skripsi pengelolaan piutang bumn persero pasca …repository.unair.ac.id/30900/1/1. halaman...
TRANSCRIPT
i
SKRIPSI
PENGELOLAAN PIUTANG BUMN PERSERO PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77/PUU-
IX/2011 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 49 Prp
TAHUN 1960 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
OLEH
ZAINATUL ILMIYAH
NIM.031011186
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITASAIRLANGGA
SURABAYA
2014
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PENGELOLAAN PIUTANG BUMN... ZAINATUL ILMIYAH
- --J: ■, -
HALAMAN PENGESAHAN
1
PENGELOLAAN PIUTANG BUMN PERSERO PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSl REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77/PUU-
IXj7011 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 49 Prp
TAHUN 1960 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
SKRIPSI
■ .* ;! " . ■«
^ -vC ^
• »' • i
(
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk MencapaiGelar Sarjana Hukum
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUN
Dr. Liiik Pudiiastuti.
NIP,196901291993032001
Zainatui Bmivah
NIM. 031011186
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2014
L
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PENGELOLAAN PIUTANG BUMN... ZAINATUL ILMIYAH
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PENGELOLAAN PIUTANG BUMN... ZAINATUL ILMIYAH
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul,
“PIUTANG BUMN PERSERO PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 49 Prp TAHUN 1960 TENTANG PANITIA
URUSAN PIUTANG NEGARA”. Tanpa limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya,
penulis yakin skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan.
Penulis memilih judul tersebut karena selain memiliki minat dalam bidang
hukum keuangan negara, juga didorong dengan adanya permasalahan perbedaan
kewenangan pengelolaan piutang BUMN yang berbentuk persero sebelum dan
sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 77/PUU-IX/2011
Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia
Urusan Piutang Negara.
Skripsi ini dibuat demi memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwa
skripsi ini bukanlah tujuan akhir dari proses belajar.
Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu Penulis, khususnya
kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas
Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S, selaku Wakil Dekan I Fakultas
Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing skripsi
sekaligus penguji, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada
Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PENGELOLAAN PIUTANG BUMN... ZAINATUL ILMIYAH
v
4. Ibu Dr. Sri Winarsih, S.H., M.H. , Baapak Dr. Emanuel Sudjatmiko, S.H.,
M.S. dan Ibu Indrawati, S.H., LL.M.
5. Ayahanda Suwari dan Ibunda Asmiati beserta dua kakak Khoiria, Khafidh dan
adik saya Ainun Najib yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan
kasih kepada penulis. Terima kasih untuk segalanya.
6. Teman-teman seperjuangan Naomi, Retha, Elwi, Vania, Fitri, Murni, Pita,
Karin, Yenyen yang telah memberi semangat Penulis.
7. Teman-Teman di BSO SKI, MYMA dan ForSAM yang telah memberikan
doa dan dukungannya.
8. Dan teman-teman yang Penulis cintai yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-
persatu, yang selalu ada ketika Penulis membutuhkan bantuan, yang
senantiasa memotivasi Penulis serta membuat hari-hari Penulis menjadi lebih
bermakna.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari
itu, saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak snagat diharapkan demi
penyempurnaan penulisan selanjutnya.
Akhirnya hanya kepada Allah SWT lah kita kembalikan semua urusan. Semoga
skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pembac
pada umumnya.
Surabaya, 26 Januari 2014
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PENGELOLAAN PIUTANG BUMN... ZAINATUL ILMIYAH
vi
ABSTRAK
BUMN Persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berwenang mengelola piutang BUMN Persero yang mengalami macet, berdasarkan Undnag-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Pada Tahun 2012 Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Di dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan kepada BUMN Persero untuk mengelola piutang macet berdasarkan ketentuan di dalam Perseroan Terbatas dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.
Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara bahwa piutang BUMN Persero adalah termasuk dalam ruang lingkup piutang negara. Sedangkan di dalam pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa kedudukan piutang BUMN Persero yang tidak lagi menjadi bagian dari piutang negara. Berdasarkan asas peraturan peraturan perundang-undangan lex speciali derogat legi generali dan lex posteriori derogat legi priori, maka PUPN tidak lagi mempunyai kewenangan mengurus piutang macet BUMN Persero. Mekanisme Pengurusan Piutang BUMN Persero sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang BUMN, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PENGELOLAAN PIUTANG BUMN... ZAINATUL ILMIYAH
vii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-undang
Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang
Negara
Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Bdan Usaha Milik Negara
(BUMN)
Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
Burgelick Wetboek / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tentang
Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PENGELOLAAN PIUTANG BUMN... ZAINATUL ILMIYAH
viii
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Negara / Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Negara/Daerah
Peraturan Perundang-Undangan Lainnya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2010 Tentang Penyelesaian
Piutang Negara Bermasalah Pada Pada Badan Usaha Milik Negara Di Bidang
Usaha Perbankan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XI/2011 Tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang PanitiaUrusan Piutang
Negara
Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas
Aktiva Bank Umum
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PENGELOLAAN PIUTANG BUMN... ZAINATUL ILMIYAH
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ……………………………………………………… i
HALAMAN PENGESAHAN……………………………………………. ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI………………………….. iii
KATA PENGANTAR……………………………………………………. iv
ABSTRAK………………………………………………………………... v
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ……………... vi
DAFTAR ISI …………………………………………………………….. vii
BAB I : PENDAHULUAN……………………………………………… 1
1.1 Latar Belakang…………………………………………………….. 2
1.2 Rumusan Masalah…………………………………………………. 9
1.3 Tujuan…………………………………………………………… 10
1.4 Metode Penulisan…………………………………………………. 10
1.4.1 Tipe Penulisan……………………………………………… 10
1.4.2 Pendekatan Masalah……………………………………….. 11
1.4.3 Sumber Bahan Hukum…………………………………….. 12
BAB II : KEDUDUKAN PIUTANG BUMN PERSERO …………….. 14
1.1 Keuangan Negara………………………………………………….. 14
1.2 Piutang Negara…………………………………………………….. 19
1.3 Konsep BUMN PERSERO……………………………………….. 22
1.4 Status Hukum Piutang BUMN Persero…………………………… 30
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PENGELOLAAN PIUTANG BUMN... ZAINATUL ILMIYAH
x
BAB III : PENGURUSAN PIUTANG BUMN PERSERO……………… 36
3.1 Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011
Tentang Pengujian Undang-Undnag Nomor 49 Prp Tahun 1960……... 36
3.1.1 Pengurusan Piutang BUMN oleh Panitia Urusan Piutang Negara 39
a. Sejarah Panitia Urusan Piutang Negara
b. Tugas dan Wewenang Panitia Urusan Piutang Negara
c. Piutang Yang Menjadi Wewenang Panitia Urusan Piutang Negara
3.1.2 Pengurusan Piutang BUMN Persero Menurut PP Nomor 33 Tahun
2006…………………………………………………………….. 47
3.1.3 Problematika Yuridis Piutang BUMN Persero………………… 48
3.1.4 Pengurusan Piutang BUMN Persero Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011……………………………. 51
BAB V : PENUTUP …………………………………………………………... 56
5.1 Kesimpulan…………………………………………………………………. 56
5.2 Saran………………………………………………………………………... 57
DAFTAR BACAAN
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI PENGELOLAAN PIUTANG BUMN... ZAINATUL ILMIYAH