan. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana pengadaan pakaian dan sepatu olah raga sebesar Rp457.500.000,00 belum dilengkapi sepenuhnya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1) yaitu Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Hal tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban penggunaan dana pengadaan pakaian dan sepatu olah raga sebesar Rp457.500.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya.

Hal tersebut disebabkan pihak pelaksana kegiatan di Sekretariat Daerah tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kurangnya pengawasan atasan langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK.

Atas permasalahan tersebut Asisten II Kabupaten Mamberamo Raya mengakui.

BPK – RI merekomendasikan kepada Bupati Mamberamo Raya agar: a. Memerintahkan Sekda Kabupaten Mamberamo Raya untuk memberikan sanksi

sesuai peraturan yang berlaku kepada PPTK dan Bendahara Pengeluaran yang tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

b. Memerintahkan PPTK dan Bendahara Pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana pengadaan pakaian dan sepatu olah raga sebesar Rp457.500.000,00, apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar segera menyetorkannya ke kas daerah.

25


Untuk mempercepat pelaksanaan pembenahan sarana aparatur pemerintahan

Kabupaten Mamberamo Raya, Sekretariat Daerah telah melaksanakan kegiatan pengadaan pakaian dan Atribut Satpol PP dan Bamuskam untuk TA 2008 sebesar Rp1.471.660.000,00 dengan rekanan Pemda Kabupaten Mamberamo Raya, yaitu: a. CV Sombrela

Perjanjian kerja sama dinyatakan dalam kontrak No.027/070/SPP/SETDA/2008 tanggal 14 Oktober 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp119.000.000,00. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 30 hari (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya SPMK tanggal 14 Oktober 2008 sampai dengan 14 Desember 2008. Pekerjaan tersebut telah dibayar lunas sesuai dengan bukti pembayaran SP2D No 0897/LS/BL-DAU/120.03/2008 Tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp119.000.000,00.

b. CV Triana Delia

Perjanjian kerja sama dinyatakan dalam 2 (dua) kontrak, yaitu: 1) Kontrak No.027/04/SET/2008 tanggal 10 September 2008 dengan nilai

kontrak sebesar Rp540.660.000,00. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya SPMK tanggal 10 September 2008

2) Kontrak No. 027/097/Kont/SET/2008 tanggal 24 September 2008 sebesar Rp812.000.000,00 dengan jangka waktu 90 hari.

Kedua pekerjaan tersebut telah dibayarkan lunas oleh Pemda Mamberamo Raya kepada CV Triana Delia sebesar Rp1.352.660.000,00, yaitu terdiri atas bukti pembayaran SP2D No 0732/LS/BL-DAU/120.03/2008 Tanggal 17 Nopember 2008 sebesar Rp540.660.000,00 dan SP2D No.0894/LS/BL-DAU/120.03/2008 tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp812.000.000,00.

Hasil pemeriksaan cek fisik Tim Pemeriksa tanggal 7 Mei 2009 ke Sekda

Kabupaten Mamberamo Raya diketahui bahwa keberadaan pengadaan pakaian dan Atribut Satpol PP dan Bamuskam tersebut tidak dapat ditunjukkan dan konfirmasi langsung dengan Sekda Kabupaten Mamberamo Raya diakui bahwa pengadaan pakaian dan Atribut Satpol PP dan Bamuskam tersebut belum dilaksanakan. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana pengadaan pakaian dan Atribut Satpol PP dan Bamuskam sebesar Rp1.471.660.000,00 belum dilengkapi sepenuhnya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1) yaitu Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

26

Hal tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban penggunaan dana pengadaan pakaian dan Atribut Satpol PP dan Bamuskam sebesar Rp1.471.660.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya.

Hal tersebut disebabkan pihak pelaksana kegiatan di Sekretariat Daerah tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kurangnya pengawasan atasan langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran.


mengakui.

BPK – RI merekomendasikan kepada Bupati Mamberamo Raya agar: a. Memerintahkan Sekda Kabupaten Mamberamo Raya untuk memberikan sanksi

sesuai peraturan yang berlaku kepada PPTK dan Bendahara Pengeluaran yang tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

b. Memerintahkan PPTK dan Bendahara Pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana pengadaan pakaian dan Atribut Satpol PP dan Bamuskam sebesar Rp1.471.660.000,00, apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar segera menyetorkannya ke kas daerah.

9. Pekerjaan Pengawasan dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Lapangan

Terbang Kasonaweja TA 2008 Sebesar Rp2.521.550.000,00 Belum Dilaksanakan Meskipun Telah Dilunasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamberamo

Raya Tahun Anggaran 2008 ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2008 Tanggal 20 Februari 2008, dengan memuat penjabaran kegiatan dari masing - masing SKPD. Salah satu kegiatan yang tercantum di dalam APBD tersebut adalah adanya anggaran Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk melakukan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana untuk mempercepat kemajuan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya sarana infrastruktur dibidang transportasi.

Dalam rangka merealisasikan anggaran peningkatan sarana dan prasarana berupa pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan lapangan terbang di distrik Kasonaweja dengan nilai sebesar Rp2.770.570.000,00 tersebut, Dinas PU bekerja sama dengan pihak ketiga yang diikat dalam kontrak pekerjaan, yaitu: a. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Lapangan Terbang Kasonaweja yang

dilaksanakan oleh PT Bukit Moria dengan nilai kontrak sebesar Rp2.421.750.000,00 dan telah dibayarkan sesuai SP2D No 0849/LS/BL-DAU/103.01/2008 tanggal 10/12/2008 sebesar Rp2.421.750.000,00

b. Konsultan perencanaan Pemeliharaan Lapangan Terbang Kasonaweja dilaksanakan oleh CV ASA DESAIN berdasarkan Kontrak No 03/SPK/DPUP/08 tanggal 10 Desember 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp249.020.000 dan telah dibayarkan sesuai SP2D No 0845/LS/BL-DAU/103.01/2008 tanggal 10/12/2008;

27

c. Konsultan pengawasan Pemeliharaan Lapangan Terbang Kasonaweja dilaksanakan CV YASA INTI, berdasarkan Kontrak Nomor 06/SPK/DPUP/08 tanggal 10 Desember 2008 sebesar Rp99.800.000,00 dan telah dibayarkan sesuai SP2D No 0844/LS/BL-DAU/103.01/2008 tanggal 10/12/2008.

Hasil pemeriksaan secara cek fisik langsung tanggal 7 Mei 2009 ke lokasi

pekerjaan yaitu lapangan terbang di distrik Kasonaweja diketahui bahwa pekerjaan Rehabilitasi dan pemeliharaan lapangan terbang Kasonaweja dan pengawasan tersebut belum dilaksanakan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1) “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Hal tersebut mengakibatkan indikasi kerugian daerah sebesar Rp2.521.550.000,00 (Rp2.421.750.000,00+ Rp99.800.000,00).


a. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD tidak melakukan fungsi pengawasannya dengan benar

b. Pejabat pengelola teknis kegiatan dan Bendahara Umum Daerah yang tidak mempedomani ketentuan yang berlaku terkait pengelolaan keuangan daerah dalam melaksanakan tugasnya.


menanggapi bahwa: a. Pada prinsipnya mengakui tentang hal tersebut, namun demikian ingin

menjelaskan bahwa program penanganan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Lapangan Terbang Kasonaweja melalui alokasi Dana APBDP (akhir TA. 2008 – Nopember) menyebabkan pelaksanaan fisik bergeser ke Tahun Anggaran 2009.

b. Dalam Tahun Anggaran 2009, juga terkendala dengan Pemilu dan Pilpres. Setelah dikonsultasikan ke semua pihak yang terkait, dan hasilnya disepakati pelaksanaan fisiknya setelah Pilpres.

c. Perlu kami informasikan bahwa, apabila fisiknya mulai dilaksanakan, maka penerbangan ke Kasonaweja harus ditutup selama kurun waktu 4 bulan.

BPK – RI merekomendasikan kepada Bupati Mamberamo Raya agar

a. Memerintahkan secara tertulis kepada Dinas PU dan Perhubungan untuk memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada PPTK dan Bendahara Pengeluaran yang tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

b. Memerintahkan Kepala Dinas PU dan Perhubungan, PPTK serta Bendahara pengeluaran untuk menarik kembali pembayaran pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan lapangan terbang di distrik Kasonaweja dan pengawasannya sebesar Rp2.521.550.000,00 dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

28

10. Pertanggungjawaban Belanja Daerah sebesar Rp3.450.545.000,00 Tidak Didukung Bukti yang Lengkap

Dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2008, Sekretariat Daerah

menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp205.543.102.560,00 dan direalisasikan sebesar Rp163.123.907.083,00 (79,36%) dan terdapat Sisa Pagu Anggaran Rp42.419.195.477,00 (20,64%).

Pemeriksaan secara uji petik atas Catatan di Buku Kas Umum (BKU) dan bukti-bukti pendukung realisasi anggaran yang terdapat pada Sekretariat Daerah diketahui bahwa pengeluaran sebesar Rp3.450.545.000,00 tidak dilengkapi/didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai berupa dokumen pembayaran barang seperti BAST untuk Belanja Cetak, Belanja Modal Pengadaan Komputer, Proposal untuk Bantuan Organisasi, Daftar penerima honor dengan ketentuannya dan SPJ untuk Belanja Bahan / Material Keperluan Pelaksanaan Program / Kegiatan.

Adapun rincian pengeluaran yang telah dicatat di BKU namun belum didukung dengan bukti-bukti yang lengkap sebesar Rp3.450.545.000,00 adalah sebagai berikut :

No Jenis Belanja Nilai 1 Bantuan Orsosmas Lainnya 1.522.045.000,00 2 Belanja Bahan Material 1.373.000.000,00 3 Belanja Cetak 150.000.000,00 4 Belanja Modal Pengadaan Komputer 50.000.000,00 5 Honorarium Pegawai 355.500.000,00

Jumlah 3.450.545.000,00

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran belanja daerah sebesar

Rp3.450.545.000,00 belum dapat diyakini kebenaran penggunaannya (Rincian ada pada Lampiran 1.a s.d 1.e).


a. Bendahara Pengeluaran tetap melakukan pencairan dana walaupun kelengkapan pengajuan permohonan bantuan belum memadai.

b. Bagian Keuangan tidak melakukan verifikasi terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan tetap menerbitkan SPM baru meskipun SPM sebelumnya belum dipertanggungjawabkan.

c. Kepala Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah tidak pernah menegur para Kepala SKPD untuk menyampaikan SPJ kepada Bagian Keuangan untuk disahkan dan Bagian Keuangan tidak pernah menegur secara tertulis kepada penerima bantuan sosial dan keuangan untuk segera menyerahkan SPJ atas dana bantuan yang telah diterimanya.

29

d. Bupati dan Sekda tetap memberikan memo persetujuan pencairan dana Bantuan Sosial dan Keuangan tanpa memperhatikan kelengkapan dokumen-dokumen permohonan bantuan dan Laporan pertanggungjawaban penggunaan atas bantuan yang telah diterima.


mengakui bahwa dalam hal pertanggungjawaban kami mengalami kendala Karena kurangnya sumber daya manusia yang belum memahami fungsi perbendaharaan dan pengelolaan keuangan daerah sesuai permendagri No.13 Tahun 2006, dan mudah-mudahan di tahun 2009 kami akan berusaha lebih baik lagi dalam hal membuat laporan (SPJ) dengan diadakannya Pelatihan/Bintek dan pendidikan lainnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban (SPJ).

BPK – RI merekomendasikan kepada Bupati Mamberamo Raya agar

memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada Sekretaris Daerah, PPTK, Kabag Keuangan, Kasubbag Verifikasi dan Bendahara Pengeluaran yang tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan meminta pertanggungjawaban mereka atas pengeluaran yang belum didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap sebesar Rp3.450.545.000,00.


Pada Tahun Anggaran Tahun 2008, Dinas Pekerjaan Umum dan

Perhubungan Kabupaten Mamberamo Raya bekerja sama dengan PT Saga Persada telah melaksanakan pembangunan 10 (sepuluh) buah jembatan yang diikat dengan Kontrak No.65/KONT/DPUP/08 tanggal 22 Mei 2008 senilai Rp1.480.500.000,00 dan telah dibayar lunas sebesar Rp1.080.500.000,00 sesuai dengan SP2D No. 0719/LS/BL-DAU/103.01/2008.

Pemeriksaan atas laporan kegiatan jasa konsultan perencanaan diketahui adanya beberapa item pekerjaan perencanaan yang tidak dilaksanakan, yaitu : 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Tanah oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Balai Latihan Laboratorium Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Papua menunjukkan bahwa : a) Pengujian Log Bor dilaksanakan sebanyak 6 titik, sedangkan menurut RAB

dalam kontrak, pengujian seharusnya dilaksanakan sebanyak 12 titik. b) Pengujian Sondir dilaksanakan sebanyak 11 titik, sedangkan menurut RAB

dalam kontrak, pengujian seharusnya dilaksanakan sebanyak 36 titik. 2. Laporan perhitungan Struktur Beton, Baja, Jembatan, Jalan Raya, Hidrologi dan

Lingkungan sampai dengan pemeriksaan berakhir, tidak diperoleh Tim Pemeriksa dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Raya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak)

Pasal 6 ayat 2 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Konsultan, yang menyatakan bahwa Pihak Kedua bertanggung jawab kepada Pihak Pertama

30

berkenaan dengan pelaksanaan jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, dan Pihak Kedua tidak bertanggung jawab karena kecerobohan, kelalaian dan kealpaan pihak lain yang menyebabkan terjadinya keterlambatan jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Hal tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban pembayaran jasa konsultan

perencanaan sebesar Rp717.550.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya. (Perhitungan ada pada Lampiran 2).


a. Pekerjaan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dan Panitia Pengadaan barang/jasa kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan belum sepenuhnya mentaati ketentuan yang berlaku.

b. Kepala Dinas PU dan Perhubungan kurang melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan panitia dan kurangnya pengawasan kinerja panitia pelelangan.


menerima dan akan menjadikan pedoman pada perencanaan khususnya perencanaan jembatan tahap berikutnya.

BPK – RI merekomendasikan kepada Bupati Mamberamo Raya agar: a. Memerintahkan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo


b. Memerintahkan PPTK dan bendahara pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan pembayaran Jasa Konsultansi sebesar Rp717.550.000,00, apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar segera menyetorkannya ke kas daerah.


Pada Tahun Anggaran Tahun 2008, Dinas Pekerjaan Umum dan

Perhubungan dan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya melakukan Pembangunan Gedung Kantor DPRD dan Kantor Distrik Mamberamo Tengah dengan rincian sebagai berikut :

a.Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Mamberamo Raya

Dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kantor DPRD Kabupaten Mamberamo Raya, maka Dinas PU dan Perhubungan mengikat kerja sama dengan PT Cartenz Perizada yang diikat dengan Kontrak No. 17/KONT-DPUP/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 dengan nilai Kontrak sebesar Rp23.640.000.000,00 yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Atas pekerjaan tersebut, Pemerintah Daerah Mamberamo Raya melalui Dinas

31

Pekerjaan Umum dan Perhubungan telah melakukan pembayaran uang muka 30% dari kontrak yaitu sebesar Rp.7.092.000.000,00.

Hasil pemeriksaan terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) kontrak dan perhitungan analisa harga satuan diketahui bahwa untuk beberapa item pekerjaan, harga satuan yang tercantum dalam RAB lebih tinggi dari kondisi yang sebenarnya yaitu menurut kontrak sebesar Rp4.273.960.347,99 sedangkan menurut perhitungan analisa harga satuan sesuai kondisi sebenarnya adalah sebesar Rp3.818.387.179,58, sehingga terdapat selisih sebesar Rp455.573.168,42 (Perhitungan ada pada Lampiran3.a).

b. Pembangunan Kantor Distrik Mamberamo Tengah

Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Kantor Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya, maka Sekretariat Daerah mengikat kerja sama dengan PT Indah Karya Serep Roha yang diikat dengan Kontrak No. 027/035/SPP/SETDA/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 dengan nilai Kontrak sebesar Rp2.493.500.000,00 yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Atas pekerjaan tersebut, Pemerintah Daerah Mamberamo Raya melalui Sekretariat Daerah telah melakukan pembayaran 100% dari kontrak yaitu sebesar Rp2.493.500.000,00.

Hasil pemeriksaan terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) kontrak dan perhitungan analisa harga satuan diketahui bahwa untuk beberapa item pekerjaan, harga satuan yang tercantum dalam RAB lebih tinggi dari kondisi yang sebenarnya yaitu menurut kontrak sebesar Rp951.215.544,03 sedangkan menurut perhitungan analisa harga satuan sesuai kondisi sebenarnya adalah sebesar Rp732.364.140,44 sehingga terdapat selisih sebesar Rp218.851.403,59 (Perhitungan ada pada Lampiran3.b).

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu: a. Pasal 13 ayat (1) : Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri

(HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ayat (2) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna anggaran barang/jasa.

b. Lampiran I Keppres 80 Tahun 2003, Bab II huruf F tentang evaluasi penawaran yang menjelaskan bahwa pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh panitia/pejabat pengadaan barang dan jasa yang meliputi evaluasi administrasi dan harga.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada rekanan yang

berindikasi merugikan daerah sebesar Rp674.424.572,01 (Rp455.573.168,42 + Rp218.851.403,59).

Hal tersebut disebabkan panitia pengadaan barang/jasa tidak teliti dalam

membuat RAB untuk menyusun HPS.

32


menanggapi bahwa : a. Pada temuan ini ada dua kegiatan yakni :

- Pembangunan Gedung Kantor DPRD senilai Rp23.640.000.000,00 - Pembangunan Kantor Distrik Mamberamo Tengah senilai

Rp2.493.500.000,00 b. Proses pelelangan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Perhubungan, hanya Pembangunan Gedung Kantor DPRD senilai Rp23.640.000.000,00 sedangkan untuk Pembangunan Kantor Distrik Mamberamo Tengah dilaksanakan melalui sekretariat.

c. Perbedaan nilai khususnya pada Pembangunan Kantor DPRD menjadi perhatian kami dan akan segera dievaluasi kembali.


a. Memerintahkan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Raya untuk memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak teliti dalam melaksanakan tugasnya.

b. Memerintahkan Kepala Dinas PU dan Perhubungan dan PPTK untuk menarik kembali pengeluaran dana yang sebesar Rp674.424.572,01 untuk disetor ke Kas Daerah.


Pada Tahun Anggaran Tahun 2008, Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten

Mamberamo Raya telah melaksanakan Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum, Obat dan Perbekalan yang sumber dananya berasal dari dana Otsus TA 2007 dengan total nilai Rp2.743.380.100,00, dengan rincian sebagai berikut : a. Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum senilai Rp1.248.347.100,00

dilaksanakan oleh CV Sinar Medistra. Sesuai bukti pembayaran yaitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.0049/LS/BL-OTSUS/102.01/2008 tanggal 04 Desember 2008, diketahui bahwa pengadaan alat-alat kedokteran tersebut telah dilunasi.

b. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan senilai Rp1.495.033.000,00 melalui pihak ketiga yaitu PT Sinar Anugrah Husada. Sesuai dengan bukti pembayaran yaitu dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.0067/LS/BL-OTSUS/102.01/2008 tanggal 16 Desember 2008, diketahui bahwa pengadaan obat dan perbekalan kesehatan tersebut telah dilunasi.

Hasil pemeriksaan cek fisik tanggal 7 Mei 2009 diketahui bahwa Dinas

Kesehatan dan Sosial tidak dapat menunjukkan keberadaan Alat-alat Kedokteran Umum, Obat dan Perbekalan tersebut. Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen penerimaan, surat jalan dan daftar penyerahan kepada pemakai belum diperoleh oleh Tim Pemeriksa hingga pemeriksaan berakhir.

33


Perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1) “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Hal tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan

pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum, Obat dan Perbekalan sebesar Rp2.743.380.100,00 tidak dapat diyakini kebenarannya.

Hal tersebut disebabkan pihak pelaksana kegiatan tidak melaksanakan

tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kurangnya pengawasan atasan langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK.

Atas permasalahan tersebut, Asisten II Kabupaten Mamberamo Raya

mengakui, hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan kedepannya Pihak Pemda Mamberamo Raya akan meningkatkan pengawasan yang lebih ketat.

BPK – RI merekomendasikan kepada Bupati Mamberamo Raya agar : a. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Mamberamo


b. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial dan PPTK untuk mempertanggungjawabkan pembayaran pengadaan alat kedokteran umum, obat dan perbekalan kesehatan sebesar Rp2.743.380.100,00, apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar segera menyetorkannya ke kas daerah.


Pada Tahun Anggaran 2008, Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten

Mamberamo Raya telah melaksanakan Kegiatan Pengadaan 13 (tiga belas) Unit Speed Boat 23 Vit dan 1 (Satu) Engine Yamaha 40 PK senilai Rp1.950.000.000,00 (sumber DAU). Atas kegiatan tersebut telah dibayar lunas kepada penyedia barang yaitu CV Nyiur Melambai melalui 2 (dua) tahap pencairan antara lain : a. Berdasar SP2D No. 0656/LS/BL-DAU/102.01/2008 tanggal 16 Oktober 2008

senilai Rp975.000.000,00. b. Berdasar SP2D No. 0825/LS/BL-DAU/102.01/2008 tanggal 09 Desember 2008

senilai Rp975.000.000,00.

Hasil Pemeriksaan berupa konfirmasi langsung dengan pihak Dinas Kesehatan dan Sosial Mamberamo Raya diketahui bahwa dari 13 (tiga belas) Unit Speed Boat dan 1 (satu) Engine Yamaha 40 PK yang diadakan, 12 (dua belas) unit Speed Boat dan 1 (satu) Engine Yamaha 40 PK telah diterima namun 1 (unit) Speed Boat belum diterima, dengan alasan masih ada pada DPRD Kabupaten Sarmi.

34


Perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1) yaitu “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.”

Hal tersebut mengakibatkan Dinas Kesehatan dan Sosial Mamberamo Raya tidak dapat memanfaatkan atas pengadaan satu unit Speed Boat untuk operasionalnya.

Hal tersebut disebabkan pihak pelaksana kegiatan dan penerima barang

kurang melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan pengawasan atasan langsung kurang maksimal terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK dan Penerima Barang.

Atas permasalahan tersebut Asisten II Kabupaten Mamberamo Raya mengakui hal tersebut dan akan menyurati DPRD sarmi agar Speed Boad tersebut dapat di kembalikan ke Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Mamberamo Raya.

BPK – RI merekomendasikan kepada Bupati Mamberamo Raya agar : a. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Mamberamo


b. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial dan PPTK untuk mempertanggungjawabkan pengadaan satu unit Speed Boat yang belum diterima, apabila tidak dapat dipertanggunggungjawabkan agar segera menyetor senilai harga satu unit Speed Boat ke kas daerah.

15. Perhitungan Harga Satuan dalam Pembangunan Pembukaan Jalan Burmeso

Gesa 30 Km Melebihi Standar Biaya Sebesar Rp1.107.611.190,19

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan kegiatan Pembangunan Pembukaan Jalan Burmeso Gesa 30 Km yang bersumber dari APBD TA 2008. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan pihak ketiga yaitu PT Youtefa Indah dengan kontrak No.23/KONT-DPUP/2008 tanggal 13 Agustus 2008. senilai Rp29.917.110.000,00 Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 180 hari (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 13 Agustus 2008. Pekerjaan tersebut telah dilunasi sebesar Rp14.958.555.000,00 yaitu terdiri atas pembayaran sesuai dengan bukti SP2D No 0581/LS/BL-DAU/103.01/2008 sebesar Rp6.500.000.000,00 tanggal 8 september 2008 dan SP2D No 0671/LS/BL-DAU/103.01/2008 sebesar Rp 8.458.555.000,00 tanggal 27 Oktober 2008.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai proses Pembangunan Pembukaan Jalan Burmeso Gesa 30 Km tersebut, Tim Pemeriksa melakukan pengujian dokumen dan konfirmasi kepada panitia pengadaan barang/jasa dan masyarakat setempat dengan hasil sebagai berikut: a. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tidak dibuat oleh panitia/pejabat pengadaan

barang dan jasa.

35

b. Pembangunan Pembukaan Jalan Burmeso Gesa 30 Km yang dilakukan oleh PT Youtefa Indah menumpang kepada ruas jalan yang telah ada sebelumnya yaitu jalan perusahaan kayu PT Mamberamo Alas Mandiri. Hal tersebut didukung dengan hasil laporan konsultan pengawas yang tidak menyertakan pekerjaan tersebut.

c. Harga satuan dalam RAB dibandingkan dengan perhitungan Bina Marga atas pekerjaan tersebut diperoleh selisih sebesar Rp1.107.611.190,19 dengan uraian sebagai berikut: 1) Pekerjaan galian untuk selokan drainase dan saluran air menurut kontrak

sebesar Rp1.794.070.939,97, sedangkan menurut Bina Marga sebesar Rp1.409.024.442,30, sehingga terdapat selisih sebesar Rp385.046.496,68 (Rincian perhitungan ada pada Lampiran 4).

2) Pekerjaan galian biasa menurut kontrak sebesar Rp4.856.302.263,81, sedangkan menurut Bina Marga sebesar Rp4.133.737.570,30, sehingga terdapat selisih sebesar Rp722.564.693,51 (Rincian perhitungan ada pada Lampiran 4)

Hasil pengujian lebih lanjut diketahui bahwa dasar perhitungan harga satuan

dalam RAB khususnya sewa alat berat untuk pekerjaan galian untuk selokan drainase dan galian biasa tidak dapat diperoleh oleh Tim Pemeriksa dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu: a. Pasal 5 : pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang

terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika (antara lain) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

b. Pasal 13 ayat (1) : Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ayat (2) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna anggaran barang/jasa.

Hal tersebut mengakibatkan potensi kerugian daerah sebesar

Rp1.107.611.190,19. Hal tersebut disebabkan :

a. Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Panitia Pengadaan barang/jasa kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan belum sepenuhnya mentaati ketentuan yang berlaku.

b. Kepala SKPD kurang melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan panitia pengadaan.

36

Atas permasalahan tersebut Asisten II Kabupaten Mamberamo Raya menanggapi bahwa: a. Kami mengakui dan menyadari bahwa temuan tersebut wajar dikarenakan tidak

dibuatnya HPS sehingga terdapat perbedaan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

b. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi perhatian kami pada pelaksanaan kegiatan di masa mendatang.

c. Temuan mengenai Pembukaan/Pembentukan badan jalan Burmeso – Gesa 30 Km menumpang diatas jalan HPH yang dibuat oleh PT Mamberamo Alas Mandiri memang benar hanya saja dimensi dan lebar : alinement vertical dan horizontal existing tidak memenuhi standar Bina Marga sebagai gambaran kami jelaskan bahwa lebar jalan yang ada (existing) bervariasi dari 6.00 s/d 8.00, tanjakan bervariasi antara 10% s/d 15%. Pelaksanaan pekerjaan dilapangan dengan berdasarkan hasil design sebagai berikut : lebar badan jalan rata – rata 10 m dengan kemiringan 5<10%.

d. Kontrak kegiatan tersebut adalah Unit Price bukan Lumpsum, dengan demikian maka pembayaran dilakukan berdasarkan kubikasi.


a. Memerintahkan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Raya untuk memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada PPTK yang tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

b. Memerintahkan Kepala Dinas PU dan Perhubungan dan PPTK untuk mempertanggungjawabkan selisih harga senilai Rp1.107.611.190,19, apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar segera menyetorkannya ke kas daerah.


Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan

kegiatan Pembangunan Gedung Bupati dan Sekretariat yang bersumber dari APBD TA 2008. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan pihak ketiga yaitu PT Rimba Makmur Sejahtera dengan kontrak No.18/KONT-DPUP/VIII/2008 pada tanggal 11 Agustus 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp19.789.000.000,00 Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 270 hari (dua ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya SPMK tanggal 12 Agustus 2008.

Pekerjaan tersebut telah dibayarkan sebesar Rp5.936.700.000,00 melalui 3

tahapan yaitu :

No Uraian Pembayaran

Jumlah Ket No.SP2D Tanggal

1 Peminjaman SP2D No. 0348/PK-DAU/2008

05 Juni 2008 Rp4.000.000.000,00

37

No Uraian Pembayaran

Jumlah Ket No.SP2D Tanggal

2 Uang Muka SP2D No. 0501/UP/BL-DAU/103.01/2008

06 Agustus 2008 Rp1.000.000.000,00

3 Uang muka SP2D No. 0680/LS/BL-DAU/103.01/2008

27 Oktober 2008

Rp 936.700.000,00

Jumlah Rp5.936.700.000,00

Hasil pemeriksaan berupa konfirmasi dengan pihak yang terkait diakui bahwa kegiatan Pembangunan Gedung Bupati dan Sekretariat tersebut belum dilaksanakan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1) “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima

b. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 Ayat (1) yang menyatakan Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 122 ayat (9): Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

d. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pasal 10 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi penundaan atau keterlambatan penyerahan pekerjaaan dari waktu jangka penyerahan yang ditetapkan pihak kedua dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 per mil per hari dengan jumlah maksimal 5% dari nilai kontrak.

Hal tersebut mengakibatkan potensi kerugian daerah sebesar

Rp5.936.700.000,00.

Hal tersebut disebabkan pihak pelaksana kegiatan tidak melaksanakan tugasnya sesuai aturan dan juga kurangnya pengawasan atasan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Atas permasalahan tersebut Asisten II Kabupaten Mamberamo Raya menanggapi bahwa: a. Memang benar bahwa Pembangunan gedung Bupati dan Sekretariat Kabupaten

Mamberamo Raya TA, 2008 belum dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan oleh dua faktor antara lain : 1) Faktor kondisi lapangan yang tidak bisa di jelaskan secara gamblang

mengingat hal tersebut bermuatan politis (kondisi dan situasi yang spesifik saat ini).

38

2) Faktor menyangkut teknis yakni Perencanaan dan Pelaksanaan yang berlangsung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang sama.

b. Sebagai akibat dari hal tersebut sehingga dalam Tahun Anggaran 2008 hanya dapat dilakukan pembayaran uang muka sesuai ketentuan didalam dokumen kontrak sebesar 30% dari nilai kontrak.

c. Pelaksanaan kegiatan tersebut baru dapat dimulai dalam tahun anggaran 2009 (penandatanganan Kontrak Tahun Anggaran 2009 telah dilaksanakan).



b. Memerintahkan Kepala Dinas PU dan Perhubungan dan PPTK untuk mempertanggungjawabkan pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Bupati dan Sekretariat dari rekanan yaitu PT Rimba Makmur Sejahtera sebesar Rp5.936.700.000,00, apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar segera menyetorkannya ke kas daerah.


Dalam rangka merealisasikan Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran

2008, Pemerintah Daerah Mamberamo Raya dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, Sekretariat Daerah dan Dinas Kesehatan dan Sosial mengadakan kegiatan pengadaan yaitu Pembangunan Rumah Pejabat, Pembangunan Gudang dan Fasilitas , Pembangunan Jalan dan Jaringan Air Besih.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam pembayaran pekerjaaan dan hasil cek

fisik ke lapangan tanggal 7 Mei 2009 diketahui bahwa beberapa kegiatan belum diselesaikan tepat waktu. Atas keterlambatan beberapa pekerjaan tersebut, Pemerintah Daerah Mamberamo Raya belum mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp1.850.550.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

No Satker Kegiatan Perusahaan No SP2D Tgl SP2D Nilai

Pencairan (Rp)

Denda

Keterlambatan (Rp)

1 Sekretariat

Daerah

Pembangunan Rumah Pejabat

Eselon II dan Anggota DPRD Kab.

Mamberamo Raya sebanyak 10 unit

rumah, Kontrak

No.27/KONT/DPUP/08 tanggal 13

Agustus 2008, Nilai Kontrak

Rp2.000.000.000,00

CV Bonto

Lamungan

0768/LS/BL-

DAU/120.03/2008

01/12/2008 600.000.000,00 100.000.000,00

= (5% x

Rp2.000.000.000,00)




CV Trimuris

Indah

0786/LS/BL-

DAU/120.03/2008

02/12/2008 600.000.000,00 100.000.000,00

= (5% x

Rp2.000.000.000,00)

39

No Satker Kegiatan Perusahaan No SP2D Tgl SP2D Nilai

Pencairan (Rp)

Denda

Keterlambatan (Rp)

rumah, Kontrak

No.27/KONT/DPUP/08 tanggal 13

Agustus 2008, Nilai Kontrak

Rp2.000.000.000,00




rumah, Nilai Kontrak

Rp2.000.000.000,00

CV

Cendrawasih

Indah

0787/LS/BL-

DAU/120.03/2008

02/12/2008 600.000.000,00 100.000.000,00

= (5% x

Rp2.000.000.000,00)

2 Dinas

Kesehatan

Pembangunan Gudang Obat dan

Rumah Jaga, Nilai Kontrak

Rp1.498.500.000,00

CV Rouvaer

Jaya

0877/LS/BL-

DAU/102.01/2008

15/12/2008 749.250.000,00 74.925.000,00

=(5% x

Rp1.498.500.000,00)

3 Dinas

Kesehatan

Pembangunan Fasilitas Unit Gawat

Darurat Puskesmas Kasonaweja,

Nilai Kontrak Rp379.050.000,00

CV Aina 0959/LS/BL-

DAU/102.01/2008

22/12/2008 379.050.000,00 18.952.500,00

=(5% x

Rp379.050.000,00)

4 Dinas PU dan

Perhubungan

Pembangunan Gedung Bupati dan

Sekretariat Daerah

PT Rimba

Makmur

Sejahtera

5.936.700.000,00 296.835.000,00

=(5% x

Rp5.936.700.000,00)

Pembayaran I 0348/PK-DAU/2008 05/06/2008 4.000.000.000,00

Pembayaran II 0501/UP/BL-

DAU/103.01/2008

06/08/2008 1.000.000.000,00

Pembayaran III 0680/LS/BL-

DAU/103.01/2008

27/10/2008 936.700.000,00

5 Dinas PU dan

Perhubungan

Pembangunan Jalan Kasonaweja -

Trimuris 38 Km, Nilai Kontrak

Rp17.052.550.000,00

CV Tobatu

Indah

13.642.040.000,00 852.627.500,00

=(5% x

Rp17.052.550.000,00)

Pembayaran I 0352/PK-DAU/2008 09/06/2008 10.000.000.000,00

Pembayaran II 0891/LS/BL-

DAU/103.01/2008

15/12/2008 3.642.040.000,00

6 Dinas PU dan

Perhubungan

Pembangunan Jaringan Air Bersih,

Nilai Kontrak Rp1.588.965.000,00

CV Praharja 0035/LS/BL-

OTSUS/103.01/2008

05/11/2008 1.588.965.000,00 79.448.250,00

=(5% x

Rp1.588.965.000,00)

7 Dinas PU dan

Perhubungan

Pembentukan Badan Jalan Trimuris

– Simpang Tiga Logbon, Nilai

Kontrak Rp3.115.000.000,00

PT Bukit

Moria

0841/LS/BL-

DAU/103.01/2008

10/12/2008 3.115.000.000,00 155.750.000,00

=(5% x

Rp3.115.000.000,00)

8 Dinas PU dan

Perhubungan

Pembentukan Badan Jalan

Kasonaweja – Trimuris (1Km), Nilai

Kontrak Rp990.753.000,00

CV Karunia

Pertiwi

0014/LS/BL-

DAK/103.01/2008

10/12/2008 990.753.000,00 49.537.650,00

=(5% x

Rp990.753.000,00)

9 Dinas PU dan

Perhubungan

Pekerjaan Pembentukan Badan

Jalan Pengerasan Kasonaweja –

Trimuris (1Km), Nilai Kontrak

Rp449.500.000,00

CV Mitra

Abadi

0013/LS/BL-

DAK/103.01/2008

10/12/2008 449.500.000 22.475.000,00

=(5% x

Rp449.500.000,00)

Total Denda 1.850.550.900,00

40

Hal tersebut tidak sesuai dengan : a. Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran I Bab II D. 2. f. 3) yang menyatakan pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

b. Pasal 20 dalam surat perjanjian mengenai Sanksi dan Denda para Pihak yang menyatakan bahwa : Pihak Kedua akan dikenai denda sebesar 1‰ (satu permil) dari harga borongan untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan setinggi-tingginya sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak.

Hal tersebut mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan daerah Pemda

Mamberamo Raya sebesar Rp1.850.550.900,00.

Hal tersebut disebabkan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Kepala Dinas PU dan perhubungan tidak melaksanakan pengawasan secara optimal.

Atas permasalahan tersebut Asisten II Kabupaten Mamberamo Raya mengakui, hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dan fungsi kontrol dengan baik namun pada tahun anggaran 2009 kami lebih akan meningkatkan fungsi kontrol dan pengawasan dengan baik.

BPK – RI merekomendasikan kepada Bupati Mamberamo Raya agar: a. Memerintahkan Kepala Dinas PU dan Perhubungan, Dinas Kesehatan dan

Sekda Kabupaten Mamberamo Raya untuk memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku kepada para PPTK yang terkait dengan keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan pada unit masing-masing.

b. Memerintahkan Kepala Dinas PU dan Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Sekda Kabupaten Mamberamo Raya serta para PPTK yang terkait dengan keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan pada unit masing-masing untuk menarik denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp1.850.550.900,00.

18. Pembayaran Pekerjaan Pembentukan Badan Jalan Dalam Kota Kasonaweja Sebesar Rp1.496.250.000,00 Diragukan Kebenarannya

Untuk mendukung peningkatan sarana jalan dalam kota Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan kegiatan Pembentukan Badan Jalan Dalam Kota yang bersumber dari APBD TA 2008. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan pihak ketiga yaitu PT Indah Karya Serep Roha dengan kontrak No.21/KONT/DPUP/08/2008 pada tanggal 15 Agustus 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.987.500.000,00. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 hari (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya SPMK tanggal 15 Agustus 2008.

Pekerjaan tersebut telah dibayarkan lunas sebesar Rp4.987.500.000,00 sesuai dengan bukti pembayaran SP2D No 0799/LS/BL-DAU/103.01/2008 Tanggal 04 Desember 2008.

41

Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan cek fisik dilapangan bersama Asisten II Kabupaten Mamberamo Raya, tanggal 7 Mei 2008, diketahui bahwa pekerjaan Pembentukan Badan Jalan Dalam Kota Kasonaweja (5 Km) yang telah diselesaikan hanya sepanjang 3,5 km dari 5 Km yang harus dikerjakan sehingga terdapat kekurangan pekerjaan sepanjang 1,5 Km atau terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.496.250.000,00 = (Rp4.987.500.000,00 x 1,5 km/5km) dan Peta Ruas Jalan Dalam Kota tidak jelas ditentukan dalam Kontrak.


Perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1) yaitu “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.”

Hal tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban Pekerjaan Pembentukan

Badan Jalan Dalam Kota Kasonaweja sebesar Rp1.496.250.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya.

Hal tersebut disebabkan PPTK dan Kepala Dinas PU dan Perhubungan tidak

melaksanakan pengawasan secara optimal. Atas permasalahan tersebut Asisten II Kabupaten Mamberamo Raya

menanggapi bahwa: a. Adanya temuan bahwa Pelaksanaan Pembentukan Badan Jalan Dalam Kota

Kasonaweja (5 km) di Kabupaten Mamberamo Raya tidak sesuai dengan kontrak, hal ini wajar karena pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan kurang informasi mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut secara detail.

b. Oleh karena itu ijin kami menyampaikan secara rinci pelaksanaan kegiatan dimaksud sebagai berikut :

- Panjang ruas jalan dalam kota Kasonaweja adalah = 3,7 km. - Panjang jalan dari batas kota Kasonaweja – rencana Pembangunan Bandara

baru = 0,8 Km. - Panjang Jalan Kantor Bupati – Rumah Jabatan Bupati = 0,55 Km. Sehingga jumlah panjang jalan keseluruhannya = 5,050 Km



b. Memerintahkan Kepala Dinas PU dan Perhubungan dan PPTK untuk mempertanggungjawabkan pembayaran pekerjaan Pembentukan Badan Jalan Dalam Kota Kasonaweja yang kurang 1,5 km , dari PT Indah Karya Serep Roha sebesar Rp1.496.250.000,00 , apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar segera menyetorkannya ke kas daerah.

Lampiran 1.a

No Kegiatan Kode Rek Jenis belanja Nilai SPJ SAH LENGKAP BENAR KETERANGANTanggal Nomor

21 Januari 2008 00.02/120.03/01-2 120.03.00.02.5.1.5.01.07 Bantuan Orsosmas lainnya / Bantuan lainnya 86.000.000 v x vHanya ada kuitansi lembar karbonize. Tidak ada bukti2 pendukung lainnya

2

Dibayarkan bantuan masyarakat melalui Bupati Kabupaten

Mamberamo Raya sesuai dengan Slip Setoran Bank Papua 24 Januari 2008 00.02/120.03/01-4 120.03.00.02.5.1.5.01.07 Bantuan Orsosmas lainnya / Bantuan lainnya 40.000.000 v x v

Hanya ada kuitansi lembar karbonize. Tidak ada bukti2 pendukung lainnya

120.03.00.02.5.1.5.01.07 Bantuan Orsosmas lainnya / Bantuan lainnya 56.045.000,00 v x vHanya ada kuitansi lembar karbonize. Tidak ada bukti2 pendukung lainnya

4

Dibayarkan biaya bantuan masyarakat melalui Bupati Kabupaten

Mamberamo Raya sesuai dengan Slip Setoran Bank Papua


5

Dibayarkan biaya bantuan masyarakat melalui Bupati Kabupaten

Mamberamo Raya sesuai dengan Slip Setoran Bank Papua


6

Bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa asal Kabupaten

Mamberamo Raya di Jayapura dan Luar jayapura a.n Mikhael Rumansara

25 Januari 2008 00.02/120.03/01-8 120.03.00.02.5.1.5.01.07 Bantuan Orsosmas lainnya / Bantuan lainnya 1.000.000.000 v x vHanya ada kuitansi (tanda pembayaran)bermaterai. Tidak ada bukti2 pendukung lainnya

7

Bantuan Pejabat Bupati Kabupaten Mamberamo Raya kepada KPU

Waropen sebesar Rp.64.238.000 sisa Rp.24.238.000 25 Januari 2008 00.02/120.03/01-11 120.03.00.02.5.1.5.01.07 Bantuan Orsosmas lainnya / Bantuan lainnya 40.000.000 v x v

Hanya ada kuitansi (tanda pembayaran)bermaterai. Tidak ada bukti2 pendukung lainnya

JUMLAH 1.522.045.000

DAFTAR BUKTI TIDAK LENGKAP ATAS BANTUAN ORSOSMAS LAINNYASatuan Kerja : Sekretariat Daerah

Kuitansi (Tanda Pembayaran)

3

1Dibayarkan bantuan masyarakat a.n Absayanti Kaplele sesuai Bukti Slip

Setoran Bank Papua

Dibayarkan biaya bantuan masyarakat dan bantuan keagamaan melalui

1 dari 1

Lampiran 1.b


29 Januari 2008 00.02/120.03/01-20 120.03.16.07.5.2.2.02.10Belanja Bahan / material keperluan pelaksanaan program / kegiatan 50.000.000 v x v


2Pembayaran penunjang kegiatan kedinasan Pejabat Bupati 18 Februari 2008 16.07/120.03/02-1 120.03.16.07.5.2.2.02.10

Belanja Bahan / material keperluan pelaksanaan program / kegiatan 100.000.000,00 v x v


3

Biaya operasional Bupati bulan April dibayarkan lewat Thomas Ondy, SE (Total=Rp.150.000.000) 27 April 2008 16.07/120.03/04-2 120.03.16.07.5.2.2.02.10



120.03.16.07.5.2.2.02.10Belanja Bahan / material keperluan pelaksanaan program / kegiatan 131.000.000,00 v x v


4

Biaya operasional Bupati sewa pesawat Susi Air (pilatus) dalam rangka perjalanan dinas dari Kasonaweja-Sentani antar jemput, melalui Thomas Ondy, SE (Total=Rp.120.000.000) 07 April 2008 16.07/120.03/04-1 120.03.16.07.5.2.2.02.10





5

Biaya operasional Bupati bulan Mei dibayarkan lewat Thomas Ondy, SE

20 Mei 2008 16.07/120.03/05-2 120.03.16.07.5.2.2.02.10Belanja Bahan / material keperluan pelaksanaan program / kegiatan 9.000.000,00 v x v




6

Biaya operasional Bupati bulan Mei dibayarkan lewat Thomas Ondy, SE

10 Mei 2008 16.07/120.03/05-1 120.03.16.07.5.2.2.02.10Belanja Bahan / material keperluan pelaksanaan program / kegiatan 200.000.000,00 v x v


7

Dibayarkan operasional Kasubag Perbendaharaan Bulan Januari 2008

03 Februari 2008 120.03.17.20.5.2.2.02.10 Belanja Bahan Material / Kegiatan 30.000.000,00 v x vHanya ada kuitansi (tanda pembayaran)bermaterai. Ditandatangani penerima. Tidak ada bukti2 pendukung lainnya

8

Dibayarkan operasional Kasubag Perbendaharaan Bulan Februari 2008

22 Februari 2008 120.03.17.20.5.2.2.02.10 Belanja Bahan Material / Kegiatan 30.000.000,00 v x vHanya ada kuitansi (tanda pembayaran)bermaterai. Ditandatangani penerima. Tidak ada bukti2 pendukung lainnya

9

Dibayarkan operasional Kasubag Perbendaharaan Bulan Maret 2008

11 Maret 2008 120.03.17.20.5.2.2.02.10 Belanja Bahan Material / Kegiatan 30.000.000,00 v x vHanya ada kuitansi (tanda pembayaran)bermaterai. Ditandatangani penerima. Tidak ada bukti2 pendukung lainnya

10

Dibayarkan operasional Kasubag Perbendaharaan Bulan April 2008

04 April 2008 120.03.17.20.5.2.2.02.10 Belanja Bahan Material / Kegiatan 30.000.000,00 v x vHanya ada kuitansi (tanda pembayaran)bermaterai. Ditandatangani penerima. Tidak ada bukti2 pendukung lainnya

11

Dibayarkan operasional Kasubag Perbendaharaan Bulan Mei 2008

06 Mei 2008 120.03.17.20.5.2.2.02.10 Belanja Bahan Material / Kegiatan 30.000.000,00 v x vHanya ada kuitansi (tanda pembayaran)bermaterai. Ditandatangani penerima. Tidak ada bukti2 pendukung lainnya

12

Dibayarkan operasional Kasubag Perbendaharaan Bulan Juni 2008

06 Juni 2008 120.03.17.20.5.2.2.02.10 Belanja Bahan Material / Kegiatan 30.000.000,00 v x vHanya ada kuitansi (tanda pembayaran)bermaterai. Ditandatangani penerima. Tidak ada bukti2 pendukung lainnya

13

Dibayarkan operasional Kasubag Perbendaharaan Bulan Juli 2008

07 Juli 2008 120.03.17.20.5.2.2.02.10 Belanja Bahan Material / Kegiatan 30.000.000,00 v x vHanya ada kuitansi (tanda pembayaran)bermaterai. Ditandatangani penerima. Tidak ada bukti2 pendukung lainnya

DAFTAR BUKTI TIDAK LENGKAP ATAS BELANJA BAHAN MATERIALSatuan Kerja : Sekretariat Daerah


Dibayarkan Biaya Operasional Bupati melalui Yakop D ondy sesuai Bukti Tunggal Slip Transfer Bank Papua

1

1 dari 2

Lampiran 1.b



14

Dibayarkan operasional Kasubag Perbendaharaan Bulan Agustus 2008

06 Agustus 2008 120.03.17.20.5.2.2.02.10 Belanja Bahan Material / Kegiatan 30.000.000,00 v x vHanya ada kuitansi (tanda pembayaran)bermaterai. Ditandatangani penerima. Tidak ada bukti2 pendukung lainnya

15

Dibayarkan operasional Kasubag Perbendaharaan Bulan September 2008 15 Agustus 2008 120.03.17.20.5.2.2.02.10 Belanja Bahan Material / Kegiatan 30.000.000,00 v x v

Hanya ada kuitansi (tanda pembayaran)bermaterai. Ditandatangani penerima. Tidak ada bukti2 pendukung lainnya

16

Dibayarkan operasional Kasubag Perbendaharaan Bulan Oktober 2008

03 Oktober 2008 120.03.17.20.5.2.2.02.10 Belanja Bahan Material / Kegiatan 30.000.000,00 v x vHanya ada kuitansi (tanda pembayaran)bermaterai. Ditandatangani penerima. Tidak ada bukti2 pendukung lainnya

17

Dibayarkan operasional Kasubag Perbendaharaan Bulan November 2008 10 Nopember 2008 120.03.17.20.5.2.2.02.10 Belanja Bahan Material / Kegiatan 30.000.000,00 v x v


18

Dibayarkan penunjang penatausahaan dan pelaporan 25 Nopember 2008 120.03.17.20.5.2.2.02.10 Belanja Bahan Material / Kegiatan 57.000.000,00 v x v


19Dibayarkan operasional Kasubag Anggaran Bulan Desember 2008 05 Desember 2008 120.03.17.20.5.2.2.02.10 Belanja Bahan Material / Kegiatan 30.000.000,00 v x v


20

Dibayarkan operasional Kasubag Perbendaharaan Bulan Desember 2008 05 Desember 2008 120.03.17.20.5.2.2.02.10 Belanja Bahan Material / Kegiatan 30.000.000,00 v x v


21

Dibayarkan penunjang penatausahaan dan pelaporan 05 Desember 2008 120.03.17.20.5.2.2.02.10 Belanja Bahan Material / Kegiatan 57.000.000,00 v x v


JUMLAH 1.373.000.000

2 dari 2

Lampiran 1.c

No Kegiatan Kode Rek Jenis belanja Nilai SPJ SAHLENGKAPBENAR KETERANGANTanggal Nomor

1 Biaya cetak dan fotocopy bahan dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Setda

19 Mei 2008 01.11/120.03/05-01 120.03.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 75.000.000,00 v x v Hanya ada kuitansi (tanda pembayaran)bermaterai. Tidak ada bukti2 pendukung lainnya

120.03.01.11.5.2.2.06.02 Belanja Cetak 75.000.000,00 v x v Hanya ada kuitansi (tanda pembayaran)bermaterai. Tidak ada bukti2 pendukung lainnyaJUMLAH 150.000.000

DAFTAR BUKTI TIDAK LENGKAP ATAS BELANJA CETAKSatuan Kerja : Sekretariat Daerah


1 dari 1

Lampiran 1.d


1

Biaya pembelian komputer PC (beserta perlengkapannya) dan printer a.n

Muhammad Ilham pada bagian keuangan 20 Februari 2008 01.13/120.03/02-01 120.03.01.13.5.2.3.12.02

Belanja modal pengadaan komputer/PC 50.000.000,00 v x v

Hanya ada kuitansi (tanda pembayaran) tidak bermaterai. Tidak ada bukti2 pendukung lainnya

JUMLAH 50.000.000

DAFTAR BUKTI TIDAK LENGKAP ATAS BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTERSatuan Kerja : Sekretariat Daerah


1 dari 1

Lampiran 1.e


29 Januari 2008 00.02/120.03/01-20 120.03.01.19.5.2.1.01.03 Honorarium PNS Lainnya 24.000.000 v x vHanya ada kuitansi lembar karbonize. Tidak ada bukti2 pendukung lainnya

120.03.01.19.5.2.1.01.02 Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap 56.000.000 v x vHanya ada kuitansi lembar karbonize. Tidak ada bukti2 pendukung lainnya

2

Dibayarkan honorarium pegawai honorer dan insentif operator

komputer Kabupaten mamberamo Raya 31 Mei 2008 01.19/120.03/05-22 120.03.01.19.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap 45.500.000,00 v x v


120.03.01.19.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap 230.000.000,00 v x vHanya ada kuitansi (tanda pembayaran)bermaterai. Tidak ada bukti2 pendukung lainnya

JUMLAH 355.500.000

DAFTAR BUKTI TIDAK LENGKAP ATAS HONORARIUM PEGAWAISatuan Kerja : Sekretariat Daerah


1

Dibayarkan Honorarium PNS lainnya dan Honorarium Pegawai Honorer di Mamberamo Raya melalui Yakop D

ondy sesuai Bukti Tunggal Slip Transfer Bank Papua

1 dari 1

Lampiran 2

TINJAUAN TERHADAP RENCANA ANGGARAN BIAYA PADA KEGIATAN JASA KONSULTANSIDI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

TAHUN ANGGARAN 2008

No. & Tgl Kontrak/SPK : 65/KONT/DPUP/08 & 22 Mei 2008Pelaksana : PT SAGA PERSADANilai Kontrak : Rp. 1.480.500.000,00Pekerjaan : Perencanaan 10 (sepuluh) buah Jembatan

No Jumlah Orang Jumlah Hari Harga Satuan Biaya Keterangan

I. Biaya Langsung Personel/HonorariumA Tenaga Ahli Profesional

Ahli Struktur Beton 1,00 org 5,00 bln 8.200.000,00 41.000.000,00 tidak ada bukti kerjaAhli Struktur Baja 1,00 org 5,00 bln 8.200.000,00 41.000.000,00 tidak ada bukti kerjaAhli Jembatan 1,00 org 5,00 bln 8.200.000,00 41.000.000,00 tidak ada bukti kerjaAhli Jalan Raya 1,00 org 5,00 bln 8.200.000,00 41.000.000,00 tidak ada bukti kerjaAhli Hidrologi 1,00 org 5,00 bln 8.200.000,00 41.000.000,00 tidak ada bukti kerjaAhli Geologi/Mektan (50%) 1,00 org 5,00 bln 8.200.000,00 20.500.000,00 kegiatan tidak dilakukan 50%Ahli Lingkungan 1,00 org 5,00 bln 8.200.000,00 41.000.000,00 tidak ada bukti kerja

IA Total 266.500.000,00

B Asisten Tenaga AhliAsisten Ahli Struktur Beton 1,00 org 5,00 bln 5.740.000,00 28.700.000,00 tidak ada bukti kerjaAsisten Ahli Struktur Baja 1,00 org 5,00 bln 5.740.000,00 28.700.000,00 tidak ada bukti kerjaAsisten Ahli Jembatan 1,00 org 5,00 bln 5.740.000,00 28.700.000,00 tidak ada bukti kerjaAsisten Ahli Jalan Raya 1,00 org 5,00 bln 5.740.000,00 28.700.000,00 tidak ada bukti kerjaAsisten Ahli Hidrologi 1,00 org 5,00 bln 5.740.000,00 28.700.000,00 tidak ada bukti kerjaAsisten Ahli Geologi/Mektan (50%) 1,00 org 5,00 bln 5.740.000,00 14.350.000,00 kegiatan tidak dilakukan 50%Asisten Ahli Lingkungan 1,00 org 5,00 bln 5.740.000,00 28.700.000,00 tidak ada bukti kerja

IB Total 186.550.000,00

RAB YANG TIDAK TERLAKSANA

Hal 1 dari 3

Lampiran 2

No Jumlah Orang Jumlah Hari Harga Satuan Biaya KeteranganRAB YANG TIDAK TERLAKSANA

II. Biaya Langsung Non Personel2.1 TransportTransportasi Yogyakarta - Jayapura (PP)

A Tenaga Ahli ProfesionalAhli Struktur Beton 1,00 org 5,00 bln 6.400.000,00 32.000.000,00 tidak ada bukti kerjaAhli Struktur Baja 1,00 org 5,00 bln 6.400.000,00 32.000.000,00 tidak ada bukti kerjaAhli Jembatan 1,00 org 5,00 bln 6.400.000,00 32.000.000,00 tidak ada bukti kerjaAhli Jalan Raya 1,00 org 5,00 bln 6.400.000,00 32.000.000,00 tidak ada bukti kerjaAhli Hidrologi 1,00 org 5,00 bln 6.400.000,00 32.000.000,00 tidak ada bukti kerja

IIA Total 160.000.000,00

Transportasi Jayapura - Mamberamo Raya (Kasonaweja PP)C Tenaga Ahli Profesional

Ahli Struktur Beton 1,00 org 1,00 trip 5.000.000,00 5.000.000,00 tidak ada bukti kerjaAhli Struktur Baja 1,00 org 1,00 trip 5.000.000,00 5.000.000,00 tidak ada bukti kerjaAhli Jembatan 1,00 org 1,00 trip 5.000.000,00 5.000.000,00 tidak ada bukti kerjaAhli Jalan Raya 1,00 org 1,00 trip 5.000.000,00 5.000.000,00 tidak ada bukti kerjaAhli Hidrologi 1,00 org 1,00 trip 5.000.000,00 5.000.000,00 tidak ada bukti kerja

IIB Total 25.000.000,00

2.3 Peralatan SurveyB Survey Geoteknik dan Mektan1 Hand Bor (termasuk Analisa Lab) (50%) 12,00 Ttk 5.000.000,00 30.000.000,00 bukti Sampel hanya 6 titik (50%)2 Sondir (11/36) 36,00 Ttk 2.500.000,00 27.500.000,00 bukti Sampel hanya 11 titik3 Juru Bor (50%) 4,00 org 1,00 Bln 2.500.000,00 2.500.000,00 bukti Sampel hanya 6 titik (50%)

IIC Total 60.000.000,00

Hal 2 dari 3

Lampiran 2

No Jumlah Orang Jumlah Hari Harga Satuan Biaya KeteranganRAB YANG TIDAK TERLAKSANA

2.5 Laporan1 Laporan Bulanan 5,00 5,00 Exp 300.000,00 7.500.000,00 tidak ada dokumen2 Laporan Pendahuluan 1,00 5,00 Exp 300.000,00 1.500.000,00 tidak ada dokumen3 Laporan Interim 1,00 5,00 Exp 300.000,00 1.500.000,00 tidak ada dokumen8 Buku Spesifikasi Teknis 1,00 5,00 Exp 500.000,00 2.500.000,00 tidak ada dokumen

10 Buku Perhitungan Struktur 1,00 5,00 Exp 350.000,00 1.750.000,00 tidak ada dokumen11 Konsep Laporan Akhir 1,00 5,00 Exp 300.000,00 1.500.000,00 tidak ada dokumen12 Executive Summary 1,00 5,00 Exp 300.000,00 1.500.000,00 tidak ada dokumen13 Laporan Akhir 1,00 5,00 Exp 350.000,00 1.750.000,00 tidak ada dokumen

IID Total 19.500.000,00

Total 717.550.000,00 Total Keseluruhan (IA s.d IID)

Hal 3 dari 3

Lampiran 3.a

: 17/KONT-DPUP/VIII/2008 & 11 Agustus 2008: PT CARTENZ PERIZADA: Rp. 23.640.000.000,00: Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Mamberamo Raya

Harga Satuan Volume Jumlah Harga Harga Satuan Volume Jumlah Harga Harga Satuan Volume Jumlah Harga

III. PEKERJAAN PASANGAN & BETON

7 Pasangan Beton Bertulang- Pembesian Fondasi Kg Rp26.003,00 8.453,20 Rp219.808.559,60 Rp23.003,00 8.453,20 Rp194.448.959,60 Rp3.000,00 8.453,20 Rp25.359.600,00- Sloof Beton 15/25 cm M³ Rp7.843.126,67 10,88 Rp85.333.218,18 Rp6.880.179,06 10,88 Rp74.856.348,18 Rp962.947,61 10,88 Rp10.476.870,00- Pembesian Sloof Beton 20/30 cm Kg Rp26.003,00 8.980,33 Rp233.515.520,99 Rp23.003,00 8.980,33 Rp206.574.530,99 Rp3.000,00 8.980,33 Rp26.940.990,00- Pembesian Kolom Beton Expose 30/60 cm

Kg Rp26.003,00 1.293,92 Rp33.645.801,76 Rp23.003,00 1.293,92 Rp29.764.041,76 Rp3.000,00 1.293,92 Rp3.881.760,00

- Pembesian Kolom Beton Expose 20/40 cm

Kg Rp26.003,00 905,01 Rp23.532.975,03 Rp23.003,00 905,01 Rp20.817.945,03 Rp3.000,00 905,01 Rp2.715.030,00

- Pembesian Kolom Beton Expose 15/30 cm

Kg Rp26.003,00 804,35 Rp20.915.513,05 Rp23.003,00 804,35 Rp18.502.463,05 Rp3.000,00 804,35 Rp2.413.050,00

- Pembesian Kolom Beton 20/40 cm Kg Rp26.003,00 20.280,48 Rp527.353.321,44 Rp23.003,00 20.280,48 Rp466.511.881,44 Rp3.000,00 20.280,48 Rp60.841.440,00

- Pembesian Kolom Praktis 15/15 cm Kg Rp26.003,00 85,85 Rp2.232.357,55 Rp23.003,00 85,85 Rp1.974.807,55 Rp3.000,00 85,85 Rp257.550,00

- Pembesian Kolom Praktis 12/12 cm Kg Rp26.003,00 628,37 Rp16.339.505,11 Rp23.003,00 628,37 Rp14.454.395,11 Rp3.000,00 628,37 Rp1.885.110,00

- Pembesian Kolom Praktis 10/10 cm Kg Rp26.003,00 72,14 Rp1.875.856,42 Rp23.003,00 72,14 Rp1.659.436,42 Rp3.000,00 72,14 Rp216.420,00

- Pembesian Kolom Teras 20/50 cm Kg Rp26.003,00 240,96 Rp6.265.682,88 Rp23.003,00 240,96 Rp5.542.802,88 Rp3.000,00 240,96 Rp722.880,00

- Pembesian Ring Balok 10/10 cm Kg Rp26.003,00 1.045,34 Rp27.181.976,02 Rp23.003,00 1.045,34 Rp24.045.956,02 Rp3.000,00 1.045,34 Rp3.136.020,00- Pembesian Ring Balok Bantu 15/20 cm

Kg Rp26.003,00 5.461,17 Rp142.006.803,51 Rp23.003,00 5.461,17 Rp125.623.293,51 Rp3.000,00 5.461,17 Rp16.383.510,00

- Pembesian Ring Balok 15/20 cm Kg Rp26.003,00 348,98 Rp9.074.526,94 Rp23.003,00 348,98 Rp8.027.586,94 Rp3.000,00 348,98 Rp1.046.940,00- Pembesian Ring Balok 15/25 cm Kg Rp26.003,00 227,22 Rp5.908.401,66 Rp23.003,00 227,22 Rp5.226.741,66 Rp3.000,00 227,22 Rp681.660,00- Pembesian Ring Balok 20/30 cm Kg Rp26.003,00 9.199,23 Rp239.207.577,69 Rp23.003,00 9.199,23 Rp211.609.887,69 Rp3.000,00 9.199,23 Rp27.597.690,00- Pembesian Ring Balok 10/70 cm Kg Rp26.003,00 268,67 Rp6.986.226,01 Rp23.003,00 268,67 Rp6.180.216,01 Rp3.000,00 268,67 Rp806.010,00- Pembesian Ring Balok 20/100 cm Kg Rp26.003,00 242,06 Rp6.294.286,18 Rp23.003,00 242,06 Rp5.568.106,18 Rp3.000,00 242,06 Rp726.180,00- Pembesian Ring Balok 20/30 cm Kg Rp26.003,00 4.138,10 Rp107.603.014,30 Rp23.003,00 4.138,10 Rp95.188.714,30 Rp3.000,00 4.138,10 Rp12.414.300,00- Pembesian Ring Balok 20/25 cm (Asesoris)

Kg Rp26.003,00 2.017,82 Rp52.469.373,46 Rp23.003,00 2.017,82 Rp46.415.913,46 Rp3.000,00 2.017,82 Rp6.053.460,00

- Pembesian Ring Balok 10/15 cm Kg Rp26.003,00 23,33 Rp606.649,99 Rp23.003,00 23,33 Rp536.659,99 Rp3.000,00 23,33 Rp69.990,00- Pembesian Ring Balok 15/20 cm Kg Rp26.003,00 44,98 Rp1.169.614,94 Rp23.003,00 44,98 Rp1.034.674,94 Rp3.000,00 44,98 Rp134.940,00

- Pembesian Lisplank Beton 8/30 cm Kg Rp26.003,00 65,84 Rp1.712.037,52 Rp23.003,00 65,84 Rp1.514.517,52 Rp3.000,00 65,84 Rp197.520,00

TINJAUAN TERHADAP HARGA PENAWARAN PENGADAAN BARANG/JASAPADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

TAHUN ANGGARAN 2008

No. & Tgl Kontrak/SPKPelaksanaNilai Kontrak

SelisihKeterangan

Pekerjaan

No. Jenis Barang/Pekerjaan Sat Menurut Kontrak Menurut Kondisi Sesungguhnya

Hal 1 dari 3

Lampiran 3.a

Harga Satuan Volume Jumlah Harga Harga Satuan Volume Jumlah Harga Harga Satuan Volume Jumlah HargaSelisih

KeteranganNo. Jenis Barang/Pekerjaan Sat Menurut Kontrak Menurut Kondisi Sesungguhnya

- Pembesian Pelat Beton T.10 cm Kg Rp26.003,00 11.340,25 Rp294.880.520,75 Rp23.003,00 11.340,25 Rp260.859.770,75 Rp3.000,00 11.340,25 Rp34.020.750,00- Pembesian Pelat Beton T.12 cm Kg Rp26.003,00 1.073,89 Rp27.924.361,67 Rp23.003,00 1.073,89 Rp24.702.691,67 Rp3.000,00 1.073,89 Rp3.221.670,00- Pembesian Pelat Leufel Beton 8/175 cm

Kg Rp26.003,00 1.682,32 Rp43.745.366,96 Rp23.003,00 1.682,32 Rp38.698.406,96 Rp3.000,00 1.682,32 Rp5.046.960,00

- Pembesian Pelat Leufel Beton 8/150 cm

Kg Rp26.003,00 597,62 Rp15.539.912,86 Rp23.003,00 597,62 Rp13.747.052,86 Rp3.000,00 597,62 Rp1.792.860,00

- Pembesian Pelat Konsol Dudukan T.15 cm

Kg Rp26.003,00 1.109,93 Rp28.861.509,79 Rp23.003,00 1.109,93 Rp25.531.719,79 Rp3.000,00 1.109,93 Rp3.329.790,00

- Pembesian Pelat Atap Lemari Beton T.10 cm

Kg Rp26.003,00 348,10 Rp9.051.644,30 Rp23.003,00 348,10 Rp8.007.344,30 Rp3.000,00 348,10 Rp1.044.300,00

- Pembesian Pelat Dinding Entrance T.10 cm

Kg Rp26.003,00 2.135,45 Rp55.528.106,35 Rp23.003,00 2.135,45 Rp49.121.756,35 Rp3.000,00 2.135,45 Rp6.406.350,00

- Pembesian Pelat Cor Asesoris Atap T.5 cm

Kg Rp26.003,00 18,85 Rp490.156,55 Rp23.003,00 18,85 Rp433.606,55 Rp3.000,00 18,85 Rp56.550,00

IV. PEKERJAAN KAYU1 Kuda-kuda Kayu Besi 6/12 cm M³ Rp7.319.800,00 28,12 Rp205.832.776,00 Rp7.010.050,00 28,12 Rp197.122.606,00 Rp309.750,00 28,12 Rp8.710.170,00

2 Balok Ikatan Angin Kayu Besi 5/10 cm M³ Rp7.319.800,00 1,72 Rp12.590.056,00 Rp7.010.050,00 1,72 Rp12.057.286,00 Rp309.750,00 1,72 Rp532.770,00

3 Gording Kayu Matoa 5/10 cm M³ Rp5.288.800,00 12,18 Rp64.417.584,00 Rp5.015.800,00 12,18 Rp61.092.444,00 Rp273.000,00 12,18 Rp3.325.140,00

4 Kusen Pintu, Jendela dan Ventilasi Kayu

M³ Rp6.945.000,00 10,71 Rp74.380.950,00 Rp6.635.250,00 10,71 Rp71.063.527,50 Rp309.750,00 10,71 Rp3.317.422,50

V. PEKERJAAN ATAP8 List Plafond Kayu Matoa di Profil M' Rp50.170,00 1.602,70 Rp80.407.459,00 Rp44.545,00 1.602,70 Rp71.392.271,50 Rp5.625,00 1.602,70 Rp9.015.187,50

VI. PEKERJAAN LANTAI

1 Pekerjaan Pasang Keramik Lantai 60 x 60 cm

M² Rp373.235,82 1.171,70 Rp437.320.425,92 Rp314.202,49 1.171,70 Rp368.151.070,69 Rp59.033,33 1.171,70 Rp69.169.355,23

Hal 2 dari 3

Lampiran 3.a



3Pekerjaan Pasang Keramik Entance + Tangga (60x60cm, anti slip) M² Rp373.235,82 237,94 Rp88.807.734,18 Rp314.202,49 237,94 Rp74.761.343,14 Rp59.033,33 237,94 Rp14.046.391,04

6 Pekerjaan Pasang Dinding Lapis Keramik

M² Rp341.135,00 328,57 Rp112.086.726,95 Rp323.425,00 328,57 Rp106.267.752,25 Rp17.710,00 328,57 Rp5.818.974,70

VIII. PEKERJAAN ALAT GANTUNG1 Kunci Tanam 2 Slaag Bh Rp308.620,00 68,00 Rp20.986.160,00 Rp267.700,00 68,00 Rp18.203.600,00 Rp40.920,00 68,00 Rp2.782.560,002 Kunci Tanam KM/WC Bh Rp308.620,00 22,00 Rp6.789.640,00 Rp267.700,00 22,00 Rp5.889.400,00 Rp40.920,00 22,00 Rp900.240,00

3 Engsel Pintu Kupu-kupu Ring Nylon Bh Rp62.498,00 828,00 Rp51.748.344,00 Rp55.678,00 828,00 Rp46.101.384,00 Rp6.820,00 828,00 Rp5.646.960,00

4 Grendel Pintu Bh Rp68.078,00 208,00 Rp14.160.224,00 Rp60.328,00 208,00 Rp12.548.224,00 Rp7.750,00 208,00 Rp1.612.000,005 Engsel Jendela Ring Nylon Bh Rp55.898,00 412,00 Rp23.029.976,00 Rp50.178,00 412,00 Rp20.673.336,00 Rp5.720,00 412,00 Rp2.356.640,006 Grendel Jendela Bh Rp53.078,00 206,00 Rp10.934.068,00 Rp47.828,00 206,00 Rp9.852.568,00 Rp5.250,00 206,00 Rp1.081.500,007 Hak angin / Kait Angin Bh Rp43.490,00 412,00 Rp17.917.880,00 Rp39.838,00 412,00 Rp16.413.256,00 Rp3.652,00 412,00 Rp1.504.624,008 Handle Tarikan Jendela Bh Rp44.078,00 412,00 Rp18.160.136,00 Rp40.328,00 412,00 Rp16.615.136,00 Rp3.750,00 412,00 Rp1.545.000,009 Handle Pintu Utama Bh Rp271.220,00 18,00 Rp4.881.960,00 Rp238.000,00 18,00 Rp4.284.000,00 Rp33.220,00 18,00 Rp597.960,0010 Kunci Lemari Beton Bh Rp116.478,00 20,00 Rp2.329.560,00 Rp103.058,00 20,00 Rp2.061.160,00 Rp13.420,00 20,00 Rp268.400,00

IX. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

1 Lampu Tanam Philips TL 2 x 20 Watt Lengkap

Ttk Rp551.100,00 85,00 Rp46.843.500,00 Rp514.500,00 85,00 Rp43.732.500,00 Rp36.600,00 85,00 Rp3.111.000,00

2 Lampu Philips TL 1x20 Watt Lengkap Set Rp459.270,00 9,00 Rp4.133.430,00 Rp435.950,00 9,00 Rp3.923.550,00 Rp23.320,00 9,00 Rp209.880,00

3 Lampu Barret 60 Watt Set Rp392.220,00 14,00 Rp5.491.080,00 Rp382.100,00 14,00 Rp5.349.400,00 Rp10.120,00 14,00 Rp141.680,00

4 Lampu Tanam Philips XL 20 Watt Lengkap

Set Rp471.420,00 34,00 Rp16.028.280,00 Rp448.100,00 34,00 Rp15.235.400,00 Rp23.320,00 34,00 Rp792.880,00

5 Stop Kontak 200 Watt Ttk Rp385.620,00 54,00 Rp20.823.480,00 Rp376.600,00 54,00 Rp20.336.400,00 Rp9.020,00 54,00 Rp487.080,006 Saklar Tunggal Ttk Rp392.220,00 14,00 Rp5.491.080,00 Rp382.100,00 14,00 Rp5.349.400,00 Rp10.120,00 14,00 Rp141.680,007 Saklar Ganda Ttk Rp401.220,00 38,00 Rp15.246.360,00 Rp389.600,00 38,00 Rp14.804.800,00 Rp11.620,00 38,00 Rp441.560,008 Fuse Box / Sekring Khas Bh Rp429.180,00 3,00 Rp1.287.540,00 Rp412.900,00 3,00 Rp1.238.700,00 Rp16.280,00 3,00 Rp48.840,009 Box Panel Induk Set Rp24.624.500,00 1,00 Rp24.624.500,00 Rp20.624.500,00 1,00 Rp20.624.500,00 Rp4.000.000,00 1,00 Rp4.000.000,00X. PEKERJAAN SANITAIR1 Bak Air Fiber Motif Keramik Bh Rp4.663.800,00 22,00 Rp102.603.600,00 Rp4.083.000,00 22,00 Rp89.826.000,00 Rp580.800,00 22,00 Rp12.777.600,002 Wash Back Stainlessteel Bh Rp3.606.690,00 2,00 Rp7.213.380,00 Rp3.025.890,00 2,00 Rp6.051.780,00 Rp580.800,00 2,00 Rp1.161.600,003 Kloset Duduk Lengkap Set Rp8.029.150,00 22,00 Rp176.641.300,00 Rp6.788.350,00 22,00 Rp149.343.700,00 Rp1.240.800,00 22,00 Rp27.297.600,004 Washtafel + Cermin (lengkap) Set Rp4.160.800,00 15,00 Rp62.412.000,00 Rp3.602.000,00 15,00 Rp54.030.000,00 Rp558.800,00 15,00 Rp8.382.000,005 Urinoir Set Rp2.820.550,00 6,00 Rp16.923.300,00 Rp2.459.750,00 6,00 Rp14.758.500,00 Rp360.800,00 6,00 Rp2.164.800,0012 Septictank dan Peresapan Unit Rp54.871.095,70 5,00 Rp274.355.478,48 Rp54.409.991,01 5,00 Rp272.049.955,04 Rp461.104,69 5,00 Rp2.305.523,44

Total Rp4.273.960.347,99 Rp3.818.387.179,58 Rp455.573.168,42 (Sebelum PPN 10%)

Hal 3 dari 3

Lampiran 3.b

: 027/035/SPP/SETDA/VIII/2008 & 12 Agustus 2008: PT INDAH KARYA SEREP ROHA: Rp. 2.493.500.000,00: Pembangunan Kantor Distrik Mamberamo Tengah

Harga Satuan Volume Jumlah Harga Harga Satuan Volume Jumlah Harga Harga Satuan Volume Jumlah Harga

II. PEKERJAAN TANAH DAN PASIR

2 Urugan Tanah Kembali m3 Rp38.000,00 114,53 Rp4.352.292,00 Rp18.333,33 114,53 Rp2.099.790,00 Rp19.666,67 114,53 Rp2.252.502,00

5 Urugan Tanah Bawah Lantai m3 Rp384.000,00 48,45 Rp18.603.648,00 Rp380.000,00 48,45 Rp18.409.860,00 Rp4.000,00 48,45 Rp193.788,00

III. PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN

2 Pasangan Batu Kali 1Pc : 3Psr M³ Rp1.786.800,00 88,70 Rp158.496.307,20 Rp1.563.650,00 88,70 Rp138.702.009,60 Rp223.150,00 88,70 Rp19.794.297,60

3 Pekerjaan Fondasi Setempat M³ Rp11.538.000,00 4,15 Rp47.850.393,60 Rp10.482.330,00 4,15 Rp43.472.318,98 Rp1.055.670,00 4,15 Rp4.378.074,62

6 Plesteran 1Pc : 2Psr, Tbl 1,5cm M² Rp157.650,00 63,00 Rp9.931.950,00 Rp76.246,00 63,00 Rp4.803.498,00 Rp81.404,00 63,00 Rp5.128.452,00

7 Plesteran 1Pc : 3Psr, Tbl 1,5cm M² Rp148.300,00 977,55 Rp144.970.665,00 Rp67.504,00 977,55 Rp65.988.535,20 Rp80.796,00 977,55 Rp78.982.129,80

8 Cor Lantai 1Pc : 3Psr M² Rp1.981.500,00 36,40 Rp72.126.600,00 Rp1.427.690,37 36,40 Rp51.967.929,48 Rp553.809,63 36,40 Rp20.158.670,529 Pekerjaan Kolom Praktis M³ Rp10.137.000,00 3,77 Rp38.222.065,35 Rp9.081.330,00 3,77 Rp34.241.608,83 Rp1.055.670,00 3,77 Rp3.980.456,5210 Pekerjaan Kolom Utama M³ Rp10.137.000,00 2,24 Rp22.706.880,00 Rp9.081.330,00 2,24 Rp20.342.179,20 Rp1.055.670,00 2,24 Rp2.364.700,8011 Pekerjaan Sloof M³ Rp10.137.000,00 12,35 Rp125.171.676,00 Rp9.081.330,00 12,35 Rp112.136.262,84 Rp1.055.670,00 12,35 Rp13.035.413,1612 Pekerjaan Ringbalk M³ Rp10.137.000,00 7,62 Rp77.203.392,00 Rp9.081.330,00 7,62 Rp69.163.409,28 Rp1.055.670,00 7,62 Rp8.039.982,7215 Pekerjaan Balok Dak Beton M³ Rp11.538.000,00 2,52 Rp29.075.760,00 Rp10.482.330,00 2,52 Rp26.415.471,60 Rp1.055.670,00 2,52 Rp2.660.288,40

IV. PEKERJAAN KAYU DAN ATAP

3 Pekejaan Daun Pintu Panil M² Rp1.012.500,00 26,28 Rp26.606.475,00 Rp407.000,00 26,28 Rp10.695.146,00 Rp605.500,00 26,28 Rp15.911.329,00

5 Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela

M³ Rp6.991.000,00 11,00 Rp76.928.964,00 Rp4.877.000,00 11,00 Rp53.666.508,00 Rp2.114.000,00 11,00 Rp23.262.456,00

6 Pekerjaan Gording Kayu Besi 8/12

M³ Rp5.619.750,00 3,23 Rp18.146.622,33 Rp3.464.550,00 3,23 Rp11.187.309,11 Rp2.155.200,00 3,23 Rp6.959.313,22

9 Pekerjaan Balok Tembok M³ Rp5.619.750,00 0,67 Rp3.737.133,75 Rp3.464.550,00 0,67 Rp2.303.925,75 Rp2.155.200,00 0,67 Rp1.433.208,00

TINJAUAN TERHADAP HARGA PENAWARAN PENGADAAN BARANG/JASAPADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

TAHUN ANGGARAN 2008

No. & Tgl Kontrak/SPKPelaksanaNilai Kontrak

SelisihKeterangan

Pekerjaan

No. Jenis Barang/Pekerjaan Sat Menurut Kontrak Menurut Kondisi Sesungguhnya

Hal 1 dari 2

Lampiran 3.b



VI. PEKERJAAN INSTALASI AIR

2 Pekerjaan Pasang Kloset Jongkok

Bh Rp902.000,00 3,00 Rp2.706.000,00 Rp759.500,00 3,00 Rp2.278.500,00 Rp142.500,00 3,00 Rp427.500,00

6 Pekerjaan Septictank Unit Rp12.671.130,00 2,00 Rp25.342.260,00 Rp11.050.779,56 2,00 Rp22.101.559,11 Rp1.620.350,44 2,00 Rp3.240.700,8910 Pekerjaan Saluran Got M' Rp216.908,95 124,00 Rp26.896.709,80 Rp209.091,29 124,00 Rp25.927.319,45 Rp7.817,66 124,00 Rp969.390,35VII. PEKERJAAN LANTAI

2 Pekerjaan Pasang Keramik 20 x 20 cm

M² Rp375.250,00 59,00 Rp22.139.750,00 Rp279.000,00 59,00 Rp16.461.000,00 Rp96.250,00 59,00 Rp5.678.750,00

Total Rp951.215.544,03 Rp732.364.140,44 Rp218.851.403,59 (Sebelum PPN 10%)

Hal 2 dari 2

Lampiran 4

Tinjauan Terhadap Rencana Anggaran Biaya pada Kegiatan Pembukaan Jalan Burmeso - Gesa

Pekerjaan : Pembukaan Jalan Burmeso - GesaLokasi : Papua / Mamberamo RayaTahun : 2008

No Uraian Pekerjaan Sat Kuantitas Harga Satuan Harga Satuan Harga Total Harga Total Selisih

Penawaran Berdasarkan Standar Bina Marga Penawaran Berdasarkan Standar

Bina MargaPenawaran dengan

Standar Bina Marga

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)1 2 3 4 5 6 7 = 4 x 5 8 = 4 x 6 9 = 7 - 8

Divisi 1. Mobilisasi1.2 Mobilisasi Ls 1,00 1.375.132.000,00 1.375.132.000,00 1.375.132.000 1.375.132.000,00 -

Jumlah Divisi 1 1.375.132.000,00 1.375.132.000,00

Divisi 2. Drainase2.1 Pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air M3 29.765,20 60.274,11 47.337,98 1.794.070.939 1.409.024.442,30 385.046.496,68

Jumlah Divisi 2 1.794.070.938,97 1.409.024.442,30 385.046.496,68

Divisi 3. Pekerjaan Tanah3.1 (1) Pekerjaan Galian Biasa M3 91.321,47 53.178,10 45.265,78 4.856.302.264 4.133.737.570,30 722.564.693,51 3.2 (2) Pekerjaan Timbunan Pilihan M3 28.440,00 512.207,67 512.207,67 14.567.186.135 14.567.186.134,80 - 3.3 Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan M3 360.000,00 12.790,78 12.790,78 4.604.680.800 4.604.680.800,00 -

Jumlah Divisi 3 24.028.169.198,61 23.305.604.505,10 722.564.693,51

Jumlah Keseluruhan (diluar PPN 10 %) 27.197.372.137,58 26.089.760.947,39 1.107.611.190,19

Jumlah Keseluruhan (termasuk PPN 10%) 29.917.110.000,00 28.698.738.000,00 1.218.372.000,00

32.908.821.000 31.568.611.800

Hal 1 dari 12

Lampiran 4

No. PAKET KONTRAK : 23/KONT/DPUP/2008NAMA PAKET : Pembukaan Jalan Burmeso - GesaPROP / KAB / KODYA : Papua / Mamberamo RayaITEM PEMBAYARAN NO. : 2.1JENIS PEKERJAAN : Pek. Galian Utk SaluranSATUAN PEMBAYARAN : M3

Perkiraan Harga Harga Jumlah Jumlah SelisihNO. KOMPONEN Sat Kuantitas Satuan Satuan Harga Harga Jumlah

Penawaran SNI BM Penawaran SNI BM Harga(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 3 4 5 6 7 8 9(4 x 5) (4 x 6) (7 - 8)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) jam 0,1673 12.964,29 12.964,29 2.169,39 2.169,39 0,002. Mandor (L03) jam 0,0418 21.535,71 21.535,71 900,93 900,93 0,00

JUMLAH HARGA TENAGA 3.070,32 3.070,32 0,00

B. BAHAN

JUMLAH HARGA BAHAN 0,00 0,00 0,00

C. PERALATAN

1. Excavator (E10) jam 0,0418 1.103.363,42 932.186,76 46.158,11 38.964,20 7.193,912. Alat Bantu Ls 1,0000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

JUMLAH HARGA PERALATAN 47.158,11 39.964,20 7.193,91

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C ) 50.228,43 43.034,52 7.193,91E. OVERHEAD & PROFIT 20,0 % x D 10.045,69 4.303,45F. HARGA SATUAN PEKERJAAN ( D + E ) 60.274,12 47.337,98 12.936,14

2

PERBANDINGAN ANALISA HARGA SATUANPENAWARAN DENGAN SNI BINA MARGA

Hal 2 dari 12

Lampiran 4

NAMA PAKET : Pembukaan Jalan Burmeso - GesaPROP / KAB / KODYA : Papua / Mamberamo RayaITEM PEMBAYARAN NO. : 3.1 (1)JENIS PEKERJAAN : Galian BiasaSATUAN PEMBAYARAN : M3



1 3 4 5 6 7 8 9(4 x 5) (4 x 6) (7 - 8)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) jam 0,0837 12.964,29 12.964,29 1.084,70 1.084,70 0,002. Mandor (L03) jam 0,0418 21.535,71 21.535,71 900,92 900,92 0,00


B. BAHAN


C. PERALATAN

1. Excavator (E10) jam 0,0418 1.103.363,42 932.186,76 46.158,11 38.965,09 7.193,022. Alat Bantu Ls 1,0000 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00

JUMLAH HARGA PERALATAN 46.358,11 39.165,09 7.193,02

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C ) 48.343,73 41.150,71 7.193,02E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 4.834,37 4.115,07F. HARGA SATUAN PEKERJAAN ( D + E ) 53.178,10 45.265,78 7.912,32


2

Hal 3 dari 12

Lampiran 4

No. PAKET KONTRAK : 23/KONT/DPUP/2008NAMA PAKET : Pembukaan Jalan Burmeso - GesaPROP / KAB / KODYA : Papua / Mamberamo RayaITEM PEMBAYARAN NO. : 3.2 (2)JENIS PEKERJAAN : Timbunan PilihanSATUAN PEMBAYARAN : M3



1 3 4 5 6 7 8 9(4 x 5) (4 x 6) (7 - 8)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) jam 0,0714 12.964,29 12.964,29 925,61 925,61 0,002. Mandor (L03) jam 0,0178 21.535,71 21.535,71 384,39 384,39 0,00


B. BAHAN

1. Bahan Pilihan (M09) M3 1,2000 362.200,00 362.200,00 434.640,00 434.640,00 0,00

JUMLAH HARGA BAHAN 434.640,00 434.640,00 0,00

C. PERALATAN

1. Motor Grader (E13) jam 0,0117 929.314,95 929.314,97 10.885,55 10.885,55 (0,00)2. Vibro Roller (E19) jam 0,0214 676.250,56 676.250,58 14.484,62 14.484,62 (0,00)3. Water Tanker (E24) jam 0,0070 558.210,53 558.210,55 3.923,17 3.923,17 (0,00)4. Alat Bantu Ls 1,0000 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00

JUMLAH HARGA PERALATAN 29.693,34 29.693,34 (0,00)

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C ) 465.643,34 465.643,34 (0,00)E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 46.564,33 46.564,33F. HARGA SATUAN PEKERJAAN ( D + E ) 512.207,67 512.207,67 (0,00)


2

Hal 4 dari 12

Lampiran 4

No. PAKET KONTRAK : 23/KONT/DPUP/2008NAMA PAKET : Pembukaan Jalan Burmeso - GesaPROP / KAB / KODYA : Papua / Mamberamo RayaITEM PEMBAYARAN NO. : 3.3 (1)JENIS PEKERJAAN : Penyiapan Badan Jalan pada GalianSATUAN PEMBAYARAN : M2



1 3 4 5 6 7 8 9(4 x 5) (4 x 6) (7 - 8)

A. TENAGA

1. Pekerja (L01) jam 0,0161 12.964,29 12.964,29 208,26 208,26 0,002. Mandor (L03) jam 0,0040 21.535,71 21.535,71 86,49 86,49 0,00

JUMLAH HARGA TENAGA 294,75 294,75 0,00

B. BAHAN


C. PERALATAN

1. Motor Grader (E13) jam 0,0025 929.314,95 929.314,97 2.332,62 2.332,62 (0,00)2. Vibro Roller (E19) jam 0,0040 676.250,56 676.250,58 2.715,86 2.715,86 (0,00)3. Water Tanker (E24) jam 0,0105 558.210,53 558.210,55 5.884,75 5.884,75 (0,00)4. Alat Bantu Ls 1,0000 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00

JUMLAH HARGA PERALATAN 11.333,23 11.333,23 (0,00)

D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN ( A + B + C ) 11.627,98 11.627,98 (0,00)E. OVERHEAD & PROFIT 10,0 % x D 1.162,80 1.162,80F. HARGA SATUAN PEKERJAAN ( D + E ) 12.790,78 12.790,78 (0,00)


2

Hal 5 dari 12

Lampiran 4

DaftarHarga Dasar Satuan Upah dan Bahan

HARGANo. U R A I A N KODE SATUAN SATUAN KETERANGAN

( Rp.)

A. Upah

1. Pekerja L01 Jam 12.964,29 90,750 / hari

2. M a n d o r L03 Jam 21.535,71 150,750 / hari

3. Operator U1 Jam 25.821,43 180,750 / hari

4. Pembantu Operator U2 Jam 23.678,57 165,750 / hari

B. Bahan

1. Bahan Pilihan M09 M3 362.200,00 Lokasi Pekerjaan

2. B e n s i n Mb LITER 28.975,36 Lokasi Pekerjaan

3. S o l a r Ms LITER 29.856,28 Lokasi Pekerjaan

4. Minyak Pelumas / Olie Mp LITER 73.883,44 Lokasi Pekerjaan

Hal 6 dari 12

Lampiran 4

DAFTAR BIAYA SEWA PERALATAN PER JAM KERJA

BIAYANo. URAIAN KO HP KAP. HARGA SEWA KET.

DE ALAT ALAT/JAM

(di luar PPN)

1. EXCAVATOR 80-140 HP E10 140,0 0,8 M3 1.200.000.000 932.186,76 Alat Baru2. MOTOR GRADER >100 HP E13 125,0 - 1.500.000.000 929.314,97 Alat Baru3. VIBRATORY ROLLER 5-8 T. E19 100,0 7,0 Ton 757.020.000 676.250,58 Alat Baru4. WATER TANKER 3000-4500 L. E23 100,0 4.000,0 Liter 288.000.000 558.210,55 Alat Baru

Hal 7 dari 12

Lampiran 4

ANALISA BIAYA SEWA PERALATAN PER JAM KERJA

TENAGA KAPASITAS HARGA ALAT YANG DIPAKAI NILAI FAKTOR BIAYA PASTI PER JAM BIAYA OPERASI PER JAM KERJA TOTALALAT ALAT ALAT JAM SISA PENGEM- BIAYA ASURANSI TOTAL BAHAN BAKAR & PELUMAS PERBAIKAN & PERAWATAN UPAH TOTAL BIAYA

UMUR KERJA HARGA ALAT BALIAN PENGEM- DAN BIAYA BAHAN MINYAK OPERATOR PEMBANTU BIAYA SEWA ALATALAT 1 TAHUN ALAT MODAL BALIAN LAIN-LAIN PASTI / JAM BAKAR PELUMAS BIAYA KOEF. BIAYA / SOPIR OPERATOR OPERASI PER

MODAL / SOPIR / JAM JAM KERJA(HP) - (Tahun) (Tahun) (Jam) (Rp.) (Rp.) - (Rp.) (Rp.) (Rp.) Lt/HP/Jam Ltr/HP/Jam (Rp.) - (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) KET.

No. JENIS PERALATAN KODE f1 x HP x 1 Orang 1 OrangALAT i(1+i)^A (B - C) x D 0.002 x B 0.125 0.01 Harga BBM 0.125 (g1 x B') Per Per

(10% X B) ----------- ----------- ----------- (e1 + e2) s / d s / d + s / d ----------- Jam Kerja Jam Kerja F+G+H+I E + J(1+i)^A-1 W W 0.175 0.02 f2 x HP x 0.175 W = =

Harga Olie Rp25.821,4 Rp23.678,6HP Cp B A W B C D e1 e2 E f1 f2 F g1 G H I J K L

1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1. EXCAVATOR 80-140 HP E10 140,0 0,8 M3 1.200.000.000 5,0 2.000,0 1.200.000.000 120.000.000 0,33438 180.565,04 1.200,00 181.765,04 0,1250 0,0100 625.921,72 0,1250 75.000,00 25.821,43 23.678,57 750.421,72 932.186,76 Alat Baru2. MOTOR GRADER >100 HP E13 125,0 - 1.500.000.000 5,0 2.000,0 1.500.000.000 150.000.000 0,33438 225.706,30 1.500,00 227.206,30 0,1250 0,0100 558.858,68 0,1250 93.750,00 25.821,43 23.678,57 702.108,68 929.314,97 Alat Baru3. VIBRATORY ROLLER 5-8 T. E19 100,0 7,0 Ton 757.020.000 4,0 2.000,0 757.020.000 75.702.000 0,38629 131.592,87 757,02 132.349,89 0,1250 0,0100 447.086,94 0,1250 47.313,75 25.821,43 23.678,57 543.900,69 676.250,58 Alat Baru4. WATER TANKER 3000-4500 L. E23 100,0 4.000,0 Liter 288.000.000 5,0 2.000,0 288.000.000 28.800.000 0,33438 43.335,61 288,00 43.623,61 0,1250 0,0100 447.086,94 0,1250 18.000,00 25.821,43 23.678,57 514.586,94 558.210,55 Alat Baru

KETERANGAN : 1. Tingkat Suku Bunga = 20,00 % per-tahun2. Upah Operator / Sopir / Mekanik = 25.821,43 Rupiah per-orang/jam3. Upah Pembantu Operator/Sopir/Mekanik = 23.678,57 Rupiah per-orang/jam4. Harga Bahan Bakar Bensin = 28.975,36 Rupiah per-liter5. Harga Bahan Bakar Solar = 29.856,28 Rupiah per-liter6. Minyak Pelumas = 73.883,44 Rupiah per-liter7. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperhitungkan pada Lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan

Hal 8 dari 12

Lampiran 4

URAIAN ANALISA ALAT

No. U R A I A N KODE KOEF. SATUAN KET.

A. URAIAN PERALATAN 1. Jenis Peralatan EXCAVATOR 80-140 HP E10 2. Tenaga Pw 140,0 HP 3. Kapasitas Cp 0,8 M3 4. Alat Baru : a. Umur Ekonomis A 5,0 Tahun

b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun W 2.000,0 Jam c. Harga Alat B 1.200.000.000 Rupiah

5. Alat Yang Dipakai : a. Umur Ekonomis A' 5,0 Tahun Alat Baru b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun W' 2.000,0 Jam Alat Baru c. Harga Alat (*) B' 1.200.000.000 Rupiah Alat Baru

B. BIAYA PASTI PER JAM KERJA 1. Nilai Sisa Alat = 10 % x B C 120.000.000 Rupiah

2. Faktor Angsuran Modal = i x (1 + i)^A' D 0,33438 -(1 + i)^A' - 1

3. Biaya Pasti per Jam :a. Biaya Pengembalian Modal = ( B' - C ) x D E 180.565,04 Rupiah

W'

b. Asuransi, dll = 0,002 x B' F 1.200,00 RupiahW'

Biaya Pasti per Jam = ( E + F ) G 181.765,04 Rupiah

C. BIAYA OPERASI PER JAM KERJA

1. Bahan Bakar = (0.125-0.175 Ltr/HP/Jam) x Pw x Ms H 522.484,90 Rupiah

2. Pelumas = (0.01-0.02 Ltr/HP/Jam) x Pw x Mp I 103.436,82 Rupiah

3. Perawatan dan (12,5 % - 17,5 %) x B K 75.000,00 Rupiah perbaikan = W'

4. Operator = ( 1 Orang / Jam ) x U1 L 25.821,43 Rupiah 5. Pembantu Operator = ( 1 Orang / Jam ) x U2 M 23.678,57 Rupiah

Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M) P 750.421,72 Rupiah

D. TOTAL BIAYA SEWA ALAT / JAM = ( G + P ) S 932.186,76 Rupiah

E. LAIN - LAIN 1. Tingkat Suku Bunga i 20,00 % / Tahun 2. Upah Operator / Sopir U1 25.821,43 Rp./Jam 3. Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir U2 23.678,57 Rp./Jam 4. Bahan Bakar Bensin Mb 28.975,36 Liter 5. Bahan Bakar Solar Ms 29.856,28 Liter 6. Minyak Pelumas Mp 73.883,44 Liter 7. PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi

Biaya Pekerjaan

Hal 9 dari 12

Lampiran 4

URAIAN ANALISA ALAT


A. URAIAN PERALATAN 1. Jenis Peralatan MOTOR GRADER >100 HP E13 2. Tenaga Pw 125,0 HP 3. Kapasitas Cp - - 4. Alat Baru : a. Umur Ekonomis A 5,0 Tahun

b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun W 2.000,0 Jam c. Harga Alat B 1.500.000.000 Rupiah

5. Alat Yang Dipakai : a. Umur Ekonomis A' 5,0 Tahun Alat Baru b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun W' 2.000,0 Jam Alat Baru c. Harga Alat (*) B' 1.500.000.000 Rupiah Alat Baru




W'

b. Asuransi, dll = 0,002 x B' F 1.500,00 RupiahW'










Biaya Pekerjaan

Hal 10 dari 12

Lampiran 4

URAIAN ANALISA ALAT


A. URAIAN PERALATAN 1. Jenis Peralatan VIBRATORY ROLLER 5-8 T. E19 2. Tenaga Pw 100,0 HP 3. Kapasitas Cp 7,0 Ton 4. Alat Baru : a. Umur Ekonomis A 4,0 Tahun

b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun W 2.000,0 Jam c. Harga Alat B 757.020.000 Rupiah

5. Alat Yang Dipakai : a. Umur Ekonomis A' 4,0 Tahun Alat Baru b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun W' 2.000,0 Jam Alat Baru c. Harga Alat (*) B' 757.020.000 Rupiah Alat Baru




W'

b. Asuransi, dll = 0,002 x B' F 757,02 RupiahW'










Biaya Pekerjaan

Hal 11 dari 12

Lampiran 4

URAIAN ANALISA ALAT


A. URAIAN PERALATAN 1. Jenis Peralatan WATER TANKER 3000-4500 L. E23 2. Tenaga Pw 100,0 HP 3. Kapasitas Cp 4.000,0 Liter 4. Alat Baru : a. Umur Ekonomis A 5,0 Tahun

b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun W 2.000,0 Jam c. Harga Alat B 288.000.000 Rupiah

5. Alat Yang Dipakai : a. Umur Ekonomis A' 5,0 Tahun Alat Baru b. Jam Kerja Dalam 1 Tahun W' 2.000,0 Jam Alat Baru c. Harga Alat (*) B' 288.000.000 Rupiah Alat Baru




W'

b. Asuransi, dll = 0,002 x B' F 288,00 RupiahW'










Biaya Pekerjaan

Hal 12 dari 12

317_bd_kab_mamberamo_raya papua indonesia

Documents