4. gambaran umum, deskripsi data dan pembahasan 4.1
TRANSCRIPT
32 Universitas Kristen Petra
4. GAMBARAN UMUM, DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum
4.1.1. Sejarah Singkat Toko Buku “A”
Toko Buku “A” berada di bawah PT “X” yang didirikan pada tanggal 21
November. Toko Buku “A” memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat akan pengetahuan yang terpercaya dengan mengutamakan sumber
daya manusia, teknologi, dan sistem manajemen terintegrasi. Meskipun geliat
harga kertas yang mulai membumbung yang akan berimbas pada kenaikan harga
buku, toko buku “A” berusaha memberikan harga murah untuk buku-buku
bermutu.
4.1.2. Sejarah Singkat Toko Buku “B”
PT. “Z” atau yang lebih dikenal dengan Toko Buku “B” adalah anak
perusahaan Kelompok “C” yang menyediakan jaringan toko buku dengan nama
Toko Buku “B” di beberapa kota di Indonesia dan Malaysia. Perusahaan ini
didirikan dengan diawali dari satu toko buku kecil berukuran 25m2 di daerah
Jakarta Barat dan sampai tahun 2002 telah berkembang menjadi lebih dari 50 toko
yang tersebar di seluruh Indonesia. selain menyediakan buku, toko “B” juga
menyediakan berbagai produk lain seperti alat tulis, perlengkapan kantor, alat
olahraga, dll.
4.2. Struktur Organisasi
Struktur organisasi adalah suatu kerangka atau susunan dasar tata laksana
suatu badan organisasi dari suatu perusahaan. Struktur organisasi yang baik harus
bersifat fleksibel, sehingga memungkinkan untuk diadakan perubahan atau
perbaikan sehingga dapat menunjang kesuksesan perusahaan tersebut. Selain
bersifat fleksibel, struktur organisasi juga harus dapat menggambarkan dengan
jelas garis wewenang dan tanggungjawab yang ada dalam perusahaan sehingga
tidak terjadi kerancuan diantara fungsi-fungsi dari tiap bagian dan tiap bagian
33 Universitas Kristen Petra
dapat mengoptimalkan kemampuannya masing-masing demi tercapainya
kemajuan perusahaan.
Struktur organisasi pada toko buku umumnya meliputi Kepala Toko yang
kemudian dibantu oleh Asisten Kepala Toko yang membawahi beberapa unit yang
terdiri dari beberapa karyawan yang ada. Karyawan dibagi menjadi lima bagian,
yaitu bagian penjualan, pembelian, rumah tangga, administrasi, dan komputer.
Tiap bagian dikepalai oleh SPV atau supervisor dan membawahi beberapa orang.
Misalnya, pada bagian penjualan, supervisor membawahi pramuniaga, kasir,
customer service, dan penerimaan.
Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi di Toko Buku
Tiap jabatan memiliki tugas dan peranan masing-masing. Kepala toko
merupakan pimpinan tertinggi yang memegang peranan penting dalam memimpin
dan mengambil keputusan. Asisten kepala toko bertugas untuk membantu kepala
toko dalam melaksanakan tugas yang ada. Kepala toko kemudian membawahi
beberapa supervisor. Supervisor adalah seseorang yang diberikan tugas dalam
sebuah organisasi perusahaan dimana mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan
perintah kepada rekan kerja bawahannya. Tugas utama seorang supervisor adalah
melakukan supervisi terhadap para staf pelaksanaan rutinitas aktivitas bisnis
perusahaan sehari-hari.
34 Universitas Kristen Petra
Untuk melihat lebih jauh tentang struktur organisasi toko buku, berikut
akan diberikan contoh struktur organisasi dari masing-masing Toko Buku yang
ada yaitu toko buku “A” dan “B” :
4.2.1. Struktur Organisasi Toko Buku “A”
Gambar 4.2
Bagan Struktur Organisasi Toko Buku “A”
35 Universitas Kristen Petra
4.2.2. Struktur Organisasi Toko Buku “B”
Gambar 4.3 Bagan Struktur Organisasi Toko Buku “B”
Jika kita melihat bagan struktur organisasi yang ada, hampir semua toko
buku memiliki struktur organisasi dan fungsi yang sama. Hanya saja,
perbedaaannya terletak pada kompleks atau tidaknya suatu organisasi dan
seberapa banyak orang yang dipimpin dalam suatu organisasi. Ada beberapa
posisi dalam struktur organisasi toko buku. Berikut akan dijelaskan fungsi dari
masing-masing bagian inti dalam struktur organisasi toko buku.
Owner atau kepala toko bertugas untuk merencanakan program kerja
perusahaan, mengawasi setiap perkembangan perusahaan dan mengambil
keputusan yang berhubungan dengan perusahaan. Wakil kepala toko bertugas
untuk membantu pekerjaan dari kepala toko untuk membantu mengawasi
perkembangan perusahaan. Manager bertugas untuk mengawasi, memimpin, dan
mengatur semua kegiatan perusahaan. Supervisor bertanggungjawab atas semua
kegiatan karyawan di dalam toko serta mengatur segala aktivitas dalam toko.
Bagian administrasi atau accounting dan keuangan berfungsi sebagai
pengatur keuangan perusahaan, membuat pembukuan, membuat laporan neraca
36 Universitas Kristen Petra
laporan laba rugi, biaya-biaya, dan laporan lain yang berhubungan dengan
keuangan perusahaan. Marketing bertanggungjawab dan mengatur semua kegiatan
penjualan dan pembelian barang, serta membangun strategi pemasaran dan
mengevaluasi kondisi pasar. Ready stock bertugas mengecek semua barang masuk
dan keluar, serta bertanggungjawab atas semua buku yang disimpan, menyusun
mengepak, menyampul, dan memberi barcode pada buku.
Security bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan toko dari
bentuk kejahatan. Customer Service melayani dan memberikan informasi kepada
pengunjung berupa data buku yang dibutuhkan. Pramuniaga bertugas untuk
melayani pengunjung dalam mencari buku yang dibutuhkan. Bagian penitipan
barang bertugas untuk melayani penitipan barang pengunjung. Cleaning Service
atau bagian gedung bertanggungjawab atas semua kebersihan ruangan, baik
kantor, area display, dan lain sebagainya. Bagian kurir atau pengiriman
bertanggungjawab untuk mengatur pengiriman barang hingga sampai ke tempat
tujuan. Bagian operasional mengatur dan mengendalikan jalannya operasional
perusahaan.
4.3. Deskripsi Data
Data yang akan ditampilkan pada sub bab ini antara lain deskripsi atas
penyerahan barang konsinyasi, penjualan barang konsinyasi, dan retur barang
konsinyasi dari setiap toko buku yang ada.
4.3.1. Deskripsi Data Toko Buku “A”
Pada saat melakukan wawancara dengan bagian akuntansi dan pajak,
dikatakan besarnya PPN atas usaha konsinyasi yang dibayarkan dihitung
berdasarkan jumlah barang yang terjual. Jadi PPN diakui apabila barang
konsinyasi terjual. Saat barang konsinyasi diterima, Toko Buku “A” sebagai
consignee hanya menerbitkan surat jalan sebagai tanda bukti bahwa barang
konsinyasi dari consignor sudah diterima oleh consignee. Supplier atau consignor
hanya menerbitkan copy faktur sebagai bukti bahwa consignee sudah menerima
barang konsinyasi. Faktur asli akan diberikan kepada consignee apabila semua
barang konsinyasi sudah laku terjual. Apabila barang hanya laku sebagian, maka
37 Universitas Kristen Petra
consignor hanya menerbitkan kuitansi saja. Kuitansi ini berfungsi sebagai bukti
pembayaran dari consignee atas sebagian barang konsinyasi yang sudah laku
dijual. Tanggal yang dicantumkan di faktur pajak adalah tanggal yang tercantum
pada bukti penerimaan konsinyasi. Penerbitan faktur pajak akan menimbulkan
Pajak Masukan bagi consignee. Pada saat terjadi penyerahan barang, Toko Buku
akan membuat jurnal untuk mengakui barang konsinyasi sebagai persediaan. Hal
ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu consignee melakukan pengecekan
barang apabila dilakukan stock opname. Pengakuan barang persediaan ini hanya
dicatat dalam stok saja, tidak masuk di buku besar. Jadi pengakuan stok dicatat
pada buku besar apabila barang sudah laku terjual.
Gambar 4.4
Bukti Penerimaan Konsinyasi Toko Buku “A”
Sebagai contoh, Toko Buku “A” menerima barang konsinyasi dari supplier
sebesar satu juta rupiah pada tanggal 11 Agustus 2011, consignee akan membuat
bukti penerimaan konsinyasi sebagai tanda bahwa barang konsinyasi sudah
diterima oleh consignee. Apabila barang laku terjual, consignor akan membuat
faktur pajak sekaligus faktur penagihan kepada consignee.
Ketika barang laku terjual, pembeli akan mendapatkan struk penjualan.
Biasanya struk penjualan terdiri dari dua rangkap. Bagian yang berwarna merah
digunakan sebagai arsip oleh consignee yang diperlakukan sebagai faktur pajak
sederhana dan digunakan untuk menghitung Pajak Keluaran.
38 Universitas Kristen Petra
Setelah itu, consignee akan membuat laporan penjualan untuk diserahkan
kepada consignee dengan tujuan supaya consignee menerbitkan faktur penagihan
atas barang-barang yang sudah terjual.
Dalam dokumen perjanjian antara Toko Buku “A” dengan PT. XX, untuk
penjualan buku-buku konsinyasi, PT. XX akan menerima bukti laporan penjualan
dari pihak Toko Buku “A” setiap awal bulan paling lambat tanggal 10 setiap
bulannya. Kemudian PT. XX akan menerbitkan faktur tunai atau faktur penagihan
dan faktur pajak atas laporan penjualan yang diberikan oleh Toko Buku “A”.
Apabila terjadi retur, consignee akan membuat bukti penerimaan retur dan
mengirimkan daftar retur terlebih dahulu ke consignor, kemudian consignor akan
mengganti barang yang diretur oleh consignee dengan barang yang baru.
Tidak ada data konkrit dan pasti untuk retur, karena barang yang diretur
kembali ke supplier atau consignor akan diganti dengan barang yang baru. Pada
Toko Buku “A”, barang yang diretur akan diganti dengan barang baru selama
Toko Buku “A” menjalin kerjasama dengan consignor. Apabila consignee
memutuskan hubungan dengan consignor, maka prosedur retur barang bisa
dilakukan dan consignor tidak perlu mengganti barang yang diretur oleh
consignee. Pada saat retur barang tidak ada PPN.
Salah satu isi dari perjanjian Toko Buku “A” dengan PT. XX mengenai
retur, PT. XX akan melakukan informasi kepada Toko Buku “A” untuk
melakukan retur admin setiap satu bulan sekali untuk mengetahui stok sisa dan
administrasi yang belum terbayar oleh Toko Buku “A”. Kemudian pihak PT. XX
akan melakukan stock opname setiap enam bulan sekali bersama dengan pihak
Toko Buku “B”. Biaya retur yang dikeluarkan untuk retur fisik dari Toko Buku
“B” ke gudang PT. XX akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak Toko Buku “A”
Nilai jual semua buku, alat tulis, majalah, dan lainnya yang dijual di toko
buku “A” sudah termasuk nilai PPN sebesar 10%. Nilai PPN 10% ini dihitung
dari besarnya harga penyerahan barang konsinyasi. Untuk barang konsinyasi yang
dibebaskan dari PPN, seperti buku pelajaran, kitab suci, dan lainnya, consignor
tidak mengenakan PPN kepada consignee atas penyerahan barang konsinyasinya.
Pada saat pembuatan faktur pajak, besarnya PPN yang harus dibayarkan tetap
tercantum pada faktur pajak yang bersangkutan, tapi pada faktur pajak tersebut
39 Universitas Kristen Petra
nantinya akan mendapatkan stempel yang bertuliskan DTP atau ditanggung
pemerintah.
Keuntungan yang diperoleh Toko Buku “A” lebih bersifat margin. Toko
Buku “A” memperoleh diskon dari consignor sebesar yang sudah ditetapkan
dalam perjanjian antara consignor dengan consignee, akan tetapi harga jual barang
konsinyasi di Toko “A” tidak boleh melebihi standar yang ditetapkan oleh
consignor. Jadi meskipun bersifat diskon, tapi harga jual ditentukan oleh supplier,
sehingga lebih bersifat margin. Sebagai contoh, dalam perjanjian Toko Buku “B”
dengan PT. XX, PT. XX memberikan potongan atau diskon kepada Toko Buku
“B” sebesar 25% (dua puluh lima persen).
Pada toko buku “A”, akan dilakukan pengecekan stock barang atau stock
opname setiap akhir bulan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya
kehilangan barang atau adanya transaksi yang tidak tercatat.
4.3.2. Deskripsi Data Toko Buku “B”
Saat melakukan wawancara dengan bagian akuntansi dan pajak, besarnya
PPN atas usaha konsinyasi yang dibayarkan juga dihitung berdasarkan jumlah
barang yang terjual.
Pada Toko Buku “B”, pemesanan barang konsinyasi dilakukan via
internet. Setelah itu supplier akan membuat faktur pajak rangkap tiga disertai
dengan cetakan form order dan fisik barang. Setelah itu barang akan dikirim ke
masing-masing cabang toko “B”. Setelah barang sampai di toko buku “B”, barang
akan di cek dan dicocokkan dengan form order dan faktur pajak yang ada. Faktur
pajak asli dan surat pesanan akan dikembalikan kepada supplier atau consignor.
Tanggal yang tercantum pada faktur pajak sama dengan tanggal yang tercantum
pada surat pesanan order karena faktur pajak sudah diterima pada saat barang
konsinyasi diserahkan.
Pada saat barang terjual, pembeli menerima struk pembelian dari kasir
sebagai bukti bahwa pembeli sudah membayar lunas barang tersebut. Barang yang
terjual kemudian akan masuk dalam sistem komputerisasi untuk diolah. Jadi
semua perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan di toko “B” sudah
dilakukan oleh program yang digunakan. Saat barang laku terjual, consignee
40 Universitas Kristen Petra
membuat jurnal untuk mengakui adanya barang yang terjual dan uang yang
diterima dari pembeli.
Ketika toko buku “B” mengadakan obral buku, proses yang pertama kali
dilakukan adalah stok buku di toko buku “B” ditarik kembali oleh supplier,
khusus untuk buku yang akan diobral. Kemudian consignee akan mengurangi
persediaannya dan dianggap retur. Setelah itu, supplier akan menitipkan kembali
buku yang akan di diskon dengan harga pokok yang berbeda dan lebih murah
dibanding sebelumnya. Harga ini yang akan menjadi patokan bagi consignee
untuk menentukan harga jual buku yang akan diobral.
Retur barang konsinyasi pada toko buku “B” bisa disebabkan oleh
beberapa hal, yaitu :
a. Barang tidak laku
b. Permintaan dari consignor karena buku bermasalah (ditarik kembali)
c. Salah cetak
d. Ada keterangan dari kejaksaan bahwa buku harus ditarik kembali (biasanya
karena mengandung unsur SARA atau unsur plagiat)
Dalam hal buku ditarik kembali karena permintaan consignor maupun
karena dilarang pemerintah, maka barang tersebut akan diperlakukan sebagai
barang retur oleh consignee. Prosedurnya sama dengan prosedur saat retur barang
ke consignor.
Disamping itu, di toko buku “B” memiliki istilah barang kredit. Yang
dimaksud barang kredit ini barang yang dibeli dari percetakan sendiri. Meskipun
dibeli dari percetakan sendiri, barang kredit tetap diakui sebagai persediaan.
Consignor Toko buku “B” menerapkan sistem komisi atas transaksi
barang konsinyasi. Jadi consignor sudah menetapkan harga jual dan dari harga
jual tersebut, Toko Buku “A” akan mendapatkan komisi sebesar yang sudah
ditentukan dalam perjanjian antara consignor dan consignee. Dalam UU PPN
no.42 tahun 2009 pasal 1A ayat 1 huruf c, yang termasuk dalam pengertian
penyerahan barang kena pajak adalah penyerahan barang kena pajak kepada
pedagang perantara atau melalui juru lelang. Yang dimaksud dengan "pedagang
perantara" adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau
pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan
41 Universitas Kristen Petra
untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu,
misalnya komisioner. Atas pendapatan komisi ini akan dikenakan PPN komisi
sebesar 10%.
Pada toko buku “B”, stock opname hanya dilakukan setiap satu tahun
sekali karena terbatasnya sumber daya yang digunakan, karena di toko buku “B”
tersedia alat khusus untuk kegiatan stock opname dan jumlahnya masih sangat
terbatas, sedangkan yang menggunakan alat itu adalah toko buku “B” diseluruh
cabang di kota tersebut atau bahkan di propinsi dimana toko buku “B” berada.
4.4. Analisa dan Pembahasan
Berikut akan dipaparkan analisa dan pembahasan untuk Toko Buku “A”
dan Toko Buku “B” ditinjau dari sudut perlakuan akuntansi dan Pajak
Pertambahan Nilainya, serta cocok atau tidaknya dengan aturan dan teori yang
berlaku.
Secara teori akuntansi, barang yang dititipkan atau barang konsinyasi tidak
boleh dianggap sebagai persediaan oleh consignee atau pihak yang dititipi barang.
Akan tetapi, pada toko buku “A” dan “B”, barang konsinyasi dicatat dan diakui
sebagai persediaan atau stock oleh consignee. Pada toko buku “A” pencatatan atas
barang konsinyasi dicatat dan diakui sebagai persediaan konsinyasi, tetapi tidak
masuk dalam pencatatan di buku besar. Setelah barang terjual, stock konsinyasi
kemudian dicatat dan diakui dalam buku besar. Sedangkan pada toko buku “B”,
pencatatan untuk konsinyasi tidak hanya dicatat sebagai persediaan konsinyasi
saja, tetapi juga dicatat dalam buku besar consignee. Toko buku “B” berasumsi
bahwa barang konsinyasi adalah barang milik consignee, meskipun pada
kenyataannya hak kepemilikan atas barang masih berada di consignor dan hanya
dititipkan saja kepada consignee. Toko buku “B” juga mengatakan bahwa
pencatatan yang dilakukan ini akan mempermudah dalam proses stock opname.
Selain itu, pada toko buku “B”, semua proses pembelian, penjualan, dan retur
barang konsinyasi sudah diatur oleh sistem komputerisasi. Jadi consignee akan
lebih mudah dalam mengontrol barang konsinyasi apabila barang tersebut diakui
dan dicatat dalam buku besarnya. Sesuai dengan aturan yang ada, pencatatan yang
42 Universitas Kristen Petra
dilakukan oleh toko buku “A” maupun toko buku “B” tidak sesuai dengan teori
akuntansi yang berlaku.
Di toko buku, tidak hanya buku lokal saja yang dijual tetapi ada juga buku
import, baik novel maupun buku-buku pelajaran. Transaksi atas buku-buku import
ini tetap dilakukan dalam mata uang rupiah karena baik toko buku “A” maupun
toko buku “B” memiliki supplier tersendiri atas buku import ini. Jadi ada supplier
lokal yang khusus menyuplai consignee untuk buku-buku import. Buku-buku
import ini juga diperlakukan sebagai barang konsinyasi, jadi atas pencatatan dan
transaksi atas penyerahannya sama dengan prosedur yang dilakukan untuk buku-
buku lokal.
Yang kedua, pihak consignor sebagai pemilik tetap bertanggung jawab
sepenuhnya terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang-barang
konsinyasi. Sejak pengiriman barang sampai dengan saat consignee berhasil
menjual barang kepada pihak ke-3 atau konsumen. Kecuali jika ditentukan lain
dalam perjanjian diantara kedua pihak yang bersangkutan. Faktanya, untuk biaya
pengiriman barang konsinyasi dari consignor ke consignee sepenuhnya
ditanggung consignee. Apabila terjadi retur atas permintaan consignee, biaya
pengiriman akan ditanggung oleh consignee. Kecuali retur terjadi karena
permintaan consignor biayanya akan ditanggung oleh consignor. Sedangkan,
biaya pemeliharaan atas barang konsinyasi ditanggung oleh consignee baik toko
buku “A” maupun toko buku “B”. Hal ini belum sesuai dengan teori akuntansi
dan undang-undang yang berlaku yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan
atas barang konsinyasi sepenuhnya menjadi tanggungjawab consignor.
Laporan penjualan atas konsinyasi akan dilaporkan secara berkala oleh
consignee kepada consignor. Rekap penjualan ini biasanya dilakukan setiap bulan
untuk mempermudah consignor dalam mengontrol barang yang dititipkan. Hal ini
biasanya sudah tercantum dalam surat perjanjian atau memorandum yang dibuat
oleh kedua belah pihak antara consignor dengan consignee. Sebagai contoh,
perjanjian toko buku “A” dengan consignor di pasal 5, yaitu melakukan proses
retur admin setiap 1 bulan sekali untuk mengetahui stok sisa dan administrasi
yang belum terbayar oleh pihak toko buku “A”
43 Universitas Kristen Petra
Dalam hal retur, toko buku “A” memiliki dua istilah yaitu retur fisik dan
retur admin. Yang dimaksud dengan retur fisik adalah pengembalian barang ke
consignor atas permintaan consignor sendiri. Biasanya retur fisik terjadi karena
consignor atau penerbit akan melakukan revisi terhadap buku tersebut atau
terjadinya kenaikan harga sehingga buku tersebut harus ditarik dulu dari edaran.
Sedangkan retur admin yaitu pengembalian barang ke consignor tetapi fisik
barang itu tetap ada di tempat consignee. Pada saat proses retur admin terjadi,
consignee tidak menerbitkan nota retur untuk consignor. Jadi yang dimaksud
disini adalah retur secara proses administrasinya saja. Contoh, misalkan consignor
menitipkan buku “Y” kepada toko buku “A” sebanyak 10 buku. Selama satu
bulan berjalan buku tersebut hanya terjual sebanyak 5 buku. Pada akhir bulan
ketika consignee melakukan rekap penjualan dengan consignor, sisa buku “Y”
sebanyak 5 buku akan dianggap sebagai retur admin. Fisik barang buku “Y” tetap
ada di rak toko buku “A”, akan tetapi sisa buku tersebut dianggap retur secara
proses administrasi. Setelah proses rekap penjualan dan retur admin selesai,
consignee akan memasukkan kembali 5 buku tersebut sebagai stok persediaan
konsinyasi awal toko “A”. Pada toko buku “B” retur terjadi karena barang
konsinyasi tidak laku terjual. Dalam hal ini, jangka waktu barang dinyatakan
sebagai barang yang tidak laku ada dalam perjanjian toko buku “B” dengan
consignor. Kebanyakan jangka waktu yang ditentukan adalah tiga sampai enam
bulan lamanya dihitung sejak barang konsinyasi dititipkan untuk dijual. Waktu
yang diprediksi ini bukan jaminan pasti bahwa consignee bisa menentukan berapa
jumlah pasti barang yang laku terjual dan berapa yang akan diretur. Ada faktor-
faktor intern yang mempengaruhi laku atau tidaknya buku yang dijual. Misalnya,
penataan buku pada rak, pengamatan dan analisa terhadap lingkungan di toko
buku tersebut,dan juga promosi internal yang sudah dilakukan. Retur pada toko
buku “B” biasanya dilakukan supaya nominal saldo persediaan tidak terlalu
banyak dan overload. Sehingga space yang ada masih bisa digunakan untuk buku-
buku yang lain.
Mekanisme retur yang terjadi di toko buku “A” adalah toko buku “A”
mengirimkan daftar barang retur terlebih dahulu ke consignor, kemudian toko
buku “A” akan membuatkan nota retur dan barang akan dikembalikan ke
44 Universitas Kristen Petra
consignor. Untuk toko buku “B”, mekanisme returnya adalah consignee
membuatkan list retur terlebih dahulu kemudian baru membuatkan nota retur
internal yang nantinya akan masuk ke sistem komputer dan kemudian keluar nota
retur yang akan diserahkan ke consignor. Contoh nota retur toko buku “A”
sebagai berikut :
Gambar 4.5
Contoh Form Retur Secara Akuntansi di Toko Buku “A”
Nota retur yang dibuat oleh toko buku “A” diatas adalah nota retur secara
akuntansi. Selain itu, toko buku “A” juga membuat nota retur secara pajaknya.
Nota retur untuk pajak sudah dibuat dengan format berdasarkan ketentuan yang
berlaku.
45 Universitas Kristen Petra
Gambar 4.6
Contoh Nota Retur Pajak di Toko Buku “A”
Gambar 4.7
Contoh Nota Retur Toko Buku “B”
46 Universitas Kristen Petra
Nota retur yang dibuat oleh toko buku “B” diatas belum memenuhi
persyaratan nota retur yang dianjurkan. Tidak ada NPWP serta tanggal Faktur
Pajak dari BKP yang dikembalikan yang dicantumkan dalam nota retur tersebut.
Akan tetapi toko buku “B” mencantumkan nilai pajak dalam nota retur yang
menjadi acuan untuk mengurangi pajak masukannya. Pembuatan nota retur di
toko “B” ini sudah diatur oleh pusat dari toko “B”. Jadi pada saat retur, toko “B”
ini akan membuat dan mengajukan data buku yang akan diretur terlebih dahulu ke
pusat. Apabila pusat menyetujui data retur dari toko “B”, maka pusat akan
menerbitkan nomor nota retur beserta nota retur untuk toko “B” ini.
Apabila terjadi penjualan internal dari toko buku “A” ke cabang toko buku
“A” yang lain dan dari toko buku “B” ke cabang toko buku “B” yang lain, harga
jual yang digunakan adalah harga pokok yang diperoleh dari consignor. Pada toko
buku “A”, consignee membuatkan faktur pajak untuk proses penjualan internal
ini. Jadi dengan kata lain toko buku “A” bertindak sebagai consignor bagi cabang
toko buku “A” yang lain. Sedangkan pada toko buku “B”, prosesnya adalah
consignee hanya membuatkan nota transfer barang saja untuk cabang toko yang
memerlukan.
Pada awal bulan ketika consignee, baik toko “A” dan “B” melakukan
rekap penjualan barang konsinyasi ke consignor, apabila ada selisih stok barang
dalam pencatatannya, maka consignor akan memberikan jangka waktu paling
tidak satu minggu kepada consignee untuk menemukan stok barang yang hilang
tersebut. Apabila waktunya sudah habis dan consignee belum juga menemukan
stok barang yang hilang tersebut, maka barang yang hilang tersebut akan diakui
sebagai barang laku terjual oleh consignee. Secara pencatatan internal consignee,
barang hilang tersebut diakui sebagai kerugian.
Harga jual barang konsinyasi pada toko “A” dan “B” sudah termasuk nilai
PPN 10%. Biasanya pada struk penjualan akan tertera harga pokok dan nilai PPN
apabila barang tersebut merupakan BKP. Apabila barang konsinyasi termasuk
dalam kategori pajak yang ditanggung pemerintah atau dibebaskan dari PPN,
maka di struk penjualan nilai PPN yang tertera sebesar nol rupiah. Jadi atas
transaksi penjualan barang konsinyasi yang PPNnya ditanggung pemerintah atau
47 Universitas Kristen Petra
dibebaskan, baik consignor maupun consignee, serta konsumen tidak
menanggung PPN. Daftar barang-barang konsinyasi yang pajaknya ditanggung
oleh pemerintah bisa dilihat di Peraturan Pemerintah nomor 146 Tahun 2000
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2003.
Satu kesamaan pada konteks ini adalah baik toko “A” maupun toko “B” sama-
sama memiliki pengertian bahwa pajak yang ditanggung pemerintah sama
pengertiannya dengan pajak yang dibebaskan.
Jurnal atas penyerahan, penjualan, dan retur barang konsinyasi akan
dibahas sebagai berikut.
Pada saat terjadi penyerahan barang konsinyasi tidak ada jurnal yang
dicatat oleh toko buku “A”, transaksi atas penyerahan hanya sebatas dicatat
sebagai persediaan konsinyasi saja. Sedangkan pada toko buku “B”, barang
konsinyasi diakui sebagai persediaan dan masuk dalam pencatatan buku besar,
sehingga jurnalnya adalah :
Persediaan xx
Hutang xx
Ketika barang laku terjual, pencatatan jurnalnya adalah :
Kas xx
Penjualan xx
HPP xx
Persediaan xx
Kemudian jika terjadi retur, maka jurnal yang dibuat adalah :
Hutang xx
Persediaan xx
Saat consignee melakukan pembayaran ke consignor, jurnalnya :
Hutang xx
Bank xx
Saat pelunasan, jurnal pada kredit dicatat pada pos bank karena pembayaran ke
consignor dilakukan melalui bank.
Dalam UU PPN nomor 42 tahun 2009, Pengusaha Kena Pajak wajib
membuat faktur pajak atas setiap penyerahan barang kena pajak. Pada toko buku
“A”, pada saat penyerahan BKP, consignor hanya memberikan copy faktur
48 Universitas Kristen Petra
kepada consignee sebagai bukti bahwa consignee sudah menerima fisik barang
dari consignor. Saat barang laku terjual sebagian, consignor membuatkan faktur
pajak beserta kuitansi untuk consignee sebagai tanda bukti pembayaran sejumlah
barang konsinyasi yang laku terjual. Besarnya pajak masukan yang diakui hanya
sebatas barang yang laku terjual saja setiap bulannya. Sedangkan pada toko buku
“B”, faktur pajak sudah dibuat pada saat terjadinya penyerahan BKP dari
consignor ke consignee. Sehingga pajak masukan didapatkan pada saat
penyerahan BKP terjadi.
Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, PPN yaitu Pajak Masukan atas
barang konsinyasi yang merupakan BKP seharusnya sudah dibayar oleh PKP pada
saat terjadinya penyerahan BKP. Pada toko buku “A”, pajak masukan selama satu
bulan yang diakui dan dibayar hanya sebesar barang konsinyasi yang terjual
selama satu bulan tersebut. Sedangkan pada toko buku “B” pajak masukan sudah
dibayar oleh PKP pada saat terjadinya penyerahan BKP dari consignor ke
consignee. Dalam hal ini, toko buku “A” belum sesuai dengan Undang-Undang
PPN yang berlaku, sedangkan perhitungan pajak masukan di toko buku “B” sudah
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Barang konsinyasi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu dikenakan PPN dan
tidak dikenakan PPN. Perhitungan PPN didapatkan dari 10% dikalikan dengan
harga jual barang yang belum include PPN. Khusus untuk BKP yang dikenakan
PPN, harga jualnya sudah termasuk PPN. Jadi nilai Pajak Keluarannya didapatkan
dari 10/110 x Total penjualan bersih. Kemudian untuk Pajak Masukannya bisa
didapatkan dari 10% x Total penerimaan barang konsinyasi. Pada toko buku “A”
dan “B”, harga jual barang semua sudah termasuk PPN. Untuk barang konsinyasi
yang tidak dikenakan PPN, seperti buku pelajaran , buku agama, kitab suci, semua
pajaknya ditanggung pemerintah atau DTP. Apabila barang konsinyasi tersebut
bukan barang yang dikenakan PPN, maka pada faktur pajaknya akan terdapat
stempel “PPN DIBEBASKAN. PP NO. 38 TAHUN 2003”. Hal ini bisa dilihat
pada contoh lampiran faktur pajak pada toko buku “A” dan “B”.
49 Universitas Kristen Petra
Gambar 4.8
Contoh Faktur Pajak BKP Toko Buku “B”
Form order dan faktur pajak diatas dibuat untuk penyerahan barang
konsinyasi yang tidak termasuk dalam kategori pajak yang dibebaskan. Gambar
4.7 merupakan contoh faktur pajak toko buku “B”. Tampilan faktur pajaknya
50 Universitas Kristen Petra
belum sesuai dengan aturan yang dianjurkan. Lain halnya dengan faktur pajak
toko buku “A” pada gambar 4.8
Gambar 4.9
Contoh Faktur Pajak BKP Toko Buku “A”
Format faktur pajak yang dibuat toko buku “A” sudah sesuai dengan
aturan yang dianjurkan.
51 Universitas Kristen Petra
Dua contoh faktur pajak diatas merupakan contoh faktur pajak BKP bukan
dibebaskan. Tidak ada stempel yang terdapat pada faktur pajak diatas yang
menandakan bahwa barang konsinyasinya merupakan barang yang dibebaskan
dari pengenaan PPN. Untuk barang konsinyasi yang dibebaskan dari PPN, faktur
pajaknya seperti dibawah ini :
Gambar 4.10
Contoh Faktur Pajak yang Dibebaskan dari PPN di Toko Buku “A”
52 Universitas Kristen Petra
Gambar 4.11
Contoh Faktur Pajak yang Dibebaskan dari PPN di Toko Buku “B”
Dalam UU Pasal 15A, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh
Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) UU nomor
42 Tahun 2009 harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah
berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai disampaikan. Pada toko buku “A” dan “B”, saat penyetoran
PPN sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu paling lambat tanggal 20
bulan berikutnya. Sedangkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
Dalam hal ini toko buku “A” dan “B” melaporkan Surat Pemberitahuan Masa
PPN nya paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya. Hal ini juga sudah sesuai
dengan aturan yang berlaku.
Pada contoh beberapa kasus sering terjadi adanya selisih antara Pajak
Masukan dan Pajak Keluaran. Pada toko buku “A” biasanya hal ini disebabkan
karena ada beberapa consignor yang belum berstatus Pengusaha Kena Pajak atau
53 Universitas Kristen Petra
PKP. Sehingga pada saat membeli atau menitipkan barang, consignee tidak bisa
mendapatkan faktur pajak yang nantinya berfungsi sebagai pengkreditan pajak
masukan. Karena barang konsinyasi yang dititipkan ataupun dibeli adalah
tergolong Barang Kena Pajak, jadi consignee harus menanggung sendiri PPN nya.
Akibatnya Pajak Keluaran terkadang lebih besar dibandingkan dengan Pajak
Masukan. Sebelumnya toko buku “B” juga mengalami hal yang sama, tetapi
seiring berjalannya waktu, semua consignor yang menitipkan barang maupun
menjual barang ke toko buku “B” harus berstatus Pengusaha Kena Pajak.
Data untuk perhitungan Pajak Masukan dan Keluaran untuk menghasilkan
besarnya PPN yang terutang diperoleh dari data penerimaan barang konsinyasi,
penjualan barang konsinyasi, dan retur barang konsinyasi. Perhitungan untuk
Pajak Masukan bisa ditentukan dari besarnya barang konsinyasi yang dititipkan
oleh consignor kepada consignee. Sedangkan untuk perhitungan Pajak Keluaran
didapat pada saat consignee menjual barang kepada konsumen. Dan apabila
barang yang terjual termasuk dalam salah satu kategori yang dibebaskan dari
pajak, maka konsumen tidak dikenakan PPN atas transaksi tersebut. Dalam
laporan SPT PPN, transaksi ini masuk dalam pajak yang dibebaskan oleh
pemerintah. Perhitungan ini yang nantinya dijadikan pedoman untuk menghitung
besarnya PPN yang terutang. Besarnya PPN yang terutang bisa didapatkan dari
hasil perhitungan PK dikurangi dengan PM. Apabila nilai PK lebih besar, maka
consignee memiliki kewajiban PPN yang masih harus dibayarkan kepada
pemerintah.