alokasi sementara dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan ... · kementerian keuangan republik...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIASEKRETARIAT JENDERALBIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASIJI. Dr. Wahidin Raya NO.1 Jakarta 10710Telepon (021) 3449230 ext. 6347/48; Fax: (021) 3500847Website:www.kemenkeu.go.id; email: [email protected]
SIARAN PERSNomor : 119 IKLl/2013Tanggal : 12September 2013
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan BangunanTahun Anggaran 2013
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005tentang Dana Perimbangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor205/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBHPBB) Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor35/PMK.07/2013. Namun karena pada PMK Nomor 205/PMK.07/2012 belum mencantumkan alokasisementara insentif PBB TA 2013, maka Menteri Keuangan pada tanggal 9 Juli 2013 menetapkanPMK Nomor 102/PMK.07/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor205/PMK.07/2012 Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan TahunAnggaran 2013.
Adapun besaran alokasi sementara DBH PBB untuk Tahun Anggaran 2013 yang dicantumkanpada Pasal 3 yaitu Rp23.413.795.583.070,- (dua puluh tiga triliun empat ratus tiga belas miliar tujuhratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah), dengan rincian(i) Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota sebesarRp2.564.609.540.032,- (dua triliun lima ratus enam puluh empat miliar enam ratus sembilan juta limaratus empat puluh ribu tiga puluh dua rupiah, dimana sebesar Rp957.033.330.551,- (sembilan ratuslima puluh tujuh miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah)dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor Pedesaandan Perkotaan pada TA 2012 mencapailmelampaui rencana penerimaan yang ditetapkan, (if) Bagiandaerah provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp20.032.872.768.977,- (dua puluh triliun tiga puluhdua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratustujuh puluh tujuh rupiah) dan (iiJ) Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi dan kabupaten/kotasebesar Rp816.313.274.061,- (delapan ratus enam belas miliar tiga ratus tiga belas juta dua ratustujuh puluh empat ribu enam puluh satu rupiah).
Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai peraturan ini serta rincian alokasi sementara DBHPBB TA 2013 untuk provinsi dan kabupaten/kota, dapat dilihat di www.kemenkeu.go.id.(mr)