(2) regulasi keuangan negara
Post on 20-Nov-2015
43 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
KEUANGAN NEGARA
REGULASI KEUANGAN NEGARASECOND CLASS
1
Kenuangan Negara2UNSUR-UNSUR POKOK KEUANGAN NEGARA
Kenuangan Negara3PENGERTIAN & LINGKUP KNSemua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2003)Meliputi : Hak memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjamanKewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
3
Kenuangan Negara4PENGERTIAN & LINGKUP KNPenerimaan dan pengeluaran negaraPenerimaan dan pengeluaran daerahKekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau dikelola pihak lainKekayaan pihak lain yang dikuasai dalam rangka tugas pemerintahan atau kepentigan umumKekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah
Kenuangan Negara5HAK-HAK NEGARASEGALA USAHA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DALAM RANGKA MENGISI KAS NEGARA, MISALNYA:MENCETAK UANGMENARIK PAJAK ATAU RETRIBUSIMELAKUKAN PINJAMAN
Kenuangan Negara6KEWAJIBAN NEGARAMENYELENGGARAKAN TUGAS NEGARA SEBAGAIMANA AMANAT UUD 1945 DAN UU APBN.MENSEJAHTERAKAN MASYARAKATMELAYANI MASYARAKAT UMUMMELAKSANAKAN PEMBANGUNAN
Kenuangan Negara7LINGKUP KEUANGAN NEGARADIKELOLA LANGSUNG OLEH PEMERINTAHDIPISAHKAN PENGURUSANNYA
Kenuangan Negara8TUJUAN ASPEK SOSIALASPEK EKONOMIS
Kenuangan Negara9LANDASAN HUKUMUUD 1945 PASAL 23Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan UU. Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, pemerintah menjalankan anggaran tahun yang laluSegala pajak untuk keperluan negara diatur berdasarkan UUMacam dan harga mata uang ditetapkan dengan UU
Kenuangan Negara10LANDASAN HUKUMHal keuangan negara selanjutnya diatur dengan UUUntuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu BPK, yang peraturannya ditetapkan dengan UU. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPRUU Peraturan PemerintahPeraturan Pelaksanaan Lainnya
Kenuangan Negara11UU KN Sebelum Reformasi UU APBN (RUU APBN yang telah disetujui DPR)UU Perubahan APBN (RUU APBN-P yang telah disetujui DPR)UU Perhitungan Anggaran Negara (RUU PAN yang telah disetujui DPR)UU perpajakan, pendapatan negara bukan pajak,serta bea masuk dan cukai
Kenuangan Negara12Paket UU Reformasi Manajemen KN :UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negaraUU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
Kenuangan Negara13Presiden : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan KN:
Menteri Keuangan
Gubernur/bupati/walikota
D I KU A S A K AN
Menteri/pimpinan lembaga
Pengelola fiskal dan wakil pada kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnyaKepala pemda untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkanD I SERAHKAN
Kenuangan Negara14menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN;mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang;melaksanakan fungsi bendahara umum negara;menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang. Tugas Menteri Keuangan :
Kenuangan Negara15Tugas Menteri / Pimpinan Lembaga :menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; melaksanakan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara; mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang
16KEUANGAN DAERAH Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dilinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.Pasal 1 PP 58/2005
16
ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHTERINTEGRASI DALAM APBD
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHUU 32/2004UU 33/2004PERWALI72/2007PERDA3/2007PP 58/2005UU 32/2004UU 33/2004UU 17/2003
UU 1/2004UU 15/2004PP 71/2010PP 8/2006PKDPP 58/2005
OMNIBUS REGULATIONSPERMENDAGRI13/2006
PERUBAHAN PERTAMA PERMENDAGRI 59/2007PERUBAHAN KEDUA PERMENDAGRI 21/2011
keuangan negara dikelola secara tertib taat peraturan per-UU-an efisien, ekonomis efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
20Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
PerencanaanPelaksanaanPenatausahaanPertgjwbanPemeriksaanRPJMDRKPDKUA/PPASNota KesepakatanPedoman Penyusunan RKA-SKPD RKA-SKPD RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ MendagriRancangan DPA-SKPD DPA-SKPDVerifikasi
Laporan Realisasi Semester Pertama Perubahan APBDPenatausahaan BelanjaPenerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPDPenerbitan SP2D oleh PPKDPenatausahaan PendapatanKekayaan dan Kewajiban daerah
Kas UmumPiutangInvestasiBarangDana CadanganUtang AkuntansiKeuangan DaerahLaporan KeuanganPemerintah Daerah
LRANeracaLap. Arus KasCaLKLOLPELPSAL Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Raperda Pertanggung-jawaban APBD APBDBendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja Penatausahaan PembiayaanDilakukan oleh PPKD
Pelaksanaan APBD Pendapatan Belanja Pembiayaan Disusun Sesuai SAP
20
Kenuangan Negara21Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Pejabat Pengelola APBDPejabat Pengguna Anggaran/BarangD I L AKSANAKANKepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
KEPALA DAERAH(PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA)SEKRETARIS DAERAH(KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA)PENGGUNA ANGGARAN(KEPALA SKPD)PPKD SELAKU BUD(KEPALA DPPKAD)BENDAHARAPPTKKUASA PAPPK-SKPDKUASA BUD
Kenuangan Negara23Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan DaerahMenetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD dan pengelolaan barang daerah.Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang serta bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah.Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah.Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
Kenuangan Negara24Tugas Koordinator Pengelolaan Keuangan DaerahPenyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dan barang daerah.Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah.Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Kenuangan Negara25Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) :menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD; menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Kenuangan Negara26Tugas Pejabat Pengguna Anggaran /Barang Daerah:menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dipimpinnya; menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
Kenuangan Negara27Komponen APBN & APBDAnggaran belanjaAnggaran pendapatanPembiayaanAPBNAPBD
organisasi,fungsijenis
a. penerimaan pajakb. penerimaan bukan pajak (PNBP)c. hibaha. pendapatan asli daerah (PAD)b. dana perimbanganc. lain-lain pendapatan yg sah.
28Struktur APBD APBDPendapatan DaerahBelanja DaerahPembiayaan DaerahPAD : = Pajak Daerah = Retribusi Daerah = Pengel kekayaan yg dipisahkan = Lain2 PAD yang sahDana PerimbanganLain-lain pendapatan daerah yang sah
Penerimaan PembiayaanPengeluaran Pembiayaan
Klasifikasi belanja menurut organisasiKlasifikasi belanja menurut fungsiKlasifikasi belanja menurut program dan kegiatanKlasifikasi belanja menurut jenis belanja
28
BELANJA DAERAH MENURUT ORGANISASI
disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemda
BELANJA DAERAH MENURUT FUNGSI
BELANJA DAERAH MENURUT FUNGSIBerdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan berdasar 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihanDilaksanakan oleh Daerah
BELANJA DAERAH MENURUT JENIS BELANJA DAERAH
Belanja Tidak Langsung (BTL)Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatanBelanja Langsung (BL)Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan
BelanjaTidakLangsung
Belanja Langsung
Kenuangan Negara35Fungsi PenganggaranPerencanaanKegiatan penentuan aktivitas, perolehan sumber daya dan alokasi sumber dayaSecara spesifik meliputi jenis, jumlah dan kualitas layanan yang akan diberikan, perkiraan cost layanan, dan penentuan tarif layanan2. Pengendalian dan administrasi3. Pelaporan dan evaluasi
Kenuangan Negara36Fungsi Anggaran PemerintahAlat perencanaanAlat pengendalianAlat kebijakan fiskalAlat politikAlat koordinasi dan komunikasiAlat penilaian kinerjaAlat motivasiAlat menciptakan ruang publik
APBD MEMPUNYAI FUNGSIFUNGSI OTORISASIFUNGSI PERENCANAANFUNGSI PENGAWASANFUNGSI ALOKASIFUNGSI DISTRIBUSIFUNGSI STABILISASI
USDRP38
Pengurusan Komtabel(Comptabel Beheer)
Pengurusan Administratif (Administratief Beheer)PENGUJIAN & PEMBEBANANPERINTAH PEMBAYARANPENGUJIANPENCAIRAN DANAKepala SKPDSelaku Pengguna AnggaranKepala SKPKDSelaku BUDPEMISAHAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
PEMBUATAN KOMITMENPasal 17 18 dan Pasal 20 - 21 UUPN
Kenuangan Negara39Hub keuangan pemerintah pusat dengan:berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.Bank sentral Pemerintah DaerahPemerintah/lembaga asing mengalokasikan dana perimbangandapat memberikan pinjaman dan/atau hibah, atau sebaliknya, dengan persetujuan DPRPemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman kepada/menerima pinjaman dari daerah lain dengan persetujuan DPRD.dapat memberikan/ menerima hibah/pinjaman dengan persetujuan DPRdapat diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah/Perusahaan Negara/ Perusahaan Daerah.
Kenuangan Negara40Hub keuangan pemerintah dengan:dapat memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan modal yg ditetapkan dalam APBN/APBDPerusahaanNegara/DaerahBadan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari PemerintahMenteri Keuangan (Gubernur/bupati/walikota) melakukan pembinaan dan pengawasan
Menteri Keuangan (Gubernur/bupati/walikota) melakukan pembinaan dan pengawasan penjualan dan/atau privatisasi setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPRPerusahaan Swasta
Kenuangan Negara41Pertanggungjawaban Pemerintah :Presiden (Gubernur/Bupati/Walikota) menyampaikan rancangan UU (rancangan peraturan daerah) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (APBD) kepada DPR (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN (APBD), Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara (Daerah) dan badan lainnya. Lap sesuai SAPdisusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK
Kenuangan Negara42Terima kasih
top related