1

DEMOKRASI

Oleh Abidatul Lailiyah

A. Latar Belakang

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu

negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan

warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi

ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk

diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen)

dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan

independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga

negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip

checks and balances.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-

lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan

melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang

berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga

perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan

menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif

dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak

sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang

memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum

dan peraturan.

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil

penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui

pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh

seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara

sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga

negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

1

2

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya

kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung,

tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-

anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai

negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung

presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun

perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering

dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian

masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem

pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa

pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek

daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun

negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga

yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak

memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).

B. Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu

negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan

warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga

kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan

dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada

dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi

ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa

saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and

balances.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-

lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan

melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang

berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga

perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan

3

menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif

dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak

sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang

memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum

dan peraturan. Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-

hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui

pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh

seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara

sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga

negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih). Kedaulatan rakyat yang

dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau

anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas.

Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung

tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan

rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian

banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak

besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah

akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi

meletakkan tokoh idola, bukan system pemerintahan yang bagus, sebagai

tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara,

masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang

sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya

memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu,

misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal,

narapidana atau bekas narapidana).

C. Sejarah Perkembangan Demokrasi

Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di

Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai

contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi

modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan

4

definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan

perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti

rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan

sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan

dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah

kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab

demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu

negara.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian

kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias

politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus

digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk

diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah

(eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk

masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah

seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain,

misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri

anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan

aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.

Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel

(accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan

akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara

operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara

tersebut.

D. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, Undang Undang Dasar 1945

memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.Dalam

mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada

5

MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga

secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara

melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat

mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama

kalinya diselenggarakan pemilu bebas di indonesia, sampai kemudian Presiden

Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem

pemerintahan. Setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila, sebuah

demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto,

Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika

pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi

Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan Partai

Demokrasi Indonesia-Perjuangan sebagai pemenang Pemilu.

Tumbangnya Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998, adalah momentum

pergantian kekuasaan yang sangat revolusioner dan bersejarah di negara ini.

Dan pada tanggal 5 Juli 2004, terjadilah sebuah pergantian kekuasaan lewat

Pemilu Presiden putaran pertama. Pemilu ini mewarnai sejarah baru Indonesia,

karena untuk pertama kali masyarakat memilih secara langsung presidennya.

Sebagai bangsa yang besar tentu kita harus banyak menggali makna dari

sejarah.

Hari Kamis, 21 Mei 1998, dalam pidatonya di Istana Negara Presiden

Soeharto akhirnya bersedia mengundurkan diri atau lebih tepatnya dengan

bahasa politis ia menyatakan “berhenti sebagai presiden Indonesia”.

Momentum lengser keprabon-nya Raja Indonesia yang telah bertahta selama

32 tahun ini tentu sangat mengejutkan berbagai pihak. Karena sehari

sebelumnya ia sudah berniat akan segera membentuk Kabinet Reformasi.

Setelah melalui saat-saat yang menegangkan, akhirnya rezim yang begitu

kokoh dan mengakar ini berhasil ditumbangkan. Gerakan mahasiswa sekali

lagi menjadi kekuatan terpenting dalam proses perubahan ini. Sebuah

perubahan yang telah memakan begitu banyak korban, baik korban harta

maupun nyawa. Kontan saja mahasiswa kala itu langsung bersorak-sorai,

6

menangis gembira, dan bersujud syukur atas keberhasilan perjuangannya

menumbangkan rezim Orde Baru.

Setelah tumbangnya Orde Baru tibalah detik-detik terbukanya pintu

reformasi yang telah begitu lama dinanti. Secercah harapan berbaur

kecemasan mengawali dibukanya jendela demokrasi yang selama tiga

dasawarsa telah ditutup oleh pengapnya otoritarianisme Orde Baru.

Momentum ini menjadi penanda akan dimulainya transisi demokrasi yang

diharapkan mampu menata kembali indahnya taman Indonesia. Pada hari-hari

selanjutnya kata “reformasi” meskipun tanpa ada kesepakatan tertulis menjadi

jargon utama yang menjiwai ruh para pejuang pro-demokrasi. Selang tiga

tahun pasca turunnya Soeharto dari tahun 1998 sampai 2000, telah terjadi tiga

kali pergantian rezim yang memunculkan nama-nama:Habibie, Gus Dur, dan

Megawati sebagai presiden Republik Indonesia. Dan duduknya ketiga

presiden baru tersebut, juga diwarnai dengan perjuangan yang sengit dan tak

kalah revolusioner. Lagi-lagi untuk kesekian kalinya mahasiswa menjadi avant

guard yang Mendobrak perubahan tersebut.

E. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi

Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di

Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai

contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi

modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan

definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan

perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti

rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan

sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan

dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah

kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab

demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu

negara.

7

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian

kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias

politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus

digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk

diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah

(eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk

masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah

seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain,

misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri

anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan

aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.

Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel

(accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan

akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara

operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara

tersebut.

F. Kesimpulan

Dari pengalaman masa lalu bangsa kita, kelihatan bahwa demokrasi

belum membudaya. Kita memang telah menganut demokrsai dan bahkan telah

di praktekan baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan

bebangsa dan bernegara. Akan tetapi, kita belum membudanyakannya.

Membudaya berarti telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging.

Mengatakan “Demokrasi telah menjadi budaya” berarti penghayatan nilai-nilai

demokrasi telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging di antara warga

negara. Dengan kata lain, demokrasi telah menjadi bagian yang tidak dapat

dipisah-pisahkan dari kehidupanya. Seluruh kehidupanya diwarnai oleh nilai-

nilai demokrasi.

8

Namun, itu belum terjadi. Di media massa kita sering mendengar

betapa sering warga negara, bahkan pemerintah itu sendiri, melanggar nilai-

nilai demokrasi. Orang-orang kurang menghargai kebabasan orang lain,

kurang menghargai perbedaan, supremasi hukum kurang ditegakan, kesamaan

kurang di praktekan, partisipasi warga negara atau orang perorang baik dalam

kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan pilitik belum maksimal,

musyawarah kurang dipakai sebagai cara untuk merencanakan suatu program

atau mengatasi suatu masalah bersama, dan seterusnya. Bahkan dalam

keluarga dan masyarakat kita sendiri, nilai-nilai demokrasi itu kurang di

praktekan.

9

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkarim, Aim. Kewarganegaraan untuk SMP Kelas II Jilid 2. Bandung:

Grafindo Media Pratama. 2004.

Dahlan, Saronji. Asy’ari, H. Kewarganegaraan Untuk SMP Kelas VIII Jilid 2.

Jakarta: Erlangga. 2004.

Wijianti, dan Aminah Y, Siti. Kewarganegaraan (Citizenship). Jakarta: Piranti

Darma Kalokatama. 2005.

10

DEMOKRASI

MAKALAH

Diajukan sebagai Tugas UTS

Semester Satu Mata Kuliah Aplikasi Komputer

Oleh

Abidatul Lailiyah

NIM. 201386010003

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

2013