bab ii deri
Post on 10-Apr-2016
39 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Peran Pemerintah
Peran pemerintah dalam kehidupan masyarakat adalah sesuatu yang
mutlak artinya pemerintah harus ada. Dapat dilihat sekarang ini bagaimana
pemerintah merupakan suatu lembaga yang mempunyai kewenangan penuh dan
sah, memberikan jaminan keamanan dan ketentraman, memajukan sarana dan
prasarana pembangunan serta sosial kemasyarakatan. Pemerintah memberikan
jaminan hukum kepada masyarakat.
Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
sosial, membantu orang-orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo,
dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke
sektor kegiatan yang produktif. Hal ini menunjukan bahwa pada dasarnya
masyarakat tidak mampu mengatur kehidupan bersama secara mandiri, mereka
memerlukan campur tangan pemerintah.
Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, pemerintah daerah diberikan
kewenangan yang penuh dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan aspirasi
masyarakat yang ada di daerah yang bersangkutan. Terkecuali hal-hal tertentu
yang masih ditangani pemerintahan pusat yang diantaranya adalah peradilan,
moneter, agama, hubungan luar negeri.
20
Pemerintahan sekarang ini telah melakukan terobosan-terobosan kebijakan
menyangkut upaya peningkatan taraf hidup lebih baik dari masyarakat secara luas
yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Banyak sekali kinerja
pemerintahan yang menjadi tuntutan bagi peningkatan perekonomian masyarakat,
dapat dilihat bahwa hampir seluruh segi bidang kehidupan masyarakat.
Pelayanan pada masyarakat atau publik merupakan tugas dan pekerjaan
dari sebuah organisasi pemerintahan. Dengan adanya pelayanan yang baik, maka
sebuah organisasi pemerintahan telah berhasil menciptakan organisasinya menjadi
sebuah organisasi yang respon dan aspiratif bagi kepentingan umum dan tidak
semata-mata profit oriented.
Koordinasi merupakan pekerjaan dari pimpinan yang berkesinambungan
dan harus dikembangkan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik.
Koordinasi adalah proses yang terus menerus (continues process), artinya suatu
proses yang bersifat kesinambungan, dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
Jadi ciri koordinasi ini menunjukkan bahwa koordinasi bukan merupakan
kegiatan atau usaha yang terputus-putus melainkan merupakan usaha yang
berkesinambungan, dimulai dari awal sampai akhir.
Ciri koordinasi yaitu tanggung jawab terletak pada pimpinan dan
koordinasi adalah suatu usaha kerjasama, dengan adanya kerja sama yang baik
akan terbentuk suatu kesatuan tindakan.
21
Oleh karena itu koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam
kelompok, bukan terhadap usaha individu, maka sejumlah daripada individu yang
bekerja sama, dimana dengan koordinasi menghasilkan usaha kelompok yang
sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi.
Sesuai dengan pendapat dari Syafrudin (1976 : 220), bahwa koordinasi
adalah sebagai berikut:
Koordinasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk menserasikan tiap langkah dan kegiatan dalam, organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah di tetapkan. Koordinasi itu dapat juga di artikan sebagai suatu pengaturan yang tertib dari kumpulan/ gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan
Koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan pengaturan
aktif bukan dalam arti pengaturan pasif berupa membuat peraturan mengenai
segala gerak dan kegiatan dan hubungan kerja antara beberapa pejabat
pemerintahan baik di pusat dan daerah serta lembaga-lembaga non departemen
yang mempunyai tugas dan kewajiban yang saling berhubungan satu sama lainnya
untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan yang bertindihan masalah, yang
mengakibatkan pemborosan dan pengaruh yang tidak baik terhadap pencapaian
tujuan.
Pengertian pemerintahan menurut Pamudji (1995 : 22-23). Pemerintahan
secara etimologi berasal dari kata pemerintah dan perintah dengan uraian sebagai
berikut :
1. Perintah adalah perkataan yan bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
2. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara.
22
3. Pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah.
Gambaran mengenai pemerintah dan pemerintahan perlu kita kemukakan
pendapat dari Finer (dalam Pamudji, 1995 : 24-25), menyatakan istilah
government sebagai berikut :
1. Menunjukan kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain.
2. Menunjukan masalah-masalah (hal-ihwal) negara dalam mana kegiatan atau proses diatas dijumpai.
3. Menunjukan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah.
4. Menunjukan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu di perintah.
Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Finer memberikan
arti pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas. Sementara itu pengertian
pemerintah dan pemerintahan dalam arti sempit dapat dilihat dari ajaran-ajaran
Tripraja pemerintah yang hanya meliputi kekuasan eksekutif saja, sedangkan arti
pemerintah dalam arti sempit meliputi segala kegiatan dari pemerintah.
Berdasarkan uraian di atas dapatlah dirumuskan pemerintahan dalam arti
luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan secara terprogram oleh
lembaga-lembaga atau badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam
rangka mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit
adalah perbuatan memerintah yang dilakukan secara terprogram oleh lembaga
eksekutif dan jajarannya dalam mencapai tujuan negara.
23
2.2 Pengertian Koordinasi
Dalam suatu organisasi besar dan kompleks serta mempergunakan jalur
lini dan staf, koordinasi itu sangat diperlukan,akan tetapi hal itu tidak berarti
bahwa dalam organisasi yang kecil dan sederhana serta hanya terbentuk atas jalur
lini atau jalur staf saja tidak diperlukan adanya koordinasi, melainkan koordinasi
timbul dan diperlukan karena adanya prinsip pembagian tugas dan pembagian
kerja baik dalam organisasi besar maupun organisasi kecil.
Suatu organisasi baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi
swasta memerlukan adanya koordinasi yang baik agar dapat menjalankan tugas
dan pekerjaan dengan lancar. Maka dari itu tindakan yang paling awal dalam
sebuah pelaksanaan tugas dan pekerjaan seorang pimpinan harus mampu
menetapkan koordinasi yang efektif yang sesuai dengan teknik-teknik atau prinsip
pelaksanaan koordinasi yang benar. Dengan demikian akan tercipta suatu kesatuan
yang kuat di dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan guna mencapai tujuan yang
maksimal.
Permasalahan tentang tercapai dan suksesnya suatu tujuan organisasi
tidak akan terlepas dari koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan.
Dengan koordinasi yang baik seorang pimpinan akan mudah dalam menjalankan
managerialnya serta akan membentuk suatu kesatuan tindakan dalam penyelesaian
tugas dan pekerjaan.
24
Menurut pendapat Handayaningrat (1996 : 117-118) mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut:
Koordinasi adalah sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.
Selanjutnya pengertian koordinasi menurut pendapat Mc. Farland
(Handayaningrat, 1996 : 89) adalah sebagai berikut :
Coordination is the process whereby an excecutive developean orderly patterns of group efforts among his subordinates and secure unity of action the pursuit of common purpose. (Koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama).
Sedangkan menurut pendapat Mooney (Handayaningrat, 1996 : 89)
adalah: ‘Koordinasi adalah sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan
kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama’.
Menurut pendapat Ndraha (2001 : 23) berpendapat masalah koordinasi
sebagai berikut:
Soal-soal yang merupakan masalah koordinasi pemeritahan adalah soal bagaimana dapat menjamin kepaduan dalam tujuan dan bekerjannya suatu alat kelengkapan pemerintahan yang ada dalam hidup bersama, di mana untuk setiap kepentingan di butuhkan suatu organisasi tersendiri yang dapat bekerja lancar, serasi kuat yang senantiasa harus menjadi perhatian penguasa dalam koordinasi tersebut, perpaduan kerjasama menjadi unsur utamanya.
Selanjutnya Syafrudin (1976 : 220), berpendapat bahwa:
Koordinasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk menserasikan tiap langkah dan kegiatan dalam, organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah di tetapkan. Koordinasi itu dapat juga di
25
artiakan sebagai suatu pengaturan yang tertib dari kumpulan/gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan
Siagian (1993 : 143), mengatakan bahwa: “Koordinasi adalah
penyesuaian, satu sama lain dari berbagai kesatuan sehubungan dengan aktivitas-
aktivitas masing-masing di suatu bidang tertentu”.
Adapun Hoogerwerf (1983 : 521) berpendapat bahwa koordinasi
terbagi menjadi tiga macam, yaitu:
1. Koordinasi kebudayaan.
2. Koordinasi struktural.
3. Koordinasi instrumental.
Penjelasan.
1. Koordinasi kebudayaan.
Dengan koordinasi kebudayaan dimaksudkan agar dalam proses
kerjasama antara berbagai kesatuan atau departemen, pola dari nilai-nilai, tujuan-
tujuan, norma dan harapan-harapan bersama serta kebijaksanaan dari pejabat-
pejabat, sangat penting pada penyesuaian-penyesuaian satu sama lain. Selain
penting yaitu menpunyai pengaruh besar terhadap tindak-tanduk sosial dalam
proses inter departemental, maka pola memajukan suatu kesearahan sehingga
terwujud suatu “esprit de corps”.
2. Koordinasi Struktural.
Koordinasi struktural terbagi menjadi koordinasi yang bersipat hierarkis
dan koordinasi yang bersipat horizontal. Koordinasi hierarkis (vertikal) dilakukan
oleh atasan atau pimpinan terhadap bawahannya, yang didalamnya semuanya
26
dipertimbangkan dan dikendalikan serta diatur oleh pimpinan secara terpusat.
Selanjutnya diambil keputusan-keputusan mengenai perselisihan-perselisihan
kompetensi, overlapping dan pertentangan-pertentangan. Sedangkan koordinasi
horizontal terwujud tanpa campur tangan yang permanen dari kedudukan-
kedudukan yang lebih tinggi menurut hierarki, hubungan yang dilakukan adalah
hubungan melintang baik yang bersifat formal dan informal, permanen atau
sementara.
3. Koordinasi instrumental.
Koordinasi instrumental meliputi kegiatan penyesuaian aktifitas-
aktifitas standarisasi. Dimana dengan adanya usaha penyesuaian antar unit-unit
atau kesatuan mengenai prosedur-prosedur, peraturan-peraturan. Dengan aktifitas
perencanaan adalah adanya pengaturan menurut waktu dari aktifitas-aktifitas dan
sarana-sarana dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Efek perencanaan
yang mengkoordinasi adalah tujuan-tujuan dan aktifitas-aktifitas yang bermacam-
macam dari berbagai pihak dipertimbangkan dengan konsekuensinya dan
diintegrasikan dengan cara rasional.
Selanjutnya Handayaningrat (1996 : 127-128), berpendapat bahwa
koordinasi terdiri dari :
1. Koordinasi intern.
2. Koordinasi ekstern.
Penjelasan dari kedua koordinasi tersebut bahwa koordinasi intern
terbagi yaitu: koordinasi vertikal, koordinasi horizontal dan koordinasi diagonal.
Sedangkan Koordinasi ekstern termasuk koordinasi fungsional di dalamnya
27
adalah koordinasi fungsional horizontal dan koordinasi fungsional diagonal.
Tentang koordinasi vertikal dan horizontal pengertiannya tidak berbeda dengan
pengertian seperti uraian di atas mengenai koordinasi struktural, sedangkan
koordinasi diagonal dilakukan bila yang melakukan koordinasi berkedudukan
lebih tinggi dibanding dengan yang diberikan koordinasi, namun tidak berada
dalam satu barisan komando.
Koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu
pengaturan aktif bukan pengaturan pasif, yakni berupa membuat peraturan
mengenai segala gerak dan kegiatan serta hubungan kerja antara beberapa pejabat
pemerintahan baik di pusat dan daerah serta lembaga-lembaga non departemen
yang mempunyai tugas dan kewajiban yang saling berhubungan satu sama lainya
untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan yang bertindihan masalah, yang
mengakibatkan pemborosan dan pengaruh yang tidak baik terhadap pencapaian
tujuan organisasi.
2.3 Karakteristik Koordinasi
Dalam pelaksanaan koordinasi pemerintah memliki karakteristik
koordinasi tertentu yang dipakai sesuai dengan kebutuhan dari pelaksanaan
pemerintah tersebut.
Hal ini lebih jauh disebabkan karena setiap satuan kerja (unit organisasi)
maupun pejabat dalam suatu organisasi atau suatu usaha kerjasama dalam
melaksanakan kegiatannya tergantung atas bantuan satuan kerja atau unit dan
pejabat lainnya dalam organisasi tersebut. Tegasnya adanya saling ketergantungan
28
atau interdependensi satu sama lain mendorong adanya keperluan untuk bekerja
sama.
Karakteristik koordinasi yang dikemukakan oleh Handayaningrat (1996 :
138) adalah sebanyak 6 (enam) macam yaitu:
a. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan.b. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama.c. Koordinasi adalah proses yang terus-menerus.d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur.e. Konsep kesatuan tindakan.f. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama.
Penjelasan.
a. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan.
Oleh karena itu koordinasi merupakan tugas dari pimpinan. Koordinasi
sering dicampuradukkan dengan kata kooperatif yang sebenarnya mempunyai arti
yang berbeda. Sekalipun demikian pimpinan tidak mungkin mengadakan
koordinasi apabila mereka tidak melakukan kerja sama (cooperation). Oleh
karena itu maka kerja sama (cooperation) merupakan suatu syarat yang sangat
penting dalam membantu pelaksanaan daripada koordinasi, jelasnya, bahwa
koordinasi adalah berbeda dengan kooperatif (cooperation).
b. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama.
Ciri koordinasi yaitu tanggung jawab terletak pada pimpinan dan
koordinasi adalah suatu usaha kerja sama, dengan adanya kerja sama yang baik
akan terbentuk suatu kesatuan tindakan.
29
c. Adanya proses yang terus menerus (continues process).
Koordinasi adalah pekerjaan daripada pimpinan yang berkesinambungan
dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. Koordinasi
adalah proses yang terus menerus (continues process), artinya suatu proses yang
bersifat berkesinambungan, dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Jadi ciri
koordinasi ini menunjukkan bahwa koordinasi bukan merupakan kegiatan atau
usaha yang terputus-putus melainkan merupakan usaha yang berkesinambungan,
dimulai dari awal sampai akhir.
d. Pengaturan usaha kelompok secara teratur.
Oleh karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam
kelompok, bukan terhadap usaha individu, maka koordinasi menghasilkan usaha
kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan
kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih (overlapping), kekaburan (confusion)
dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi.
e. Konsep kesatuan tindakan.
Kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi, hal ini berarti bahwa
pimpinan harus mengatur usaha-usaha atau tindakan-tindakan dari pada setiap
kegiatan individu, sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam mencapai hasil
bersama. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban daripada
pemimpin untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik. Dengan mengatur
jadwal waktu yang dimaksudkan, maka kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai
dengan waktu yang telah direncanakan.
30
f. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama(common purpose).
Kesatuan daripada usaha meminta suatu pengertian kepada semua
individu, agar ikut serta mewujudkan tujuan organisasi dimana mereka bekerja.
Jadi apabila tidak terdapat pengertian dari tiap individu bahwa tujuan bersama
merupakan suatu hal yang lebih diutamakan daripada tujuan pribadi maka
koordinasi tidak akan terlaksana secara efektif.
Dalam uraian mengenai hakikat koordinasi antara lain telah dinyatakan
bahwa pada hakekatnya koordinasi adalah perwujudan daripada kerjasama, yaitu
saling membantu dan menghargai serta menghayati tugas dan fungsi serta
tanggung jawab masing-masing orang atau pejabat atau unit yang berkoordinasi.
2.4 Koordinasi Sebagai Azas Organisasi
Koordinasi merupakan salah satu azas dari organisasi yang perlu
diperhatikan oleh pimpinan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan
dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Permasalahan koordinasi sangat
berhubungan dengan permasalahan organisasi, karena koordinasi merupakan
bagian tak terpisahkan dari kegiatan organisasi.
Mengenai pengertian organisasi akan peneliti kemukakan menurut
pendapat beberapa ahli, seperti diungkapkan oleh Soekarno (1986 : 81) sebagai
berikut: “Organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai
suatu maksud bersama (tujuan umum)”.
31
Selanjutnya menurut pendapat Soekarno (1978 : 85) azas-azas organisasi
terdiri dari :
1. Azas kesatuan komando (unity of command).2. Pembangian kerja secara homogen. 3. Span of control. 4. Delegasi wewenang yang diikuti dengan tanggung jawab.
Selain itu pengertian lainnya adalah menurut Dimock (Sugandha, 1999 :
129) yang berpendapat bahwa :
Organisasi adalah penyatuan secara sistematis bagian yang saling bergantungan bersama-sama guna membentuk suatu keseluruhan, yang bulat melalui mana kekuasan, koordinasi dan pengawasan dapat dijalankan untuk mencapai maksud tertentu.
Sedangkan menurut pendapat Mooney (Sarwoto, 1989 : 23) azas-azas
organisasi terdiri dari :
1. Azas hierarki.
2. Azas koordinasi.
Azas-azas tersebut sangat fundamental sifatnya dalam rangka
pembentukan suatu organisasi. Kaitannya dengan bahasan ini, penulis akan
menguraikan azas-azas organisasi menurut pendapat Sarwoto (1989 : 24) sebagai
berikut :
1. Azas span of control.
2. Azas delegasi wewenang yang diikuti dengan tanggung jawab.
3. Azas koordinasi.
32
Penjelasan.
1. Azas Span of control.
Pengertian dalam Bahasa Indonesia adalah rentang kendali, maksud
daripada rentang kendali ini adalah sejauhmana kemampuan seseorang
(pimpinan) dapat mengendalikan atau mengawasi bawahannya secara efektif
dalam rangka pencapaian tujuan. Hal tersebut sangat tergantung kepada jenis
pekerjaan yang dilakukan serta keadaan atau kondisi tempat. Menurut
pengalaman dan penyelidikan di Amerika Serikat, sesuai pendapat Grai
menegaskan bahwa jumlah maksimal bawahan yang dapat diawasi langsung
oleh seorang pimpinan (atasan) adalah 5 (lima) atau 8 (delapan). Terlalu
banyak orang yang diawasi dapat menimbulkan kesulitan, karena atasan tidak
mempunyai cukup waktu mengawasi seorang demi seorang dan tentunya tugas
lainnya juga memerlukan perhatiannya, lebih sulit lagi bila keadaan wilayah
atau tempat tidak mendukung.
2. Azas delegasi wewenang yang diikuti dengan tanggung jawab (Delegation of
authority and responsibility)
Dimaksudkan bahwa keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung
kepada sejauhmana pimpinan atau atasan dapat mendelegasikan wewenang
kepada bawahan. Kewenangan yang didelegasikan hendaknya disertai dengan
keharusan untuk bertanggung jawab akan menimbulkan kesewenangan yang
dapat merusak citra organisasi sejauhmana pimpinan terhadap pihak yang
akan menerima delegasi wewenang tersebut.
33
3. Azas koordinasi.
Untuk adanya efisiensi dan efektivitas usaha pencapaian tujuan
dalam organisasi dimungkinkan adanya pengelompokan berdasarkan tugas
pekerjaan atau keahlian berupa unit-unit bagian, seksi atau lainnya. Dalam
proses interaksi dalam organisasi yang berupa kerjasama atau hubungan antar
unit-unit dimaksud akan terjadi kecenderungan timbulnya keinginan bahwa
kekuatan pada unit-unit organisasi untuk memisahkan diri dari induknya atau
menjauh dari tujuan. Unit-unit lebih banyak memberikan perhatian pada
peranannya sendiri dan melupakan peran pihak lainnya dan begitu juga
terhadap tujuan organisasi. Kecenderungan tersebut disebut gerak sentrifugal
apabila hal tersebut terus berkelanjutan, maka tujuan yang ingin dicapai akan
semakin menjauh dan peran organisasi semakin kabur. Oleh karena itu
diperlukan adanya suatu kekuatan lain yang mampu mengendalikan gerak
memisahkan diri tadi supaya kembali ke induknya. Gerak mengembalikan ini
disebut gerak sentripetal. Untuk melaksanakan gerak sentripetal ini antara lain
dengan koordinasi.
2.5 Prinsip Koordinasi
Pimpinan dalam melakukan koordinasi akan lebih baik apabila
berpegang pada prinsip-prinsip koordinasi yang benar. Prinsip-prinsip koordinasi
merupakan hal yang mendasar dan harus dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan pekerjaan di dalam
suatu organisasi
34
Menurut pendapat Pamudji (1982 : 40-41) ada empat prinsip utama
koordinasi yaitu :
1. Koordinasi harus mulai dari tahap yang permulaan sekali.2. Koordinasi adalah proses yang kontinue.
3. Sepanjang kemungkinan koordinasi harus merupakan pertemuan-pertemuan bersama-sama.
4. Perbedaan-perbedaan dalam pandangan, harus dikemukakan secara terbuka dan diselidiki dalam hubungan dengan situasi seluruhnya.
Penjelasan.
1. Koordinasi harus mulai dari tahap yang permulaan sekali.
Untuk menghindari berbagai kesimpangsiuran, maka sejak saat
penyusunan perencanaan koordinasi harus sudah dipikirkan dan diperhatikan,
karena koordinasi bukan dilaksanakan secara kebetulan, tetapi harus
berlandaskan, pada pedoman yang telah dimasukkan dalam perencanaan, yaitu
setelah adanya pembagian tugas dan fungsi dengan kewenangan yang matang.
2. Kordinasi adalah proses yang kontinue.
Kordinasi sangat dibutuhkan dalam kegiatan organisasi karena
kewajiban yang harus dilakukan oleh para pelaksana, semakin komplek
kegiatan dan melibatkan banyak orang, maka semakin besar kemungkinan
terjadinya kesimpangsiuran baik yang menyangkut sistem, prosedur maupun
cara kerja dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Untuk menghindari terjadinya
hal itu diperlukan komunikasi yang terus menerus sejak dimulainya proses
perencanaan, pelaksanaan dan akhir kegiatan, agar semua pihak yang terkait
dapat mengikuti perkembangan secara terus menerus sehingga
miscomunication dapat dihindari.
35
3) Sepanjang Kemungkinan koordinasi harus merupakan pertemuan-pertemuan
bersama-sama.
Pertemuan-pertemuan merupakan hal yang sangat penting dalam
mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi, sebab melalui pertemuan itu
berbagai persoalan dan langkah yang akan di ambil dapat di informasikan dan
disimpulkan serta dalam pengambilan keputusan dapat menentukan sikap bila
mana terdapat kesimpangsiuran. Melalui pertemuan dapat mengevaluasi
perkembangan kegiatan yang dikoordinasikan dan apabila terdapat kesalahan
dapat segera diketahui oleh semua pihak untuk selanjutnya dilakukan
perbaikan-perbaikan.
4. Perbedaan-perbedaan dalam pandangan harus dikemukakan secara terbuka
dan diselidiki dalam hubungan dengan situasi seluruhnya.
Adanya perbedaan pandangan terhadap sesuatu persoalan adalah
suatu hal yang wajar dalam organisasi, namun adanya perbedaan perbedaan
interprestasi dari masalah yang ditemui harus sama-sama memberikan
perhatian. Untuk itu perlu ditempuh pendekatan-pendekatan dengan
keterbukaan, musyawarah dan mufakat guna memperoleh jalan keluar yang
paling tepat.
2.7 Kendala Dalam Pelaksanaan Koordinasi
Untuk memaksimalkan koordinasi adalah dengan mengetahui hambatan-
hambatan dalam koordinasi dan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-
hambatan tersebut agar pelaksanaan koordinasi menjadi semakin mantap yaitu
36
berdaya guna dan berhasil guna. Kemungkian timbulnya hambatan-hambatan
terhadap pelaksanaan kordinasi dikarenakan adanya kelemahan-kelemahan dari
struktural atau dapat pula timbul karena hubungan-hubungan fungsional.
Menurut pendapat Handayaningrat (1982 : 129) dalam kaitannya dengan
masalah hambatan dalam pelaksanaan koordinasi, berpendapat bahwa adanya
hambatan dikarenakan beberapa faktor antara lain :
1. Para pejabat sering kurang menyadari bahwa tugas yang dilaksanakannya hanyalah merupakan sebagian dari keseluruhan tugas dalam rangka mencapai tujuan bersama.
2. Para pejabat sering memandang tugasnya sebagai tugas yang paling penting di banding dengan tugas-tugas yang lain.
3. Adanya pembagian kerja yang berlebihan.4. Kurang jelasnya rumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab.
Dalam kaitan dengan masalah hambatan dalam koordinasi ini Syarifudin
(1976 : 70) berpendapat bahwa:
Jika sikap pejabat atau petugas yang bersangkutan masa bodoh terhadap tugas kewajiban, wewenang serta peranan pejabat atau petugas lain, padahal ada sangkut paut dengan tugas dia sendiri,ini merupakan persaingan yang negatif. Maka jika itu terjadi, berarti bahwa dalam pembinaan masyarakat ada kesimpang-siuran, hambat menghambat antara kegiatan yang sama dengan yang lain, pemborosan waktu, tenaga dan biaya serta lebih jauh akan timbul bentrokan-bentrokan psychologis antara para pejabat dan masyarakat menjadi segan untuk memilih mana yang sebetulnya harus ditaati perintahnya atau mana yang harus didahulukan jika semuanya harus ditaati.
Dalam usaha untuk mengatasi masalah hambatan-hambatan di atas,
Handayaningrat (1990 : 130 ) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
1. Mengadakan penegasan dan penjelasan mengenai tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing pejabat atau satuan organisasi yang bersangkutan.
2. Menyelesaikan masalah-masalah yang mengakibatkan koordinasi yang kurang baik, seperti sistem dan prosedur kerja yang berbelit-belit, kurangnya kemampuan pimpinan dalam melaksanakan koordinasi dan sebagainya.
37
3. Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan staf sebagai forum untuk tukar menukar informasi, pendapat, pandangan dan menyatukan persepsi bahasa dan tindakan, dalam menghadapi masalah-masalah bersama.
Terjadinya hambatan struktural disebabkan kurang jelasnya perumusan
tugas, wewenang dan tanggungjawab dari setiap unit kerja, demikian juga halnya
tentang hubungan tata kerja dan prosedur kerja yang dapat menimbulkan
keraguan-keraguan atau kesalahpahaman. Sedangkan hambatan fungsional
disebabkan oleh pihak yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan
tidak terdapat hubungan hierarki. Koordinasi berlangsung karena terdapatnya
kaitan-kaitan atau interdependensi atas dasar fungsi dari masing-masing pihak.
2.8 Teknik-Teknik Koordinasi
Teknik-teknik koordinasi merupakan teori dari koordinasi bagi seorang
pimpinan dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya, yaitu melakukan
koordinasi sebaik mungkin dengan bawahan.
Yang dimaksudkan dengan teknik-teknik koordinasi menurut Pendapat
Cahyono ( 1999 : 45 ) adalah sebagai berikut:
Teknik-teknik koordinasi cara-cara yang dipergunakan untuk melaksanakan koordinasi secara efektif yang di dalam pelaksanaannya dapat dipilih atau ditetapkan sendiri oleh koordinator sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi saat melaksanakan tugas koordinasinya.
Sedangkan menurut pendapat Hasibuan (1989 : 91) cara-cara atau
langkah bagi pimpinan dalam melaksanakan koordinasi adalah sebagai berikut :
38
1. Koordinasi tidak dapat diperintahkan, dipaksakan, tetapi lebih baik dengan cara permintaan, permohonan kepada pegawai, karena dengan cara ini akan lebih diresapi, ditaati oleh para pegawai serta mereka merasa dihargai.
2. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menghasilkan koordinasi yang diharapkan.
3. Mengusahakan agar pengetahuan dari penerima tujuan yang akan dicapai oleh anggota tidak menurut masing-masing anggota dengan tujuan sendiri-sendiri, karena tujuan itu adalah tujuan bersama.
4. Mendorong anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide dan lain-lain.
5. Mendorong anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan, penciptaan guna tercapainya sasaran.
Menurut pendapat Handayaningrat (1996 : 124–127) metode atau teknik
yang dapat dipakai dalam melakukan kegiatan koordinasi dapat dibagi atas :
1. Koordinasi melalui kewenangan.2. Koordinasi melalui konsensus.3. Koordinasi melalui pedoman kerja.4. Koordinasi melaui forum.5. Koordinasi melalui konperensi.
Penjelasan
1) Koordinasi melalui kewenangan.
Penggunaan wewenang adalah merupakan salah satu cara untuk
menjamin terlaksananya koordinasi dengan baik, apabila organisasi tersebut
bersifat seragam (homogen) koordinasi melalui kewenangan dapat dijalankan
secara efektif, lain halnya bila diterapkan pada organisasi yang bersifat
heterogen dalam koordinasinya perlu diusahakan adanya integrasi dari seluruh
jenis dan fungsi-fungsi yang ada, karena setiap jenis dan fungsi hanyalah
merupakan subsistem dari seluruh sistem pelaksanaan tugas pokok organisasi
secara keseluruhan.
39
2) Koordinasi melalui konsensus.
Koordinasi melalui konsensus terbagi menjadi:
a) Konsensus melalui motivasi
Motivasi yang dimaksud antara lain dapat berupa kepentingan
bersama, nilai-nilai yang dimiliki bersama, bahkan dalam situasi tertentu
mempunyai perasaan solidaritas berdasarkan atas setia kawan yang dapat
dipergunakan dalam menjamin kelancaran koordinasi, terutama dalam
organisasi besar dan kompleks yang mempunyai jenis dan fungsi yang
beraneka ragam.
b) Konsensus melalui sistem timbal balik
Dipergunakan untuk mencapai keseimbangan antara tuntutan
organisasi dan tuntutan individual, baik yang bersifat material maupun non
material.
3) Koordinasi melalui pedoman kerja.
Pedoman kerja dapat dijadikan landasan berpijak atau petunjuk bagi
setiap kegiatan, agar adanya kesatuan gerak dan kesatuan tindakan, dalam
rangka melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan.
4) Koordinasi melalui forum.
Usaha-usaha koordinasi melalui forum, ialah dengan menggunakan
suatu wadah tertentu (wahana) yang dapat dipergunakan sebagai cara
mengadakan tukar menukar informasi, mengadakan konsultasi, mengadakan
kerjasama dalam pemecahan suatu masalah dan pengambilan keputusan
bersama dalam pelaksanaan tugas bersama.
40
5) Koordinasi melalui konperensi
Koordinasi melalui konperensi diartikan dengan rapat-rapat atau
sidang-sidang yang dilakukan baik pada tingkat pimpinan (eksekutif) maupun
tingkat pelaksana.
2.9 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan
Pelaksanaan pembangunan di Indonesia berlangsung secara terus menerus
dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan dan dinamika penduduk,
disamping faktor sosial budaya ekonomi dan politik, tercakup pula pergeseran
nilai-nilai dan aspirasi masyarakat yang dinamis. Negara-negara berkembang pada
umumnya sedang berusaha untuk mengembangkan dirinya dari suatu keadaan dan
sifat masyarakat tradisional dan ekonomi terbelakang menuju kearah keadaan
yang lebih baik.
Pembangunan merupakan suatu proses yang terencana dan terarah guna
meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Dalam
pelaksanaan pembangunan, sektor ekonomi sangat mempunyai peranan yang
penting, karena mampu menopang kelancaran proses pembangunan di Indonesia.
Apabila dilihat dari segi perkembangan secara menyeluruh dikembangkan
secara sadar oleh pemerintah yang merupakan pembangunan daripada sektor-
sektor kehidupan yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat. Penduduk dapat
menjadi aset yang sangat bermanfaat bagi pembangunan, apabila mereka
berkualitas. Namun dilain pihak penduduk akan menjadi beban yang berat, jika
memiliki kualitas yang rendah. Nampaknya faktor kependudukan merupakan
41
suatu isu sosial yang sangat komplek karena berkaitan erat dengan kehidupan
sosial, struktur dan lingkungan hidup.
Semangat reformasi pada saat sekarang telah mewarnai dinamika
masyarakat untuk semakin berperan aktif pada berbagai bidang pembangunan.
Tumbuhnya dinamika, tuntutan dan harapan masyarakat tersebut memerlukan
respon positif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan yang semakin baik.
Pembangunan dibidang pendidikan merupakan suatu proses yang
terencana, terarah, dan terpadu dalam upaya mewujudkan pertumbuhan
pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan
masyarakat secara merata.
Kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan terutama dalam
bidang pendidikan sudah jelas diamanatkan pada Pembukaan UUD tahun 1945
pada alinea ke IV yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa” dalam hal tersebut
hanya dapat dicapai dengan memajukan pendidikan yang baik pada masyarakat
harus dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah, sebab instansi pemerintah mempunyai tugas dan tanggung
jawab untuk melakukan pelayanan pendidikan pada publik di bidang pendidikan
kepada masyarakat.
Kesadaran manusia akan sumber daya bukan suatu hal yang baru. Dengan
kemampuan sumber daya, maka berbagai kegiatan organisai akan berjalan dengan
lancar. Martoyo (2000 : 6) mendefinisikan sumber daya sebagai berikut :
42
Sumber daya adalah alat mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan tertentu, atau meloloskan diri dari kesukaran. Sehingga dengan demikian perkataan sumber daya (resources) mendahului personase perkataan itu merefleksikan appraisal manusia. jadi perkataan sumber daya tidak menunjukan suatu benda atau suatu substansi, melainkan kepada suatu fungsi di mana suatu fungsi operasional untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memenuhi kepuasan. Dengan kata lain sumber daya merupakan suatu abstraksi yang mencerminkan appraisal manusia dan berhubungan dengan suatu fungsi atau operasi.
Menurut pendapat Zimmerman (dalam Martoyo, 2000 : 6) dengan tepat
mengatakan: “Resources are not, they becomes”. Artinya bahwa sumber daya
berkembang dan mengkerut secara dinamis menurut irama kegiatan dan
kebutuhan manusia. Dalam hal ini faktor yang menentukan adalah dunia industri
dan perkembangan teknologi, dimana di dalamnya peranan sumber daya manusia
amatlah penting dan tidak bisa diabaikan keberadaannya.
Dalam melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat menurut Levin
(dalam Suharto, 2006 : 68) dilaksanakan prinsip pemberdayaan yaitu:
1. Pemberdayaan adalah proses kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah.
2. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
3. Masyarat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri, tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
4. Tingkat kesadaran masyarakat merupakan proses penting dalam pemberdayaan.
5. Proses pemberdayaan bersifat dinamis dan sinergis.
Menurut Suharto (2006 : 57) sebagai berikut: “Secara konseptual
pemberdayaan berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan)”. Karen aide
utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan.
43
Pengertian pemberdayaan banyak dikemukakan oleh para ahli dari
berbagai disiplin ilmu yang dikembangkannya. Adapun menurut Priono (1996 :
97 ) makna dari pemberdayaan rakyat mengandung arti sebagai berikut:
Mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan segala bidang dan sektor kehidupan. Disamping itu mengandung arti melindungi dan membela dengan berpihak pada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.
Dengan kata lain kemungkinan terjadinya pemberdayaan sangat
tergantung pada dua hal, yaitu sebagai berikut:
1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.
Menurut Soharto (2006 : 58) pengertian pemberdayaan adalah sebagai
berikut:
1. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam pengontrolan atas dan memperngaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain.
2. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
3. Pemberdayaan menunjukkan pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan sruktur sosial.
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dimana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai
44
Menurut pendapat Suharto (2006 : 58) pemberdayaan masyarakat pada
sektor pendidikan non formal adalah sebagai berikut:
1. Mengajar dan belajar yang berbeda. Kegiatan mengajar direncanakan dan dikontrol oleh guru, tetapi belajar tidak. Belajar tergantung kepada individu yang bersangkutan, khususnya motivasi, kemampuan dan kesiapannya.
2. Apa yang kita ajarkan dan pelajari menyangkut tiga kategori besar: pengetahuan, keyakinan dan nilai-nilai, serta keterampilan.
3. Orang yang benar-benar terpelajar adalah orang yang belajar bagaimana belajar.
4. Identifikasi dan ajarkan terminologi dan konsep-konsep yang paling penting.
5. Bantulah raong belajar dengan mengembangkan keterampilan-ketrampilan dan teknik-teknik yang dapat menjembantani proses belajar. Keterampilan dan teknik tersebut meliputi: membaca, menulis, komunikasi verbal, mendengarkan, manajemen waktu, pemecahan masalah, perumusan tujuan, pembuatan keputusan dan lain-lain.
6. Ketika merencanakan suatu pelajaran atau pelatihan di kelas, mulailah dengan menganalisis karakteristik peserta (tahap perkembangan, pendidikan formal, pengalaman kerja, pengalaman hidup dan lain-lain) dan mengidentifikasi pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan yang lain atau ingin dipelajari.
7. Rieview kembali kurikulum dan bahan-bahan ajar yang sudah ada, namun yakini materi tersebut perlu dimodifikasi. Materi dari metode yang mungkin tepat bagi kelompok tertentu mungkin tidak sesuai untuk kelompok yang lainnya.
Menurut Dubois dan Miley (dalam Suharto, 2006 : 68) cara-cara yang
dapat dilakukan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, yaitu:
1. Membangun relasi.2. Membangun komunikasi.3. Terlibat dalam pemecahan masalah.4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial.
Dengan demikian dalam pelaksanaan pemberdayaan kepada masyarakat
dalam hal ini bidang pendidikan non formal maka perlu ada pendekatan dan cara-
cara yang tepat agar hasilnya optimal.
45
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan non formal
tersebut dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat supaya lebih meningkat
dalam kemampuan dan kesejahteraanya seperti dalam pendidikan pelatihan
menjahit, pendidikan PKK, industri rumah tangga, montir dan pendidikan
keterampilan yang lain yang menunjang terhadap kemampuan masyarakat dalam
menciptakan usaha yang dapat meningkatkan sumber daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.
46
top related