a.0. ustek - usulan teknis.pdf
TRANSCRIPT
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
1/233
BAB
DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN
1.1 Sejarah Perusahaan
Latar belakang perusahaan PT. SAE CITRA ENDAH didirikan pada tahun 1997
dengan landasan pendirian adalah Akte Pendirian Perseroan Terbatas Notaris
Suryana, S.H, No. 50 tanggal 9 Juli 1997
dengan alamat perusahaan di Tasikmalaya,
Jawa Barat, Indonesia.
Pada perjalanannya PT. Sae Citra Endah
l i b b b h
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
2/233
l i b b b h
anggaran dasar, Notaris Leontine Anggasurya, S.H, No. 21 tanggal 11 Februari
2005. Berdasarkan risalah rapat dilakukan perubahan anggaran dasar dengan
Akte perubahan anggaran dasar, Notaris Leontine Anggasurya, S.H, No. 28
tanggal 21 Februari 2009.
Adapun kualifikasi perusahaan yang didasarkan pada Surat Ijin Usaha Jasa
Konstruksi (IUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh
instansi terkait dan masih berlaku pada saat ini, PT. Sae Citra Endah termasuk
pada Perusahaan dengan Golongan Menengah.
1.2 Lingkup Jasa Konsultan
PT. Sae Citra Endah memiliki bidang pelayanan pekerjaan yang berdasarkan
Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh INKINDO yaitu terdiri dari:
a Konstruksi
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
3/233
Sedangkan subbidang pelayanan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh
perusahaan (PT. Sae Citra Endah) berdasarkan pada sertifikat badan usaha dari
instansi terkait, meliputi:
1. Prasarana Keairan
2. Prasarana Transportasi
3. Struktur Bangunan
4. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
5. TeknikLingkungan
6. Pengembangan Wilayah dan Kota
7. Instalasi Tata Udara, Lift dan
Eskalator Isolasi Termal dan Suara
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
4/233
17. Pembelanjaan Sektor Pemerintah
18. Manajemen Keuangan Perusahaan
19. Manajemen Investasi dan Portfolio
20. Pengawasan dan Regulasi Sektor Keuangan
21. Sub Bidang Keuangan Lainnya
22. Legislasi/Peraturan Bidang Transportasi
23. Usaha Jasa Angkutan
24. Sub Bidang Transportasi Lainnya
25. Prasarana Sosial dan
Pengembangan/Partisipasi Masyarakat
26. KreditdanKelembagaanPertanian
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
5/233
38. Pengelolaan Fasilitas Wisata
39. Museum, Benda-Benda Bersejarah, Margasatwa, Kerajinan dan Lain-Lain
40. Sub Bidang Kepariwisataan Lainnya
41. Telekomunikasi Darat
42. Telemunikasi Satelit
43. Perangkat Keras
44. Konten
45. Aplikasi/Perangkat Lunak
46. Sub Bidang Telematika Lainnya
Sedangkan lingkup layanan PT. Sae Citra Endah adalah:
1 Jasa S r e Teristis
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
6/233
13. Perencanaan Sistem Akuntansi
14. Penelitian dan Pengembangan SDM
15. Konsultasi Manajemen Fungsional
16. Konsultasi Hukum Bisnis
17. Jasa Teknologi dan Informasi
18. Jasa Penilai/Appraisal/Valuer
19. Jasa Surveyor Independen
20. Jasa Sertifikasi
21. Jasa Inspeksi Teknik
22. Jasa Kehumasan
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
7/233
1.3 Struktur Organisasi
PT. SAE CITRA ENDAH merupakan perusahaan jasa konsultansi yang
menjunjung tinggi etika dan profesionalisme kerja. Untuk itu disusun suatu
bentuk jaringan koordinasi yang mampu menterjemahkan etika dan
profesionalisme tersebut dalam bentuk struktur organisasi yang handal, seperti
yang digambarkan pada bagan di bawah ini.Dalam mendukung Profesionalisme
dan Efisiensi dan efektifitas perusahaan, PT. Sae Citra Endah didukung oleh
para tenaga profesional sebagai pegawai tetap dan juga menjalin kerjasama
dengan para tenaga ahli profesional, dengan demikian kualitas pekerjaan akan
tetap terjaga dan memiliki tingkat keakuratan yang sesuai dengan harapan.
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
8/233
Ustek Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Aspek Fungsi
dan Daya Dukung lingkungan di Kota Cimahi
1-8
Gambar 1.1Organisasi PT. Sae Citra Endah
Komisaris
Mochamad Yunus
Direktur UtamaIr. Hj. Metty Triantika
Direktur Teknik
Ir. Agung Triwibowo Direktur Umum Direktur Operasional
Bagian Keuangan
Bagian Administrasi
Bagian Dokumen
Teknis Penawaran
Bagian Operasional
Perusahaan
Bagian Marketing
Perusahaan
Tenaga Ahli
Arsitektur
Tenaga Ahli
Sipil Bangunan
Tenaga Ahli
Sipil Air
Tenaga Ahli
Perenc. Wil & Kota Tenaga Ahli
Kajian Sosekbud
Tenaga Ahli
Arsitektur Lansekap
Tenaga Ahli
Sipil Transportasi
Tenaga Ahli
Sipil
Tenaga Ahli
Telematika & IT
Tenaga Ahli
GIS dan Pemetaan
Staff Teknis
Tenaga Ahli
Mekanikal Elektrikal
Tenaga Ahli
Lingkungan
Tenaga Ahli
Pendidikan
Tenaga Ahli
Urban Design
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
9/233
Sebagai bahan pertimbangan mengenai kualifikasi dan pemahaman perusahaan
mengenai jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan berikut ini dilampirkan daftar
pengalaman perusahaan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dan pengalaman dalam
pekerjaan sejenis, semoga daftar tersebut dapat dijadikan penilaian.
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
10/233
Ustek Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Aspek Fungsi
dan Daya Dukung lingkungan di Kota Cimahi
1-10
Tabel 1.2
Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh) TahunTerakhir
NoPejabat Pembuat
Komitmen/Sumber Dana
Nama dan UraianPekerjaan
LingkupLayanan
PeriodeOrangBulan
NilaiKontrak
MitraKerja
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Dinas Permukimandan PerumahanProvinsi Jawa Barat
Penyusunan Rencana TataRuang Strategis Jawa Barat(Koridor Bandung – Cirebon)
TataLingkungan/
Jasa PerencanaanUrban
Juni 2009 – Des 2009 64 446.187.000 -
2. Bappeda ProvinsiBanten
Pemantapan Revisi RTRWProvinsi Banten 2009 - 2029
TataLingkungan/
Jasa PerencanaanUrban
Juni 2008 - Des 2008 76 431.000.000,00 -
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
11/233
Sebagai bahan pertimbangan mengenai kualifikasi dan pemahaman perusahaan
mengenai jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan berikut ini dilampirkan uraian
pengalaman kerja sejenis yang telah dikerjakan, semoga uraian tersebut dapat
dijadikan penilaian.
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
12/233
Uraian Pengalaman Kerja Sejenis
10 (Sepuluh) Tahun Terakhir
Pengguna Jasa : Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat
Nama Paket Pekerjaan : Penyusunan Rencana Tata Ruang Strategis Jawa Barat(Koridor Bandung – Cirebon)
Lingkup Produk Utama : Tata Lingkungan/ Pengembangan Kota dan Wilayah
Lokasi Kegiatan : Koridor Bandung – Cirebon
Nilai Kontrak : Rp. 446.187.000,-
No. Kontrak : 602.2/65/SPPP-KORIDOR/TRK/2009
Waktu Pelaksanaan : 12 Juni 2009–
9 Desember 2009Nama Pimpinan Kemitraan : Ir. Hj. Metty Triantika PT SAE CITRA ENDAHAlamat : Jln. Malang No.8 Antapani – Bandung 40291Negara Asal : Indonesia
Jumlah Tenaga Ahli : 64 OB
Tenaga Ahli Asing : - OB
Tenaga Ahli Indonesia : 64 OB
Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli ( salah satu )
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
13/233
engguna Jasa: Bappeda Provinsi Banten
Nama Paket Pekerjaan : Pemantapan Revisi Rencana Tata Ruang WilayahProvinsi Banten 2009 - 2029
Lingkup Produk Utama : Tata Lingkungan/ Pengembangan Kota dan Wilayah
Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten
Nilai Kontrak : Rp. 431.000.000,-
No. Kontrak : 074/480.3-KPBJ/SU/Bapp/2008
Waktu Pelaksanaan : 25 Juni 2008 – 12 Desember 2008
Nama Pimpinan Kemitraan : Ir. Hj. Metty Triantika PT SAE CITRA ENDAH
Alamat : Jln. Sukanagara No. 63 Antapani–
Bandung 40291Negara Asal : Indonesia
Jumlah Tenaga Ahli : 76 OB
Tenaga Ahli Asing : - OB
Tenaga Ahli Indonesia : 76 OB
Perusahaan Mitra Kerja Jumlah Tenaga Ahli ( salah satu )
A iIndonesia
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
14/233
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
15/233
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
16/233
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
17/233
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
18/233
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
19/233
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
20/233
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
21/233
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
22/233
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
23/233
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
24/233
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
25/233
BAB 2
TANGGAPAN TERHADAP KAK
PERSONIL FASILITAS PENDUKUNG
2.1. Tanggapan Terhadap Kerangka Acuan Kerja
Tanggapan Terhadap KAK (Kerangka Acuan Kerja) dilakukan sebagai upaya
untuk melengkapi beberapa poin pemikiran yang belum terdapat didalam KAK.
Tanggapan ini akan dibagi kedalam dua bagian yaitu Tanggapan Umum dan
Tanggapan Khusus. Tanggapan Umum akan membahas kepada gambaran
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
26/233
waktu. Dengan demikian, tanggapan yang akan disampaikan Konsultan ini
diharapkan dapat juga menghindarkan dari kesalahan interpretasi yang dapat
merugikan semua pihak. Tanggapan dari Konsultan terhadap KAK dapat dilihat
pada bahasan sub bab berikut.
2.1.1 Tanggapan Khusus
a. Latar Belakang
Judul pekerjaan ini adalah ”Penyusunan Perencanaan Pengembangan
Kawasan Strategis Aspek Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Di
Kota Cimahi”. Sudah cukup dimengerti.Adapun untuk pelaksanaan
pekerjaan, tetap akan mendasarkan pada judul pekerjaan tersebut.
b. Maksud, Tujuan dan Sasaran
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
27/233
Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Kawasan Strategis
aspek fungsi dan daya dukung lingkungan di Kota Cimahi.
c. Lingkup Kegiatan
Agar tujuan dari kegiatan ini dapat dicapai maka ruang lingkup dari
kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Melakukan kajian peraturan dan perundangan mengenai kawasan
strategis aspek fungsi dan daya dukung lingkungan.
Melakukan deliniasi kawasan strategis aspek fungsi dan daya
dukung lingkungan.
Melakukan identifikasi kawasan strategis aspek fungsi dan daya
dukung lingkungan.
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
28/233
d. Metodologi
Metodelogi pengerjaan kegiatan tidak dijelaskan dalam kerangka acuan
kerja akan tetapi Konsultan akan menggunakan pendekatan dan
metodologi yang diarahkan oleh pemberi tugas dan akan disesuaikan
dengan pandangan dari konsultan. Hal ini nantinya akan merupakan
sebuah brainstorming antara pihak pemberi jasa dan pihak
penggunajasa, untuk menemukan metode analisis yang tepatdidalam
pelaksanaan pekerjaan ini.
e. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
Pekerjaan jasa Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan
Strategis Aspek Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan di Kota Cimahi
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
29/233
pekerjaan ini merupakan tenaga-tenaga ahli pilihan yang telah berpengalaman
dalam menangani pekerjaan-pekerjaan sejenis dan sesuai dengan kebutuhan
tenaga ahli yang dikehendaki di dalam dokumen pengadaan jasa konsultan
seperti tercantum dalam kerangka acuan kerja (KAK). Hal-hal lain di luar yang
dikemukakan tersebut di atas sekiranya cukup jelas dan akan dipakai sebagai
bahan acuan kerja.
2.2.2 Fasilitas Pendukung
Dalam KAK yang disampaikan fasilitas pendukung tidak dijelaskan secara detail,
untuk fasilitas pendukung yang akan digunakan dalam pekerjaan ini konsultan
memberikan masukan untuk menggunakan fasilitas pendukung yang akan
dipergunakan dalam survey lapangan maupun dalam studio.
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
30/233
Ustek Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Aspek Fungsi
dan Daya Dukung lingkungan di Kota Cimahi
2-6
Tabel 2.1
Data Fasilitas Pendukung
No
Jenis
Fasilitas/Peralatan/
Perlengkapan
Jumlah
Kapasitas atau
output
pada saat ini
Merk dan tipe
Tahun
Pembuata
n
Kondisi
( % )
Lokasi
Sekarang
Bukti
Kepemilik
an
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kursi Gambar 10 buah Memadai Rakuda 2010 Baik Bandung Ada
2 Kursi Direktur 5 buah Memadai Chitose 2011 Baik Bandung Ada
3 Kursi hadap 20 buah Memadai Chitose 2011 Baik Bandung Ada
4 Kursi Lipat Chitose 20 buah Memadai Chitose 2007,2009 Baik Bandung Ada
5 Kursi Kerja 10 buahMemadai
Rakuda2007,2008,
2009,2010
BaikBandung
Ada
6 Meja dan Kursi Tamu 5 unitMemadai Jati “Zaki
Furniture” 2006
BaikBandung
Ada
7 Meja Gambar 10 unit Memadai Mutoh 2005 Baik Bandung Ada
8 Meja Kerja 1 biro 5 unit Memadai Venus 2006 Baik Bandung Ada
9 Meja Kerja ½ biro 17 unit Memadai Venus 2006 Baik Bandung Ada
10 Meja Rapat 3 unit Memadai Venus 2006 Baik Bandung Ada
11 Meja Komputer 10 unitMemadai ADITEC ADC -
2060
2006 BaikBandung
Ada
12 Meja Dorong 5 unit Memadai Venus 2006 Baik Bandung Ada
13 Rak Buku Samping 5 unit Memadai Venus 2006 Baik Bandung Ada
14 Filling Kabinet 7 unit Memadai Solid 2006 Baik Bandung Ada
15 Lemari Buku / Arsip 6 unit Memadai Olympic , Solid 2006,2008 Baik Bandung Ada
16 Mesin Gambar 5 unit Memadai Tracker Max PM 2005 Baik Bandung Ada
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
31/233
Ustek Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Aspek Fungsi
dan Daya Dukung lingkungan di Kota Cimahi
2-7
No
Jenis
Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan
Jumlah
Kapasitas atau
outputpada saat ini
Merk dan tipe
Tahun
Pembuatan
Kondisi
( % )
Lokasi
Sekarang
Bukti
Kepemilik an
1 2 3 4 5 6 7 8
912 GL II
17 Mesin Gambar 5 unitMemadai Uchida Plader
SP2-BI 2005 BaikBandung
Ada
18 Mesin Gambar 5 unitMemadai
Mutoh Type L2005 Baik
BandungAda
19 Mesin Gambar 5 unit MemadaiPlan Master
PM.550 VB 2005 BaikBandung Ada
20 Paintograph 3 unit Memadai “KEN” 2005 Baik Bandung Ada
21 Jangka Besar 5 setMemadai
“KEN” 2005 Baik
BandungAda
22 Jangka Kayu 5 set Memadai “KEN” 2005 Baik Bandung Ada
23 Jangka “Bova” 3 set Memadai “Bova” 2005 Baik Bandung Ada
24 White Board Magnet 4 buahMemadai
Sakura2007,2008,
2009,2010
BaikBandung
Ada
25 Komputer 10 unit Memadai
Intel Pentium
Core 2 duo, AMD
Phenom X2, AMDathhon X2
2008,
2009,
2010,2011Baik
Bandung Ada
26 Note Book (Laptop) 5 unit MemadaiToshiba,Acer,Co
mpaq,HP,VAIO
Core Duo
2008,2009
2010,2011Baik Bandung Ada
27 LCD Proyektor 1 Unit Memadai Acer PD113P 2005 Baik Bandung Ada
28 Printer Canon 3 unit MemadaiiX 5000, iX 4000
BJC 6500
2008,2009
,2010Baik Bandung Ada
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
32/233
Ustek Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Aspek Fungsi
dan Daya Dukung lingkungan di Kota Cimahi
2-8
No
Jenis
Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan
Jumlah
Kapasitas atau
outputpada saat ini
Merk dan tipe
Tahun
Pembuatan
Kondisi
( % )
Lokasi
Sekarang
Bukti
Kepemilik an
1 2 3 4 5 6 7 8
29 Printer Canon 4 unitMemadai
IP 1880IP 1980
IP 2770
Canon Laser
2008,2009,
2010 BaikBandung
Ada
30 Printer Epson 3 unitMemadai EPSON 1390,
C-90 , T302009, 2010 Baik Bandung Ada
31 Printer Xeroq 3 unit Memadai Phaser 3110 2008 Baik Bandung Ada
32 Plotter 1 unit Memadai HP Deskjet 500 PS 2007 Baik Bandung Ada
33 Scanner Canon 4 unitMemadai
Canon, DG46Uex
Lide 25
LiDE 20
2009,2010
2011
BaikBandung
Ada
34 Telephone 5 buah MemadaiPanaphone,
Panatel,
Panasonic
2008,2010,
2011Baik Bandung Ada
35 Handphone 12 buah Memadai
Blackberry,
Nokia,Samsung,N
exian,Motorola,
Sony Ericsson
2006,2007
2008,2009,
2010,2011
Baik Bandung Ada
36 fax/faximile 3 unitMemadai
Panasonic kx-
fp152,
CanonJX200
2007Baik
BandungAda
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
33/233
Ustek Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Aspek Fungsi
dan Daya Dukung lingkungan di Kota Cimahi
2-9
No
Jenis
Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan
Jumlah
Kapasitas atau
outputpada saat ini
Merk dan tipe
Tahun
Pembuatan
Kondisi
( % )
Lokasi
Sekarang
Bukti
Kepemilik an
1 2 3 4 5 6 7 8
HP 1040
37 Kalkulator 5 unit MemadaiCasio DR 8620,
CTO15468
SC-0009-27972
2005,2007
,2009,2010Baik Bandung Ada
38 Adaptor – Stavol 1000 Watt 10 unit Memadai Century 2007 Baik Bandung Ada
39 Infokus 1 unit Memadai Acer 2009 Baik Bandung Ada
40 Handycam 3 unit MemadaiJVC, SONY,
Canon
2007,2008,
20100Baik Bandung Ada
41 Mesin absensi 1 Unit Memadai AMANO BX6200 2008 Baik Bandung Ada
42 Kamera Digital 5 unitMemadai
Canon EX-Z110,Canon PC1263,
Benq DC1220,
Sony DSC-TX5,
Vertex 515
2007,2008,
2009,2010,
2011Baik
BandungAda
43 Nikon Digital 1 unit Memadai DS 300S 2011 Baik Bandung Ada
44 Kamera Manual 5 unit MemadaiFuji, Canon,
Sony,Casio
2004,2006,
2008, 2009 BaikBandung Ada
45 Telescop 2 unit Memadai Army 2003,2008 Baik Bandung Ada
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
34/233
Ustek Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Aspek Fungsi
dan Daya Dukung lingkungan di Kota Cimahi
2-10
No
Jenis
Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan
Jumlah
Kapasitas atau
outputpada saat ini
Merk dan tipe
Tahun
Pembuatan
Kondisi
( % )
Lokasi
Sekarang
Bukti
Kepemilik an
1 2 3 4 5 6 7 8
46 GPS Garmin 5 unitMemadai
MAP 60CSX2007,2008,
2009
BaikBandung
Ada
47 Digital theodolite 2 unit Memadai Nikon NE-100 2005,2008 Baik Bandung Ada
48 Mesin Tik 3 unit Memadai Royal 2003 Baik Bandung Ada
49 Kompas 10 buah Memadai Sounto 2003 Baik Bandung Ada
50 Mesin tik elektronik 1 unit Memadai Brother GX 6750 2005 Baik Bandung Ada
51 Mesin Fotocopy 1 unit Memadai Canon F251600 2007 Baik Bandung Ada
52 Spryer Stainless Steel 1 unit Memadai Canon 2004 Baik Bandung Ada53 Roll Meter 50 m 20 set Memadai Lokal 2006 Baik Bandung Ada
54Mistar Stainless Steel 100
Cm4 unit
MemadaiLokal 2004
BaikBandung
Ada
55 Mobil 2 UnitMemadai Toyota Fortuner,
Honda Accord2008
BaikBandung
Ada
56 Mobil 1 Unit Memadai Daihatsu Feroza 1997 Baik Bandung Ada
57 Mobil 1 UnitMemadai Daihatsu xenia,
Toyota Kijang2007
BaikBandung
Ada
58 Mobil 1 Unit Memadai Suzuki APV 2010 Baik Bandung Ada
59 Sepeda Motor 1 Unit Memadai Honda Tiger 2004 Baik Bandung Ada60 Sepeda Motor 1 Unit Memadai Kawasaki Kinja RR 2006 Baik Bandung Ada
61 Sepeda Motor 1 Unit Memadai Yamaha Jupiter Z 2008 Baik Bandung Ada
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
35/233
Ustek Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Aspek Fungsi
dan Daya Dukung lingkungan di Kota Cimahi
2-11
No
Jenis
Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan
Jumlah
Kapasitas atau
outputpada saat ini
Merk dan tipe
Tahun
Pembuatan
Kondisi
( % )
Lokasi
Sekarang
Bukti
Kepemilik an
1 2 3 4 5 6 7 8
62 Sepeda Motor 1 Unit Memadai Honda Supra 2007 Baik Bandung Ada
63 Sepeda Motor 1 Unit Memadai Yamaha Vega R 2009 Baik Bandung Ada
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
36/233
BAB
GAMBARAN UMUM WILAYAH
3.1 Gambaran Umum Kota Cimahi
Kota Cimahi, Jawa Barat terletak di antara 107°30’30’’ BT – 107°34’30’’ dan
6°50’00’’ – 6°56’00’’ Lintang Selatan. Adapun luas wilayah Kota Cimahi yaitu
sebesar 40,2 Km2 menurut UU No. 9 Tahun 2001 dengan batas-batas administratif
sebagai berikut:
Sebelah
Utara
: Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan
Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
37/233
Gambar 3.1
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
38/233
Dilihat dari tabel diatas Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu
Kecamatan Cimahi Selatan (16,02 km2
) sedangkan kecamatan dengan luas
terkecil yaitu Kecamatan Cimahi Tengah (10,87 km2
).
Tabel 3.2
Struktur Wilayah Adminitrasi Kota Cimahi Tahun 2012
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
39/233
3.2 PENDUDUK
Wilayah Kota Cimahi memliki luas 40,2 km2 yang tersebar di tiga kecamatan
yaitu kecamatan Cimahi Selatan, Cimahi Utara dan Cimahi Tengah. Diantara
ketiga kecamatan tersebut Cimahi Selatan merupakan daerah terluas yaitu
seluas 16,9 km2 dengan penduduk sebanyak 241.374 jiwa, dan yang luasnya
terkecil adalah Cimahi Tengah yaitu seluas 10,0 km2 dengan jumlah penduduk
sebanyak 167.374 jiwa. Secara keseluruhan pada tahun 2012 Kota Cimahi
memiliki penduduk sebanyak 562.297 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk Kota
Cimahi tahun 2012 adalah 13.987 jiwa/Km2. Dimana kecamatan Cimahi tengah
memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dua kecamatan
lainnya yaitu mencapai 16.709 jiwa/Km2. Hal ini terjadi disebabkan oleh mobilitas
penduduk yang cukup tinggi karena penduduk lebih terkonsentrasi di pusat
perkotaan Cimahi dengan keanekaragamannya.
Tabel 3.3
Jumlah Kepadatan dan Penduduk Kota Cimahi Tahun 2012
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
40/233
Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan atau sex ratio di Kota
Cimahi adalah 102,63. Ini berarti untuk setiap 100 perempuan terdapat sekitar 103
laki-laki. Dalam hal ini kecamatan Cimahi Tengah memiliki sex ratio terbesar
yaitu 104,94.
Tabel 3.4Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Kota Cimahi Tahun 2012
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
41/233
dibanding tahun sebelumnya. Dimana data tahun 2010 jumlah pencari kerja
sebanyak 6.798 orang.
Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
42/233
Tabel 3.6
Jumlah Penduduk Pencari Kerja menurut Jenis Kelamin
Tenaga Kerja
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
43/233
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
44/233
Jumlah perusahaan industri pada tahun 2009 terdiri dari industri besar
sebanyak 61 perusahaan dan industri sedang sebanyak 79 perusahaan.
Jumlah perusahaan industri besar/sedang paling banyak berada di wilayah
kecamatan Cimahi Selatan, yaitu 97 perusahaan (69,29 %). Sedangkan
yang paling sedikit berada di wilayah kecamatan Cimahi Utara, yaitu 15
perusahaan ( 10,71 %).
B. Keuangan Daerah
Dilihat dari kemampuan keuangan pemerintah yang tertuang dalam APBD,
porsi belanja pembangunan memperoleh jatah Rp 77,7 miliar atau 30,2%
dari total APBD tahun 2003. Dari jumlah tersebut, sektor transportasi
memperoleh porsi kedua terbesar setelah sektor aparatur daerah, dengan
nilai Rp 21,3 miliar. Sementara sektor perumahan memperoleh belanja
pembangunan sebesar Rp 7 miliar dan sektor kependudukan sebesar
Rp 235 juta.
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
45/233
Dari roda perekonomian yang berputar, Pemda berupaya meningkatkan
sumber- sumber pendapatan daerahnya untuk ikut membiayai kegiatan
pembangunan. PAD Kota Cimahi tahun 2003 berjumlah Rp 27,1 miliar. Dirunut
lebih jauh, berdasarkan realisasi penerimaan pos-pos yang menyumbang pada
PAD sampai Oktober 2003, pendapatan terbanyak diperoleh dari retribusi
pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Cibabat (Rp 11,8 miliar), pajak
penerangan jalan (Rp 9 miliar), dan jasa giro (Rp 2,8 miliar).
Tabel 3.8.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2003
PENDAPATAN JUMLAH (Rp) 1. Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 34.034.530.
2. Bagian Pendapatan Asli Daerah 27.186.553.
3. Bagian Dana Perimbangan 180.327.023.
4. Bagian Pinjaman Daerah 05. Bagian Lain-lain Penerimaan yang Sah 15.025.000.
TOTAL 256.573.107.PENGELUARAN
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
46/233
Salah satu upaya untuk mencapai delapan jalur pemerataan yang mencakup
usaha/pemerataan dalam rangka pembangunan sosial budaya, Pemerintah Kota
Cimahi telah mengupayakan berbagai usaha meliputi bidang pendidikan, kesehatan,
agama dan kehidupan sosial lainnya.
KONSEP DEFINISI
• Keluarga adalah unit terkecil dalam suatu masyarakat yang terdiri atas Suami
Istri atau suami istri dan anak atau suami anak atau istri dan anaknya.
• Keluarga Pra Sejahtera adalah Keluarga yang belum dapat memenuhi
kebutuhan dasar secara minimal seperti pengajaran, agama, sandang, pangan,
papan kesehatan.
• Keluarga Sejahtera Tahap 1 adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan
dasar secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan social
psikologis seperti pendidikan, KB, interaksi dengan keluarga/lingkungan.
• Keluarga Sejahtera Tahap 2 adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
47/233
Pada bab ini disajikan data-data jumlah sekolah, siswa dan jumlah guru pengajar
serta status kepegawainnya.
Pada tahun ajaran 2012/2013, rasio perbandingan jumlah murid terhadap jumlah
guru adalah sebagai berikut:
Taman Kanak-kanak : 10,91 murid/guru
SD dan Sederajat : 19,75 murid/guru
SLPT dan Sederajat : 14,71 murid/guru
SMU dan Sederajat : 10,91 murid/guru
Adapun persebaran fasilitas pendidikan untuk kota Cimahi dikatakan menyebar pada
setiap kecamatan. Untuk persebaran dan jumlah fasilitas pendidikan Kota Cimahipada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.9Jumlah Fasilitas Pendidikan
Kota Cimahi tahun 2012
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
48/233
Pada tahun 2012 jumlah rumah sakit di Kota Cimahi sebanyak 8 rumah sakit yang
terdiri dari rumah sakit pemerintah 2 buah, swasta 2 buah dan rumah sakit
bersalin 4 buah. Sedangkan jumlah puskesmas pada tahun 2012 mengalami
peningkatan kuantitas dari tahun sebelumnya yaitu terdiri dari puskesmas umum
sebanyak 14 buah, dan puskesmas pembantu 7 buah sedangkan untuk posyandu
posyandu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 380 menjadi
386 posyandu .
Jumlah keluarga pra sejahtera ( pra KS) sebanyak 5.455 Keluarga di tahun
2012 mengalami penurunan sebanyak 43,71 % jika dibandingkan pada
tahun sebelumnya. Jumlah pra KS tertinggi terdapat di Kecamatan CimahiSelatan yaitu sebesar 3.400 keluarga.
Tabel 3.10Jumlah Fasilitas Pendidikan
Kota Cimahi tahun 2012
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
49/233
Tabel 3.11
Jumlah Penduduk Menurut Agama
NO KECAMATANAGAMA
ISLAM KATOLIK PROTESTAN HINDU BUDHA
1 Cimahi Selatan267.288 4.413 12.398 211 553
2 Cimahi Tengah181.322 3.078 8.701 403 457
3 Cimahi Utara 165.842 2.878 8.104 237 203
JUMLAH 614.452 10.369 29.203 851 1.213
Jumlah mesjid di Kota Cimahi pada Tahun 2012 ada 354 mesjid, sedangkan jumlah
sarana peridagatan lainnya berjumah 30 buah yang terdiri dari gereja protestan 28
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
50/233
sehingga angka kebocoran produksi masih 40,97% dan kebocoran air distribusi
39,36%.
Kebutuhan akan air bersih di Kota Cimahi bersumber dari PDAM Kota Cimahi.
Dan setiap bulan kebutuhan akan air bersih rata-rata mencapai 850.000 m3.
Volume air yang disalurkan selama 2009 sebesar 10.630.708 m3, dan konsumen
terbesar berada pada rumahtangga sebesar 8.509.265 m3 atau 80,0 persen.
Pelayanan air bersih di Kota Cimahi masih belum maksimal, terbukti dari
cakupan palayanan air masih 24,2 %. Sedangkan untuk kebutuhan air bersih
kota Cimahi dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel 3.12
DATA PENGELOLAAN AIR BERSIH KOTA CIMAHI
No Uraian Satuan Besaran I. Pelayanan Penduduk 1 Jumlah penduduk Jiwa 460.427
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
51/233
Tabel 3.13.
DATA KEBUTUHAN AIR BERSIH KOTA CIMAHI
JumlahPenduduk
(jiwa)
KapasitasProduksiEksisting
Kebutuhan IdealKota
Sedang(lt/org/hr)
KebutuhanTotal(l/hr)
Selisih(l/hr)
l/det l/hr 460.427 200 17.280.000 10
46.042.700 28.762.7
Sumber: analisis
Dari data diatas, diketahui bahwa kebutuhan air bersih kota Cimahi adalah sebesar
46.042.700 l/hr. Angka ini didapatkan dari perkalian antara jumlah penduduk kota
Cimahi (460.427 jiwa) dengan kebutuhan ideal air bersih untuk kota sedang (100
l/org/hr). Dan dari angka kebutuhan tersebut, yang bisa dilayani oleh PDAM Kota
Cimahi baru 17.280.000 l/hr. Jadi, kebutuhan air bersih yang masih harus dilayani di
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
52/233
NO. URAIAN SATUA
BESARAN
7 Terminal air Uni
428 Hidran umum Uni
289 Kran umum Uni
8410 Konsumsi rumah tangga Jiwa -11 Konsumsi non rumah Jiwa -
12 Jumlah jiwa/sambungan Jiwa/S
-13 Jumlah jiwa/hidran umum Jiwa/un
-14 Tingkat pelayanan umum % -IV. Administrasi 1. Keuangan Rp -2. Efisiensi penagihan % 763. Jumlah pegawai Orang 604. SLA Rp -5. RPD Rp -
6. Jangka waktu pinjaman Tahun -7. Jangka waktu pinjaman Tahun -Sumber : data
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
53/233
Tabel 3.15SARANA PENYEDIAAN AIR BERSIH RUMAH TANGGA KOTA CIMAHI TAHUN 2002
No. Kecamatan SumurGal
SPT PompaListrik
KK PDAM Mata Air
1. Cimahi Selatan 7.04
4.05
7.60
1.21
2.46
-2. Cimahi Tengah 7.27
1.71
2.30
159 9.48
3
3. Cimahi Utara 5.74
1.88
5.95
2.42
2.95
52002 20.07
7.65
15.86
3.79
14.89
8 Sumber : Dinas Kesehatan, BPS Kota Cimahi, 2002
B. Komponen Persampahan
Berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan karakteristik pengelolaan
persampahan di Kota Cimahi :Tabel 3.16
DATA PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA CIMAHI
NO. URAIAN SATUA
BESARAN I. Data Pengumpulan Sampah 1. Nama pengelola : UPTD Kebersihan2. Sistem : integrated system 3. Jumlah penduduk Jiwa 460.427
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
54/233
Dengan asumsi timbulan sampah untuk kota sedang sebesar 3 liter/orang/hari,
maka kebutuhan komponen persampahan Kota Cimahi disajikan dalam tabel
berikut.
Tabel 3.17
KEBUTUHAN KOMPONEN SAMPAH KOTA CIMAHI JumlahPenduduk
(jiwa)
TimbulanSampah Kota
Sedang(lt/org/hr)
PerkiraanTimbulanSampah
Total
(m3//hr)
Sampahyang
Terangkut
(m3/hr)
Selisih(m3)
460.427 3 1.381,28 490 931,28
*) Merupakan selisih antara perkiraan timbulan sampah dan sampah terangkut.
Sumber: Analisis
Persampahan Kota Cimahi dilayani .oleh UPTD Kebersihan dengan
jumlah penduduk 460.427 jiwa, dan asumsi sampah yang dihasilkan 3 l/or/hr,
maka sampah yang dihasilkan adalah sebanyak 1.381,28 m3//hr. Dengan
demikian cakupan sampah yang terlayani adalah sebesar 35,47% sedangkan
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
55/233
Tabel 3.18
DATA PENGANGKUTAN DAN PEMBIAYAAN SAMPAH DI KOTA CIMAHINO
URAIAN SATUA
BESARAN I. Data Transportasi Persampahan 1. Jumlah ela anan 3 450
2. Jumlah kendaraanTruk Uni
5 Arm roll Uni
7Com actor Uni
-Pick u Uni
-3. Jumlah peralatan
Gerobak Uni
-Container Uni
-4. Transfer de o Uni
-
5. Jumlah TPS Uni
-II. Data Pembiayaan 1. Retribusi R
-2. Bia a embuan an R
-3. Biaya pengangkutan R
-4. Bia a en um ulan R
-5. Biaya satuan R
-6. Bia a o erasional dan R -Sumber : data
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
56/233
Tabel 3.19
DATA PENGELOLAAN SANITASI/LIMBAH CAIR DI KOTA CIMAHI
NO
URAIAN SATU
BESARAN I. Data Sanitasi On Site 1. Jumlah enduduk Jiwa 460.427
2. Asumsi roduksi Lt/hr 92.0853. Ka asitas IPLT 3
-4. Jumlah se tik tank Uni
-5. Cubluk Uni
-6. Caku an on site - -7. Jumlah komunal uni
-8. Jumlah komunal Uni
-II. Data Tarif Pela anan Sanitasi 1. Tarif en edotan R
-2. Dasar en edotan R
-
III. Data Alat An kut Sanitasi 1. Jumlah truk tin a Uni
-2. Kondisi truk tin a : -IV. DATA IPLT 1. Nama IPLT : -2. Ka asitas IPLT 3
-3. Nama Pen elola IPLT : -4. Nama IPAL : -5. Lokasi : -6 O erasional an kut : -
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
57/233
ƒ Nama Pengelola : Sub. Dinas Bina Marga Kota Cimahi
ƒ Panjang total jalan (km) : 176,10
ƒ Panjang jalan aspal (km) : 82,90
ƒ Panjang jalan kerikil (km) : 11
ƒ Panjang jalan tanah (km) : 8
2. Data Fungsi
ƒ Panjang jalan arteri (km) : -
ƒ Panjang jalan kolektor (km) : -
ƒ Panjang jalan lokal (km) : 101,90
3. Kewenangan
ƒ Panjang jalan nasional (km) : -
ƒ Panjang jalan propinsi (km) : 13ƒ Panjang jalan lokal (km) : 61,20
Tabel 3.20PANJANG JALAN MENURUT JENIS PERMUKAAN, KONDISI, DAN KELAS JALAN
(KM) KOTA CIMAHI TAHUN 2002
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
58/233
BAB
APRESIASI DAN INNOVASI
4.1 Pemahaman Tentang Tata Ruang
a. Pengertian Tata Ruang
Semakin luasnya pemaknaan, penerapan dan ruang lingkup persoalan yang berkaitan dengan
perencanaan telah semakin memperluas pengartian terhadap perencanaan atau planning. Di
dalam perkembangannya dari pandangan di negara yang telah sejak lama mengfungsikan
perencanaan, bahkan keluasan arti ini menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan
perencanaan seperti arti untuk plan, planning, planner yang masing masing diartikan sebagai
produk dari proses perencanaan proses kegiatan penyusunan rencana dan subyek perencana
atau penyusun rencana. (Prof. Djoko Sujarto) Tata Ruang: wujud struktural dan pola
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
59/233
Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta
pembiayaannya, yang didasarkan atas rencana tata ruang, diselenggarakan secara bertahap
sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
Pengendalian pamanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan
penertiban terhadap ruang. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam
bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
Penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diselenggarakan
dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengertian 'perencanaan' pada hakekatnya mengandung 4 hal pokok sebagai 'ingre-dients'
yaitu :
1. Tujuan yang lebih baik dimasa yang akan datang
2. Adanya sumber daya (alam, manusia, modal dan informasi)
3. Adanya limitasi dan kendala (limitation and constraints)
4. Efisiensi dan keefektifan
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
60/233
daya potensial tersebut berdasarkan strategi yang akan menentuan urutan prioritas
pembangunan.
3. Suatu penetapan dan usaha pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan (setting up goals
and objectives), yaitu menetapkan sasaran tujuan yang diperhitungkan sesuai dengan kuantitas
usaha pencapaian dan apa yang ingin dicapai dalam kurun waktu mendatang tertentu.
Seringkali terjadi bahwa sasaran dan tujuan pembangunan yang ditetapkan akan berdeviasi di
dalam kurun waktu pelaksanaan pembangunan tersebut.
4. Suatu mencapai keadaan yang baik masa mendatang yang di dalam usaha
menrealisasikannnya perlu mempertimbangkan dua hal pokok yaitu :
Pertama, dapat membuat perkiraan yang baik dan menjabarkannya dalam suatu
penjadwalan yang berurutan (sequential) sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang
mendukungnya
Kedua, Pelaksanaan pentahapan untuk,mencapai tujuan masa mendatang disusun dalam
urutan kegiatan yang logis, rasional dan tertata secara bertahap berurutan.
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
61/233
Planning merupakan suatu hasil rangkaian kerja untuk merumuskan sesuatu yang didasari oleh
suatu pola tindakan yang definitif, yang menurut pertimbangan yang sistematis akan dapat
membawa keuntungan tetapi dengan anggapan bahwa akan ada tindakan tindakan selanjutnya
yang akan merupakan rangkaian kegiatan sistematis lainnya.
Jadi tindakan yang dirumuskan semula masih bersifat terbuka bagi kemungkinan adanya pilihan
cara tindakan lain dan bahkan tindakan yang telah dirumuskan semula itu masih mungkin
disesuaikan apabila dianggap kurang menguntungkan pada saat tertentu lainnya.
c. Unsur-Unsur Perencanaan
Sehubungan dengan tingkat kepentingan dan lingkup strategi permasalahannya, maka rencana tata
ruang disusun secara bertahap dan dalam jenjang cakupan yang berurutan. Secara sistematis
jenjang cakupan rencana ini dimulai dari lingkup yang lebih luas dan substansinya menyeluruh
hingga ke jenjang cakupannya semakin terinci (detailed). Semakin kecil cakupan wilayahnya,
maka rencana tersebut semakin terinci dan semakin tertuju kepada segi fisik yang lebih nyata.
Pada awalnya penyusunan rencana kota di Indonesia telah diatur melalui Permendagri No. 2 Tahun
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
62/233
4. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan
dan penataan ruang kawasan pedesaan.
5. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan
strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan
strategis kabupaten/kota.
Setiap tingkatan rencana tata ruang tersebut memiliki cakupan wilayah perencanaan yang berbeda
dengan maksud yang berbeda pula. Definisi dan cakupan wilayah perencanaan, maksud, dan skala
ketelitian peta yang digunakan setiap tingkatan rencana tata ruang berdasarkan Undang-Undang
No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang .Dalam setiap proses perumusannya, rencana tata
ruang kota tersebut selalu mengacu kepada kebijakan-kebijakan lain yang secara luas terkait dalam
suatu struktur kebijakan pembangunan, yang dimulai dari kebijakan skala nasional, regional
hingga kebijakan pembangunan kota itu sendiri.
Perencanaan tata ruang menurut Undang-undang No. 26 tahun 2007 dilakukan untuk
menghasilkan :
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
63/233
4.1.1 Kaitan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Program Pembangunan
Rencana pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata
ruang harus dijabarkan secara jelas sehingga mampu mengarahkan pembangunan, menetapkan
fungsi dan peran setiap kawasan (bagian suatu ruang) dalam wilayah atau ruang secara
keseluruhan. Selain itu rencana tata ruang harus dapat menjadi acuan lokasi bagi program-program
/ proyek - proyek pembangunan. Oleh karenanya, rencana tata ruang diharapkan dapat menjadi
pedoman untuk mengarahkan jenis lokasi investasi pada suatu kawasan.
Pada skala nasional, rencana-rencana pembangunan yang memuat kebijakan nasional diturunkan
dalam suatu program pembangunan nasional lima tahunan yakni Program Pembangunan Nasional
(PROPENAS). Program lima tahunan ini kemudian dirinci lagi menjadi Program Pembangunan
Tahunan (PROPETA).
Tingkatan rencana seperti dijelaskan diatas, dimiliki pula oleh daerah, yakni dengan adanya
rencana pembangunan yang bersifat jangka panjang disebut Pola Dasar Pembangunan Daerah
(POLDAS). Poldas dirinci ke dalam program pembangunan daerah jangka menengah/lima tahun,
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
64/233
atau kegiatan pembangunan dapat diarahkan ke dalam ruang yang sesuai. Selain itu, rencana tata
ruang dapat menjadi acuan bagi keterkaitan atau kesinambungan antar sektor dan antar ruang di
wilayah perencanaannya, maupun acuan bagi penyusunan rencana yang lebih rinci serta perijinan
pemanfaatan ruang. Dengan kata lain, rencana tata ruang merupakan bagian dari penataan ruang
yang merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan dalam aspek keruangan.
4.1.2 Lingkup Perencanaan Tata Raung
a. Wawasan Tata Ruang
Tata ruang mempunyai kaitan pengertian dengan kata spatial, artinya segala sesuatu yang
mempunyai kaitan dengan keruangan. Pandangan para pakar wawasan pengertian tata ruang
terkait dengan segala sesuatu yang berada di dalam ruang sebagai wadah menyelenggarakan
kehidupan. Annos Raport misalnya, menekankan tata ruang merupakan lingkungan fisik dimana
terdapat hubungan organisatoris antara berbagai macam obyek dan manusia yang yang terpisah
dalam ruang-ruang tertentu.
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
65/233
Pakar lain, Larry Witzling sudah lebih jauh memberikan arti ”Tata Ruang” sebagai sesuatu yang
berupa hasil perencanaan fisik. Ia menekankan bahwa di dalam tata ruang terdapat suatu distribusi
dari tindakan manusia dan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan
sebelumnya. Tata ruang dalam hal ini merupakan jabaran dari suatu produk perencanaan fisik.
Dalam pandangan yang berbeda I Made Sandy mengatakan penataan ruang baru bisa ada, setelah
tanah peruntukan dan dikuasai oleh calon yang akan menggunakan tanah itu untuk proyek. Jadi
ruang sama artinya dengan tanah. Dengan menganggap ruang sebagai genus dan tanah sebagai
species maka yang bisa ditata adalah “tanah” bukan “ruang”.
Menurut Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, tidak selalu berkonotasi
sesuatu yang sudah berencana. Tata ruang diartikan sebagai wujud struktural dan pola pemanfaatan
ruang, baik yang direncanakan maupun tidak. Pengertian wujud struktural dan pemanfaatan ruang
ini menunjukan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang. Sedangkan rencana tata ruang
itu sendiri diartikan sebagai hasil perencanaan tata ruang, berupa strategi dan arahan kebijaksanaan
dan memperuntukan (alokasi) pemanfaatan ruang yang secara struktural menggambarkan ikatan
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
66/233
b. Unsur Pokok Tata Ruang
Selanjutnya Lichfield, Rapoport, dan Poteous mengemukakan bahwa di dalam wujud tata ruang
terdapat suatu tatanan sistemik yang terdiri dari tiga unsur pokok yaitu ruang atau lingkungan
yang menjadi wadah di mana berbagai unsur kehidupan dengan kegiatannya berlangsung aktivitas
fungsional yang menunjang kegiatan usaha dan kegiatan manusia serta kemudahan berinteraksi
antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya secara internal maupun eksternal.
Pada masa lalu suatu produk perencanaan wilayah dan kota seakan akan hanya sekedar suatu
peta dengan gambaran berbagai peruntukan kegiatan fungsional wilayah atau kota yang
direncanakan dikembangkan di wilayah atau kota tersebut. Oleh karena itu pada masa tersebut
perencanaan pada dasarnya lebih dilandaskan kepada pertimbangan pertimbangan aspek fisik
saja. Dengan demikian maka peranan kerekayasaan atau engineering sangat dipentingkan. Dapat
dilihat misalnya produk perencanaan, terutama perencanaan kota disusun hanya mendasarkan
kepada pertimbangan pertimbangan pengagihan lahan (land allocation) dengan prasarana
penunjangnya (jalan dan utilitas umum, rancangan kerekayasaan. Gagasan ini digambarkan di
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
67/233
c. Wawasan Tata Ruang Pertimbangan Utama Dalam Perencanaan Fisik
Donald Foley mengembangkan suatu pola pikir yang mengkaitkan antara 3 pertimbangan utama
di dalam perencanaan fisik yaitu adanya pertimbangan normatif; pertimbangan fungsional dan
pertimbangan fisik. Ketiga pertimbangan ini perwujudannya adalah berupa suatu wujud yang
bukan keruangan atau a-spasial dan yang bersifat keruangan atau spasial.
Di dalam proses pertimbangan perencanaan memang tidak selalu bahwa secara ideal ketiga unsur
pertimbangan dasar ini harus dilakukan. Hal ini tergantung kepada kebutuhan perencanaan
tersebut. Di Indonesia pandangan tentang tata ruang ini juga telah menjadi dasar di dalam
perencanaan dan pemanfaatan ruang. Pengertian dan wawasan tata tata ruang ini telah mulai
dikembangkan saat Indonesia menggagaskan Undang Undang Tata Ruang pada tahun 1981.
Skenario Penyusunan Tata Ruang
Beberapa skenario penyusunan rencana berdasarkan pola pikir tersebut dapat dikemukakan
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
68/233
akan terkandung dua komponen yang membentuk tata ruang yaitu wujud struktural dan pola
pemanfaatan ruang.
Kalau yang ditata itu penggunaan ruang adalah permukaan bumi berupa lahan maka hasilnya
dapat dikatakan sebagai tata guna lahan. Kalau yang ditata itu penggunaan ruang yang
menyangkut air maka hasilnya dapat dikatakan sebagai tata guna air. Kalau yang ditata itu
penggunaan ruang angkasa maka hasilnya dapat disebut sebagai tata guna udara atau angkasa.
Kalau yang ditata itu penggunaan ruang yang berisi daratan, air dan sebagian angkasa maka
secara keseluruhan disebut sebagai tata guna ruang atau tata ruang (spatial planning).
Seorang geograf I Made Sandy dalam hubungan penataan ruang ini mengemukakan bahwa
penataan ruang baru bisa ada setelah tanah diperuntukan untuk kegiatan atau kegiatan kegiatan
kehidupan tertentu dan dikuasai oleh calon yang akan menggunakan untuk kegiatan tersebut.
Jadi dalam hal ini ruang berarti tanah. Dengan anggapan bahwa ruang sebagai genus dan tanah
sebagai species, yang dapat ditata menurut I Made Sandi bukanlah ruang tetapi tanah di mana
menata tanah berarti menata ruang.
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
69/233
Ruang daratan adalah bagian bagian permukaan bumi yang dibatasi oleh garis batas pantai
ke arah dalam. Pada daratan ini termasuk batasan ruang permukaan diatas permukaan dan
di bawah permukaan. Pada bagian atas permukaan tercakup batasan wilayah untuk
pengembangan unsur unsur kebutuhan hidup sampai batas tertentu ke bagian atas dan ke
bagian bawah permukaan tercakup bagian wilayah bawah tanah yang layak untuk
pembangunan. Bagian wilayah bawah tanah ini dapat mencapai kedalaman antara 100
sampai 120 meter.
Ruang Lautan adalah mencakup bagian wilayah laut yang dapat dimanfaatkan di dalam
kehidupan dari segi fungsinya maupun dari segi nilai produksinya. Dengan mengacu kepada
kesepakatan internasional ruang lautan ini mencakup suatu wilayah perairan dan teritorial laut
sejauh 12 mil laut dari garis batas pantai. Dalam hubungannya dengan pemanfaatan nilai
produk kelautan batas ini dapat sampai ke batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Ruang udara, dengan mengacu kepada konvensi internasional dapat mencakup :
Ruang udara dan antariksa dan yang merupakan bagian integral dari udara yang mengelilingi
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
70/233
4.1.3 Pemahaman Tentang Pengembangan Wilayah
Globalisasi yang antara lain ditandai dengan integrasi perekonomian dunia dan kemajuan di bidang
teknologi informasi, komunikasi dan transportasi adalah kenyataan yang harus dihadapi bangsa-
bangsa di dunia, termasuk juga Indonesia. Seiring dengan proses tersebut terjadi pula pergeseran
pada paradigma pengembangan wilayah sekarang ini, seperti proses perencanaan yang top-down
menuju bottom-up, desentralisasi, penguatan institusi lokal dan perhatian pada masalah
lingkungan.
Otonomi daerah yang telah dijalankan di Indonesia telah memberikan kewenangan yang lebih luas
kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
Dengan kewenangan yang lebih besar ini diharapkan pengembangan wilayah yang sesuai dengan
karakteristik wilayah itu sendiri. Implikasi yang dapat timbul dari hal tersebut adalah adanya
persaingan antar wilayah untuk dapat memasarkan produk unggulan yang dimilikinya.
Pengembangan wilayah (regional development ) sebagai upaya untuk memacu kondisi sosial-
ekonomi, budaya dan geografis yang sangat berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
71/233
3. Melakukan deskripsi di mana setiap potensi wilayah berada, yaitu melakukan deskripsi di
mana setiap potensi wilayah yang sudah diklasifikasikan tersebut.
4. Melakukan deskripsi jumlah ketersediaan potensi wilayah, yaitu melakukan identifikasi
dengan memberikan deskripsi berapa jumlah jenis potensi wilayah yang sudah
diklasifikasikan di setiap lokasi.
5. Melakukan deskripsi pengembangan potensi wilayah, yaitu melakukan identifikasi dengan
memberikan deskripsi pengembangan potensi wilayah yang telah dikembangkan dengan
orientasi pemikiran akan adanya nilai tambah terhadap potensi wilayah.
6. Melakukan deskripsi perubahan-perubahan atas potensi wilayah yang telah diidentifikasi,
yaitu melakukan identifikasi dengan memberi deskripsi terhadap jenis potensi wilayah
yang telah berubah (Munir, 2002).
Pengenalan wilayah merupakan hal penting untuk dapat melakukan pengembangan wilayah,
karena wilayah terbentuk melaui suatu keterkaitan antar aktifitas yang ada di dalamnya melalui
suatu hubungan fungsional antar aktifitas tersebut. Untuk mencapai hal tersebut dalam
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
72/233
Jika dilihat praktik pengembangan wilayah di Indonesia selama ini, terutama sebelum otonomi
daerah, banyak kebijakan yang sifatnya top-down. Pengembangan wilayah di Indonesia antara lain
ditandai dengan kehadiran Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten
(RDTRWP/RDTRWK), Rencana Pengembangan Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu
(KAPET) sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia dengan
Kawasan Indonesia Timur.
Dalam rencana pengembangan wilayah tersebut terlihat skala yang sangat besar, dilakukan secara
top-down dengan inisiatif dari pemerintah pusat, dan sangat mengandalkan investasi dari luar
sebagai pendorongnya (Firman,1999).
4.1.4 Pemahaman Tentang Pengembangan Sektoral
Pendekatan sektoral merupakan pendekatan aktifitas ekonomi di dalam suatu wilayah dibagi
menjadi sektor-sektor yang dianalisis secara terpisah. Dalam pendekatan sektoral, untuk tiap sektor
semestinya dibuat analisis sehingga dapat memberi jawaban mengenai sektor tertentu. (Tarigan,
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
73/233
dengan sektor lainnya (Riyadi, 2002). Contoh pendekatan sektoral adalah dalam pengembangan
pertanian adalah analisis kesesuaian lahan pertanian berdasarkan penilaian terhadap sifat dan
kondisi tanah, iklim dan morfologi dengan menggunakan standar dan kriteria FAO yang
dimodifikasi oleh PPT Bogor.
4.1.5 Pemahaman Mengenai Pengembangan Ekonomi Wilayah
Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh
sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali
karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain.
Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk
semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik
jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi
wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai
wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi
daerah.
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
74/233
Dua prinsip dasar pengembangan ekonomi daerah yang perlu diperhatikan adalah (1) mengenali
ekonomi wilayah dan (2) merumuskan manajemen pembangunan daerah yang pro-bisnis.
4.1.6
Konsep Penataan Ruang Pasca Undang-Undang No. 26 Tahun 2007
a. Hal Pokok yang diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang baru diberlakukan membawa perubahan yang cukup
signifikan dalam proses penataan ruang. Beberapa hal mendasar yang berubah antara lain: matra
laut dan ruang bawah tanah yang diatur dalam penataan ruang, hirarki dan kedalaman rencana tata
ruang, jangka waktu perencanaan hingga 20 tahun untuk semua jenjang rencana, pengaturan
pengendalian yang cukup jelas melalui zoning regulation, insentif dan disienstif, pemberian sanksi
hukum, dan sebagainya.
Berikut hal-hal menonjol yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007:
1. Penataan Ruang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang Nusantara yang Aman, Nyaman,
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
75/233
5. Undang-undang Penataan Ruang telah mengakomodasi perkembangan lingkungan
strategis seperti pengaturan Ruang Terbuka Hijau (Rth) di Perkotaan dan Daerah Aliran
Sungai (DAS), Standar Pelayanan Minimal (SPM), integrasi penataan ruang Darat, Laut,
dan Udara, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Penataan Ruang Kawasan Perkotaan dan
Perdesaan, dan Aspek Pelestarial Lingkungan Hidup.
6. Untuk menjamin pelaksanaan UU Penataan Ruang yang tertib dan konsisten telah diatur
Ketentuan Peralihan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Kelembagaan Penataan
Ruang.
Dengan telah diakomodasikannya berbagai issue strategis penataan ruang di dalam UU Penataan
Ruang, diharapkan nantinya penyelenggaraan penataan ruang dapat lebih berdayaguna dan
berhasilguna.
b. Strategi Umum dan Strategi Implementasi Penyelengaraan Penataan Ruang
Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,
nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
76/233
2. Memperjelas pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang
3. Memberikan perhatian besar kepada aspek lingkungan/ekosistem
4. Memberikan penekanan kepada aspek pengendalian pemanfaatan ruang.
Strategi Implementasi
1. Penerapan prinsip- prinsip “komplementaritas” dalam rencana struktur ruang dan rencana
pola ruang RDTRW Kabupaten/Kota dan RDTRW Provinsi.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RDTRW) harus dapat dijadikan acuan pembangunan,
sehingga RDTRW harus memuat arah pemanfaatan ruang wilayah yang berisi indikasi
program utama jangka menengah lima tahunan.
3. Pemanfaatan ruang harus mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang
berkelanjutan dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.
4. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan kawasan perbatasan,
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
77/233
Gambar 4.2
Pembagian Kewenangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
78/233
berpengaruh terhadapnya. Selanjutnya pihak-pihak yang terlibat dalam proses partisipasi tersebut
disebut sebagai stakeholder. Karenanya, pemahaman mengenai partisipasi akan selalu berkaitan
dengan pemahaman mengenai stakeholder, kepentingan-kepentingannya, serta pelibatannya.
Perencanaan partisipatif di Indonesia didefinisikan sebagai upaya perencanaan yang dilakukan
bersama antara unsur pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, peran masyarakat ditekankan
pada penentuan tingkat kebutuhan, skala prioritas, dan alokasi sumber daya masyarakat. Definisi
tersebut selanjutnya dilengkapi dengan pemahaman dari UNDP, dimana perencanaan partisipatif
atau participation planning merupakan upaya perencanaan yang melibatkan/mengikutsertakan
seluruh stakeholder yang ada. Dalam definisi tersebut, stakeholder selaku pemeran serta dapat
terdiri dari kelompok pemerintah, swasta, dan masyarakat umum. Dengan pemahaman tersebut,
perencanaan secara partisipatif sudah tentu melibatkan berbagai komunitas secara menyeluruh.
Upaya perencanaan partisipatif menghadirkan proses perencanaan terstruktur yang terdiri dari
aspek-aspek:
1. kerjasama guna membangun konsensus
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
79/233
4. Kesepakatan penggalangan dan alokasi sumber daya
5. Kesepakatan rencana
6. Proses implementasi
7. Pemanfaatan hasil pembangunan
8.
Evaluasi
c. Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
Pengertian peranserta masyarakat menurut Peraturan Pemerintah No.69 tahun 1996 tentang
“Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam
Penataan Ruang”, lebih diarahkan untuk peranserta bebas, belum pada peranserta spontan yang
penekanannya pada berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan
sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan
ruang.
Konsekuensinya, Pemerintah berkewajiban menyediakan forum dan atau wadah formal untuk
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
80/233
6. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan.
7. Bantuan tenaga ahli.
8. Bantuan dana.
Peran serta masyarakat tersebut terkait erat dengan hirarki serta tahapan dari penataan ruang yang
dilakukan. Matriks berikut ini mengemukakan perbandingan kemungkinan serta potensi kontribusi
peranserta masyarakat di dalam proses penataan ruang.
Proses penataan ruang sampai saat ini masih lebih bersifat top down, dimana peran pemerintah
masih sangat dominan. Pada perencanaan level makro seperti RDTRW Propinsi, RDTRW
Kabupaten/Kota, mekanisme top down ini dirasakan masih memungkinkan, mengingat substansi
dari rencana tersebut lebih pada strategi serta arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang. Namun
untuk rencana pada level mikro seperti Rencana Detail, Rencana Teknik, perlu dilakukan proses
bottom up mengingat interaksi dan aspirasi dari masyarakat akan lebih diperlukan.
Bentuk keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang sampai saat ini masih sangat pasif, tidak
lebih dari sekedar dimintai konsultasi yang diwakili oleh DPRD. Padahal esensinya, masyarakat
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
81/233
Oleh karenanya, siapa yang harus terlibat secara lebih aktif dalam tahap selanjutnya, serta siapa
yang harus ikut dalam kerja sama dalam penelitian dan pengembangan, bantuan tenaga ahli, dan
bantuan dana, ditentukan bersama-sama dengan masyarakat sejak awal proses. Penunjukkan
kalangan tertentu dari masyarakat yang lebih siap oleh masyarakat itu sendiri menjadi dasar
pembangunan kepercayaan masyarakat.
Aspek-aspek teknis yang perlu diperhatikan dalam pelibatan masyarakat dalam perencanaan tata
ruang :
1. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab sehubungan dengan peran serta masyarakat :
Siapa yang harus dilibatkan dan berperan aktif?
Kapan masyarakat harus mulai terlibat?
Bagaimana bentuk pelaksanaan peranserta masyarakat ?
2. Bentuk penyelenggaraan peran serta masyarakat :
Diskusi kelompok kecil; jumlah peserta sedikit, cenderung terarah/terfokus, inklusif dari
komunitas yang lebih luas, memerlukan waktu yang sangat panjang
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
82/233
Pendapat tertulis atau verbal; komitmen dapat ditunjukkan secara formal, sarana yang baik
bagi para kelompok per-lobby
Jalur khusus telepon; luwes dari segi waktu, interaksi langsung
Survey kuesioner; memberikan data/fakta tertulis, dalam hal tertentu dapat digunakan
untuk mengukur reaksi masyarakat, akan tetapi interaksi terbatas/kurang.
Bentuk lain: observasi, pameran, membuka kantor informasi di lapangan, dan penggunaan
media massa.
4. Pengelompokkan bentuk peran serta masyarakat dalam kelompok lebih besar:
Publicity (dalam rangka membangun dukungan masyarakat )
Public education (dalam rangka diseminasi informasi)
Public interaction (dalam rangka membangun komunikasi dua arah)
Public Partnership (dalam rangka mengamankan saran dan consent)
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
83/233
Tabel 4.1
Potensi Kontribusi Masyarakat dalam Penataan Ruang
Tahap
Penataan
Ruang
Kegiatan
HIRARKI RENCANA
Nas
.
Prop
.
Kab/Kot
a
Kawasa
n
Perencanaan Proses Teknis merencana + +
Penetapan rencana - + +
Pengesahan rencana - - -
Pemanfaatan Penyuluhan dan sosialisasi rencana - + +
Penyusunan program + +
Penyusunan peraturan pelaksanaan
rencana dan perangkat insentif
disinsentif
- + +
Penyusunan dan pengusulan proyek + + +
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
84/233
menjelaskan bahwa dalam suatu proses analisa kebijakan, permasalahan yang berkaitan dengan
program/kebijakan tersebut harus dianalisa dalam konteks: aktor-aktor yang terlibat
( stakeholders), kepercayaan/pengertian dan motivasi para aktor tersebut, sumber daya yang
dimiliki mereka, serta beberapa variabel lainnya yang berkaitan dengan tingkat kepentingan para
aktor serta kemampuan masing-masing untuk mempengaruhi suatu program/kebijakan. Dari
penjelasan Meltsner ini terlihat bahwa stakeholder dapat didefinisikan sebagai “aktor -aktor yang
terlibat, memiliki motivasi tertentu, serta memiliki kemampuan untuk mempengaruhi suatu
program / kebijakan”.
Definisi stakeholder dari World Bank dapat melengkapi teori Meltsner di atas tadi. Menurut Wolrd
Bank Participation Sourcebook, stakeholder adalah “mereka yang terpengaruh oleh suatu hasil
implementasi kebijakan baik secara negatif maupun positif, serta mereka yang dapat
mempengaruhi hasil implementasi kebijakan tersebut”.
Aktor-aktor penting atau stakeholder secara umum, sesuai dengan teori Good Governance, terdiri
dari 3 kelompok utama, yaitu:
1
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
85/233
3. Swasta ( Private Sector ), dapat terdiri dari perusahaan-perusahaan dengan berbagai skala,
dari yang paling kecil (tradisional) hingga perusahaan besar / multinasional, termasuk pula
BUMN, dan individu yang berusaha.
Ketiga kelompok stakeholder di atas merupakan aktor-aktor yang memiliki kepentingan maupun
kemampuan untuk mempengaruhi suatu kebijakan, baik dalam penataan ruang maupun
pengelolaan lahan perkotaan.
4.2 Tinjauan Mengenai Pengembangan Wilayah
Globalisasi yang antara lain ditandai dengan integrasi perekonomian dunia dan kemajuan di bidang
teknologi informasi, komunikasi dan transportasi adalah kenyataan yang harus dihadapi bangsa-
bangsa di dunia, termasuk juga Indonesia. Seiring dengan proses tersebut terjadi pula pergeseran
pada paradigma pengembangan wilayah sekarang ini, seperti proses perencanaan yang top-down
menuju bottom-up, desentralisasi, penguatan institusi lokal dan perhatian pada masalah
lingkungan.
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
86/233
sumberdaya dengan tanpa mengorbankan sumberdaya di masa mendatang (Ahmadjayadi dalam
Munir, 2002). Karenannya ada enam upaya penting yang perlu dilakukan, yaitu:
1. Melakukan deskripsi jenis-jenis potensi wilayah secara sistematis, misalnya potensi
wilayah yang berkaitan dengan pertanian, pariwisata, kehutanan, perikanan, pertambangan
dan tenaga kerja.
2. Melakukan klasifikasi jenis-jenis potensi wilayah secara sistematis, misalnya
pengelompokan potensi wilayah di bidang perikanan, pertanian, pariwisata.
3. Melakukan deskripsi di mana setiap potensi wilayah berada, yaitu melakukan deskripsi di
mana setiap potensi wilayah yang sudah diklasifikasikan tersebut.
4.
Melakukan deskripsi jumlah ketersediaan potensi wilayah, yaitu melakukan identifikasi
dengan memberikan deskripsi berapa jumlah jenis potensi wilayah yang sudah
diklasifikasikan di setiap lokasi.
5. Melakukan deskripsi pengembangan potensi wilayah, yaitu melakukan identifikasi dengan
memberikan deskripsi pengembangan potensi wilayah yang telah dikembangkan dengan
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
87/233
3. Apabila pengembangan kegiatan ekonomi pada suatu wilayah ditujukan sebagai basis
ekspor dengan pemasaran luar negeri, diperlukan aksesibilitas yang tinggi (Riant Nugroho
dalam Munir, 2002).
Dalam pengembangan wilayah ada tiga sasaran utama yang banyak dicanangkan baik oleh
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
memperluas kesempatan berusaha serta menjaga agar pembangunan dapat tetap berjalan secara
berkesinambungan (Alkadri et al, 1999).
Jika dilihat praktik perngembangan wilayah di Indonesia selama ini, terutama sebelum otonomi
daerah, banyak kebijakan yang sifatnya top-down. Pengembangan wilayah di Indonesia antara lain
ditandai dengan kehadiran Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten (RTRWP/RTRWK),
Rencana Pengembangan Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET) sebagai upaya
untuk mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Indonesia
Timur.
Dalam rencana pengembangan wilayah tersebut terlihat skala yang sangat besar, dilakukan secara
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
88/233
5. Sektor yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan minimal wilayah tersebut.
6. Sektor yang banyak menyerap tenaga kerja
Atas dasar beberapa kriteria di atas, selanjutnya dapat ditetapkan sektor yang dapat dikembangkan
di wilayah tersebut. Pendekatan sektoral yang sebenarnya berupaya meningkatkan optimasi
penggunaan ruang dan potensi sumberdaya wilayah dan hubungannya dengan pemanfaatan,
produktifitas dan konservasi bagi kelestarian lingkungan, masih berjalan sendiri-sendiri serta lebih
menitikberatkan pada kepentingan sektor itu sendiri tanpa terlalu memperhatikan kepentingannya
dengan sektor lainnya (Riyadi, 2002). Contoh pendekatan sektoral adalah dalam pengembangan
pertanian adalah analisis kesesuaian lahan pertanian berdasarkan penilaian terhadap sifat dan
kondisi tanah, iklim dan morfologi dengan menggunakan standar dan kriteria FAO yang
dimodifikasi oleh PPT Bogor.
4.4 Tinjauan Mengenai Pembangunan Berkelanjutan
Definisi konsep pembangunan berkelanjutan diinteprestasikan oleh beberapa ahli secara berbeda-
beda Namun demikian pembangunan berkelanjutan sebenarnya didasarkan kepada kenyataan
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
89/233
sumberdaya alam pada saat ini tidak mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan
dating (intergenerational equity).
Definisi Pembangunan berkelanjutan menurut Bond et al. (2001) pembangunan berkelanjutan
didefinisikan sebagai pembangunan dari kesepakatan multidimensional untuk mencapai kualitas
hidup yang lebih baik untuk semua orang dimana pembangunan ekonomi, sosial dan proteksi
lingkungan saling memperkuat dalam pembangunan. Bosshard (2000) mendefinisikan
pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang harus mempertimbangkan lima prinsip
kriteria yaitu: (1) abiotik lingkungan, (2) biotik lingkungan, (3) nilai-nilai budaya, (4) sosiologi,
dan (5) ekonomi. Marten (2001) mendefinisikan sebagai pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa
mengorbankan kecukupan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan tidak
berarti berlanjutnya pertumbuhan ekonomi, karena tidak mungkin ekonomi tumbuh jika ia
tergantung pada keterbatasan kapasitas sumberdaya alam yang ada.
4.5 Tinjauan Mengenai Perencanaan Tata Ruang
Dalam Undang undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
90/233
3. Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya termasuk jabaran dari indikasi
program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah.
Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi
program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
4.
Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah disinkronisasikan dengan pelaksanaan
pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya.
5. Pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam
penyediaan sarana dan prasarana.
Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang
dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta
pengenaan sanksi. Agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dapat
diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Insentif diberikan
sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan
rencana tata ruang, berupa:
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
91/233
Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten / Kota. Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum
tata ruang, termasuk di dalamnya sebagai dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
92/233
BAB
PENDEKATAN TEKNIS
5.1 Metodelogi
5.1.1 Pendekatan Penyusunan
a. Pengelolaan Tepadu
Pengelolaan wilayah Kota Cimahi terpadu (integrated coastal zone management – ICZM)
adalah pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental
service)yang terdapat di wilayah perencanaan, dengan cara melakukan penilaian menyeluruh
(comprehensive assessment ) tentang kawasan beserta sumber daya alam dan jasa-jasa
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
93/233
pemerintah (pihak pengelola) mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan atau menolak
suatu kegiatan pembangunan setempat. Sehingga untuk wilayah pengaturan menjadi
tanggung jawab bersama antara instansi pemerintahan dan masyarakat.
Pengelolaan (management ) terdiri dari tiga tahap utama yaitu : perencanaan, implementasi,
monitoring dan evaluasi, maka nuansa keterpaduan tersebut perlu diterapkan sejak tahap
perencanaan hingga evaluasi. Selain itu keterpaduan juga harus mencakup tiga dimensi yaitu
dimensi sektoral, bidang ilmu serta keterkaitan ekologis. Pada dimensi keterpaduan sektoral,
mensyaratkan adanya koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektoral.
Keterpaduan dari sudut pandang bidang keilmuan dimaksudkan bahwa pengelolaan wilayah
perencanaan harus dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu (ekonomi, ekologi,
teknik, sosiologi, hukum, dll) yang relevan.
b. Pendekatan Normatif
Pendekatan normatif dalam pekerjaan ini menekankan pada kajian terhadap produk
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
94/233
dan strategi yang tepat untuk kondisi dan permasalahan yang ada. Oleh sebab itu perlu juga
dengan membandingkan kondisi eksisting dengan kriteria dan standar yang ada.
Konsep dasar dari pendekatan normatif adalah bahwa proses pembangunan kawasan
bertumpu pada prosedur/skema tertentu, dengan memperhatikan seluruh faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian atas tujuan yang akan dicapai. Landasan
normatif dalam melaksanakan pekerjaan ini, dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu landasan
normatif yang bersifat umum, yaitu produk-produk peraturan di tingkat pusat yang berlaku
untuk seluruh wilayah kajian, dan landasan normatif yang bersifat kewilayahan, yaitu
produk-produk peraturan di tingkat daerah yang hanya berlaku di level wilayah kajian.
Pada dasarnya pendekatan normatif dalam pekerjaan ini akan digunakan dalam seluruh
proses pelaksanaan kegiatan. Baik itu pada proses penyusunan maupun dalam peningkatan
kegiatan pekerjaan ini. Pendekatan normatif akan digunakan dalam setiap kegiatan yang
terkait dengan kajian dan analisis kebijakan dan strategi serta produk-produk peraturan
daerah yang dijadikan acuan dalam pengembangan dan pembangunan kawasan perencanaan.
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
95/233
(steady state). Apabila sistem mengalami gangguan, maka sistem akan berinteraksi antar
subsistemnya untuk menuju pada keseimbangan baru. Keseimbangan baru ini dapat
merupakan kondisi yang berbeda dengan kondisi semula atau dapat menuju kondisi
sementara dan kemudian kembali pada kondisi semula. Jumlah sistem yang ada di alam
semesta tidak terbatas, karena sistem yang satu dapat menjadi subsistem lainnya yang lebih
besar. Demikian seterusnya sampai jumlah tak hingga. Demikian juga suatu sistem besar
memiliki subsistem yang lebih kecil, dan seterusnya subsistem yang lebih kecil tersebut juga
memiliki subsistem lagi yang lebih kecil. Demikian seterusnya sampai jumlah tak hingga.
Pendekatan ini digunakan dalam Rencana Tata Ruang Kecamatan, agar apa yang
dirumuskan dapat menjadikan sistem yang sudah terbentuk sebelumnya menuju
keseimbangan baru yang lebih sempurna dan memberikan efek positif bagi manusia dari
berbagai aspek.
d. Pendekatan Ekstraploitatif
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
96/233
3. Keandalan (reliability) dan kesahihan (validity)data: Ketepatan ramalan tergantung
kepada keandalan dan kesahihan data yg tersedia. Misal data tentang laporan kejahatan
seringkali tidak sesuaidengan insiden kejahatan yg sesungguhnya, data ttg gajibukan
ukuran tepat dari pendapatan merupakan masyarakat.
e. Pendekatan Partisipatif dan Fasilitatif
Dalam proses kegiatan pekerjaan ini, selain berkaitan dengan dokumen-dokumen
perencanaan pembangunan (development plan) dan perencanaan ruang ( spatial plan) serta
produk-produk kebijakan dan strategi pengembangan kawasan yang terkait lainnya, tidak
terlepas dari keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder kota lainnya,
sebagai pengendali, pelaksana dan pemanfaat dan sebagai pihak yang terkena dampak positif
maupun negatif dari pelaksanaan pembangunan kota itu sendiri. Oleh karena itu dalam
penyusunan pekerjaan ini digunakan beberapa model pelibatan para pelaku pembangunan
untuk mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan ini
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
97/233
yang akan diperoleh adalah jaminan kelancaran implementasi hasil kajian ini di kemudian
hari.
Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Pemerintah Kota melalui Dinas Tata Ruang Permukiman
dan Kebersihan Kota Cimahi bertindak sebagai fasilitator dalam kegiatan penyusunan
pekerjaan ini. Peran fasilitasi ini antara lain dilakukan dengan memberikan pendampingan
kepada daerah serta seluruh stakeholder terkait kegiatan penyusunan pekerjaan ini. Beberapa
aspek yang terkait dengan pendekatan partisipatif dan fasilitatif dalam kegiatan penyusunan
pekerjaan ini dijelaskan berikut:
1. Kemitraan
Kegiatan penyusunan pekerjaan ini, adalah pendekatan yang bercirikan top down
namun sekaligus memiliki nuansa partnership atau kemitraan. Berbeda dengan
paradigma sentralisasi dalam mekanisme pengambilan keputusan publik pada konsep
otoriter, mekanisme top down dalam bantek lebih didasarkan pertimbanganakan
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
98/233
2. Perencanaan Parti sipati f
Bentuk Peran serta masyarakat dalam penataan ruang menurut hirarkhi rencana yang
diindikasikan dalam PP No. 69 Tahun 1996 (Pasal-Pasal di BAB III dari PP 69/96):
Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan.
Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan.
Pemberian masukan dalam perumusan rencana tata ruang.
Pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan
strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang.
Pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana.
Kerja sama dalam penelitian dan pengembangan.
Bantuan tenaga ahli.
Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Bank Dunia (World Bank Theory of
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
99/233
stakeholder selaku pemeran dapat terdiri dari kelompok pemerintah, swasta, dan
masyarakat umum. Dengan pemahaman tersebut, perencanaan secara partisipatif
sudah tentu melibatkan berbagai komunitas secara menyeluruh.
Upaya perencanaan partisipatif menghadirkan proses perencanaan terstruktur yang
terdiri dari aspek-aspek:
Kerjasama guna membangun konsensus
Komunikasi kelompok stakeholder yang efektif, serta
Proses implementasi rencana guna mengubah berbagai ide / pemikiran menjadi
kegiatan yang produktif dan penyelesaiannya yang maksimal.
Dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan pekerjaan ini akan dilakukan serangkaian
kegiatan diskusi/seminar dan pengumpulan data/ informasi. Pendekatan perencanaan
partisipatif pada intinya merupakan usaha penyelesaian persoalan yang menjadi target
pekerjaan secara aktif dengan melakukan pelibatan semua stakeholder terkait, baik
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
100/233
Namun demikian disadari bahwa penggunaan perencanaan partisipatif akan
menimbulkan berbagai persoalan dalam prosesnya, terutama masalah keterbatasan
waktu. Masalah ini akan dicoba diminimalkan melalui persiapan materi dan
pelaksanaan yang matang, sehingga kesepakatan dapat dengan segera dicapai tanpa
mengurangi kebebasan stakeholders untuk mengeluarkan aspirasi dan pendapatnya.
3. Perencanaan Kapasitas
Mengingat dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan pekerjaan ini dilakukan secara
partisipatif, maka diharapkan adanya keterlibatan stakeholder secara utuh dalam tiap
proses pelaksanaan pekerjaan. Bahwasannya keterlibatan tersebut diharapkan tidak
hanya bersifat pasif namun juga aktif dari para stakeholder yang terkait. Oleh sebab
itu diperlukan adanya kapasitas dan pemahaman yang cukup memadai mengenai
persoalan-persoalan yang terkait dengan pengembangan dan pembangunan kawasan
dan solusi-solusi strategis atas persoalan tersebut.
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
101/233
f. Pendekatan Teknis Akademis
1. Perencanaan Eksploratif
Pendekatan eksploratif dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan pekerjaan ini
digunakan untuk mendapatkan gambaran yang seluas-luasnya mengenai persoalan- persoalan yang terkait pemanfaatan, pembangunan, pengembangan dan pengendalian
kawasan.
Pendekatan eksploratif bercirikan pencarian yang berlangsung secara menerus.
Pendekatan ini akan digunakan baik dalam proses pengumpulan data & informasi
maupun dalam proses analisis.
Dalam proses pengumpulan data & informasi, pendekatan eksploratif digunakan
mulai dari kegiatan inventarisasi dan pengumpulan data awal, hingga eksplorasi
literatur yang diperlukan dalam mendukung kegiatan perumusan. Sifat
pendekatan eksploratif yang menerus akan memungkinkan terjadinya
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
102/233
Eksplorasi dalam proses analisis dilakukan guna mengelaborasi perumusan kebijakan
dan strategi pengembangan kota dan penyusunan strategi pengembgangan
permukiman dan infrastruktur permukiman. Proses eksplorasi ini mendorong kepada
pemahaman yang mendalam terhadap aspek yang dikaji, melalui seluruh dokumen dan
informasi yang berhasil dikumpulkan.
2. Pendekatan Komprehensif
Pendekatan Komprehensif memandang bahwa untuk menghasilkan suatu produk
Kebijakan dan Strategi yang baik perlu adanya pemahaman yang menyeluruh
mengenai wilayah dan persoalan yang akan direncanakan atau dipecahkan, tidak hanya
pada saat pengumpulan data dan analisis saja, melainkan sampai pada kebijakan dan
strategi yang dibangun. Kata “komprehensif” dalam konteks pendekatan ini merujuk
pada upaya memahami suatu permasalahan dari sudut pandang semua aspek
kehidupan mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial budaya, sampai dengan
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
103/233
dalam penanganannya didasarkan pada suatu kerangka acuan yang disebut dengan
keterpaduan.
3. Pendekatan Pembangunan Berkelanj utan
Pendekatan pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pendekatan dalam
perencanaan yang memandang bahwa pembangunan bukan merupakan suatu kegiatan
yang sesaat melainkan suatu kegiatan yang berlangsung secara kontinyu dan tidak
pernah berhenti seiring dengan perkembangan jaman. Pendekatan ini menekankan
pada keseimbangan ekosistem, antara ekosistem buatan dengan ekosistem alamiah.
Dalam perencanaan pembangunan kesesuaian ekologi dan sumber daya alam penting
artinya agar pembangunan yang terjadi tidak terbatas dalam tahun rencana yang
disusun saja.
Pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan bertujuan untuk
menghasilkan suatu konsep kebijakan dan strategi pengembangan kawasan yang
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
104/233
Prinsip tanggungjawab transfontier , yaitu bahwa dampak dari aktivitas manusia
seharusnya tidak melibatkan suatu pemindahan geografis yang tidak seimbang
dari masalah lingkungan. Dalam prinsip ini terdapat perlindungan terhadap
kualitas dari lingkungan.
Dalam pendekatan pembangunan berkelanjutan ini terkait juga dengan penciptaan
keberlanjutan masyarakat / komunitas (sustainable communities) tempat dimana suatu
komunitas ingin tinggal dan bekerja pada masa sekarang dan masa yang akan datang.
Konsep pembangunan berkelanjutan akan dapat terus berlanjut jika terdapat
masyarakat yang terus berlanjut pula. Dalam sustainable communities, masyarakat
menciptakan suatu komunitas seperti yang dikehendaki oleh masyarakat sehingga
dapat tercipta suatu keberlanjutan dalam komunitas tersebut. Sustainable communities
ini akan dapat dikembangkan dimana banyak ”pemain” dalam peran yang berbeda-
beda dan dengan ketertarikan dan nilai yang berbeda dalam suatu aliran informasi yang
berharga dan mereka memiliki kesempatan untuk bergabung dalam suatu proses
-
8/17/2019 A.0. USTEK - Usulan Teknis.pdf
105/233
persepsi dan preferensi terhadap materi Zoning Regulation baik dari hasil wawancara,
kuisioner maupun diskusi. Pencatatan lapan