LOGO

Pengurangan Jumlah Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah

(UAPPA-W)dan Pembentukan

& KOORDINATOR UAPPA-WBIDANG (PEMBINAAN) AKUNTANSI DAN PELAPORAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU

APRIL 2013

DALAM PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP)

POKOK BAHASAN

Dasar hukum dan definisi1

2

Analisis 3

Permasalahan & hipotesis

4

5

Kesimpulan

Saran

UAPPA-W &KOORDINATORUAPPA-W

DASAR HUKUM

PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sisten Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)

Perdirjen Perbendaharaan Nomor 55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L)

PENGERTIAN UAI dan UAKPA

UAI : Unit Akuntansi Instansi, organisasi K/L yang bersifat fungsional, yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan

UAKPA : Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, adalah UAI yang melakukan kegiatan akuntansi tingkat satuan kerja

DEFINISI UAPPA-W

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah :

UAI yang melakukan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.

JENIS UAPPA-W

TP

KORWIL

UAPPAW

KANWIL

UB

DEKON

Berdasarkan KarakteristikSatker yang

mendapatkan dana APBN dari K/L

POSISI UAPPA-W DALAM SAPP

Konsolidasi LK dr UAPPA E1

Konsolidasi LK dr UAPPA-WUAKPA PUSAT/DK/TP/UB

Konsolidasi LK dr UAKPA

Penyusunan LK

LK tk K/L (UAPA)

LK tk Eselon 1 (UAPPA E1)

LK tk Wilayah (UAPPA-W)

LK tk Satker (UAKPA)

PENGERTIAN KOORDINATOR UAPPA-W

UAI yang melakukan proses penggabungan LK

yang berasal dari UAPPA-W DK/TP/UB

Hanya ada dalam Pelaksanaan Dana DK/TP/UB

Dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

(SKPKD) di Pemprov/Kota/Kabupaten

Definisi KoordinatorUAPPA-W

UAKPAdekon

UAKPAdekon

UAKPAdekon

UAKPAdekon

UAKPAdekon

UAPPA-Wdekon

UAPPA-Wdekon

UAPPA-Wdekon

KoordinatorUAPPA-W Dekon

Tk. Gubernur

Laporan

Satker APBN di Dinas B Satker APBN di Dinas C

Dinas A Dinas B Dinas C

UAKPAdekon

Satker APBN di Dinas A

Rekonsiliasi &Penyampaian LK

KANWIL DJPBN

KOORDINATOR UAPPA-W DEKONSENTRASI

ADK/Laporan ADK/Laporan ADK/Laporan

UAKPATP

UAKPATP

UAKPATP

UAKPATP

UAKPATP

UAPPA-WTP

UAPPA-WTP

UAPPA-WTP

KoordinatorUAPPA-W TP

Tk. Gubernur/Waliko/Bupati

ADK/Laporan

Laporan

Dinas A Dinas B Dinas C

UAKPATP

Rekonsiliasi &Penyampaian LK

KANWIL DJPBN

Satker APBN di Dinas A Satker APBN di Dinas B Satker APBN di Dinas C

KOORDINATOR UAPPA-W TP/UB

ADK/Laporan ADK/Laporan

PERMASALAHAN

1

Besarnya jumlah UAPPA-W yang menjadi mitra kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau Tahun 2013

2

Perlunya dibentuk koordinator UAPPA-W DK/TP/UB

KD/KP:117DK/ TP/UB : 256

MENGAPA JUMLAH UAPPA-W PERLU DIPERKECIL?

Dapat memperlambat proses rekonsiliasi /konfirmasi tingkat wilayah

JUMLAHUAPPA-W YG

BESAR

Dapat memperlambat proses konsolidasi LK K/L tingkat wilayah

HIPOTESIS

Jumlah UAPPA-W yang besar disebabkan oleh UAPPA-W dibentuk berdasarkan persamaan BA, Eselon 1 dan Kewenangan.

Aturan yang ada tidak mewajibkan penentuan UAPPA-W berdasarkan kreteria tersebut.

Penyederhanaan dapat dilakukan dengan membentuk UAPPA-W terutama di SKPD Provinsi penerima dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

ANALISIS ATAS DASAR HUKUM UAPPA-W (1)

Jenis UAPPA-W

PMK 171/PMK.05/2007 Perdirjen PBN 55/PB/2012

KANWIL

Ps 19 (2) : utk pelaksanaan SAK, K/L membentuk UA :

a.l. UAPPA-W

pasal 4 (1) b : K/L wajib membentuk ..UAPPA/B-W pada

tingkat kantor wilayah

KORWIL

pasal 4 (2) :K/L yang mempunyai unit vertikal di

daerah tetapi tidak mempunyai kantor wilayah wajib

membentuk UAPPA-W dan UAPPB-W dengan menunjuk

salah satu satker sebagai UAPPA-W dan UAPPB-W

ANALISIS ATAS DASAR HUKUM UAPPA-W (2)

Jenis UAPPA-W

PMK 171/PMK.05/2007 Perdirjen PBN 55/PB/2012

DK

Pasal 25 (3) & (4) :....Gubernur dapat membentuk UAPPA-W

Dekonsentrasi pada setiap Dinas Pemerintah Provinsi; Penanggung jawab Kadis

Provinsi

Pasal 4 (3) :K/L menetapkan Dinas

Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai UAPPA-W dan UAPPB-

W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama

atas usulan Kepala DaerahTP

Pasal 29 ayat (3) &(4) : ...Kepala Daerah dapat

membentuk UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan pada

setiap Dinas Pemerintah Daerah

UB N/A

ANALISIS ATAS DASAR HUKUM KOORDINATOR UAPPA-W

Jenis KoordinatorUAPPA-W

PMK 171/PMK.05/2007 Perdirjen PBN 55/PB/2012

DK

Pasal 25 ayat (5) :Pemerintah Provinsi merupakan Koordinator UAPPA-W/UAPPB-W

Dekonsentrasi

Pasal 4 ayat (4) :Gubernur menugaskan dan

menetapkan kepala SKPKD provinsi sebagai koordinator UAPPA-W DK

berdasarkan SK

TP

Pasal 29 ayat (5) Pemerintah Daerah

merupakan Koordinator UAPPA-W/UAPPB-W Tugas

Pembantuan

...kepala daerah menugaskan SKPKD provinsi/kabupaten/kota sebagai

koordinator UAPPA-W TP

UB N/AKoordinator UAPPA-W UB ditunjuk dan ditetapkan bersama oleh Gubernur dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan

ANALISIS

Tidak ada pasal dalam PMK 171/PMK.05/2007 dan Perdirjen PBN 55/PB/2012 yang mengharuskan pembentukan UAPPA-W per BA dan per- E1.

Lampiran Perdirjen PBN 55/PB/2012 khususnya form/contoh CaLK untuk UAPPA-W memungkinkan suatu UAPPA-W membawahi UAKPA dengan jenis kewenangan yang berbeda-bedaContoh : BPTP Riau yang ditunjuk sebagai UAPPA-W BA 018 di Provinsi Riau

ANALISIS

Untuk instansi vertikal yang mendapatkan dana dari beberapa eselon 1 yang berbeda dapat dianggap satu UAPPA-W. Karena kenyataannya petugas SAPPA-W-nya hanya satu orang. Contoh: Kanwil Kemenang dan Perwakilan BPK

Pada setiap SKPD Provinsi yang mendapatkan dana DK dan/atau TP dapat dibentuk satu UAPPA-W dengan petugas dari staf subbag umum SKPD (staf PPK-SKPD)

Pada setiap SKPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan dana TP dan/atau UB dapat dibentuk satu UAPPA-W

ANALISIS : JUMLAH UAPPA-W 2013

Jenis UAPPA-W

PER BA/E1/KEWENANGAN

YG SAMA

SETELAH PENYESUAIAN

KD/KP*) 117 100

DK/TP/UB 256 149

*) tidak termasuk Dephan BA(012)

ANALISIS : JUMLAH UAPPA-W DK/TP/UB

SKPDPER

BA/E1/KEWENANGAN YG SAMA

SETELAH PENYESUAIAN

Provinsi 166 62

KAB/KOTA 90 87

JML 256 149

JUMLAH UAPPA-W DK/TP/UB SEBELUM DAN SETELAH PENYESUAIAN

No BA SEBELUM SETELAH SKPD PROV SKPD KAB/KOT SKPD PROV SKPD KAB/KOT1 010 21 18 17 182 018 37 24 7 233 019 3 0 2 04 020 2 0 2 05 023 6 0 2 06 024 12 19 2 197 026 11 18 2 178 027 12 0 2 09 029 10 0 3 010 032 21 9 3 811 033 5 2 2 212 040 7 0 2 013 043 3 0 2 014 044 2 0 2 015 055 2 0 2 016 057 2 0 2 017 065 2 0 2 018 087 2 0 2 019 090 4 0 2 020 092 2 0 2 0 JUMLAH 166 90 62 87

KESIMPULAN

1 2 3 4

UAPPA-WditetapkanPer-BAoleh SK K/L

UAPPA-Wtidak wajib dibentuk untuk E1 dan/atau Kewenanganyg sama

Pembentukan UAPPA-WDK/TP di SKPD Pemprov, menurunkan jml UAPPA-W scr signifikan

Koordinator UAPPA-W DK/TP/UB perlu dibentuk di setiap SKPKD pemprov/kab/kota

SARAN

Saran 1Saran 1 Saran 2Saran 2 Saran 3Saran 3

Menyampaikan pemberitahuan kepada SKPD Provinsi utk Pembentukan UAPPA-W DK/TP

Menyampaikan Pemberitahuan Kepada SKPKDdi Provinsi/Kab/Kota utkMembentukKoordinator UAPPA-W DK/TP/UB

LOGO

Bidang (Pembinaan) Akuntansi dan PelaporanKanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau

ATAS PERHATIAN IBU DAN BAPAK, MOHON MASUKANNYA