modul sapp

DAFTAR ISI

Halaman BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………… 1

A. Latar Belakang …………………………………………….................... ... 1 B. Pengertian .................................................................................. 6

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI ................................................................... 11

A. Kebijakan Akuntansi Anggaran...................................................11 B. Kebijakan Akuntansi Pendapatan ................................... 11 C. Kebijakan Akuntansi Belanja .................................................... 12 D. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan ............................................ 15 E. Kebijakan Akuntansi Investasi .................................................. 16 F. Kebijakan Akuntansi Hutang/Kewajiban ....................... 20

BAB III PROSES AKUNTANSI ........................................................................ 26

A. KPPN ........................................................................................... 26 B. Kanwil Ditjen PBN ...................................................................... 29 C. Direktorat PKN ........................................................................... 32 D. Direktorat PDI ............................................................................. 32 E. Direktorat PPP ............................................................................ 33 F. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang ................................... 34 G. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ......................................34 H. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ...................... 34 I. Kementerian Negara BUMN.......................................................34

BAB IV JURNAL STANDAR SiAP ................................................................... 36

A. Jurnal Standar APBN ................................................................. 36 B. Jurnal Standar DIPA .................................................................. 39 C. Jurnal Standar Saldo Awal ......................................................... 42 D. Jurnal Standar Realisasi ............................................................ 46 E. Jurnal Standar Penutup ............................................................. 52

BAB V JENIS-JENIS LAPORAN ..................................................................... 58

A. Laporan SAKUN .......................................................................... 58 1. Laporan KUN Tingkat KPPN ................................................ 58 2. Laporan KUN Tingkat Kanwil .............................................. 59

B. Laporan SAU ............................................................................... 59 1. Laporan SAU Tingkat KPPN ................................................. 60 2. Laporan SAU Tingkat Kanwil ............................................... 62

C. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ..................................... 65 BAB VI PROSEDUR ANALISA ........................................................................ 68

A. Analisa Laporan Tingkat KPPN ................................................. 68 B. Analisa Laporan Tingkat Kanwil DJPB ...................................... 72

BAB VII PROSES REKONSILIASI ................................................................... 77

A. Prosedur Proses Rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN ............... 77 B. Prosedur Proses Rekonsiliasi UAPPA-W dengan

Kanwil Ditjen Perbendaharaan ................................................. 78 C. Prosedur Proses Rekonsiliasi Kementerian Negara/

Lembaga dengan DAPK ............................................................. 79

PPAKP 2008 | Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat 1

BAB I SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

I. PENDAHULUAN I.1. Umum

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 8

menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal,

Menteri Keuangan mempunyai tugas antara lain menyusun laporan keuangan yang

merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9

menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna

anggaran/pengguna barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya

mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan

Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat

(2) menyatakan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan

keuangan yang meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan

Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan

perusahaan negara dan badan lainnya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 7

ayat (20) menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

berwenang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Negara.


ayat (1) menyatakan bahwa Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi

atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi

pembiayaan dan perhitungannya.


ayat (2) menyatakan bahwa Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja

perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas

transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan

dan belanja yang berada dalam tanggung jawabnya.



ayat (1) menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam

rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.


ayat (2) menyatakan bahwa dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan

yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan

Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian

negara/Lembaga masing-masing.

Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan

dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan

akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)

yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. SAPP terdiri dari Sistem

Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) yang dilaksanakan oleh

Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan

oleh kementerian negara/lembaga.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara,

maka perlu dibuat suatu mekanisme dan peraturan yang mengatur tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

I.2. Tujuan

Tujuan modul Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat adalah untuk memberi petunjuk

umum dalam menyelenggarakan:

I.2.1. Akuntansi Bendahara Umum Negara atas: transaksi penerimaan dan

pengeluaran negara pada KPPN, Kanwil DJPBN, Direktorat Pengelolaan

Kas Negara, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat

Jenderal Perbendaharaan, transaksi penerusan pinjaman, penerimaan

pengembalian penerusan pinjaman, dan posisi aset dari penerusan

pinjaman pada Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, transaksi

penerimaan dan pengeluaran investasi dan posisi investasi pada Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara, transaksi penerimaan, pengeluaran dan posisi


utang serta hibah pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, transaksi

khusus (Pembayaran Subsidi, Pengeluaran kerjasama Internasional,

Pengeluaran perjanjian hukum Internasional, Pengeluaran Koreksi dan

Pengembalian, Pembayaran Jasa Perbendaharaan, Pembayaran PFK,

Pendapatan Jasa Perbendaharaan dan Perbankan ) pada Unit-unit Eselon

1, dan transaksi transfer ke daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan, serta posisi aset/utang pada Badan Lainnya;

I.2.2. Akuntansi Instansi atas transaksi pendapatan, belanja, dan posisi aset/utang

pada tingkat Satuan Kerja, Wilayah, Eselon-I, Kantor Pusat Kementerian

Negara/Lembaga, dan Satuan Kerja Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan,

serta Koordinator Wilayah Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan termasuk

transaksi Badan Layanan Umum dan BAPP.

I.3. Ruang Lingkup

SAPP berlaku untuk seluruh unit organisasi pada Pemerintah Pusat dan unit

akuntansi pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi

dan/atau Tugas Pembantuan yang dananya bersumber dari APBN serta

pelaksanaan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

Tidak termasuk dalam ruang lingkup SAPP adalah:

I.3.1. Pemerintah Daerah (yang sumber dananya berasal dari APBD);

I.3.2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari:

a. Perusahaan Perseroan; dan

b. Perusahaan Umum.

II. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAT

II.1. Tujuan SAPP.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat (SAPP) bertujuan untuk:

a. Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan,

pemprosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai

dengan standar dan praktek akuntansi yan diterima secara umum;

b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan

kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi

yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan

terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas;


c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu

instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan;

d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan,

pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara

efisien.

II.2. Ciri-ciri Pokok SAPP.

a. Basis Akuntansi

Cash toward Accrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan

keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan,

belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual

untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

b. Sistem Pembukuan Berpasangan

Sistem Pembukuan Berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntasi

yaitu: Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana. Setiap transaksi dibukukan dengan

mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait.

c. Dana Tunggal

Kegiatan akuntansi yang mengacu kepada UU-APBN sebagai landasan

operasional. Dana tunggal ini merupakan tempat dimana Pendapatan dan

Belanja Pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal.

d. Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara

berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat instansi maupun di

daerah.

e. Bagan Akun Standar

SAPP menggunakan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi.

f. Standar akuntansi Pemerintahan (SAP)

SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam

melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan

terhadap transaksi keuangan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan

anggaran, pertanggungjawaban, akuntansi, dan pelaporan keuangan.


II.3. Kerangka Umum SAPP.

MENTERI KEUANGAN

SelakuPimpinanDepartemenKeuangan

(PA)

SelakuBendahara UmumNegara (SA-BUN)

DilaksanakanolehSetjenDepkeu

(SAI)

PengelolaBAPP

Pengelola Barang(DJKN)

SIMAK-BMN

“BUN”(SiAP)

Pengelola UtangPemerintahdanHibah

PengelolaInvestasi Pemerintah

PengelolaPenerusanPinjaman

PengelolaTransfer ke Daerah

PengelolaBelanja Subsidi dan

Belanja Lain-lain

PengelolaBadanLain

PengelolaTransaksi Khusus

DilaksanakanDJPU

DilaksanakanDJKN

DilaksanakanDJPBN

DilaksanakanDJPK

DilaksanakanDJA

DilaksanakanDJPBN

DilaksanakanMasing-masingEselon I Depkeu

SA-UPH061,096,097,

101,102

SA-IP099

SA-PP098

SA-TD070,071

SA-BSBL062,069 SA-BL SA-TK

UA-BUN

Lender vs BUMN/ Pemda(Utang) (Piutang)

Kerangka Umum SAPP

SAPP

SAI SA-BUN

SAK SIMAK-BMN

SiAP SAUP&H SA-IP SA-PP

SAKUN SAU

SA-TD SA-BL SA-BSBL

DJKN

SA-TK


Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri dari:

a. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara;

Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dilaksanakan oleh

Kementerian Keuangan selaku BUN dan Pengguna Anggaran Bagian

Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP). SA-BUN terdiri dari

beberapa sub sistem, yaitu:

1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP), terdiri dari:

a. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN);

b. Sistem Akuntansi Umum (SAU).

2. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H);

3. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP);

4. Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP);

5. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD);

6. Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (SA-BSBL);

7. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK);

8. Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL).

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BUN, pengolahan data

dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN yang terdiri dari :

1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Unit Akuntansi Kuasa

Bendahara Umum Negara Daerah (UAKBUN-D KPPN);

2. Kantor Wilayah DJPBN selaku Unit Akuntansi Kuasa Koordinator

Bendahara Umum Negara Kantor Wilayah (UAKKBUN-KANWIL);

3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Unit Akuntansi Kuasa

Bendahara Umum Negara Pusat (UAKBUN-P);

4. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku Unit Akuntansi

Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN) dan Unit Akuntansi

Bendahara Umum Negara (UABUN);

5. Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman selaku Unit Akuntansi

Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN);

6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Unit Akuntansi Pembantu

Bendahara Umum Negara (UAPBUN);

7. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku Unit Akuntansi Pembantu



8. Direktorat Jenderal Anggaran selaku Unit Akuntansi Pembantu


9. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Unit Akuntansi

Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN);

10. Badan Lainnya selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum

Negara (UAPBUN).

b. Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh Kementerian

Negara/Lembaga. Kementerian Negara/Lembaga melakukan pemrosesan

data untuk menghasilkan Laporan Keuangan.

Dalam pelaksanaan SAI, Kementerian Negara/Lembaga membentuk unit

akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang.

Unit akuntansi keuangan terdiri dari:

1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA);

2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Eselon1 (UAPPA-E1);

3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Wilayah (UAPPA-W);

4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

Unit akuntansi barang terdiri dari:

1. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB);

2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Eselon1 (UAPPB-E1);

3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Wilayah (UAPPB-W);

4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

II.4. Jenis-jenis Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disampaikan kepada DPR sebagai

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Sebelum disampaikan kepada

DPR, LKPP tersebut diaudit terlebih dahulu oleh pihak BPK.

Laporan keuangan pemerintah pusat terdiri dari:


a. Laporan Realisasi Anggaran

Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran dari seluruh Kementerian

Negara/Lembaga yang telah direkonsiliasi.

b. Neraca Pemerintah

Neraca Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi Neraca SAI dan Neraca

SAKUN.

c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi Laporan Arus

Kas dari seluruh Kanwil DJPBN.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan penjelasan atau perincian atau analisis atas nilai suatu pos yang

tersaji di dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Pemerintah dan Laporan

Arus Kas.


BAB II Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara

A. Latar Belakang

Dalam rangka usaha mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dalam

penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara

profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah

ditetapkan di dalam UUD 1945. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang

kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang dikuasakan kepada Menteri Keuangan

selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang

dipisahkan.

Sejalan dengan hal itu Menteri Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan

kewajiban negara secara nasional. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

(BUN) dan pejabat lain yang ditunjuk sebagai kuasa BUN bukan hanya sebagai kasir yang

hanya berwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa berhak

menilai penerimaan dan pengeluaran anggaran tersebut melainkan juga sebagai

pengawas keuangan, dan manajer keuangan.

Disamping kewenangan tersebut, juga diatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan

pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran,

pengelolaan utang piutang, investasi, dan barang milik negara. Selain itu Menteri

Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan rekening

pemerintah, menyimpan uang negara dalam rekening kas umum negara pada bank

sentral, serta ketentuan yang mengharuskan dilakukannya optimalisasi pemanfaatan dana

pemerintah.

Untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara, Menteri Keuangan selaku pengelola

fiskal menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan tentang

pelaksanaan APBN secara tepat waktu dan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai

berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dihasilkan melalui proses akuntansi, yang

terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas

(LAK) disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP).


3. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dihasilkan melalui Sistem Pengendalian

Intern yang memadai.

Agar informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat

memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi

Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara

(SA-BUN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi

(SAI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

SA-BUN dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal

Perbendaharan terdiri dari :

1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang terdiri dari:

a. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) yang menghasilkan LAK,

Neraca KUN dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan Laporan

Perubahan Posisi Kas;

b. Sistem Akuntansi Umum (SAU) yang menghasilkan LRA dan Neraca SAU;

2. Sistem Akuntansi Utang Permerintah dan Hibah (SA-UPH)

3. Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP)

4. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP)

5. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD)

6. Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (SA- BSBL)

7. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK)

8. Akuntansi Badan Lainnya

Ditjen Perbendaharaan melaksanakan SA-BUN dengan melibatkan unit pemroses data

secara berjenjang sebagai berikut:

a. KPPN

b. Kanwil Ditjen Perbendaharaan

c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara

d. Direktorat Pengelolaan Dana Investasi

e. Direktorat Pengelolaan Penerusan pinjaman

f. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

g. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

h. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

i. Direktorat Jenderal Anggaran

j. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Prosedur pemrosesan data akuntansi dimulai dari:


a. KPPN memproses dokumen sumber untuk menghasilkan Laporan Keuangan

berupa LAK, Neraca KUN, dan LRA. KPPN melakukan rekonsiliasi LRA dengan

seluruh satuan kerja di wilayah kerjanya setiap bulan. KPPN menyusun Laporan

Keuangan tingkat KPPN dan menyampaikannya beserta data akuntansi berupa

ADK ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Khusus KPPN yang memproses data

pengeluaran Bantuan Luar Negeri (BLN) menyampaikan Laporan Keuangan

beserta ADK-nya ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

b. Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan penyusunan Laporan Keuangan berupa

LAK, Neraca KUN, dan LRA berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan dari

seluruh KPPN di wilayah kerjanya. Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan

rekonsiliasi LRA dengan UAPPA-W di wilayah kerjanya setiap triwulan. Kanwil

Ditjen Perbendaharaan mengirimkan Laporan Keuangan tingkat Kanwil beserta

ADK-nya ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN)

memproses transaksi penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Negara melalui

BUN, serta menyampaikan laporan beserta ADK kepada Direktorat Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan.

d. Direktorat Pengelolaan Dana Investasi memproses transaksi Investasi Pemerintah

serta menyampaikan laporan dan ADK kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan.

e. Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman memproses transaksi piutang jangka

pendek maupun piutang jangka panjang yang berasal dari pinjaman yang

diteruspinjamkan baik kepada BUMN maupun perusahaan daerah serta

menyampaikan laporan dan ADK kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan.

f. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang memproses transaksi yang berhubungan

dengan Utang Negara , Penerimaan dan Pengeluran Pembiayaan serta hibah

selanjutnya menyampaikan laporan beserta ADK kepada Direktorat Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan.

g. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memproses transaksi Barang Milik Negara,

Penyertaan Modal Negara dan Investasi Permanen serta investasi pemerintah

lainnya serta menyampaikan laporan dan ADK kepada Direktorat Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan.


h. Direktorat Jenderal Anggaran memproses transaksi Belanja Subsidi dan Belanja

Lain-lain yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga serta

menyampaikan laporan dan ADK kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan.

i. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memproses transaksi Transfer ke

Daerah serta menyampaikan laporan dan ADK kepada Direktorat Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan.

j. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melakukan konsolidasi seluruh

laporan keuangan yang diterima dari Kanwil, laporan keuangan dari KPPN

pengelola transaksi pengeluaran BLN, dan transaksi penerimaan dan pengeluaran

melalui BUN.


GAMBAR I MEKANISME PELAPORAN SA-BUN

1

KPPN

KANWIL Ditjen PBN

Dit. APK Ditjen

PBN

BPK

Dit. PKN

Entitas BUN

UAPBUN PP

UAPBUN TD

UAPBUN BSBL

UAPBUN BL

UAPBUN TK

UAPBUN IP

UAPBUN UH

1a

2

3

4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g

5

3a 5a 6 7

Keterangan: : Penyampaian Laporan dan Data : Pemeriksaan : Rekonsiliasi

: Online Data


Penjelasan Bagan Arus Mekanisme Pelaporan SA-BUN:

1. KPPN mengirim semua file data setiap hari dan laporan keuangan setiap bulan ke Kanwil DJPBN c.q. Bidang AKLAP sedangkan KPPN yang khusus memproses data BLN mengirim semua file data setiap hari ke DAPK;

1a. KPPN setiap hari mengirim data transaksi ke Dit. APK;

2. Kanwil DJPBN menyampaikan file data dan laporan keuangan setiap bulan ke DAPK sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat;

3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) menyampaikan file data dan laporan keuangan BUN setiap bulan ke DAPK sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat;

3a. Dit. PKN melakukan Rekonsiliasi data dengan Dit. APK;

4. Seluruh Unit Akuntasi dibawah Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara menyampaikan:

4a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku UAPBUN-UH menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke Entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan Entitas BUN;

4b. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku UAPBUN-IP menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke Entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan Entitas BUN;

4c. Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman selaku UAPBUN-PP menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke Entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan Entitas BUN;

4d. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku UAPBUN-TD menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke Entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan Entitas BUN;

4e. Direktorat Jenderal Anggaran selaku UAPBUN-BSBL menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke Entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan Entitas BUN;

4f. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UAPBUN-BL menyampaikan laporan gabungan Badan Lainnya ke Entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan Entitas BUN;

4g. Unit Akuntansi yang mengelola Transaksi Khusus selaku UAPBUN-TK menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke Entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan Entitas BUN;

5. Entitas BUN menyampaikan Laporan Keuangan Gabungan dan ADK seluruh entitas di bawah BUN ke Dit. APK sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat;

6. Presiden c.q. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada BPK tiap semester dan tahunan;

7. BPK melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang disampaikan Presiden.


B. Pengertian

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai

dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

2. Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang

ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

3. Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang

mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang,

piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan

defisit atau penggunaan surplus anggaran.

4. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah

meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur

dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis

untuk satu periode.

5. Apropriasi adalah anggaran yang disetujui DPR yang merupakan mandat yang

diberikan kepada Presiden untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai

tujuan yang ditetapkan APBN.

6. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara

Umum Negara.

7. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi

dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah

maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber

daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat

umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan

budaya.

8. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

9. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang

diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

10. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,

menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan


uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada

kantor / satker Kementrian Negara / Lembaga.

11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau

dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan

anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker)

serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan

berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen

pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

12. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara

aset dan kewajiban pemerintah.

13. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi

seperti bunga, deviden, dan royalti atau memberikan manfaat sosial sehingga

dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat.

14. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut

Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal

Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

Jenderal Perbendaharaan.

15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN

adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Perbendaharaan.

16. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

17. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

18. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,

aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan

dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

19. Neraca pemerintah pusat adalah gabungan Neraca SAI dan Neraca KUN.

20. Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan anggaran

yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan

digunakan untuk memperoleh uang dari Bendahara Umum Negara guna

membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.


21. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang

menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh

pemerintah.

22. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik

penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali,

yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup

defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

23. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum

Negara.

24. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum

Negara

25. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah

rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh

penerimaan negara dan atau membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank/

Sentral Giro yang ditunjuk.

26. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) adalah sub sistem akuntansi

pusat yang mengelola transaksi-transaksi pusat yang berhubungan dengan

penerimaan dari pengeluaran negara untuk menghasilkan Laporan Arus Kas dan

Neraca KUN.

27. Sistem Akuntansi Umum (SAU) adalah sub sistem akuntansi pusat yang

menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU.

28. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara realisasi

penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode pelaporan.

29. Sisa kurang pembiayaan anggaran (SIKPA) selisih kurang antara realisasi

penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode pelaporan.

30. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama

satu periode pelaporan.

31. Satuan Kerja Sementara yang selanjutnya disebut SKS adalah satker/ instansi

atau dinas/badan yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang

bersifat sementara di lokasi yang tidak ada satker Kementerian Negara/ Lembaga

terkait.

32. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang

diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat


lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau

dokumen lain yang dipersamakan.

33. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat

perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara

untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

34. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP

adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan membebani

MAK transito.

35. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya

disebut SPM-TUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran karena kebutuhan dananya

melebihi pagu uang persediaan dan membebani MAK transito.

36. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya

disebut SPM-GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh

Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran dengan membebani DIPA, yang

dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai.

37. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah

surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak

kerja atau surat perintah kerja lainnya.

38. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang

selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah surat perintah membayar penggantian

uang persediaan nihil yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran untuk selanjutnya disahkan oleh KPPN.

39. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang

diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu

bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.

40. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari satu entitas pelaporan

kepada entitas pelaporan lainnya.

41. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan

jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara

pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang

tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.


BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Kebijakan-kebijakan akuntansi dalam pedoman SAPP meliputi:

A. Kebijakan akuntansi anggaran

B. Kebijakan akuntansi pendapatan.

C. Kebijakan akuntansi belanja.

D. Kebijakan akuntansi pembiayaan.

E. Kebijakan akuntansi investasi.

F. Kebijakan akuntansi utang.

A. Kebijakan Akuntansi Anggaran

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama

periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran

adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Secara singkat dapat

dinyatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan:

a) berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja); dan

b) berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai

rencana tersebut (pendapatan).

Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran. Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting

yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi,

menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Aliran uang yang

terkait dengan aktivitas pemerintahan akan mempengaruhi harga, lapangan kerja, distribusi

pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan beban pajak yang harus dibayar atas pelayanan

yang diberikan pemerintah.

Penganggaran terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap

program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran dimulai ketika

perumusan strategi dan perencanaan strategik telah selesai dilakukan. Anggaran

merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah

dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif

dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah


disusun. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya

tujuan organisasi.

Aspek-aspek yang harus tercakup meliputi:

(1) aspek perencanaan;

(2) aspek pengendalian; dan

(3) aspek akuntabilitas .

Penganggaran harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus

(oversight body) yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian

anggaran.

Fungsi Anggaran

Anggaran mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Sebagai alat perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi

Anggaran dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh

pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari

belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk

merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang

ditetapkan, merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan

organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya, mengalokasikan

dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan menentukan

indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2. Sebagai alat pengendalian

Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah

agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa anggaran,

pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran.

Sebagai instrumen pengendalian, anggaran digunakan untuk menghindari adanya

overspending, underspending dan salah sasaran (misappropriation) dalam

pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran

merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional

program atau kegiatan pemerintah.

Pengendalian anggaran dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu:

a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan;

b. Menghitung selisih anggaran (favourable dan unfavourable variances);


c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) dan tidak dapat

dikendalikan (uncontrollable) atas suatu varian;

d. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

3. Sebagai alat kebijakan fiskal

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan

ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran tersebut dapat

diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan

estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan

mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat

pertumbuhan ekonomi.

4. Sebagai alat politik

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan

terhadap prioritas tersebut. Pada , anggaran merupakan dokumen politik sebagai

bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana untuk

kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih

merupakan alat politik (political tool). Oleh karena itu, pembuatan anggaran

membutuhkan political skill, coalition building, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman

tentang prinsip manajemen keuangan oleh para manajer . Manajer harus sadar

sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui

dapat menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan kredibilitas

pemerintah.

5. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran

merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran yang disusun

dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam

pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran juga berfungsi sebagai alat

komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus

dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

6. Sebagai alat penilaian kinerja

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi

wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target


anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer dinilai berdasarkan

berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

7. Sebagai alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar

bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan

organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran

hendaknya bersifat challenging but attainable atau demanding but achieveable.

Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak

dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk

dicapai.

8. Sebagai alat untuk menciptakan ruang

Anggaran tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan lembaga perwakilan

masyarakat. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi

kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran . Kelompok masyarakat

yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk

kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisasi akan

mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada.

Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh

penyelenggara pemerintahan. Pada dasarnya prinsip-prinsip dan mekanisme

penganggaran relatif tidak berbeda antara swasta dengan pemerintahan. Siklus anggaran

meliputi empat tahap yang terdiri atas:

1. Tahap Persiapan Anggaran (Budget Preparation)

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran

pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan

adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan

penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah

yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan

dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.

Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya faktor

“uncertainty” (tingkat ketidakpastian) yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer

keuangan harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran.

Besarnya suatu mata anggaran sangat tergantung pada sistem angggaran yang


digunakan. Besarnya mata anggaran pada suatu anggaran yang menggunakan “line-

item budgeting,” akan berbeda pada “input-output budgeting,” “program budgeting,”

atau “zero based budgeting”.

2. Tahap Ratifikasi Anggaran (Budget Ratification)

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup

berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki “managerial skill” namun juga

harus mempunyai “political skill,” “salesmanship,” dan “coalition building” yang

memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting

dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus

mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional

atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

3. Tahap Pelaksanaan Anggaran (Budget Implementation) Dalam tahap ini, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah dimilikinya sistem

(informasi) akuntansi dan sitem pengendalian manajemen. Manajer keuangan

bertanggung jawab menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk

perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat

diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi

yang baik meliputi pula dibuatnya sistem pengendalian intern yang memadai.

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran (Reporting and Evaluation)

Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek

operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek

akuntabilitas. Jika tahap implemetasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan

sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting

and evaluation tidak akan menemui banyak masalah.

Sistem Penganggaran Di Indonesia

Setiap tahun pemerintah menghimpun dan membelanjakan dana melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Istilah APBN yang dipakai di Indonesia

secara formal mengacu pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang dikelola

pemerintah pusat. Oleh karena mengacu pada anggaran yang dikelola pemerintah pusat,

maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD) dan BUMN tidak

termasuk. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, APBN harus diwujudkan

dalam bentuk undang-undang, dalam hal ini presiden berkewajiban menyusun dan

mengajukan Rancangan APBN (RAPBN) kepada DPR.


Oleh karena itu, proses penyusunan anggaran negara merupakan rangkaian

aktivitas yang melibatkan banyak pihak, termasuk semua departemen dan lembaga, dan

DPR. Peran aktif DPR dalam proses penyusunan APBN dalam beberapa tahun terakhir ini,

telah menjadikan proses penyusunan APBN menjadi lebih demokratis, transparan,

obyektif, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Dasar Hukum

Landasan Hukum Anggaran Negara tercantum pada Pasal 23 UUD 1945 Pasal 23

(1) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 23 (1): Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari

pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

2. Pasal 23 (2): Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat

dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah.

3. Pasal 23 (3): Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden,

Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang

lalu.

Pelaksanaan perencanaan dan penyusunan penganggaran tersebut dijabarkan lebih lanjut

dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 13, 14, dan

15. Pasal 13 dari UU No 17/2003.

Beberapa kesimpulan penting landasan hukum penyusunan APBN adalah:

1. Pemerintah mengusulkan RAPBN dan DPR membahas usulan pemerintah tersebut

dengan hak untuk melakukan pembahasan, perubahan, dan pemberian persetujuan

atau penolakan.

2. Persetujuan APBN oleh DPR yang terinci menunjukkan bahwa DPR dan

pemerintah bermaksud agar pelaksanaan APBN dengan asas kedisiplinan

anggaran tinggi.

3. Dalam rangka itu pula siklus dan jadwal penyusunan dan pembahasan anggaran

sangat ketat dan rigid (kaku).

4. Pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh pemerintah (eksekutif) melalui

departemen dan lembaga pengguna anggaran serta diawasi oleh DPR, auditor

internal dan eksternal.


Siklus Anggaran

Secara singkat tahapan dalam proses perencanaan dan penyusunan APBN dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap pendahuluan.

Tahap ini diawali dengan persiapan rancangan APBN oleh pemerintah, antara lain

meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran,

skala prioritas dan penyusunan budget exercise. Pada tahapan ini juga diadakan

rapat komisi antara masing-masing komisi dengan mitra kerjanya

(departemen/lembaga teknis). Tahapan ini diakhiri dengan proses finalisasi

penyusunan RAPBN oleh pemerintah.

2. Tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN.

Tahapan dimulai dengan pidato presiden sebagai pengantar RUU APBN dan Nota

Keuangan. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan baik antara menteri keuangan

dan Panitia Anggaran DPR, maupun antara komisi-komisi dengan

departemen/lembaga teknis terkait. Hasil dari pembahasan ini adalah UU APBN,

yang di dalamnya memuat satuan anggaran (dulu satuan 3, sekarang analog

dengan anggaran satuan kerja di departemen dan lembaga) sebagai bagian tak

terpisahkan dari undang-undang tersebut. Satuan anggaran adalah dokumen

anggaran yang menetapkan alokasi dana per departemen/lembaga, , sub, program

dan proyek/kegiatan. Untuk membiayai tugas umum pemerintah dan

pembangunan, departemen/lembaga mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) kepada Depkeu dan Bappenas untuk kemudian

dibahas menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan diverifikasi

sebelum proses pembayaran. Proses ini harus diselesaikan dari Oktober sampai

Desember. Dalam pelaksanaan APBN dibuat petunjuk berupa keputusan presiden

(kepres) sebagai Pedoman Pelaksanaan APBN. Dalam melaksanakan

pembayaran, kepala kantor/pemimpin proyek di masing-masing kementerian dan

lembaga mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN).

3. Tahap pengawasan APBN.

Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas

fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah. Fungsi pengawasan

terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional baik eksternal

maupun internal pemerintah. Sebelum tahun anggaran berakhir sekitar bulan

November, pemerintah dalam hal ini Menkeu membuat laporan


pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk

Laporan Keuangan, yang paling lambat dua bulan setelah berakhirnya pelaksanaan

APBN tahun anggaran bersangkutan. Laporan ini disusun atas dasar realisasi yang

telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apabila hasil pemeriksaan

perhitungan dan pertanggungjawaban pelaksanaan yang dituangkan dalam RUU

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat disetujui oleh BPK, maka RUU Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat tersebut diajukan ke DPR guna mendapat

pengesahan oleh DPR menjadi UU Perhitungan Anggaran Negara (UU PAN) tahun

anggaran berkenaan. Pengelolaan APBN sejak dari disahkannya UU No 17/2003

tentang Keuangan Negara dan UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara

mengalami perubahan dalam proses penganggaran, dari sejak perencanaan hingga

ke pelaksanaan anggaran.

Pengelolaan keuangan melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek penganggaran,

aspek akuntansi, aspek pengendalian, dan aspek auditing. Aspek penganggaran

mengantisipasi pendapatan dan belanja (revenues and expenditures), sedangkan

aspek akuntansi terkait dengan proses mencatat, mengolah, dan melaporkan

segala aktivitas penerimaan dan pengeluaran (receipts and disbursments) atas

dana pada saat anggaran dilaksanakan. Kedua aspek tersebut dianggap penting

dalam manajemen keuangan . Namun, di antara kedua aspek tersebut aspek

penganggaran dianggap sebagai isu sentral bila dipandang dari sisi waktu. Kalau

aspek akuntansi lebih bersifat “retrospective” (pencatatan masa lalu), maka aspek

penganggaran lebih bersifat “prospective” atau “anticipatory” (perencanaan masa

yang akan datang).

Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara

eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan

pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut

atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.

Dengan demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi

landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu

periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutup

kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari setahun.

Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting

dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:

(a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan .


(b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan

antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.

(c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi

hukum.

(d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.

(e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan

pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada .

Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian

manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer,

dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran

yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan

meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan.

Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran

(allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran

pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan

anggaran dialokasikan.

B. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pengakuan Pendapatan

1. Pendapatan Diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara.

2. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

3. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat

jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan

pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya

dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

5. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non–recurring) atas

penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan

dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

6. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non–recurring) atas

penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai

pengurang ekuitas dana lancar (SAL) pada periode ditemukannya koreksi dan akan

mengurangi Saldo Awal Kas.


7. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban

sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen

pemerintah pusat.

8. Transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam LRA

dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi, tetapi

tidak perlu dilaporkan di LAK. Di samping itu transaksi semacam ini juga harus

diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK sehingga dapat memberikan semua

informasi yang relevan mengenai bentuk dan pendapatan yang diterima.

Klasifikasi Pendapatan

Klasifikasi Pendapatan dalam Laporan Keuangan :

1. Penerimaan Dalam Negeri

Penerimaan dalam negeri adalah semua pendapatan/penerimaan yang diterima

oleh pemerintah yang bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan

negara bukan pajak (PNBP).

Penerimaan dalam Negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan PNBP.

a. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan adalah semua pendapatan/penerimaan yang diterima

oleh pemerintah yang bersumber dari pajak, bea dan cukai.

b. PNBP

PNBP adalah semua pendapatan/penerimaan yang diterima oleh pemerintah

yang bersumber dari penerimaan lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke

dalam penerimaan pajak.

2. Penerimaan Hibah

Penerimaan yang diterima pemerintah baik berupa uang maupun barang modal

yang sumbernya berasal dari dalam dan luar negeri atau dari hibah lainnya.

C. Kebijakan Akuntansi Belanja

Pengakuan Belanja

1. Belanja Diakui pada saat terjadinya pengeluaran pada rekening Kas Umum Negara

2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuan terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang

mempunyai fungsi perbendaharaan

3. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada

periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode

yang sama.


4. Koreksi belanja yang terjadi pada periode berikutnya, dibukukan dalam pendapatan

lain-lain.

Klasifikasi Belanja

Klasifikasi Belanja dalam Laporan Keuangan terdiri dari Belanja Pusat dan Belanja

Daerah (Transfer).

Belanja Pusat Belanja Pusat terdiri dari : Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Lainnya.

1. Belanja Operasi

Adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat yang

memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi meliputi :

a. Belanja Pegawai

Merupakan pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik

dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai

pemerintah baik dalam maupun luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan

yang telah dilaksanakan. Belanja ini antara lain digunakan untuk gaji dan

tunjangan, honorarium, vakasi, lembur dan kontribusi sosial, namun tidak

termasuk honorarium dalam rangka pekerjaan yang berkaitan dengan

pembentukan modal

b. Belanja Barang

Merupakan pengeluaran atas pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk

memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

Belanja ini antara lain digunakan untuk pengadaan barang dan jasa,

pemeliharaan dan perjalanan.

c. Belanja Bunga

Merupakan pengeluaran/pembayaran yang dilakukan atas kewajiban

penggunaan pokok utang (principal outstanding) baik hutang dalam negeri

maupun hutang luar negeri.

d. Belanja Subsidi

Merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah

kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya

yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak

agar harga jualnya dapat terjangkau. Belanja ini antara lain digunakan untuk

penyaluran subsidi kepada perusahaan negara dan perusahaan swasta.


e. Belanja Hibah

Merupakan pengeluaran berupa transfer baik uang maupun barang yang

sifatnya tidak wajib dari pemerintah pusat kepada pemerintah negara lain,

pemerintah daerah atau kepada organisasi internasional.

f. Belanja Bantuan Sosial

Merupakan pengeluaran uang/barang yang diberikan kepada pegawai berupa

pensiun, asuransi serta kompensasi sosial kepada penduduk guna melindungi

dari kemungkinan terjadinya resiko. Bantuan sosial dapat langsung diberikan

kepada anggota masyarakat atau lembaga masyarakat.

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset

lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal meliputi :

a. Belanja Aset Tetap

Belanja modal aset tetap terdiri dari :

- Belanja modal untuk tanah

- Belanja modal untuk peralatan dan mesin

- Belanja modal untuk gedung dan bangunan

- Belanja modal untuk jalan, irigasi dan jaringan

- Belanja modal untuk aset tetap lainnya

- Termasuk belanja pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi

b. Belanja Aset Lainnya Belanja modal aset lainnya adalah belanja untuk perolehan aset kerjasama

dengan pihak III atau kemitraan.

3. Belanja Lain-lain/tak terduga

Belanja lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak

biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam,

bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan

dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat.

Transfer ke Daerah Transfer ke Daerah adalah pengeluaran uang dari pemerintah pusat ke pemerintah

daerah. Transfer ke Daerah terdiri dari : Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus

dan Penyesuaian.


a. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah pengeluaran/alokasi anggaran untuk pemerintah

daerah berupa :

- Dana Bagi Hasil (DBH).

- Dana Alokasi Umum (DAU).

- Dana Alokasi Khusus (DAK).

b. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian adalah pengeluaran/alokasi anggaran

untuk pemerintah daerah berupa :

- Dana Otonomi Khusus.

- Dana Penyesuaian yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah.

D. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Kebijakan Akuntansi Penerimaan Pembiayaan.

Pengakuan Penerimaan Pembiayaan:

a. Penerimaan pembiayaan Diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum

Negara;

b. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan

tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

Klasifikasi Penerimaan Pembiayaan:

Penerimaan Pembiayaan berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi

pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara, penerimaan kembali pinjaman yang

diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan penggunaan

SAL. Penerimaan pembiayaaan dapat dikelompokkan menjadi penerimaan

pembiayaan dalam negeri dan penerimaan pembiayaan luar negeri.

Transaksi realisasi penerimaan pembiayaan mengakibatkan penambahan kas, juga

mengakibatkan penambahan utang jangka panjang atau pengurangan aset/investasi

jangka panjang.

2. Kebijakan Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan Diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum

Negara.

Klasifikasi Pengeluaran Pembiayaan.


Pengeluaran pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi pengeluaran pembiayaan

dalam negeri dan pengeluaran pembiayaan luar negeri.

Transaksi pengeluaran pembiayaan antara lain :

a. Penyertaan Modal Pemerintah.

b. Pembayaran Pokok Pinjaman.

c. Pemberian Pinjaman Jangka Panjang.

Transaksi realisasi pengeluaran pembiayaan selain mengakibatkan pengurangan

kas, juga mengakibatkan penambahan aset/investasi jangka panjang atau

pengurangan utang jangka panjang.

E. Kebijakan Akuntansi investasi

Bentuk investasi Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain

memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang

dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam

rangka manajemen kas.

Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau

dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat hutang

baik jangka pendek maupun jangka panjang serta instrumen ekuitas.

Pengakuan Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat Diakui sebagai investasi apabila memenuhi

salah satu kriteria :

a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa

yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.

Dalam menentukan suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria ini, entitas

perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial

atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang

tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Kriteria ini biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau

pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan

biaya perolehannya. Dalam hal tertentu suatu investasi mungkin dapat diperoleh

bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal

perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehannya. Dalam

kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.


Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek Diakui sebagai pengeluaran

kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran,

sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang Diakui sebagai

pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai

pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar yang digunakan sebagai dasar

penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif dapat

dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi

jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi

harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank

dan biaya lainnya yang timbulnya dalam rangka perolehan tersebut.

b. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan,

maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya

yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas

yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh

investasi tersebut.

Pengakuan hasil investasi Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga

deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash devidend) dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal

pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan

hasil investasi.

Pelepasan dan Pemindahan investasi Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak

karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek Diakui sebagai penerimaan kas

pemerintah. Penerimaan dari penjualan investasi jangka panjang Diakui sebagai

penerimaan pembiayaan.

Klasifikasi Investasi


Investasi pemerintah dibagi atas dua kelompok yaitu investasi jangka pendek dan

investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar

sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

• Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan.

• Investasi ditujukan dalam rangka manjemen kas, artinya pemerintah dapat

menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas.

• Beresiko rendah.

Jenis investasi yang tidak termasuk jangka pendek :

• Surat berharga yang dibeli dalam rangka mengendalikan suatu badan

usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan

modal saham pada suatu badan usaha

• Surat Berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan

kelembagaan yang baik dengan pihak lain misalnya pembelian surat

berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun

luar negeri untuk menunjukan partisipasi pemerintah.

• Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi

kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain

terdiri atas :

• Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat

diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);

• Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh

pemerintah pusat dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya yaitu

investasi permanen dan investasi non permanen.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk

dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi permanen dilakukan pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan

untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang

signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi permanen ini dapat berupa :


• Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan

internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.

• Investasi Permanen Lainnya yang dimiliki pemerintah untuk menghasilkan

pendapatan dan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk

dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa :

• Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan

untuk dimiliki sampai dengan jatuh temponya oleh pemerintah.

• Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan

kepada pihak ketiga.

• Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok

masyarakat.

• Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk

dimiliki pemerintah secara berkelanjutan seperti penyertaan modal yang

dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

F. Kebijakan Akuntansi Hutang/ Kewajiban

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban

sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya

ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung

jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintah kewajiban muncul antara

lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga

keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga

terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban pada

masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan.

Pengakuan kewajiban Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang Diakui

jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau


telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan

atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban Diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban

timbul.

Kewajiban dapat timbul dari :

a. transaksi dengan pertukaran

b. transaksi tanpa pertukaran, sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang

diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan

c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah

d. kejadian yang Diakui pemerintah.

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam

transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat

dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam

transaksi dengan pertukaran, kewajiban Diakui ketika satu pihak menerima barang atau

jasa sebagai ganti untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima

nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya

ada satu arah sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban

harus Diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi

namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian

tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum kewajiban Diakui,

dalam hubungan dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang

sama dengan pertukaran.

Kejadian yang Diakui pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan

pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi

pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik.

Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap suatu kejadian

yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya

yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan

bencana alam pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun biaya-biaya

tersebut belum memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah mengakuinya sebagai

tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan

kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukarana atau tanpa pertukaran.


Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika memenuhi

dua kriteria sebagai berikut :

a. Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan

digunakan. b. Transaksi dengan pertukaran timbul (misal saat kontraktor melakukan perbaikan)

atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada saat tanggal pelaporan

(misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Klasifikasi kewajiban Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan

dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban

lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar.

Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada

pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar tahun berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua

belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek

dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka

panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun

kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal pelaporan jika :

a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan

b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas

dasar jangka panjang; dan

c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu penjanjian pendanaan kembali

(refinancing), atau adanya pendjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang

diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek bersama dengan

informasi yang mendukung diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pengukuran kewajiban Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan

dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs

tengah bank sentral pada tanggal neraca.


Penggunaan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan

sebagai berikut :

a. Utang kepada Pihak ketiga :

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam

perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas

jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

b. Utang bunga

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah

terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah

baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang

belum dibayar harus Diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian

dari kewajiban berkaitan. Pengukuran dan Penyajian utang bunga di atas juga

berlaku untuk sekuritas pemerintah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk

Surat Utang Negara.

c. Utang perhitungan pihak ketiga

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum

disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah

yang harus disetorkan

d. Bagian Lancar Utang jangka Panjang.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka

panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal pelaporan.

Utang pemerintah terdiri dari utang yang tidak diperjualbelikan dan yang diperjualbelikan:

a. Utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan

Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan merupakan

kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai

yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal

pelaporan. Contoh pinjaman bilateral, multilateral dan lembaga keuangan

internasional.

Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan

skedul pembayaran menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang pemerintah

dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu

instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang pemerintah

menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya


diestimasikan secara wajar berdasarkan data sebelumnya dan observasi atas

instrumen keuangan yang ada.

b. Utang pemerintah yang diperjualbelikan

Akuntansi untuk utang pemerintah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan

seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari pemerintah pada

suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini

membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan dan

penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegang

dana dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban

pemerintah.

Perubahan Valuta Asing a. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs

tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.

b. Pada setiap tanggal Neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing

dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank

sentral pada tanggal neraca.

c. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal

transaksi dengan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas

dana periode berjalan.

d. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam

periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut Diakui pada periode

tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikan suatu transaksi berada dalam

beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus Diakui untuk

setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-

masing periode.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah.

a. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun

jangka panjang

b. Amortisasi atau premium yang terkait dengan pinjaman.

c. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti

biaya konsultan, ahli hukum, komitmen fee

d. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut

diperlakukan sebagai biaya bunga.


Penyajian dan Pengungkapan Hutang/Kewajiban Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk

memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam

CaLK adalah :

a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan

berdasarkan pemberi pinjaman.

b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas

utang pemerintah dan jatuh temponya.

c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang

berlaku.

d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

e. Perjanjian restrukturisasi utang yang meliputi :

§ Pengurangan Pinjaman

§ Modifikasi persyaratan utang

§ Pengurangan tingkat bunga pinjaman

§ Pengunduran jatuh tempo pinjaman

§ Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman

§ Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang

berdasarkan kreditur.

g. Biaya pinjaman :

§ Perlakuan biaya pinjaman

§ Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan

§ Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan


BAB IV PROSES AKUNTANSI

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

I. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri dari 2 (dua) sub sistem yaitu:

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-

BUN).

Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) terdiri dari:

1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP);

2. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H);

3. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP);

4. Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP);

5. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD);

6. Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (SA-BSBL);

7. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK); dan

8. Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL).

Gambar 1 KERANGKA SA-BUN

SA-BUN menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Dalam

pelaksanaan SABUN, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara membentuk

Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (UABUN) yang terdiri dari:

SA-BUN

SiAP

SA-UP&H

SA-IP

SA-PP

SA-TD

SA-BSBL

SAKUN

SAU

SA-TK

SA-BL


a. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara–Akuntansi Pusat- dilaksanakan oleh :

1. KPPN sebagai Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Daerah.

2. DPKN sebagai-Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Pusat .

3. Kanwil sebagai Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKKBUN).

4. DAPK sebagai Unit Akuntansi Pembantu BUN.

b. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara–Penerusan Pinjaman dilaksanakan oleh- Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat jenderal Perimbangan Keuangan;

c. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara–Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ;

d. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara –Utang/Hibah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (UAPBUN-DJPU);

e. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara-BAPP dan PNBP Khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (UAPBUN-DJA);

f. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara -Transfer ke Daerah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (UAPBUN-DJPK);

g. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara-Transaksi Lainnya;

h. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara-Badan Lainnya dilaksanakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (UAPBUN- BL).

Kerangka unit akuntansi BUN dapat dilihat pada gambar 2 berikut :

Gambar. 2

TINGKATAN UA-BUN

UABUN

UAPBUN

AP

UAPBUN

PP

UAPBUN

IP

UAPBUN

UH

UAPBUN

BSBL

UAPBUN

TD

UAPBUN

BL

UAKBUN-P

UAKBUN-D

UAPBUN

TK


II. SISTEM AKUNTANSI PUSAT SiAP dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal

Perbendaharan (DJPBN), terdiri dari:

• Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) yang menghasilkan Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca KUN;

• Sistem Akuntansi Umum (SAU) yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU.

Pelaksanaan SiAP melibatkan unit pemroses data sebagai berikut:

a. KPPN;

b. Kanwil DJPBN;

c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara

d. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (DAPK).

II.1. PROSES AKUNTANSI PADA SISTEM AKUNTANSI PUSAT Prosedur pemrosesan data akuntansi dilakukan secara berjenjang, dimulai dari:

a. KPPN selaku UAKBUN-D KPPN memproses dokumen sumber untuk

menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN,

dan Laporan Realisasi Anggaran termasuk penerimaan dan pengeluaran

non anggaran yang melalui rekening KPPN. KPPN selaku UAKBUN-D

KPPN melakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU

beserta data transaksi dengan seluruh satuan kerja di wilayah kerjanya.

KPPN menyusun Laporan Keuangan tingkat KPPN dan menyampaikannya

beserta data akuntansi berupa ADK ke Kanwil Ditjen PBN selaku UAKBUN-

Kanwil. Khusus KPPN yang memproses data pengeluaran Bantuan Luar

Negeri (BLN) yang membebani Rekening Khusus menyampaikan Laporan

Keuangan beserta ADK-nya ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan (Dit. APK).

b. Kanwil Ditjen PBN selaku UAKKBUN-Kanwil melakukan penyusunan

Laporan Keuangan berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan

Realisasi Anggaran, dan Neraca SAU berdasarkan konsolidasi Laporan

Keuangan dari seluruh KPPN di wilayah kerjanya dan data dari unit khusus.

Kanwil Ditjen PBN selaku UAKKBUN-KPPN melakukan rekonsiliasi Laporan

Realisasi Anggaran dan Neraca SAU beserta data transaksi dengan

UAPPA-W di wilayah kerjanya. Kanwil Ditjen PBN mengirimkan Laporan

Keuangan tingkat Kanwil beserta ADK-nya ke Dit. APK.


c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) selaku UAKBUN-P DPKN

memproses transaksi penerimaan dan pengeluaran BUN melalui Kantor

Pusat termasuk penerimaan dan pengeluaran non anggaran yang melalui

rekening KUN, serta menyampaikan laporan beserta ADK kepada Dit. APK.

d. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) selaku UAPBUN

memproses data APBN, data dari Unit Khusus serta menerima data dari

unit-unit terkait dalam rangka menyusun laporan keuangan pemerintah

pusat.

II. A. PROSEDUR AKUNTANSI SiAP di KPPN

Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi

vertikal di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil DJPBN

dimana salah satu fungsi KPPN selaku UAKBUN-D KPPN adalah melakukan

penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas

negara. KPPN memproses data transaksi penerimaan dan pengeluaran, baik

anggaran maupun non anggaran.

Prosedur Akuntansi pada tingkat KPPN:

1. Menerima dan menatausahakan dokumen sumber yang berupa:

a. DIPA, dan dokumen lain yang dipersamakan termasuk revisinya;

b. SPM, SP2D, SP3, SSPB, Nota Debet, Kiriman Uang (KU)-Keluar, Wesel Pemerintah, Daftar Penguji dan bukti pendukung lainnya;

c. Bukti Penerimaan Negara (BPN) antara lain: formulir SSP, SSBP, SSBC, Nota Kredit, KU-Masuk dan dokumen pendukung lainnya.

d. Memo Penyesuaian

2. Melakukan proses perekaman dokumen sumber, verifikasi, posting dan

pelaporan keuangan untuk transaksi anggaran dan non anggaran.

Proses perekaman dokumen sumber dilakukan di Seksi Perbendaharaan,

Seksi Persepsi, Seksi Bank/Giro Pos, dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

Dokumen sumber yang direkam di Seksi Verifikasi dan Akuntansi adalah

estimasi pendapatan yang dialokasikan (DIPA).

Seksi Verifikasi dan Akuntansi menerima data dari Seksi Bank dan

Giro berupa disket (file) yang kemudian di-up load dengan menggunakan

aplikasi SIK-AK. Kemudian Seksi Verifikasi dan Akuntansi melakukan

verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi. Jika dalam proses verifikasi


tersebut ditemukan kesalahan, maka Seksi Verifikasi dan Akuntansi

mengirimkan kembali kepada Seksi Bank dan Giro serta Seksi

Perbendaharaan.

Apabila tidak ada kesalahan, maka dilanjutkan dengan proses posting.

Jenis Transaksi dan Dokumen Sumber di KPPN:

No Transaksi Dokumen Sumber 1. Alokasi Anggaran Belanja DIPA, dan Revisinya/

Dokumen yang dipersamakan DA DAU/DA DAK/SP Gubernur

2. Estimasi Pendapatan DIPA Lembar 4 3. Realisasi Belanja SPM/SP2D Jenis –jenis SPM : SPM LS, SPM GU, SPM

GU Nihil, SPM UP/TUP, SPM IB, SPM DAU/DAK

4. Realisasi Pendapatan BPN dan SSP,SSBC, SSBP sebagai bukti pendukung

5. Pengembalian Pendapatan SPM KP, SPM KBC, SPM KPNBP

6. Pengembalian Belanja SSPB

7. Penerimaan PFK Potongan SPM

8. Pengembalian Penerimaan PFK

SPM/SP2D PFK

9. Pembayaran UP SPM/SP2D UP

10. Pengembalian UP Potongan SPM, SSBP UP

11. Kiriman uang Nota Debet/Nota Kredit/Wesel Pemerintah

Transaksi penerimaan PFK di KPPN terdri dari:

• Penerimaan setoran/potongan PFK 10%

• Penerimaan setoran/potongan PFK 2 % Gaji Terusan

• Penerimaan setoran/potongan PFK Bulog

• Penerimaan setoran/Potongan PFK Taperum

• Penerimaan setoran’Potongan PFK Lainnya

Transaksi pengeluaran PFK di KPPN terdiri dari:

• Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun PNS ( PT TASPEN)

• Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun TNI POLRI ( PT ASABRI)

• Pengembalian Penerimaan THT PNS (PT TASPEN)

• Pengembalian Penerimaan THT TNI POLRI ( PT ASABRI)

• Pengembalian Penerimaan Askes PNS ( PT ASKES)


• Pengembalian Penerimaan Askes TNI/POLRI ( Dana Pemeliharaan Kesehatan TNI/POLRI)

• Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan PFK Taperum ( Bapetarum)

• Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog (BULOG)

3. Mencetak laporan keuangan SAKUN dan SAU tingkat KPPN

Seksi Verifikasi dan Akuntansi mencetak Laporan Keuangan Tingkat KPPN, setelah melakukan proses posting data. Laporan yang dihasilkan SAKUN dan SAU untuk tingkat KPPN dan periode penyusunannya dapat dilihat pada butir II.3 .

4. Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan SAU dengan satuan kerja (UAKPA)

a. Menerima ADK dari satuan kerja (UAKPA) setiap bulan;

b. Melakukan up load ADK ke dalam Aplikasi Seksi Verifikasi dan Akuntansi;

c. Melakukan rekonsiliasi data transaksi Sistem Akuntansi Umum (SAU) dengan data transaksi Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

d. Membuat berita acara rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh Kepala KPPN dan Kuasa Pengguna Anggaran.

e. Mengirim Salinan BAR yang telah ditanda tangani Kepala KPPN dan Kuasa Pengguna Anggaran ke Kanwil DJPBN.

f. Tata cara rekonsiliasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

5. Pengiriman data dan Laporan Keuangan

a. KPPN mengirimkan data SAU dan SAKUN berupa ADK ke Kanwil DJPBN setiap hari;

b. KPPN Khusus Jakarta VI mengirimkan data SAU dan SAKUN berupa ADK kepada Dit. APK setiap hari;

c. KPPN mengirimkan laporan keuangan SAU dan SAKUN beserta ADK ke Kanwil DJPBN setiap bulan;

d. KPPN mengirimkan laporan keuangan semester dan tahunan ke Kanwil DJPBN disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab” yang ditandatangani oleh kepala KPPN sebagai UAKBUN-D. Bentuk dan format ”Pernyataan Tanggung Jawab” seperti tersebut di bawah ini.


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA KPPN

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan KPPN ....(nama KPPN).... selaku UAKBUN-D yang terdiri dari (i) Laporan Arus Kas, (ii) Neraca KUN, (iii) Laporan Realisasi Anggaran, dan (iv) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

….(nama KPPN)….., Kepala KPPN,

( )


Gambar.3 MEKANISME PELAPORAN SiAP

13 12 11

10

9 8

7

5

6

4 3

1 2

KPPN

KANWIL Ditjen PBN

Dit. APK

BPK

UAKPA

UAPPA-W/ Koord. Wilayah

UAPPA-E1

UAPA/ Kementerian

Negara/Lembaga

Dit. PKN

Ditjen PBN

Keterangan: : Penyampaian Laporan dan Data : Pemeriksaan : Rekonsiliasi

: Akses Data


Penjelasan Bagan Arus Mekanisme Pelaporan SiAP:

1. UAKPA mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai ADK ke KPPN setiap bulan sebagai bahan rekonsiliasi;

2. KPPN selaku UAKBUN-D KPPN melakukan rekonsiliasi dengan UAKPA setiap bulan;

3. KPPN mengirim semua file data setiap hari dan laporan keuangan setiap bulan ke Kanwil DJPBN c.q. Bidang AKLAP;

4. KPPN yang khusus memproses data BLN mengirim semua file data setiap hari ke DAPK;

5. UAPPA-W/Koordinator Wilayah menyampaikan file data dan laporan keuangan wilayah secara bulanan ke Kanwil DJPBN c.q. Bidang AKLAP sebagai bahan rekonsiliasi;

6. Kanwil DJPBN c.q. Bidang AKLAP selaku UAKKBUN-Kanwil melaksanakan rekonsiliasi untuk tingkat wilayah dengan UAPPA-W/Koordinator Wilayah setiap triwulan;

7. Kanwil DJPBN menyampaikan file data dan laporan keuangan setiap bulan ke DAPK sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat;

8. Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan ADK dan laporan keuangan secara triwulanan ke DAPK sebagai bahan rekonsiliasi;

9. Apabila diperlukan DAPK dapat melakukan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat eselon I setiap semester;

10. UAPA melakukan rekonsiliasi data dengan DAPK;

11. Dit. PKN dan unit terkait lainnya menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke DAPK selaku UAPBUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat;

12. Presiden c.q. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada BPK tiap semester dan tahunan;

13. BPK melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang disampaikan Presiden.


II.B. PROSEDUR AKUNTANSI SiAP di Kanwil DJPBN

Kanwil DJPBN selaku UAKKBUN mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan pemerintah di tingkat wilayah.

Prosedur Akuntansi yang ada di Kanwil DJPBN sebagai berikut:

a. Kanwil DJPBN menerima data akuntansi harian berupa ADK dan laporan keuangan bulanan dari KPPN;

b. Kanwil DJPBN menggabungkan data akuntansi dari seluruh KPPN;

c. Kanwil DJPBN mencetak dan memverifikasi laporan keuangan gabungan tingkat Wilayah;

d. Kanwil DJPBN menerima data akuntansi berupa ADK dan laporan keuangan setiap triwulanan dari UAPPA-W;

e. Kanwil melakukan up load ADK yang diterima dari UAPPA-W ;

f. Kanwil DJPBN melakukan Rekonsiliasi data SAU dengan data yang diterima dari UAPPA-W;

g. Kanwil DJPBN membuat Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan atas nama Kakanwil DJPBN dan Penanggungjawab Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah.

h. Kanwil DJPBN mengirim salinan BAR yang telah ditanda tangani Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan atas nama Kakanwil DJPBN dan Penanggungjawab Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah ke Dit. APK.

i. Kanwil DJPBN mengirimkan data akuntansi gabungan tingkat wilayah ke DJPBN c.q. Dit. APK setiap hari.

j. Kanwil DJPBN mengirimkan laporan keuangan semester dan tahunan ke DJPBN c.q Dit.APK disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab” yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah. Bentuk dan format ”Pernyataan Tanggung Jawab” seperti tersebut di bawah ini.


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN KEPALA KANTOR WILAYAH


Isi Laporan Keuangan gabungan seluruh UAKBUN-D tingkat Wilayah .....(nama Kanwil).... yang kami susun selaku UAKKBUN yang terdiri dari (i) Laporan Arus Kas, (ii) Neraca KUN, (iii) Laporan Realisasi Anggaran, dan (iv) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami, sedangkan subtansi Laporan Keuangan ini merupakan tanggungjawab UAKBUN-D.


….(nama Kanwil)…., Kepala Kanwil,

Selaku UAKKBUN

( )


Gambar 4

BAGAN ALUR SiAP KANWIL

Keterangan :

: Arus data dan laporan

: rekonsiliasi

KPPN (UAKBUN-D)

SATKER (UAKPA)

KANWIL DJPBN

(UAKKBUN) KANWIL

(UAPPA-W)

Dit. APK (UAPBUN)

Proses

Lap Keu


II.C. PROSEDUR AKUNTANSI SiAP di Dit.PKN Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) selaku UAKBUN-P mengelola

data transaksi penerimaan dan pengeluaran BUN yang melalui kantor pusat. Data transaksi penerimaan dan pengeluaran berupa ADK harian dan Laporan Keuangan bulanan disampaikan ke Dit. APK.

Dokumen sumber yang digunakan dalam pemrosesan data di Dit.PKN adalah:

1. SPM/SP2D;

2. SPM/SP2D Pengesahan;

3. Nota Debet/Kredit Bank Indonesia dan dokumen pendukungnya.

4. Memo Penyesuaian

Seksi Verifikasi dan Akuntansi BUN (Seksi KUN-D) menerima data dari Seksi KUN ( KUN A/B/C) berupa disket (file) yang kemudian di-up load dengan menggunakan aplikasi Vera BUN. Kemudian Seksi Verifikasi dan Akuntansi BUN melakukan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi. Jika dalam proses verifikasi tersebut ditemukan kesalahan, maka Seksi Verifikasi dan Akuntansi BUN mengirimkan kembali kepada Seksi KUN ( KUN A/B/C) untuk diperbaiki.

Prosedur Akuntansi:

1. Melakukan perekaman data BUN, yang terdiri dari:

• Pengeluaran BUN melalui kantor pusat Ditjen PBN;

• Penerimaan BUN melalui kantor pusat Ditjen PBN.

2. Melakukan posting data BUN;

3. Melakukan pencetakan laporan keuangan Kuasa BUN Pusat;

4. Menerima ADK dari satuan kerja (UAKPA).

5. Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan Kuasa BUN-Pusat dengan satuan kerja (UAKPA)

a. Menerima ADK dari satuan kerja (UAKPA) setiap bulan;

b. Melakukan up load ADK ke dalam Aplikasi Seksi Verifikasi dan Akuntans BUNi;

c. Melakukan rekonsiliasi data transaksi Sistem Akuntansi Umum (SAU) dengan data transaksi Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

d. Membuat Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Kuasa Pengguna Anggaran.

e. Mengirim Salinan BAR yang telah ditanda tangani oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Kuasa Pengguna Anggaran kepada Dit. APK.

f. Tata cara rekonsiliasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

6. Pengiriman Laporan Kas Posisi dan Laporan lainnya ke DJPBN c.q Dit.APK disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab” yang


ditandatangani oleh Direktur DPKN selaku kepala UAKBUN-P. Bentuk dan format ”Pernyataan Tanggung Jawab” seperti tersebut di bawah ini.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA PUSAT


Isi Laporan Keuangan Dit.PKN selaku UAKBUN-P yang terdiri dari (i) Laporan Kas Posisi, dan (ii) Laporan lainnya sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.


Jakarta, Direktur PKN,

Selaku UAKBUN-P

( )


II.D. PROSEDUR AKUNTANSI SiAP di Dit.APK Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit.APK) selaku UAPBUN merekam data APBN, melaksanakan konsolidasi data akuntansi dari seluruh Kanwil DJPBN serta melakukan verifikasi dan akuntansi data transaksi penerimaan dan pengeluaran BUN melalui kantor pusat yang diproses oleh DPKN. Disamping itu untuk keperluan penyusunan laporan keuangan, DAPK selaku UABUN juga menerima data dari DPKN, DPPP, DPDI, DJPU, DJKN, Meneg BUMN dan unit terkait lainnya.

Selanjutnya DAPK melakukan proses verifikasi dan akuntansi data yang diterima dari DPKN dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Prosedur pemrosesan data akuntansi untuk Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dilakukan sebagai berikut:

1. Menerima data kas KPPN dan BUN berupa data realisasi anggaran dan non anggaran dari DPKN dan Laporan Arus Kas (LAK) dari setiap Kanwil DJPBN;

2. Menyusun Konsep LAK KPPN, LAK Wilayah, dan LAK BUN;

3. Membandingkan LAK yang diterima dari Kanwil DJPBN dengan LAK yang dihasilkan DAPK.

Prosedur pemrosesan data akuntansi untuk Sistem Akuntansi Umum (SAU) dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan perekaman data APBN;

2. Menerima Neraca SAU dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kementerian Negara/Lembaga, Neraca KUN, dan laporan dari sumber lain (DPKN, DPPP, DPDI, DJPU, DJKN, Meneg BUMN dan unit terkait) dalam penyusunan Neraca Pemerintah Pusat;

3. Menerima LAK dari Kanwil DJPBN dan DPKN;

4. Melakukan pencetakan LAK BUN;

5. Melakukan verifikasi dan akuntansi atas data yang berasal dari DPKN;

6. Melakukan konsolidasi data Neraca KUN, LAK maupun LRA yang berasal dari instansi vertikal DJPBN;

7. Melakukan pencetakan Neraca KUN, LRA dan LAK hasil konsolidasian;

8. Membandingkan LRA SAU dengan LAK;

9. Melakukan rekonsiliasi LRA dengan cara membandingkan antara LRA yang dihasilkan kementerian negara/lembaga dengan LRA yang dihasilkan DJPBN;

10. Membandingkan Neraca Pemerintah Pusat dan LAK Pemerintah Pusat.


Dokumen sumber yang digunakan dalam pemrosesan data di tingkat kantor pusat adalah:

a. Estimasi penerimaan APBN;

b. Apropriasi pengeluaran APBN.

LKPP yang telah disusun DAPK selaku UABUN ditandatangani oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan disampaikan kepada Presiden. Penyampaian LKPP kepada Presiden disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab” yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Bentuk dan format ”Pernyataan Tanggung Jawab” seperti tersebut di bawah ini.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

BENDAHARA UMUM NEGARA


Isi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, (iii) Laporan Arus Kas, dan (ii) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.


Jakarta, Menteri Keuangan,

( )


III. SISTEM AKUNTANSI UTANG PEMERINTAH DAN HIBAH SAUP diterapkan untuk menangani transaksi Pengelolaan Utang yang terdiri dari:

• Pembayaran Bunga Utang Dalam dan Luar Negeri;

• Pembayaran Cicilan Utang Luar Negeri;

• Pembayaran Cicilan Utang Dalam Negeri;

• Penerimaan Utang Luar Negeri;

• Penerimaan Utang Dalam Negeri;

• Penerimaan Hibah.

SAUP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.

DJPU memproses data transaksi utang, hibah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan serta menyampaikan laporan beserta ADK kepada DAPK.

Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan utang terdiri dari:

• dokumen anggaran, contoh: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

• dokumen pengeluaran, contoh: Notice of Payment (NoP), Surat Permintaan Membayar (SPM)

• dokumen penerimaan, contoh: Notice of Disbursement (NoD), Withdrawal Aplication (WA), SP2D, SP3ULN, Surat Pembukuan Pinjaman Luar Negeri (SP2LN)

• dokumen lainnya yang dipersamakan.

• Memo penyesuaian

Pemrosesan dokumen sumber menimbulkan pengakuan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan, penambahan nilai utang dan penurunan nilai utang serta menghasilkan laporan berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran, berupa:

• Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan;

• Laporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan;

• Laporan Realisasi Penerimaan Hibah;

• Laporan Realisasi Pembayaran Bunga Utang;

2. Neraca;

3. Catatan atas Laporan Keuangan;

4. Laporan Posisi Utang (managerial report).

Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, yaitu laporan keuangan semester I dan laporan keuangan tahunan.

Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab” yang ditandatangani oleh Direktur DJPU selaku kepala UAPBUN-U&H. Bentuk dan format ”Pernyataan Tanggung Jawab” seperti tersebut di bawah ini.


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PEMBANTU BENDAHARA UMUM NEGARA UTANG DAN HIBAH


Isi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku UAPBUN-U&H yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca dan (iii) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.


Jakarta, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang,

Selaku UAPBUN-U&H

( )


PROSES REKONSILIASI PADA SISTEM AKUNTANSI UTANG PEMERINTAH DAN HIBAH

DJPU melakukan rekonsiliasi data dengan DJPBN c.q DPKN setiap tiga bulan.

Pengaturan sistem akuntansi dan pelaporan utang dan hibah akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

IV. SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH SA-IP diterapkan untuk menangani transaksi investasi pemerintah jangka

panjang. Investasi pemerintah Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi non permanen adalah: investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi permanen adalah: investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau menarik kembali

Kebijakan dalam penentuan investasi pemerintah diatur oleh Menteri Keuangan.

Pelaksanaan investasi pemerintah dapat dilakukan oleh Departemen Keuangan dan atau unit lain yang ditunjuk.

SA-IP dilaksanakan oleh unit yang menjalankan penatausahaan dan pelaporan investasi pemerintah ( Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)).

Unit yang menjalankan penatausahaan dan pelaporan investasi pemerintah (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)) memproses data transaksi investasi pemerintah baik permanen maupun non permanen, penerimaan bagian laba/pendapatan dari investasi, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan serta menyampaikan laporan beserta ADK kepada DAPK.

Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan investasi terdiri dari:

• dokumen anggaran;

• dokumen pengeluaran;

• dokumen penerimaan ;

• memo penyesuaian ; dan


Pemrosesan dokumen sumber menimbulkan pengakuan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan, penambahan nilai investasi dan penurunan nilai investasi serta menghasilkan laporan berupa:

1. Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan;

2. Laporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan;

3. Neraca;

4. Catatan atas Laporan Keuangan;

5. Laporan Investasi Pemerintah (managerial report).

Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, yaitu laporan keuangan semester I dan laporan keuangan tahunan.


Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab” yang ditandatangani oleh Direktur DJKN selaku kepala UAPBUN-IP. Bentuk dan format ”Pernyataan Tanggung Jawab” seperti tersebut di bawah ini.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PEMBANTU BENDAHARA UMUM NEGARA INVESTASI PEMERINTAH


Isi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku UAPBUN-IP yang terdiri dari (i) Laporan Penerimaan Pembiayaan, (ii) Laporan Pengeluaran Pembiayaan, (iii) Neraca dan (iv) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.


Jakarta, Direktur Jenderal Kekayaan Negara,

Selaku UAPBUN-IP

( )

PROSES REKONSILIASI PADA SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH

Unit yang menjalankan fungsi penatausahaan dan pelaporan investasi pemerintah melakukan rekonsiliasi data dengan DJPBN c.q Dit. PKN setiap tiga bulan.

Pengaturan sistem akuntansi dan pelaporan Investasi Pemerintah akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

V. SISTEM AKUNTANSI PENERUSAN PINJAMAN

Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP) diterapkan untuk menangani transaksi penerusan pinjaman dan pengembalian penerusan pinjaman termasuk biaya atas penerusan pinjaman. Mekanisme penerusan pinjaman dapat dilakukan melalui subsidiary loan agreement (SLA) dan dana bergulir.


V.a. SLA atau perjanjian penerusan pinjaman adalah perjanjian penerusan pinjaman yang dananya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan unit organisasi non pemerintah.

Mekanisme penarikan pinjaman luar negeri dan penerusan pinjaman melalui SLA terdiri dari:

1. Pembayaran Langsung, tahapan pelaksanaannya yaitu:

a. BUMN/Pemda sebagai KPA mengajukan SPP APD PL kepada KPPN Khusus;

b. KPPN menerbitkan APD PL/WA dan menyampaikan kepada DJPU cq Dit. PHLN atau lender;

c. Atas dasar APD PL/WA rekanan menerima pembayaran langsung dari Lender;

d. Atas setiap transaksi pembayaran tersebut DJPU cq Dit. PHLN, KPPN dan Bank Indonesia (BI) menerima NoD atau dokumen lain yang dipersamakan dari DJPU cq Dit. PHLN;

e. Dalam hal pinjaman diteruspinjamkan, DJPU cq Dit. PHLN menyampaikan salinan NoD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada DPPP cq Dit. Perbendaharaan. NoD ini sebagai dasar tanggal dinyatakan hutang pemerintah kepada lender dan piutang pemerintah kepada BUMN/Pemda;

f. Atas dasar NoD atau dokumen lain yang dipersamakan, KPPN menerbitkan SP3 dan menyampaikannya kepada BI untuk dibukukan sebagai pencatatan realisasi penarikan pinjaman/hibah luar negeri, serta kepada PA/KPA sebagai dasar pembukuan SAI pada tahun angggaran berjalan.

2. Letter of Credit (L/C), tahapan pelaksanaannya yaitu:

a. BUMN/Pemda mengajukan SPP-SKPD L/C sebesar bagian nilai KPBJ yang memerlukan pembukaan L/C kepada KPPN yang ditunjuk;

b. Berdasarkan SPP-SKPD L/C, KPPN menerbitkan SKPD L/C dan mengirimkan kepada BI;

c. Berdasarkan SKPD L/C, KPA memberitahukan kepada rekanan untuk mengajukan pembukaan L/C kepada BI dengan melampirkan KPBJ;

d. Atas dasar L/C yang telah dibuka, BI mengajukan permintaan kepada DJPU cq Dit. PHLN untuk menerbitkan surat pernyataan kesediaan melakukan pembayaran L/C;

e. Sebagai pemberitahuan realisasi L/C, DPPP menerima NoD atau dokumen lain yang dipersamakan dari DJPU cq Dit. PHLN. NoD ini sebagai dasar tanggal dinyatakan hutang pemerintah kepada BUMN/Pemda;

f. Berdasarkan dokumen realisasi L/C yang diterima dari Bank Koresponden, BI menerbitkan Nota Disposisi sebagai realisasi L/C dan membukukan ekuivalen rupiah ke dalam Rekening Kas Negara dengan menerbitkan Nota Debet/Kredit sebagai realisasi pencairan L/C;


g. Atas dasar SKPD L/C, Nota Disposisi L/C dan Nota Debet/Kredit, KPPN menerbitkan dan membukukan SP3 pada tahun anggaran berjalan sebagai realisasi APBN dan menyampaikannya kepada PA/KPA sebagai dasar pembukuan SAI;

h. Dalam hal L/C dibuka di bank, berdasarkan dokumen realisasi L/C yang diterima dari Bank Koresponden, bank menerbitkan Nota Disposisi atau dokumen yang dipersamakan dan menyampaikannya kepada KPPN.

3. Rekening Khusus

a. Atas dasar NPHLN, Dirjen Perbendaharaan (PBN) membuka reksus pada BI atau bank;

b. Atas permintaan PA/KPA, Dirjen PBN mengajukan permintaan pengisian inisial deposit kepada DJPU cq Dit. PHLN untuk kebutuhan pembiayaan selama periode tertentu atau sejumlah yang ditentukan dalam NPHLN;

c. PA/KPA mengajukan SPM atau SPP, SKM, Reksus L/C dengan dilampiri dokumen pendukungnya kepada KPPN;

d. Berdasarkan SPM atau SPP, SKM, Reksus L/C sebagaimana dimaksud, KPPN mnenerbitkan SP2D atau SKM RK L/C dan selanjutnya menyampaikan kepada BI atau bank;

e. Atas dasar SP2D, BI atau bank melakukan pembebenan kepada reksus;

f. Untuk pengisian kembali reksus, DJPBN mengajukan WA kepada DJPU cq Dit. PHLN dengan dilampiri dokumen pendukung sebagaimana yang disyaratkan dalam NPHLN;

g. DJPU dan BI menerima NoD atau dokumen lain yang dipersamakan dari Dit. PHLN sebagai realisasi penarikan pinjaman.

4. Pembiayaan Pendahuluan

a. Berdasarkan NPHLN atau NPPP dan dokumen anggaran berlaku, PA/KPA mngajukan bukti-bukti pengeluaran pembiayaan pendahuluan dan penggunaan uang kepada KPPN;

b. Atas dasar bukti pengeluaran tersebut pada butir 1, dan dokumen pendukung sebagaimana disyaratkan oleh DJPU cq Dit. PHLN, KPPN mngajukan APD kepada Dit. PHLN;

c. Dirjen PU, KPPN, dan BI menerima NoD atau dokumen lain yang dipersamakan dari Dit. PHLN untuk keuntungan rekening BUN atau rekening kas negara atau rekening PPP;

d. Atas dasar NoD sebagaimana dimaksud, KPPN ditunjuk menerbitkan SP3 dan mengirimkannya kepada PA/KPA untuk bahan SAI.

NoD pada Pembayaran Langsung, Letter of Credit (L/C), Pembiayaan Pendahuluan dianggap sebagai pembebanan piutang. Sedangkan pada Rekening Khusus didasarkan pada SP2D yang memebebani Insial Deposit. Pembebabanan piutang tersebut dapat berupa rupiah dan valas.

Pelunasan piutang setelah diterimanya pembayaran peminjam ke rekening bank penatausaha. Hasil pembayaran peminjam yang diterima ke rekeng bank penatausaha disetorkan ke RDI/RPD. Penyetoran ke RDI dan RPD dapat berupa


RDI Valas, RDI Rupiah atau RPD Rupiah (tergantung pada naskah penerusan pinjaman).

V.b. Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan kepada sekelompok masyarakat, perusahaan negara/daerah, untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu, dan kemudian disalurkan kembali. Yang dimaksud dana bergulir di sini adalah pemberian pinjaman dari Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD).

Mekanisme penarikan pinjaman RDI dan RPD pada dasarnya langsung dicairkan dari rekening RDI dan RPD. Dokumen pengakuan piutang didasarkan pada bukti transaksi pengeluaran dana dari rekening RDI/RPD.

Pelunasan piutang setelah diterimanya pembayaran peminjam ke rekening RDI/RPD yang berada di BI.

SA-PP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman.

DPPP memproses data transaksi penerusan pinjaman dan menyampaikan laporan beserta ADK kepada DAPK.

Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan penerusan pinjaman adalah:

• dokumen anggaran, contoh: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

• dokumen pengeluaran, contoh: Notice of Payment (NoP), Surat Permintaan Membayar (SPM), Nota Kredit

• dokumen penerimaan, contoh: Notice of Disbursement (NoD), Withdrawal Aplication (WA), SP2D, SP3ULN, Surat Pembukuan Pinjaman Luar Negeri (SP2LN). Nota Debet


• Memo penyesuaian

Pemrosesan dokumen sumber menimbulkan pengakuan penerusan pinjaman, pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan dan menghasilkan laporan berupa:

1. Laporan Realisasi Penerusan Pinjaman;

2. Neraca;

3. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab” yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan (Direktur DPPP) selaku kepala UAPBUN-PP. Bentuk dan format ”Pernyataan Tanggung Jawab” seperti tersebut di bawah ini.


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PEMBANTU BENDAHARA UMUM NEGARA PENERUSAN PINJAMAN


Isi Laporan Keuangan Dit.PPP selaku UAPBUN-PP yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Penerusan Pinjaman, (ii) Neraca dan (iii) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.


Jakarta, Direktur PPP,

Selaku UAPBUN-PP

( )

PROSES REKONSILIASI PADA SISTEM AKUNTANSI PENERUSAN PINJAMAN

Dit. PPP melakukan rekonsiliasi data dengan DJPBN c.q Dit. PKN setiap triwulan.

Pengaturan sistem akuntansi penerusan pinjaman akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

VI. SISTEM AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD) diterapkan untuk menangani transaksi transfer kepada pemerintah daerah berupa:

• Dana perimbangan; dan

• Dana otonomi khusus dan penyeimbang.


Dana perimbangan adalah belanja pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana otonomi khusus dan penyesuaian adalah belanja pembiayaan pemerintah dalam kerangka pelaksanaan daerah otonomi khusus dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

SA-TD dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

DJPK memproses data transaksi dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyeimbang kemudian menyampaikan laporan beserta ADK kepada DAPK.

Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan transfer ke daerah terdiri dari:




• memo penyesuaian

Pemrosesan dokumen sumber menimbulkan pengakuan transfer ke daerah serta menghasilkan laporan berupa:

1. Laporan Realisasi Transfer ke Daerah;

2. Neraca.


Laporan Keuangan disajikan setiap bulan.

Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab” yang ditandatangani oleh Direktur DJPK selaku kepala UAPBUN-TD. Bentuk dan format ”Pernyataan Tanggung Jawab” seperti tersebut di bawah ini.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PEMBANTU BENDAHARA UMUM NEGARA TRANSFER KE DAERAH

Pernyataan Tanggung Jawab Isi Laporan Keuangan Dit.PKN selaku UAKBUN-P yang terdiri dari (i) Laporan

Realisasi Transfer ke Daerah, (ii) Neraca , dan (iii) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.


Jakarta, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,

Selaku UAPBUN-TD


( )

PROSES REKONSILIASI PADA SISTEM AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH

DJPK melakukan rekonsiliasi data dengan DJPBN c.q KPPN dan DPKN setiap triwulan.

Pengaturan sistem akuntansi transfer ke daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

VII. SISTEM AKUNTANSI BELANJA SUBSIDI DAN BELANJA LAIN-LAIN Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (SA-BSBL) mencatat

transaksi keuangan pusat pada kementerian negara/lembaga, pihak lain dan Departemen Keuangan selaku Kuasa Pengguna BSBL. Transaksi keuangan pusat adalah transaksi keuangan yang dilakukan oleh BUN yang merupakan kewajiban pemerintah atas suatu kegiatan yang tidak dilakukan kementerian negara/lembaga.Khusus untuk belanja lain-lain dan belanja transfer lainnya dapat dilakukan oleh kementerian negara/lembaga.

Transaksi BSBL dalam bagian ini:

• Belanja Subsidi;

• Belanja lain-lain;

SA-BSBL dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga dan Pihak Lain.

Pemrosesan dokumen sumber transaksi BSBL dalam rangka menyajikan laporan keuangan berupa:

• Laporan Realisasi Anggaran;

• Neraca;

• Catatan atas Laporan Keuangan.

SA-BSBL tingkat UAPA dilaksanakan oleh Departemen Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

DJA mengirimkan laporan keuangan beserta ADK kepada DAPK setiap semester dan tahunan.

Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab” yang ditandatangani oleh Direktur DJA selaku kepala UAPBUN-BSBL. Bentuk dan format ”Pernyataan Tanggung Jawab” seperti tersebut di bawah ini.


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PEMBANTU BENDAHARA UMUM NEGARA

BELANJA SUBSIDI DAN BELANJA LAIN-LAIN


Isi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran selaku UAPBUN-BSBL yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, dan (iii) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.


Jakarta, Direktur Jenderal Anggaran,

Selaku UAPBUN-BSBL

( )

PROSES REKONSILIASI PADA SISTEM AKUNTANSI BELANJA SUBSIDI DAN BELANJA LAIN-LAIN.

DJA melakukan rekonsiliasi data dengan DJPBN c.q KPPN/Direktorat PKN setiap bulan.

Pengaturan SA-BSBL akan ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan tersendiri.

VIII. AKUNTANSI BADAN LAINNYA


Akuntansi Badan Lainnya diterapkan untuk menangani transaksi seperti Otorita BATAM, Gelora Bung Karno, Pengelola Kemayoran, dan transaksi dari badan lainnya.

Akuntansi Badan Lainnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c,q, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Proses akuntansi dilakukan dengan menggabungkan laporan keuangan badan lainnya tersebut ke dalam LKPP.

Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan transaksi dari badan lainnya terdiri dari:



• dokumen penerimaan; dan


• memo penyesuaian

Pemrosesan dokumen sumber menimbulkan pengakuan transaksi serta menghasilkan laporan berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran;

2. Neraca;


Pengiriman Laporan Keuangan ke DAPK disertai dengan ”Pernyataan Tanggung Jawab” yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan (Direktur APK) selaku kepala UAPBUN BL.

Bentuk dan format ”Pernyataan Tanggung Jawab” seperti tersebut di bawah ini.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PEMBANTU BENDAHARA UMUM NEGARA BADAN LAINNYA


Isi Laporan Keuangan Direktorat APK selaku UAPBUN-BL yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, dan (iii) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.


Jakarta, Direktur APK,

Selaku UAPBUN-BL


( )

IX. SISTEM AKUNTANSI TRANSAKSI KHUSUS SA-TK diterapkan untuk menangani transaksi seperti :

• Pengeluaran yang berhubungan dengan keanggotaan Indonesia pada lembaga internasional dikelola BKF.

• Pengeluaran yang berhubungan dengan permasalahan hukum internasional dikelola Sekjen Departemen Keuangan

• Pengeluaran yang berhubungan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Jasa Perbendaharaan, Jasa Giro Rekening KPPN dan BUN, Koreksi Pembukuan, Pengembalian dan Pembayaran PFK dikelola Ditjen Perbendaharaan.

Akuntansi -Transaksi Khusus dilaksanakan oleh unit-unit eselon 1 di lingkup Departemen Keuangan yang diberikan kewenangan oleh Menteri Keuangan

Unit-unit eselon 1 di lingkup Departemen Keuangan memproses data transaksi tersebut dan menyampaikan laporan beserta ADK kepada DAPK.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PEMBANTU BENDAHARA UMUM NEGARA TRANSAKSI KHUSUS


Isi Laporan Keuangan .......(BKF/SETJEN DEPKEU/DJPBN).... selaku UAPBUN-TK yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, dan (iii) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.


Jakarta, .......(Pejabat Eselon 1 terkait)…,

Selaku UAPBUN-BL

( )


Gambar 5Mekanisme Pelaporan Keuangan BABUN

BABUN (999)UABUN

SEKJEN (999.0x)UAPBUN

DJA (999.0x)UAPBUN

DJPB (999.0x)UAPBUN

DJPK (999.0x)UAPBUN

DJKN(999.0x)UAPBUN

BKF(999.0x)UAPBUN

DJPU(999.0x)UAPBUN

SatkerUAKPABUN

SatkerUAKPABUN

SatkerUAKPABUN

SatkerUAKPABUN

SatkerUAKPABUN

SatkerUAKPABUN

SatkerUAKPABUN

SatkerUAKPABUN

SatkerUAKPABUN

SatkerUAKPABUN

SatkerUAKPABUN

SatkerUAKPABUN

SatkerUAKPABUN

SatkerUAKPABUN

MENKEULKPP


BAB V JURNAL STANDAR SiAP

Jurnal Standar yang dipergunakan dalam memproses transaksi-transaksi

keuangan SAKUN dan SAU dikelompokkan menjadi lima kelompok besar yaitu :

A. Jurnal Standar APBN.

B. Jurnal Standar DIPA.

C. Jurnal Standar Saldo Awal.

D. Jurnal Standar Realisasi.

E. Jurnal Standar Penutup.

F. Jurnal Standar Penyesuaian.

Masing masing Jurnal Standar akan dikelompokkan lagi kedalam Jurnal Standar untuk

Sistem Akuntansi Umum (SAU) dan Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN).

A. Jurnal Standar APBN

Jurnal Standar APBN terdiri dari Estimasi Pendapatan, Appropriasi belanja, Estimasi

Penerimaan Pembiayaan dan Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan.

7. Estimasi Penerimaan

Jurnal Standar untuk Estimasi Pendapatan dilakukan dengan mendebet perkiraan Estimasi

Pendapatan masing-masing jenis pendapatan, dan mengkredit Surplus/defisit dengan

jumlah yang sama dengan besarnya estimasi pendapatan dalam APBN. Jurnal Standar

untuk estimasi pendapatan hanya dilakukan oleh SAKUN, sedangkan pada SAU transaksi

ini tidak dijurnal. Jurnal standar dimaksud adalah:

a. Estimasi Penerimaan Perpajakan.

DR. Estimasi Pendapatan Pajak + uraian MAP XXX

CR. Surplus/Defisit XXX

b. Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

DR. Estimasi Pendapatan Negara Bukan Pajak + uraian

MAP

XXX



c. Estimasi Penerimaan Hibah.

DR. Estimasi Pendapatan Hibah+ uraian MAP XXX


8. Appropriasi Belanja

Jurnal Standar untuk Appropriasi Belanja dilakukan dengan mendebet perkiraan

Surplus/defisit, dan mengkredit Appropriasi belanja dari masing-masing jenis belanja

dengan jumlah yang sama dengan besarnya apropriasi belanja dalam APBN. Jurnal

Standar aprropriasi belanja hanya dilakukan oleh SAKUN, sedangkan pada SAU transaksi

ini tidak dijurnal. Jurnal standar dimaksud adalah:

a. Appropriasi Belanja Pegawai.

DR. Surplus/Defisit XXX

CR. Appropriasi Belanja Pegawai + uraian MAK XXX

b. Appropriasi Belanja Barang.


CR. Appropriasi Belanja Barang + uraian MAK XXX

c. Appropriasi Belanja Modal.


CR. Appropriasi Belanja Modal + uraian MAK XXX

d. Appropriasi Belanja Pembayaran Bunga Utang.


CR. Appropriasi Belanja Pemabayaran Bunga Utang +

uraian MAK

XXX

e. Appropriasi Belanja Subsidi.


CR. Appropriasi Belanja Subsidi + uraian MAK XXX


f. Appropriasi Belanja Hibah.


CR. Appropriasi Belanja Hibah + uraian MAK XXX

g. Appropriasi Belanja Bantuan Sosial.


CR. Appropriasi Belanja Bantuan Sosial + uraian

MAK

XXX

h. Appropriasi Belanja Lain-lain.


CR. Appropriasi Belanja Lain-lain + uraian MAK XXX

i. Appropriasi Belanja Dana Perimbangan.


CR. Appropriasi Belanja Dana Perimbangan +

uraian MAK

XXX

j. Appropriasi Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian


CR. Appropriasi Belanja Dana Otonomi Khusus dan

Penyesuaian + uraian MAK

XXX

9. Estimasi Penerimaan Pembiayaan.

Jurnal Standar untuk Estimasi Penerimaan Pembiayaan dilakukan dengan mendebet

perkiraan Estimasi Penerimaan Pembiayaan masing-masing jenis penerimaan

pembiayaan, dan mengkredit Pembiayaan Netto dengan jumlah yang sama dengan

besarnya estimasi penerimaan pembiayaan dalam APBN. Jurnal Standar ini hanya

dilakukan oleh SAKUN, sedangkan pada SAU transaksi ini tidak dijurnal. Jurnal standar

dimaksud adalah:

DR. Estimasi Penerimaan Pembiayaan + uraian MAP XXX

CR. Pembiayaan Netto XXX


10. Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan.

Jurnal Standar untuk Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan dilakukan dengan mendebet

perkiraan Pembiayaan Netto, dan mengkredit Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan

dengan jumlah yang sama. Jurnal Standar ini hanya dilakukan oleh SAKUN, sedangkan

pada SAU transaksi ini tidak dijurnal. Jurnal standar dimaksud adalah:

DR. Pembiayaan Netto XXX

CR. Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan + uraian

MAK

XXX

B. Jurnal Standar DIPA

Jurnal Standar DIPA terdiri dari Estimasi Pendapatan yang dialokasikan, Allotment

belanja, Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan dan Allotment Pengeluaran

Pembiayaan.

11. Estimasi Penerimaan yang dialokasikan.

Jurnal Standar untuk Estimasi Pendapatan yang dialokasikan dilakukan pada sistem SAU,

sedangkan pada SAKUN transaksi ini tidak dijurnal. Pada SAU, transaksi ini dijurnal

dengan mendebet Estimasi Pendapatan yang dialokasikan, dan mengkredit Utang Kepada

KUN dengan jumlah yang sama dengan jenis pendapatan yang ada dalam DIPA. Jurnal

standar dimaksud pada SAU:

a. Estimasi Penerimaan Perpajakan yang dialokasikan.

DR. Estimasi Pendapatan Pajak yang dialokasikan +

uraian MAP

XXX

CR. Utang kepada KUN XXX

b. Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang DAPKlokasikan.

DR. Estimasi Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dialokasikan +

uraian MAP

XXX


c. Estimasi Penerimaan Hibah yang dialokasikan.

DR. Estimasi Pendapatan Hibah yang dialokasikan +

uraian MAP

XXX


CR. Utang Kepada KUN XXX

12. Allotment Belanja.

Jurnal Standar untuk Allotment Belanja dilakukan pada sistem SAU, sedangkan pada

SAKUN transaksi ini tidak dijurnal. Pada SAU, jurnal yang dibuat yaitu dengan mendebet

Piutang dari KUN, dan mengkredit Allotment Belanja dengan jumlah yang sama dengan

jenis belanja dalam DIPA. Jurnal standar dimaksud pada SAU:

a. Allotment Belanja Pegawai.

DR. Piutang dari KUN XXX

CR. Allotment Belanja Pegawai + uraian MAK XXX

b. Allotment Belanja Barang.


CR. Allotment Belanja Barang + uraian MAK XXX

c. Allotment Belanja Modal.

Piutang dari KUN XXX

CR. Allotment Belanja Modal + uraian MAK XXX

d. Allotment Belanja Pembayaran Bunga Utang.


CR. Allotment Belanja Pemabayaran Bungan Utang +

uraian MAK

XXX

e. Allotment Belanja Subsidi.


CR. Allotment Belanja Subsidi + uraian MAK XXX

f. Allotment Belanja Hibah.


CR. Allotment Belanja Hibah + uraian MAK XXX

g. Allotment Belanja Bantuan Sosial.


CR. Allotment Belanja Bantuan Sosial + uraian XXX


MAK

h. Allotment Belanja Lain-lain.


CR. Allotment Belanja Lain-lain + uraian MAK XXX

i. Allotment Belanja Dana Perimbangan.


CR. Allotment Belanja Dana Perimbangan + uraian

MAK

XXX

j. Allotment Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian


CR. Allotment Belanja Dana Otonomi Khusus dan

Penyesuaian + uraian MAK

XXX

13. Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan.

Jurnal Standar untuk Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan dilakukan pada

sistem SAU, sedangkan pada SAKUN transaksi ini tidak dijurnal. Pada SAU transaksi ini

dijurnal dengan mendebet Estimasi Penerimaan pembiayaan yang dialokasikan, dan

mengkredit Utang Kepada KUN dengan jumlah yang sama dengan jenis penerimaan

pembiayaan dalam DIPA. Jurnal standar dimaksud pada SAU:

DR. Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang

DAPKlokasikan+ uraian MAP

XXX


14. Allotment Pengeluaran Pembiayaan.

Jurnal Standar untuk Allotment Pengeluaran Pembiayaan dilakukan pada sistem SAU,

sedangkan pada SAKUN transaksi ini tidak dijurnal. Pada SAU, transaksi ini dijurnal

dengan mendebet Piutang dari KUN, dan mengkredit Allotment Pengeluaran Pembiayaan

dari masing-masing jenis pembiayaan dalam DIPA. Jurnal standar dimaksud pada SAU:



CR. Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan +

uraian MAK

XXX

C. Jurnal Standar Saldo Awal

Jurnal Standar Saldo awal terdiri dari beberapa jurnal untuk saldo awal neraca, antara lain

saldo awal Kas, Piutang, Persediaan, Aset Tetap, Aset Lainnya, Investasi Jangka Pendek,

Investasi jangka Panjang , Utang PFK, Bagian Lancar Hutang, dan Hutang jangka Panjang

15. Jurnal Standar untuk Saldo Awal Kas terdiri dari:

• Kas di Bendahara Pembayar:

Jurnal SAU adalah :

DR Kas di Bendahara Pembayar XXX

CR Uang Muka dari KUN (KPPN/BUN/Reksus) XXX

Jurnal SAKUN:

DR Kas di Bendahara Pembayar XXX

CR SAL XXX

• Kas di Bendahara Penerima:

Jurnal SAU adalah :

DR Kas di Bendahara Penerima XXX

CR Pendapatan yang ditangguhkan XXX

Jurnal SAKUN:

Tidak ada jurnal

• Kas di BI, KPPN.

Jurnal SAU :

Tidak ada Jurnal


Jurnal SAKUN adalah:

DR Kas di Bank Indonesia XXX

CR SAL XXX

DR Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara XXX

CR SAL XXX

16. Jurnal Standar untuk Saldo awal Piutang

Jurnal Standar untuk Saldo awal Piutang, hanya dilakukan di SAU, sedangkan SAKUN

tidak ada jurnal. Jurnal untuk SAU dilakukan dengan mendebet akun Piutang dan

mengkredit akun Cadangan Piutang dengan jumlah yang sama. Jurnal standar saldo awal

piutang adalah:

DR Piutang XXX

CR Cadangan Piutang XXX

17. Jurnal Standar untuk Saldo awal Persediaan

Jurnal Standar untuk Saldo awal Persediaan hanya dilakukan pada SAU, jurnal untuk saldo

awal piutang dilakukan dengan mendebet akun Persediaan, dan mengkredit akun

Cadangan Persediaan. Jurnal standar saldo awal persediaan adalah:

DR Persediaan XXX

CR Cadangan Persediaan XXX

18. Jurnal Standar untuk Saldo awal Aset Tetap

Jurnal Standar untuk Saldo awal Aset Tetap hanya dilakukan di SAU, sedangkan

pada SAKUN saldo awal tidak ada jurnal. Jurnal untuk SAU dilakukan dengan mendebet

masing-masing akun Asset Tetap serta mengkredit akun Diinvestasikan dalam Aset tetap

dengan jumlah yang sama.

Jurnal Standar untuk saldo awal ini adalah:

DR Tanah XXX

DR Peralatan dan Mesin XXX

DR Gedung dan Bangunan XXX

DR Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX

DR Aset tetap Lainnya XXX


DR Kontruksi dalm Pengerjaan XXX

CR Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXX

19. Jurnal Standar Saldo Awal Aset Lainnya

Jurnal Standar untuk Saldo Awal Aset Lainnya seperti TGR, Tagihan Penjualan Angsuran

dan lain sebagainya hanya dilakukan di SAU. Jurnal Standar untuk hal ini dilakukan

dengan mendebet akun Aset Lainnya, dan mengkredit akun Diinvestasikan dalam asset

tetap lainnya. Jurnal standar saldo awal aset tetap lainnya adalah:

DR Aset Lainnya XXX

CR Diinvestasikan dalam Aset Lainnya XXX

20. Jurnal Standar untuk Saldo Awal Investasi

Jurnal Standar untuk Saldo Awal Investasi baik jangka pendek maupun jangka

panjang hanya dilakukan di SAU. Jurnal Standar dilakukan dengan mendebet akun saldo

awal masing-masing investasi dan mengkredit akun Diinvestasikan Dalam Investasi

Jangka Panjang atau Investasi jangka pendek dengan jumlah yang sama. Jurnal saldo

awal Investasi adalah:

DR Investasi Jangka Pendek XXX

CR Diinvestasikan dalam Investasi Jangka

Pendek

XXX

DR Investasi Jangka Panjang XXX

CR Diinvestasikan dalam Investasi Jangka

Panjang

XXX

21. Jurnal Standar untuk Saldo Awal Hutang Jangka Pendek

Jurnal Standar untuk Saldo Awal Hutang Jangka Pendek dilakukan di SAU maupun

SAKUN. Jurnal yang dilakukan di SAKUN hanya menyangkut untuk Hutang PFK. Jurnal

dilakukan dengan mendebet Dana yang disediakan untuk pembayaran Hutang Jangka

Pendek dan mengkredit masing-masing akun hutang jangka pendek dengan jumlah yang

sama. Jurnal standarnya adalah:

Jurnal untuk SAU dan SAKUN:

DR Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka XXX


Pendek

CR Kewajiban Jangka Pendek XXX

22. Jurnal Standar untuk Saldo Awal Hutang Jangka Panjang

Jurnal Standar untuk Saldo Awal Hutang Jangka Panjang dilakukan di SAU,

dengan mendebet akun Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka

Panjang dan mengkredit akun masing-masing saldo hutang jangka panjang.

DR Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Hutang Jangka

Panjang

XXX

CR Kewajiban Jangka Panjang XXX

D. Jurnal Standar Realisasi Anggaran

Jurnal Standar untuk realisasi anggaran dapat dikelompokkan kedalam beberapa

jenis antara lain: Jurnal Standar UYHD, Realisasi Pendapatan, Belanja,

Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan serta Jurnal Standar Non

Anggaran.

Jurnal Standar untuk UYHD antara lain terdiri dari:

1. Jurnal Standar Penyediaan Uang Persediaan . Jurnal Standar ini

dilakukan baik pada SAU dan SAKUN. Jurnal Standar untuk SAU dilakukan dengan

mendebet akun Kas di Bendaharawan Pembayar dan mengkredit Uang Muka Dari

KPPN/BUN/Reksus. Sedangkan untuk SAKUN dilakukan dengan mendebet

perkiraan Pengeluaran Transito dan mengkredit Kas di KPPN/BUN/Reksus.

Jurnal Standar SAU adalah:

DR Kas di Bendaharawan Pembayar XXX

CR Uang Muka dari KUN (KPPN/BUN/Reksus) XXX

Jurnal Standar SAKUN

DR Pengeluaran Transito XXX

CR Kas di KPPN/BUN/Reksus XXX

2. Jurnal Standar Pengembalian/Setoran Uang Persediaan. Jurnal Standar

ini dilakukan baik pada SAU maupun SAKUN. Jurnal Standar untuk SAU dilakukan


dengan mendebet Uang Muka dari KPPN/BUN/Reksus dan mengkredit Kas di

Bendaharawan Pembayar sejumlah dana UYHD yang dikembalikan/disetor.

Sedangkan untuk SAKUN dilakukan dengan mendebet Kas di KPPN/BUN/Reksus

dan mengkredit Penerimaan Transito.

Jurnal Standar SAU:

DR Uang Muka dari KUN (KPPN/BUN/Reksus) XXX

CR Kas di Bendaharawan Pembayar XXX

Jurnal Standar SAKUN:

DR Kas di KUN (KPPN/BUN/Reksus) XXX

CR Penerimaan Transito XXX

3. Jurnal Standar Realisasi Pendapatan. Jurnal untuk transaksi ini dilakukan

baik pada SAU maupun SAKUN. Jurnal Standar SAU untuk realisasi pendapatan

dilakukan dengan mendebet akun Hutang Kepada KUN dan mengkredit masing-

masing jenis akun realisasi pendapatan.

Jurnal untuk SAU adalah:

DR Hutang Kepada KUN XXX

CR Pendapatan Pajak + uraian MAP XXX

CR Pendapatan Negara Bukan Pajak + uraian

MAP

XXX

Untuk SAKUN penjurnalan transaksi ini dilakukan dengan mendebet akun Kas di

KUN dan mengkredit akun masing-masing jenis akun realisasi Pendapatan.

Jurnal untuk SAKUN adalah:

DR Kas di KUN (KPPN/BUN/Reksus) XXX

CR Pendapatan Pajak + uraian MAP XXX

CR Pendapatan Negara Bukan Pajak + uraian

MAP

XXX

4. Jurnal Standar Pengembalian Pendapatan. Jurnal dilakukan pada SAI

dan SAU dengan cara mendebet akun Pengembalian Pendapatan ditambah uraian

MAP serta mengkredit akun Hutang Kepada KUN.



DR Pengembalian Pendapatan Pajak + uraian MAP XXX

DR Pengembalian Pendapatan Negara Bukan Pajak +

uraian MAP

XXX

CR Hutang Kepada KUN XXX

Untuk SAKUN, penjurnalan transaksi ini dilakukan dengan mendebet akun

Pengembalian Pendapatan + uraian MAP dan mengkredit akun Kas di KPPN.


DR Pengembalian Pendapatan Pajak + uraian MAP XXX

DR Pengembalian Pendapatan Negara Bukan Pajak +

uraian MAP

XXX

CR Kas di KUN (KPPN/BUN/Reksus) XXX

5. Jurnal Standar Realisasi Belanja. Jurnal pada SAU dilakukan dengan

mendebet masing-masing akun Belanja, dan mengkredit Piutang dari KUN.

Jurnal SAU adalah:

DR Belanja + Uraian MAK XXX

CR Piutang dari KUN XXX

Untuk SAKUN penjurnalan transaksi ini dilakukan dengan mendebet masing-

masing akun Belanja, dan mengkredit akun Kas di KPKN/BUN.


DR Belanja + Uraian MAK XXX

CR Kas di KPPN/BUN XXX

Khusus realisasi Belanja Modal, terdapat perlakuan khusus dalam pencatatan

transaksi ini karena pada saat belanja modal direalisasikan tidak hanya transaksi

keuangan yang terkait namun juga transaksi asset. Pencatatan ini seringkali disebut

dengan jurnal ikutan atau jurnal korolari yang mengikuti setiap ada belanja modal.

Jurnal korolari ini hanya dicatat dalam SAU dengan cara mendebet akun Aset


Tetap Sebelum disesuaikan, dan mengkredit akun Diinvestasikan dalam Aset

Tetap. Jurnal untuk SAU adalah:

DR Belanja Modal + Uraian MAK XXX

CR Kas di KPPN/BUN XXX

Jurnal kololari SAU adalah:

DR Aset Tetap Sebelum Disesuaikan XXX

CR Diinvestasikan Dalam Aset Tetap XXX

6. Jurnal Standar Realisasi Perngembalian Belanja. Jurnal pada SAU

dilakukan dengan mendebet akun Piutang dari KUN, dan mengkredit Pengembalian

Belanja.

Jurnal pada SAU adalah:

DR Piutang dari KUN XXX

CR Pengembalian Belanja + uraian MAK XXX


KPPN/BUN, dan mengkredit akun Pengembalian Belanja.

Jurnal pada SAKUN adalah:

DR Kas di KPPN/BUN XXX

CR Pengembalian Belanja + uraian MAK XXX

7. Jurnal Standar Realisasi Penerimaan Pembiayaan. Jurnal dilakukan baik

pada SAU maupun SAKUN. Jurnal Standar SAU untuk realisasi penerimaan

Pembiayaan dilakukan dengan mendebet akun Hutang Kepada KUN dan

mengkredit masing-masing jenis akun Penerimaan Pembiayaan.

Jurnal pada SAU adalah:

DR Hutang Kepada KUN XXX

CR Penerimaan Pembiayaan + uraian MAP XXX


Untuk SAKUN penjurnalan transaksi ini dilakukan dengan mendebet akun Kas di BI

dan mengkredit akun masing-masing jenis akun penerimaan Pembiayaan.



CR Penerimaan Pembiayaan + uraian MAP XXX

8. Jurnal Standar Pengembalian Penerimaan Pembiayaan. Jurnal pada

SAU dilakukan dengan cara mendebet akun Pengembalian Penerimaan

Pembiayaan serta mengkredit akun Hutang Kepada KUN.

Jurnal SAU adalah:

DR Pengembalian Penerimaan Pembiayaan + uraian

MAP

XXX

CR Hutang Kepada KUN XXX

Untuk SAKUN, penjurnalan transaksi ini dilakukan dengan mendebet akun

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan mengkredit akun Kas di BI.


DR Pengembalian Penerimaan Pembiayaan + uraian

MAP

XXX

CR Kas di Bank Indonesia XXX

9. Jurnal Standar Realisasi Pengeluaran Pembiayaan. Jurnal SAU

dilakukan dengan mendebet masing-masing akun Pengeluaran Pembiayaan, dan

mengkredit Piutang dari KUN.

Jurnal SAU adalah:

DR Pengeluaran Pembiayaan + uraian MAK XXX

CR Piutang dari KUN XXX

Untuk SAKUN penjurnalan transaksi ini dilakukan dengan mendebet masing-

masing akun Pengeluaran Pembiayaan, dan mengkredit akun Kas di BI.



DR Pengeluaran Pembiayaan + uraian MAK XXX

CR Kas di Bank Indonesia XXX

Khusus realisasi Pengeluaran Pembiayaan, terdapat perlakuan khusus dalam

pencatatan transaksi ini karena pada saat terjadi belanja yang bersumber dari

Pinjaman direalisasikan tidak hanya transaksi keuangan yang terkait namun juga

transaksi Kewajiban. Pencatatan ini seringkali disebut dengan jurnal ikutan atau

jurnal korolari yang mengikuti setiap ada Belanja yang bersumber dari pinjaman.

Jurnal korolari ini hanya dicatat dalam SAU dengan cara mendebet akun Dana

yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek/panjang, dan

mengkredit akun Utang jangka pendek/panjang.


DR Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang

(Jangka Pendek/Jangka Panjang)

XXX

CR Utang Jangka Pendek/Panjang XXX

10. Jurnal Standar Realisasi Perngembalian Pengeluaran Pembiayaan.

Jurnal SAU dilakukan dengan mendebet akun Piutang dari KUN, dan mengkredit

Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan.

Jurnal SAU adalah:

DR Piutang dari KUN XXX

CR Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan +

uraian MAK

XXX


BI, dan mengkredit akun Pengembalian Belanja.




CR Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan +

uraian MAK

XXX

11. Jurnal Standar Transaksi non Anggaran. Jurnal untuk transaksi non

Anggaran hanya terdapat di SAKUN saja, sedangkan pada SAU tidak dijurnal.

Jurnal untuk transaksi non Anggaran antara lain jurnal Perhitungan Pihak Ketiga

dan Kiriman Uang. Jurnal tersebut terdiri dari jurnal penerimaan dan pengeluaran

adapun standar jurnal dimaksud adalah:

• Jurnal Standar Penerimaan Non Anggaran:

DR. Kas Di KPKN XXX

CR Penerimaan FPK XXX

CR Penerimaan Kiriman Uang XXX

CR Penerimaan Wesel Pemerintah XXX

• Jurnal Standar Pengeluaran Non Anggaran :

DR. Pengeluaran PFK XXX

DR. Pengeluaran Kiriman Uang XXX

DR. Penerimaan Wesel Pemerintah XXX

CR. Kas di KPKN XXX

E. Jurnal Standar Penutup

Jurnal penutup mencakup SAU dan SAKUN dimana bertujuan untuk menutup

seluruh perkiraan – perkiraan sementara yang bertujuan untuk penyusunan laporan

keuangan. Jurnal penutup dimaksud akan terdiri dari jurnal penutup Anggaran dengan

Realisasinya. Untuk perkiraan – perkiraan yang akan masuk kedalam unsur Neraca tidak

dilakukan penutupan.

1. Jurnal Penutup SAKUN.

Jurnal yang ditutup dalam SAKUN adalah seluruh jurnal APBN, Pembiayaan Neto dan

SILPA. Jurnal penutup SAKUN dilakukan dengan mendebet seluruh akun yang berada

di sisi kredit dan mengkredit seluruh akun yang berada di sisi debet. Jurnal standar

dimaksud adalah:

a. Jurnal Penutup Estimasi Pendapatan


Jurnal ini ditutup dengan cara mendebet masing-masing akun Pendapatan dan

mengkredit Estimasi Pendapatan yang bersangkutan, serta memasukkan

selisihnya pada akun Surplus/Defisit. Jurnal dimaksud adalah:

DR. Pendapatan Pajak XXX

DR. Pendapatan Negara Bukan Pajak XXX

DR. Pendapatan Hibah XXX

DR. Surplus/ Defisit XXX

CR Estimasi Pendapatan Pajak XXX

CR Estimasi Pendapatan Negara Bukan Pajak XXX

CR Estimasi Hibah XXX

b. Jurnal Penutup Appropriasi Belanja

Jurnal ini dilakukan dengan cara mendebet masing-masing akun Appropriasi

Belanja dan mengkredit masing-masing akun belanja, serta memasukkan selisihnya

pada akun Surplus Defisit. Jurnal dimaksud adalah:

DR. Appropriasi Belanja Pegawai XXX

DR. Appropriasi Belanja Barang XXX

DR. Appropriasi Belanja Modal XXX

DR. Appropriasi Belanja Pembayaran Bunga Htg XXX

DR. Appropriasi Belanja Subsidi XXX

DR. Appropriasi Belanja Hibah XXX

DR. Appropriasi Belanja Lain-lain XXX

DR. Appropriasi Bantuan Sosial XXX

CR Surplus/Defisit XXX

c. Jurnal Penutup Penerimaan Pembiayaan

Jurnal standar ini dilakukan dengan cara mendebet masing-masing akun

Penerimaan Pembiayaan dan mengkredit masing-masing akun Estimasi

Penerimaan Pembiayaan, serta memasukkan selisihnya pada akun Pembiayaan

Netto. Jurnal dimaksud adalah:

DR. Penerimaan Pembiayaan Dlm Negri Perbankan XXX

DR. Penerimaan Pembiayaan Dlm Negri Non Perbanka XXX

DR. Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Luar Negri XXX

DR Pembiayaan Neto XXX

CR Est. Pener Pembiayaan DN Perbankan XXX


CR. Est. Pener Pembiayaan DN Non Perbanka XXX

CR. Est. Penerimaan Pembiayaan PLN XXX

d. Jurnal Penutup Pengeluaran Pembiayaan

Jurnal Standar ini dilakukan dengan cara mendebet akun Appropriasi Pengeluaran

Pembiayaan dan mengkredit akun Pengeluaran Pembiayaan serta memasukkan

selisihnya pada akun Pembiayaan Neto. Jurnal tersebut adalah:

DR. Appropriasi Pengeluaran Pembayaran Cicilan Pokok HLN XXX

DR. Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan DN Perbankan XXX

DR. Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan DN Non Perbankan XXX

CR. Pembiayaan Neto XXX

CR. Pengeluaran Pembayaran Cicilan Pokok HLN XXX

CR. Pengeluaran Pembiayaan DN Perbankan XXX

CR. Pengeluaran Pembiayaan DN Non Perbankan XXX

e. Jurnal Penutup Pembiayaan Neto dan Surplus Defisit serta SILPA

Jurnal Standar dilakukan dengan membalik masing-masing akun surplus/defisit

dan pembiayaan neto kemudian memasukkannya pada akun SILPA. Jurnal

dimaksud adalah:

DR. Pembiayaan Neto XXX


CR SILPA XXX

Jurnal standar untuk menutup SILPA adalah: DR. SILPA XXX

CR SAL XXX

d. Jurnal Penutup transaksi Non Anggaran

Jurnal Standar ini terdiri dari jurnal penutup untuk penerimaan dan pengeluaran

transito, Kiriman Uang serta PFK. Jurnal tersebut adalah:

Jurnal penutup penerimaan dan pengeluaran transito:

DR. Penerimaan Transito XXX

DR. Kas Di Bendaharawan Pembayar XXX


CR. Pengeluaran Transito XXX

Jurnal penutup Kiriman Uang:

DR. Penerimaan Kiriman Uang XXX

DR. Kas dalam Transito XXX

CR. Pengeluaran Kiriman Uang XXX

Jurnal Penutup PFK:

DR. Penerimaan PFK XXX

CR. Hutang PFK XXX

CR. Pengeluaran PFK XXX

2. Jurnal Penutup SAU.

Jurnal yang ditutup dalam SAU adalah seluruh estimasi pendapatan yang dialokasikan,

seluruh Allotment Belanja, estimasi penerimaan pembiayaan, serta allotment

pengeluaran pembiayaan. Jurnal tersebut adalah:

e. Jurnal penutup Estimasi Pendapatan Yang dialokasikan

Jurnal ini ditutup dengan cara mendebet masing-masing akun Pendapatan dan

mengkredit Estimasi Pendapatan yang dialokasikan, serta memasukkan

selisihnya pada akun Hutang Kepada KUN. Jurnal dimaksud adalah:

DR. Pendapatan Pajak XXX

DR. Pendapatan PNBP XXX

DR. Hutang Kepada KUN XXX

CR Estimasi Pendapatan Pajak yg dialokasikan XXX

CR Estimasi Pendapatan PNBP yg dialokasikan XXX

f. Jurnal penutup Allotment Belanja

Jurnal ini ditutup dengan cara mendebet seluruh allotment belanja dan mengkredit

masingmasing akun belanja serta memasukkan selisihnya pada Piutang dari KUN.

Jurnal dimaksud adalah:

DR. Allotment Belanja Pegawai XXX

DR. Allotment Belanja Barang XXX

DR. Allotment Belanja Modal XXX

CR Belanja Pegawai XXX


CR. Belanja Barang XXX

CR. Belanja Modal XXX

CR. Piutang Dari KUN XXX

g. Jurnal penutup Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan

Jurnal standar ini dilakukan dengan cara mendebet masing-masing akun

Penerimaan Pembiayaan dan mengkredit masing-masing akun Estimasi Penerimaan

Pembiayaan yang dialokasikan, serta memasukkan selisihnya pada akun Hutang

Kepada KUN. Jurnal dimaksud adalah:

DR. Penerimaan Pembiayaan XXX

DR. Hutang Kepada KUN XXX

CR. Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan XXX

h. Jurnal Penutup Pengeluaran Pembiayaan

Jurnal Standar ini dilakukan dengan cara mendebet akun Allotment Pengeluaran

Pembiayaan dan mengkredit akun Pengeluaran Pembiayaan serta memasukkan

selisihnya pada akun Piutang dari KUN. Jurnal tersebut adalah:

DR. Allotment Pengeluaran Pemb Cicilan Pokok HLN XXX

DR. Allotment Pengeluaran Pembiayaan Perbankan XXX

DR Allotment Pembiayaan DN Non Perbankan XXX

CR. Piutang Dari KUN XXX

CR. Pengeluaran Pembayaran Cicilan Pokok HLN XXX

CR. Pengeluaran Pembiayaan DN Perbankan XXX

CR. Pengeluaran Pembiayaan DN Non Perbankan XXX

F. Jurnal Standar Penyesuaian

Jurnal penyesuaian yang digunakan dalam Cash Toward Accrual Basis adalah: 1 Melakukan Reklasifikasi Perkiraan Aset lain - lain ke Perkiraan Bagian Lancar

(contoh Tagihan Penjualan Angsuran ).

a. Membalik perkiraan Tagihan Penjualan Angsuran sebesar nilai lancar tahun berikutnya dengan jurnal.

Diinvestasikan pada aset lain-lain XXX

Tagihan Penjualan Angsuran XXX b. Menimbulkan perkiraan Bagian Lancar TPA sebesar nilai lancar tahun berikutnya

dengan jurnal.


Bagian Lancar TPA XXX Cadangan Piutang XXX 2 Melakukan Reklasifikasi Perkiraan Hutang Jangka Panjang ke Perkiraan Bagian

Lancar Utang Jangka Panjang.

a. Membalik perkiraan Utang Jangka Panjang sebesar nilai lancar yang akan jatuh tempo tahun berikutnya dengan jurnal.

Hutang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan XXX Dana yang disediakan utk pemb UJ Panjang XXX

b. Menimbulkan perkiraan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar nilai yang

akan jatuh tempo tahun berikutnya dengan jurnal. Dana yang disediakan utk pemb UJ pendek XXX Bagian Lancar Utang Jangka Panjang XXX 3 Melakukan penyesuaian nilai Persediaan akhir tahun dari hasil opname pisik

terhadap persediaan.

a. Menambah nilai persediaan jika hasil opname pisik nilai persediaan akhir lebih besar dari nilai awal persediaan dengan jurnal.

Persediaan XXX Cadangan persediaan XXX

b. Mengurangi nilai persediaan jika hasil opname pisik nilai persediaan akhir lebih kecil dari nilai persediaan awal dengan jurnal.

Cadangan persediaan XXX Persediaan XXX

4 Mengakui nilai Belanja yang dibayar di muka, untuk menentukan nilai beban yang

real ditahun berjalan dengan jurnal. Belanja yang dibayar dimuka XXX Cadangan Piutang XXX 5 Mengakui nilai Belanja yang masih harus dibayar, untuk menentukan nilai kewajiban

belanja tahun berikutnya dengan jurnal. Dana yang disediakan utk pemb UJ pendek XXX Belanja yang masih harus dibayar XXX 6 Mengakui nilai piutang atas pendapatan yang belum dilakukan pembayaran atas

penerimaan tahun berjalan (SKP yang belum dibayar oleh WP) dengan jurnal.

Piutang Pajak XXX Cadangan Piutang XXX 7 Mengakui nilai pendapatan yang diterima dimuka, yang seharusnya merupakan

penerimaan tahun berikutnya (Pendapatan sewa diterima dimuka) dengan jurnal.


Pendapatan yang diterima di muka XXX Pendapatan yang ditangguhkan XXX 8 Mengakui nilai Beban penyusutan aset tetap selama tahun berjalan dengan jurnal.

a. Mengakui nilai Akumulasi penyusutan.

Diinvestasikan pada aset tetap XXX Akumulasi penyusutan aset tetap XXX

b. Menghapus nilai Aset Tetap dan Akumulasi penyusutan aset tetap akhir dari masa penyusutan dengan SK Penghapusan, sehingga dibuat jurnal.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap XXX

Aset tetap XXX


BAB VI JENIS-JENIS LAPORAN

A. Laporan SAKUN.

Laporan-laporan Kas Umum Negara yang dapat dihasilkan secara otomatis dari

proses komputerisasi pada Tingkat KPPN dan Kanwil terdiri dari :

1. Laporan KUN Tingkat KPPN Laporan wajib :

No Nama Laporan Periode Dikirim ke:

1. Neraca KUN Tk. KPPN (on the face) T, S,B J

2. Laporan Arus Kas KUN Tk. KPPN (on the

face)

T, S, B, M,H J

3. Laporan Penerimaan Tk. KPPN Per Mata

Anggaran Penerimaan tanggal xx-xx-xxxx

T, S, B, M,H J

4. Laporan Penerimaan Tk. KPPN Per Mata

Anggaran Penerimaan sampai dengan

tanggal xx-xx-xxxx

T, S, B, M,H J

5. Laporan Pengeluaran Kas Tk. KPPN Per

Mata Anggaran Pengeluaran tanggal xx-

xx-xxxx

T, S, B, M,H J

6. Laporan Pengeluaran Kas Tk. KPPN Per

Mata Anggaran Pengeluaran sampai

dengan tanggal xx-xx-xxxx

T, S, B, M,H J

7. Laporan Perubahan dan Posisi Kas Tk.

KPPN tanggal xx-xx-xxxx

T, S, B, M,H J


KPPN sampai dengan tanggal xx-xx-xxxx

T, S, B, M,H J

2. Laporan KUN tingkat Kanwil

Laporan wajib :


1. Neraca KUN Tk. Kanwil (on the face) T, S,B K


2. Laporan Arus Kas KUN Tk. Kanwil (on the

face)

T, S, B, M,H K

3. Laporan Penerimaan Tk. Kanwil Per Mata

Anggaran Penerimaan tanggal xx-xx-xxxx

T, S, B, M,H J

4. Laporan Penerimaan Tk. Kanwil Per Mata

Anggaran Penerimaan sampai dengan

tanggal xx-xx-xxxx

T, S, B, M,H J

5. Laporan Pengeluaran Kas Tk. Kanwil Per

Mata Anggaran Pengeluaran tanggal xx-xx-

xxxx

T, S, B, M,H J

6. Laporan Pengeluaran Kas Tk. Kanwil Per

Mata Anggaran Pengeluaran sampai

dengan tanggal xx-xx-xxxx

T, S, B, M,H J


Kanwil tanggal xx-xx-xxxx

T, S, B, M,H J


Kanwil sampai dengan tanggal xx-xx-xxxx

T, S, B, M,H J

9. Laporan Rincian Neraca KUN yang

menggambarkan posisi masing-masing

perkiraan aset dan kewajiban di KPPN serta

jumlah total tingkat kanwil

T, S, B, M,H J

B. Laporan SAU.

Laporan-laporan Sistem Akuntansi Umum yang dapat dihasilkan secara otomatis

dari proses komputerisasi adalah sebagai berikut:

1. Laporan SAU Tingkat KPPN a. Laporan Wajib


1. Neraca SAU Tk. KPPN (on the face) T,S J

3. Laporan Realisasi Anggaran Tk. KPPN (on the

face)

T,S J

4. Laporan Realisasi Pendapatan Negara dan T,S J


Hibah Periode xx-xx-xxxx sampai dengan xx-xx-

xxxx

5. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan

Negara dan Hibah Periode xx-xx-xxxx sampai

dengan xx-xx-xxxx

T,S J

5. Laporan Realisasi Belanja Periode xx-xx-xxxx

sampai dengan xx-xx-xxxx

T,S J

6. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja

Periode xx-xx-xxxx sampai dengan xx-xx-xxxx

T,S J

b. Laporan Penunjang (Optional)

No. Nama Laporan

1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran

(LRBUK.01)

2. Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran, Eselon I,

dan Satuan Kerja (LRBUK.02)

3. Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran dan

Kegiatan (LRBUK.03)

4. Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Sumber Dana dan Cara

Penarikan (LRBUK.04)

5. Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Jenis Belanja (LRBUK.05)

6. Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Fungsi, Sub Fungsi, Program,

Kegiatan (LRBUK.06)

7. Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran Detail

(LRBUK.07)

8. Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran dan Eselon

I Detail (LRBUK.08)

9. Belanja Satuan Kerja (LRBS)

10. Belanja Satuan Kerja Dekonsentrasi (LRBD)

11. Belanja Satuan Kerja Tugas Pembantuan (LRBT)

12. Belanja Satuan Kerja Gabungan (LRBSG)

13. Belanja Satuan Kerja Dekonsentrasi Gabungan (LRBDG)

14. Belanja Satuan Kerja Tugas Pembantuan Gabungan (LRBTG)

15. Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian


Anggaran (LPBUK.01)


Anggaran, Eselon I, dan Satuan Kerja (LPBUK.02)


Anggaran dan Kegiatan (LPBUK.03)

18. Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Sumber Dana

dan Cara Penarikan (LPBUK.04)

19. Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Jenis Belanja

(LPBUK.05)

20. Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Fungsi, Sub

Fungsi, Program, Kegiatan (LPBUK.06)


Anggaran Detail (LPBUK.07)


Anggaran dan Eselon I Detail (LPBUK.08)

23. Pengembalian Belanja Satuan Kerja (LPBS)

24. Pengembalian Belanja Satuan Kerja Dekonsentrasi (LPBD)

25. Pengembalian Belanja Satuan Kerja Tugas Pembantuan (LPBT)

26. Pengembalian Belanja Satuan Kerja Gabungan (LPBSG)

27. Pengembalian Belanja Satuan Kerja Dekonsentrasi Gabungan (LPBDG)

28. Pengembalian Belanja Satuan Kerja Tugas Pembantuan Gabungan (LPBTG)

29. Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga Menurut Mata

Anggaran Penerimaan (LRPUK.01)

30. Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga Menurut

Bagian Anggaran (LRPUK.02)


Bagian Anggaran Detail (LRPUK.03)


Bagian Anggaran dan Eselon I Detail (LRPUK.04)

33. Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja (LRPS)

34. Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja Gabungan (LRPSG)

35. Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga

Menurut Mata Anggaran Penerimaan (LPPUK.01)


Menurut Bagian Anggaran – Bulanan (LPPUK.02)



Menurut Bagian Anggaran Detail (LPPUK.03)


Menurut Bagian Anggaran dan Eselon I Detail (LPPUK.04)

39. Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja (LPPS)

40. Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja Gabungan

(LPPSG)

2. Laporan SAU Tingkat Kanwil

a. Laporan Wajib


1. Neraca SAU Tk. Kanwil (on the face) T,S K

3. Laporan Realisasi Anggaran Tk. Kanwil (on the

face)

T,S K

4. Laporan Realisasi Pendapatan Negara dan

Hibah Periode xx-xx-xxxx sampai dengan xx-xx-

xxxx

T,S K

5. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan

Negara dan Hibah Periode xx-xx-xxxx sampai

dengan xx-xx-xxxx

T,S K

5. Laporan Realisasi Belanja Periode xx-xx-xxxx

sampai dengan xx-xx-xxxx

T,S K

6. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja

Periode xx-xx-xxxx sampai dengan xx-xx-xxxx

T,S K

b. Laporan Penunjang (Optional)

No. Nama Laporan

1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran (LRBUW.01)

2. Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran, Eselon I, dan Satuan Kerja (LRBUW.02)

3. Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran dan Kegiatan (LRBUW.03)

4. Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Sumber Dana dan Cara Penarikan (LRBUW.04)


5. Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Jenis Belanja (LRBUW.05)

6. Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan (LRBUW.06)

7. Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran Detail (LRBUW.07)

8. Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran dan Eselon I Detail (LRBUW.08)

9. Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut KPPN, Bagian Anggaran dan Satuan Kerja (LRBUW.09)

10. Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut KPPN dan Mata Anggaran (LRBUW.10)

11. Belanja Satuan Kerja Tingkat Wilayah (LRBSGW) 12. Belanja Satuan Kerja Dekonsentrasi Tingkat Wilayah (LRBDGW) 13. Belanja Satuan Kerja Tugas Pembantuan Tingkat Wilayah (LRBTGW)

14. Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran (LPBUK.01)

15. Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran, Eselon I, dan Satuan Kerja (LPBUK.02)

16. Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran dan Kegiatan (LPBUK.03)

17. Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Sumber Dana dan Cara Penarikan (LPBUK.04)

18. Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Jenis Belanja (LPBUK.05)

19. Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan (LPBUK.06)

20. Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran Detail (LPBUK.07)

21. Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran dan Eselon I Detail (LPBUK.08)

22. Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut KPPN, Bagian Anggaran dan Satuan Kerja (LPBUW.09)

23. Pengembalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut KPPN dan Mata Anggaran (LPBUW.10)

24. Pengembalian Belanja Satuan Kerja Tingkat Wilayah (LPBSGW)

25. Pengembalian Belanja Satuan Kerja Dekonsentrasi Tingkat Wilayah (LPBDGW)

26. Pengembalian Belanja Satuan Kerja Tugas Pembantuan Tingkat Wilayah (LPBTGW)

27. Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga Menurut Mata Anggaran Penerimaan (LRPUW.01)

28. Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran (LRPUW.02)

29. Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran Detail (LRPUW.03)

30. Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran dan Eselon I Detail (LRPUW.04)

31. Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga Menurut KPPN dan Mata Anggaran (LRPUW.05)

32. Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga Menurut KPPN, Bagian Anggaran dan Satuan Kerja (LRPUW.06)

33. Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja Tingkat Wilayah (LRPSGW)


34. Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga Menurut Mata Anggaran Penerimaan (LPPUW.01)

35. Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran (LPPUW.02)

36. Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran Detail (LPPUW.03)

37. Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga Menurut Bagian Anggaran dan Eselon I Detail (LPPUW.04)

38. Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga Menurut KPPN dan Mata Anggaran (LPPUW.05)

39. Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga Menurut KPPN, Bagian Anggaran dan Satuan Kerja (LPPUW.06)

40. Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja Tingkat Wilayah (LPPSGW)

C. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

a. Laporan Wajib

No. Nama Laporan 1. LRA Bagian Depan (On The Face) 2. Laporan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah 3. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah

4. Laporan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Bagian Anggaran (Organisasi) per program

5. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Pemerintah Pusat Menurut Bagian Anggaran (Organisasi) per program

6. Laporan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi dan Sub Fungsi

7. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi dan Sub Fungsi

8. Laporan Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja per Bagian Anggaran

9. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja menurut Jenis Belanja per Bagian Anggaran

10. Laporan Realisasi Belanja Daerah b. Laporan Penunjang (Optional)

No. Nama Laporan

1. LRA Pendapatan (gabungan) a. LRA Penerimaan Dalam Negeri b. LRA Penerimaan Hibah

2. LRA Pengembalian Pendapatan (gabungan) a. LRA Pengembalian Penerimaan Dalam Negeri b. LRA Pengembalian Penerimaan Hibah

3. LRA Pendapatan (melalui KPPN dan BUN) a. LRA Penerimaan Dalam Negeri b. LRA Penerimaan Hibah

4. LRA Pengembalian Pendapatan (melalui KPPN dan BUN)


a. LRA Pengembalian Penerimaan Dalam Negeri b. LRA Pengembalian Penerimaan Hibah

5. LRA Belanja (gabungan) - LRA Belanja menurut BA/Sumber Dana/Fungsi/Subfungsi/Program

6. LRA Belanja (melalui KPPN dan BUN) - LRA Belanja menurut BA/Sumber Dana/Fungsi/Subfungsi/Program

7. LRA Pengembalian Belanja (gabungan) a. LRA Pengembalian Belanja menurut BA/Sumber Dana/Fungsi/Subfungsi/Program b. LRA Pengembalian Belanja Menurut Jenis Belanja

8. LRA Pengembalian Belanja (melalui KPPN dan BUN) LRA Pengembalian Belanja menurut BA/Sumber Dana/Fungsi/Subfungsi/Program

b. LRA Pengembalian Belanja menurut Jenis Belanja 9. LRA Pembiayaan (gabungan)

a. LRA Pembiayaan Dalam Negeri b. LRA Pembiayaan Luar Negeri

10. LRA Pembiayaan (melalui KPPN dan BUN) a. LRA Pembiayaan Dalam Negeri b. LRA Pembiayaan Luar Negeri

11. LRA Belanja Daerah (gabungan) a. LRA Belanja Daerah b. LRA Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian

12. LRA Belanja Daerah (melalui KPPN dan BUN) a. LRA Belanja Daerah b. LRA Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian

13. LRA per Bagian Anggaran (sama persis dengan LRA K/L) a. LRA Pendapatan b. LRA Belanja

Keterangan:

T=Tahunan

S=Semester

Tr=Triwulanan

B=Bulanan

M=Mingguan

J=Kanwil Ditjen Perbendaharaan


BAB VII

PROSEDUR ANALISA LAPORAN KEUANGAN

A. Analisa Laporan Tingkat KPPN

Dalam rangka meningkatkan akurasi laporan keuangan, KPPN wajib melaksanakan

analisa laporan keuangan secara harian, bulanan dan semesteran.

Tata cara analisa laporan keuangan baik secara internal maupun eksternal tingkat Kuasa

BUN KPPN diatur sebagai berikut :

I. ANALISA INTERNAL LAPORAN 1. Analisa Laporan Arus Kas (LAK)

(Harian/Bulanan/Semesteran/Tahunan) :

a. Dalam rangka kebutuhan analisa LAK, cetak LAK rinci (6 digit);

b. Lakukan pencocokan Jumlah Penerimaan Pemindahbukuan pada LAK akun

8143 dengan Jumlah Pengeluaran Pemindahbukuan pada LAK akun 8243.

Keduanya harus menunjukkan jumlah yang sama;

c. Bandingkan MAK 8143XX dengan 8243XX. Jumlahnya harus sama; kalau

tidak sama, telusuri perbedaan tersebut ke dokumen pemindahbukuan

terkait;

d. Teliti apakah saldo Penerimaan Pengembalian UP Dana Rupiah dengan

Pengeluaran UP Dana Rupiah menunjukkan jumlah yang sama; apabila

tidak sama, hal itu berarti masih terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran

sebesar selisih tersebut;

e. Lakukan pencocokan jumlah saldo awal LAK dengan saldo besi yang ada di

LKP; jika terdapat selisih, telusuri perbedaannya dan lakukan koreksi;

f. Lakukan pencocokan jumlah saldo akhir kas yang ada di LAK dengan saldo

Akhir Kas yang ada di LKP; jika terdapat selisih, telusuri perbedaannya dan

lakukan koreksi;

g. Teliti apakah masih ada pemakaian Mata Anggaran Pusat, misalkan MAP

411112 (Pendapatan PPh Gas Alam), MAP 411111 (Pendapatan Minyak

Bumi).


2. Analisa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Harian/Bulanan/

Semesteran/Tahunan) :

a. Cetak LRA Belanja menurut Sumber Dana dan Kegiatan untuk mengetahui

masih adakah kode Fungsi, Sub Fungsi dan Program yang belum terisi

atau salah. Identifikasikan berdasarkan kode dan uraiannya;

b. Cetak LRA Belanja menurut BA untuk mengetahui apakah masih terdapat

data DIPA (Anggaran) Satker yang belum tercantum;

c. Cetak LRA Belanja menurut Jenis Belanja;

d. Cetak LRA Belanja menurut Bagian Anggaran;

e. Bandingkan Realisasi Belanja Daerah Akun 61 dengan Realisasi Belanja BA

70;

f. Bandingkan Realisasi Belanja Daerah Akun 62 dengan Realisasi Belanja BA

71;

g. Cetak Realisasi Pendapatan menurut BA;

h. Analisa akun pendapatan apakah sudah sesuai dengan kode BA dan Es1

yang bersangkutan; misalnya Pendapatan Perpajakan harus di BA 15 Es.

15.04;

i. Pastikan penerimaan fungsional Kementerian Negara dan Lembaga hanya

untuk Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Misalnya:

Pendapatan Nikah Talak Rujuk hanya ada di Departemen Agama; j. Apabila terjadi perbedaan pada poin a s/d g rujuk kembali ke RTH.

3. Analisa Neraca Kas Umum Negara (Neraca KUN) (Harian/ Bulanan/ Semesteran/Tahunan) :

a. Bandingkan Rekening Kas di KPPN dengan Saldo Rekening KPPN yang

merupakan penjumlahan dari Bank Operasional (BO) yaitu BO1 + BO2 +

BO3;

b. Jumlah Kas dalam Transito adalah Selisih Penerimaan KU dan

Pengeluaran KU;

c. Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran adalah selisih antara Pengeluaran

Transito dengan Penerimaan Transito di tambah Kas (Uang Persediaan -

UP) yang ada di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor kembali ke

Kas Negara;

d. Jumlah Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah selisih Penerimaan

PFK dengan Pengeluaran PFK;

e. Jumlah SAL adalah Saldo Awal;


f. Jumlah SILPA/SIKPA adalah selisih antara seluruh realisasi penerimaan

dengan seluruh realisasi pengeluaran;

g. SAL ditambah SILPA/SIKPA harus sama dengan jumlah Kas di Bendahara

Pengeluaran ditambah Kas di KPPN ditambah Kas dalam Transito dikurang

Utang PFK.

4. Analisa Neraca Sistem Akuntansi Umum (Neraca SAU) secara

Bulanan/Semesteran/Tahunan dengan cara:

a. Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas (Uang Persediaan-

UP) yang ada di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian

Negara/Lembaga yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal

penyusunan neraca harus sama dengan uang muka dari KPPN;

b. Jumlah aset tetap yang terdiri dari Tanah Sebelum Disesuaikan, Peralatan

dan Mesin Sebelum Disesuaikan, Gedung dan Bangunan Sebelum

Disesuaikan, Jalan, Irigasi dan Jaringan Sebelum Disesuaikan harus sama

dengan Ekuitas Diinvestasikan Dalam Aset Tetap;

c. Jumlah Ekuitas Dana adalah selisih jumlah Aset dengan Kewajiban.

II. ANALISA ANTAR LAPORAN

1. Analisa LAK dengan Neraca KUN ( Bulanan/Semesteran/Tahunan):

a. Saldo akhir kas pada LAK harus sama dengan Rekening Kas di KPPN pada

Neraca KUN;

b. Selisih antara Pengeluaran KU dengan Penerimaan KU pada LAK harus

sama dengan Kas dalam transito di Neraca KUN;

c. Selisih antara Pengeluaran Transito dengan Penerimaan Transito pada LAK

harus sama dengan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca KUN;

d. Selisih Pengeluaran Reimbursment dalam rangka PP dan PFK BUN lainnya

dikurang dengan Penerimaan Reimbursment dalam rangka PP dan PFK

BUN lainnya harus sama dengan Uang Muka dari Rekening BUN pada

Neraca KUN;

e. Selisih antara Penerimaan PFK dengan Pengeluaran PFK pada LAK harus

sama dengan Utang PFK di Neraca KUN;

f. Jumlah Saldo besi Akhir Tahun yang lalu atau Saldo Besi Awal Tahun ini di

tambah Saldo Awal UP TAYL pada LAK harus sama dengan SAL di Neraca

KUN;


g. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ditambah Arus Kas Bersih

dari Aktivitas Investasi Non Keuangan ditambah Arus Kas Bersih dari

Aktivitas Pembiayaan harus sama dengan SILPA/SIKPA di Neraca KUN.

2. Analisa LRA dengan LAK (Bulanan/Semesteran/Tahunan) :

a. Bandingkan Realisasi Pendapatan/Belanja menurut jenis

pendapatan/belanja pada LRA dengan LAK. Keduanya harus menunjukkan

jumlah yang sama;

b. Bandingkan Realisasi Pengembalian Pendapatan/Belanja pada Laporan

LRA dengan LAK. Keduanya harus menunjukkan jumlah yang sama;

c. Bandingkan Realisasi Pendapatan/ Belanja menurut jenis

pendapatan/belanja pada LRA dengan LAK. Keduanya harus menunjukkan

jumlah yang sama;

d. Jumlah Penerimaan Perpajakan pada LRA lembar muka (on the face) -

kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan Jumlah Pendapatan

Perpajakan Dalam Negeri ditambah Pendapatan Perpajakan Internasional

netto di LAK;

e. Jumlah Penerimaan PNBP pada LRA lembar muka (on the face) - kode

laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Pendapatan PNBP Lainnya

(dari Aktivitas Operasi dan Aktivitas Investasi Non Keuangan) netto pada

LAK;

f. Jumlah Belanja Pegawai pada LRA lembar muka (on the face) - kode

laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Gaji & Tunjangan,

Belanja Honor, Lembur/Vakasi, Kontribusi Sosial netto pada LAK;

g. Jumlah Belanja Barang pada LRA lembar muka (on the face) - kode laporan

LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Barang, jasa,

Pemeliharaan, Perjalanan netto di LAK;

h. Jumlah Belanja Modal pada LRA lembar muka (on the face) - kode laporan

LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Modal Tanah, Peralatan

Mesin dan Bangunan, Jalan/Irigasi dan Jaringan, Modal Fisik lainnya netto

di LAK;

i. Jumlah Belanja Bantuan Sosial pada LRA lembar muka (on the face) - kode

laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Bantuan

Kompensasi Sosial, Belanja Lembaga Pendidikan dan Peribadatan dan

Belanja Lembaga Sosial Lainnya netto di LAK;


j. Jumlah Belanja Lain-lain netto pada LRA lembar muka (on the face) - kode

laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Lain-lain netto di

LAK.

3. Analisa Neraca SAU dengan Neraca KUN Semesteran dan Tahunan:

Kas di Bendaharawan Pengeluaran pada Neraca SAU harus sama dengan Kas di

Bendahara Pengeluaran pada Neraca KUN.

B. Analisa Laporan Tingkat Kanwil DJPB

Dalam rangka meningkatkan akurasi laporan keuangan, Kanwil wajib

melaksanakan analisa laporan keuangan secara harian, bulanan dan semesteran. Untuk

mempermudah proses analisa dimaksud.

Tata cara analisa laporan keuangan baik secara internal maupun eksternal tingkat

Kanwil DJPB diatur sebagai berikut:

I. ANALISA INTERNAL LAPORAN 1. Analisa Laporan Arus Kas (LAK) (Harian/Bulanan/ Semesteran/

Tahunan) :

a. Lakukan pencocokan Jumlah Penerimaan Pemindahbukuan pada LAK

(MAP 8143.....) dengan Jumlah Pengeluaran Pemindahbukuan (MAK

8243.....) untuk menguji apakah sudah sama. Apabila tidak sama, maka

harus disamakan dengan data yang ada di Laporan Kas Posisi (LKP);

b. Teliti apakah Mata Anggaran Penerimaan Pemindahbukuan intern KPPN

yaitu MAP Penerimaan Pemindahbukuan (MAP 8143.....) sudah sama

dengan MAK Pengeluaran Pemindahbukuan (MAK 8243.....);

c. Teliti apakah saldo Penerimaan Pengembalian UP Dana Pinjaman/Hibah LN

dengan Pengeluaran Dana Pinjaman/Hibah LN jumlahnya sama;

d. Teliti saldo Pengeluaran Pengembalian UP Pengguna PNBP untuk

memastikan jumlahnya tidak boleh lebih besar dari penerimaannya;

e. Lakukan pencocokan jumlah saldo awal dengan saldo besi yang ada di

LKP; jika terdapat selisih telusuri perbedaannya dan lakukan koreksi;

f. Lakukan pencocokan jumlah saldo akhir dengan saldo Akhir Kas yang ada

di LKP; jika terdapat selisih telusuri perbedaannya dan lakukan koreksi;


g. Teliti kalau masih ada pemakaian Mata Anggaran Pusat, misalkan MAP

411112 (Pendapatan PPh Gas Alam), MAP 411111 (Pendapatan Minyak

Bumi) yang seharusnya tidak boleh terjadi.

2. Analisa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Harian/Bulanan/

Semesteran/Tahunan) :

a. Cetak LRA Belanja menurut Sumber Dana dan Kegiatan, untuk mengetahui

masih adakah kode Fungsi, Sub Fungsi dan Program yang belum terisi,

atau salah teridentifikasikan berdasarkan kode dan uraiannya;

b. Cetak LRA Belanja menurut BA untuk mengetahui apakah masih terdapat

data DIPA (Anggaran) Satker yang belum tercantum;

c. Cetak LRA Belanja menurut jenis Belanja, untuk menganalisa Realisasi

Belanja Daerah Akun 61 dengan Realisasi Belanja BA 70 dan akun 62

dengan Realisasi Belanja 71;

d. Analisa LRA Pendapatan Negara dan Hibah menurut Mata Anggaran

dengan LRA Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah menurut Mata

Anggaran, untuk meyakinkan besarnya realisasi netto belanja yang dapat

dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran lembar muka (on the face) - kode

laporan LRAUW.S;

e. Analisa Laporan Realisasi Belanja menurut jenis belanja dengan Laporan

Pengembalian Belanja Menurut Jenis Belanja, untuk meyakinkan besarnya

realisasi netto belanja yang dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran

lembar muka (on the face) - kode laporan LRAUW.S;

f. Analisa akun pendapatan apakah sudah sesuai dengan kode BA dan Es1

yang bersangkutan, misalnya Pendapatan Perpajakan harus di BA 15 Es.

15.04;

g. Pastikan Penerimaan Fungsional Kementerian Negara dan Lembaga hanya

untuk Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan. Misalnya : Pendapatan

Nikah Talak Rujuk hanya ada di Departemen Agama; h. Apabila terjadi perbedaan pada poin a s/d g rujuk kembali ke RTH.

3. Analisa Neraca Kas Umum Negara (Neraca KUN) (Harian/Bulanan/ Semesteran/Tahunan) :

a. Bandingkan Rekening Kas di KPPN dengan Saldo Rekening KPPN yang

merupakan penjumlahan dari Bank Operasional (BO) yaitu BO1 + BO2 +

BO3;


b. Jumlah Kas dalam Transito adalah Selisih Penerimaan KU dan

Pengeluaran KU;

c. Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran adalah selisih antara Pengeluaran

Transito dengan Penerimaan Transito merupakan Kas (Uang Persediaan -

UP) yang ada di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor kembali ke

Kas Negara;

d. Jumlah Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah selisih Penerimaan

PFK dengan Pengeluaran PFK;

e. Jumlah SAL adalah Saldo Awal;

f. Jumlah SILPA/SIKPA adalah selisih antara seluruh realisasi penerimaan

dengan seluruh realisasi pengeluaran;

g. SAL ditambah SILPA/SIKPA harus sama dengan jumlah Kas di Bendahara

Pengeluaran ditambah Kas di KPPN ditambah Kas dalam Transito dikurang

Utang PFK.

4. Analisa Neraca Sistem Akuntansi Umum (Neraca SAU) (Bulanan/Semesteran/Tahunan) :

a. Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas (Uang Persediaan-

UP) yang ada di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian

Negara/Lembaga yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal

penyusunan neraca harus sama dengan uang muka dari KPPN;

b. Jumlah aset tetap yang terdiri dari Tanah Sebelum Disesuaikan, Peralatan

dan Mesin Sebelum Disesuaikan, Gedung dan Bangunan Sebelum

Disesuaikan, Jalan, Irigasi dan Jaringan Sebelum Disesuaikan harus sama

dengan Ekuitas Diinvestasikan Dalam Aset Tetap;

c. Jumlah Ekuitas Dana adalah selisih jumlah Aset dengan Kewajiban.

II. ANALISA ANTAR LAPORAN

1. Analisa LAK dengan Neraca KUN (Bulanan/Semesteran/ Tahunan):

a. Saldo akhir kas pada LAK harus sama dengan Rekening Kas di KPPN pada

Neraca KUN;

b. Selisih antara Pengeluaran KU dengan Penerimaan KU pada LAK harus

sama dengan Kas dalam Transito di Neraca KUN;

c. Selisih antara Pengeluaran Transito dengan Penerimaan Transito pada LAK

harus sama dengan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca KUN;


d. Selisih Pengeluaran Reimbursment dalam rangka PP dan PFK BUN lainnya

dikurang dengan Penerimaan Reimbursment dalam rangka PP dan PFK

BUN lainnya harus sama dengan Uang Muka dari Rekening BUN pada

Neraca KUN;

e. Selisih antara Penerimaan PFK dengan Pengeluaran PFK pada LAK harus

sama dengan Utang PFK di Neraca KUN;

f. Jumlah Saldo besi Akhir Tahun yang lalu atau Saldo Besi Awal Tahun ini di

tambah Saldo Awal UP TAYL pada LAK harus sama dengan SAL di Neraca

KUN;

g. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ditambah Arus Kas Bersih

dari Aktivitas Investasi Non Keuangan ditambah Arus Kas Bersih dari

Aktivitas Pembiayaan harus sama dengan SILPA/SIKPA di Neraca KUN;

2. Analisa LRA dengan LAK (Bulanan/Semesteran/Tahunan) : a. Bandingkan Realisasi Pendapatan/Belanja menurut jenis

pendapatan/belanja pada LRA dengan LAK, untuk memastikan bahwa

jumlahnya sudah sama;

b. Bandingkan Realisasi Pengembalian Pendapatan/Belanja pada Laporan

LRA dengan LAK, untuk memastikan bahwa jumlahnya sudah sama;

c. Bandingkan Realisasi Pendapatan/ Belanja menurut jenis

pendapatan/belanja pada LRA dengan LAK, untuk memastikan bahwa

jumlahnya sudah sama;

d. Jumlah Penerimaan Perpajakan pada LRA lembar muka (on the face) -

kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan Jumlah Pendapatan

Perpajakan Dalam Negeri ditambah Pendapatan Perpajakan Internasional

netto di LAK;

e. Jumlah Penerimaan PNBP pada LRA lembar muka (on the face) - kode

laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Pendapatan PNBP Lainnya

(dari Aktivitas Operasi dan Aktivitas Investasi Non Keuangan) netto pada

LAK;

f. Jumlah Belanja Pegawai pada LRA lembar muka (on the face) - kode

laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Gaji & Tunjangan,

Belanja Honor, Lembur/Vakasi, Kontribusi Sosial netto pada LAK;

g. Jumlah Belanja Barang pada LRA lembar muka (on the face) - kode laporan

LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Barang, jasa, Pemeliharaan,

Perjalanan netto dii LAK;


h. Jumlah Belanja Modal pada LRA lembar muka (on the face) - kode laporan

LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Modal Tanah, Peralatan

Mesin dan Bangunan, Jalan/Irigasi dan Jaringan, Modal Fisik lainnya netto

di LAK;

i. Jumlah Belanja Bantuan Sosial pada LRA lembar muka (on the face) - kode

laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Bantuan

Kompensasi Sosial, Belanja Lembaga Pendidikan dan Peribadatan dan

Belanja Lembaga Sosial Lainnya netto di LAK; j. Jumlah Belanja Lain-lain netto pada LRA lembar muka (on the face) - kode

laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Lain-lain di LAK.

3. Analisa Neraca SAU dengan Neraca KUN Semesteran dan Tahunan :

Kas di Bendaharawan Pengeluaran (Uang Muka dari KPPN) pada Neraca

SAU harus sama dengan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca

KUN.


BAB VIII PROSEDUR REKONSILIASI

A. Prosedur Rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN

a. Kepala Subbagian Umum menerima Surat Pengantar, Register Pengiriman,

Daftar Buku Besar dan ADK-GL dari Satker setiap bulan, kemudian dikirimkan

kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi;

b. Seksi Verifikasi dan Akuntansi melakukan upload ADK_GL UAKPA:

• Menerima ADK_GL UAKPA dari Subbagian Umum;

• Melakukan pengecekan kelengkapan dan kebenaran ADK_GL UAKPA

dengan register pengiriman;

• Masukkan ADK_GL UAKPA ke databased KPPN. Apabila hasil pengecekan

ADK_GL UAKPA dengan register pengiriman tidak sama maka ADK_GL

UAKPA bersama register dikembalikan ke Subbag Umum.

c. Rekonsiliasi data SAU dengan data SAI yang terdapat dalam aplikasi SIA KPPN.

d. Mencetak dan meneliti laporan rekonsiliasi SAI dan SAU.

e. Apabila Hasil Laporan Rekonsiliasi sudah sesuai antara SAI dengan SAU

maka dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak KPPN dan pihak Satker.

Berita acara dan Laporan Hasil Rekonsiliasi di buat rangkap 2, 1 rangkap

dikirimkan ke satker dan 1 rangkap diarsipkan;

f. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara SAI dengan SAU:

• Apabila SAI (UAKPA) yang salah, kirimkan Laporan Hasil

Rekonsiliasi tersebut ke satker yang bersangkutan untuk dilakukan

pengecekan ke dokumen sumber yang kemudian dilakukan proses

perbaikan data, posting dan pencetakan BJ/DT. Bersama BJ/DT yang sudah

diperbaiki satker mengirimkan kembali hasil rekonsiliasi ke KPPN, kemudian

dibuatkan berita acara rekonsiliasi.

• Apabila SAU (KPPN) yang salah, lakukan pengecekan terhadap

dokumen sumber, kemudian mengirimkan dokumen yang salah kepada

seksi terkait untuk diperbaiki, selanjutnya lakukan posting dan rekonsiliasi.

g. Berita acara rekonsiliasi tersebut dibuat 2 rangkap dan ditanda tangani oleh

pihak KPPN dan pihak Satker, 1 rangkap diserahkan pada pihak Satker dan 1

rangkap untuk arsip KPPN.


B. Prosedur Proses Rekonsiliasi UAPPA-W dengan Kanwil Ditjen

Perbendaharaan

Kepala Bagian Umum menerima Surat Pengantar, Register Pengiriman dan ADK-GL

dari UAPPA-W setiap bulan, kemudian dikirimkan ke Bidang Akuntansi dan

Pelaporan;

a. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mendisposisikan Surat Pengantar,

Regiser Pengiriman dan ADK-GL UAPPA-W yang diterima dari Kepala

Bagian Umum kepada Kepala Seksi Pengolahan Data Akuntansi (PDA).

b. Seksi PDA melakukan upload data serta melakukan verifikasi dengan cara

mengecek kelengkapan dan kebenaran ADK-GL dengan register

pengirimannya.

c. Apabila register upload sudah sama dengan regiater pengiriman, masukkan

ADK_UAPPA-W ke dalam data base Aplikasi Akuntansi Pelaporan. Apabila

terdapat perbedaan antara register upload dengan register pengiriman dari

UAPPA-W maka ADK dan register pengiriman dikirim kepada bagian umum

untuk dikembalikan kepada UAPPA-W yang bersangkutan.

d. Melakukan rekonsiliasi data Sitem Akuntansi Umum dengan data Sistem

Akuntansi Instansi;

e. Mencetak laporan hasil rekonsiliasi;

f. Apabila Laporan hasil rekonsiliasi sudah sesuai antara SAU dengan SAI,

maka laporan hasil rekonsiliasi diserahkan ke Seksi Pelaporan Keuangan

untuk dibuatkan berita acara rekonsiliasi;

Apabila terdapat ketidaksesuaian antara SAU dengan SAI maka:

Apabila SAI (UAPPA-W) yang salah

• ADK_GL UAPPA-W dikembalikan ke AUPPA – W melalui Bagian

Umum.

• UAPPA – W selanjutnya mengirimkan ke UAKPA.

• UAKPA melakukan perbaikan dengan prosedur berikut:

- Melakukan restore data backup periode yang salah (catatan sebelum

melakukan pengiriman data ke UAPPA-W harus dilakukan backup

data)

- Memperbaiki data yang salah sesuai dengan pemberitahuan dari

UAPPA – W

- Melakukan posting dan pengiriman ulang ke UAPPA - W

• UAPPA – W menerima dan memproses ADK-GL perbaikan dari UAKPA


- UAPPA – W mengirimkan ADK – GL perbaikan ke Kanwil Ditjen

Perbendaharaan

- Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan proses upload sampai

dengan dikeluarkan berita acara rekonsiliasi.

Apabila SAU (Kanwil) yang salah:

• Memberitahukan data yang salah kepada KPPN

• KPPN melakukan pengecekan terhadap dokumen sumber, memperbaiki

data serta melakukan posting ulang.

• Mencetak Laporan dan melakukan verifikasi

• Mengirim data perbaikan ke Kantor Wilayah

• Kantor Wilayah menerima data perbaikan dan selanjutnya melakukan

proses rekonsiliasi sampai dengan pembuatan berita acara rekonsiliasi.

g. Berita acara rekonsiliasi tersebut dibuat 2 lembar dan ditanda tangani oleh

pihak Kanwil dan pihak UAPPA-W, 1 lembar diserahkan pada pihak

UAPPA-W;

C. Prosedur Rekonsiliasi Kementerian Negara/Lembaga Dengan Dit APK.

1. Persiapan Kementerian Negara/Lembaga (UAKPI)

a. Bahan yang digunakan untuk melakukan rekonsiliasi adalah Backup data

berupa ADK yang berisi Buku Besar UAKPA.

b. UAPA mencetak Buku Besar tingkat UAKPA

c. UAPA mengirimkan buku besar dan ADKnya ke Direktorat Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan

2. Proses Rekonsiliasi pada Direktorat Informasi Akuntansi

a. Menghimpun data penerimaan dan pengeluaran melalui KPPN dan

Direktorat Pengelolaan Kas;

b. Menerima buku besar dan ADKnya dari UAPA;

c. Melakukan upload ADK yang diterim dari UAPA

d. UAPA bersama-sama dengan DAPK melakukan rekonsiliasi Buku besar

UAKPA dengan data DAPK.

e. Apabila terjadi perbedaan antara buku besar UAPA dengan data DAPK

maka:

Apabila UAPA yang salah:

• UAPA melakukan penelusuran dengan mencetak daftar SPM, SP2D dan

SSBP berdasarkan UAKPA sesuai dengan kebutuhan;


• Memerintahkan UAKPA melakukan perbaikan data sesuai dengan

prosedur melalui UAPPA – E1 dan UAPPA – W;

• UAKPA melakukan perbaikan dengan prosedur berikut:

- Melakukan restore data backup periode yang salah (catatan sebelum

melakukan pengiriman data ke UAPPA-W harus dilakukan backup

data)

- Memperbaiki data yang salah sesuai dengan pemberitahuan dari

UAPPA – W

- Melakukan posting dan pengiriman ulang ke UAPPA - W

• UAPPA – W menerima dan memproses ADK-GL perbaikan dari UAKPA

• UAPPA – W mengirimkan ADK – GL perbaikan ke UAPPA – E1 dan

Kanwil Ditejen Perbendaharaan

• Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan proses upload sampai dengan

dikeluarkan berita acara rekonsiliasi.

• UAPPA – E1 menerima, mengkopilasi ADK – GL serta mengirimkan ke

UAPA;

• UAPA menerima dan mengkompilasi ADK-GL dari UAPPA – E1 serta

mengirimkannya ke DAPK;

• DAPK melakukan upload, rekonsiliasi sampai dengan mencetak Berita

acara rekonsiliasi yang ditandatngani oleh petugas ekonsiliasi UAPA dan

DAPK.

Apabila DAPK yang salah:

• DAPK memberitahukan terdapat kesalahan data kepada KPPN melalui

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan;

• KPPN menelusuri kesalahan tersebut;

• KPPN melakukan perbaikan data sesuai dengan prosedur;

• KPPN mengirimkan data perbaikan ke Kantor Wilayah Ditjen

Perbendaharaan;

• Kantor Wilayah menerima dan mengkompilasi data KPPN dan

mengirimkannnya ke DAPK;

• DAPK menerima dan mengkompilasi data KPPN yang dikirim oleh

Kanwil Ditjen Perbendaharaan;


• DAPK bersama UAPA melakukan rekonsiliasi, mencetak Berita Acara

Rekosiliasi yang kemudian ditandatangani oleh petugas rekonsiliasi dari

UAPA dan DAPK

f. Mencetak Berita Acara Rekosiliasi yang kemudian ditandatangani oleh

petugas rekonsiliasi dari UAPA dan DAPK.

modul sapp

Documents