ABSTRAK

PENGARUH IMPLEMENTASI CORPORATE GOVERNANCE

TERHADAP PENGUNGKAPAN INFORMASI

Oleh :

Nurwan

NPM : 0611031013

Telepon : 081385495455

Email : nurwan_krui@yahoo.co.id

Pembimbing I : Saring Suhendro, S.E., M.Si, Akt.

Pembimbing II : Yuztitya Asmaranti., S.E., M.Si.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah implementasi Corporate

Governance berpengaruh terhadap pengungkapan informasi dalam laporan

tahunan perusahaan di Indonesia. Implementasi Corporate Governance dan

pengungkapan informasi adalah dua subjek untuk melindungi investor dari

asimetri informasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder dari perusahaan Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang

mempublikasikan Annual Report selama tahun 2006 sampai tahun 2010.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial,

komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat

pengungkapan informasi suatu perusahaan. Sedangkan variabel komite audit dan

ROE tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi suatu

perusahaan.

Pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan yang telah

menerapankan Corporate Governance akan meningkatkan ketaatan perusahaan

terhadap peraturan tentang pengungkapan informasi dan meningkatkan jumlah

informasi yang diungkapkan. Semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh

perusahaan maka sistem dan pengelolaan perusahaan tersebut semakin baik.

Kata kunci : Corporate Governance, Kepemilikan Manajerial, Komisaris

Independen, Komite Audit, ROE, dan Pengungkapan Informasi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah Corporate Goverance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee

tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadburry Report. Laporan ini

dipandang sebagai titik balik (turning point) yang menentukan praktik Corporate

Gorvernance di seluruh dunia. Cadburry menyatakan bahwa pengungkapan

Corporate Governance penting untuk dilakukan, karena pengungkapan Corporate

Governance yang akurat, tepat waktu, dan terbuka (transparan) akan menambah

nilai (value) bagi semua kepentingan (stakeholders). Sebaliknya, tanpa adanya

pengungkapan Corporate Governance yang jelas, para stakeholder tidak dapat

mengetahui bahwa kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh

manajemen benar-benar untuk kepentingan mereka (Emirzon, 2006).

Di Indonesia isu mengenai Corporate Governance mulai mengemuka pada tahun

1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan dan lamanya proses

perbaikan. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menumbuhkan

kesadaran akan pentingnya Good Corporate Governance. Salah satu upaya yang

dilakukan pemerintah adalah membentuk suatu komite pada tahun 1999 yang

tugasnya merekomendasikan pedoman umum Good Corporate Governance yang

pertama, yaitu Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG).

Pembentukan komite ini berdasarkan Keputusan Menko Ekuin No:

KEP/31/M.EKUIN/08/1999.

Laporan tahunan (Annual Report) media utama penyampaian informasi oleh

manajemen kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan tahunan

mengkomunikasikan kondisi keuangan dan informasi lainnya kepada pemegang

saham, kreditor, dan stakeholders lainnya. Laporan tahunan merupakan mencakup

hal-hal seperti pembahasan dan analisis manajemen, catatan kaki dan laporan

pelengkap. Sehingga dalam laporan tahunan tersebut dapat diketahui seberapa

kuat informasi pengungkapan yang diajukan oleh perusahaan. Pengungkapan

dalam penyajian laporan keuangan berupa pelaporan keuangan, pernyataan

manajemen atau informasi di luar lingkup pelaporan yang dibuat oleh perusahaan.

Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan mengandung arti

bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan mengenai

hasil aktivitas unit usaha.

Jadi pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan yang telah

menerapankan Corporate Governance akan meningkatkan ketaatan perusahaan

terhadap peraturan tentang pengungkapan informasi dan meningkatkan jumlah

informasi yang diungkapkan. Semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh

perusahaan dalam laporan tahunan maka sistem dan pengelolaan perusahaan

tersebut akan semakin baik. Pihak perusahaan sebagai pemilik informasi tentang

operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh tidak akan memberikan

seluruh informasi atas kepemilikannya, tetapi pihak pemegang kepentingan akan

meminta manajemen memberikan informasi selengkapnya. Keinginan tersebut

pada umumnya sangat sulit dipenuhi dikarenakan beberapa faktor seperti biaya

penyajian informasi, keinginan manajemen menghindari risiko untuk terlihat

kelemahannya, waktu yang digunakan untuk menyajikan informasi dan

sebagainya. Dalam hal ini pengungkapan informasi merupakan upaya untuk

melindungi hak-hak pemegang kepentingan karena dengan adanya pengungkapan

informasi maka perusahaan akan bertindak sebaik mungkin dalam menjaminan

atau melindungi kepentingan pihak investor dan sebagai bentuk transparansi yang

dilakukan perusahaan untuk pencitraan dalam meningkatkan kepercayaan publik

pada perusahaan.

Mengingat pentingnya penerapan good corporate governance dan pengungkapan

informasi berdasarkan dari uraian diatas maka dalam penulisan skripsi ini penulis

mengambil judul “ Pengaruh Implementasi Corporate Governance Terhadap

Pengungkapan Informasi “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul penelitian, maka yang menjadi pokok

permasalahan adalah : Apakah Corporate Governance mempengaruhi

pengungkapan informasi dalam laporan tahunan ?

1.3 Batasan Masalah

1. Faktor-faktor yang diteliti yaitu Struktur kepemilikan Manajerial, Komisaris

Independen, Komite Audit, ROE, dan Pengungkapan Informasi.

2. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2006 sampai 2010.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah implementasi Corporate

Governance berpengaruh terhadap pengungkapan informasi dalam laporan

tahunan perusahaan di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh penerapan

Good Corporate Governance terhadap pengungkapan informasi dalam laporan

tahunan perusahaan di Indonesia dan acuan untuk penelitian berikutnya.

2. Bagi Investor

Membantu memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan dengan melihat

penerapan Good Corporate Governance sehingga dapat mengambil keputusan

investasi yang tepat.

3. Bagi Perusahaan

Membantu memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan, dalam hal ini

penerapan Good Corporate Governance, sehingga dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam menentukan keputusan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Good Corporate Governance

Komite Cadbury mendefinisikan Corporate Governance sebagai sistem yang

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai

keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan,

untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada

stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur,

manajer, pemegang saham, dan sebagainya. Organization for Economic

Cooperation and Development (OCED) mendefinisikan Corporate Governance

sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board,

pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan

perusahaan (Mintara, 2008). FCGI (Forum for Corporate Governance in

Indonesia) dalam Trihastuti Wordpress (2010) mendefinisikan tata kelola

perusahaan (Corporate Governance) sebagai seperangkat peraturan yang

mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak

kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan

eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau

dengan kata lain suatu sistem yang mengendalilan perusahaan.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: KEP-117/M-

MBU/2002, Corporate Governance adalah suatu proses dari struktur yang

digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan

akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka

panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya,

berlandaskan peraturan perundangan dan etika. Komite Nasional Kebijakan

Corporate Governance (KNKCG) mendefinisikan Corporate Governance sebagai

struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna

memberikan nilai tambah perusahaan yang berkesinambungan dalam jangka

panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan pemegang

kepentingan lainnya, berlandaskan peraturan dan norma yang berlaku.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan

merupakan suatu sistem, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan

antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama ketiga kelompok dalam

korporasi, yakni pemegang saham, dewan komisaris dan manajemen yang

memiliki fungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan korporasi dalam rangka

pencapaian target kinerjanya.

2.1.2 Kepemilikan Manajerial (Insider Ownership)

Kepemilikan manajerial menunjukkan jumlah keseluruhan saham yang dimiliki

oleh pihak manajemen perusahaan. Nurlela (2008) menyatakan bahwa

kepemilikan manajerial adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh

direksi, manajer dan dewan komisaris. Kepemilikan manajerial terhadap

perusahaan merupakan persentase suara yang berkaitan dengan saham dan option

yang dimiliki oleh manajer dan direksi suatu perusahaan. Besar kecilnya jumlah

kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya

kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Perusahaan

dengan jumlah kepemilikan saham yang besar seharusnya mempunyai konflik

keagenan yang rendah dan biaya keagenan yang rendah pula. Konflik keagenan

yang rendah dapat direfleksikan dari tingginya tingkat perputaran aktiva

perusahaan dan rendahnya beban operasi terhadap penjualan.

Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Kusnadi (2011) konflik kepentingan

antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan

manajer terhadap perusahaan semakin kecil, dalam hal ini manajer akan berusaha

untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan

perusahaan. Manajer memiliki kecenderungan untuk menggunakan kelebihan

keuntungan yang diperoleh perusahaan untuk dikonsumsi dan digunakan untuk

kepentingan opportunistic-nya. Karena mereka menerima manfaat dari kegiatan

yang mereka lakukan tetapi tidak mau menanggung resiko dari biaya yang

dikeluarkan, misalnya manajer cenderung untuk menggunakan hutang yang tinggi

bukan untuk kepentingan memaksimalkan nilai perusahaan, tetapi lebih ditujukan

untuk kepentingan opportunistic mereka. Sebaliknya semakin besar kepemilikan

manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam

memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan

menjadi rendah. Dengan demikian manajer perusahaan akan lebih banyak

mengungkapkan informasi dalam rangka untuk meningkatkan citra perusahaan.

2.1.3 Peranan Dewan Komisaris

Menurut Peraturan Bank Indonesia No: 8/4/PBI/2006, Komisaris Independen

adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota

dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau

hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak

independen. Sehubungan dengan ini, FCGI dalam Mintara (2008) menyatakan

kriteria Komisaris Independen yang diambil dari kriteria otoritas bursa efek

Australia tentang outside directors. Kriteria tentang Komisaris Independen

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Independen bukan merupakan anggota manajemen;

2. Komisaris Independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau

seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung

atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan;

3. Komisaris Independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak

dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau

perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan

dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi

seperti itu;

4. Komisaris Independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan

atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut;

5. Komisaris Independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan

yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang

satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak

langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut;

6. Komisaris Independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau

perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan

tersebut;

7. Komisaris Independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun

atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai

campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang

komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

8. Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan,

terutama dalam pelaksanaan Good Corporate Governance. Dewan Komisaris

merupakan inti dari Corporate Governance yang ditugaskan untuk menjamin

pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola

perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

9. Pada intinya, Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan

mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola

perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggungjawab untuk

meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan sedangkan Dewan

Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen, maka Dewan

Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

2.1.4 Peranan Komite Audit

Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Komite Audit

adalah Suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan

Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian,

pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Komite

Audit. Dalam Keputusan Menteri BUMN No: KEP-103/MBU/2002, menyatakan

bahwa Komite Audit adalah suatu badan yang berada dibawah komisaris yang

sekurang-kurangnya minimal satu orang anggota komisaris, dan dua orang ahli

yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan yang bersifat mandiri

baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya dan bertanggungjawab

langsung kepada komisaris atau dewan pengawas. Hal tersebut senada dengan

keputusan ketua Bapepam No: KEP-29/PM/2004 yang menyatakan bahwa

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka

membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.

Komite Audit beranggotakan Komisaris Independen, dan terlepas dari kegiatan

manajemen sehari-hari serta mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu

Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan

masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan

internal, dan sistem pelaporan keuangan. Pada umumnya, Komite Audit

mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan (Financial Reporting)

Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk

memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran

yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen

perusahaan jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah untuk

memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan

peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif

terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan

perusahaan.

3. Pengawasan Perusahaan (Corporate Control)

Komite audit bertanggungjawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di

dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian

intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

(www.cic-fcgi.org).

2.1.5 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan

demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisa

profitabilitas ini. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai

cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu

dengan lainnya (Nurkhin, 2009). Terdapat beberapa pengukuran terhadap

profitabilitas, antara lain:

1. Gross Profit Margin merupakan rasio untuk mengukur laba koto dibandingkan

dengan volume penjualan.

2. Operating Profit merupakan rasio yang mengukur tingkat laba operasi

dibandingkan dengan volume penjualan.

3. Net Profit Margin merupakan rasio yang mengukur laba bersih sesudah pajak

dibandingkan dengan volume penjualan.

4. Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang mengukur tingkat penghasilan

bersih yang diperoleh dari total aktiva perusahaan.

5. Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang mengukur tingkat penghasilan

bersih yang diperoleh pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan.

2.1.6 Pengungkapan Informasi

Pengungkapan merupakan salah satu alat yang penting untuk mengatasi masalah

keagenan antara manajemen dan pemilik, karena dipandang sebagai upaya untuk

mengurangi asimetri informasi. Pengungkapan laporan keuangan dalam arti luas

berarti penyampaian (release) informasi. Sedangkan menurut para akuntansi

memberi pengertian secara terbatas yaitu penyampaian informasi keungan tentang

suatu perusahaan di dalam laporan keuangan biasanya laporan tahunan.

Tiga konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan adalah pengungkapan yang

cukup (adequate), wajar (fair), dan lengkap (full). Yang paling umum digunakan

dari ketiga konsep diatas adalah pengungkapan yang cukup. Pengungkapan ini

mencakup pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan

tidak menyesatkan. Wajar dan lengkap merupakan konsep yang lebih bersifat

positif, pengungkapan yang wajar menunjukkan tujuan etis agar dapat

memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai

laporan keuangan.

Pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya penyajian semua informasi

yang relavan. Terlalu banyak informasi yang disajikan akan membahayakan

karena penyajian rincian yang tidak penting justru akan mangaburkan informasi

yang signifikan dan membuat laporan keuangan tersebut sulit dipahami. Oleh

karena itu, pengungkapan yang tepat mengenai informasi yang penting bagi para

investor dan pihak lainnya, hendaknya bersifat cukup, wajar dan lengkap. Ada dua

jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan oleh

standar dan regulasi, yaitu:

1. Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclousure) merupakan pengungkapan

minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Peraturan tentang

standar pengungkapan informasi bagi perusahaan yang telah melakukan

penawaran umum dan perusahaan publik,

2. Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure) merupakan salah satu cara

meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela

secara lebih luas untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis

manajemen. Pengungkapan Sukarela merupakan pengungkapan butir-butir

yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh

peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini menggunakan peraturan

Bapepam No. KEP-134/BL/2006 yang mengatur tentang penyajian dan

pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa perusahaan-

perusahaan yang melaksanakan Corporate Governance akan memberikan lebih

banyak informasi, dalam rangka mengurangi asimetri informasi. Informasi yang

diberikan akan ditunjukkan dalam tingkat pengungkapan, semakin baik

pelaksanaan Corporate Governance oleh suatu perusahaan, maka akan semakin

banyak informasi yang diungkap.

2.1.7 Teori Keagenan (Agency Theory)

Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara pihak pemegang saham dan

pihak manajer perusahaan. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan

antara kepemilikan dan pengendalian. Adanya perbedaan kepentingan antara

kedua belah pihak dapat menimbulkan konflik keagenan yaitu adanya

kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan

keinginan/kepentingan principal, Masalah yang timbul ini biasa disebut sebagai

masalah agensi. Dasar perlunya praktik pengungkapan laporan keuangan oleh

manajemen kepada pemegang saham dapat dijelaskan melalui teori keagenan

tersebut. Hubungan keagenan mewajibkan agen memberikan laporan periodik

pada prinsipal tentang usaha yang dijalankan dan prinsipal akan menilai kinerja

agennya melalui laporan keuangan yang disampaikan kepadanya. Oleh karena

itu, dalam hubungan keagenan tersebut laporan keuangan merupakan sarana

transparansi dan akuntabilitas manajemen (agen) kepada pemiliknya (principal).

Secara empiris menurut Chow dan Boren (1987) dalam Khomsiyah (2003)

banyak studi yang telah menguji bahwa pengungkapan laporan keuangan

perusahaan dilakukan untuk mengendalikan konflik kepentingan antara pemegang

saham, kreditur dan manajemen. Pandangan ini menunjukkan bahwa

pengungkapan laporan keuangan ataupun laporan tahunan perusahaan erat

kaitannya dengan hubungan keagenan antara manajemen dan pemilik.

2.1.8 Penelitian-penelitian Terdahulu

Penelitian Ho dan Wong (2000) dalam Khomsiyah (2003) menunjukkan bahwa

Indonesia, Thailand dan Jepang yang mempunyai tingkat transparansi yang

rendah, merupakan negara yang mengalami volatile shocks yang lebih besar

dibandingkan dengan negara yang mempunyai transparansi yang lebih tinggi

(Hongkong, Singapura dan Taiwan). Pentingnya penelitian mengenai Corporate

Governance dan pengungkapan informasi dapat ditinjau dari dua perspektif.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip Corporate

Governance, mengingat pentingnya peran Corporate Governance dalam struktur

pengelolaan bisnis dan ekonomi moderen yang ditopang oleh pasar modal dan

pasar uang.

Penelitian yang dilakukan Khomsiyah (2003) menunjukkan bahwa terdapat

hubungan antara penerapan Corporate Governance dengan pengungkapan

informasi dalam laporan tahunan perusahaan. Semakin tinggi indeks implementasi

Corporate Governance, semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh

perusahaan dalam laporan tahunan.

Penelitian yang dilakukan Mintara (2008) implementasi Corporate Governance

dan regulasi berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi

sementara struktur kepemilikan,dewan komisaris, ukuran perusahaan, komite

audit dan profitabiltas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi.

Hasil penelitian Munthaher (2009) menunjukan bahwa Corporate Governance

mempengaruhi luas pengungkapan. Struktur kepemilikan, komisaris independen,

dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks

pengungkapan, serta kualitas audit dan profitabilitas berpengaruh terhadap indeks

pengungkapan dengan arah positif.

Hasil penelitian Diyanti (2010) menemukan bahwa keempat variabel mekanisme

Good Corporate Governance yaitu komposisi dewan komisaris independen,

komposisi komite audit, struktur kepemilikan saham publik dan struktur

kepemilikan saham manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan

wajib sesuai dengan peraturan BAPEPAM.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini adalah:

H1 : Struktur Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif secara signifikan

terhadap Pengungkapan Informasi.

H2 : Keberadaan Komisaris Independen berpengaruh positif secara signifikan

terhadap Pengungkapan Informasi.

H3 : Komite Audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap Pengungkapan

Informasi.

H4 : Profitabilitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap Pengungkapan

Informasi.

2.3 Rerangka Penelitian

Adapun rerangka penelitian pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah

ini:

Gambar 1. Rerangka Penelitian

H1

H2

H4

H3

Kepemilikan Manajerial

(X1)

Komisaris Independen

(X2)

Komite Audit

(X3)

Return On Equity

(X4)

Indeks

Pengungkapan

(Y)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari perusahaan

go public yang melakukan pengungkapan informasi dalam annual report-nya dan

mempublikasikan pada website resmi perusahaan atau website BEI

(www.idx.co.id) selama tahun 2006 sampai 2010. Data kepemilikan perusahaan

dan ROE diperoleh dari Indonesia Capital Market Directory (ICMD). Data-data

yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kepemilikan Manajerial, komisaris

independen, komite audit dan ROE.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang listing

di Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun berturut-turut, dari tahun 2006 sampai

dengan tahun 2010. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepemilikan

Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit, Return On Equity (ROE), dan

Pengungkapan Informasi.

Metode yang digunakan dalam penarikan sampel menggunakan metode purposive

sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan kriteria sebagai

berikut:

1. Perusahaan manufaktur harus tercatat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2006

sampai tahun 2010 dan menerbitkan laporan keuangan.

2. Perusahaan manufaktur yang memiliki data kepemilikan manajerial dalam

Indonesia Capital Directory Market (ICMD).

3. Perusahaaan manufaktur yang memiliki data kepemilikan manajerial selama

lima tahun berturut-turut (2006 sampai 2010)

4. Data-data mengenai variabel penelitian yang akan diteliti tersedia lengkap

dalam laporan keuangan tahunan (Annual Report) perusahaan yang

dipublikasikan berturut-turut selama lima tahun (2006 sampai 2010).

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dibedakan menjadi:

4.3.1 Variabel Independen

Variabel Independen dalam persamaan ini meliputi;

1. Kepemilikan Manajerial

Struktur kepemilikan saham atas perusahaan dalam penelitian ini menekankan

pada proporsi kepemilikan manajerial. Merupakan suatu bentuk mekanisme

Corporate Governance yang dapat menyamakan kepentingan pemilik, pengelola

atau manajer perusahaan maupun pihak eksternal.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kepemilikan saham manajerial adalah:

2. Komisaris Independen

Dewan komisaris memiliki tugas sebagai pengawas dan pelaksana kebijakan

strategis dalam perusahaan serta memberi nasehat kepada dewan direksi. Dalam

penelitian ini menekankan pada komposisi keberadaan komisaris independen

terhadap jumlah seluruh komisaris. Rumus yang digunakan untuk menghitung

proporsi dewan komisaris adalah:

3. Komite audit

Keberadaan komite audit merupakan salah satu kriteria penerapan Good

Corporate Governance. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang

komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal

dari luar emiten atau perusahaan publik. Rumus yang digunakan untuk

menghitung proporsi komite audit adalah:

4. Profitabilitas

Profitabilitas dalam penelitian ini akan menggunakan Return On Equity (ROE).

ROE dipilih karena merupakan alat yang dapat menggambarkan kemampuan

Profitabilitas perusahaan. ROE dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut:

4.3.2 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan informasi sukarela

yang dilihat dari persentase indeks pengungkapan pada masing-masing

perusahaan. Indeks Pengungkapan disini merupakan butir pengungkapan sukarela

yang diatur dalam BAPEPAM No: KEP-134/BL/2006. Dengan menggunakan

variabel dummy untuk mengetahui jumlah butir pengungkapan sukarela, nilai 1

jika butir pengungkapan dipenuhi dan nilai 0 jika butir pengungkapan tidak

dipenuhi. Maka diperoleh 16 butir pengungkapan. Menghitung variabel dependen

dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Jumlah Komisaris Independen

=

Jumlah Dewan Komisaris

Jumlah Saham Manajerial

=

Total Saham Beredar

Ukuran Komite Audit = Σ Jumlah Komite Audit

Kepemilikan

Manajerial

Komisaris

Independen

Laba Bersih

Return On Equity (ROE) =

Modal Pemilik

Jumlah butir pengungkapan informasi yang dipenuhi

= =

Jumlah butir pengungkapan informasi yang mungkin dipenuhi

Indeks

Pengungkapan

4.4 Alat Analisis

3.4.1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian

asumsi klasik, pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi terpenuhinya asumsi-

asumsi dalam model regresi berganda dan untuk menginterpretasikan data agar

lebih relevan dalam menganalisis. Pengujian asumsi klasik ini meliputi:

a. Uji Normalitas

Sebelum melakukan uji statistik langkah awal yang harus dilakukan adalah

screening terhadap data yang akan diolah. Analisis regresi mensyaratkan data-

data berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah regresi yang memiliki

distribusi data yang normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah

dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi

normal. Untuk menguji normalitas digunakan beberapa cara yaitu melalui

histogram, grafik dan melalui pengujian statistik melalui uji normalitas

Kolmogorov-Smirnov. Dalam histogram residual berdistribusi normal dapat

dilihat dari bentuk histogram yang simetris, tidak menceng ke kanan atau ke kiri.

Dalam uji grafik yaitu normal probability plot, residual berdistribusi normal

apabila plot menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal,

sebaliknya jika plot residual menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak

mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi

normalitas. Sedangkan melalui uji statistik Kolmogorov-Smirnov residual

berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

b. Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas adalah suatu keadaan dimana variabel lain (independen) saling

berkorelasi satu dengan yang lainnya. Persamaan regresi berganda yang baik

adalah persamaan yang bebas dari adanya multikolonieritas antara variabel

independen. Alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur ada tidaknya

variabel yang berkolerasi adalah menggunakan alat uji atau deteksi VIF (Variabel

Inflation Factor). Multikolonieritas terjadi jika nilai tolerance < 0,1 atau nilai

VIF > 10.

c. Uji Autokorelasi.

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada

periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah

autokorelasi. Untuk melihat adanya autokorelasi dapat dilakukan dengan

menggunakan uji statistik Durbin-Watson (D-W).

d. Uji Heteroskedastisitas.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap,

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi

heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas

dengan menggunakan grafik scatterplot. Apabila titik-titik membentuk pola

tertentu pada scatterplot, maka dapat disimpulkan terdapat heteroskedastisitas dan

model regresi harus diperbaiki. Sedangkan jika titik-titik menyebar secara acak

serta menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0 sumbu Y maka tidak terjadi

heteroskedastisitas dan regresi dapat dipergunakan untuk memprediksi.

3.4.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.

Berdasarkan pembahasan teori, data penelitian, variabel-variabel penelitian, dan

penelitian terdahulu maka bentuk persamaan regresi berganda penelitian ini

menggunakan model sebagai berikut:

Keterangan :

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

IP : Indeks Pengungkapan

KM : Kepemilikan Manajerial

KI : Komisaris Independen

KA : Komite Audit

ROE : Profitabilitas (Return On Equity)

e : error term

Data diolah dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS 16.0. (Statistical

Program For Social Science) dengan tingkat signifikansi 5% (α = 0,05).

Analisis terhadap hasil regresi dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat

menjelaskan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai R2

yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat

sangat terbatas, sebaliknya semakin besar nilai R2 maka makin besar kemampuan

variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat.

2. Uji signifikansi parameter individual

Uji parameter individual menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel

penjelas/bebas secara individual dalam menjelaskan variabel terikat. Dengan

memasukkan variabel KM (kepemilikan manajerial), KI (komisaris independen),

IP = α + β1KM + β2KI + β3KA + β4ROE + e

AUD (komite audit), ROE (Return On Equity) dan IP (indeks pengungkapan)

kemudian akan muncul hasil/output berupa angka pada kolom Sig. dalam tabel

Coefficients, dari hasil pengujian didapat t hitung (t) dan tingkat signifikansi (Sig.)

yang menunjukkan tingkat signifikan atau pengaruh masing-masing variabel

independen terhadap variabel dependen, angka ini akan menjelaskan hubungan

antara variabel-variabel KM (kepemilikan manajerial), KI (komisaris

independen), KA (komite audit), ROE (Return On Equity) dan IP (indeks

pengungkapan) secara terpisah.

Pengujian hipotesis koefisien regresi dengan menggunakan uji t menggunakan

SPSS pada tingkat kepercayaan 95% dan error 5%, dengan hipotesis yang

diajukan:

H1 : Struktur Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif secara signifikan

terhadap pengungkapan informasi.

H2 : Komisaris independen berpengaruh positif secara signifikan terhadap

pengungkapan informasi.

H3 : Komite audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan

informasi.

H4 : ROE (Return On Equity) berpengaruh positif secara signifikan terhadap

pengungkapan informasi.

Pengambilan keputusan (berdasarkan probabilitas):

1. H1, H2, H3,dan H4 diterima, jika P-value ≤ 0,05

2. H1, H2, H3 dan H4 ditolak, jika P-value > 0,05

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Perusahaan yang menjadi objek penelitian ini adalah semua perusahaan

manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2006 sampai

tahun 2010. Sektor manufaktur dipilih karena perusahaan-perusahaan pada sektor

ini banyak bersinggungan langsung dengan sumber daya alam mulai dari proses

penyediaan bahan baku, proses produksi hingga produk sampingan yang berupa

limbah produksi yang akan berdampak langsung dengan lingkungan dimana

perusahaan melakukan operasinya. Selain itu perusahaan manufaktur memiliki

jumlah perusahaan yang listing paling banyak dibandingkan dengan sektor usaha

lain. Sektor ini merupakan sektor yang memiliki cakupan stakeholder paling luas

yang meliputi investor, kreditor, pemerintah, dan lingkungan sosial sehingga perlu

melakukan pengungkapan informasi.

Dalam penelitian ini objek penelitian dipilih dengan metode purposive sampling

dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Objek penelitian

dipilih dari perusahaan manufaktur yang terdaftar pada website BEI dan

perusahaan yang memiliki data kepemilikan manajerial dalam Indonesia Capital

Directory Market (ICMD). Kemudian dipilih perusahaan yang mempublikasikan

Annual Report selama lima tahun berturut-turut (2006 sampai 2010).

Jumlah perusahaan sampel yang digunakan ada 11 perusahaan. Pengumpulan

data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data Time Series selama

lima tahun (2006 sampai 2010). Sehingga jumlah data yang digunakan dalam

penelitian ini berjumlah lima puluh lima (n=55).

Tabel 2.Perusahaan Sampel

No Nama Perusahaan Kode

1 AKR Corporindo Tbk AKRA

2 Barito Pacific Tbk BRPT

3 Dynaplast Tbk DYNA

4 Intraco Penta Tbk INTA

5 Lautan Luas Tbk LTLS

6 Lionmesh Prima Tbk LMSH

7 Mandom Indonesia Tbk TCID

8 Metrodata Electronics Tbk MTDL

9 Perdana Bangun Pusaka Tbk KONI

10 Sorini Agro Asia Corporindo Tbk SOBI

11 Ultra Jaya Milk Tbk ULTJ

4.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan penjelasan mengenai nilai minimum, nilai

maksimum, nilai rata-rata (mean), dan nilai standar deviasi dari variabel-variabel

independen dan variabel dependen.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

KM 55 .01 25.61 4.8485 7.81922

KI 55 .25 .66 .3595 .08148

KA 55 2.00 4.00 3.1091 .36882

ROE 55 -49.81 26.75 7.9171 11.69135

IP 55 .06 .56 .3114 .14657

Valid N (listwise) 55

Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa:

1. Jumlah pengamatan pada perusahaan manufaktur dalam penelitian ini

sebanyak 55 observasi.

2. Variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai minimum sebesar 0,01 dan

nilai maksimum 25,61 serta nilai rata-rata (mean) adalah 4,8485, ini

menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kepemilikan manajerial pada

perusahaan manufaktur cukup rendah.

3. Komisaris Independen memiliki nilai minimum sebesar 0,25 dan nilai

maksimum 0,66 serta nilai rata-rata (mean) adalah 0,3595, ini menunjukan

bahwa sudah sesuai dengan Peraturan Bapepam nomor IX.I.52 dimana

jumlah komisaris independen di dalam komposisi dewan komisaris wajib

proporsional dengan saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan

pengendali, dengan ketentuan bahwa jumlah komisaris independen wajib

mewakili sedikitnya 30% dari jumlah dewan komisaris.

4. Komite audit memiliki nilai minimum sebesar 2 orang dan nilai maksimum

4 orang dan nilai rata-rata (mean) adalah 3 orang, ini menunjukan bahwa

telah sesuai dan memenuhi Peraturan Bapepam nomor IX.I.5 dan Peraturan

Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 dimana komite audit terdiri dari

minimal 3 orang dimana minimal 1 orang komisaris independen sebagai

ketua komite audit, minimal 1 orang dari pihak independen yang memiliki

keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan minimal 1 orang dari pihak

independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

5. Variabel ROE (Return On Equity) memiliki nilai minimum -49,81, nilai

maksimum 26,75 dan rata-rata (mean) 7,9171. Walaupun ada return yang

negatif namun sebagian besar perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

memiliki ROE yang positif. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata ROE

yang positif.

6. Variabel indeks pengungkapan sukarela memiliki nilai minimum 0,06 dan

nilai maksimum 0,56 serta nilai rata-rata (mean) 0,3114. Hal ini

menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan melakukan 5 sampai 6 informasi

pengungkapan tiap tahunnya. Dengan jumlah terkecil sebanyak 1 informasi

pengungkapan dan jumlah terbesar sebanyak 9 informasi pengungkapan.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Model Regresi dapat dikatakan menghasilkan suatu estimator yang baik apabila

memenuhi asumsi-asumsi yang sangat berpengaruh pada perubahan variabel

dependen. Berikut adalah penjelasan mengenai uji asumsi klasik yang telah

dilakukan dalam penelitian ini:

4.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual atau error term

yang digunakan dalam penelitian adalah nilai residual atau error term yang

berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji nilai residual atau error term

tersebut dalam penelitian digunakan analisis grafik yaitu Normal Probability Plot.

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Dari grafik histogram tampak bahwa residual terdistribusi secara normal dan

berbentuk simetri, tidak menceng ke kanan atau ke kiri.

Uji yang kedua menggunakan uji normal probability plot, gambar 3 merupakan

hasil uji normal probability plot sebagai berikut:

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas (Grafik)

Grafik plot di atas menggambarkan bahwa nilai residual atau error term

berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari gambar grafik yang menyebar

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

4.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya

tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Penelitian yang mengandung

multikolonieritas akan berpengaruh terhadap hasil penelitian sehingga penelitian

menjadi tidak berfungsi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi

korelasi di antara variabel bebas. Jika terjadi korelasi, maka terdapat

multikolonieritas. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan

Variance Inflation Factor atau VIF. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap

variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel

dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance

mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan

oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan

nilai VIF tinggi. Nilai cut-off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya

multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau VIF > 10. Sehingga data yang

tidak terkena mulkolinearitas memiliki nilai tolerance > 0,10 atau VIF < 10.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolonieritas

Hasil pengujian tolerance menunjukan tidak ada variabel bebas yang memiliki

nilai tolerance < 0,10. Hasil perhitungan VIF juga menunjukan bahwa tidak ada

satu variabel bebas yang memiliki nilai VIF > 10. Oleh karena itu dapat

disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antara variabel dalam model

regresi.

4.3.3 Uji Autokorelasi

Salah satu penyimpangan asumsi penting dalam multiple regression adalah

adanya autocorrelation (autokorelasi), yaitu adanya hubungan yang terjadi

diantara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam

rangkaian tertentu (seperti pada data time series). Model regresi yang baik adalah

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity

Statistics

B

Std.

Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant

) .021 .164

.131 .897

KM .007 .002 .358 2.769 .008 .974 1.027

KI .509 .252 .284 2.022 .049 .826 1.211

KA .024 .054 .061 .449 .656 .883 1.132

ROE .001 .002 -.018 -.141 .889 .946 1.057

a. Dependent Variable: IP

regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi ini menggunakan uji

statistik Durbin-Watson.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error

of the

Estimate Durbin-Watson

1 .432a .187 .122 .13711 1.735

a. Predictors: (Constant), ROE, KM, KA, KI

b. Dependent Variable: IP

Dari tabel diatas dapat diketahui DW sebesar 1,735 dari jumlah sampel 55 dengan

variabel berjumlah 4 ( n = 55, k = 4 ) dan tingkat signifikansi 0,05. Dengan data

tersebut maka batas dL = 1,413 dan dU = 1,724.

Table 6. Interpretasi Hasil Autokolerasi Durbin-Watson

Nilai d Keterangan

0 < d < 1,413

1,413 < d < 1,724

2,587 < d < 4

2,276 < d < 2,587

1,724 < d < 2,276

ada autokorelasi

no decision

ada autokorelasi

no decision

tidak ada autokorelasi

Dari hasil pengujian autokorelasi di atas, maka dapat dinyatakan hasil uji

autokorelasi dengan nilai Durbin-Watson sebesar 1,735 dimana nilai d lebih dari

1,724 dan kurang dari 2,276. Hal ini berarti hasil pengujian menghasilkan

kesimpulan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan apakah dalam model regresi terjadi kesamaan

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang

baik tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk melihat ada atau tidaknya

heteroskedastisitas dapat dilihat dengan grafik scatterplot dengan ketentuan

sebagai berikut:

1. Jika diagram pencar yang ada membentuk diagram tertentu yang teratur

atau menumpuk dalam satu tempat maka regresi mengalami

heteroskedastisitas.

2. Jika diagram pencar tidak membentuk suatu pola atau menyebar secara acak

baik di atas maupun di bawah angka 0 sumbu Y maka regresi tidak

mengalami heteroskedastisitas.

Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan scatterplot dalam penelitian ini, dari grafik scatterplot terlihat bahwa

diagram pencar tidak membentuk pola tertentu tetapi menyebar secara acak serta

tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat

disimpulkan regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari

variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan

dengan uji regresi linear berganda pada tingkat keyakinan 95%.

4.4.1 Koefisien Determinasi (Goodness of Fit Test)

Goodness of Fit Test bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan terbaik dalam

model analisis regresi yang dinyatakan dalam koefisien determinasi majemuk

(R2). Koefisien determinasi ( R

2 ) pada intinya melihat atau mengukur seberapa

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apabila

R2

= 1 berarti variabel independen bebas berpengaruh secara sempurna terhadap

variabel dependen. Begitu juga sebaliknya, apabila R2

= 0 berarti variabel

independen tidak bebas berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun banyak

peneliti menganjurkan menggunakan Adjusted R Square, hal ini dikarenakan nilai

Adjusted R Square dapat naik dan turun apabila satu variabel independen

ditambahkan ke dalam model.

Tabel 7. Hasil Uji Goodness of Fit Test

Berdasarkan pengujian regresi yang dilakukan, diperoleh nilai Adjusted R Square

sebesar 0,122 yang menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari

kepemilikan manajerial, komisaris independen komite audit dan ROE mampu

menjelaskan variabel dependen indek pengungkapan sebesar 12% sedangkan

sisanya sebesar 88% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak

termasuk dalam model regresi ini.

4.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel

independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Pengujian hipotesis koefisien regresi dengan menggunakan uji t pada tingkat

kepercayaan 95% dengan hipotesis yang diajukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Statistik t

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardize

d

Coefficient

s

t Sig.

Collinearity

Statistics

B

Std.

Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) .021 .164 .131 .897

KM .007 .002 .358 2.769 .008 .974 1.027

KI .509 .252 .284 2.022 .049 .826 1.211

KA .024 .054 .061 .449 .656 .883 1.132

ROE .001 .002 -.018 -.141 .889 .946 1.057

a. Dependent Variable: IP

Dari hasil pengujian di atas maka dapat disusun suatu persamaan regresi berganda

sebagai berikut:

IP = 0,021 + 0,007KM + 0,509KI + 0,024KA + 0,001ROE + e

1. Koefisien konstanta berdasarkan hasil regresi adalah 0,021 dengan nilai

positif, ini dapat diartikan bahwa IP akan bernilai 0, 021 jika KM, KI , KA

dan ROE masing-masing bernilai 0. Nilai itu berarti IP akan ada meskipun

tidak dipengaruhi oleh KM, KI , KA dan ROE.

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate Durbin-Watson

1 .432a .187 .122 .13711 1.735

a. Predictors: (Constant), ROE, KM, KA, KI

b. Dependent Variable: IP

2. Koefisien regresi 0,007 menyatakan bahwa setiap penambahan satu persen

variabel KM, maka akan menambah tindakan pengungkapan informasi

tahunan perusahaan sebesar 0,007.

3. Koefisien regresi 0,509 menyatakan bahwa setiap penambahan satu persen

variabel KI, maka akan menambah tindakan pengungkapan informasi

laporan tahunan perusahaan sebesar 0,509.

4. Koefisien regresi 0,024 menyatakan bahwa setiap penambahan satu persen

variabel KA, maka akan menambah tindakan pengungkapan informasi

laporan tahunan perusahaan sebesar 0,024.

5. Koefisian regresi 0,001 menyatakan bahwa setiap penambahan satu persen

variabel ROE, maka akan menambah tindakan pengungkapan informasi

laporan tahunan perusahaan sebesar 0,001.

4.5 Pembahasan

Tabel 9. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis Signifikansi Hasil Uji

Signifikansi

Keputusan

H1: Struktur Kepemilikan Manajerial

(insider ownership) berpengaruh

positif terhadap pengungkapan

informasi.

0,05 0,008 Diterima

H2: Komisaris Independen

berpengaruh berpengaruh positif

terhadap pengungkapan informasi.

0,05 0,049 Diterima

H3: Komite Audit berpengaruh positif

terhadap pengungkapan informasi.

0,05 0,656 Ditolak

H4: ROE (Return On Equity)

berpengaruh positif terhadap

pengungkapan informasi.

0,05 0,889 Ditolak

4.5.1 Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan

Informasi.

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kepemilikan Manajerial (KM) memiliki

pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi. Hasil penelitian

menunjukkan α sebesar 0,008 (α < 0,05) dengan koefisien regresi bertanda positif.

Artinya, kepemilikan Manajerial secara positif berpengaruh secara signifikan

terhadap pengungkapan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan

melakukan pengungkapan informasi laporan keuangan dipengaruhi antara lain

oleh kepemilikan manajerial (KM).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Khomsiyah

(2003) Nasir dan Abdullah (2005) dan Diyanti (2010) menyatakan bahwa struktur

kepemilikan saham berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat

kepatuhan pada pengungkapan, semakin besar kepemilikan saham manajer maka

akan dapat mempengaruhi pengungkapan dalam laporan keuangan suatu

perusahaan karena manajemen telah memiliki peran ganda yaitu sebagai pengelola

perusahaan dan sebagai pemegang saham. Hasil ini juga mendukung teori

keagenan dimana perusahaan yang memiliki kepemilikan manajemen semakin

besar cenderung untuk lebih banyak melakukan pengungkapan informasi, karena

kepemilikan manajerial yang tinggi akan membuat manajer lebih peduli tentang

kepentingan pemegang saham dan opsi saham. Sehingga dapat menurunkan biaya

keagenan dan meningkatkan pengungkapan informasi, kegiatan ini bertujuan

untuk meningkatkan citra perusahaan.

4.5.2 Pengaruh keberadaan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan

Informasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen (KI) berpengaruh positif

terhadap pengungkapan informasi. Hal ini ditunjukkan dengan α sebesar 0,049 (α

< 0,05). Berdasarkan hasil analisis statistik diperoleh nilai hubungan yang positif

yaitu ditunjukkan dari nilai koefisien regresi dan nilai t hitung yang positif, hal ini

menunjukkan semakin besar proporsi komisaris independen maka tingkat

pengawasan manajerial akan semakin efektif dan kemudian perusahaan lebih

banyak melakukan pengungkapan informasi. Hasil penelitian ini didukung hasil

penelitian yang dilakukan oleh Diyanti (2010) menyatakan bahwa komposisi

dewan komisaris independen berpengaruh positif secara signifikan terhadap

tingkat kepatuhan perusahaan pada pengungkapan informasi.

Dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk mengontrol perilaku

oportunistik manajemen sehingga dapat membantu menyelaraskan kepentingan

manajer dan pemegang saham terutama dalam kepentingan pemegang saham

minoritas. Sesuai dengan fungsi anggota komisaris independen berperan dalam

mengawasi direksi perusahaan dalam mencapai kinerja dalam business plan dan

memberikan nasehat kepada Direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha

yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan, serta memantau

penerapan dan efektivitas dari praktek GCG dan pengungkapan informasi laporan

keuangan perusahaan.

4.5.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan Informasi

Penelitian ini menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap

pengungkapan informasi. Hal ini ditunjukkan dengan α sebesar 0,656 (α > 0,05).

Berdasarkan hasil analisis statistik tidak diperoleh nilai hubungan yang signifikan

nilai koefisien regresi dan nilai t hitung, hal ini dikarenakan jumlah komite audit

relatif sama setiap tahunnya walaupun jumlah pengungkapan informasi

mengalami perubahan.

Penelitian ini didukung penelitian Khomsiyah (2003), yang menyatakan bahwa

komite audit merupakan salah satu butir dalam penyelenggaraan Good Corporate

Governance. Semakin meningkatnya kepatuhan dan kesadaran akan pentingnya

Good Corporate Governance akan menyebabkan proporsi komite audit semakin

mendekati homogen yang mengakibatkan tidak adanya perubahan yang berarti

dalam proporsi anggota setiap tahunnya. Selain itu diperkirakan adanya kinerja

yang kurang baik dari seluruh anggota komite audit dalam melaksanakan

tugasnya.

4.5.4 Pengaruh ROE (Return On Equity) terhadap Pengungkapan Informasi.

Penelitian ini menyatakan bahwa nilai α dari ROE sebesar 0,889 (α > 0,05).

Maka ROE tidak berhasil memberikan bukti yang menyatakan adanya pengaruh

yang signifikan terhadap pengungkapan informasi. Hal ini bertentangan dengan

teori dasarnya yang menyatakan bahwa semakin tinggi ROE suatu perusahaan,

maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan yang diberikan oleh perusahaan

(Mintara, 2008).

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Belkaoui dan Karpik (1989) dalam

Anggraini (2006) yang menyatakan bahwa pengungkapan informasi perusahaan

justru memberikan kerugian kompetitif (competitive disadvantage) karena

perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan pengungkapan

informasi tersebut.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari struktur

kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit dan ROE terhadap

pengungkapan informasi laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 sampai 2010. Berdasarkan

hasil dan analisis data maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif secara signifikan terhadap

pengungkapan informasi.

2. Komisaris independen berpengaruh positif secara signifikan terhadap

pengungkapan informasi.

3. Komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan

informasi.

4. ROE (Return On Equity) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

pengungkapan informasi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai

bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian

dengan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup perusahaan

sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada rentang

tahun penelitian yaitu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Sehingga

kesimpulan dari penelitian ini mungkin akan berbeda jika menggunakan

sampel perusahaan pada sektor lain.

2. Variabel-variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh

terhadap pengungkapan informasi ada berbagai macam, tapi dalam

penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen sehingga

masih kurang dapat menjelaskan variabel dependen.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel

penelitian dan tidak terbatas hanya pada sektor perusahaan manufaktur saja

sehingga diharapkan dapat meningkatkan generalisasi hasil penelitian.

2. Penambahan variabel-variabel lain sehingga dapat lebih menjelaskan

pengaruhnya terhadap pengungkapan informasi perusahaan.

3. Memperluas penelitian dengan cara memperpanjang periode penelitian

dengan menambah tahun pengamatan untuk penelitian yang akan datang.

4. Item-item pengungkapan informasi perusahaan hendaknya senantiasa

dikembangkan sesuai dengan perkembangan peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, R.R. 2006. Pengungkapan Informasi dan Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada

Perusahaan-Perusahan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta). Simposium

Nasional Akuntansi IX. Padang.

Benardi, Meliana., Sutrisno dan Prihat Assih. 2009. Faktor-Faktor Yang

Memengaruhi Luas Pengungkapan dan Implikasinya terhadap Asimetri

Informasi (Studi pada Perusahaan-Perusahaan Sektor Manufaktur yang Go

Public di Bursa Efek Indonesia). Simposium Nasional Akuntansi XII.

Palembang.

Cipta, A.P. 2008. Hubungan Kepemilikan Manajerial terhadap Kebijakan Hutang

dan Nilai Perusahaan (Studi atas Perusahaan yang termasuk dalam LQ 45

tahun 2006 yang terdaftar di BEJ). Skripsi Kristen Petra. Surabaya.

Diyanti, Ferry. 2010. Mekanisme Good Corporate Governance, Karakteristik

Perusahaan dan Mandatory Disclosure: Studi Empiris pada Perusahaan

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tesis Universitas

Brawijaya. Malang

Djalil, S.A. 2000. Good Corporate Governance. Artikel Komite National

Corporate Governance (KNCG) disampaikan pada Seminar Corporate

Governance. Universitas Sumatra Utara. Medan.

Dyah, Isnani. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi

Lingkungan Hidup dalam Laporan Tahunan Perusahaan (Studi pada

Perusahaan Proper yang Terdaftar di BEI). Universitas Brawijaya. Malang.

Emirzon, Joni. 2006. Regulatory Driven dalam Implementasi Prinsip-Prinsip

Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia. Jurnal

Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol. 4, No 8 Desember 2006. Universitas

Sriwijaya. Palembang.

Faizal. 2004. Analisis Agency Costs, Struktur Kepemilikan dan Mekanisme

Corporate Governance. Simposium Nasional Akuntansi VII. Bali.

Ghozali, I.M. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ismoyowati, N.T. 2011. Pengaruh Indeks Corporate Governance, Struktur

Kepemilikan, dan Dewan Komisaris, terhadap Luas Pengungkapan

Informasi Sukarela dalam Laporan Tahunan (Studi Kasus Pada Perusahaan

Go Public di Indonesia Tahun 2003-2007). Skripsi Universitas

Diponogoro. Semarang.

Kaihatu, T.S. 2006. Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia.

Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.8, No. 1, Maret 2006: 1-9.

Surabaya.

Kusnadi. 2010. Pengaruh Insiders Ownership, Institutional Investor, Profitabilitas

dan Stuktur Aset terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Manufaktur

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2009. Skripsi

Universitas Lampung. Lampung.

Khomsiyah. 2003. Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan

Informasi: Pengujian Secara Simultan. Simposium Nasional Akuntansi VI.

Surabaya.

Lestariningsih, 2008. Peranan Penerapan Good Corporate Governance dalam

Pengembangan Perusahaan Publik. Jurnal Spirit Publik Vol. 4, No. 2,

Oktober 2008 Hal. 113 – 122. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Mintara. Y.H. 2008. Implementasi Corporate Governance dan Regulasi terhadap

Pengungkapan Informasi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Muthaher, Osmad. 2010. Pengaruh Implementasi Corporate Governance

Terhadap Kualitas Pengungkapan. Artikel Universitas Islam Sultan

Agung. Semarang.

Nurkhin, Ahmad. 2009. Corporate Governance dan Profitabilitas; Pengaruhnya

terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi

Empiris pada Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia). Tesis

Universitas Diponogoro. Semarang.

Rini, A.K. 2010. Analisis Luas Pengungkapan Corporate Governance dalam

Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia. Skripsi Universitas

Diponogoro. Semarang.

Sabeni, Arifin, (2002), An Empirical Analysis of The Relation between The

Board of Director’s Composition and The Level of Voluntary Disclosure,

Makalah Simposium Nasional Akuntansi ke V. Semarang.

Sembiring, E.R, 2005. Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung

Jawab Sosial: Study Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek

Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi VIII.Solo.

Suhardjanto, Djoko, 2010. Corporate Governance dan Ketaatan Pengungkapan

Wajib pada Badan Usaha Milik Negara. Junal Keuangan dan Perbankan,

Vol.16. Surakarta.

Sulyanti, N.H. 2011. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Leverage,

Kesempatan Investasi dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Kualitas

Implementasi Good Corporate Governance. Skripsi Universitas

Diponogoro. Semarang.

Tanor, L.A. 2009. Pentingnya Pengungkapan (Disclosure) Laporan Keuangan

dalam Meminimalisasi Asimetri Informasi. Jurnal FORMAS, Vol.2, No.2,

Juni 2009: 287-294. Manado.

Wardhani, Ratna. 2006. Mekanisme Corporate Governance dalam Perusahaan

yang Mengalami Permasalahan Keuangan (Financially Distressed Firms).

Simposium Nasional Akuntansi IX.Padang.

http://www.bapepam.go.id/old/hukum/peraturan/X/X.K.6.pdf.

http://www.fcgi.or.id/corporate-governance/articles/86-corporate-governance-in-

a-modern-economy-what-is-happening-in-the-world.html.

http://www.pusri.co.id/gcg/prinsip-gcg.

http://www.efry-day.blogspot.com/profitabilitas.

http://www.trihastutie.wordpress.com/2010/11/01/good-corporate-governance-2.

08:10

http://www.informasi-training.com/good-corporate-governance-gcg-teori-dan-

praktek. 16:30

http://rickypuspito.blogspot.com/2012/02/macam-macam-variabel-dalam-

penelitian.html 18:48