analisa hubungan sapp dengan entitas dana--ria (granof, baldric, dan rowan)
Post on 03-Jul-2015
284 Views
Preview:
TRANSCRIPT
ANALISA HUBUNGAN ANTARA
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
DENGAN KONSEP DANA
Oleh : Ria Purnama Sari
NPM. 1006740901
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH 1
Sistem Akuntansi Pemerintah terdiri dari Sistem Akuntansi Pemerintah
Pusat (SAPP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD).
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) merupakan serangkaian
prosedur baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi
keuangan pemerintah pusat.
SAPP dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan
wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. SAPP
terdiri dari:
1. SA-BUN (Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara)
SA-BUN adalah sistem yang memproses data transaksi utang pemerintah,
investasi pemerintah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, kas umum
negara, dan akuntansi umum. SA-BUN adalah sistem yang digunakan untuk
menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN) yang
terdiri atas; (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Neraca, (3) Laporan
Arus Kas (LAK), (4) Laporan Posisi Utang, (5) Laporan Posisi Penerusan
Pinjaman, dan (6) Laporan Investasi Pemerintah. Untuk menghasilkan laporan
tersebut, SA-BUN menggunakan sistem yang terdiri dari ;
a) Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi
Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU);
b) Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H);
c) Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP);
d) Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP);
e) Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD);
f) Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan
(SA-BAPP);
1 Akuntansi Sektor Publik, Deddi Nordiawan, 2010
g) Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK); dan
h) Sistem Akuntansi Badan lainnya (SA-BL)
2. SAI (Sistem Akuntansi Instansi)
SAI adalah sistem yang memproses data transaksi keuangan, barang, dan
transaksi lain yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga. SAI terdiri
atas 3 (tiga) subsistem berikut :
a. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) subsistem dari SAI yang
menghasilkan informasi mengenai laporan realisasi anggaran, neraca, dan
catatan atas laporan keuangan milik kementerian/instansi;
b. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) subsistem
dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan
untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi
untuk menyusun neraca dan laporan Barang Milik Negara serta laporan
manajerial lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
c. Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
(SA-BAPP) subsistem dari SAI yang merupakan prosedur manual dan
terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran, sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan
atas transaksi keuangan pusat dan kementerian negara/lembaga dan
menteri keuangan sebagai pengguna anggaran.
Adapun gambar SAPP dan subsistemnya sebagai berikut
Proses akuntansi SAPP dapat digambarkan sebagai berikut
SAPD adalah serangkaian prosedur mulai proses pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual
atau menggunakan aplikasi komputer.
SAPD sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas,
prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntasi aset tetap/barang milik
daerah, dan prosedur akuntansi selain kas.
Sub sistem SPAD :
1. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Dilaksanakan oleh PPKD dengan mencatat transaksi-transaksi yang
dilakukan oleh level pemerintah daerah, seperti pendapatan dana
perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil,
bantuan keuangan, belanja tidak terduga, transaksi-transaksi pembiayaan,
pencatatan investasi serta hutang jangka panjang.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dikenal dengan Akuntansi PPKD
adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPKD
yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD dalam kapasitas
sebagai Pemda. SKPKD adalah suatu satuan kerja yang mempunyai tugas khusus
untuk mengelola keuangan daerah. SKPKD biasanya dikelola oleh suatu entitas
tersendiri berupa Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
SKPKD akan menjalankan sistem akuntansi SKPD dan sistem akuntansi
Pemda (PPKD)
Sistem Akuntansi PPKD ini meliputi;
1. Akuntansi Pendapatan PPKD;
2. Akuntansi Belanja PPKD;
3. Akuntansi Pembiayaan;
4. Akuntansi Aset (Investasi Jangka Panjang);
5. Akuntansi Hutang; dan
6. Akuntansi Selain Kas
2. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.
Transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja harus dicatat dan
dilaporkan oleh PPK SKPD.
Dalam konstruksi keuangan negara, terdapat dua jenis satuan kerja,
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah (SKPKD). Dalam pelaksanaan anggaran, transaksi yang terjadi di
SKPKD dapat diklasifikasikan menjadi :
Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai satuan kerja;
Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD pada level pemerintah
daerah
Dalam struktur pemerintah daerah, satuan kerja merupakan entitas
akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang
terjadi di lingkungan satuan kerja. Kegiatan akuntansi dimaksud meliputi;
pencatatan atas pendapatan, belanja, aset dan selain kas. Proses ini
dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan
dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara.
Secara berkala, PPK melakukan posting pada buku besar dan secara
periodik menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan
yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan
Keuangan.
Akuntansi Pendapatan SKPD
Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya.
Akuntansi pendapatan SKPD dilakukan hanya untuk mencatat Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang dalam wewenang SKPD.
Akuntansi Belanja SKPD
Akuntansi belanja pada satuan kerja meliputi belanja UP, GU TU, dan
Akuntansi belanja LS. Terdapat kekhususan perlakuan akuntansi belanja LS,
hal ini disebabkan karena jenis belanja yang dilakukan oleh SKPD mengalir
langsung dari rekening Kas Daerah kepada pihak ketiga/pihak lain yang
ditetapkan.
Dengan demikian perlakuan akuntansi untuk belanja LS adalah PPK SKPD
mencatat belanjanya, sedangkan pengeluaran kas dicatat oleh PPKD.
Akuntansi Aset SKPD
Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan
akuntansi atas perolehan, pemeliharan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi,
dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD. Secara
garis besar, transaksi-transaksi tersebut digolongkan dalam dua kelompok
besar transaksi, yaitu:
1. Penambahan nilai Aset Tetap;
Berasal dari perolehan aset tetap melalui belanja modal, bantuan, hibah,
donasi, revaluasi aset dari hasil kegiatan sensus barang dan sebagainya.
2. Pengurangan nilai Aset Tetap
Dapat terjadi karena pelepasan atau penghapusan barang daerah,
depresiasi/penyusutan, dan pentrasferan aset tetap pada SKPD lainnya.
Akuntansi Selain Kas SKPD
Meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengkhtisaran, sampai
pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian
selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi
komputer.
Berikut prosedur akuntansi selain kas pada SKPD;
1. Koreksi kesalahan pencatatan;
2. Pengakuan aset, hutang, dan ekuitas;
3. Jurnal depresiasi;
4. Jurnal terkait dengan transaksi yang bersifat accrual dan prepayment
KONSEP DANA DALAM PEMERINTAHAN
Dana (fund) dalam akuntansi pemerintahan bukan merupakan jumlah
aktiva yang disisihkan untuk tujuan tertentu, melainkan merupakan kesatuan
akuntansi dan fiskal yang memiliki seperangkat “account” yang berimbang
sendiri untuk mencatat kas dan sumber keuangan lain, bersama-sama dengan
utang dan saldo ekuitas, serta perubahan-perubahan yang terjadi untuk
mencapai tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan dan batasan-
batasan lain.2
Dana dibentuk untuk mengendalikan sumber keuangan yang terbatas dan
tertentu untuk menjamin dan menentukan kesesuaian dengan batasan hukum
dan administrasi.
Sesuai dengan pengertian dana (fund), yang merupakan kesatuan
akuntansi dan fiskal, masing-masing mengandung arti bahwa sebagai sistem,
entitas dana memiliki sumber keuangan dan penggunaannya yang telah
ditentukan dalam anggaran. Setiap dana memiliki anggaran tersendiri yang
ditetapkan (kesatuan fiskal). Selain itu, akuntansi dana merupakan kesatuan
akuntasi ganda (multiple accounting entity), sehingga pemerintah dapat
membentuk lebih dari satu dana. Setiap dana yang dibentuk berdiri sendiri satu
sama lain.
Kelompok dana dalam akuntansi dana dibedakan menjadi kelompok dana
dan kelompok nondana. Kelompok dana dibagi menjadi 3, yaitu3
1. Governmental Funds
Memiliki ciri expendable funds yaitu dana yang sifatnya dikeluarkan dan
dilupakan, sumber daya berasal dari pajak, imbalan diterima dan sumber lain,
dikeuarkan tanpa harapan memperoleh kembalian atau imbalan.
Governmental funds terdiri dari 4 jenis funds yaitu
a. General Funds (Entitas Dana Umum)
Karakteristiknya adalah
Entitas dana nirtujuan-khusus, entitas dana tak-terbatas penggunaannya.
Pertanggungjawaban penggunaan bebas.
Pemerintah dapat membentuk beberapa entitas dana umum.
b. Special Revenue Funds
Pertanggungjawaban pendapatan untuk pengeluaran bertujuan khusus,
pengeluaran terbatas.
Pemerintah dapat membuat beberapa special revenue funds.
c. Capital Project Funds
Pertanggungjawaban penyisihan dana untuk mengelola proyek-proyek
modal seperti pembelian, perolehan, pembangunan sendiri, dan
konstruksi fasilitas besar.
Pemerinth dapat membentuk beberapa capital projects funds.
2 Akuntansi Pemerintahan Dengan Sistem Dana, Baldric Siregar dan Bonni Siregar, 2001
3 Government and Not For Profit Accounting, Michael Granof, 2011
d. Debt Service Funds
Pertanggungjawaban dana disisihkan untuk pembayaran pokok dan
bunga hutang jangka panjang.
Pemerintah dapat membentuk beberapa entitas dana bayar hutang
khusus.
2. Proprietary Funds
Pertanggungjawaban manajemen dana untuk aktivitas-setara-bisnis,
dilaksanakan seperti manajemen sektor privat kepada pelanggan berupa (1)
Public (proprietary fund) atau (2) Instansi lain sesama pemerintahan (internal
service).
Pada umumnya proprietary funds tergolong nonexpendable, disebut revolving
funds (dana bergulir, pemberian pinjaman dari pemerintah kepada swasta)
dan pemerintah membuat kontribusi awal untuk membentuk proprietary fund,
lalu entitas dana (misal BLU Dana Bergulir) dapat mandiri melalui penagihan
jasa-layanan kepada masyarakat.
Proprietary Funds terdiri dari
a. Enterprise Funds
Entitas dana layanan publik berupa penjualan jasa atau produk tertentu
yang dipertanggungjawabkan seperti entitas komersial.
b. Internal Service Funds
Entitas dana untuk pertanggungjawaban aktivitas serupa bisnis kepada
pelanggan yang terdiri dari Kementerian/Lembaga dan instansi
pemerintahan lain di luar entitas ini.
3. Fiduciary Funds
Fiduciary funds adalah dana bukan milik pemerintah yang dipegang oleh
pemerintah sebagai wali-amanat (pengadministrasi dana milik pemberi
kepercayaan kepada pemerintah) atau agen (pemerintah mewakili
kepentingan masyarakat). Fiduciary funds terdiri dari
a. Trust Funds
Pemerintah sebagai wali-amanat, misal Dana Pensiun, yang harus dikelola
sebagai manajer-investasi, dengan hak mlakukan pembayaran-
pengelolaan operasional dari hasil investasi tersebut. Pemerintah dilarang
membelanjakan pokok-dana-pensiun.
b. Agency Funds
Dana dari pihak ketiga yang dikelola oleh pemerintah untuk disalurkan
kepada pihak lain atau pihak yang ditentukan oleh pemberi dana. Misal
pungutan pajak untuk pemerintah lain atau BRR sebagai pemegang dana
dari donor untuk membantu rehabilitasi di Aceh.
Sedangkan untuk kelompok nondana disebut dengan Kelompok Akun.
Kelompok akun terdiri dari aktiva tetap atau pengeluaran untuk utang jangka
panjang, hal ini dikarenakan aktiva tetap dan utang jangka panjang tidak bersifat
belanja sehngga tidak dilaporkan dalam kelompok dana pemerintahan.
Terkait transaksi lintas entitas dana pada umumnya terdiri dari 5 jenis
transaksi yaitu4
(1) transaksi ekternal semu;
Adalah transaksi yang dilakukan oleh dana dengan dana lain dalam satu unit
pemerintah yang sama yang seolah-olah transaksi tersebut dilakukan dana
dengan pihak eksternal.
(2) uang pengganti;
Adalah transaksi pembayaran yang dilakukan oleh suatu dana yang
merupakan kewajiban dana lain. Dana yang seharusnya menanggung
belanja atau biaya tersebut akan membayar uang pengganti kepada dana
yang telah melakukan pembayaran.
(3) transfer ekuitas residual;
Adalah transaksi yang terjadi dari suatu dana yang ditutup kepada dana lain
yang menerima ekuitas residual dana yang ditutup tersebut. Transfer ekuitas
residual tidak boleh diakui sebagai belanja bagi dana yang menyerahkan
transfer, dan pendapatan bagi dana yang menerima transfer. Melainkan
sebagai perubah saldo dana jika transfer dilakukan dengan dana belanja dan
sebagai perubah modal jika transfer dilakukan dana nonbelanja.
(4) transfer operasi;
Adalah transfer yang terjadi dalam rangka pelaksanaan aktivitas rutin. Jenis-
jenis transfer operasi meliputi; (1) Transfer dari Dana Umum kepada Dana
Pelunasan Utang; (2) Subsidi dari Dana Umum kepada Dana Perusahaan; (3)
Kontribusi Dana Umum kepada Dana Proyek Modal.
(5) pinjaman antardana.
Adalah transaksi pinjam-meminjam yang terjadi antar dana. Dana penerima
atau dana peminjam mengakui uang yang dipinjam sebagai utang kepada
dana pembayar (paying fund) atau dana yang meminjamkan (lending fund).
Sedangkan dana pembayar mengakuinya sebagai piutang dari dana
penerima.
4 Akuntansi Pemerintahan Dengan Sistem Dana, Baldric Siregar dan Bonni Siregar, 2001
Transaksi antar lintas entitas berkaitan pula dengan laporan keuangan
dari masing-masing entitas dana, apabila suatu unit suatu jenis dana terdiri atas
beberapa dana yang sejenis, maka laporan keuangannya dapat dikonsolidasikan
dalam suatu laporan dana.
Adapun entitas dana dalam pemerintahan dapat digambarkan sebagai
berikut
HUBUNGAN ANTARA SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DENGAN
ENTITAS DANA DALAM PEMERINTAHAN
Berdasarkan uraian teoritis di atas dapat kita ketahui bahwa funds dapat
diartikan sebagai dana itu sendiri, dana sebagai sistem dana, dan dana sebagai
entitas dana dan dapat digunakan lintas entitas. Berikut tentang masing-masing
pengertian dana tersebut dan hubungannya lintas dana
1. Dana sebagai dana itu sendiri, maksudnya adalah Dana dalam akuntansi
pemerintahan bukan merupakan jumlah aktiva yang disisihkan untuk tujuan
tertentu, melainkan merupakan kesatuan akuntansi dan fiskal yang memiliki
seperangkat “account” yang berimbang sendiri untuk mencatat kas dan
sumber keuangan lain, bersama-sama dengan utang dan saldo ekuitas, serta
perubahan-perubahan yang terjadi untuk mencapai tujuan tertentu sesuai
dengan peraturan perundangan dan batasan-batasan lain. Dan dana dibentuk
untuk mengendalikan sumber keuangan yang terbatas dan tertentu untuk
menjamin dan menentukan kesesuaian dengan batasan hukum dan
administrasi. Selain itu, dana merupakan kesatuan fiskal karena memiliki
sumber keuangan dan penggunaannya yang telah ditentukan dalam
anggaran, sehingga setiap dana memiliki anggaran tersendiri yang telah
ditetapkan. Dana pemerintah dibagi berdasar batasan sumber daya (resource
restriction), dan bukan dibagi berdasarkan fungsi utama atau operasi utama.
2. Dana sebagai sistem dana, maksudnya adalah dana meliputi beberapa proses
akuntansi yang memiliki fokus dan basis pengukuran.
3. Dana sebagai entitas dana dan dapat digunakan lintas entitas, maksudnya
adalah dana merupakan konsep kesatuan akuntansi (accounting entity)
bermakna bahwa setiap dana merupakan satu kesatuan yang saling terpisah
antara satu dana dengan lain. Setiap dana memiliki persamaan akuntansi
tersendiri, dan tidak digabungkan dalam satu set dana dengan dana lain.
Entitas dana agar dapat digunakan lintas entitas, basis akuntansi semua
entitas dana dalam sebuah pemerintahan harus seragam sehingga transaksi
lintas dana yang 5 jenis dapat terjadi. Apabila tidak sama, hubungan antar
entitas dana menjadi sulit (atau tidak mungkin).
Pada Sistem Akuntansi Pemerintah, dikenal dua macam entitas yaitu
entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi adalah unit
pemerintah pengguna anggaran/barang yang berkewajiban untuk
menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan menyusun keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah
yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pada
pemerintah pusat yang merupakan entitas pelaporan adalah seluruh
kementerian negara/lembaga dan Pemerintah Pusat sendiri yaitu laporan
konsolidasi dari laporan keuangan seluruh kementerian/lembaga yang ada di
Kementerian Keuangan.
Selain itu pada Sistem Akuntansi Pemerintah, terdapat ciri-ciri pokok dari
antara lain5
1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah
Cash toward Accrual. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan,
belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran sedangkan
basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam
neraca.
2. Sistem Pembukuan Berpasangan didasarkan atas persamaan dasar
akuntansi yaitu: Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana. Setiap transaksi
dibukukan dengan mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan
yang terkait.
5 Modul Perbendaharaan Negara, www.perbendaharaan.go.id
3. Kegiatan akuntansi yang mengacu kepada UU-APBN sebagai landasan
operasional. Dana tunggal ini merupakan tempat dimana Pendapatan dan
Belanja Pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal.
4. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara
berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat instansi maupun di
daerah.
5. SAPP menggunakan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi.
6. SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam
melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan
terhadap transaksi keuangan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan
anggaran, pertanggungjawaban, akuntansi, dan pelaporan keuangan.
Berdasarkan ciri-ciri pokok SAPP tersebut dapat diketahui bahwa
1. Sebagai dana itu sendiri
Berdasarkan UU-APBN, Sistem Akuntansi Pemerintah merupakan dana
tunggal yang artinya Pendapatan dan Belanja Pemerintah
dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal yaitu dana umum
(general funds). Berdasarkan pengertian dana sebagai entitas dana maka
Sistem Akuntansi Pemerintah merupakan merupakan kesatuan akuntansi
dan fiskal, kesatuan fiskal karena memiliki sumber keuangan dan
penggunaannya yang telah ditentukan dalam anggaran dimana setiap
memiliki anggaran tersendiri yang ditetapkan. Sedangkan sebagai kesatuan
akuntansi terlihat dari adanya entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
2. Sebagai sistem dana
Sistem Akuntansi Pemerintah sebagai sistem dana terlihat dari adanya basis
akuntansi yang digunakan yaitu cash toward accrual dan adanya fokus
pengukuran yaitu pada aktivitas pengeluaran. Pada Sistem Akuntansi
Pemerintah, pada dasarnya subsistem-subsistem yang terdapat didalamnya
adalah dana umum yang diperuntukkan untuk tujuan tertentu. Jika ingin
dianalisa, subsistem-subsistem yang terdapat di dalamnya dapat
diperlakukan sebagai dana baik itu governmental funds, proprietary funds,
dan fiduciary funds.
Pada Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Sistem Akuntansi Bendahara
Umum Negara) dapat diterapkan entitas dana antara lain
1. Govermental Funds
Dana yang diterapkan antara lain adalah General Funds untuk Sistem
Akuntansi Pusat, Debt Service Funds untuk Sistem Akuntansi Utang
Pemerintah dan Hibah, Special Revenue Funds untuk Sistem Akuntansi
Transfer ke Daerah (khususnya untuk Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi
Khusus), Capital Project Funds untuk Sistem Akuntansi Badan Lainnya.
2. Proprietary Funds
Baik Enterprise Funds maupun Internal Service Funds dapat diterapkan
pada Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah dan Sistem Akuntansi
Penerusan Pinjaman. Sedangkan pada Sistem Akuntansi Badan Lainnya
dapat diterapkan pula Enterprise Funds.
3. Fiduciary Funds
Dana yang dapat diterapkan adalah Trust Fund untuk Sistem Akuntansi
Transfer ke Daerah (misalnya Dana Alokasi Umum dimana pemerintah
daerah sebagai wali-amanat, diberikan hak untuk melakukan pembayaran
pengelolaan atas daerah).
Sedangkan pada Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Sistem Akuntansi
Instansi), penerapan dana dapat dilakukan pada semua subsistem baik
Sistem Akuntansi Keuangan maupun Sistem Akuntansi Barang Milik Negara.
Pada Sistem Akuntansi Keuangan dapat diterapkan General Funds dan
Capital Project Funds. Sedangkan pada Sistem Akuntansi Barang Milik
Negara dapat diterapkan kelompok akun terutama kelompok akun aktiva
tetap umum.
Untuk Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah) dapat diterapkan Entitas Dana untuk unit SKPKD ialah dengan
Goverment Fund; Proprietary Fund; dan Fiduciary Fund. Sedangkan untuk
Sistem akuntansi SKPD dapat diterapkan entitas dana yang sesuai dengan
fungsi akuntansi SKPD termasuk BLUD ialah : Special Revenue Funds
(Entitas Dana Pendapatan Khusus); Capital Project Funds (Entitas Dana
Belanja Modal); dan Enterprise Funds.
Namun, tidak terdapat yang mempertegas bahwa Sistem Akuntansi
Pemerintah adalah sistem dana yang diperuntukkan untuk dana-dana
tertentu. Selain itu, baik basis, fokus dan siklus akuntansi yang digunakan
untuk semua dana tersebut adalah sama.
3. Sebagai entitas dana dan dapat digunakan lintas entitas dana
Sistem Akuntansi Pemerintah sebagai entitas dana terlihat dengan adanya
entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimana baik kedua entitas tersebut
memikili persamaan dasar akuntansi yaitu: Aset = Kewajiban + Ekuitas
Dana. Terkait dengan entitas dana dapat digunakan lintas entitas, hubungan
resiprokal-akuntansi antar entitas dananya dapat dilakukan karena basis
akuntansi yang digunakan sama.
Entitas akuntansi dapat berfungsi sebagai entitas dana, dimana masing –
masing entitas dana memiliki laporan keuangan masing-masing. Laporan
keuangan yang dihasilkan oleh entitas akuntansi sebagai entitas dana dapat
dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan karena jenis dananya sama yaitu
dana umum atau dalam satu dana pemerintahan yang sifatnya pun sama
yaitu expendable funds.
Penerapan dana pada Akuntansi Pemerintahan di Indonesia baik Pusat
maupun Daerah untuk saat ini menurut penulis kurang tepat digunakan karena
1. instansi pemerintah yang ada di Indonesia masih dibagi berdasarkan fungsi
utama atau operasi utama dari organisasi tersebut belum dibagi berdasarkan
batasan sumber daya.
2. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang jelas menyatakan
tentang penerapan dana tersebut atau belum adanya kesepakatan dengan
legislatif terkait peruntukkan dari masing-masing dana;
3. Untuk saat ini sistem yang digunakan adalah dana tunggal yaitu general
fund untuk mempertanggungjawabkan secara keseluruhan pendapatan dan
belanja;
Terkait dengan SAPP sendiri, sebenarnya menimbulkan bias atas konsep dana
(dalam hal ini entitas dana) karena subsistem-subsistem yang ada di dalamnya
seolah-olah menunjukkan suatu dana (baik sebagai dana itu sendiri, sebagai
sistem dana, dan juga entitas dana), hal itu terlihat dari adanya berbagai
subsistem tertentu untuk peruntukkan akan tujuan tertentu.
Kesimpulan yang dapat penulis tarik, jika memang konsep dana (baik
dana sebagai dana itu sendiri, dana sebagai sistem dana, dan dana sebagai
entitas dana) ingin diterapkan di Indonesia, maka setelah diperoleh kesepakatan
dengan legislatif bahwa konsep dana tersebut akan digunakan maka yang harus
dilakukan adalah
1. Instansi yang dibagi berdasarkan fungsi utama harus diperjelas jenis dana apa
saja yang diperbolehkan ada dalam instansi tersebut;
2. Pembentukan dana-dana dipertegas dengan peraturan perundang-undngan
yang jelas;
3. dibuat sistem akuntansi yang baru yang dapat memadukan teknik akuntansi
yang digunakan dalam hal ini akuntansi berbasis akrual, akuntansi anggaran,
dan akuntansi dana.
top related