administrasikepegawaian-120312194110-phpapp02

Tim Penyusun Panduan Administrasi Kepegawaian

Pelindung Direktur Jenderal Perbendaharaan

Pengarah Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Ketua Tim Ludiro

Dewan Editor Heran Subagio

Bimanyu Eka Yuda Raden Bagus Nursalim

Muhammad Arif

Kontributor

Koordinator Sigid Mulyadi

Anggota

Nurmalindah Ethica Wijayanti

Suyono Ahmad Nurholis

Bambang Wisnugroho Arif Setyawan Hery Yulianto Samsul Huda

Ari Indarti

Desainer Grafis

Ethica Wijayanti

Hak Cipta 2011 Bagian Administrasi Kepegawaian Sekretariat Ditjen Perbendaharaan

Diterbitkan dan didistribusikan oleh Sekretariat Ditjen Perbendaharaan

Panduan Administrasi Kepegawaian Halaman 1

SAMBUTAN

SEKRETARIS DITJEN PERBENDAHARAAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Buku Panduan

Administrasi Kepegawaian ini dapat disusun.

Kami menyambut baik diterbitkannya Buku Panduan Administrasi Kepegawaian untuk

para pengelola kepegawaian khususnya dan bagi seluruh pegawai di lingkungan Ditjen

Perbendaharaan.

Kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama serta partisipasi dari semua elemen di

lingkungan Sekretariat Ditjen Perbendaharaan. Buku ini dapat terwujud atas inisiatif Tim

Penyusun di Bagian Administrasi Kepegawaian, dengan tujuan agar buku ini dapat menjadi

panduan bagi para pengelola kepegawaian unit kerja terkait tugas pokok dan fungsinya.

Pengelolaan kepegawaian terkadang sering dianggap hal yang remeh oleh sebagian

orang, padahal hal tersebut merupakan hal yang sangat penting, mengingat pegawai merupakan

sumber daya terbesar organisasi kita, oleh karenanya patut dikelola dengan baik. Kepuasan

pegawai atas pengelolaan kepegawaian akan menghasilkan kinerja pegawai yang baik,

sebaliknya ketidakpuasan pegawai atas pengelolaan kepegawaian dapat menghasilkan penurunan

kinerja. Diharapkan dengan buku ini dapat terwujud keseragaman pemahaman mengenai

pengelolaan kepegawaian, sehingga para pengelola kepegawaian dapat memberikan pelayanan

yang lebih baik.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat, tidak hanya sebagai panduan bagi para

pengelola kepegawaian, tapi juga dampaknya terhadap seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan.

Jakarta, September 2011

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan

Ttd

Tata Suntara


KATA PENGANTAR

Selamat datang di Buku Panduan Administrasi Kepegawaian !!!

Kami harap Buku ini dapat membantu dan memudahkan Anda sebagai pengelola kepegawaian

dalam melaksanakan tugas rutin dalam urusan kepegawaian.

Buku Panduan Administrasi Kepegawaian ini merupakan hasil dari upaya kolaboratif

dari Tim Penyusun Bagian Administrasi Kepegawaian.

Dengan adanya Buku Panduan Administrasi Kepegawaian ini, maka pihak-pihak yang

terkait diharapkan lebih terarah dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan kepegawaian,

sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai.

Menyadari segala keterbatasan yang ada, kami mengharapkan segala saran untuk

penyempurnaan buku ini. Kami menyadari bahwa dinamika perubahan peraturan akan

berpengaruh kepada materi buku ini. Maka, kedepan buku ini akan terus dilakukan

penyempurnaan dan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, September 2011

Bagian Administrasi Kepegawaian

Tim Penyusun


KALIMAT INSPIRATIF

Pria diburu oleh keabadian, dan kita bertanya pada diri sendiri, akankah sikap kita dikenang

hingga berabad kemudian? akankah orang asing yang mendengar nama kita lama setelah kita

mati, ingin tahu siapa kita, betapa gagah berani kita berperang, betapa besar kita mencintai

(opening film TROY)

Jika tinggal di Larissa......kau akan temukan kedamaian. Kau akan menemukan wanita cantik.

Kau akan punya putra dan putri dan mereka akan punya keturunan. Dan mereka akan

menyayangimu. Jika kau mati, mereka akan mengingatmu. Tapi jika anakmu mati, juga

keturunan mereka......namamu akan hilang.

Jika kau pergi ke Troya......kau akan mendapatkan kemuliaan. Selama ribuan tahun mereka akan

menulis cerita kemenanganmu. Dunia akan mengingat namamu. Tapi jika kau pergi ke

Troya......kau takkan pernah kembali. Karena kemuliaanmu berjalan seiring dengan

kematianmu. (Pesan untuk Achilles dari Ibunya)


DAFTAR ISI

Sambutan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan 1

Kata Pengantar 2

Kalimat Inspiratif 3

Daftar Isi 4

Bab I Pendahuluan 5

Bab II Penatausahaan Dosir Pegawai 7

Bab III Usulan Kenaikan Pangkat 11

Bab IV Kenaikan Gaji Berkala 20

Bab V Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 24

Bab VI Cuti Pegawai 29

Bab VII Cuti Yang Dijalankan Di Luar Negeri Dan Izin ke Luar Negeri 38

Bab VIII Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Pelantikan,

dan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan 41

Bab IX Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian 49

Bab X Pedoman Administrasi Kehadiran Pegawai 54

Bab XI Pedoman Penyusunan Laporan Kepegawaian 68

Bab XII Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga, Laporan

Perkawinan dan Perceraian Dan Laporan Pegawai Meninggal Dunia 75

Bab XIII Prosedur Teknis Izin Perceraian dan Surat Keterangan Untuk

Melakukan Perceraian 84

Bab XIV Penegakan Disiplin Pegawai 95

Bab XV Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai 117

Bab XVI Bantuan Hukum dan Saksi /Saksi Ahli 129

Bab XVII Mutasi Pegawai Mengikuti Suami 132

Bab XVIII Evaluasi dan Penilaian Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana 138

Bab XIX Pengusulan Penganugerahan Penghargaan Satyalancana Karya Satya 149

Bab XX Kesejahteraan Pegawai 159 Bab XXI Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 164

Bab XXII Tugas Belajar/Beasiswa 168

Bab XXIII Ijin Melanjutkan Pendidikan Atas Inisiatif Sendiri 175

Bab XXIV Standar Kompetensi Jabatan 184

Bab XXV Pelaksanaan Tugas Kepegawaian Lainnya (Kartu PNS, Karis/Karsu,

Sumpah PNS, Hari Libur Pilkada, LP2P dan Laporan Gratifikasi) 187

Bab XXVI Pegawai Yang Diperkerjakan/Diperbantukan 199

Bab XXVII Penutup 201


BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai aparatur pemerintah, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mengetahui dan

memahami hak dan kewajibannya selama menjalankan tugas, sehingga dapat bekerja sesuai

dengan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian. Hal ini

juga menjadi tuntutan Direktorat Jenderal Perbendaharaan terhadap seluruh pegawainya. Beban

tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang semakin berat harus didukung oleh sumber daya

manusia yang berkualitas, disamping memiliki kepribadian yang baik, etos kerja yang tinggi,

cakap, tanggap terhadap kondisi yang terjadi, kreatif dan inovatif, sehingga banyak berperan luas

dalam menunjang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola kepegawaian di

lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam memahami peraturan yang berkaitan

dengan hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil maka disusunlah buku ini agar dapat menjadi

pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Selama ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengelola kepegawaian di

lingkungan Ditjen Perbendaharaan dihadapkan pada sejumlah peraturan yang tersebar dan belum

dibukukan. Meski telah disusun SOP dalam pengelolaan tugas-tugas kepegawaian, tetapi

pedoman yang menjadi dasar pijakan pengelola kepagawaian masih harus dicari dan terkadang

tidak ada dalam kantor tersebut.

Di masing-masing lingkungan eselon I tentunya memiliki kekhasan masing-masing dalam

urusan administrasi kepegawaian. Terkadang beberapa pelaksanaan tugas kepegawaian belum

memiliki dasar peraturan yang diterbitkan Pemerintah dan BKN. Atau di lingkungan tersebut

telah menetapkan kriteria tertentu dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah di bidang

kepegawaian. Begitu juga dengan di Ditjen Perbendaharaan yang memiliki instansi vertikal yang

tersebar di seluruh nusantara.

Pengelolaan kepegawaian yang baik dan terstandar memiliki tujuan, diantaranya adalah

menjamin hak-hak para pegawai terkait penghasilan, validitas data-data kepegawaian yang

merupakan dasar untuk penetapan kebijakan karier seseorang dan tujuan-tujuan lainnya, seperti

penyeragaman pengelolaan yang memudahkan dalam proses evaluasi dan monitoring.

Berangkat dari gagasan bahwa harus ada yang dihasilkan dan menjadikan sesuatu yang

akan terus dikenang, Bagian Administrasi Kepegawaian memiliki kemauan besar untuk

mewujudkan dan menerbitkan sebuah buku pedoman administrasi kepegawaian bagi pengelola

kepegawaian baik di tingkat pusat maupun di daerah.


Buku ini harus dibaca berdampingan dengan beberapa ketentuan/peraturan kepegawaian

yang berlaku selama ini. Buku ini dimaksudkan juga memberikan metode penyelenggaraan tata

usaha kepegawaian secara garis besar.


BAB II

PENATAUSAHAAAN DOSIR PEGAWAI

A. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1975 tentang

Petunjuk Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai dan Kartu Pegawai

Negara Sipil.

B. KEARSIPAN Fungsi arsip bagi organisasi sangat strategis, sebab dalam sebuah lembaga, segala

sesuatunya dimulai dengan surat sebagai alat komunikasi tertulis resmi. Arsip bukan saja sebagai

sarana komunikasi dan informasi belaka, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengelola

arsip itu berguna dalam mendukung dan menyusun perencanaan dan kebijakan organisasi.

Agar kegiatan administrasi dapat berjalan lancar dan teratur maka diperlukan sistem

kearsipan yang baik. Arsip-arsip yang dimiliki tidak semuanya akan terus digunakan. Ada arsip-

arsip tertentu yang harus dimusnahkan atau dipindah menjadi arsip inaktif. Dalam kegiatan

pengarsipan, terutama dalam proses penyimpanan dibutuhkan biaya yang cukup besar. Tenaga-

tenaga profesional juga dibutuhkan dalam kegiatan pengarsipan supaya arsip dapat

dengan mudah ditemukan jika sewaktu-waktu diperlukan.

Jika sistem kearsipan berjalan dengan baik maka kegiatan administrasi akan berjalan

dengan lancar. Dan sebaliknya jika sistem kearsipan kurang diperhatikan, maka kegiatan

adminstrasi akan sedikit terhambat. Hal ini dikarenakan arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang

sulit ditemukan atau bahkan tidak diketahui keberadaannya.

Menurut Drs. The Liang Gie dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern, arsip

adalah suatu kumpulan dokumen yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu

kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Menurut kamus

administrasi, kearsipan adalah suatu bentuk pekerjaan tata usaha yang berupa penyusunan

dokumen-dokumen secara sistematis sehingga bilamana diperlukan lagi, dokumen-dokumen itu

dapat ditemukan kembali secara cepat.

Arsip menurut fungsinya terbagi menjadi :

1. Arsip Statis, yaitu arsip yang dihasilkan oleh kementerian atau unit organisasi karena

memiliki nilai guna kesejarahan, yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak

langsung oleh Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Contoh Arsip Statis :


Arsip Pendirian, Arsip Mantan Pimpinan, Arsip Pembangunan Gedung Kantor, Arsip

Bantuan Pemerintah untuk pembangunan masjid, dsb.

2. Arsip Dinamis, yaitu arsip yang masih dipergunakan dalam proses penyelenggaraan

administrasi pada unit-unit organisasi dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Contoh

Arsip Dinamis : Laporan Bulanan th. 2009 2010, Surat Edaran th. 2009 2010, dll.

Arsip Dinamis dibedakan lagi menjadi Arsip Aktif dan Arsip Inaktif.

Pengelompokkan arsip menurut subjek dan isinya dapat dibagi sebagai berikut :

1. Arsip Keuangan. Arsip keuangan adalah arsip yang berhubungan dengan masalah keuangan.

Contoh : laporan keuangan, bukti pembayaran, daftar gaji, bukti pembelian, surat perintah

membayar, dsb.

2. Arsip Kepegawaian. Arsip kepegawaian adalah arsip yang berhubungan dengan masalah-

masalah kepegawaian. Contoh : data riwayat hidup pegawai, surat lamaran, surat

pengangkatan pegawai, rekaman presensi, dsb.

3. Arsip Pemasaran. Arsip pemasaran adalah arsip yang berhubungan dengan masalah-masalah

pemasaran. Contoh : surat penawaran, surat pesanan, surat perjanjian penjualan, daftar

pelanggan, daftar harga, surat perjanjian sewa,dsb.

4. Arsip Pendidikan. Arsip pendidikan adalah arsip yang berhubungan dengan masalah-masalah

pendidikan. Contoh : kurikulum, satuan pelajaran, daftar hadir siswa, rapor,

transkrip mahasiswa, dsb.

C. DOSIR PEGAWAI Dosir adalah berkas arsip yang disusun atas dasar kesamaan urusan atau kegiatan. Dalam

kegiatan administrasi yang dilakukan, pasti dihasilkan produk-produk kantor seperti surat,

formulir, dan laporan. Jadi, kegiatan administrasi pada dasarnya adalah menghasilkan, menerima,

mengolah, dan menyimpan berbagai surat, formulir laporan dan lain sebagainya. Kata "dosir"

sendiri berasal dari istilah Belanda "dossier" yang berarti kumpulan dokumen.

Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian dapat diartikan merupakan segala rangkaian

kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan, penelitian, pencatatan, penyimpanan,

pengolahan, penyusunan dan pemeliharaan setiap berkas mutasi kepegawaian perorangan

pegawai sesuai dengan Nomor Induk Pegawai.

Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian

Negara Nomor 01/SE/1975 tentang Petunjuk Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor

Induk Pegawai dan Kartu Pegawai Negara Sipil, antara lain ditentukan bahwa satu NIP hanya

untuk satu pegawai negeri dan tidak boleh dialihkan, diantaranya berfungsi sebagai dasar

penyusunan dan memelihara Tata Usaha Kepegawaian.


Dengan fungsi tersebut, penyimpanan, pemeliharaan, dan pembinaan segala mutasi

kepegawaian, harus dicantumkan NIP untuk mempermudah pengelolaan data kepegawaian.

Dalam hal ini mutasi kepegawaian merupakan setiap perubahan mengenai seseorang pegawai

negeri, sejak pengangkatan pertama kali sampai pegawai negeri tersebut berhenti, yang

dituangkan dalam suatu keputusan resmi dan sah, baik yang menyangkut kedinasan maupun

pribadi beserta keluarganya, yang pada hakekatnya adalah berupa perkembangan data

kepegawaian.

Dosir Kepegawaian adalah himpunan arsip dari seorang pegawai yang disusun secara

kronologis dari mulai lamaran sampai dengan pemberhentiannya. Dosir kepegawaian dapat

dikemas dalam sebuah map atau odner. Kadang-kadang, isi dosir diklasifikasi menurut

kelompok-kelompok, misalnya kelompok surat keputusan, kelompok DP3, dan sebagainya.

Untuk keseragaman, keindahan dan untuk mempermudah dalam proses pencarian, odner

dosir pegawai agar diberi label dengan mencantumkan data-data, seperti : nama pegawai, NIP,

tanggal lahir, tmt. CPNS dan tanggal pensiun serta ditempelkan foto pegawai.

Dokumen-dokumen kepegawaian yang harus ada dalam dosir pegawai, terdiri dari :

1. Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;

2. Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;

3. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala;

4. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat;

5. Surat Keputusan Inpassing Gaji;

6. Surat Keputusan Pengangkatan/Pembebasan/Mutasi Jabatan;

7. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pensiun;

8. Surat Keputusan Pemberian Uang Tunggu;

9. Surat Keputusan Hukuman Disiplin/Surat Peringatan;

10. Surat Tanda Lulus Pendidikan Formal & Sertifikat Diklat;

11. Surat Ijin Tugas Belajar/Surat Ijin Melanjutkan Pendidikan AIS;

12. Surat Nikah/Cerai;

13. Surat Izin Pernikahan/Perceraian/Melaksanakan perceraian;

14. Surat Kematian Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya;

15. Akte Kelahiran Anak;

16. KP4 2 tahun terakhir;

17. Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil;

18. Sumpah Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan/menduduki jabatan dan SPMT;

19. DP3;

20. Tanda Penghargaan;


21. Surat izin cuti dan atau Surat Izin ke luar negeri;

22. Surat Keputusan Pengangkatan kembali untuk cuti di luar tanggungan negara;

23. Surat Keputusan Pelimpahan/Pencabutan perbantuan/dipekerjakan;

24. KARPEG, KARIS/KARSU, Kartu Taspen;

25. Surat Keputusan Peringkat Jabatan/Grading; 26. Evaluasi Kinerja terkait penilaian Peringkat Jabatan/Grading; 27. dan lain-lain yang menyangkut kepegawaian.


BAB III

USULAN KENAIKAN PANGKAT

A. DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 jo. PP No. 12

tahun 2002 tanggal 17 April 2002;

2. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor

99 Tahun 2000 jo PP Nomor 12 Tahun 2002;

3. Surat Edaran Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkeu Nomor SE-01/SJ.2/2005 tanggal 25

Juli 2005;

4. Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Setjen Depkeu Nomor S-144/SJ.5/2010 tanggal 25

Januari 2010;

5. Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan No. S-77/PB.1/UP.10/2010 tanggal 28 Januari 2010.

B. JENIS-JENIS KENAIKAN PANGKAT Berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2000 jo PP Nomor 12 Tahun 2002 kenaikan pangkat

dibagi menjadi 5 jenis yaitu : Pilihan, Reguler, Anumerta, Pengabdian dan Prajurit Wajib.

1. Kenaikan Pangkat Pilihan Jenis Kenaikan Pengkat Pilihan :

a. PNS yang menduduki jabatan struktural

b. PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu

c. PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya

d. PNS yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara

e. PNS yang diangkat menjadi pejabat Negara

f. PNS yang memperoleh STTB/Ijazah

g. PNS yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural

atau jabatan fungsional tertentu

h. PNS yang telah selesai dan lulus tugas belajar

i. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang

diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau

jabatan fungsional tertentu

j. PNS yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan

Keputusan Presiden


a. Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Struktural Kenaikan pangkat pilihan bagi PNS yang menduduki jabatan dapat diberikan dalam

batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan ybs. Jenjang Pangkat dalam

Jabatan tsb adalah sbb :

No EselonJenjang Pangkat Golongan

Terendah Tertinggi

1

2

3

4

5

6

7

8

Ia

Ib

IIa

IIb

IIIa

IIIb

IVa

IVb

IV/d

IV/c

IV/c

IV/b

IV/a

III/d

III/c

III/b

IV/e

IV/e

IV/d

IV/c

IV/b

IV/a

III/d

III/c

1) PNS mempunyai pangkat yg masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat

terendah suatu jabatan dapat dinaikkan pangkatnya apabila :

a) Telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;

b) Telah 1 tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya terhitung sejak

pelantikan, dan bersifat kumulatif tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan

struktural yang sama.

c) DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

2) PNS telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk suatu

jabatan, dapat diberikan kenaikan pangkat apabila :

a) Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir

b) Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik

dalam 2 tahun terakhir.

3) Kelengkapan Administrasi :

a) copy sah SK pangkat terakhir;

b) copy sah SK jabatan terakhir;

c) Surat Pernyataan Pelantikan

d) copy sah DP-3 dalam 2 tahun terakhir

b. Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional tertentu

1) Syarat :

a) Telah 2 tahun dalam pangkat terakhir

b) Memenuhi angka kredit yang ditentukan


c) DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.


a) copy sah SK jabatan terakhir;

b) copy sah SK pangkat terakhir;

c) copy sah DP-3 dalam 2 tahun terakhir;

d) Asli penetapan angka kredit

c. Kenaikan Pangkat PNS Yang Menunjukkan Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya 1) Syarat :


b) DP3 bernilai amat baik dalam 1 tahun terakhir.

2) Yang dimaksud perestasi kerja luar biasa baiknya adalah prestasi kerja yang

menonjol baiknya yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga

PNS yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya.

3) Kenaikan pangkat bagi PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya

diberikan tanpa terikat ketentuan ujian dinas.

4) Kenaikan pangkat bagi PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya

dapat melampaui pangkat atasan langsungnya.


a) copy sah SK jabatan terakhir apabila menduduki jabatan


c) Tembusan keputusan yang ditandatangani asli oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian tentang penetapan prestasi kerja luar biasa baiknya

d) copy sah DP-3 dalam 1 tahun terakhir.

d. Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS Yang Menemukan Penemuan Baru Yang Bermanfaat Bagi Negara

1) Kenaikan pangkat dapat diberikan :

a) tanpa terikat dengan jenjang pangkat

b) tanpa terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.

c) dapat melampaui pangkat atasan langsungnya.

2) Syarat :

a) 1 tahun dalam pangkat terakhir

b) DP3 dalam 1 tahun terakhir rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada

unsur penilaian prestasi kerja yang bernilai kurang.

3) Kriteria penemuan baru dan kriteria kemanfaatan terhadap Negara diatur dalam

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1981 dan peraturan pelaksanaannya diatur


dengan SE Kepala BAKN dan Ketua LIPI Nomor 15/SE/1982 dan Nomor

704/KEP/J.10/1982 tanggal 27 Oktober 1982.

4) Kelengkapan Administrasi:

a) copy sah SK jabatan terakhir apabila menduduki jabatan


c) copy sah keputusan tentang penemuan baru yang bermanfaat bagi

Badan/Lembaga yang ditetapkan oleh Presiden;


e. Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi PNS Yang Menjadi Pejabat Negara 1) Syarat :


b) DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.


a) copy sah SK sebagai pejabat negara;



d) copy sah keputusan pemberhentian dari jabatan organiknya;

3) PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara tetapi tidak diberhentikan dari jabatan

organiknya, kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan jabatan

organiknya.


a) Bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu :

copy sah SK jabatan terakhir; copy sah SK pangkat terakhir; copy sah DP-3 dalam 2 tahun terakhir; Asli penetapan angka kredit bagi PNS yang menduduki jabatan

fungsional.

b) Bagi yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu :

copy sah SK pangkat terakhir; copy sah DP-3 dalam 2 tahun terakhir.

f. Kenaikan Pangkat PNS yang Memperoleh STTB/Ijazah/ Diploma PNS yang memperoleh ijasah dapat dinaikkan pangkatnya sehingga menjadi :


No Ijazah Golongan

1

2

3

4

5

6

7

SLTP atau yang setingkat

SLTA, Diploma I, atau yang setingkat

Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II Sarjana

Muda, Akademi, atau Diploma III

Sarjana (S1) atau Diploma IV

Dokter, Ijazah Apoteker atau Ijazah Spesialis I dan Magister (S2)

atau Ijazah lain yang setara

Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II

I/c

II/a

II/b

II/c

III/a

III/b

III/c

1) Kenaikan pangkat diatas, dapat diberikan apabila :

a) Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian

yang sesuai Ijazah yang diperoleh;

b) Telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;

c) DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir;

d) Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan

fungsional

e) Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah


a) copy sah STTB/Ijazah/Diploma;



d) Asli Penetapan Angka Kredit bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional

e) Surat Keterangan Pejabat Pembina Kepegawaian serendah-rendahnya pejabat

eselon II tentang uraian tugas yang dibebankan kepada PNS yang

bersangkutan kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;

f) copy sah surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali

bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

g. Kenaikan Pangkat Bagi PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar dan Sebelumnya Menduduki Jabatan Struktural Atau Jabatan Fungsional Tertentu

1) Syarat :



2) Kenaikan pangkat di atas, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan

dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang terakhir

didudukinya sebelum melaksanakan tugas belajar.





c) copy sah keputusan/perintah tugas belajar;


h. Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi PNS yang Telah Selesai Mengikuti dan Lulus Tugas Belajar

PNS yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh ijasah

dapat dinaikkan pangkatnya menjadi : No Ijazah Golongan

1

2

3

4

5

Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II

Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III


Dokter, Ijazah Apoteker atau Ijazah Spesialis I dan

Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara

Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II

II/b

II/c

III/a

III/b

III/c

1) Syarat :

a) Telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;dan




b) copy SK pangkat terakhir;

c) copy sah kepututusan/perintah untuk tugas belajar;

d) copy sah DP-3 dalam 1 tahun terakhir;

e) copy sah Ijazah/Diploma yang diperolehnya.

i. Kenaikan Pangkat Bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar Instansi Induknya dan diangkat dalam jabatan pimpinan

1) Syarat :

a) Telah 4 tahun dalam pangkat terakhir;


2) Kenaikan pangkat sebagaimana tersebut di atas dapat dipertimbangkan sesuai

jenjang pangkat yang ditetapkan untuk eselon jabatannya.

3) Kenaikan Pangkat Bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar

Instansi Pemerintah hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya 3 kali kecuali

bagi yang dipekerjakan atau diperbantukan pada lembaga kependidikan, sosial,

kesehatan, dan perusahaan jawatan.


4) PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang dipekerjakan di luar

instansi induknya, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih

tinggi.




c) copy sah keputusan tentang penugasan di luar instansi induknya;

d) Tembusan penetapan angka kredit bagi yang menduduki jabatan fungsional

e) copy sah DP-3 dalam 2 tahun terakhir.

2. Kenaikan Pangkat Reguler a. Syarat kenaikan pangkat reguler :

1) Telah 4 tahun dalam pangkat terakhir;dan

2) DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

3) Tidak melampaui pangkat atasan langsungnya

b. Batas tertinggi kenaikan pangkat reguler yang dapat dicapai berdasarkan ijasah yang

dimiliki PNS adalah sbb :

No Bagi yang mempunyai Ijazah Golongan

Tertinggi

1

2

3

4

5

6

7

8

SD atau yang setingkat

SLTP atau yang setingkat

Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama

SLTA, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas (3 tahun), Sekolah

Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas (4 tahun), Diploma I, Diploma II

Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa , Diploma III, Sarjana Muda,

Akademi, Ijasah Bakaloreat


Dokter, Ijazah Apoteker dan Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara

Doktor (S3)

II/a

II/c

II/d

III/b

III/c

III/d

IV/a

IV/b

c. PNS yang Kenaikan Pangkat Regulernya mengakibatkan pindah golongan dari

golongan II menjadi golongan III dan golongan III menjadi golongan IV, harus telah

mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi PNS yang :

1) Telah mengikuti dan lulus Sepada/Adum/Sepala/Diklatpim Tingkat IV untuk

ujian dinas Tingkat I;

2) Telah mengikuti dan lulus Sepadya/Spama/Diklatpim Tingkat III untuk ujian

dinas Tingkat II;

3) Telah memperoleh Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas

Tingkat I;


4) Telah memperoleh Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Magister (S2) dan Ijazah lain

yang setara atau Doktor (S3), untuk ujian Dinas Tingkat I atau Ujian Dinas

Tingkat II.

d. Kelengkapan Administrasi :

1) copy sah SK pangkat terakhir;

2) copy sah DP-3 dalam 2 tahun terakhir;

3) copy sah STTB/Ijazah/Diploma bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan;

4) copy sah SK mutasi lainnya apabila terjadi perubahan data kepegawaian

(misalnya SK Pindah Kerja, SK Alih Status, dan sebagainya).

5) copy sah surat perintah tugas belajar (Bagi PNS yang Melaksanakan Tugas

Belajar dan Sebelumnya Tidak Menduduki Jabatan Struktural atau Fungsional

Tertentu)

6) Surat penugasan dipekerjakan/diperbantukan di luar instansi induknya. (bagi PNS

yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar Instansi Induk dan

tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya

atau jabatan fungsional tertentu)

3. Kenaikan Pangkat Anumerta PNS yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.

yakni :

a. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.

b. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga

kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas

kewajibannya.

c. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat

rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.

d. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun

sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu

4. Kenaikan Pangkat Pengabdian Kenaikan pangkat pengabdian diberikan bagi PNS yang meninggal dunia atau akan

diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun,

dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, apabila :

a. Memiliki masa bekerja sebagai PNS selama :

1) 30 tahun secara terus-menerus dan telah 1 bulan dalam pangkat terakhir.

2) 20 tahun secara terus-menerus dan telah 1 tahun dalam pangkat terakhir.

3) 10 tahun secara terus-menerus dan telah 2 tahun dalam pangkat terakhir.


b. DP3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun

terakhir.

Kenaikan pangkat pengabdian juga diberikan kepada PNS yang oleh Tim Penguji

Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan

negeri.

5. Kenaikan Pangkat Prajurit Wajib PNS selama menjalani dinas prajurit wajib tidak diberikan kenaikan pangkat. Pemberian

pangkatnya dapat dipertimbangkan pada saat pengangkatan kembali pada instansi induknya

setelah ia selesai menjalankan dinas prajurit wajib dengan memperhitungkan penuh masa

kerja selama menjalankan dinas prajurit wajib dan dengan memperhatikan pangkat yang

dimilikinya sebagai prajurit wajib.

C. KELENGKAPAN TAMBAHAN USUL KENAIKAN PANGKAT Untuk internal Ditjen Perbendaharaan, sesuai dengan Surat Sekretaris Ditjen

Perbendaharaan No. S-77/PB.1/UP.10/2010 tanggal 28 Januari 2010, terdapat tambahan

kelengkapan untuk usul kenaikan pangkat, yaitu:

1. copy sah surat keputusan jabatan terakhir atasan langsung pegawai yang diusulkan kenaikan

pangkatnya;

2. copy sah surat keputusan/surat/nota dinas penempatan terakhir pegawai yang diusulkan

kenaikan pangkatnya.

Bagi PNS yang lokasi pada saat memperoleh ijazah berbeda dengan tempat tugas saat

pengusulan kenaikan pangkat, maka usul kenaikan pangkat disertai pula dengan surat

keterangan kronologis penempatan yang dibuktikan dengan SK mutasi.


BAB IV

KENAIKAN GAJI BERKALA

A. DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

2. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.

B. KENAIKAN GAJI BERKALA 1. Kepada pegawai negeri sipil yang diangkat dalam suatu pangkat diberikan gaji pokok

berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat tersebut. Gaji calon pegawai

negeri sipil sebesar 80% dari gaji pokoknya;

2. Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang

telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap

2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

3. Kenaikan gaji berkala untuk pertama kali bagi seorang pegawai negeri sipil yang diangkat

dalam golongan I, II, III diberikan setelah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun sejak

diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil dan selanjutnya 2 (dua) tahun sekali, kecuali

untuk pegawai negeri sipil yang pertama kali diangkat dalam golongan II/a diberikan

kenaikan gaji berkala pertama kali setelah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan

selanjutnya setiap 2 (dua) tahun sekali;

4. Pegawai Negeri Sipil mendapatkan kenaikan gaji berkala apabila :

a. telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala

b. penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya cukup

5. Pemberian kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh kepala

kantor/satuan organisasi yang bersangkutan atas nama pejabat yang berwenang dan

diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku;

6. Keputusan kenaikan gaji berkala tidak dapat berlaku surut lebih dari 2 (dua) tahun;

7. Sebelum diterbitkan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala, agar dilakukan proses

penilaian dengan Nota Rahasia.

C. PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA 1. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang belum memenuhi syarat (nilai rata-rata DP-3 kurang dari

cukup), maka kenaikan gaji berkalanya ditunda paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun;


2. Apabila dalam waktu penundaan 1 (satu) tahun tersebut Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan belum juga memenuhi syarat maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap-

tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun;

3. Apabila tidak ada alasan lagi untuk penundaan, maka kenaikan gaji berkala tersebut

diberikan mulai bulan berikutnya dari masa penundaan itu;

4. Penundaan kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang;

5. Masa penundaan kenaikan gaji berkala dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala

berikutnya;

6. Penundaan kenaikan gaji berkala dimaksud bukan merupakan hukuman disiplin Pegawai

Negeri Sipil melainkan sebagai akibat tidak dipenuhinya persyaratan.

D. DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN UNTUK KENAIKAN GAJI BERKALA 1. Foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;

2. Foto copy sah berkala terakhir;

3. DP-3 1 (satu) tahun terakhir.

E. CONTOH FORMAT DOKUMEN


Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala

KOP SURAT Nomor : PEM- ............. 2011 Lampiran : - Hal : Kenaikan Gaji Berkala a.n.: .................................

NIP .................................

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ................................. di .................................

Dengan ini diberitahukan, bahwa berhubung telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat

lainnya kepada : 1. Nama : ................................. 2. NIP / No.Karpeg : ................................. / ................................. 3. Pangkat : ................................. 4. Jabatan : ................................. 5. Unit Organisasi : ................................. 6. Gaji Pokok Lama : Rp. .................................

(.................................) (PP No. .................................)

atas dasar Surat Keputusan terakhir tentang gaji/pangkat yang ditetapkan :

a. oleh pejabat : ................................. b. tanggal : .................................

nomor : ................................. c. terhitung mulai tanggal : ................................. d. masa kerja golongan : .................................

pada tanggal tersebut

diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh :

7. Gaji Pokok Baru : Rp. ................................. (.................................) (PP No. ................................. )

8. Berdasarkan masa kerja : ................................. 9. Dalam Golongan : ................................. 10. Terhitung Mulai Tanggal : ................................. Diharapkan agar sesuai dengan pasal 29 ayat (1) Keppres nomor 42 tahun 2002 kepada pegawai

tersebut dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan gaji pokok yang baru.

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kepala .................................

................................. NIP .................................

Tembusan : (disesuaikan dengan pihak yang berkebutuhan)


Nota Rahasia

KOP SURAT

Nota Rahasia Dari : Kepala Subbagian Umum . Kepada : Yth. Kepala Seksi

Dengan ini diberitahukan bahwa pegawai tersebut dibawah ini : Nama : . Pangkat : . Sudah saatnya diberikan KENAIKAN PANGKAT/GAJI BERKALA/DIANGKAT SEBAGAI PNS *) terhitung mulai tanggal . Diminta agar dapat diberikan penegasan mengenai daftar penilaian pegawai tersebut dengan berpedoman pada pertanyaan sebagaimana tersebut dibawah ini : Kepala Subbagian Umum Pertimbangan Kepala Seksi . Mengenai Sdr. NIP Gol.. a. Kecakapan teknis : b. Kerajinan : c. Kelakuan (Watak) : d. Bakat kecakapan memimpin **) : e. Hubungan pergaulan dengan :

Teman-teman sekerja (baik dg Pimpinan atau bawahan)

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pegawai tersebut DAPAT/BELUM DAPAT *) diberikan KENAIKAN PANGKAT/GAJI BERKALA/DIANGKAT SEBAGAI PNS *) terhitung mulai tanggal Menyetujui/Tidak Menyetujui .. Kepala Kepala Seksi Pertimbangan agar dinyatakan dengan istilah : 1. Amat baik 4. Sedang 2. Baik 5. Kurang 3. Cukup *) Coret yang tidak perlu **) Hanya diisi untuk yang memangku jabatan


BAB V

DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

A. DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor SE-02/SE/1980 tanggal 11 Pebruari 1980 tentang

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 256/KMK.01/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tentang

Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan atau Diperbantukan di Luar Kementerian Keuangan.

B. UMUM 1. Unsur-unsur yang dinilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) adalah:

a. kesetiaan;

b. prestasi kerja;

c. tanggung jawab;

d. ketaatan;

e. kejujuran;

f. kerjasama;

g. prakarsa; dan

h. kepemimpinan.

Unsur kepemimpinan hanya dinilai bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpangkat

Pengatur Muda golongan ruang II/a ke atas yang memangku suatu jabatan.

2. Pejabat penilai baru dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan, apabila telah

membawahi PNS yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan.

3. Apabila PNS yang dinilai berkeberatan atas nilai dalam DP3, maka dapat mengajukan

keberatan disertai dengan alasan-alasannya, kepada atasan pejabat penilai melalui hirarkis

dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya DP3 tersebut.

C. PEJABAT PENILAI DP3 1. Pejabat penilai baru dapat memberikan penilaian apabila telah membawahi PNS yang

bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan.

2. Apabila DP3 diperlukan, sedang pejabat penilai belum 6 bulan membawahi PNS yang

dinilai, maka pejabat penilai tersebut dapat melakukan penilaian dengan menggunakan

bahan-bahan yang ditinggalkan pejabat penilai yang lama.


3. Pejabat yang berwenang membuat DP3 wajib membuat dan memelihara catatan tentang PNS

di lingkungannya.

4. Jangka waktu penilaian adalah mulai bulan Januari s.d bulan Desember dalam tahun yang

bersangkutan.

D. DP3 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), DP3 hanya dibuat dalam tahun yang bersangkutan

apabila sampai dengan bulan Desember telah mencapai 6 bulan menjadi CPNS. Apabila

CPNS dalam tahun yang bersangkutan belum 6 bulan menjadi CPNS, penilaian DP3

dilakukan dalam tahun berikutnya.

2. Contoh: seorang CPNS diangkat pada awal bulan Agustus 1980. Dalam hal ini, ia tidak dapat

dinilai dalam tahun 1980, tetapi baru dapat dinilai pada tahun 1981.

3. Bagi CPNS yang akan diangkat menjadi PNS, penilaian pelaksanaan pekerjaan dilakukan

setelah sekurang-kurangnya 1 tahun menjadi CPNS terhitung mulai melaksanakan tugas

secara nyata.

4. CPNS yang telah dibuat DP3-nya untuk kepentingan pengangkatan menjadi PNS, tidak usah

lagi dibuat DP3nya pada bulan Desember tahun yang bersangkutan.

5. Contoh: seorang diangkat menjadi CPNS terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1980. Untuk

pengangkatan sebagai PNS, maka DP3 dibuat tanggal 1 September 1981. Dalam hal ini, DP3

tersebut berlaku untuk tahun 1982 atau DP3nya tidak usah dibuat lagi pada bulan Desember

1981.

6. Pada saat seseorang yang diangkat menjadi PNS tetapi DP3-nya belum 1 tahun, maka

pengangkatannya sebagai PNS tidak sah.

E. DP3 PEGAWAI TUGAS BELAJAR 1. DP3 bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar, dibuat oleh pejabat penilai dengan

menggunakan bahan-bahan yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi, sekolah atau

kursus yang bersangkutan.

2. Khusus bagi PNS yang menjalankan tugas belajar diluar negeri, bahan-bahan penilaian

pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di

negara yang bersangkutan.


F. DP3 PEGAWAI DIPEKERJAKAN/PEGAWAI DIPERBANTUKAN 1. Pegawai Dipekerjakan yang penugasannya sebelum Keputusan Menteri Nomor

256/KMK.01/2011 ditetapkan, wajib menyampaikan DP3 kepada Direktur Jenderal

Perbendaharaan u.p. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Pegawai Dipekerjakan yang penugasannya setelah Keputusan Menteri Nomor

256/KMK.01/2011 ditetapkan, wajib menyampaikan DP3 kepada Menteri Keuangan u.p.

Sekretaris Jenderal.

3. DP3 bagi Pegawai Diperbantukan dibuat oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai di

unit eselon I terakhir tercatat sebagai pegawai, dengan bahan dari atasan langsung di tempat

penugasannya, dengan ketentuan:

a. bagi yang sebelum penugasan menduduki jabatan eselon I, pejabat penilai dan atasan

pejabat penilai adalah Menteri Keuangan;

b. bagi yang sebelum penugasan menduduki jabatan eselon II, dan penugasannya sebelum

Keputusan Menteri Nomor 256/KMK.01/2011 ditetapkan, pejabat penilai adalah

Direktur Jenderal Perbendaharaan dan atasan pejabat penilai adalah Menteri Keuangan;

c. bagi yang sebelum penugasan menduduki jabatan eselon II, dan penugasannya setelah

Keputusan Menteri Nomor 256/KMK.01/2011 ditetapkan, pejabat penilai adalah

Sekretaris Jenderal dan atasan pejabat penilai adalah Menteri Keuangan;

d. bagi yang sebelum penugasan menduduki jabatan eselon III ke bawah dan Pelaksana,

dan penugasannya sebelum Keputusan Menteri Nomor 256/KMK.01/2011 ditetapkan,

pejabat penilai adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan atasan pejabat

penilai adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan;

e. bagi yang sebelum penugasan menduduki jabatan eselon III ke bawah dan Pelaksana,

dan penugasannya setelah Keputusan Menteri Nomor 256/KMK.01/2011 ditetapkan,

pejabat penilai adalah Kepala Biro SDM dan atasan pejabat penilai adalah Sekretaris

Jenderal.

G. PENGAJUAN KEBERATAN 1. PNS yang merasa keberatan atas nilai dalam DP3, baik secara keseluruhan maupun sebagian,

dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada atasan pejabat

penilai melalui hirarkis. Keberatan tersebut dituliskan dalam DP3 pada ruangan yang telah

disediakan.

2. Keberatan harus sdh diajukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai ia menerima DP3.

Keberatan yang melebihi batas waktu 14 hari menjadi kedaluwarsa, sehingga tidak dapat

dipertimbangkan lagi.


3. Walaupun PNS yang dinilai keberatan, ia harus membubuhkan tanda tangan.

4. Setelah menerima keberatan, pejabat penilai membuat tanggapan secara tertulis pada ruangan

yang telah disediakan dalam DP3.

5. Atasan pejabat penilai wajib memeriksa dan memperhatikan keberatan dan tanggapan.

6. Apabila atasan pejabat penilai mempunyai alasan yang cukup, maka ia dapat mengadakan

perubahan terhadap nilai baik menaikan atau menurunkan nilai. Perubahan nilai yang

dilakukan oleh atasan pejabat penilai tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat lagi

diajukan keberatan.

7. Perubahan nilai dicantumkan dalam DP3 yang bersangkutan dengan mencoret nilai yang

lama dan mencantumkan nilai yang baru. Nilai lama yang dicoret harus tetap terbaca. Setiap

coretan harus diparaf oleh atasan pejabat penilai.

8. DP3 yang dibuat oleh pejabat penilai yang merangkap menjadi atasan pejabat penilai tidak

dapat diganggu gugat.

H. HAL-HAL PENTING LAINNYA 1. Tanggal penilaian DP3 tahun 20X1 (tanggal dibuat oleh pejabat penilai) adalah tanggal 31

Desember 20X1 tanpa dibatasi jam kerja atau hari libur. Sedangkan tanggal diterima pegawai

yang dinilai dan atasan pejabat penilai adalah setelah 31 Desember 20X1. Misalnya: tanggal

diterima pegawai yang dinilai: 5 Januari 20X2 dan tanggal diterima atasan pejabat penilai: 5

Januari 20X2.

2. Dalam Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980 angka romawi V perihal Tata Cara

Penilaian, angka 2 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diberikan contoh

bahwa setiap unsur penilaian selalu dinilai dengan angka bulat dan hasil penilaian pejabat

penilai selalu angka bulat. Sehingga apabila setelah dirata-rata dalam penilaian unsur yang

dinilai diperoleh angka pecahan < 0,50 (lebih kecil atau sama dengan 0,50) maka dibulatkan

ke bawah dan apabila mendapatkan angka pecahan >0,50 (lebih besar dari 0,50) maka

dibulatkan keatas.

3. Dalam rangka penilaian DP3, untuk para pejabat/pegawai yang pangkatnya lebih tinggi dari

pejabat penilai dan/atau pejabat penilai pangkatnya lebih tinggi dari atasan pejabat penilai,

maka pejabat penilai dan atasan pejabat penilai agar secara berjenjang ditarik naik satu

tingkat. Contoh:

a. untuk penilaian DP3 pejabat eselon IV (yang pangkatnya lebih tinggi daripada pejabat

eselon III), pejabat penilainya adalah Kepala Kanwil dan atasan pejabat penilai adalah

Direktur Jenderal Perbendaharaan;


b. untuk penilaian DP3 pelaksana (dimana pejabat penilai pangkatnya lebih tinggi dari

atasan pejabat penilai), atasan pejabat penilai adalah Kepala Bagian Umum Kanwil;

c. contoh tersebut berlaku juga bagi instansi yang pejabat eselon III definitif belum

ditetapkan (tidak ada). Pelaksana Tugas (Plt.)/Pelaksana Harian (Plh.) tidak berhak

memberikan penilaian DP3.


BAB VI

CUTI PEGAWAI

A. DASAR HUKUM 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor

43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai

Negeri Sipil;

3. Keputusan Bersama Tiga Menteri mengenai Cuti Bersama;

4. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-3559 /MK.1/2009 tanggal 10 Desember 2009.

B. CUTI TAHUNAN Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan pemberian cuti adalah dalam rangka usaha untuk menjamin kesegaran jasmani dan

rohani.

1. Hak Cuti Tahunan

a. Merupakan hak PNS, termasuk CPNS yang telah bekerja secara terus menerus selama 1

(satu) tahun.

b. CPNS hanya berhak atas cuti tahunan, kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang

berwenang memberikan cuti berdasarkan pertimbangan kemanusiaan.

c. Selama menjalankan cuti tahunan, PNS/CPNS yang bersangkutan memperoleh TKPKN.

2. Penggunaan Cuti Tahunan

a. Penggunaan cuti tahunan dapat digabungkan dengan cuti bersama, dengan jumlah paling

sedikit menjadi 3 (tiga) hari kerja.

b. Cuti tahunan yang akan dijalankan di tempat yang sulit perhubungannya dapat ditambah

untuk paling lama 14 hari termasuk hari libur. Ketentuan ini tidak berlaku apabila cuti

tahunan yang diambil kurang dari 12 hari.

c. Cuti bersama yang tidak digunakan karena kepentingan dinas dan berdasarkan surat

tugas, tetap menjadi hak cuti tahunan PNS.

3. Penangguhan Cuti Tahunan yang Tersisa

a. Cuti tahunan yang tersisa 6 (enam) hari kerja atau kurang tetap menjadi hak PNS yang

bersangkutan.


b. Cuti tahunan yang tersisa lebih dari 6 (enam) hari kerja harus dimintakan penangguhan

oleh PNS/CPNS kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti, agar penangguhan

dimaksud dapat dilaksanakan tahun berikutnya.

c. Pejabat yang berwenang memberikan cuti dapat menangguhkan cuti tahunan paling

lambat akhir bulan Desember tahun yang berjalan.

d. Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang

memberikan cuti untuk paling lama 1 tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.

4. Penggunaan Cuti Tahunan yang Tersisa

a. Cuti tahunan yang tersisa yang digabungkan penggunaannya dengan cuti tahunan tahun

yang sedang berjalan, dapat diambil untuk paling lama:

18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan; dan 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan, apabila

cuti tahunan tidak diambil secara penuh dalam beberapa tahun.

b. Pengajuan permohonan cuti tahunan yang tersisa yang digabungkan penggunaannya

dengan cuti tahunan yang sedang berjalan harus mencantumkan jumlah cuti tahunan yang

tersisa dari cuti tahunan pada masing-masing tahun yang bersangkutan.

c. Tanpa adanya persetujuan penangguhan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti,

lamanya cuti tahunan yang dapat diambil dalam tahun yang sedang berjalan menjadi

paling lama 18 (delapan belas) hari kerja.

d. Cuti tahunan yang ditangguhkan dapat diambil dalam tahun berikutnya selama 24 hari

kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.

C. CUTI BESAR 1. Hak Cuti Besar

a. Merupakan hak PNS yang telah bekerja paling kurang 6 (enam) tahun secara terus

menerus.

b. PNS yang akan/telah menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun

yang bersangkutan.

c. Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan

jabatan dan tidak memperoleh TKPKN.

2. Penggunaan Cuti Besar

a. PNS perlu merencanakan penggunaan cuti besar sejak awal tahun.

b. Cuti besar dapat digunakan oleh PNS untuk

memenuhi kewajiban agama;


persalinan anaknya yang keempat apabila PNS yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan; atau

keperluan lainnya sesuai pertimbangan pejabat yang berwenang memberikan cuti. c. PNS yang telah melaksanakan cuti tahunan dan akan mengambil cuti besar pada tahun

yang bersangkutan harus mengembalikan TKPKN yang diterimanya selama

melaksanakan cuti tahunan.

d. PNS yang akan/telah menggunakan cuti besar berhak atas:

cuti bersama; cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti besar; cuti sakit; cuti bersalin untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga; cuti karena alasan penting.

e. Apabila kepentingan dinas mendesak cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya

pejabat yang berwenang untuk paling lama 2 tahun,.

f. Selama menjalankan cuti besar, PNS menerima penghasilan penuh namun tunjangan

jabatan tidak dibayarkan.

g. Cuti besar yang tidak diambil PNS yang bersangkutan tepat pada waktunya, dapat

diambil pada tahun-tahun berikutnya tetapi keterlambatan pengambilan cuti besar itu

tidak dapat diperhitungkan untuk pengambilan cuti besar yang berikutnya. Seseorang

diangkat sbg CPNS pada 1 April 2000. Pada tanggal 1 April 2001 ia diangkat menjadi

PNS. Pada tanggal 1 April 2006, PNS yang bersangkutan baru berhak atas cuti besar.

D. CUTI SAKIT 1. Hak Cuti Sakit merupakan hak PNS dan/atau PNS/CPNS wanita yang mengalami gugur

kandungan.

2. Penggunaan Cuti Sakit

a. PNS yang menderita sakit lebih dari 2 (dua) hari harus melampirkan surat keterangan

dokter dari rumah sakit pemerintah/puskesmas.

b. PNS yang telah menggunakan cuti sakit untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun 6

(enam) bulan dan telah aktif bekerja kembali, berhak atas:

cuti bersama; cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan dan cuti tahunan yang tersisa pada

tahun sebelum digunakan cuti sakit;

cuti besar; cuti bersalin;


cuti karena alasan penting. c. PNS yang sakit selama 1 atau 2 hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan, bahwa ia

harus memberitahukan kepada atasannya.

d. Cuti sakit lebih dari 2 hari sampai dengan 14 hari dapat diajukan dengan melampirkan

surat keterangan dokter

e. Cuti sakit lebih dari 14 hari dapat diajukan dengan melampirkan surat keterangan dokter

yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

f. Cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 tahun dan dapat ditambah untuk paling

lama 6 bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk

oleh Menteri Kesehatan.

g. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana tersebut di

atas, harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

Apabila berdasarkan hasil pengujian yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya,

maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang

tunggu.

h. PNS wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1

bulan. Permohonan cuti harus dilampiri surat keterangan dokter atau bidan.

i. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas

kewajibannya sehingga ia perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai ia

sembuh dari penyakitnya. Selama menjalankan cuti sakit, PNS yang bersangkutan

menerima penghasilan penuh.

E. CUTI BERSALIN 1. Hak Cuti Bersalin

a. Merupakan hak PNS/CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan

ketiga.

b. Cuti bersalin yang digunakan oleh CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama

akan mengurangi hak cuti persalinan setelah yang bersangkutan menjadi PNS.

2. Penggunaan Cuti Bersalin dan Cuti Lain untuk Bersalin

a. PNS yang telah menggunakan cuti bersalin, berhak atas:


tahun sebelum digunakan cuti bersalin;

cuti besar; cuti sakit;


cuti karena alasan penting. b. PNS wanita dapat diberikan cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat, apabila

yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan.

c. PNS wanita yang akan/telah menggunakan cuti besar untuk persalinan anaknya yang

keempat tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.

d. PNS wanita yang akan/telah menggunakan cuti besar tersebut berhak atas:

cuti bersama; cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti besar; cuti sakit; cuti karena alasan penting.

e. PNS wanita dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anaknya

yang kelima dan seterusnya.

f. PNS wanita yang telah menggunakan cuti di luar tanggungan negara tersebut, berhak

atas:


tahun sebelum digunakan cuti di luar tanggungan negara;

cuti besar setelah bekerja kembali paling kurang 6 (enam) tahun secara terus-menerus;

cuti sakit; cuti karena alasan penting.

g. Lamanya cuti bersalin adalah 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah persalinan.

h. Selama menjalankan cuti bersalin PNS wanita yang bersangkutan menerima penghasilan

penuh.

F. CUTI KARENA ALASAN PENTING 1. Hak Cuti Karena Alasan Penting

a. Merupakan hak PNS.

b. Selama menjalankan cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan tidak

memperoleh TKPKN.

2. Penggunaan Cuti Karena Alasan Penting

a. Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena:

ibu, bapak, Isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;


salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku PNS yang bersangkutan harus

mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;

melangsungkan perkawinan yang pertama; alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden

b. Selain karena alasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang

mengatur cuti PNS, PNS juga berhak atas cuti karena alasan penting karena terjadinya

kondisi force major, misalnya banjir, tanah longsor, kebakaran, dan gempa bumi.

c. PNS yang telah menggunakan cuti karena alasan penting, berhak atas:


tahun sebelum digunakan cuti karena alasan penting;

cuti besar; cuti sakit; cuti bersalin.

d. Cuti paling lama 2 bulan.

e. Selama menjalankan cuti menerima penghasilan penuh yakni gaji pokok dan penghasilan

lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

kecuali tunjangan jabatan pimpinan.

G. HAK CUTI BAGI PNS YANG SEDANG TUGAS BELAJAR 1. PNS yang sedang tugas belajar, berhak atas:

a. cuti bersama;

b. cuti bersalin;

c. cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat apabila yang bersangkutan mempunyai

hak cuti besar menjelang persalinan;

2. PNS yang sedang tugas belajar di dalam negeri atau di luar negeri yang akan menggunakan

cuti bersalin dan cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat (apabila yang

bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan) harus mengajukan

permohonan cuti kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui Pimpinan

Perguruan Tinggi atau Kepala Perwakilah Republik Indonesia di nagara yang bersangkutan.

H. HAK CUTI BAGI PNS YANG TELAH SELESAI TUGAS BELAJAR 1. PNS yang telah selesai tugas belajar dan bekerja kembali di lingkungan Kementerian

Keuangan berhak atas:


a. cuti bersama;

b. cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat apabila yang bersangkutan mempunyai

hak cuti besar menjelang persalinan;

c. cuti sakit;

d. cuti bersalin;

e. cuti karena alasan penting.

2. PNS yang telah selesai tugas belajar dan bekerja kembali di lingkungan Kementerian

Keuangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, berhak atas:

a. cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan;

b. cuti besar.

I. PENGAJUAN PERMOHONAN HAK CUTI 1. Permohonan cuti yang akan dijalankan di dalam negeri dan sudah mendapat persetujuan dari

pejabat yang berwenang memberikan cuti, harus disampaikan kepada pejabat yang

berwenang menetapkan surat izin cuti paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal

pelaksanaan cuti, kecuali permohonan:

a. cuti sakit;

b. cuti karena alasan penting.

2. Cuti yang akan dijalankan di luar negeri harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan.

3. Permohonan cuti yang akan dijalankan di luar negeri dan izin ke luar negeri dibuat sesuai

ketentuan yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan diajukan

kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan secara hirarkis.

J. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA 1. PNS yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus-menerus dapat diberikan

cuti di luar tanggungan negara karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak.

2. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat

diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk

memperpanjangnya.

3. Alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak tersebut dapat dipertimbangkan oleh

atasan langsung PNS yang bersangkutan apabila disertai dengan bukti-bukti yang

mendukung.

4. PNS yang bekerja kembali di lingkungan Kementerian Keuangan setelah melaksanakan cuti

di luar tanggungan negara tidak berhak atas cuti tahunan yang tersisa dan berhak atas:

cuti bersama;


cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan setelah bekerja kembali paling kurang 3 (tiga) bulan;

cuti besar, yaitu setelah bekerja kembali paling kurang 6 (enam) tahun secara terus-menerus;

cuti sakit; cuti bersalin; cuti karena alasan penting.

5. PNS ybs. dibebaskan dari jabatannnya, jabatan yang menjadi lowong tsb. dengan segera

dapat diisi. Kecuali cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan anak ke 4 dst ybs tidak

dibebaskan dari jabatannya.

6. Cuti diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan

dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

7. Selama cuti tidak berhak menerima penghasilan dari Negara.

8. Selama cuti tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

9. PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa

menjalankan cuti diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

10. PNS yang melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan

cuti, maka :

a. apabila ada lowongan di tempatkan kembali;

b. apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi yang bersangkutan melaporkannya

kepada kepala Badan Kepegawaian Negara untuk kemungkinan ditempatkan pada

instansi lain;

c. apabila penempatan yang dimaksud dalam huruf b tidak mungkin, maka PNS yang

bersangkutan diberhentikan dari PNS dengan mendapat hak-hak kepegawaian.

K. IZIN CUTI KURANG DARI 3 HARI 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS menyatakan bahwa cuti

tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari tiga hari kerja.

Terkait hal tersebut, Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-3559/MK.1/2009 tentang

Pelaksanaan Cuti di Lingkungan Kementerian Keuangan, juga menyatakan bahwa

penggunaan cuti tahunan dapat digabungkan dengan cuti bersama, dengan jumlah paling

sedikit menjadi tiga hari kerja.

2. Untuk itu, pelaksanaan cuti tahunan agar berpedoman pada ketentuan tersebut. Adapun ijin

cuti tahunan kurang dari tiga hari dapat diberikan kepada pegawai yang :

a. memang sisa hak cuti pada tahun berkenaan dengan jumlah kurang dari tiga hari


b. cuti tahunan tersebut disambung dengan cuti bersama, sehingga jumlah cuti tahunan

ditambah cuti bersama jumlahnya minimal 3 hari.

Contoh : Badu masih memiliki hak cuti 6 hari kerja. Cuti bersama idul fitri tahun 2011

adalah 3 hari yaitu 29 Agustus, 1 dan 2 September 2011. Dalam hal ini Badu dapat

diberikan ijin cuti satu hari pada tanggal 26 Agustus 2011 atau pada tanggal 4 September

2011. Atau dapat pula diberikan ijin cuti dua hari pada tanggal 26 Agustus dan 4

September, atau 25 26 Agustus, atau 4 5 September.

3. Untuk kepentingan dinas yang mendesak, pegawai yang sedang menjalankan cuti tahunan

dapat dipanggil untuk kembali masuk kerja. Sisa cuti yang belum dijalani tetap menjadi hak

pegawai yang bersangkutan dan dapat diambil kembali pada kesempatan selanjutnya.

L. PELAKSANAAN CUTI TAHUNAN DAN CUTI BERSAMA PADA HARI RAYA IDUL FITRI

1. Pelaksanaan cuti tahunan dan cuti bersama dapat digabungkan sepanjang tidak mengganggu

kegiatan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. Pejabat yang berwenang memberikan

cuti mengatur pemberian cuti pegawai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976

dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977

tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil serta Surat Edaran Menteri

Keuangan Nomor SE-3559/MK.1/2009;

2. Setiap pimpinan unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung

kepada masyarakat di Pusat dan Daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas,

mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan,

sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;

3. Setiap pimpinan unit kerja melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari

libur nasional dan cuti bersama di lingkungannya masing-masing dan apabila ada pegawai

negeri sipil yang tidak masuk kerja/pulang sebelum waktunya/terlambat masuk kantor tanpa

alasan yang jelas sebelum dan sesudah melaksanakan cuti bersama, hendaknya diambil

langkah-langkah peningkatan disiplin pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.


BAB VII

CUTI YANG DIJALANKAN DI LUAR NEGERI DAN

IZIN KE LUAR NEGERI

A. DASAR HUKUM 1. Keputusan Menteri Keuangan nomor 180/KMK.01/2009 tanggal 12 Mei 2009 tentang

Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I Di Lingkungan

Departemen Keuangan Untuk Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian Dan

Lain Sebagainya Di Bidang Kepegawaian;

2. Surat Edaran Menteri Keuangan RI nomor SE-49/MK.1/1999 tanggal 27 Agustus 1999;

3. Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia nomor S-1122/SJ.4/2007 tanggal 5 September

2007;

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-38/PB/2007 tanggal 2 Oktober

2007 tentang izin melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan pribadi atau di luar

kedinasan.

B. PERMOHONAN CUTI YANG DIJALANKAN DI LUAR NEGERI DAN IZIN KE LUAR NEGERI

Dalam hal cuti yang dijalankan di luar negeri untuk kepentingan pribadi atau di luar

kedinasan, pengajuan permohonan dimaksud diatur dengan ketentuan sebagaimana dibawah ini.

1. Setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Ditjen Perbendaharaan dan isteri/suaminya yang

akan melakukan perjalanan ke luar negeri tidak dalam rangka dinas diwajibkan untuk

mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

2. Guna mendapatkan izin dimaksud, PNS yang bersangkutan mengajukan surat permohonan

kepada Menteri Keuangan RI u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan melalui Dirjen

Perbendaharaan dan disampaikan kepada Sekretaris Ditjen secara hirarkis.

3. Permohonan dimaksud agar mencantumkan keperluan cuti, tanggal pelaksanaan dan jenis

cuti yang digunakan (sesuai ketentuan mengenai cuti PNS yang berlaku) dengan contoh

format terlampir.

4. Permohonan tersebut diajukan sedini mungkin dengan maksud agar pada saat keberangkatan

ke luar negeri yang bersangkutan sudah menerima surat izin dimaksud.

5. Berkas permohonan tersebut agar sudah diterima di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

paling lambat 20 hari kerja sebelum saat pelaksanaan keberangkatan ke luar negeri (usulan

dalam keadaan lengkap), kecuali permohonan cuti sakit dan cuti karena alasan penting.


6. Bagi PNS di lingkungan Ditjen Perbendaharaan dan isteri/suaminya, sebelum mendapatkan

izin secara tertulis dari Menteri Keuangan tidak diperkenankan berangkat ke luar negeri.

7. Permohonan dalam rangka ibadah haji dapat diajukan dengan menggunakan cuti besar

(maksimal 50 hari kalender) dan tidak diperkenankan menggunakan cuti karena alasan

penting.

8. Permohonan dalam rangka ibadah haji dapat diajukan dengan menggunakan cuti tahunan

apabila jangka waktu pelaksanaannya tidak melebihi jumlah maksimal hak cuti tahunan yang

diperkenankan pada tahun berkenaan dan pemohon masih memiliki hak tersebut.

9. Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan atau perubahan jadwal pemberangkatan dan

pemulangan jamaah haji dari Kementerian Agama, agar tanggal pelaksanaan cuti pegawai

yang bersangkutan disesuaikan oleh Kepala Kantor masing-masing dengan jumlah hari cuti

sesuai permohonan awal;

10. Surat izin cuti besar untuk keperluan ibadah keagamaan yang dijalankan di luar negeri

lingkup Ditjen Perbendaharaan ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan setelah surat izin ke

luar negeri berkenaan ditetapkan Menteri Keuangan. Untuk pelaksanaan cuti (kecuali cuti

besar untuk keperluan ibadah keagamaan) yang dijalankan di luar negeri termasuk cuti

tahunan untuk keperluan ibadah keagamaan, surat izin cuti akan ditetapkan oleh Menteri

Keuangan bersama dengan surat izin ke luar negerinya.

11. Dalam hal keadaan yang memaksa yakni hal-hal yang di luar rencana atau darurat dan

mengharuskan PNS yang bersangkutan ke luar negeri, segera memberitahukan dan

mengajukan izin kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarkis.

C. CONTOH FORMAT DOKUMEN


Surat Permohonan

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun

Yth. Menteri Keuangan R.I.

u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan

melalui

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Masa Kerja Golongan :

Dengan ini mengajukan permohonan izin melakukan perjalanan keluar negeri selama

.......... untuk ....................... yang diperkirakan berangkat pada tanggal .............. dan kembali ke

tanah air pada tanggal ......................

Adapun untuk keperluan tersebut saya bermaksud menggunakan cuti .................

Selanjutnya perlu disampaikan pula bahwa perjalanan keluar negeri tersebut saya laksanakan

.......... (sendiri/bersama-sama dengan isteri/suami).

Demikian permohonan ini saya sampaikan, mohon kiranya Bapak

mempertimbangkannya.

Mengetahui

Atasan Langsung Hormat saya,

............................. .......................

NIP...................... NIP.....................

Tembusan :

Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan.


BAB VIII

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS,

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DAN SURAT PERNYATAAN MASIH

MENDUDUKI JABATAN

A. DASAR HUKUM 1. Peraturan Kepala BKN Nomor 22 tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2005;

2. Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan CPNS;

3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

B. SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS (SPMT) CPNS/PNS Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pelaksanaan CPNS, dalam Romawi II Huruf C angka 2 c, dinyatakan bahwa Surat Perintah

Melaksanakan Tugas ditetapkan tidak boleh berlaku surut dari tanggal penetapan Surat

Keputusan pengangkatan menjadi CPNS, dengan demikian SPMT seharunya dibuat setelah

tanggal ditetapkan SK CPNS.

Beberapa Ketentuan tentang SPMT dan Hak atas Gaji CPNS sesuai Peraturan Kepala

BKN Nomor : 22 tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri

Sipil Tahun 2005, antara lain menyatakan :

CPNS yang telah menerima surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS, segera diperintahkan

untuk melaksanakan tugas pada instansi pemerintah. CPNS yang telah melaksanakan tugas,

segera dibuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) oleh pejabat pimpinan unit kerja

selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas. SPMT

ditetapkan tidak boleh berlaku surut dari tanggal penetapan surat keputusan pengangkatan

menjadi CPNS. Gaji CPNS dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan telah

melaksanakan tugas berdasarkan SPMT.

Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1, maka gajinya dibayarkan pada bulan yang

bersangkutan/bulan berjalan. Dalam hal tanggal 1 bertepatan dengan hari libur sehingga

pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, maka gajinya dibayarkan mulai

bulan itu juga. Pelaksanaan tugas yang dimulai pada tanggal 2 (apabila tanggal 1 bukan hari


libur) dan seterusnya, maka gajinya dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah dinyatakan

melaksanakan tugas.

Pegawai yang dimutasi dan telah melapor/bekerja ditempat tugas yang baru agar

dibuatkan SPMT terhitung sejak tanggal pegawai tersebut melapor. Begitu halnya dengan

pegawai yang telah selesai tugas belajar agar dibuatkan SPMT.

C. SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN (SPP) DAN SPMT PEJABAT STRUKTURAL

1. Ketentuan tentang Pelantikan Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu organisasi negara. Seorang PNS

yang diangkat dalam jabatan struktural harus dilakukan pelantikan. Selain itu, pelantikan juga

menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan tunjangan jabatan struktural.

a. Tunjangan jabatan struktural dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah

PNS yang bersangkutan dilantik.

b. Apabila PNS ybs dilantik pada tanggal 1 maka tunjangan jabatan strukturalnya dibayarkan

pada bulan itu juga.

c. Dalam hal tanggal 1 merupakan hari libur, dan pelantikan dilakukan pada tanggal 2, maka

tunjangan jabatan strukturalnya dibayarkan pada bulan itu juga.

d. Untuk mengajukan usul permintaan pembayaran tunjangan jabatan struktural bersamaan

dengan permintaan gaji, harus dilampirkan SPP dan SPMT.

e. SPP dan SPMT dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan instansi ybs atau pejabat lain yang

ditunjuk.

f. SPP dan SPMT sekurang-kurangnya dibuat dalam rangkap 5, dengan ketentuan asli

disampaikan kepada Kepala KPPN/Pemegang Kas/Kepala Biro/Bagian Keuangan ybs

sebagai dasar pembayaran, dan tembusannya kepada :

1) Kepala BKN up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;

2) Kepala Kanreg BKN ybs;

3) Pejabat Pembuat Daftar Gaji ybs;

4) Pejabat lain yang dipandang perlu.

2. Pelaksanaan Pelantikan Untuk pelaksanaan pelantikan, dokumen-dokumen yang perlu disiapkan dan agar dibuat

ceklist Dokumen Pelantikan, sebagai berikut :

a. Pra Acara

1) Surat Panggilan Pelantikan


2) Surat Undangan

3) Surat Permohonan Rohaniwan

4) Nota Dinas Para Saksi

5) Nota Dinas Petugas Pelantikan

6) Registrasi Peserta Pelantikan

7) Honor Rohaniwan

8) Honor Petugas Pelantikan bila dana tersedia

9) Nota Dinas Permohanan tempat, perlengkapan dan konsumsi ke unit yang menangani

b. Hari H :

1) Berita Acara Pelantikan/Pengangkatan Sumpah Jabatan (BAP) masing-masing agama

2) Naskah Pelantikan

3) Naskah Sumpah

4) Ringkasan SK Plus Ringkasan Lampiran SK

5) Susunan Acara

6) Name Table (Rohaniwan, Saksi (Saksi,I+II), Undangan, Dirjen/Direktur/Kepala. ,

Masing-Masing Agama, Petugas Pembawa Naskah)

c. Pasca Acara:

1) Nota Dinas Penandatangan BAP ke masing-masing saksi

2) Nota Dinas Penandatangan BAP ke Dirjen setelah ditandatangani oleh para saksi

3) Surat Pernyataan Pelantikan (SPP)

4) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)

5) Surat Pengantar ke KPKN dengan tembusan seperlunya

Secara umum tata tertib dalam pelaksanaan pelantikan adalah :

Peserta, rohaniwan, undangan dan para saksi hadir 30 menit sebelum acara dimulai Pakaian Putih Hitam (Gelap), berdasi atau disesuaikan Barisan Peserta sesuai dengan kelompok agama masing-masing Ditunjuk peserta yang mewakili masing-masing agama untuk penandatanganan BAP secara

simbolis.

BAP yang bukan simbolis sebaiknya ditandatangani segera setelah acara pelantikan. Untuk itu, perlu diatur agar peserta pelantikan untuk menunggu dan tidak meninggalkan lokasi

acara terlebih dulu sebelum menandatangani BAP.

D. SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN (SPMMJ) 1. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan


Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, dijelaskan bahwa setiap permulaan tahun

anggaran, pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Pernyataan

Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ).

2. Untuk kepastian dan memperlancar pelaksanaan pembayaran tunjangan jabatan struktural,

diminta agar SPMMJ tahun berkenaan disampaikan kepada PPABP masing-masing

selambat-lambatnya minggu pertama bulan Januari tahun berkenaan dan tembusan kepada

Bagian Administrasi Kepegawaian.

E. PEJABAT YANG MENETAPKAN Pejabat yang berwenang menetapkan SPMT CPNS/PNS, SPP/SPMT dan SPMMJ agar

berpedoman pada Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-97/PB/2011 tanggal 27 Juni

2011 tentang Pemberian Kuasa Dari Dirjen Perbendaharaan kepada Para Pejabat Lingkup Ditjen

Perbendaharaan untuk atas nama Dirjen Perbendaharaan Menandatangani Surat Keputusan

Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian.

F. CONTOH FORMAT DOKUMEN


1. Contoh Surat Pernyataan Pelantikan

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN NOMOR : S-.............................

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ............................. NIP : ............................. Pangkat/Gol. : ............................. Jabatan : Direktur Jenderal Perbendaharaan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa : N a m a : ............................. NIP : ............................. Pangkat/Gol. : ............................. Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi ......................... Eselon : II.A

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.01/UP.11/2011 tanggal 19 Januari 2011 telah diangkat dalam jabatan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi ............................. dan telah dilantik oleh Menteri Keuangan pada tanggal 21 Januari 2011.

Demikian Surat Pernyataan Pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan, dan apabila dikemudian hari isi pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ..............................

Jakarta, Januari 2011 Direktur Jenderal, .............................

NIP ............................. Tembusan : (disesuaikan dengan pelaporan dan pihak-pihak yang berkebutuhan) 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; 3. Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi ..................; 4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


2. Contoh Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR : S- .............................

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ............................. NIP : ............................. Pangkat/Gol. : ............................. Jabatan : Direktur Jenderal Perbendaharaan

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

N a m a : ............................. NIP : ............................. Pangkat/Gol. : ............................. Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi .................. Eselon : II.A

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.01/UP.11/2011 tanggal 19 Januari 2011 telah nyata melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi ............................. dan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya terhitung mulai tanggal 1 Februari 2011. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ..........................

Jakarta, Januari 2011 Direktur Jenderal, ............................. NIP ..........................

Tembusan : (disesuaikan dengan pelaporan dan pihak-pihak yang berkebutuhan) 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; 3. Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi ................; 4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Contoh Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : ............................................................ NIP. : ............................................................ Pangkat/Golongan Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................ dengan ini menyatakan de

administrasikepegawaian-120312194110-phpapp02

Documents