bab iii deskripsi wilayah 3.1 gambaran umum kabupaten
TRANSCRIPT
41
BAB III
DESKRIPSI WILAYAH
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Timur
3.1.1 Letak Geografis dan administrasi
Secara geografis Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu
kabupaten tertua di Provinsi Kalimantan Tengah beribu kota di Sampit. Luas wilayah
Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 16.796 km2 atau 10,94 persen dari total luas
Provinsi Kalimantan Tengah. Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur terletak antara
112o 7’ 29” Bujur Timur sampai dengan 113
o 14’ 22” Bujur Timur dan antara 1
o 11’
50” Lintang Selatan sampai dengan 3o 18’ 51” Lintang Selatan
76.
Letaknya yang berada dekat dengan Lintang 0o membuat wilayah kabupaten
ini memiliki cuaca yang cenderung panas dengan rata-rata lama penyinaran matahari
setiap harinya sebesar 55,25%. Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan wilayah
tropis dengan rata-rata temperatur udara berkisar antara 26o C sampai dengan 28
o C.
Kondisi iklim Kabupaten Kotawaringin Timur termasuk beriklim tropis yang
dipengaruhi oleh musim kemarau/kering dan musim hujan77
. Kabupaten
Kotawaringin Timur merupakan kabupaten dengan curah hujan bervariasi. Pada
daerah pedalaman kecenderungan curah hujannya tinggi sedang dikawasan pantai
memiliki curah hujan sedang. Jumlah curah hujan rata-rata di wilayah kabupaten ini
76https://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/kondisi-geografis.html. diakses 16 Januari 2019,
pukul 14.27 wib 77https://kotimkab.go.id/pemerintahan/profil-daerah/kondisi-geografis.html. diakses 16 Januari 2019,
pukul 14.27 wib
42
berkisar antara 1.934 mm/tahun78
. Untuk melihat Kabupaten Kotawaringin Timur
lebih jelas tergambar pada peta dibawah ini :
gambar 1.1 Peta wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten
Kotawaringin Timur
Adapun batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut 79
:
Sebelah Utara : Kabupaten Katingan;
Sebelah Timur : Kabupaten Katingan;
Sebelah Selatan : Laut Jawa;
Sebelah Barat : Kabupaten Seruyan.
78 PSPP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman). Buku Putih Pokja PSPP Kabupaten
Kotawaringin Timur.2013. Hal 1 79Ibid, hal 1
43
Tabel 1.1 Nama Kecamatan dan Luas Wilayah
Sumber:Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur 2016.
Berdasarkan tabel di atas Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki luas 16.796
Km2
yang terbagi dalam 17 kecamatan yang terdiri dari kecamatan Mentaya Hilir
Selatan, Teluk Sampit, Pulau Hanaut, Mentaya Hilir Utara, Mtw. Baru Ketapang,
Baamang, Seranau, Kota Besi, Cempaga, Cempaga Hulu, Parenggean, Mentaya Hulu,
Antang Kalang, Bukit Santuai, Telawang, Telaga Antang Dan Tualan Hulu. Jumlah
desa/kelurahan secara total sebanyak 185. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak
adalah Kecamatan Telaga Antang yaitu 18 desa.
No
Kecamatan
Ibu Kota
Kecamatan
Jumlah
Desa/Kelurahan
Luas (Km2)
1 Mentaya hilir selatan Samuda 10 318,00
2 Teluk Sampit Ujung Pandaran 6 610,00
3 Pulau Hanaut Bapinang 14 620,00
4 Mentaya Hilir Utara Bagendang 7 725,00
5 Mtw. Baru Ketapang Ketapang 11 726,00
6 Baamang Baamang 6 639,00
7 Seranau Mentaya
Seberang
6 548,00
8 Kota Besi Kota Besi 11 1.889,00
9 Cempaga Cempaka Mulia 8 1.253,00
10 Cempaga Hulu Pundu 11 1.183,00
11 Parenggean Parenggean 15 493,15
12 Mentaya Hulu Kuala Kuayan 16 1.712,79
13 Antang Kalang Tumbang
Kalang
15 1.579,00
14 Bukit Santuai Tb. Penyahuan 14 1.636,00
15 Telawang Sebabi 6 317,00
16 Telaga Antang Tumbang
Mangkup
18 1.456,21
17 Tualan Hulu Luwuk Sampun 11 1.090,85
Luas Total 185 16.796,00
44
3.1.2 Demografi Kabupaten Kotawaringin Timur
Berdasarkan data registrasi kependudukan yang berkoordinasi dengan Badan
Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin timur dapat diketahui bahwa jumlah
penduduk Kabupaten Kotawaringin timur pada tahun 2016 mencapai 436.276 jiwa
dengan rasio jenis kelamin laki-laki sejumlah 230.497 jiwa dan perempuan sejumlah
205.779 jiwa. Adapun jumlah dan kepadatan penduduk tiap kecamatan pada tahun
2016 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.1 Jumlah dan kepadatan Penduduk tiap Kecamatan
No
Kecamatan
Luas (Km2)
Jumlah
penduduk 2016
Kepadatan
Penduduk
(Jiwa/Km2)
1 Mentaya Hilir Selatan 318,00 23.750 74,69
2 Teluk Sampit 610,00 10.201 16,72
3 Pulau Hanaut 620,00 17.667 28,50
4 Mentawa Baru Ketapang 726,00 85.623 117,94
5 Seranau 548,00 10.667 19,47
6 Mentaya Hilir Utara 725,00 17.482 24,11
7 Kota Besi 1.889,00 18.823 9,96
8 Talawang 317,00 21.140 66,69
9 Baamang 639,00 58.068 90,87
10 Cempaga 1.253,00 25.063 20,00
11 Cempaga Hulu 1.183,00 30.563 25,84
12 Parenggean 493,15 28.643 58,08
13 Tualan Hulu 1.090,85 11.756 10,78
14 Mentaya Hulu 1.712,79 28.300 16,52
15 Bukit Santuai 1.636,00 11.863 7,25
16 Antang Kalang 1.579,00 15.979 10,12
17 Telaga Antang 1.456,21 20.688 14,21
Jumlah 16.796,00 436.276 25,97
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur 2016.
45
Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Mentawa
Baru Ketapang dengan jumlah 11.794 jiwa/Km2 sedangkan kecamatan dengan
kepadatan terendah adalah Kecamatan Bukit Santuai sejumlah 725 jiwa/Km2,
memiliki luas 16.796,00 Km2
dan jumlah kepadatan penduduk di Kabupaten
Kotawaringin Timur pada tahun 2016 sebanyak 2.597 jiwa/Km2
menjadikan
Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk
terbanyak di Provinsi Kalimantan Tengah.
Tabel 3.1 Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin
No
Kecamatan
Kelompok Umur
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-≥65
1 Mentaya Hilir Selatan 3986 4473 3776 4044 3591 2274 1606
2 Teluk Sampit 1817 2311 1729 1609 1435 762 538
3 Pulau Hanaut 2749 3513 2929 2758 2375 1666 1137
4 Mentawa Baru
Ketapang
15552 14430 15119 16126 12816 7452 4128
5 Seranau 2008 2086 1808 1645 1628 984 688
6 Mentaya Hilir Utara 3368 3043 3820 3350 2228 1023 650
7 Kota Besi 3816 3645 2800 3176 2656 1574 1156
8 Talawang 4273 3222 4818 4405 2602 1175 645
9 Baamang 11245 11124 9349 10878 8250 4557 2665
10 Cempaga 5112 4720 4052 4157 3456 1967 1599
11 Cempaga Hulu 6306 5222 6454 6044 3853 1753 931
12 Parenggean 5437 4400 6085 5553 4066 2087 1015
13 Tualan Hulu 2224 1804 2502 2285 1772 856 413
14 Mentaya Hulu 5478 4649 5898 5698 3683 1806 1088
15 Bukit Santuai 2538 1947 2301 2242 1502 848 485
16 Antang Kalang 3209 2658 3106 2805 2074 1308 819
17 Telaga Antang 4168 3451 4012 3621 2681 1692 1063
Jumlah 83286 76698 80558 80396 60668 33784 20626
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur 2016.
46
Berdasarkan data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur pada tabel
diatas dapat diketahui bahwa kelompok umur 0 - 9 tahun sejumlah 83.286 jiwa
termasuk dalam golongan umur yang paling banyak jumlahnya.Sedangkan kelompok
umur yang paling sedikit jumlahnya yakni kelompok umur 60 - ≥65 tahun sejumlah
20.626 jiwa.
3.1.3 Profil Kabupaten Kotawaringin Timur/Sampit
Kabupaten Kotawaringin Timur/Sampit merupakan salah satu Kabupaten
yang sudah lebih maju dibanding daerah-daerah lainnya yang ada di Kalimantan
Tengah. Kabupaten Kotawaringin Timur/Sampit terus memperlihatkan beberapa
keunggulan dan kemajuan nya di karenakan Kabupaten ini memiliki Bandar udara
dan Pelabuhan air sendiri.
Selain suku asli, yakni suku Dayak, banyak juga para pendatang yang berasal
dari Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan Selatan, orang-orang Tiongkok dan
suku yang lainnya. Bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakatnya adalah
bahasa Banjar. Selain itu, bahasa Dayak Sampit dan Dayak Ngaju yakni bahasa suku
asli setempat.
a. Sekilas kerusuhan atau Konflik Sosial di Kabupaten Kotawaringin
Timur/Sampit
Konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur/Sampit
merupakan kerusuhan/konflik sosial antar etnis di Indonesia yang terjadi di tahun
2001. Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah dan meluas ke seluruh
provinsi, termasuk ibu kota Palangka Raya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli
dan warga migran Madura dari pulau Madura.
47
Kerusuhan/Konflik Sosial di Kabupaten Kotawaringin Timur/Sampit pada
tahun 2001 tersebut berdampak sangat serius bagi kehidupan masyarakat di
Kalimantan Tengah. Konflik bernuansa etnis ini banyak memakan korban jiwa dari
pihak Madura dan mengharuskan mereka meninggalkan atau mengungsi dari
Kalimantan Tengah.
Kerusuhan atau Konflik Sosial di Kabupaten Kotawaringin Timur atau Sampit
mengakibatkan lebih dari 100 korban jiwa dan lebih dari 100 warga Madura
kehilangan tempat tinggal serta banyak menelan kerugian secara material. Secara
lebih rinci akan di jelaskan berdasarkan tabel berikut.
Tabel 4.1 Data Jumlah Korban dan Jumlah Kerugian Konflik
Konflik Tahun Korban Kerugian
Konflik Suku Kabupaten
Kotawaringin Timur/Sampit
Dayak vs Madura
2001 -469 meninggal
-108 ribu warga
madura
mengungsi
-192 rumah
dibakar
-748 rumah rusak
-16 mobil hancur
-43 sepeda motor
hancur
Sumber: diolah dari berbagai penelitian LSI (diambil dari PPT berjudul
Keserasian Sosial membangun dan memperkuat kohesivitas sosial masyarakat
dalam rangka mencegah terjadinya konflik sosial, Kementerian Sosial RI)
3.1.4 Profil Program Keserasian Sosial
Sebagai program penanganan konflik sosial yang di inisiasi sejak tahun 2006
Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Keserasian Sosial yang
dikenal dengan nama Program Keserasian Sosial sebagai salah satu tahapan menuju
sistem perlindungan sosial. Program Keserasian Sosial yang sudah terealisasi di
seluruh daerah rawan konflik sosial/ bekas konflik sosial salah satunya terealisasi
48
seperti di Kabupaten Kotawaringin Timur/Sampit menjadi salah satu program yang
cukup berhasil dalam menangani permasalahan sosial khususnya konflik sosial.
Program keserasian sosial merupakan salah satu implementasi kebijakan
Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam penanganan konflik.Keserasian sosial
hakekatnya adalah salah satu model pemberdayaan masyarakat yang dapat
dioptimalkan untuk mencegah konflik sosial di tingkat dasar. Keserasian sosial
merupakan proses hubungan sosial dan interaksi sosial yang dinamis antar warga
yang menjamin terwujudnya hidup berdampingan secara damai berdasarkan
persamaan antara hak, kewajiban dan tanggung jawab yang dilandasi oleh
kebersamaan, persaudaraan sejati dan kesetiakawanan sosial.
Program Keserasian Sosial merupakan suatu program yang memberikan
bantuan kepada masing-masing desa/kelurahan yang dikelola oleh Forum Keserasian
Sosial (FKS) setempat yang memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai penerima
bantuan keserasian sosial. Bantuan diberikan sebagai stimulan yang diharapkan
mampu mendorong masyarakat untuk meningkatkan keswadayaan dalam
melaksanakan kegiatan-kegiatan keserasian sosial di desanya. Penyaluran bantuan
dilakukan dengan cash transfer melalui KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara) Jakarta ke rekening Forum Keserasian Sosial dengan jumlah bantuan
keserasian sosial yang diberikan adalah sebesar Rp. 109.000.000,-. Pemanfaatan
alokasi bantuan keserasian sosial di masing-masing desa/kelurahan diatur dengan
ketentuan sebagai berikut.
49
Tabel 5.1 Skema Bantuan keserasian sosial
Sumber: data diolah dari Buku Pedoman Keserasian Sosial,2015.
Bantuan keserasian sosial sangat mendukung dan mendorong adanya keterlibatan
pendanaan desa dan atau swadaya masyarakat dalam berbagai kegiatan meliputi
fasilitas dan infrastruktur yang dibiayai melalui bantuan keserasian sosial.
3.1.5 Gambaran Umum Satuan Kerja Pelaksana Program Keserasian Sosial
Daerah
Pelaksana Program Keserasian Sosial Daerah adalah Dinas/Instansi Sosial
yang membidangi urusan perlindungan dan jaminan sosial. Personil pelaksana
Program Keserasian Sosial di daerah terdiri atas Pegawai Negeri Sipil di
Dinas/Instansi Sosial dan tenaga pelaksana dengan Ikatan Perjanjian Kerja dengan
Waktu Tertentu (IPKWT) yang terdiri atas Koordinator Wilayah Provinsi, Supervisor
Kabupaten/Kota, Forum Keserasian Sosial dan Pendamping.
1. Pelembagaan Forum Keserasian
Sosial
a. Penguatan Kapasitas Forum
Keserasian Sosial (3 kali x Rp.
7.000.000)
b. Operasional Forum Keserasian
Sosial
Rp. 21.000.000,-
Rp. 5.000.000,-
2. Pembangunan Tugu/ Monumen
Keserasian Sosial
Rp. 5.000.000,-
3. Kegiatan penunjang sebagai
media memperkuat keserasian
sosial (fisik maupun non fisik)
Rp. 78.000.000,-
Total Rp. 109.000.000,-
50
Struktur organisasi pengelolaan bantuan keserasian sosial pada hakekatnya
merupakan struktur hirarki atau hubungan tugas, wewenang dan tanggungjawab dari
para pelaku keserasian sosial dalam rangka pelaksanaan bantuan. Struktur hirarki
tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan ruang lingkup kerja bantuan keserasian
sosial serta sistem informasi yang akan digunakan. Agar struktur dapat berjalan maka
perlu dukungan kemampuan komunikasi dan koordinasi dari tiap unsur yang ada.
Disamping dukungan keterlibatan unsur atau pelaku yang terlibat mampu
memahami dan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Pelaku
utama bantuan keserasian sosial adalah masyarakat, pemerintah daerah dalam hal ini
Dinas Sosial provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kementerian Sosial Republik
Indonesia. Sedangkan pelaku-pelaku lain dalam pelaksanaan bantuan keserasian
sosial lebih berfungsi sebagai pendamping untuk mengarahkan dan memastikan
bahwa tujuan, prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme pemberian
bantuan keserasian sosial dapat tercapai, dipenuhi dan dilaksanakan secara benar dan
konsisten.
Berdasarkan Keputusan Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial
Nomor 09/SK/BS.04.I/201280
, kegiatan keserasian sosial berbasis masyarakat dapat
berupa kegiatan fisik maupun non fisik dengan melibatkan unsur masyarakat.
Kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan agar
tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan penuh persaudaraan yang dilandasi
80 Sumarno Setyo dan Roebiyanto Haryati.2013. Pengantar Evaluasi Program Keserasian Sosial
dalam Penanganan Konflik Sosial. Jakarta:P3KS Press (Anggota IKAPI). Hal 13
51
semangat saling menghargai, saling menghormati dan tanpa membedakan golongan,
asal usul dan lainnya.
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan keserasian sosial terdapat struktur
organisasi sebagai pengelola kegiatan yang mempunyai tugas, wewenang dan
tanggungjawab dalam pengimplementasian kegiatan keserasian sosial. Pembagian
tugas dan tanggung jawab ini terdiri dari :
1) Pemerintah Pusat yakni Kementerian Sosial Republik Indonesia. Direktur
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial sebagai penanggungjawab fungsional
kegiatan di lapangan.
2) Pemerintah Daerah yakni :
a) Dinas/Instansi Sosial Provinsi sebagai koordinator pengendali lapangan tingkat
Provinsi
b) Dinas/Instansi Sosial Kabupaten sebagai koordinator pengendali lapangan tingkat
Kabupaten
c) Pendamping keserasian sosial yakni unsur masyarakat yang membantu Pemerintah
Kab/Kota untuk melaksanakan pendampingan dalam proses perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan.
d) Forum keserasian sosial adalah mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk
menginformasikan, mengomunikasikan, mengkoordinasikan dan memperkuat
jaringan kerjasama antar warga dalam memelihara keharmonisasian sosial antar
52
warga, sehingga hidup berdampingan secara damai dapat terwujud secara
berkelanjutan81
.
Forum keserasian sosial dibentuk di daerah rawan konflik dan daerah konflik.
Oleh karena itu untuk mengetahui pencapaian tujuan program keserasian sosial, maka
perlu kondisi daerah konflik atau rawan konflik, penyebab konflik, jenis konflik sifat
dan posisi konflik82
.
Dalam upaya kelancaran pelaksanaan kegiatan keserasian sosial sesuai
ketentuan, forum keserasian sosial di dampingi oleh pendamping yang ditunjuk
dalam melaksanakan pendampingan forum oleh Dinas/Instansi Sosial
Kabupaten/Kota. Peran pendamping adalah sebagai mediator, fasilitator dan
melakukan advokasi sosial kepada forum ketika mendapat permasalahan dan atau
terdapat hal-hal yang tidak dapat dipahami dalam proses pelaksanaan keserasian
sosial termasuk dalam hal pengelolaan dana bantuan keserasian sosial. Serta akan
memediasi kepada Dinas/Instansi Sosial atau pihak terkait ketika tidak menemukan
solusi yang tepat83
.
Program Keserasian sosial yang menjadi fokus analisis peneliti merupakan
program kegiatan Kementerian Sosial Republik Indonesia dibawah Direktorat
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial yang terus dilaksanakan setiap tahun,
dalam upaya pencegahan konflik sosial dan membangun perdamaian bagi masyarakat
pada wilayah atau rentan konflik sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Drs.
81 Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pedoman Keserasian Sosial , 2015. Hal 45 82ibid, hal 45 83Ibid. hal 45-46
53
Yunus selaku Kepala Bidang Banjamkesos Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin
Timur sebagai berikut :
“Program keserasian sosial masuk pada fase pencegahan. Dalam teori konflik
orang yang berkonflik karena ada ketidaksepahaman, ketidaksukaan,
ketidaksenangan atau karena faktor tidak saling kenal. Oleh sebab itu karean
tidak saling mengenal, tidak pernah bekerjasama dan melakukan kegiatan
bersama, maka orang-orang tersebut dapat menimbulkan perspektif yang negatif
seperti saling iri serta timbul kesalahpahaman.
Pada dasarnya program keserasian sosial bertujuan untuk mempertemukan
orang-orang yang tidak saling kenal dan tidak pernah berinteraksi bersama, melalui
kegiatan yang sifatnya gotong royong yang sebelumnya melalui musyawarah
bersama, kegiatan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada daerah yang menerima
bantuan keserasian sosial. Sasaran penerima bantuan dalam juknis yaitu forum
keserasian sosial, forum diwajibkan untuk mengelola dana bantuan”84
.
Dari hasil wawancara di atas program keserasian sosial berbasis masyarakat
merupakan kegiatan yang di inisiasi oleh pemerintah dalam rangka mencegah konflik
sosial pada daerah konflik atau bekas konflik. Tujuannya mempertemukan kembali
warga yang pernah berkonflik atau belum pernah bertemu untuk melaksanakan
kegiatan yang sifatnya gotong royong dan musyawarah bersama.
Sejak tahun 2006, Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal
Bantuan dan Jaminan Sosial telah menginisiasi program keserasian sosial, sebagai
kebijakan pemerintah dalam pencegahan serta penanganan konflik sosial sekaligus
upaya dalam mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis yang
84 Wawancara bersama Bapak Drs. Yunus selaku Kepala Bidang Banjamkesos Dinas Sosial Kabupaten
Kotawaringin Timur, dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 10.00 wib.
54
dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan
menghormati.
Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menyampaikan bahwa
kebijakan Kementerian Sosial dalam penanganan konflik sosial yakni memberikan
penguatan ketahanan sosial masyarakat, memberikan perlindungan sosial bagi korban
konflik sosial dan memberikan pemulihan sosial kepada korban paska konflik sosial.
Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan strategi community based disaster risk
management (CBDRM), kemitraan lintas sektor, peningkatan kapasitas masyarakat
dalam penanganan bencana sosial dan memberikan bantuan sosial85
.
Berkaitan dengan pelaksanaan program keserasian sosial di Kabupaten
Kotawaringin Timur, Dinas Sosial selaku pengendali lapangan tingkat Kabupaten di
dasari melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 28 tahun 2011 tentang Penetapan Forum Keserasian Sosial Berbasis
Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2011. Surat Keputusan Kepala
Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan gambar berikut.
85 Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pedoman Keserasian Sosial , 2010.Hal.2
55
gambar 2.1 dokumentasi surat keputusan pelaksanaan Program Keserasian
Sosial
Sumber : Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 28 tahun 2011
Isi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 28
tahun 2011 tentang Penetapan Forum Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat
Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2011 yakni menetapkan pendamping sosial
berbasis masyarakat Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2011 beserta
susunan keanggotaan yang terlampir dalam surat keputusan.
Dalam pelaksanaan nya program keserasian sosial berbasis masyarakat
berbentuk bantuan stimulan sebagai bentuk pencegahan konflik sosial dengan
masyarakat pada wilayah rawan/rentan atau potensi konflik sosial yang dilaksanakan
oleh masyarakat mulai dari perencanaan hingga pengendalian pelaksanaan.
Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Drs. Yunus selaku Kepala Bidang
Banjamkesos Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :
56
“Bantuan keserasian sosial bertujuan membangun dan memperkuat kohesivitas
sosial di dalam masyarakat dalam rangka mencegah potensi konflik yang ada.
Sasaran lokasi bantuan berdasarkan usulan dari Dinas Sosial setempat dengan
menyebutkan potensi atau kerawanan konflik yang ada seperti pada daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Kelurahan Kota Besi Hilir. Seluruh realisasi
bantuan harus bersifat swadaya masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai
kearifan lokal setempat.
Realisasi bantuan dapat dilakukan untuk pembangunan fisik desa yang
dibutuhkan masyarakat untuk keperluan umum. Dalam pengerjaannya harus di
lakukan secara gotong royong warga yang dikomandoi oleh Forum Keserasian Sosial
(FKS) setempat, seluruh proses yang ada mulai dari perencanaan sampai realisasi
bantuan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat melalui musyawarah
dan rembug desa”86
.
Hasil wawancara di atas narasumber menjelaskan bahwa bentuk program
keserasian sosial yakni memberikan bantuan stimulan kepada forum keserasian
sosial, dengan melakukan kegiatan yang sifatnya swadaya masyarakat. Seluruh
rangkaian proses kegiatan dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan
dilaksanakan oleh masyarakat yang ada di Kelurahan Kota Besi Hilir.
Tahapan pelaksanaan program keserasian sosial dapat dilakukan melalui usulan
desa rawan konflik dari Dinas Sosial setempat dengan menunjukkan bukti kerawanan
konflik yang ada seperti hasil pemetaan daeran rawan konflik tingkat Kab/Kota,
melakukan seleksi dan penetapan lokasi sasaran oleh Kementerian Sosial RI,
memverifikasi proposal bentuk kegiatan dari forum keserasian sosial, melakukan
bimbingan teknis pengurus forum, pendamping, Dinas Sosial Kab/Kota dan Dinas
86 Wawancara bersama Bapak Drs. Yunus selaku Kepala Bidang Banjamkesos Dinas Sosial Kabupaten
Kotawaringin Timur, dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 10.30 wib.
57
Sosial Provinsi, adanya penyaluran bantuan, melakukan realisasi bantuan oleh forum,
adanya pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah dan masyarakat setempat, di tahap terakhir adanya pelaporan yang dilakukan
oleh forum yang sudah terbentuk dan sudah disahkan oleh instansi sosial didaerah
untuk diajukan oleh pihak instansi ke Kementerian untuk dilakukan proses disposisi
pelaksanaan kegiatan. Seperti pada gambar berikut :
gambar 3.1 tahapan pelaksanaan Program Keserasian Sosial
Sumber : Buku pedoman keserasian sosial 2015
58
Bagan 1.1 Tahapan Proses Kegiatan Keserasian Sosial
Diharapkan kegiatan berjalan sesuai dengan mekanisme seperti gambar di atas
tersedianya proposal sebagai usulan awal dari Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota
dengan rekomendasi Dinas/Instansi Sosial Provinsi, dalam rangka aksesbilitas
kegiatan keserasian pada lokasi yang diusulkan, tersedianya data atau rekapan
proposal dan identifikasi awal calon lokasi keserasian sosial dari Tim
penanggungjawab pelaksanaan kegiatan keserasian sosial pusat, terlaksananya
monitoring dan evaluasi kegiatan keserasian sosial pada tahun sebelumnya dan atau
pada lokasi pada tahun berjalan, terlaksananya Bimbingan dan Pemantapan
Koordinator Keserasian Sosial pada wilayah Calon Pelaksana Keserasian Sosial,
Rekap Usulan
Bantuan KS
dari Daerah
Penyusunan
Juknis Bantuan
Keserasian
Sosial
Penetapan
Kuota
Bantuan
Berdasarkan
Alokasi
Anggaran
Seleksi Dan
Verifikasi
Proposal Ke
Daerah Oleh
Tim Pusat
Rakor dan Bimtek
Keserasian Sosial
Penyampaian
Surat
Penetapan
Kuota Lokasi
Bantuan Ke
Daerah
Penyaluran
Bantuan ke
Rekening
Forum
Realisasi Bantuan
Penetapan
Pendamping
Pendampingan Sosial
Laporan
Sumber : data olahan peneliti 2019
59
terseleksinya calon lokasi penerima keserasian sosial, terlaksananya Pemantapan
Pendampingan Petugas Keserasian Sosial87
.
Selanjutnya terlaksananya verifikasi Proposal Forum Keserasian Sosial
dengan Pendampingan Petugas Pusat (agar Forum Keserasian Sosial dapat
memahami akar permasalahan dan tersedianya jenis kegiatan sebagai pemecahan
masalah yang akan dilaksanakan serta terampil menyiapkan proposal untuk
mendapatkan dukungan pihak lainnya)88
, tersedianya penetapan lokasi pelaksana
kegiatan keserasian sosial, terlaksananya penyaluran bantuan keserasian sosial
melalui rekening yang disiapkan masing-masing Forum Keserasian Sosial,
terlaksananya pembinaan dan pengendalian pelaksanaan keserasian sosial dan
terlaporkannya pelaksanaan kegiatan keserasian sosial pada tahun yang berjalan89
.
3.1.6 Kondisi sosial masyarakat di Kelurahan Kota Besi Hilir Kabupaten
Kotawaringin Timur
Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari warga yang beragam
yakni multi etnis, suku, ras dan agama (heterogen). Keragaman yang ada merupakan
kekayaan warga apabila satu sama lain saling mengisi, saling menghormati dan
menghargai satu sama lainnya. Namun demikian keragaman juga tidak dapat di
pungkiri dapat berpotensi menjadi konflik sosial (horizontal) bahkan mengancam
diintegrasi sosial bila warga satu sama lain sudah tidak saling menghargai dan
menghormati.
87 Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pedoman Keserasian Sosial , 2015.Hal.15 88 Ibid. hal 15 89 Ibid. hal 16
60
Sebagaimana diketahui konflik sosial pernah terjadi di Kabupaten
Kotawaringin Timur pada tahun 2001 antara etnis Dayak dan Madura, secara
perlahan kondisi sosial berangsur-angsur mulai pulih. Hal ini terjadi karena seluruh
komponen warga ikut berpartisipasi dalam upaya pemulihan situasi kondisi
masyarakat yang kondusif. Untuk mendukung situasi yang kondusif yang aman,
diperlukan upaya kegiatan secara terarah, bertahap, terencana dan berkelanjutan
sehingga tercipta keserasian sosial antar warga masyarakat yang heterogen di
Kabupaten Kotawaringin Timur.
Adanya konflik suku/etnis di Kabupaten Kotawaringin Timur/Sampit
Kecamatan Kota Besi terpilih menjadi daerah yang memenuhi kriteria terealisasi nya
program keserasian sosial pada tahun 2011. Kecamatan Kota Besi tepatnya di Kota
Besi Hilir yang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten
Kotawaringin Timur. Etnis dan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Kotabesi
Hilir dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 6.1 Data Penduduk Kecamatan Kota Besi Hilir Tahun 2018
Penduduk Kecamatan Kota Besi Hilir
Kepala Keluarga (KK) 833
Laki-laki 1.642
Perempuan 1.503
Jumlah 3.145
Sumber:Data Kelurahan Kota Besi Hilir 2018.
61
Tabel 7.1 Data Penduduk Menurut Suku Tahun 2018
Sumber:Data Kelurahan Kota Besi Hilir 2018.
Beragamnya suku/etnis di Kecamatan Kota Besi Hilir Kabupaten
Kotawaringin Timur yang terdiri dari suku Dayak, Banjar, Jawa, Madura dan suku
lainnya berjumlah 2.812 jiwa dengan total penduduk 3.145 jiwa yang terdiri dari
penduduk laki-laki berjumlah 1.642 jiwa dan perempuan berjumlah 1.503 jiwa di
Kecamatan Kota Besi Hilir menjadikan Kecamatan Kota Besi Hilir di
KabupatenKotawaringin Timur kriteria terealisasinya implementasi program
keserasian sosial dan sebagai salah satu fokus utama Pemerintah Pusat yakni
Kementerian Sosial dan Pemerintah daerah yakni Dinas Sosial Kabupaten
Kotawaringin Timur karena merupakan bekas daerah konflik sosial suku/etnis yang
cukup besar dan daerah rawan pengulangan konflik kembali.
No Nama suku Jumlah (jiwa) Keterangan
1 Dayak 2.055 73%
2 Banjar 421 13%
3 Jawa 140 5%
4 Madura 84 3%
5 Lain-lain 112 4%
Bugis, Bima, Cina, dll
Jumlah 2.812
62
Bagan 2.1 Data Penduduk menurut Suku kelurahan Kota Besi Hilir
Sumber : data diolah peneliti, 2018.
Berdasarkan data kelurahan Kota Besi Hilir Kabupaten Kotawaringin Timur
yang diolah oleh peneliti data penduduk menurut suku tahun 2018 suku Dayak berada
di urutan pertama yakni 73% dengan jumlah penduduk 2.055 jiwa, suku Banjar 13%
jumlah penduduk 421 jiwa, suku Jawa 5% jumlah penduduk 140 jiwa, suku Madura
3% jumlah penduduk 84 jiwa, suku Bugis, Bima, Cina dan lain-lain 4% jumlah
penduduk 112 jiwa.
Gambaran mengenai kondisi sosial masyarakat antara etnis Madura dan etnis
Dayak yakni agama merupakan salah satu alat pengintegrasi antara etnis Dayak
dengan etnis Madura. Melalui berbagai kegiatan ritual keagamaan, masyarakat yang
berbeda budaya ini berbaur menjadi satu. Agama Islam mendidik umatnya senanitiasa
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
dayak banjar jawa madura bugis, bima,cina, dll
Data Penduduk Menurut Suku Tahun 2018
63
menerapkan perilaku yang baik sebagai cara bergaul dengan sesame sehingga prinsip-
prinsip inilah yang mendasari hubungan-hubungan sosial antara masyarakat Dayak
dan Madura yang kebetulan masyarakatnya mayoritas beragama Islam.
Organisasi sosial menjadi sarana interaksi sosial yang bagus bagi masyarakat
suku Dayak dan Madura. Di Kelurahan Kota Besi Hilir Kabupaten Kotawaringin
Timur khususnya, dijumpai berbagai kelompok pengajian dan yasinan serta rukun
kematian. Dalam kelompok ini masyarakat berbaur menjadi satu. Kelompok-
kelompok ini menyatukan dua etnis yang berbeda yakni Dayak dan Madura.
Perkumpulan yasinan dan pengajian serta arisan cukup efektif didalam upaya
pembauran antar dua kebudayaan yang berbeda. Hal ini sangat dirasakan dan disadari
oleh masyarakat Madura maupun masyarakat Dayak. Dalam organisasi ini, mereka
bertukar pikiran dan saling mendalami karakter masing-masing sehingga
menimbulkan pemahaman akan perbedaan-perbedaan dan memunculkan sikap
toleransi di antara mereka.
gambar 4.1 kondisi sosial masyarakat melalui kegiatan keagamaan kelurahan
kota besi hilir
Sumber : Dokumentasi Buku Pertanggungjawaban Forum Keserasian Sosial Tahun
2011, Kelurahan Kota Besi Hilir Kabupaten Kotawaringin Timur.
64
Terlihat pada gambar diatas etnis dayak dan Madura berbaur menjadi satu
melalui kegiatan keagamaan disalah satu rumah penduduk dari etnis Madura.
Didalam rumah tersebut semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk berbaur
satu dengan yang lain tidak memandang asal usul etnis orang tersebut. Selain
hubungan sosial dalam hal keagamaan. Wujud hubungan sosial yang lain yakni
terwujud dalam keengganan mereka berpolitik (menjadi pejabat pemerintahan tingkat
lokal). Secara politik, etnis Madura yang tinggal di Kelurahan Kota Besi Hilir jarang
mengambil peran-peran penting di lingkungannya seperti menjadi ketua RT. Mereka
lebih banyak disibukkan dalam kegiatan ekonomi.
Bagi warga Madura yang tinggal di Kelurahan Kota Besi Hilir, alas an
ketidakaktifan mereka di RT karena sadar bahwa mereka hanyalah pendatang karena
memberi keleluasaan kepada masyarakat pribumi untuk menjadi ketua RT. Mereka
tidak menganggap hal tersebut sebagai dominasi masyarakat lokal terhadap kaum
pendatang.
3.1.7 Forum Keserasian Sosial Kelurahan Kota Besi Hilir Kabupaten
Kotawaringin Timur
Kegiatan Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat (KSBM) merupakan suatu
bentuk kegiatan kesejahteraan sosial baik fisik maupun non-fisik yang melibatkan
masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan agar
tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan penuh persaudaraan yang dilandasi
semangat saling menghargai, saling menghormati antar anggota dan komunitas
masyarakat dan tanpa membedakan golongan, asal usul serta lainnya.
65
Forum keserasian sosial berbasis masyarakat sebagai pelaksana, perencana, dan
membuat laporan selama kegiatan berjalan sampai selesai antara lain perbaikan jalan
lingkungan, rehabilitasi rumah ibadah, gedung balai pertemuan, pembangunan MCK,
rehab gedung sekolah, pembuatan drainase, tenda pesta, deuker dan pembuatan tugu
keserasian sosial dan sarana-sarana lain yang dibangun masyarakat sesuai dengan
keinginan dan kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penetapan Forum Keserasian Sosial Berbasis
Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011 disebutkan bahwa Forum
Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat adalah pelaksana kegiatan yang dipilih oleh
seluruh warga dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial untuk merencanakan,
melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan yang telah ditentukan dalam kegiatan sosial
berbasis masyarakat dilingkungan masyarakat desa90
.
Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 28
Tahun 2011 tentang penetapan Forum Keserasian Sosial berbasis masyarakat
menetapkan tugas forum keserasian sosial dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam keputusan tersebut. Tugas forum keserasian sosial yakni :
1. Mengadakan pertemuan-pertemuan atau musyawarah desa dengan warga
korban bencana sosial
2. Melaksanakan seluruh kegiatan bersama masyarakat
90Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penetapan Forum
Keserasian Sosial Tahun 2011
66
3. Membuat proposal kegiatan dan melaporkan kepada Dinas Sosial Kabupaten
Kotawaringin Timur
4. Mencairkan dana keserasian sosial di Bank yang di tunjuk
5. Melaporkan jumlah pencairannya kepada seluruh masyarakat melalui forum
6. Melaporkan seluruh jenis kegiatan dan bantuan kepada Dinas Sosial
Kabupaten Kotawaringin Timur
7. Menyampaikan laporan realisasi kepada Dinas Sosial Kabupaten
Kotawaringin Timur
Didalam surat keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 28 Tahun 2011 tentang penetapan Forum Keserasian Sosial berbasis
masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur terlampir susunan pengurus forum
keserasian sosial Kelurahan Kota Besi Hilir Kecamatan Kota Besi Kabupaten
Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
Tabel 8.1 susunan organisasi forum keserasian sosial kelurahan kota besi hilir
Susunan Pengurus Forum Keserasian Sosial Kelurahan Kota Besi Hilir Kecamatan
Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
Ketua Mahbub Junaidi
Sekretaris Ahmal Halim
Bendahara Bendahara
Pendamping Jainudin Karim
Sumber: Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 28 Tahun 2011 tentang penetapan Forum Keserasian Sosial berbasis
masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur
67
Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh forum keserasian sosial telah
memiliki struktur organisasi yang jelas yaitu ketua, sekretaris, bendahara dan
anggota. Kesederhanaan susunan dan struktur organisasi beserta kejelasan standard
operating procedure (SOP) dan mekanisme kerja pelaksana program mencerminkan
kesederhanaan saluran pembagian kerja, rentang kendali, koordinasi, dan
pertanggungjawaban. Hal ini membuat pelaksanaan program lebih fokus. Dalam
melaksanakan kegiatannya, pengurus forum keserasian sosial memperoleh pelatihan
dan sosialisasi petunjuk teknis dari Kementerian Sosial sehingga tiap personil
memahami peran, tugas, dan fungsinya. Adanya pendamping program yang telah
dibekali pengetahuan tentang resolusi konflik dan juga fasilitator dari dinas sosial
kabupaten/kota membuat pelaksanaan kegiatan forum lebih fokus dan terarah.
Dalam pelaksanaannya, awal informasi mengenai program keserasian diperoleh
oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, taruna siaga bencana, ataupun aparat
dinas sosial kabupaten/kota melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh direktorat
terkait bencana sosial, Kementerian Sosial. Informasi diteruskan kepada masyarakat
yang kemudian ditindaklanjuti dengan musyawarah desa untuk membahas rencana
program keserasian sosial lebih lanjut di daerah mereka. Musyawarah menjadi
andalan saluran komunikasi yang cukup efektif dalam penyebaran informasi kegiatan
baik itu untuk ataupun oleh forum keserasian sosial.
Berdasarkan hasil penelitian yang bersumber dari wawancara maupun hasil
observasi serta penelusuran dokumentasi dapat disimpulkan, bahwa kinerja Forum
keserasian sosial sebagai wadah komunikasi antar warga, wadah koordinasi antar
68
warga dalam mencegah konflik, wadah pertukaran informasi dan pengalaman antar
warga dalam mewujudkan harmonisasi sosial serta wadah kerjasama untuk
mewujudkan harmonisasi sosial dan pendamping forum keserasian sosial berbasis
masyarakat kurang aktif dalam menjalankan kegiatan keserasian sosial di Kelurahan
Kota Besi Hilir melalui pembangunan Taman Pendidikan Al-Qur’an sehingga mereka
terkendala dalam melibatkan dukungan semua masyarakat di Kelurahan Kota Besi
Hilir.
Berdasarkan fakta dilapangan forum keserasian sosial belum mampu
menciptakan tatanan kehidupan sosial yang serasi dalam kehidupan bersama di
masyarakat. Seharusnya sikap para pelaksana kegiatan seperti forum keserasian sosial
dan pendamping forum sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan, mengingat
pentingnya keterlibatan para pelaksana dan masyarakat dalam membangun
kebersamaan. Komunikasi antar organisasi yakni forum keserasian sosial dan
pendamping forum terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan melalui forum keserasian
sosial di Kelurahan Kota Besi Hilir Kabupaten Kotawaringin Timur dalam sosialisasi
sudah dilaksanakan namun informasi yang diterima oleh sebagian masyarakat masih
kurang.
Sehinggan dalam pelaksanaan program keserasian sosial berbasis masyarakat
diperlukan adanya sikap yang konsisten dan aktif para pelaksana seperti forum
keserasian sosial untuk melaksanakan program sesuai dengan tujuan-tujuan dasarnya.
Sehingga tidak berhadapan dengan masalah-masalah yang menghambat pelaksanaan
program.
69
3.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur
3.2.1 Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur
a. Visi
Terwujudnya masyarakat yang madani, dinamis, mandiri dan berdaya saing dalam
suasana religius, kebersamaan, aman dan sejahtera.
b. Misi
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, sehat dan
berakhlak.
3.2.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur
Susunan organisasi Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 34 Tahun 2016, tanggal 21 Desember 2016, tentang
Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas Dinas
Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur91
yang terdiri dari :
A. Kepala Dinas
B. Sekretariat, membawahi :
1. Sub. Bagian Umum dan Pelaporan
2. Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaan
C. Bidang terdiri dari :
1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
91Buku Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas Dinas Sosial Kabupaten
Kotawaringin Timur. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. 2016.
70
b. Seksi Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
2. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
c. Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari :
a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi sosial
c. Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
D. Kelompok Jabatan Fungsional
Bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum pada penjelasan di atas
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 34 Tahun 2016 , tentang Susunan Organisasi dan
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas Dinas Sosial Kabupaten
Kotawaringin Timur. Berikut bagan susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten
Kotawaringin Timur
71
Bagan 3.1 bagan tupoksi Dinas Sosial
4 Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur
a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur
Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian
bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Sosial
mempunyai fungsi :
Sekretariat
Kasubag Umum dan
Pelaporan
Kasubag Keuangan
dan Perencanaan
Jabatan Fungsional
Kabid Perlindungan dan
Jaminan Sosial
Kasi Perlindungan
Sosial Korban Bencana
Kasi Pengelolaan Data
Fakir Miskin dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
Kasi Jaminan Sosial
Keluarga
Kabid Rehabilitasi
Sosial
Kasi Rehabilitasi Sosial
Anak dan Lanjut Usia
Kasi Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas
Kasi Rehabilitasi Sosial,
Tuna Sosial dan Korban
Perdagangan Orang
Kabid Pemberdayaan Sosial
dan Penanganan Fakir Miskin
Kasi Identifikasi dan
Penguatan Kapasitas
Kasi Pemberdayaan
Masyarakat, Kelembagaan
dan Restorasi Sosial
Kasi Pendampingan
Bantuan Stimulan dan
Penataan Lingkungan
Kepala Dinas Sosial
72
a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan jaminan
sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan jaminan
sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
perlindungan dan jaminan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial
dan penanganan fakir miskin;
d) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan
jaminan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan
fakir miskin;
e) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan
jaminan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan
fakir miskin; dan
f) Pelaksanaan urusan administasi Dinas Sosial.
b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menjalankan
tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang kesekretariatan meliputi fungsi melaksanakan
koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Dinas Sosial di Kabupaten Kotawaringin
Timur. Dalam melaksanakan tugas pokok sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a) Pengoordinasian penyusunan program dan anggaran dinas;
b) Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
73
c) Penyelenggaraan urusan tata usaha surat menyurat, kearsipan, urusan
perlengkapan/ perbekalan, perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol dan
rumah tangga dinas;
d) Penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
e) Pembinaan pegawai dan tenaga fungsional;
f) Pembinaan kegiatan KOPRI Unit Dinas Sosial;
g) Penyelenggara urusan organisasi tata laksana dan analisis jabatan;
h) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tupoksi sekretariat;
i) Pengawasan urusan administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan.
1. Kasubag Umum dan Pelaporan
Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan
urusan surat menyurat, pengarsipan, urusan rumah tangga, humas dan keprotokolan,
pelengkapan dan perbekalan, pengelolaan aset, pengelolaan administrasi
kepegawaian, analisis jabatan, penyajian data kepegawaian dan penyiapan bahan
pembinaan Pegawai ASN serta penyiapan bahan penyusunan laporan. Dalam
melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan
menyelenggarakan fungsi :
a) Pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat;
b) Pengelolaan kearsipan;
c) Pelaksanaan urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan
dan aset kantor;
d) Pelaksanaan humas dan keprotokolan;
e) Penyusunan analisis jabatan dan beban kerja, formasi dan kebutuhan pegawai;
74
f) Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia;
g) Penyiapan bahan usulan pengangkatan PNS, kenaikan gaji berkala, kenaikan
pangkat, mutasi dan cuti pegawai;
h) Penyelenggaraan disiplin pegawai;
i) Penyiapan bahan pembinaan PNS;
j) Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM);
k) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar
Operasional dan Prosedur (SOP);
l) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) dan/atau
pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan
untuk memperbaiki kualitas layanan;
m) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
n) Penyiapan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan program
kegiatan; dan
o) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.
2. Kasubag Keuangan dan Perencanaan
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengumpulan bahan dan
pengelolaan rencana program dan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala
Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
a) Penyelenggaraan administrasi pembukuan anggaran pengeluaran;
b) Pemverifikasian pertanggungjawaban anggaran pengeluaran;
75
c) penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
d) Penyelenggaraan pelaporan akuntansi keuangan;
e) Penyiapan bahan dan penyusunan rencana program dan kegiatan;
f) Pengumpulan bahan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja
(Renja) dan Perjanjian Kinerja;
g) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); dan
h) Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).
c. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok
melakukan penyiapan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Dalam
melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan
sosial;
b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan
sosial;
c) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
perlindungan dan jaminan sosial;
d) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
perlindungan dan jaminan sosial; dan
76
e) Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial.
1. Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana
Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana mempunyai tugas pokok
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbidang Perlindungan Sosial Korban
Bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Perlindungan Sosial
Korban Bencana menyelenggarakan fungsi :
a) Penyusunan kegiatan dan rencana kerja Perlindungan Sosial Korban Bencana;
b) Penginventarisasian data-data daerah rawan bencana, jenis korban bencana dan
potensi kebencanaan;
c) Pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen instansi terkait dalam perumusan
kegiatan dan pelaksanaan program timbulnya permasalahan Perlindungan Sosial
Korban Bencana;
d) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap Perlindungan Sosial
Korban Bencana serta musibah lainnya;
e) Pelaksanaan evaluasi kegiatan pengendalian program Perlindungan Sosial Korban
Bencana; dan
f) Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
77
2. Kasi Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Kepala SeksiPengelolaan Data Fakir Miskin dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di Subbidang Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala SeksiPengelolaan
Data Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan
fungsi :
a) Penyusunan kegiatan dan rencana kerja Pengelolaan Data Fakir Miskin dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
b) Penginventarisasian data-data Fakir Miskin dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial;
c) Pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen instansi terkait dalam perumusan
kegiatan dan pelaksanaan program timbulnya permasalahan Pengelolaan Data
Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
d) Pelaksanaan evaluasi kegiatan pengendalian Data Fakir Miskin dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial; dan
e) Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
3. Kasi Jaminan Sosial Keluarga
Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas pokok melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
78
prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan di Subbidang Jaminan Sosial Keluarga. Dalam melaksanakan
tugas pokok Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga menyelenggarakan fungsi :
a) Pendataan sumber-sumber potensi lembaga-lembaga jaminan sosial keluarga;
b) Penyusunan rencana program pembinaan, bimbingan teknis, pengendalian dan
pegembangan jaminan sosial keluarga;
c) Pembinaan dan penertiban terhadap pengelolaan sumber-sumber dana sosial;
d) Penyiapan rekomendasi bantuan biaya bagi penyandang masalah jaminan sosial
keluarga;
e) Penghimpunan ketentuan perundang-undangan dan produk hokum; dan
f) Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
d. Kabid Rehabilitasi Sosial
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melakukan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial. Dalam melaksanakan tugas
pokok Kepala Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan
lanjut usia, penyandang disabilitas dan korban perdagangan orang;
b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan
lanjut usia, penyandang disabilitas dan korban perdagangan orang;
79
c) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan korban
perdagangan orang;
d) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi
sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan korban perdagangan
orang; dan
e) Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi
sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan korban perdagangan
orang.
1. Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usiamempunyai tugas
pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbidang Jaminan Sosial
Keluarga. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak
dan Lanjut Usiamenyelenggarakan fungsi :
a) Penyusunan rencana dan program rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
b) Penyuluhan dan bimbingan sosial rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
c) Penyediaan akses hubungan kerja instansi terkait tentang penanganan anak
terlantar non panti;
d) Pembinaan dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial anak, lanjut usia;
dan
80
e) Penyusunan pelaporan kegiatan pelayanan sosial anak, lanjut usia dan lanjut usia
terlantar.
2. Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas
pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas menyelenggarakan fungsi :
a) Penyusunan rencana dan program langkah-langkah penanganan rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas;
b) Penginventarisasian data-data penanganan rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas;
c) Pengembangan/ pelaksanaan hubungan kerja dengan kompnen dan instansi terkait
dalam perumusan kegiatan dan pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas;
d) Pelayanan/ pelaksanaan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap pelayanan
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
e) Pelaksanaan evaluasi kegiatan pengendalian program pelayanan sosial
penyandang disabilitas;
f) Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
81
3. Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan
teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Rehabilitasi Sosial,
Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang. Dalam melaksanakan tugas pokok
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
menyelenggarakan fungsi :
a) Penyusunan kegiatan dan rencana kerja rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban
perdagangan orang;
b) Penyusunan program kegiatan dan anggaran rehabilitasi sosial, tuna sosial dan
korban perdagangan orang;
c) Pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen instansi terkait dalam perumusan
kegiatan dan pelaksanaan rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban perdagangan
orang;
d) Pelaksanaan evaluasi kegiatan rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban
perdagangan orang serta pencegahan timbulnya masalah tuna sosial dan korban
perdagangan orang; dan
e) Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban perdagangan orang serta pencegahan
timbulnya masalah tuna sosial dan korban perdagangan orang.
82
e. Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan
teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Dalam melaksanakan tugas pokok
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan
penanganan fakir miskin;
b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan
penanganan fakir miskin;
c) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
d) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
e) Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang
pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
1. Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas pokok
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbidang Identifikasi dan Penguatan
83
Kapasitas. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Identifikasi dan
Penguatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi :
a) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
b) Pengintegrasian upaya Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
c) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Identifikasi dan Penguatan
Kapasitas; dan
d) Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial
mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan
teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbidang
Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi Sosial. Dalam melaksanakan
tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Restorasi
Sosial menyelenggarakan fungsi :
a) Penyusunan rencana dan program pemberdayaan keluarga dan fakir miskin,
wanita rawan sosial ekonomi, daerah kumuh perkotaan dan pedesaan, lembaga
keuangan mikro dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
b) Pengintegrasian upaya pemberdayaan keluarga dan fakir miskin, wanita rawan
sosial ekonomi, daerah kumuh perkotaan dan pedesaan, lembaga keuangan mikro
dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
84
c) Pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan keluarga dan fakir miskin, wanita
rawan sosial ekonomi, daerah kumuh perkotaan dan pedesaan, lembaga keuangan
mikro dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga; dan
d) Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
3. Kasi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
Kepala Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan
teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbidang
Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan. Dalam melaksanakan
tugas pokok Kepala Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan
Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
a) Penyusunan rencana dan program pendampingan bantuan stimulan dan penataan
lingkungan;
b) Pengintegrasian kegiatan seksi pendampingan bantuan stimulan dan penataan
lingkungan;
c) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan seksi pendampingan bantuan stimulan dan
penataan lingkungan; dan
d) Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.