a. pendahuluan filea. pendahuluan kecamatan sebagai salah satu skpd penyelenggara pelayanan publik...

A. PENDAHULUAN

Kecamatan sebagai salah satu SKPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota

Yogyakarta dan khususnya dibidang pelayanan perizinan, sehingga dalam rangka mewujudkan

pelayanan yang berkualitas, mudah, adil, cepat, transparan, terukur serta akuntabel, maka perlu

menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Camat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian

Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah maka

Kecamatan mempunyai kewenangan menerbitkan IMB dengan kriteria : keluasan bangunan lebih

kecil atau sama dengan 100 m², tidak bertingkat (satu lantai) yang terletak di dalam kampung, tidak

di tepi jalan yang harus mempunyai/ terkena Garis Sepadan Bangunan (GSB) dan guna bangunan

untuk rumah tinggal.

B. STANDAR PELAYANAN

Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan

NO.

KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan

Gedung.

b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi

Perizinan Tertentu.

c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan

Persyaratan Perizinan, dan Waktu Pelayanan Perizinan di Lingkungan

Pemerintah Kota Yogyakarta.

d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan

Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan Urusan

Pemerintah Daerah.

e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Juklak Perda

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

g. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan

Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun

2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Persyaratan Pelayanan

Menyerahkan formulir yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon, serta tanda tangan persetujuan dari tetangga dan diketahui oleh RT, RW, dan Lurah dengan dilampiri: 1. Fotokopi KTP Pemohon; 2. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah; 3. Surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi kuasa apabila yang mengurus bukan

pemohon;

4. Surat pernyataan kerelaan bermeterai cukup dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan atas nama pemohon;

5. Gambar konstruksi bangunan (denah, tampak muka, samping, belakang, rencana manfaat/fungsi) sebanyak dua set;

6. Denah lokasi bangunan. Masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar

3. Sistem, mekanisme, dan prosedur

PROSEDUR PELAYANAN IZIN

Tidak memenuhi syarat memenuhi syarat Keterangan bagan : 1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas

permohonan dan diberi tanda bukti penerimaan berkas. 2. Pemeriksaan berkas dan Penelitian Lapangan. Petugas lapangan melakukan

penelitian lapangan guna memeriksa kesesuaian berkas dengan fakta lapangan. 3. a. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai dengan fakta

lapangan maka pemohon akan menerima surat penolakan. b. Setelah penelitian lapangan dilakukan maka SK izin akan diproses dan

ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat. 4. Pembayaran retribusi izin dan penyerahan izin kepada pemohon.

1. Pendaftaran

2. Pemeriksaaan

Berkas dan Penelitian Lapangan

3.b Proses SK Izin dan

Penetapan

3.a Surat

Penolakan

4. Selesai

4. Jangka waktu penyelesaian

Maksimal 11 (sebelas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap.

5. Biaya/tarif Rumus penghitungan retribusi:

1. Retribusi bangunan gedung baru/perluasan : L x It X 1,00 x HS bg.

2. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan : L x It x Tk x HS bg.

3. Retribusi prasarana bangunan gedung baru : V x I x1,00 x HS pbg

4. Retribusi rehabilitasi/renovasi prasarana bangunan : V x I x Tk x HS pbg

Keterangan:

L = Luas bangunan gedung;

V = Volume/besaran (dalam satuan m2, m, unit);

It = Indeks terintegrasi (It= If x Ik x Iwp)

(If = Indeks fungsi, Ik = Indeks klasifikasi dan Iwp = Indeks waktu

penggunaan);

I = Indeks;

1,00 = indeks bangunan baru;

Tk = Tingkat kerusakan.

(0,45 untuk tingkat kerusakan sedang)

(0,65 untuk tingkat kerusakan berat)

HSbg = harga satuan retribusi bangunan gedung.

HSpbg = harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung.

Besarnya harga satuan bangunan gedung dan prasarana bangunan :

a. Bangunan gedung sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

b. Prasarana bangunan gedung sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

6. Produk pelayanan 1. Surat Keputusan IMB 2. Plat IMB 3. Stiker IMB

7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

1. Buku register dan buku pengambilan 2. ATK 3. Komputer 4. Printer 5. Blangko IMB dan berita acara pengukuran 6. Meteran 7. Garis skala 8. Buku pedoman peruntukan lahan dan status kawasan 9. Tanda bukti/kwitansi pembayaran 10. Kalkulator Sarana Pendukung 1. ruang tunggu yang representatif. 2. nomor antrian 3. tersedianya instalasi listrik yang dilengkapi dengan genset.

8. Kompetensi Pelaksana

1. Camat : S2 Manajemen/S2 AN, S2 MAP diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Ilmu pemerintahan, S1 AN, S1 Komunikasi, S1 Ilmu politik, S1 Sosiologi, S1 Sosiatri, S1 Hukum

2. Ka. Seksi Pelayanan, Informasi & Pengaduan : S2 Manajemen/S2 Ilmu Hukum/S2 AN/S2 MAP/S2 serumpun diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi.

3. Pemroses Perizinan : DIII Teknik, DIII Sospol, DIII Hukum dan DIII Ekonomi SMA/SMK Teknik 4. Penatalaksana Pelayanan Informasi Pengaduan : SMA/SMK 5. Pengadministrasi Umum & Pengurus Barang : SMA/SMK 6. Analis Perencanaan, Pelaporan & Kasir penerima : DIII Ekonomi, DIII Sospol dan DIII Hukum

9. Pengawasan internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana 2. Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

10. Penanganan

pengaduan, saran, dan masukan

Kecamatan : datang langsung, kotak saran, email kecamatan, telepon dan Fax Kota : Datang langsung, dan UPIK (email, SMS, telepon) Sarana Pelayanan Pengaduan: 1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

a) [email protected] b) Sms ke 08122780001

2. E-mail : …….. 3. Telepon : (0274) 515865, 562682. Sms : 081227625000 Fax : (0274) 555241 3. Surat : …. 4. Kotak saran. 5. Datang langsung 6. Formulir survey IKM. Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

a) Cek administrasi b) Cek lapangan c) Koordinasi internal d) Koordinasi instansi terkait

Responsif pengaduan : 3 (tiga) hari kerja. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.

11. Jumlah pelaksana 6 pegawai

12. Jaminan pelayanan 1. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya.

2. Pemberian informasi kepada pemohon baik permohonan izin selesai sebelum 11 hari kerja maupun belum selesai setelah 11 hari kerja.

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

1. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin 2. Kepastian biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku 3. Bebas KKN

14. Evaluasi kinerja Pelaksana

1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan 2. Pengisian kuesioner tentang layanan 6 bulan sekali

15. Masa Berlaku Izin Berlaku selamanya selama tidak ada perubahan.

16. Waktu Pelayanan Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 Hari Jumat : 08.00 - 11.30 13.00 – 14.00

Ditetapkan di Yogyakarta,

Pada Tanggal………………2013 Camat

………………………………

mailto:[email protected]

A. PENDAHULUAN







Kecamatan mempunyai kewenangan menerbitkan izin gangguan dengan kriteria usaha yang

berdampak kecil dan sedang dikawasan pemukiman


Pelayanan Izin Gangguan

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan.


Perizinan Tertentu.

c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2006 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan.

d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis



Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2012

tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk


e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan

Persyaratan Perizinan, dan Waktu Pelayanan Perizinan di Lingkungan Pemerintah

Kota Yogyakarta.

f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan


Pemerintah Daerah.

g. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu.


Menyerahkan formulir yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon, serta tanda tangan persetujuan dari tetangga dan diketahui oleh RT, RW, dan Lurah dengan dilampiri: 1. Fotokopi KTP Pemohon; 2. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dijadikan tempat usaha atau surat

pernyataan kesanggupan dari Pemohon untuk mengurus IMB dalam jangka waktu maksimal 1 tahun bagi yang belum memiliki IMB dan Izin gangguan kecil.

3. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah. 4. Surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi kuasa apabila yang mengurus bukan

pemohon; 5. Surat pernyataan kerelaan bermeterai cukup dari pemilik tanah apabila tanah

yang digunakan bukan atas nama pemohon; 6. Denah lokasi tempat usaha Masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar.



Tidak memenuhi syarat memenuhi syarat Keterangan bagan : 1. Pemohon datang ke Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan dan

diberi tanda bukti penerimaan berkas. 2. Pemeriksaan berkas dan Penelitian Lapangan. Petugas lapangan melakukan



ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat. 4. Pembayaran retribusi izin dan penyerahan izin kepada pemohon.


Maksimal 6 (enam) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap.

5. Biaya/tarif I. Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan

jasa dengan Tarip retribusi.

Tingkat penggunaan jasa dihitung dengan cara menjumlahkan hasil perkalian

bobot dan skor masing-masing faktor dikalikan dengan luas tempat Usaha.

1. Pendaftaran

2. Pemeriksaaan



Penetapan

3.a Surat

Penolakan

4. Selesai

Indek Lingkungan Bobot 30%

Indek Lokasi Bobot 30%

Indek Gangguan Bobot 30%

Skor Skor Skor

Kawasan Khusus 1,2 Lingkungan 1,2 Sedang 1,3

Kawasan Pemukiman 1,0 Lokal 1,0 Kecil 0,8

Rumus menghitung retribusi sbb:

(Bobot Lingkungan x Skor lingkungan) + (Bobot Lokasi x skor lokasi) + (Bobot

Gangguan x skor gangguan) x luas ruang tempat usaha.)

II. Tarif Retribusi Izin Gangguan:

1. Luas usaha sampai dengan 500 m2 sebesar Rp 2.000,-/m2.

2. Luas usaha 501 s/d 1.000 m2 sebesar Rp 1.500,-/m2.

3. Luas diatas 1.000 m2 sebesar Rp 1.000,-/m2.

III. Retribusi Izin Gangguan minimal sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu

rupiah), apabila dalam penghitungan retribusi tidak mencapai angka

minimal.

6. Produk pelayanan 1. Surat Keputusan Izin Gangguan 2. Tanda Izin gangguan

7. Sarana, prasarana,

dan/atau fasilitas 1. Buku register dan buku pengambilan 2. Alat tulis 3. Komputer 4. Printer 5. Blangko Izin gangguan dan berita acara tinjauan lapangan 6. Tanda izin gangguan 7. Meteran 8. Tanda bukti/kwitansi pembayaran 9. Kalkulator

10. Kendaraan Sarana Pendukung 1. ruang tunggu yang representatif. 2. nomor antrian 3. tersedianya instalasi listrik yang dilengkapi dengan genset.



2. Ka. Seksi Pelayanan, Informasi & Pengaduan : S2 Manajemen/S2 Ilmu Hukum/ S2 AN/S2 MAP/S2 serumpun diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi.

3. Pemroses Perizinan : DIII Teknik, DIII Sospol, DIII Hukum dan DIII Ekonomi SMA/SMK Teknik 4. Penatalaksana Pelayanan Informasi Pengaduan : SMA/SMK 5. Pengadministrasi Umum & Pengurus Barang : SMA/SMK

6. Analis Perencanaan, Pelaporan & Kasir penerima : DIII Ekonomi, DIII Sospol dan DIII Hukum



10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Kecamatan : datang langsung, kotak saran, email kecamatan, telephon dan Fax Kota : Datang langsung, dan UPIK (email, SMS, telephon) Sarana Pelayanan Pengaduan: 1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

c) [email protected] d) Sms ke 08122780001

4. E-mail : ....................................... 5. Telepon : (0274) 515865, 562682. Sms : 081227625000 Fax : (0274) 555241 7. Surat : .......................... 8. Kotak saran. 9. Datang langsung

10. Formulir survey IKM. Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

a) Cek administrasi b) Cek lapangan c) Koordinasi internal d) Koordinasi instansi terkait

Responsif pengaduan : 3 (tiga) hari kerja. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.





1. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin 2. Kepastian biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku 3. Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme


1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan 2. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang dilaksanakan setiap 6

(enam) bulan sekali.

15. Masa Berlaku Izin 5 (lima) tahun



Pada Tanggal………………2013 Camat …………………………………..



1. PENDAHULUAN





2. STANDAR PELAYANAN

Pelayanan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan

Pedagang Kaki Lima


Perizinan Tertentu.

c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis

Penyelenggaraan Perizinan, Pemungutan Pajak dan Retribusi yang menjadi

kewenangan Camat

d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan


Kota Yogyakarta.

e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan


Pemerintah Daerah.

f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis



Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2012



g. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki

Lima.


Menyerahkan formulir yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon, serta tanda tangan persetujuan dari tetangga dan diketahui oleh RT, RW, LPMK, Ketua Paguyuban, Pemilik Usaha/tempat dan Lurah dengan dilampiri: 1. Fotokopi KTP Kota/Kabupaten di Provinsi DIY atau surat Keterangan Tinggal

Sementara (SKTS) Kota Yogyakarta; 2. Pas Photo terbaru ukuran 2 x 3 sebanyak 5 lembar 3. Surat pernyataan belum memiliki usaha 4. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan

perdagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum.

5. Surat kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun.

6. Persetujuan dari pemilik usaha kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil.

7. Persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum

8. Surat pernyataan kesanggupan untuk memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum khusus bagi pedagang kaki lima dengan jenis dagangan makanan dan minuman baik yang menggunakan dasaran atau tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makanan/minuman termasuk lesehan. Masing- masing sebanyak 1 (satu) lembar

3. Sistem, mekanisme,

dan prosedur PROSEDUR PELAYANAN IZIN





ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat. 4. Penyerahan kartu identitas pedagang PKL dan surat izin penggunaan Lokasi PKL

kepada pemohon.


Maksimal 6 (lima) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap.

5. Biaya/tarif Gratis

1. Pendaftaran

2. Pemeriksaaan



Penetapan

4. Selesai

6. Produk pelayanan 1. Kartu Identitas Pedagang PKL 2. Surat izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kaki Lima


dan/atau fasilitas 1. Buku register dan buku pengambilan 2. Alat tulis 3. Komputer 4. Printer 5. Blangko Izin Lokasi PKL dan berita acara tinjauan lapangan 6. Tanda izin lokasi PKL 7. Tanda bukti/kwitansi pembayaran 8. Kendaraan Sarana Pendukung : 1. ruang tunggu yang representatif. 2. nomor antrian 3. tersedianya instalasi listrik yang dilengkapi dengan genset.








Kecamatan : datang langsung, kotak saran, email kecamatan, telephon dan Fax Kota : Datang langsung, dan UPIK (email, SMS, telephon) Sarana Pelayanan Pengaduan: 1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

e) [email protected] f) Sms ke 08122780001

6. E-mail : ....................................... 7. Telepon : (0274) 515865, 562682. Sms : 081227625000 Fax : (0274) 555241 8. Surat : .......................... 9. Kotak saran.

10. Datang langsung 11. Formulir survey IKM.

Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : - Cek administrasi - Cek lapangan - Koordinasi internal - Koordinasi instansi terkait



Responsif pengaduan : 3 (tiga) hari kerja. Penyelesaian pengaduan disesuaikan dengan permasalahan yang ada





1. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin 2. Kepastian biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku 3. Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme




15. Masa Berlaku Izin 2 (dua) tahun


Ditetapkan di Yogyakarta, Pada Tanggal………………2013 Camat …………………………………..

A. PENDAHULUAN







Kecamatan mempunyai kewenangan menerbitkan izin penyelenggaraan reklame yang melekat

pada bangunan dengan kriteria Reklame/Papan Nama Usaha /Profesi menempel pada bangunan

gedung dengan ukuran maksimal 1 (satu) m2 yang merupakan kewenangan camat.


Pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame yang Melekat Pada Bangunan

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan

Reklame

b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis

Perda nomor 8 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Reklame



Kota Yogyakarta.

d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan


Pemerintah Daerah.

e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis



Pemerintahan Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2012


Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah


Menyerahkan formulir yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon dengan dilampiri: 1. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku 2. Foto lokasi dan simulasi pemasangan reklame 3. Gambar denah lokasi 4. Gambar desain reklame beserta ukurannya 5. Fotokopi Izin Gangguan 6. Surat kuasa dari pemohon izin bermaterai apabila tidak dapat mengurus sendiri 7. Surat pernyataan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala resiko

penyelenggaraan reklame. Masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar







ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat. 4. Penyerahan izin kepada pemohon.


Maksimal 12 (dua belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap.


6. Produk pelayanan Surat keputusan Camat tentang izin Penyelenggaraan Reklame yang Melekat pada Bangunan


dan/atau fasilitas 1. Buku register dan buku pengambilan 2. Alat tulis 3. Komputer 4. Printer

1. Pendaftaran

2. Pemeriksaaan



Penetapan

3.a Surat

Penolakan

4. Selesai

5. Blangko Izin Penyelenggaraan Reklame yang Melekat pada Bangunan dan berita acara tinjauan lapangan

6. Kendaraan Sarana Pendukung 1. ruang tunggu yang representatif 2. nomor antrian 3. tersedianya instalasi listrik yang dilengkapi dengan genset.



2. Ka. Seksi Pelayanan, Informasi & Pengaduan : S2 Manajemen/S2 Ilmu Hukum/S2 AN/S2 MAP/S2 serumpun diutamakan dengan belakang pendidikan S1 Komunikasi, SI Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi.





Kecamatan : Datang langsung, kotak saran, email kecamatan, telephon dan Fax Kota : Datang langsung, dan UPIK (email, SMS, telephon) Sarana Pelayanan Pengaduan: 1. Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)

a) [email protected] b) Sms ke 08122780001

2. E-mail : ....................................... 3. Telepon : ................................... Sms : .................................... (Nomor Camat/Nomor lain yang disediakan, disesuaikan dengan kondisi masing-masing) Fax : .................................... 4. Surat : .......................... 5. Kotak saran. 6. Datang langsung 7. Formulir survey IKM.

Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : - Cek administrasi - Cek lapangan - Koordinasi internal - Koordinasi instansi terkait Responsif pengaduan : 3 (tiga) hari kerja. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.







1. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin 2. Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme








3. PENDAHULUAN





4. STANDAR PELAYANAN

Pelayanan Izin Penyelenggaraan Pondokan

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 tentang

Penyelenggaraan Pondokan.

b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan


Kota Yogyakarta.

c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan


Pemerintah Daerah.

d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu.

e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis







Menyerahkan formulir yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon dengan dilampiri: 1. Fotokopi KTP Pemohon; 2. Membuat surat pernyataan untuk:

- Bertindak sebagai penanggung jawab atas kemanan, ketertiban termasuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat aditif lainnya (NAPZA) dan Minuman Keras (MIRAS) di pondokan serta segala sesuatu aktifitas di dalam pondokan.

- Sanggup untuk menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pondokan.

- Melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada Lurah setempat dengan diketahui Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

- Memberitahukan kepada Rukun Tetangga apabila menerima tamu yang menginap.

- Membuat dan memasang jadwal waktu penerimaan tamu dan tata tertib yang berlaku di tempat pondokan yang disusun dengan berpedoman kepada norma-norma hukum, agama, adat, dan kepatutan.

- Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan.

- Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan. 3. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilegalisir dan menunjukkan asli

IMB 4. Fotokopi Izin Gangguan yang dilegalisir dan menunjukkan asli Izin Gangguan Masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar.




diberi tanda bukti penerimaan berkas. 2. Pemeriksaan berkas dan Penelitian lapangan. Petugas lapangan melakukan





Maksimal 5 (lima) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap.


6. Produk pelayanan 1. Surat Keputusan Camat tentang Izin Penyelenggaraan Pondokan 2. Tanda Izin Penyelenggaraan Pondokan


1. Buku register dan buku pengambilan 2. Alat tulis 3. Komputer

1. Pendaftaran

2. Pemeriksaaan



Penetapan

3.a Surat

Penolakan

4. Selesai

4. Printer 5. Blangko Izin Penyelenggaraan Pondokan dan berita acara tinjauan lapangan 6. Tanda izin Penyelenggaraan Pondokan 7. Kendaraan Sarana Pendukung 1. ruang tunggu yang representatif. 2. nomor antrian 3. tersedianya instalasi listrik yang dilengkapi dengan genset. 4. Tempat parkir








Kecamatan : datang langsung, kotak saran, email kecamatan, telephon dan Fax Kota : Datang langsung, dan UPIK (email, SMS, telephon) Sarana Pelayanan Pengaduan: 1. Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)

c) [email protected] d) Sms ke 08122780001

2. E-mail : ....................................... 3. Telepon : ................................... Sms : .................................... (Nomor Camat/Nomor lain yang disediakan, disesuaikan dengan kondisi masing-masing) Fax : .................................... 4. Surat : .......................... 5. Kotak saran. 6. Datang langsung 7. Formulir survey IKM. Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : - Cek administrasi - Cek lapangan - Koordinasi internal - Koordinasi instansi terkait Responsif pengaduan : 3 (tiga) hari kerja. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.






13. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

1. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin 2. Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme







A. PENDAHULUAN




menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Camat. Berdasarkan Peraturan Walikota

Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada

Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah maka Kecamatan mempunyai kewenangan

menerbitkan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman dengan kriteria penggunaan tanah pemakaman

milik Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu makam ...........(nama makam sesuai kecamatan masing2)


Pelayanan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 07 Tahun 1996 tentang Tempat

Pemakaman di Wilayah Kotamadya Yogyakarta.

b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa

Umum.



Kota Yogyakarta.

d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2012 tentang Petunjjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 05 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Umum.



Pemerintah Daerah.








Menyerahkan formulir yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon dengan dilampiri: 1. Fotokopi KTP Pemohon dan Fotocopy KTP/KK yang meninggal; 2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari RT/RW atau Rumah Sakit;

Masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar




diberi tanda bukti penerimaan berkas. 2. Pemeriksaan berkas dan Penelitian lapangan. Petugas lapangan melakukan

penelitian lapangan guna memeriksa kesesuaian berkas dengan fakta lapangan. 3. Apabila tidak sesuai dengan fakta lapangan maka permohonan akan ditolak

dengan Surat Penolakan 4. Apabila sesuai SK Ijin akan diproses dan ditetapkan melalui Surat Keputusan

Camat. 5. Penyerahan izin kepada pemohon.


1 (satu) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap.

5. Biaya/tarif 1. Saat meninggal ber-KTP Kota Yogyakarta dikenakan biaya 25.000 (dua puluh

lima ribu rupiah) per tahun dan dapat dibayarkan untuk masa 3 (tiga) tahun

sejumlah 75.000;

2. Saat meninggal tidak ber-KTP Kota Yogyakarta dikenakan biaya 40.000 (empat

puluh ribu rupiah) per tahun dan dapat dibayarkan untuk masa 3 (tiga) tahun

sejumlah 120.000;

1. Pendaftaran

2. Pemeriksaaan



Penetapan

4. Selesai

6. Produk pelayanan Surat Keputusan Camat tentang Izin Penggunaan Tanah Pemakaman


1. Buku register dan buku pengambilan 2. Alat tulis 3. Komputer 4. Printer 5. Blangko Izin Penggunaan Tanah Pemakaman 6. Blangko Berita Acara Peninjauan Lapangan Sarana Pendukung 1. ruang tunggu yang representatif. 2. Nomor antrian 3. tersedianya instalasi listrik yang dilengkapi dengan genset.



2. Ka. Seksi Pelayanan, Informasi & Pengaduan : S2 Manajemen/S2 Ilmu Hukum/S2 AN/S2 MAP/S2 serumpun diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Komunikasi, SI Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi.






a. [email protected] b. Sms ke 08122780001

2. E-mail : ....................................... 3. Telepon : ................................... Sms : .................................... (Nomor Camat/Nomor lain yang disediakan,

disesuaikan dengan kondisi masing-masing) Fax : .................................... 4. Surat : .......................... 5. Kotak saran. 6. Datang langsung 7. Formulir survey IKM. Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : - Cek administrasi - Cek lapangan - Koordinasi internal - Koordinasi instansi terkait Responsif pengaduan : 1x24 jam



Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.




1. Kesesuaian ijin dengan kondisi yang ada di lapangan/makam 2. Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme




15. Masa Berlaku Izin 1 s/d 3 tahun

16. Waktu Pelayanan Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 Hari Jumat : 08.00 - 11.30 13.00 – 14.00 Catatan : Apabila terjadi warga meninggal diluar hari kerja, maka pemakaman dapat dilaksanakan terlebih dahulu sedangkan urusan perizinan dilakukan pada hari kerja berikutnya.


A. PENDAHULUAN







menerbitkan Izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Pemakaman dengan kriteria penggunaan tanah

pemakaman milik Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu makam ...........(nama makam sesuai

kecamatan masing2)


Pelayanan Izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Pemakaman

NO. KOMPONEN URAIAN




Umum.



Kota Yogyakarta.






Pemerintah Daerah.








Menyerahkan formulir yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon dengan dilampiri: 1. Fotokopi KTP Pemohon; 2. Fotocopy SK Lama; Masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar



memenuhi syarat Keterangan bagan : 1. Pemohon datang ke Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan dan

diberi tanda bukti penerimaan berkas. 2. Pemeriksaan berkas. 3. Pemrosesan Ijin Perpanjangan Penggunaan Tanah Pemakaman

4. Penyerahan izin/SK kepada pemohon. 4. Jangka waktu

penyelesaian 1 (satu) hari kerja.

5. Biaya/tarif Saat meninggal ber-KTP Kota Yogyakarta dikenakan biaya 15.000 (lima belas ribu

rupiah) per tahun dan dapat dibayarkan untuk masa 3 (tiga) tahun sejumlah

45.000;

Saat meninggal tidak ber-KTP Kota Yogyakarta dikenakan biaya 20.000 (dua

puluh ribu rupiah) per tahun dan dapat dibayarkan untuk masa 3 (tiga) tahun

sejumlah 60.000;

6. Produk pelayanan Surat Keputusan Camat tentang Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman


1. Buku register dan buku pengambilan 2. Alat tulis 3. Komputer 4. Printer 5. BlangkoPerpanjangan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman

1. Pendaftaran

2. Pemeriksaaan

Berkas

3.b Proses SK Izin Perpanjangan

dan Penetapan

4. Selesai

Sarana Pendukung 1. ruang tunggu yang representatif. 2. Nomor antrian 3. tersedianya instalasi listrik yang dilengkapi dengan genset.



2. Ka. Seksi Pelayanan, Informasi & Pengaduan : S2 Manajemen/S2 Ilmu Hukum, S2 AN/S2 MAP/S2 serumpun diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi.







2. E-mail : ....................................... 3. Telepon : ................................... Sms : .................................... (Nomor Camat/Nomor lain yang disediakan, disesuaikan dengan kondisi masing-masing) Fax : .................................... C. Surat : .......................... D. Kotak saran. E. Datang langsung F. Formulir survey IKM.

Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : - Cek administrasi - Cek lapangan - Koordinasi internal - Koordinasi instansi terkait Responsif pengaduan : 1x24 jam Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.










15. Masa Berlaku Izin 1 s/d 3 tahun




A. PENDAHULUAN







menerbitkan Izin Perpanjangan Pemesanan Tempat Pemakaman dengan kriteria pemesanan

tempat pemakaman milik Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu makam ...........(nama makam sesuai

kecamatan masing2)


Pelayanan Izin Perpanjangan Pemesanan Tempat Pemakaman

NO. KOMPONEN URAIAN




Umum.



Kota Yogyakarta.






Pemerintah Daerah.








Menyerahkan formulir yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon dengan dilampiri: 1. Fotokopi KTP Pemohon; 2. Surat Pernyataan dari pemohon/ahli waris jika pengguna makam bukan

pemohon; Masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar


PROSEDUR PELAYANAN IZIN Tidak memenuhi syarat memenuhi syarat Keterangan bagan : 1. Pemohon datang ke Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan dan

diberi tanda bukti penerimaan berkas. 2. Pemeriksaan berkas. 3. Pemrosesan Ijin Perpanjangan Penggunaan Tanah Pemakaman 4. Penyerahan izin/SK kepada pemohon.



5. Biaya/tarif Pemohon ber-KTP Kota Yogyakarta dikenakan biaya 50.000 (lima puluh ribu

rupiah) per tahun .

Permohonan tidak ber-KTP Kota Yogyakarta dikenakan biaya 75.000 (tujuh

puluh lima ribu rupiah) per tahun .

6. Produk pelayanan Surat Keputusan Camat tentang Perpanjangan Izin Pemesanan Tempat Pemakaman


1. Buku register dan buku pengambilan 2. Alat tulis 3. Komputer 4. Printer 5. Blangko Izin Perpanjangan Izin Pemesanan Tempat Pemakaman

1. Pendaftaran

2. Pemeriksaaan

Berkas


Penetapan

3.a Surat

Penolakan

4. Selesai

Sarana Pendukung 1. ruang tunggu yang representatif. 2. Nomor antrian 3. tersedianya instalasi listrik yang dilengkapi dengan genset.



2. Ka. Seksi Pelayanan, Informasi & Pengaduan : S2 Manajemen/S2 Ilmu Hukum/S2 AN/S2 MAP/S2 serumpun diutamakan dengan latar belakang pendidikan S1 Komunikasi, SI Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi.







2. E-mail : ....................................... 3. Telepon : ................................... 4. Sms : .................................... (Nomor Camat/Nomor lain yang disediakan,

disesuaikan dengan kondisi masing-masing) 5. Fax : .................................... 6. Surat : .......................... 7. Kotak saran. 8. Datang langsung 9. Formulir survey IKM.











15. Masa Berlaku Izin 1 tahun



A. PENDAHULUAN







menerbitkan Izin Pemesanan Tempat Pemakaman dengan kriteria pemesanan tempat pemakaman

milik Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu makam ...........(nama makam sesuai kecamatan masing2)


Pelayanan Pemesanan Tempat Pemakaman

NO. KOMPONEN URAIAN




Umum.



Kota Yogyakarta.






Pemerintah Daerah.








Menyerahkan formulir yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon dengan dilampiri: 1. Fotokopi KTP Pemohon; 2. Surat Pernyataan dari pemohon/ahli waris jika pengguna makam bukan

pemohon; Masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar


PROSEDUR PELAYANAN IZIN Tidak memenuhi syarat memenuhi syarat Keterangan bagan : 1. Pemohon datang ke Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan dan

diberi tanda bukti penerimaan berkas. 2. Pemeriksanaan berkas dan peninjauan. Petugas lapangan melakukan penelitian

lapangan guna memeriksa kesesuaian berkas dengan fakta lapangan. 3. a. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai dengan fakta





5. Biaya/tarif Pemohon ber-KTP Kota Yogyakarta dikenakan biaya 35.000 (tiga puluh lima ribu

rupiah) per tahun .

Permohonan tidak ber-KTP Kota Yogyakarta dikenakan biaya 75.000 (tujuh

puluh lima ribu rupiah) per tahun .

6. Produk pelayanan Surat Keputusan Camat tentang Izin Pemesanan Tempat Pemakaman


1. Buku register dan buku pengambilan 2. Alat tulis 3. Komputer 4. Printer

1. Pendaftaran

2. Pemeriksaaan Berkas dan Peninjauan lLLapangan


Penetapan

3.a Surat

Penolakan

4. Selesai

5. Blangko Izin Pemesanan Tempat Pemakaman 6. Blangko berita acara penelitian lapangan Sarana Pendukung 1. ruang tunggu yang representatif. 2. Nomor antrian 3. tersedianya instalasi listrik yang dilengkapi dengan genset.



2. Ka. Seksi Pelayanan, Informasi & Pengaduan : S2 Manajemen/S2 Ilmu Hukum/S2 AN/S2 MAP/S2 serumpun diutamakan dengan belakang pendidikan S1 Komunikasi, S1 Hukum, S1 Sospol, S1 Ekonomi.


Pengawasan internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung pelaksana 2. Satgas Sistem Pengendalian Intenal Pemerintah (SPIP)


Kecamatan : datang langsung, kotak saran, email kecamatan, telephon dan Fax Kota : Datang langsung, dan UPIK (email, SMS, telephon) Sarana Pelayanan Pengaduan: C. Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)

e) [email protected] f) Sms ke 08122780001

D. E-mail : ....................................... E. Telepon : ................................... Sms : .................................... (Nomor Camat/Nomor lain yang disediakan, disesuaikan dengan kondisi masing-masing) Fax : .................................... F. Surat : .......................... G. Kotak saran. H. Datang langsung I. Formulir survey IKM.






13. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan





15. Masa Berlaku Izin 1 tahun



a. pendahuluan filea. pendahuluan kecamatan sebagai salah satu skpd penyelenggara pelayanan publik...

Documents