materi sapp

PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS

KEUANGAN PEMERINTAH

TAHUN 2015

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

(SAPP)

www.perbendaharaan.go.id bppk.kemenkeu.go.id

Pokok Bahasan

Materi: SAPP

1. Kerangka Umum SAPP

2. Hubungan antara SAI dengan sistem lain pada SAPP

3. Hubungan antara sistem akuntansi Keuangan dengan Sistem Akuntansi Barang

4. Proses Bisnis SAI

5. Dokumen Sumber

6. Mekanisme rekonsiliasi dan pelaporan

7. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah

8. Tanggung jawab pelaporan

9. Sanksi

PPAKP 2015 Kementerian Keuangan 2

PENDAHULUAN

SAPP

PPAKP 2015 3

www.perbendaharaan.go.id

bppk.kemenkeu.go.id


KEUANGAN PEMERINTAH

TAHUN 2015

Dasar Hukum

Penjelasan UU No 1 Tahun 2004:

agar informasi yang disampaikan dalam laporan

keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip

transparansi dan akuntabilitas, perlu

diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah

Pusat (SAPP) yang sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan.

Pengertian SAPP

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat (SAPP )

adalah rangkaian sistematik dari prosedur,

penyelenggara, peralatan, dan elemen lain

untuk mewujudkan fungsi akuntansi

sejak pengumpulan data, pencatatan,

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi

keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah

Pusat

SAPP

SAPP diselenggarakan

dalam rangka menghasilkan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri dari 7 jenis utama

Laporan Keuangan.

SAPP dikembangkan sesuai dengan

ketentuan dalam Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP)

LRA LPSAL Neraca LO LAK LPE CaLK

Tujuan SAPP

Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya

Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas

Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan

Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien

1

2

3

4

Basis Akuntansi

Laporan Keuangan Pemerintah menggunakan basis akrual.

Basis kas tetap digunakan dalam LRA sepanjang APBN disusun menggunakan

pendekatan basis kas

Sistem Pembukuan Berpasangan

Untuk akuntansi atas anggaran dilaksanakan secara single entry (pembukuan

tunggal)

Desentralisasi Pelaksanaan Anggaran

Pembentukan unit-unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan secara berjenjang

Bagan Akun Standar

Kodefikasi elemen transaksi, akuntansi dan pelaporan untuk memudahkan

dalam penganggaran dan pertanggungjawaban

Standar Akuntansi Pemerintahan

Panduan dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan

pengungkapan atas transaksi keuangan

Karakteristik SAPP

Ruang Lingkup SAPP

SAPP wajib diselengarakan oleh: 1. Seluruh unit organisasi pada Pemerintah Pusat 2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Daerah

dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan yang dananya bersumber dari APBN

3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN)

Unit atau entitas yang dikecualikan dari SAPP: 1. Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari APBD 2. BUMN 3. BUMD

KERANGKA UMUM SAPP

PPAKP 2015 10


bppk.kemenkeu.go.id


KEUANGAN PEMERINTAH

TAHUN 2015

Kerangka Umum SAPP

SAPP

SAI (Kementerian/Lembaga)

SA-BUN (Kementerian Keuangan)

SA-BUN

SiAP

SAUP

SIKUBAH

SAIP

SAPPP

SATD

SABS

SABL

SATK

SAPBL

Sistem Akt. Pusat

Sistem Akt. Utang Pemerintah

Sistem Akt. Hibah

Sistem Akt. Investasi Pemerintah

Sistem Akt. Penerusan Pinjaman Pemerintah

Sistem Akt. Transaksi ke Daerah

Sistem Akt. Belanja Subsidi

Sistem Akt. Belanja Lain-Lain

Sistem Akt. Transaksi Khusus

Sistem Akt. & Pelaporan Badan Lainnya

Kerangka Umum SAPP

Kerangka Umum SAPP (lanjutan)

SAI

Unit Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan


Barang

Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan / Barang

dibuat secara berjenjang dengan unsur vertikal dan dapat

disesuaikan dengan karakteristik entitas

Hubungan SAI dengan SA-BUN


bppk.kemenkeu.go.id


KEUANGAN PEMERINTAH

TAHUN 2015

SABUN (MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN)

SAI (KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA)

GL SA-BUN

GL SAI

GL SAPP

Anggaran Transaksi BMN Transaksi Realisasi

Transaksi Akrual

Unit Akt & Pelap Barang Unit Akt & Pelap Keuangan

Transaksi Lainnya

Transaksi BLU

BPK

Anggaran Transaksi Realisasi Transaksi

Akrual Transaksi

Non Anggaran Transaksi Lainnya

Transaksi Khusus

Unit Akt & Pelap Keuangan pada Masing-masing Subsistem SABUN

LKPP

LK K/L

LK

BUN

Menteri

Keuangan

Selaku

Pengelola

Fiskal

Proses Bisnis

Sistem Akuntansi Instansi


bppk.kemenkeu.go.id


KEUANGAN PEMERINTAH

TAHUN 2015

S A I

Formulir

Dokumen Sumber Jurnal Buku

Besar

Buku

Pembantu Laporan

LRA LO LPE Neraca CaLK

Gambaran Proses Akuntansi

Pada Entitas Akuntansi

18

SISTEM AKUNTANSI

Dokumen Sumber

Transaksi

Proses Akuntansi - Analisis Transaksi - Jurnal / Entries - Posting

- LRA - LO - LPE - Neraca - CaLK

-Relevan

-Andal

-Dpt dibandingkan

-Dpt dipahami

Input Process Output

Standar Akuntansi

Formulasi Prosedur Transaksi

Bagan Akun

Standar

Pengaturan Kelembagaan

Hardware Dan

Software

Personil Terampil

Proses Bisnis Unit Akuntansi Verifikasi dan validasi elemen elemen dokumen

sumber

Perekaman

Verifikasi hasil perekaman dengan dokumen

sumber

Posting

Rekonsiliasi

Pengiriman data dan laporan keuangan

UAKPA

Penerimaan data dan laporan keuangan

Verifikasi data dan laporan keuangan Rekonsiliasi Analisa hardcopy dan softcopy Penggabungan data dan Laporan Keuangan

Pengiriman data dan laporan keuangan

UAPPAW

UAPPAES1

UAPA

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN

DGN SISTEM AKUNTANSI BARANG

Pola Hubungan

PPAKP 2015 20


bppk.kemenkeu.go.id


KEUANGAN PEMERINTAH

TAHUN 2015


Keuangan dan BMN dalam SAI

UAPA

UAPPA-E1

UAPPA-W (DK/TP)

UAKPA (DK/TP)

UAPB

UAPPB-E1

UAPPB-W (DK/TP)

UAKPB (DK/TP)

22

Hubungan

Sistem Akuntansi Keuangan dengan Sistem Akuntansi Barang

Tingkat Satker

BLU

UAPPA-E1

UAPA

UAPPA-W

UAKPA

UAPB

UAPPB-E1

UAPPB-W

UAKPB KPKNL

KANWIL

DJKN

DJKN

KPPN

KANWIL

DJPBN

DJPBN

MEKANISME PELAPORAN SAI

opsional opsional

UAKPA KPPN 23

Koordinator

DK/TP

DOKUMEN SUMBER

PPAKP 2015 24


bppk.kemenkeu.go.id


KEUANGAN PEMERINTAH

TAHUN 2015

Dokumen Sumber

Adalah dokumen yang ditetapkan sebagai

dasar (trigger) pencatatan ke dalam jurnal /

aplikasi komputer

Tujuan ditetapkannya dokumen sumber:

Agar dasar pencatatan/pembukuan / input data

menjadi seragam.

PPAKP 2015 25

Dokumen Sumber

untuk Proses bisnis akuntansi di tingkat UAKPA

1. Dokumen sumber untuk transaksi penerimaan:

a. Estimasi Pendapatan (Pajak dan PNBP) yang dialokasikan, antara lain: DIPA, DIPA Revisi, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA;

b. Realisasi Pendapatan, antara lain: bukti penerimaan negara seperti SSBP, SSP, SSPCP, dan dokumen lain yang sah yang dipersamakan.

2. Dokumen untuk transaksi pengeluaran:

a. DIPA, DIPA Revisi, Petunjuk Operasional Kegiatan dan dokumen lain yang dipersamakan;

b. Realisasi Pengeluaran: SPP, SPM dan SP2D, SP3B-BLU dan SP2B-BLU, SP2HL dan SPHL, dan dokumen lain yang dipersamakan.

PPAKP 2014 26

Dokumen Sumber

untuk Proses bisnis akuntansi di tingkat UAKPA

3. Memo Penyesuaian yang digunakan dalam rangka pembuatan jurnal penyesuaian untuk transaksi akrual dan jurnal aset.

4. Dokumen yang terkait transaksi piutang, antara lain kartu piutang, daftar rekapitulasi piutang, dan daftar umur piutang.

5. Dokumen yang terkait transaksi persediaan, antara lain kartu persediaan, buku persediaan, dan laporan persediaan.

6. Dokumen yang terkait transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), antara lain Kartu KDP, Laporan KDP.

7. Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga seperti Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), Surat Keputusan (SK) Penghapusan, SK Penghentian dan/atau Penggunaan Kembali atas Aset Tetap/Aset Tak Berwujud yang dalam kondisi rusak

PPAKP 2015 27

Rekonsiliasi Data


bppk.kemenkeu.go.id


KEUANGAN PEMERINTAH

TAHUN 2015

Rekonsiliasi Data

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan Dokumen Sumber yang sama

Meyakinkan keandalan data dalam

penyusunan Laporan Keuangan TUJUAN

KELUARAN Berita Acara Rekonsiliasi

Macam Pelaksanaan Rekonsiliasi

Rekonsiliasi internal antara unit pelaporan keuangan dan unit pelaporan barang pada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Rekonsiliasi internal antara UAKPA dengan bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan Satker

Rekonsiliasi pelaporan keuangan antara Pengguna Rekonsiliasi pelaporan keuangan antara Pengguna Anggaran dengan BUN

Rekonsiliasi pelaporan barang antara Pengguna Barang dengan Pengelola Barang

Rekonsiliasi antara BUN dan Pengelola Barang

PERIODE PELAPORAN

PPAKP 2014 31


bppk.kemenkeu.go.id


KEUANGAN PEMERINTAH

TAHUN 2015

Jenis dan Periode Pelaporan

Jenis Pelaporan

1. Hasil Cetakan yang ada di menu aplikasi komputer

2. Laporan Keuangan Lengkap

(Selalu disertai dengan Arsip Data Komputer/ADK)

Periode Pelaporan

1. Bulanan

2. Triwulanan

3. Semesteran

4. Tahunan

Laporan Keuangan Semesteran (interim) dan Tahunan disusun lengkap

dengan LRA, LO, LPE, Neraca, CaLK dan Laporan Pendukungnya

Periode Pelaporan. (lanjt.)

Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga tahunan disampaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun

anggaran berakhir.

Laporan Keuangan tahunan harus disertai Pernyataan Telah Direviu yang ditanda

tangani oleh aparat pengawas intern dan Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) yang ditandatangani oleh

Menteri/Pimpinan Lembaga.

Reviu atas Laporan

Keuangan


bppk.kemenkeu.go.id


KEUANGAN PEMERINTAH

TAHUN 2015

Tujuan Review

Tujuan Review

Meyakinkan akurasi, keandalan, keabsahan

informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan

Meyakinkan kesesuaian pengakuan,

pengukuran, dan pelaporan transaksi

dengan SAP

Meyakinkan akuntansi

keuangan telah disusun sesuai

dengan Peraturan Perundangan dan

SAP

PPAKP 2015 35

Laporan

Keuangan

Semesteran

Tahunan

Reviu atas Laporan Keuangan

APIP=

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

APIP - KL LK-KL

APIP Ditunjuk Menkeu LK-BUN

BPKP LKPP

Pernyataan

Telah Direviu

Pernyataan

Telah Direviu

Pernyataan

Telah Direviu

SAI

SA-

BUN

SAPP

Isi Prinsip

Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan tentang tujuan dilaksanakan reviu dan ruang lingkup hasil

reviu

Pernyataan hasil reviu bahwa LK disajikan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintahan

dapat diberikan paragraf penjelasan atas hal yang perlu dijelaskan

terkait pelaksanaan reviu LK

1

2

3

Pernyataan telah mereviu laporan keuangan sesuai dengan standar reviu

dan informasi tanggung jawab penyajian LK

4

Format Pernyataan Telah Direviu pada LK K/L

Pernyataan Tanggung Jawab


bppk.kemenkeu.go.id


KEUANGAN PEMERINTAH

TAHUN 2015

Isi Prinsip

Pernyataan Tanggung Jawab

Pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan

berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai

pernyataan bahwa akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan SAP

dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum

termuat dalam Laporan Keuangan

1

2

3

Pernyataan terhadap substansi elemen Laporan Keuangan yang menjadi

tanggung jawab

4

Format Pernyataan Tanggung Jawab

UAKPA

Format Pernyataan Tanggung Jawab UAPPA-W

Format Pernyataan Tanggung Jawab UAPA

(K/L)

Pengenaan Sanksi


bppk.kemenkeu.go.id


KEUANGAN PEMERINTAH

TAHUN 2015

Ancaman Sanksi Administratif

SUKSES

Tidak

Melakukan

Rekonsiliasi

Tidak

Menyampaikan

Lap Keuangan

UAKPA/B

UAKPA/B-Dekonsentrasi

UAKPA/B-Tugas Pembantuan

UAPPA/B-W

UAPPA/B-W Dekonsentrasi

UAPPA/B-W Tugas Pembantuan

Rekonsiliasi

Laporan Keuangan

Sanksi

SANKSI ADMINISTRATIF

Pengembalian Surat

Perintah Membayar

(SPM) oleh KPPN yang

telah diajukan oleh

UAKPA/Satker.

Dikecualikan:

1. SPM-LS Belanja Pegawai,

2. SPM-Langsung kepada

pihak ketiga, dan

3. SPM Pengembalian

Pengenaan sanksi tidak membebaskan UAKPA/UAKPB dan UAPPA-W/UAPPB-W dari kewajiban

menyampaikan Laporan Keuangan, laporan BMN, dan

melakukan Rekonsiliasi


bppk.kemenkeu.go.id


KEUANGAN PEMERINTAH

TAHUN 2015

materi sapp

Documents