51_g_2013_ptun-mdn (1)

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR : 51 / G / 2013 / PTUN-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara

biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara

antara :-----------------------------------------------------------------------------------------------------

M A A S S A B I R I N ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota

POLRI, Tempat Tinggal Dusun IV Desa Medan Sinembah

Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang,

Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut

sebagai........................................................PENGGUGAT ;

------------------------------------------------L A W A N

-------------------------------

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA ;

Berkedudukan di Jalan Sisisngamangaraja KM 10,5 No. 60 Medan,

Dalam hal ini, telah memberi Kuasa kepada :

1. KOMBES POL AMAN GANE, SH,/

KABIDKUM POLDA SUMUT ;

-------------------------------------------

1

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

2. AKBP DIDIK MIRAHARJA, SH,

M.Hum /

KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA SUMUT;--

3. AKBP FARIDA NAINI, SH / ADVOKAT

MADYA BIDKUM POLDA SUMUT ;

-----------------------------

4. IPDA..........

4. IPDA MILA MUFIDA, SH / ADVOKAT

PERTAMA BIDKUM POLDA SUMUT ;

-----------------------------

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,

Berkantor pada Bidang Hukum Polda Sumut Jalan

Sisingamangaraja KM 10,5 No. 60 Medan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07

Juni 2013 selanjutnya disebut

sebagai...TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; ----------------------------------------------

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; ------------------------------------

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Nomor : 51/G/Pen.MH/2013/PTUN-MDN, tanggal 27 Mei 2013, tentang

Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;-----------------------------------------------------------


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 51/G/

Pen.PP/2013/PTUN-MDN tanggal 28 Mei 2013, tentang Penetapan Hari

Pemeriksaan Persiapan pada hari : Rabu, tanggal 05 Juni 2013; ----------------------

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 51/G/

Pens.HS/2013/PTUN-MDN tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Hari

Persidangan Pertama pada hari : Rabu, tanggal 19 Juni 2013; -------------------------

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh para

pihak; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telah mendengar keterangan Saksi yang dihadirkan oleh dan Tergugat ;------

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;--------------------------

----TENTANG.

---------------------------------TENTANG DUDUKNYA PERKARA ----------------------------

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 20 Mei

2013 yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata

Usaha Negara Medan pada tanggal 20 Mei 2013 Nomor : 51/G/2013/PTUN-MDN,

yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal 12 Juni 2013 yang pada

pokoknya isinya sebagai berikut:----------------------------------------------------------------

A. OBJEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :

Surat Keputuan Kepala kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor :

KKEP/120/II/2013. Tanggal 07 Februari 2013, Tentang Pemberhentian Tidak

3


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia

atas nama MAASSABIRIN, Pangkat AIPTU Nrp. 65050702 Kesatuan BA

SAMAPTA POLRES BINJAI.

B. TENTANG TENGGANG WAKTU :

a. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor :

KKEP/120/II/2013. Tanggal 07 Februari 2013, tentang Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat ( PTDH ) Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia,

atas nama MAASSABIRIN, Pangkat AIPTU Nrp. 65050702 Kesatuan BA

SAMAPTA POLRES BINJAI POLDA SUMATERA UTARA.

b. Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka pada hari Kamis tanggal 21 Februari

2013 sekira pukul 14.00 Wib datanglah dua orang anggota Provost Polres

Binjai atas nama AIPTU RIYATNO dan satu orang anggotanya ke alamat

rumah saya untuk memberitahukan bahwa saya telah diberhentikan Tidak

Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan

menyerahkan kepada saya satu lembar Salinan Surat Keputusan

Kepala......

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara : KKEP/120/II/2013, tanggal 07

Februari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) dari

Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama MAASSABIRIN,

AIPTU Nrp. 65050702, Jabatan BA SAMAPTA POLRES BINJAI, serta satu

lembar Surat Undangan pelaksanaan upacara Pemberhetian Tidak Dengan

Hormat ( PTDH ) saya dilapangan Mapolres Binjai yang akan dilaksanakan

pada tanggal 28 Februari 2013, selanjutnya AIPTU RIYATNO menyuruh saya

untuk menandatangani Buku Expedisi yang ditulis dengan tulisan tangannya

sebagai bukti saya telah menerima kedua Surat tersebut diatas dari AIPTU


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


RIYATNO, barulah saya mengetahui kalau saya telah diberhentikan Tidak

Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi

saya sangat mengherankan atas terbitnya Surat Keputusan Kepala

Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : KKEP/120/II/2007, tanggal 07

Februari 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari

Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia An. MAASSABIRIN, Pangkat

AIPTU Nrp. 65050702, Jabatan BA SAMAPTA POLRES BINJAI tetapi

pelaksanaan Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)

dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2013 dan baru diberitahukan pada

saya pada pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 pukul 14.00 Wib

dialamat tempat tinggal saya di Dsn IV Desa Medan Sinembah Kec. Tanjung

Morawa Kab. Deli Serdang.

c. Bahwa sebelum saya terima dan saya ketahui terbitnya Surat Keputusan

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : KKEP/120/II/2013

tanggal 07 Februari 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

(PTDH) atas nama : MAASSABIRIN, Pangkat AIPTU Np 65050702 kesatuan

BA SAMAPTA POLRES BINJAI dan surat undangan pelaksanaan upacara

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat pada tanggal 28 Februari

2013.......

2013 di Mapolres Binjai yang di tanda tangani oleh Kepala Kepolisian

Resort Binjai AKBP MUSA TAMPUBOLON yang di sampaikan dan

diberitahukan oleh AIPTU RIYATNO kepada saya pada hari Kamis tanggal

21 Februari 2013 di alamat tempat tinggal saya, telah pula saya ketahui

bahwa telah disampaikan kepada Kepala Kepolisian Resort Binjai berupa

Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditanda tangani oleh

5


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Nomor : B/3856/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 perihal hasil penelitian

Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : B/ND/996/VII/2013/

Bidpropam tanggal 9 Juli 2012 yang menyatakan bahwa terhadap

pelaksanaan sidang KKEP dan hasil Keputusan sidang KKEP belum

memenuhi syarat formil dan bertentangan dengan PERKAP No. 8 Tahun

2006, maka dengan demikian sudah sangat jelas dinyatakan bahwa

pelaksanaan sidang KKEP dan hasil Keputusan Sidang KKEP terhadap

atas nama MAASSABIRIN, Pangkat AIPTU Nrp 65050702, Jabatan BA

SAMAPTA POLRES BINJAI yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21

Maret 2012 di Aula Mapolres Binjai tidak sah dan dinyatakan batal.

d. Bahwa dari Rangkaian dimaksud diatas, selanjutnya Penggugat berkeinginan

untuk mempertahankan hak-hak Penggugat selaku Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia yang telah diperlakukan dengan sewenang-

wenang oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang telah

memberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara

Republik Indonesia, maka pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013, Penggugat

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, atas

penerbitan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Nomor : KKEP/120/II/2013 tanggal 07 Februari 2013 Tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama MAASSABIRIN,

Pangkat.......

Pangkat AIPTU Nrp. 65050702, Jabatan BA SAMAPTA Polres Binjai, oleh

karenanya gugatan tersebut masih dalam waktu yang dibenarkan oleh

ketentuan yang berlaku pada Pasal 55 Undang-Undang Negara Republik


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

(PTUN) yang berbunyi sebagai berikut : Bagi pihak yang namanya

tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka

tenggang waktu Sembilan puluh hari dihitung sejak hari diterima dan

diketahui Keputusan Tata usaha Negara yang digugat, dan gugatan dapat

diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung

sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan badan pejabat Tata Usaha

Negara.

C. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa dengan tebitnya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah

Sumatera Utara Nomor : KKEP/120/II/2013 tanggal 07 Februari 2013 tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara

Republik Indonesia atas Nama : MAASSABIRIN pangkat AIPTU Nrp.

650507002 Kesatuan BA SAMAPTA Polres Binjai (objek gugatan) Penggugat

sangatlah dirugikan karena gaji Penggugat telah dihentikan secara langsung

tanpa ada menerima Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera

Utara tentang penghentian gaji Penggugat selaku Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

Bahwa akibat dari penghentian gaji Penggugat dari Dinas Kepolisian

Negara Republik Indonesia, dimana Penggugat tidak dapat memenuhi

kebutuhan hidup istri dan anak Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 53

ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9

Tahun.......

7


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara (PTUN), Penggugat mempunyai kepentingan untuk

mengajukan gugatan atas terbitnya Surat Keputusan a quo tersebut.

D. TENTANG ALASAN HUKUM GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat mulai melaksanakan Tugas Dinas di Kepolisian

Negara Republik Indonesia sejak 1987 dan telah berdinas selama 25

(dua puluh lima) Tahun belum pernah disidangkan dalam sidang

pelanggaran Disiplin serta dihukum dalam hukuman pelanggaran

disiplin. Tidak pernah menjalani penundaan Kenaikan Pangkat apalagi

sampai penurunan Pangkat akan tetapi pernah mendapatkan

penghargaan untuk didahulukan kenaikan Pangkat dari BRIPKA ke

AIPDA satu periode karena pelaksanaan Tugas BKO ke Provinsi

Nangroe Aceh Darussalam pada tahun 2003.

Bahwa Penggugat mulai bertugas di Polres Binjai sejak bulan September

2007 karena dimutasikan dari Polres Deli Serdang ke Polres Binjai, di

Polres Binjai Penggugat ditugaskan sebagai Karegu B SAMAPTA Polsek

Binjai Utara Polres Binjai, dimana saat itu Kapolsek Binjai Utara dijabat

oleh AKP HAMDAN dan Penggugat melaksanakan tugas di Polsek Binjai

Utara dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada, baru 6 (Enam)

Bulan bertugas di Polsek Binjai Utara tiba-tiba Kasi Propam Polres Binjai

Alm IPTU HENGKI SIMANJUNTAK memanggil Penggugat untuk

diperiksa sebagai Terperiksa dalam perkara pelanggaran disiplin selama

Penggugat bertugas di Polres Deli Serdang tetapi Penggugat menolak

karena tidak ada dasarnya. Dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


tersebut dan lagipula bila benar. Penggugat melakukan pelanggaran

disiplin selama bertugas di Polres Deli Serdang tentu Penggugat

diproses......

diproses dalam perkara pelanggaran disiplin di Polres Deli Serdang

bukan di Polres Binjai.

Selama bertugas di Polsek Binjai Utara Penggugat tidak pernah

melakukan pelanggaran pidana maupun pelanggaran disiplin, tiba-tiba

pada Bulan November 2008 Penggugat dimutasikan dari Polsek Binjai

Utara menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibawah

Binaan Provoost Polres Binjai, bukan dimutasikan dari Polsek Binjai

Utara ke Polsek lainnya atau kesatuan fungsi lainnya, sedangkan

sepengetahuan semua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

bahwa BIN PROVOOST bukanlah salah satu dari satuan fungsi yang ada

di Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi merupakan kumpulnya

Anggota Kepolisian yang telah melakukan pelanggaran pidana maupun

pelanggaran disiplin untuk mendapatkan pembinaan-pembinaan dan

hukuman dari satuan Fungsi Provost sampai ditempatkan kembali untuk

melaksanakan tugas yang lebih baik disatuan Fungsi yang sebenarnya

atau di Polsek-Polsek yang ada di jajaran Polres Binjai dan biasanya

dilaksanakan satu bulan atau dua bulan, sedangkan ditempatkan di

Binaan Provost mulai November 2008 s/d 2012 lebih kurang selama 4

(Empat) tahun sedangkan pelanggaran pidana maupun pelanggaran

disiplin sama sekali tidak pernah Penggugat lakukan.

9


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Selama berstatus Anggota Kepolisian Binaan Provoost Polres Binjai

Penggugat hadir akan tetapi tidak pernah mendapat arahan maupun

Binaan apalagi tugas dari Anggota Provoost dan dibiarkan terkatung-

katung yang mengakibatkan Penggugat mengalami Depresi berat

sehingga menderita sakit gangguan kejiwaan sehingga Penggugat harus

mendapatkan.........

mendapatkan pengobatan dan perawatan dari Dr. Fsikiater Rumah Sakit

Polda Sumut dan Dr. Fsikiater Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik

Medan bahka berdasarkan Surat Ijin sakit selama 6 (Enam) bulan yang

ditanda tangani langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara

maka Penggugat dirawat di Panti Rehabilitasi B.N.N Lido Sukabumi

Provinsi Jawa Barat.

2. Disaat-saat Penggugat mengalami sakit gangguan kejiwaan karena

Depresi berat disaat itulah Penggugat diperiksa oleh Anggota

Provoost Polres Binjai bukan dalam pelanggaran disiplin melainkan

langsung dalam perkara Disersi dengan tuduhan telah dengan

sengaja meninggalkan tugas selama 30 (Tiga Puluh) hari berturut-turut

atau 244 (Dua Ratus Empat Puluh Empat) Hari.

Ketidak hadiran Penggugat ke Polres Binjai sesuai dengan ketentuan

bukan untuk melaksanakan tugas-tugas Kepolisian melainkan untuk

mendapatkan arahan dan Binaan Fungsi Unit Provoost Polres Binjai

meskipun kenyataannya Penggugat tidak pernah mendapat arahan dan

Binaan dari satuan Fungsi Provoost karena memang tidak ada kesalahan

pelanggaran pidana maupun pelanggaran disiplin yang Penggugat


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


lakukan selama bertugas di Polres Binjai, jadi menurut Penggugat ketidak

hadiran Penggugat ke Polres Binjai tidak dapat dikategorikan

meninggalkan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, apalagi

ketidak hadiran Penggugat ke Polres Binjai bukan hal yang sengaja

Penggugat lakukan melainkan karena Penggugat mengalami Depresi

berat dan menderita gangguan kejiwaan yang harus mendapatkan

pengobatan dan perawatan Dr. Fsikiater Rumah Sakit Polda dan Rumah

Sakit Umum Haji Adam Malik, dan karena diketahuilah Penggugat

mengalami sakit gangguan kejiwaan makanya Kepala Kepolisian Daerah

Sumatera......

Sumatera Utara memberikan Ijin Cuti sakit selama 6 (Enam) bulan agar

Penggugat mendapatkan pengobatan dan perawatan di Panti

Rehabilitasi B.N.N Lido Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

Bila memang ketidak hadiran Penggugat sebagaimana yang disebutkan

dalam perkara Disersi yang didakwakan kepada Penggugat seharusnya

Kapolres Binjai memerintahkan Satuan Fungsi Provoost untuk

memeriksa dan menyidangkan serta menghukum saya dalam

pelanggaran Disiplin guna menyelamatkan saya agar tidak mengarah

kepada kasus Disersi sehingga tidak disidangkan dalam pelaksanaan

sidang KKEP kecuali meskipun Penggugat telah disidangkan dan

dihukum dalam pelanggaran disiplin tetapi Penggugat mengulangi

kembali perbuatan Penggugat, kenyataan yang ada hal tersebut tidak

pernah dilakukan seakan akan memang disengaja dilakukan Satuan

11


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Fungsi Provoost agar Penggugat dapat disidangkan dalam sidang KKEP

meskipun diketahui ketidak hadiran Penggugat bukanlah hal yang

disengaja melainkan dikarenakan Sakit Gangguan Kejiwaan dan

mengkesampingkan Bukti-Bukti Surat Keterangan sakit selama

Penggugat berobat dan dirawat oleh Dr. Fsikiater termasuk juga surat Ijin

cuti sakit.

4. Mendengar jumlah ketidak hadiran Penggugat yang dibacakan Anggota

Provoost Polres Binjai AIPTU RIYANTO pada saat Penggugat

disidangkan dalam pelaksanaan sidang KKEP pada hari Rabu Tanggal 21

Maret 2012 sangatlah diragukan keabsyahannya karena :

e. Tidak pernah diperlihatkan Bukti Buku Absensi Penggugat baik disaat

dilakukan pemeriksaan untuk didengarkan keterangan Penggugat oleh

anggota Satuan Fungsi Provoost maupun saat dilaksanakan sidang dalam

pelaksanaan sidang KKEP pada hari Rabu 21 Maret 2012

di Aula.........

di Aula Mapolres Binjai.

f. Pelaksaan Absensi personil Kepolisian Polres Binjai pada tahun 2009 tidak

ada menumbuhkan tanda tangan sebagai bukti hadir atau tidak melainkan

anggota Provoost hanya menulis H bila hadir, M bila Mangkir dan S bila sakit

dibuku Absensi personil tentu bisa saja Penggugat hadir tetapi ditulis

Mangkir, berbeda dengan sistem Absensi sekarang ini dimana sangat jelas

dibuktikan dan dipertanggung jawabkan ketidak hadiran setiap personil

Polres Binjai karena ada bukti tanda tangan masing-masing personil bila

hadir melaksanakan tugas.


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idg. Dalam pelaksaan sidang KKEP terhadap Penggugat dengan ketidak hadiran

Penggugat selama tahun 2009 sedangkan Anggota Provoost yang dihadirkan

didalam pelaksanaan sidang KKEP pada hari Rabu 21 Maret 2012 bukanlah

Anggota Provoost yang bertugas untuk mengabsensi kehadiran Personil

Polres Binjai pada tahun 2009 melainkan dua orang anggota Provoost yang

baru saja bertugas di Satuan Fungsi Unit Provoost Polres Binjai, tentu tidak

mungkin kedua saksi dapat mengetahui permasalahan Penggugat yang

sebenarnya.

5. Perkara yang didakwakan terhadap Penggugat selaku Terperiksa pada

pelaksanaan Sidang KKEP pada hari rabu tanggal 21 Maret 2012 di

Aula Mapolres Binjai dengan dakwaan bahwa Peggugat telah dengan

sengaja meninggalkan tugas selama 30 (Tiga Puluh) hari berturut-turut

dan atau 244 ( Dua ratus empat puluh empat ) Hari pada tahun 2009

sangatlah tidak relevan dan tidak sah kebenarannya sebab :

a. Pada Tahun 2009 penempatan Penggugat sebagai Anggota Kepolisian

Republik.......

Republik Indonesia yang dianggap telah melakukan pelanggaran pidana

atau pelanggaran Disiplin diwilayah Hukum Polres Binjai untuk

mendapatkan pembinaan dari Satuan Fungsi Provoost, sedangkan

Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan pelanggaran pidana

maupun pelanggaran Disiplin selama bertugas diwilayah Hukum Polres

Binjai.

b. Kehadiran Penggugat ke Polres Binjai bukanlah untuk melaksanakan tugas

melainkan untuk menerima arahan dan binaan dari satuan fungsi provost

13


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Polres Binjai yang pada kenyataannya sama sekali tidak pernah menerima

arahan dan binaan dari satuan fungsi provost melainkan Penggugat dibiarkan

terkatung katung tanpa arah saat Penggugat hadir ke Polres Binjai.

c. Ketidak hadiran Penggugat ke Polres Binjai bukanlah hal yang sengaja

Penggugat lakukan melainkan dikarenakan Penggugat mengalami Defresi

Berat dan mengalami sakit gangguan kejiwaan yang disebabkan setatus

Penggugat yang tidak pernah melakukan pelanggaran pidana dan

pelanggaran disiplin diwilayah Hukum Polres Binjai tetapi ditempatkan

menjadi Anggota Kepolisian Binaan Provoost yang tidak jelas sampai kapan

lamanya Penggugat dikembalikan untuk melaksanakan tugas Kepolisian di

Satuan Fungsi sebenarnya.

d. Apabila Penggugat pada Tahun 2009 ditempatkan pada salah satu Polsek

atau Satuan Fungsi Kepolisian lainnya, Penggugat tidak hadir untuk

melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia dengan segaja bukan dikarenakan Penggugat sedang

mengalami sakit barulah boleh dikatakan dengan sengaja meninggalkan

tugas sebagaimana dalam perkara yang

didakwakan........

didakwakan kepada Penggugat, Sedangan pada tahun 2009 Penggugat

masih bersetatus sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Binaan Provoost Polres Binjai yang kehadirannya untuk menerima

pengarahan dan pembinaan karena dianggap telah melakukan

pelanggaran pidana maupun pelanggaran Disiplin diwilayah Hukum

Polres Bnjai meskipun sebenaranya Penggugat sama sekali tidak


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


melakukan pelanggaran apapun selama bertugas diwilayah Hukum

Polres Binjai tentu saja ketidak hadiran Penggugat tidak dapat dikatakan

telah dengan sengaja meninggalkan tugas, apalagi ketidak hadiran

Penggugat ke Polres Binjai bukan hal yang sengaja dilakukan

melainkan dikarenakan mengalami sakit gangguan kejiwaan karena

Defresi berat tentu Dakwaan telah dengan sengaja meninggalkan tugas

lebih tidak dapat lagi didakwakan kepada Penggugat.

e. Apabila Penggugat sebelum tahun 2009 telah lebih dari tiga kali disidangkan

dalam sidang pelanggaran disiplin dalam perkara yang sama dan kemudian

Penggugat masih mengulangi kembali dengan sengaja bukan dikarenakan

sakit dan telah pula diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah

Sumatera Utara tentang Penghentian Pembayaran Gaji dan hak hak

Penggugat selaku anggota Kepolisian Negara Repubik Indonesia

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 BAB II Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2003 barulah dapat dilaksanakan

Sidang Komite Kode Etik Profesi Kepolisian ( KKEP ) kepada Penggugat

selaku Terperiksa.

f. Bahwa Penggugat sama sekali belum pernah disidangkan dalam Sidang

pelanggaran Disiplin maupun dihukum dengan hukuman

pelanggaran.....

pelanggaran disiplin baik sebagaimana dalam perkara yang didakwakan

kepada Penggugat maupun dalam perkara lainnya, ketidak hadiran

Penggugat bukanlah hal yang sengaja melainkan dikarenakan sakit dan

ketidak hadiran Penggugat ke Polres Binjai juga tidak dapat

15


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


dikategorikan dengan sengaja meninggalkan tugas dan Penggugat

tetap menerima gaji atau hak hak Penggugat sebagai Anggota

Kepolisian termasuk menerima uang Remonirasi yang disebut sebagai

Tunjangan Kinerja tentu saja Sidang KKEP terhadap Penggugat tidak

dapat dilaksanakan pada tahun 2009 apalagi dilaksanakan pada tahun

2012 jelas sangat bertentangan dengan Pasal 11 huruf c BAB II

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor I Tahun 2003

tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan Pasal 13 BAB II Peraturan Negara

Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 yang berbunyi Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin

lebih dari 3 ( Tiga ) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan

setatusnya sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat

diberhentikan Dengan Hormat ( PDH ) atau Tidak Dengan Hormat

( PTDH ) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui

sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Penggugat menyatakan bahwa pelaksanaan sidang KKEP terhadap

Pengggugat pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 di Aula Mapolres

Binjai tidak sah dan tidak dapat di sahkan kebenarannya karena :

a. Perkara yang didakwakan kepada Penggugat selaku terperiksa

adalah perkara ketidak hadiran Penggugat ke Polres Binjai pada

tahun 2009 hal ini terjadi bukanlah sengaja Penggugat lakukan

melainkan karena

Penggugat.......


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Penggugat mengalami sakit gangguan kejiwaan bukti bukti Surat Sakit

Penggugat telah Penggugat berikan kepada perwira pendamping AKP

R. SINAGA tetapi bukti bukti yang Penggugat berikan tidak dihadirkan

dan tidak dibacakan dalam pelaksanaan sidang KKEP pada hari Rabu

tanggal 21 Maret 2012 di aula Mapolres Binjai.

b. Kehadiran Penggugat ke Polres Binjai bukan untuk melaksanakan

tugas tugas Kepolisian sebab Penggugat bukan bertugas Dipolsek

atau disalah satu Satuan Fungsi melainkan untuk menerima arahan

dan binaan dari Satuan Fungsi Provoost karena ditempatkan selaku

Anggota Kepolisian Binaan Provoost ( BIN PROVOOST ) jadi tidak

dapat dikatakan meninggalkan Tugas sebagaimana yang

didakwakan kepada Penggugat selaku Terperiksa.

c. Bila ketidak hadiran Penggugat ke Polres Binjai pada Tahun 2009

memang benar kesalahan yang sengaja Penggugat lakukan dan

kehadiran Penggugat ke Polres Binjai memang harus

melaksanankan tugas tugas kepolisian menurut ketentuan fungsi

fungsi bukan menjadi Binaan Provoost, tentu saja pelaksanaan

sidang KKEP terhadap Penggugat dilaksanakan pada tahun 2009

dan apa yang menjadi hak hak Penggugat telah dihentikan

pembayarannya dan Penggugat telah lebih dari tiga kali

disidangkan dalam sidang pelanggaran disiplin, bukan setelah

Penggugat kembali melaksanakan tugas dan menerima kembali

hak hak Penggugat selaku Anggota Kepolisian, kenyataan yang

terjadi Penggugat disidangkan langsung dalam sidang KKEP

sedangkan Penggugat tidak pernah disidangkan dalam pelanggaran

17


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


disiplin dan dihukum dalam hukuman pelanggaran disiplin,

Penggugat telah melaksanakan kembali tugas dengan baik dan

menerima semua

hak hak...........

hak hak Penggugat baik berupa gaji maupun uang Remonirasi sampai

bulan Februari 2013.

d. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor I Tahun 2093 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian

dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, BAB III

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ( PTDH ) Pasal II

menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila meninggalkan

tugas atau hal lain sebagaimana yang telah Penggugat terangkan

diatas bahwa ketidak hadiran Penggugat ke Polres Binjai tidak

dapat di kategorikan telah dengan sengaja meninggalkan tugas

sebagaimana yang didakwakan kepada Penggugat.

e. Bertentangan dengan apa yang tertera dalam Pasal 13 BAB II

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2003 yang

berbunyi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

dijatuhi hukuman disiplin lebih dari tiga kali dan dianggap tidak patut

lagi dipertahankan setatusnya sebagai Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat ( PDH ) dari

Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pasal ini jelas

dikatakan bila lebih dari tiga kali dihukum dalam hukuman


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


pelanggaran disiplin dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak

dengan hormat artinya yang telah dihukum dengan hukuman

pelanggaran disiplin baru dapat disidangkan dalam sidang KKEP

serta tidak harus diberhentikan tidak dengan hormat tetapi masih

dapat diberhentikan dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara

Republik Indonesia, sedangkan Penggugat tidak pernah

sekalipun dihukum dengan hukuman Pelanggaran

disiplin......

disiplin.

f. Bertentangan dengan Pasal 12 BAB IV Pertauran Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor : 8 Thun 2006 tentang hak dan

kewajiban terperiksa yang berbunyi :

Terperiksa berhak :

a. Mengetahui susunan keanggotaan komisi sebelum pelaksanaan

sidang.

b. Menunjuk pendamping.

c. Menerima dan mempelajari Berkas perkara baik sendiri sendiri

maupun bersama sama pendamping paling lambat 3 ( Tiga ) Hari

sebelum pelaksanaan sidang.

d. Mengajukan pembelaan.

e. Mengajukan saksi saksi baik dalam proses pemeriksaan maupun

dalam persidangan.

19


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


f. Menerima salinan putusan sidang I ( Satu ) hari setelah putusan

sidang dibacakan.

g. Mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu

paling lambat 7 ( Tujuh ) hari setelah menerima salinan putusan

sidang.

Apa apa yang menjadi hak Penggugat selaku terperiksa sebagaimana yang

tertulis pada Pasal 12 diatas sama sekali tidak pernah diberitahukan dan

disampaikan oleh pihak penyidik kepada Penggugat selaku terperiksa.

7. Bahwa sebelum terbitnya Surat Keputusan Kepala Kepolisian

Daerah

Sumatera

Sumatera Utara Nomor : KKEP / 120 / II / 2013 / tanggal 07 Februari 2013

Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) dari Dinas

Kepolisian Negara Republik Indonesia atas Nama MAASSABIRIN, Pangkat

AIPTU NRP. 65050702 Kesatuan BA SAMAPTA Polres Binjai, bahwa Kepala

Biro Sumber Daya Manusia Polda Sumatera Utara yang mengatasnamakan

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah mengirimkan surat dengan

Nomor : B / 3856 VII / 2012 /tanggal 24 Juli 2012 perihal : Hasil Penelitian

Bidpropam Polda Sumut kepada Kepala Kepolisian Resort Binjai dan

tembusan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, IRWASDA

POLDA SUMUT, Kabidpropam Polda Sumut, Kabidkum Polda Sumut yang

menerangkan bahwa AIPTU MAASSABIRIN NRP. 65050702 BA Polres

Binjai yang direkomondasikan PTDH melalui sidang KKEP polri Polres Binjai

belum dapat diterbitkan Keputusan PTDH nya karena hasil penelitian


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Bidpropam Polda Sumut dengan Nomor : B / ND-996 / VII / 2012, tanggal 9

Juli 2012 yang menerangkan terhadap pelaksanaan sidang KKEP tersebut

belum memenuhi syarat formil dalam hal masalah pembentukan komisi dan

putusan hasil sidang KKEP bertentangan dengan Perkap No. 8 tahun 2006

tentang organisasi dan tata kerja KKEP ( Vide Skep Pembentukan dan skep

putusan sidang komisi ) berdasarkan dari hasil penelitian Bidpropam Polda

Sumut yang disampaikan Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Sumut

Kepala Kapolres Binjai AKBP MUSA TAMPUBOLON sudah jelas

menyatakan pelaksanaan sidang dan hasil putusan sidang KKEP pada hari

Rabu tanggal 21 Maret 2012 di Aula Mapolres Binjai AN. MAASSABIRIN,

Pangkat AIPTU NRP. 65050702 tidak sah dan batal demi Hukum, sedangkan

Kepala Kepolisian Resort Binjai juga tidak melaksanakan sidang KKEP

terhadap Penggugat atau berupa kegiatan lainnya yang berhubungan dengan

perkara yang didakwakan kepada Penggugat akan tetapi terbit pula

Surat.........

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : KKEP /

120 / II / 2013 / tanggal 07 Februari 2013 dan diberitahukan serta

disampaikan kepada Penggugat pada hari Kamis Tanggal 21 Februari 2013

dialamat tempat tinggal Penggugat yang disampaikan oleh Anggota Provoost

Polres Binjai AIPTU RIYATNO serta memberi undangan pelaksanaan

Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) Penggugat yang

akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2013 dihalaman Mapolres

Binjai, tanpa adanya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera

Utara tentang Penghentian Gaji dan hak - hak lain selaku Anggota Kepolisian

21


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


maka gaji dan hak hak Penggugat selaku Anggota Kepolisian langsung

pula dihentikan.

Berdasarkan dalil dalil yang dikemukakan diatas, maka dengan ini dimohon

kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimuliakan

Majelis Hakim Tata Usaha Negara Medan, untuk berkenan menetapkan suatu

hari persidangan sekaligus memanggil pihak pihak yang berperkara seterusnya

mengadili dan memutuskan perkara ini dengan aman.

E. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----------------------------

2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian

Daerah Sumatera Utara Nomor : KKEP / 120 / II / 2013 / tanggal 07

Februari 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH )

dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas Nama

MAASSABIRIN, Pangkat AIPTU NRP. 65050702 Kesatuan BA SAMAPTA

Polres Binjai ; -----------------------------------------------------------------------------

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala

Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : KKEP / 120 / II / 2013 /

tanggal 07 Februari 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

(PTDH)........

( PTDH ) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas Nama

MAASSABIRIN, Pangkat AIPTU NRP. 65050702 Kesatuan BASAMAPTA

Polres Binjai ; -------------------------------------------------------------------------------

4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitas atau memulihkan nama baik dan

hak hak dan kedudukan Penggugat seperti kedudukan semula ; ----------


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam

perkara ini ; -------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah

pihak datang menghadap di persidangan, Penggugat datang menghadap :

MAASSABIRIN, sedangkan Tergugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya :

AKBP FARIDA NAINI, SH dan IPDA MILA MUFIDA, Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 07 Juni 2013 ;-----------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah

mengajukan tertulis tertanggal 19 Juni 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai

berikut : ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui

secara tegas dalam Jawaban ini;------------------------------------------------------------------

Bahwa Penggugat secara Inperson ( AIPTU MAASSABIRIN, Nrp 65050702,

Jabatan Ba. SAMAPTA POLRES BINJAI), telah Diberhentikan Tidak Dengan

Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Tergugat sesuai

dengan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Tergugat) Nomor :

Kep/120/II/2013, tanggal 7 Pebruari 2013 tentang (PTDH);----------------------------------

A. Tentang Substansi

Bahwa Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena

terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 Ayat 1

huruf (a) Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian

Anggota..

23


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Anggota Polri, yaitu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik

Indonesia apabila : meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu

lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;

Bahwa Penggugat tidak melaksanakan tugas sebagai Bintara Pembinaan

unit P3D Polresta Binjai sejak tanggal 19 Februari 2009 s/d 20 Oktober 2009

atau selama 244 (dua ratus empat puluh empat) hari secara berturut-turut; --

Bahwa selama bertugas, Penggugat pernah tersangkut dalam perkara Tindak

Pidana melakukan sodomi terhadap seorang laki-laki pada tahun 2007,

namun sampai saat ini proses penyidikannya belum selesai karena yang

melakukan penyidikan Polres Deli Serdang ; ------------------------------------

Bahwa selanjutnya pada Tahun 2009 Penggugat tidak masuk melaksanakan

tugas sebagaimana dalam berkas perkaranya Nomor : DPP/29/X/2009/P3D

tanggal 20 Oktober 2009 yang dikirimkan / ditujukan kepada Kabidkum Polda

Sumut dengan tembusannya kepada pejabat berwenang Polda Sumut,

selanjutnya pada tanggal 9 Nopember 2009 Penggugat hadir dan terhadap

Penggugat dilaksanakan pemeriksaan melalui BAP untuk mengambil

keterangannya;------------------------------------------------------------------------------

Bahwa keterangan yang diperoleh dari Penggugat dalam BAP tanggal 9

Nopember 2009 antara lain menerangkan bahwa dirinya mulai tidak hadir

melaksanakan tugas dikarenakan Penggugat merasa bingung memikirkan

permasalahan dirinya dalam perkara tuduhan melakukan sodomi hingga

sampai saat ini belum ada putusan perkara dan berkas perkaranya tidak ada

di Mahkamah Agung dan selama Penggugat tidak hadir melaksanakan tugas

tanpa memperoleh izin dari Atasan/Pimpinan Penggugat berada di rumahnya


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


dan yang dikerjakan tidak ada karena Penggugat merasa suntuk dan bingung

.Sebagai saksi Penggugat atas ketidak hadiran Penggugat melaksanakan

tugas......

tugas tanpa memperoleh izin dari Atasan/Pimpinan tersebut adalah isteri

Penggugat yang bernama Zurnawati. Bahwa atas saran dari Kabidkum

Polda Sumut melalui surat nomor : K/657/PH/XI/2009 tanggal 19 Nopember

2009 memberikan saran agar terhadap Penggugat dilaksanakan Sidang

Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KKEP);-----

Bahwa Penggugat tidak pernah menunjukkan perubahan sebagai anggota

Polri yang mana setelah BAP dibuat dan dikirimkan Ke Polda Sumut,

Penggugat tidak pernah hadir lagi dan telah dibuat surat panggilan sebanyak

3 (tiga) kali akan tetapi Penggugat tidak pernah memenuhi Surat Panggilan

tersebut dan bahkan sudah diterbitkan Daftar Pencarian Prajurit Polri (DPPP)

sebanyak 3 (tiga) kali juga tidak pernah hadir melaksanakan tugasnya

sebagai Bintara Pembinaan unit P3D Polresta Binjai mulai tanggal 19

Februari 2009 s/d 20 Oktober 2009 ; ----------------------------------------------------

Bahwa pada tanggal 08 April 2009 sudah diterbitkan penghentian gaji

sementara Penggugat yang ditandatangani Kapolres TMT 01-05-2009;---------

Bahwa upaya-upaya yang dilakukan Polres Binjai untuk mencari dan

membina Penggugat telah dilakukan seperti menghubungi pihak keluarga

Penggugat namun tidak membuahkan hasil, hingga pada tanggal 30 April

2010 berdasarkan Keputusan Kapolda Sumut (Tergugat) Nomor : Kep/221/

IV/2010 yang menyatakan Penggugat mengalami depresi berat dengan ciri

psikotik disertai dengan gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan

zat adiktif status kesehatan (stakes) 3p, selanjutnya Surat Keterangan Badan

25


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : Sket/11/V/2010/BNN tanggal

21 Mei 2010 terhitung mulai tanggal 21 Mei 2010 sampai dengan tanggal 08

Oktober 2010 Penggugat dirawat/direhabilitasi di UPT dan T&R BNN Bogor,

hal ini yang membuat sehingga terhadap Penggugat tidak dapat

dilaksanakan Sidang KKEP dan

baru.........

baru dapat dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2012 ; ----------------------------

Bahwa selanjutnya mulai tahun 2011 s/d 2012 Pihak Polres Binjai sudah

berupaya membina Penggugat walaupun tidak ada hasilnya namun tetap

ditunggu kedatangannya. Penggugat masih selalu melakukan pelanggaran

berupa menghindarkan tanggung jawab dinas.Tidak menunjukkan perilaku

seorang anggota Polri bahkan masih mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu

hingga tahun 2012 ; ------------------------------------------------------------------

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kapolres Binjai tentang

pembentukan sidang KKEP Nomor : Skep/03/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 ;

telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik terhadap Penggugat pada

tanggal 21 Maret 2012 dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kapolri

nomor 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik

Polri dalam hal penegakan Kode Etik Profesi Polri sesuai dengan Pasal 21

Ayat 3 huruf (e) Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 yang menyatakan

bahwa Anggota Polri yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam

waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut dikenakan

sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat sebagai Anggota Polri;-----------------------------------------------


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Bahwa selanjutnya telah dilaksanakan sidang KKEP dan terhadap Penggugat

dikenakan sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat sebagai Anggota Polri sebagaimana Kep/03/III/2012tanggal

21 Maret 2012;---------------------------------------------------

Bahwa selanjutnya Kapolres Binjai selaku Ankum Penggugat telah

menerbitkan Rekomendasi Penilaian Anggota Polri Nomor : REK/03/III/2012

tanggal 26 Maret 2012, yang menyatakan Bahwa Penggugat Tidak Layak

untuk dipertahankan mengemban tugas profesi Polri (bertingkah laku

maupun dedikasi dan loyalitas yang tidak baik, sehingga tidak layak

dipertahankan

dipertahankan dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia);-----------

Bahwa selanjutnya Kapolres Binjai selaku Ankum melaporkan pelaksanaan

Sidang KKEP yang telah dilaksanakan atas nama Penggugat kepada

Tergugat selaku Atasan Ankum dengan pengajuan saran pertimbangan

putusan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

sebagai Anggota Polri (Kep/03/III/2012 tanggal 21 Maret 2012);---------------

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Penggugat mengatakan dalam pelaksanaan Sidang KKEP Penggugat

memperlihatkan surat Penggugat Nomor : Kep/221/IV/2010 tanggal 30 April

2010 yang menyatakan Penggugat mengalami depresi berat dengan ciri

psikotik disertai dengan gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan

zat adiktif status kesehatan (stakes) 3p dan surat keterangan Nomor :

Sket/11/V/2010/BNN tanggal 21 Mei 2010 yang menyatakan Penggugat

direhabilitasi mulai tanggal 21 Mei 2010 sampai dengan tanggal 08 Oktober

2010 di UPT dan T&R BNN Bogor, hal tersebut bertentangan dengan

27


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


keterangan yang Penggugat sampaikan pada BAP tertanggal 09 Nopember

2009 antara lain Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dalam

keadaan sehat jasmani dan rohani selanjutnya Penggugat menerangkan

mulai tidak hadir melaksanakan tugas yaitu sejak Februari 2009 s/d 08

Nopember 2009 dikarenakan Penggugat merasa bingung memikirkan

permasalahan diri Penggugat dalam perkara tuduhan melakukan sodomi

hingga sampai saat ini belum ada putusan perkara dan berkas perkaranya

tidak ada di Mahkamah Agung dan selama Penggugat tidak hadir

melaksanakan tugas tanpa memperoleh izin dari Atasan/Pimpinan

Penggugat berada di rumah Penggugat dan yang dikerjakan tidak ada karena

Penggugat merasa suntuk dan bingung. Sebagai saksi Penggugat atas

ketidakhadiran Penggugat melaksanakan tugas tanpa memperoleh izin

dari..

dari Atasan/Pimpinan tersebut adalah isteri Penggugat yang bernama

Zurnawati sedangkan didalam BAP tertanggal 16 Oktober 2009 isteri

Penggugat a.n. Zurnawati menerangkan antara lain tidak mengetahui

dimana keberadaan Penggugat (suami Zurnawati) sejak bulan Februari 2009

sampai dengan tanggal 16 Oktober 2009. Dengan demikian semua dalil-dalil

yang Penggugat sampaikan tidak cukup beralasan / alasan yang dibuat-buat.

Bahwa adanya surat Karo SDM Nomor : B/3856/VII/2012 tanggal 24 Juli

2012, surat Kabid Propam Nomor : B/ND-996/VII/2012 tannggal 09 Juli 2012

dan Nota Dinas Kabidkum Nomor : B/ND-377/XII/2012/Bidkum tanggal 07

Desember 2012 yang menerangkan pelaksanaan sidang KKEP terhadap

Penggugat belum memenuhi syarat formil dalam hal pembentukan komisi


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


dan putusan hasil sidang KKEP bertentangan dengan Perkap No. 8 Tahun

2006, berkaitan dengan hal tersebut telah dilaksanakan gelar perkara

putusan hasil sidang KKEP terhadap 3 (tiga) orang Personel Polres Binjai

yang salah satunya adalah atas nama Penggugat, selanjutnya dari

pelaksanaaan gelar perkara tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kesalahan

yang ditemukan bersifat administrarif dan tidak terkait dengan substansi

pokok perkara yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan

kesimpulan gelar agar tetap dikeluarkan SKEP PTDH sebagaimana Nota

Dinas Kabid Propam kepada Karo SDM tembusan pejabat berwenang Nomor

: B/ND-1540/IX/2012/A/Bid Propam tanggal 11 September 2012 ;----------------

Bahwa selanjutnya Karo SDM menyampaikan hasil gelar perkara dan mohon

Putusan Kapolda Sumatera Utara (Tergugat) melalui Nota Dinas Nomor :

B/ND-3446/XII/2012/Ro SDM tanggal 20 Desember 2012 untuk dapat

memberikan keputusan terhadap 12 (dua belas) orang personel yang diputus

PTDH (yang salah satunya adalah atas nama Penggugat) dan 1 (satu) orang

personel yang diputus PDH. Selanjutnya melalui disposisi Tergugat ( Kapolda

Sumatera........

Sumatera Utara) kepada Waka Polda dan Irwasda Polda Sumut tertanggal

21 Desember 2012 menyatakan : Acc/Setuju utk di PTDH ; -----------------------

Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan

prosedur hukum dan peraturan Perundang-undangan, telah memenuhi

substansi untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas

Polri dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka selanjutnya

Kapolda Sumatera Utara (Tergugat) menerbitkan Objek Sengketa

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara ( Tergugat )

29


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Nomor : Kep/120/II/2013, tanggal 7 Pebruari 2013 tentang Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Penggugat ( AIPTU

MAASSABIRIN, Nrp 65050702) sehingga cukup alasan Majelis Hakim untuk

menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum Penggugat

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;--------------------------

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan

Repliknya tertanggal 19 Juni 2013;---------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, selanjutnya Tergugat telah

mengajukan Dupliknya tertanggal 02 Juli 2013 yang untuk mempersingkat uraian

Putusan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

Putusan ;-----------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan bukti surat yang untuk bukti P-1, P-2,P-3,P-4 dan P-9 berupa

foto copy surat yang telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya kecuali bukti

P-5, P-6, P-7, dan P-8 tidak ada Aslinya sehingga secara formal dapat dijadikan

alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai

dengan Bukti P-25 adalah sebagai berikut ------------------------------------------------------

1.Foto...........

1. Foto CopyPETIKAN SURAT KEPUTUSAN No. Pol : SKEP / PERS

GUNPAT-02. G / X /1987, Tanggal 12 Oktober 1987 Tentang

PENGANGKATAN DAN PENGAJIAN KEPADA PARA BINTARA

MILITER PEMBENTUKAN BINTARA PRIA POLRI TAHUN


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


1987 /1988 A.n SERDA MAASSABIRIN.(Bukti P-1 ) ;

.............................................

2. Foto Copy Petikan Keputusan Kepala Kepolisian RESORT BINJAI Nomor :

KKEP / 17 / X/ 2011, Tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Kenaikan

Gaji Berkala A.n AIPTU MAASSABIRIN. (Bukti P - 2) ;...

3. Foto Copy SURAT PERINTAH TUGAS No. Pol : Sprin Gas / 82 / VI / 2004 /

Reskrim, tangal 07 Juni 2004 Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas

Penyidik BKO Polda Nangroe Aceh Darussalam (Bukti P-3) ; .

4. Foto Copy SURAT PERJALANAN DINAS No. Pol : SPD / 60 / VI/2004 Tanggal

07 Juni 2004 DALAM PELAKSANAAN PROSES PENYIDIKAN

PERKARA NARKOBA DI POLRES ACEH TENGAH POLDA NAGROE

ACEH DARUSSALAM. (Bukti P-4 ;...

5. Foto Copy SURAT KETERANGAN AN. BRIPKA MAASSABIRIN KESATUAN

POLRES DELI SERDANG YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN

KHUSUS PENYIDIKAN PEMBERANGKATAN KE POLDA NAGROE

ACEH DARUSSALAM ( Bukti P-5) ;....................................................

6. Foto Copy PIAGAM PENGHARGAAN NO.POL : B / 932 / V / 2004 /

KOOPSGAKKUM DARI KEPALA KEPOLISIAN DAERAH

NANGROE........

31


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


NANGROE ACEH DARUSALLAM ATAS PELAKSANAAN TUGAS

BKO YUSTISI DI DAERAH KONFLIK PROPINSI NANGROE ACEH

DARUSSALAM (Bukti P-6 ) ; .

7. Foto Copy Surat Kanit P3D Polres Binjai yang di tujukan kepada Kapolsek Binjai

Utara No. Pol : B / I / 2008 / Paminal / P3D Tanggal Januari 2008

Perihal Mohon Bantuan Penyampaian Surat Panggilan

kepadaAIPTU MAASSABIRIN Nrp. 65050702 BA POLSEK BINJAI

UTARA ( Bukti P-7 ) ;...............................................

51_g_2013_ptun-mdn (1)

Documents