4. penyisihan piutang pada pemerintah daerah
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
PENYISIHAN PIUTANG PADA PEMERINTAH DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2015
oleh:DIREKTORAT PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan perturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
Penyisihan piutang tidak tertagih adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
DefinisiPENYISIHAN PIUTANG
Nilai realiasasi bersih (Net Realizable Value) piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih.
Penghapusbukuan piutang adalah pengurangan piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih yang tercatat dalam neraca.
Penghapustagihan piutang adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas piutang.
Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan
DEFINISI
Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (net realizable value). Untuk mendapatkan nilai bersih piutang tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan piutang. Nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan diperoleh dari piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Penyisihan piutang bukan merupakan penghapusan piutang
TUJUAN:
TATA CARA PENYISIHAN PIUTANG
Tata cara penyisihan piutang dilakukan dengan tahapan: 1. Penentuan jenis-jenis piutang;2. Penentuan kualitas piutang;3. Penentuan besaran penyisihan piutang;4. Pencatatan akuntansi piutang;5. Pelaporan penyisihan piutang; dan 6. Penghapusan piutang.
BAGAN ALIR PIUTANG
PIUTANG PENYISIHAN PIUTANG
PENGHAPUS
BUKUANPSL 7-8
PP14/2005
PENGHAPUSTAGIHAN
PSL 12&13PP14/2005
PENETAPAN KEPALA DAERAH
PSL 10 PP 14/2005
CATATAN:*Tata cara penghapusan Pajak & Retribusi mengacu pd psl 168 UU 28/2009** Tata cara penghapusan selain pajak&retribusi mengacu 7 s.d 13 PP 14/2005
PENENTUAN JENIS-JENIS PIUTANG
Jenis-jenis piutang yang akan dilakukan penghitungan penyisihan piutang, meliputi:
a. Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah; Piutang Pajak Daerah; Piutang Retribusi; dan Piutang lain-lain PAD Yang Sah.
b. Piutang dari Perikatan: Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran; Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya;
dan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.
c. Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan: Piutang transfer pemerintah pusat; Piutang transfer pemerintah lainnya; dan Piutang transfer pemerintah daerah lainnya
PENENTUAN KRITERIA KUALITAS PIUTANG
Tujuan:Melaksanakan prinsip kehati-hatian agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan
Langkah-langkah:1. Menilai kualitas piutang, dengan
mempertimbangkan jatuh tempo piutang dan upaya penagihan
2. Menetapkan Kualitas Piutang, digolongkan atas :a. kualitas lancar;b. kualitas kurang lancar;c. kualitas diragukan; dand. kualitas macet.
3. Menetapkan Kriteria
Kriteria kualitas piutang dari pajak daerah yang penghitungan dan pembayarannya dilakukan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:
Kualitas Lancar, dengan kriteria:Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atauMasih dalam tanggang waktu jatuh tempo; dan/atauWajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atauWajib pajak kooperatif; dan/atauWajib pajak likuid; dan/atauWajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
Kurang Kurang Lancar, dengan kriteria:Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atauApabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atauWajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atauWajib pajak mengajukan keberatan/banding.
Kualitas Diragukan, dengan kriteria:Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atauApabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atauWajib pajak tidak kooperatif; dan/atauWajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atauWajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
Kualitas Macet, dengan kriteria:Umur piutang lebih 5 tahun; dan/atauApabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atauWajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atauWajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atauWajib pajak mengalami musibah (force majeure).
Kriteria kualitas piutang dari pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:
Kualitas Lancar, dengan kriteria:Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atauMasih dalam tanggang waktu jatuh tempo; dan/atauWajib pajak kooperatif; dan/atauWajib pajak likuid; dan/atauWajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
Kurang Kurang Lancar, dengan kriteria:Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atauApabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atauWajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
Kualitas Diragukan, dengan kriteria:Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atauApabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atauWajib pajak tidak kooperatif; dan/atauWajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
Kualitas Macet, dengan kriteria:Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atauApabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atauWajib pajak tidak ditemukan; dan/atauWajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atauWajib pajak mengalami musibah (force majeure).
Kriteria kualitas piutang dari retribusi daerah dilakukan dengan ketentuan:
Kualitas Lancar• Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau • Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan
tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.Kualitas Kurang Lancar• Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau• Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka
waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
Kualitas Diragukan• Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
atau• Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka
waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
Kualitas Macet • Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau • Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka
waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
Kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan ketentuan:
Kualitas Lancar• Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh
tempo yang ditetapkan.
Kualitas Kurang Lancar• Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
Kualitas Diragukan• Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
Kualitas Macet • Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
Besaran penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun (Periode Pelaporan) dapat ditentukan sebagai berikut:
PENENTUAN BESARAN PENYISIHAN PIUTANG
No. Kualitas PiutangBesaran Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih
1. Lancar 0,5 %2. Kurang Lancar 10 %3. Diragukan 50 %4. Macet 100 %
PENCATATAN AKUNTANSIDokumen Yang Digunakan:• Bukti memorial penyisihan piutang
Pihak terkait:• PPK-SKPD / PPK-SKPKD
Jurnal LO dan Neraca
Tanggal No Bukti
Kode Rekening Uraian Debit Kredit
XXXXX XXXXXX.X.X.XX.XX Beban Penyisihan piutang
Tidak tertagih ........... XXX
X.X.X.XX.XX Penyisihan Piutang Tidak Tertagih XXX
PELAPORAN – LAPORAN OPERASIONALPEMERINTAH PROVINSI/KAB/KOTA.....
SKPD : ......................LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode Yang Berakhir 31 desember 2015
URAIAN 2015 KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah xxx Pendapatan Retribusi Daerah xxx Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
xxx Lain-lain PAD Yang Sah xxx Jumlah Pendapatan Asli Daerah xxxx JUMLAH PENDAPATAN xxxx BEBAN Beban Pegawai xxx Beban Persediaan xxx Beban Jasa xxx Beban Pemeliharaan xxx Beban Perjalanan Dinas xxx Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih xxx Beban Penyusutan xxx JUMLAH BEBAN xxxx SURPLUS (DEFISIT) - LO xxx
PELAPORAN – NERACAPEMERINTAH PROVINSI/KAB/KOTA.....
SKPD : ......................NERACA
31 DESEMBER 2015
Aset Kewajiban dan Ekuitas
Aset Lancar : Kewajiban :
Kas....... xxx Utang Jangka Pendek :
Piutang........... xxx .................... xxx
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (xx) xxx
Persediaan....... xxx .................... xxx
.......... xxx .................... xxx
Jumlah Aset Lancar xxx Jumlah Kewajiban Jk. Pendek xxxAset tetap : Tanah xxx Utang Jangka Panjang :
Bangunan xxx .................... xxx
Kendaraan xxx .................... xxx
Akumulasi Penyusutan (xx) .................... xxx
Jumlah Aset Tetap xxx Jumlah Kewajiban Jk. Pendek xxxAset Lainnya :
xxx Ekuitas :
xxx Ekuitas xxx
xxx Jumlah Ekuitas xxxJumlah Aset Lainnya xxx
JUMLAH ASET xxx JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS xxx
Penghapusan piutang oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
1.Penghapusbukuan piutang atau penghapusan bersyarat piutang; dan
2.Penghapustagihan piutang atau penghapusan mutlak piutang.
Penghapusbukuan piutang adalah pengurangan piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih yang tercatat dalam neraca.
Penghapustagihan piutang adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas piutang.
PENGHAPUSAN PIUTANG
Penghapusan piutang oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:1.Penghapusbukuan piutang atau
penghapusan bersyarat piutang; dan2.Penghapustagihan piutang atau
penghapusan mutlak piutang. Penghapusbukuan piutang adalah
pengurangan piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih yang tercatat dalam neraca.
Penghapustagihan piutang adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas piutang.
PENGHAPUSAN PIUTANG
Dapat dilakukan dengan pertimbangan, al: Piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai
kriteria kualitas piutang macet; dan/atau Debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat
Tagihan Ketiga; dan/atau Debitor mengalami musibah (force majeure); dan/atau Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan
dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
Debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
Debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau Debitor yang tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat
dan/atau telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi dan/atau Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
PENGHAPUSBUKUAN PIUTANG
Tata cara penghapusbukuan piutang atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perlakuan akuntansi penghapusbukuan piutang atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih.
Penghapusbukuan piutang atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
PENGHAPUSBUKUAN PIUTANG
Dapat dilakukan dengan pertimbangan, al: Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang
kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reschedulling dan penurunan tarif bunga kredit.
Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang.
Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri.
Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG
Tata cara penghapustagihan piutang atau penghapusan mutlak piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penghapustagihan piutang atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG
TERIMA KASIH