bab vi penyelenggaraan tugas umum...
Post on 09-Mar-2019
217 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 204
A. Kerjasama Antar Daerah
1. Daerah Yang diajak Kerjasama
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
Dasar Hukum
Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Barru dengan
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Kerjasama Percepatan
Pembangunan Bidang Transportasi dan Perekonomian tanggal
15 September 2003.
Bidang Kerjasama
Perjanjian kerjasama dengan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi
Kalimantan Selatan dalam rangka pengoperasian pelabuhan penyeberangan.
Nama Kegiatan
Lintas Penyeberangan Ferry Garongkong Kabupaten Barru - Batu Licin
Kabupaten Tanah Bumbu.
SKPD Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas dan
fungsi penyelenggara kerjasama antar daerah bidang perhubungan/transportasi
adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Barru.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
sebanyak 64 orang yang terdiri dari eselon II-b sebanyak 1 orang, eselon III-a
sebanyak 1 orang, eselon III-b sebanyak 3 orang, eselon IV-a sebanyak 11
orang dan eselon IV-b 1 orang dan staf sebanyak 47 orang Berdasarkan
kualifikasi pendidikan, S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 24 orang, D2/D3
sebanyak 12 orang, SLTA sebanyak 22 orang dan SLTP sebanyak 2 orang.
BAB VIPENYELENGGARAAN TUGAS UMUM
PEMERINTAHAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 205
Sumber dan Jumlah Anggaran
- APBD Kab. Barru : Rp. 18.795.000.-
Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Terminal Angkutan
Sungai, Danau dan Penyeberangan (Pengelolaan
Operasional dan Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan
Peyeberangan Garongkong), 1 Paket.
Jangka Waktu Kerjasama
Jangka waktu kerjasama terhitung mulai dengan tanggal ditetapkan pada
tanggal 15 September 2003 sampai dengan sekarang.
Hasil (output) Kerjasama
Dioperasikannya pelabuhan penyeberangan Garongkong sejak 2 Maret
2010.
Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan kerjasama pengoperasian pelabuhan
penyeberangan Garongkong-Batulicin tidak ditemukan permasalahan. Namun
dalam pengoperasian KMP Awuawu dengan bobot 600 GRT, apabila cuaca
ekstrim, maka pelayaran ditunda sambil menunggu cuaca normal kembali.
Solusi, diperlukan kapal dengan bobot diatas 1000 GRT agar pelayaran
tidak tertunda kalau cuaca ekstrim.
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
Selain melakukan kerjasama antar daerah, Pemerintah Kabupaten Barru
juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Yang dimaksud pihak ketiga dalam hal
ini misalnya kalangan swasta, koperasi, organisasi profesi, asosiasi, LSM Perguruan
Tinggi dan lain-lain.
Dasar Hukum kerjasama dengan pihak ketiga adalah Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 195 (3) menyatakan
bahwa “dalam hal penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerjasama dengan
pihak ketiga”.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 206
B.1 Mitra yang Diajak Kerjasama
Mitra yang diajak kerjasama adalah Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen
Sumberdaya Air dan Bank Dunia.
Dasar Hukum
Dasar hukum kerjasama adalah Naskah Perjanjian Hibah antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Barru Nomor. PHD-075/PK/2012
Tanggal 27 Februari 2012.
Bidang Kerjasama
Bidang kerjasama adalah Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif.
Nama Kegiatan
Water Resources and Irrigation Sector Manajement Programme Phase II
(WISMP-II).
SKPD Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
SKPD penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak ketiga adalah Dinas
Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Bappeda.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 79 orang yang
terdiri dari : eselon II-b sebanyak 1 orang, eselon III-a sebanyak 1 orang dan eselon
III-b sebanyak 4 orang, eselon IV-a sebanyak 14 orang, staf sebanyak 59 orang.
Berdasarkan kualifikasi pendidikan, S2 sebanyak 11 orang, S1 sebanyak 44 orang,
D2/D3 sebanyak 5 orang, SLTA sebanyak 22 orang, SLTP 2 orang.
Jumlah pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan sebanyak 31
orang yang terdiri dari : eselon II-b sebanyak 1 orang, eselon III-a sebanyak 1 orang,
eselon III-b sebanyak 4 orang, eselon IV-a sebanyak 11 orang, staf sebanyak 14
orang. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, S2 sebanyak 5 orang, S1 sebanyak 25
orang, SLTA sebanyak 2 orang.
Jumlah pegawai pada Dinas Pertanian sebanyak 31 orang yang terdiri dari :
eselon II-b sebanyak 1 orang, eselon III-a sebanyak 1 orang, eselon III-b sebanyak
4 orang, eselon IV-a sebanyak 15 orang, staf sebanyak 11 orang. Berdasarkan
kualifikasi pendidikan, S2 sebanyak 8 orang, S1 sebanyak 17 orang, SLTA
sebanyak 6 orang.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 207
Sumber dan Jumlah Anggaran
Anggaran dalam rangka mendukung kerjasama ini pada tahun 2015 berasal
dari Dana Hibah Bank Dunia sebesar Rp. 237.700.500,- dan APBD Kabupaten
Barru sebesar Rp. 393.385.000,-.
Jangka Waktu Kerjasama
Perjanjian Kerjasama terhitung mulai tanggal ditetapkan pada tanggal 27
februari 2012. Sampai 30 November 2016.
Hasil (output) Kerjasama
Peningkatan aspek fisik dan kelembagaan jaringan irigasi di Kabupaten
Barru.
Permasalahan dan Solusi
Dari semua daerah irigasi yang berjumlah 102 D.I. di Kabupaten Barru tidak
semuanya dapat tercover karena keterbatasan dana yang ada dan persyaratan dari
Bank Dunia tentang D.I. yang diatas 200 Ha. Oleh karena itu dibuat daftar prioritas
yang tertuang dalam daftar D.I. kesepakatan.
B.2 Mitra yang Diajak Kerjasama
OXFAM RESTORING COASTAL LIVELIHOOD PROGRAM
Dasar Hukum
Nota Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Barru Nomor 03/PKS/BR/VI/2013
dan 003/OXEI-MoU/VI/2013.
Bidang Kerjasama
Pemberian asistensi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah,
penyerapan dan pemanfaatan anggaran daerah dalam menjalankan peraturan
terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.
Nama Kegiatan
Penanggulangan Kemiskinan dan Daya Tahan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
SKPD Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
SKPD penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam adalah
Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Barru.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 208
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Jumlah pegawai pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah sebanyak 87 orang
yang terdiri dari eselon II-b sebanyak 1 orang, eselon III-a sebanyak 1 orang, eselon
III-b sebanyak 5 orang, eselon IV sebanyak 19 orang dan staf sebanyak 61 orang.
Berdasarkan kualifikasi pendidikan, S3 1 orang; S2 6 orang, S1 36 orang, D2/D3 6
orang, SLTA 36 orang, SLTP 1 orang dan SD 1 orang.
Sumber dan Jumlah Anggaran
Perjanjian Kerjasama ini menggunakan pembiayaan yang bersumber dari
anggaran masing-masing pihak.
Jangka Waktu Kerjasama
Jangka waktu kerjasama terhitung mulai dengan tanggal ditetapkan pada
tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan Bulan Juni 2015.
Hasil (output) Kerjasama
Manajemen pemerintahan sesuai tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.
B.8 Mitra yang Diajak Kerjasama
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I – Sulampua.
Dasar Hukum
Nota Kesepahaman antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I
– Sulampua dengan Pemerintah Kabupaten Barru, Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan &
Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan, Kodim 1405 Mallusetasi, PT. BNI (PERSERO) Wilayah
Makassar, Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin tanggal 11 September
2012.
Bidang Kerjasama
Bidang Kerjasama adalah Pengembangan Klaster Sapi Sapi Bali.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 209
Nama Kegiatan
Pengembangan Klaster Sapi Sapi Bali di Kabupaten Barru.
SKPD Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
SKPD penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam
adalah Dinas Peternakan Kabupaten Barru.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Jumlah pegawai pada Dinas Peternakan sebanyak 23 orang yang terdiri
dari eselon II-b sebanyak 1 orang, eselon III-a sebanyak sebanyak 1 orang, eselon
III-b sebanyak 3 orang, eselon IV-a sebanyak 17 orang, staf sebanyak 6 orang.
Berdasarkan kualifikasi pendidikan, S2 sebanyak 6 orang, S1 sebanyak 14 orang,
Dokter Hewan sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 2 orang.
Sumber dan Jumlah Anggaran
Anggaran yang dipakai bersumber dari Dana APBD Kabupaten Barru
sebesar Rp. 105.100.000.
Jangka Waktu Kerjasama
Jangka waktu kerjasama terhitung mulai tanggal ditetapkan pada tanggal 11
September 2012 sampai dengan Desember 2015 dan dapat diperpanjang sesuai
perjanjian para Pihak.
Hasil (output) Kerjasama
Mewujudkan Kabupaten Barru yang memiliki Klaster Sapi Bali yang
mampu menunjang swasembada daging sapi yang berkualitas tinggi untuk
memenuhi kebutuhan pasar nasional.
Permasalah dan Solusi
Dalam pelaksanaan kerjasama terdapat kendala dalam menentukan
lahan pembangunan kandang dan mengubah cara beternak sapi menjadi
berkelompok. Solusinya diadakan pelatihan dan gambaran manfaat memelihara
sapi dengan berkelompok dan kerjasama dengan Pemerintah setempat/desa dalam
menentukan lahan pembangunan kandang.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 210
B.9 Mitra yang Diajak Kerjasama
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan
Dasar Hukum
- Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
Pemerintah Kabupaten Barru dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor : 111/III/Tahun 2012 dan Nomor : 0330/825.3/BKD
tentang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya manusia Pemerintah
Kabupaten Barru.
Bidang Kerjasama
Pelaksanaan Diklat prajabatan Golongan II dan III.
Nama Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNSD.
SKPD Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
SKPD penyelenggara kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam adalah Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Jumlah Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru sebanyak 39
orang yang terdiri dari Eselon II-b sebanyak 1 orang, Eselon III-a sebanyak 1 orang,
Eselon III-b sebanyak 4 orang dan Eselon IV-a sebanyak 10 orang dan staf
sebanyak 24 orang;
Keadaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru berdasarkan
Kualifikasi Pendidikan adalah : Pendidikan S2 sebanyak 5 orang, Pendidikan S1
sebanyak 30 orang, D2/D3 sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 3 orang.
Sumber dan Jumlah Anggaran
Anggaran yang dipakai bersumber dari Dana APBD Kabupaten Barru Tahun 2014
sebesar Rp. 1.084.028.000,-
Jangka Waktu Kerjasama
Jangka waktu kerjasama berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung mulai
tanggal 26 Maret 2012 s/d 2015.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 211
Hasil (output) Kerjasama
Terwujudnya SMD Pemkab Barru yang memiliki Kompetensi sesuai dengan
tugas pokok organisasinya.
Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan kerjasama ini tidak ditemukan masalah.
B.10 Mitra yang Diajak Kerjasama
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I – Sulampua dengan Pemerintah
Kabupaten Barru.
Dasar Hukum
- Nota Kesepahaman Antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I
Sulampua dengan Pemerintah Kabupaten Barru, Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Holtikultura Propinsi Sulawesi Selatan, Badan Ketahanan Pangan
Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, KODIM 1405 Mallusetasi, PT BNI (Persero)
Wilayah Makassar, Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin tentang
Pengembangan Klaster Sapi Bali di Kabupaten Barru, Tanggal 11 September
2012.
- Surat Perjanjian Kerjasama Antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah
I Sulampua dengan kelompok Tani Sipurennue tentang Bantuan Program
Sosial Bank Indonesia Pembangunan Kandang Sapi di Kabupaten Barru
Nomor : 14/124/DKBU/Mks, Nomor: 05/KTS/XI/2012, tanggal 13 November
2012.
Bidang Kerjasama
Perjanjian Kerjasama Antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I Sulampua
dengan kelompok Tani Sipurennue tentang Bantuan Program Sosial Bank Indonesia
Pembangunan Kandang Sapi di Kabupaten Barru Nomor: 14/124/DKBU/Mks,
Nomor: 05/KTS/XI/2012, tanggal 13 November 2012.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 212
Nama Kegiatan
Program Pengembangan Klaster Sapi di Kelompok tani Sipurennue Desa
Lompo Tengah Kecamatan tanete Riaja Kabupaten Barru.
SKPD Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
SKPD yang melaksanakan Tugas dan Fungsi Penyelenggara Kerjasama
Antar Daerah Bidang Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Barru.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Jumlah pegawai pada Dinas Peternakan Kabupaten Barru sebanyak 24
orang yang terdiri dari : eselon II-b sebanyak 1 orang, eselon III-a sebanyak 1
orang, eselon III-b sebanyak 3 orang, eselon IV-a sebanyak 7 orang, staf
sebanyak 12 orang. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, S2 sebanyak 8 orang, S1
sebanyak 12 orang, Dokter Hewan sebanyak 1 orang, D2/D3 sebanyak 1 orang,
SLTA sebanyak 2 orang.
Sumber dan Jumlah Anggaran
Anggaran Dalam Rangka Mendukung Kerjasama ini Bantuan dari Bank
Indonesia Tahun 2012 Rp. 149.835.000,- sedangkan berasal dari APBD Kabupaten
Barru Rp. 246.500.000,-
Jangka Waktu Kerjasama
Jangka waktu kerjasama terhitung mulai tanggal 11 September 2012 s/d
Desember 2015.
Hasil (output) Kerjasama
Meningkatkan Produktifitas, kualitas dan daya saing komoditas sapi bali di
Kabupaten Barru yang dapat menunjang program swasembada daging sapi dan
kerbau.
Permasalahan yang dihadapi dan Solusi
Permasalahan :
1. Manajemen kelembagaan kelompok Sipurenue yang menjadi sasaran kegiatan
belum dilaksanakan secara optimal, sehingga yang aktif dalam pelaksanaan
kegiatan hanya pengurus inti dan beberapa anggota kelompok lainnya.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 213
2. Motivasi peternak/anggota kelompok Sipurenue masih rendah untuk mengelola
usaha produk pakan dan limbah ternak.
3. Sarana dan Prasarana belum memadai terutama akses jalan menuju kandang
kelompok bantuan Bank Indonesia.
Solusi :
1. Pelatihan dan pembinaan kelompok secara kontinyu mengenai kelembagaan
kelompok dan menugaskan khusus tenaga teknis peternakan/penyuluh
peternakan untuk mendampingi kelompok Sipurennue.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Barru harus memperhatikan khusus akses jalan
menuju lokasi kandang. Bank Indonesia agar output kerjasama bisa cepat
tercapai.
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
Jumlah Instansi vertikal di kabupaten Barru antara lain Kantor Statistik, Kantor
Departemen Agama, Kantor Pertanahan dan instansi-instansi lain yang menangani
urusan peradilan, pertahanan keamanan dan moneter/fiskal.
Koordinasi dengan instansi vertikal diatas dengan Pemerintah kabupaten Barru
diselenggarakan dalam bentuk koordinasi perencanaan, pengawasan, peningkatan
pendapatan, perumusan kebijakan dan penegakan Peraturan Daerah.
Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal tersebut dilaksanakan
dalam suatu wadah yaitu forum atau badan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan
daerah dalam mengimplementasikan suatu program atau kegiatan yang membutuhkan
kerjasama antara instansi vertikal di daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Barru.
Adapun Koordinasi yang dilaksanakan antara lain:
a. Tim Koordinasi Pembinaan Hukum dan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
(KAMTIBMAS)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, maka dibentuk Tim Pembinaan Hukum dan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 214
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) sesuai dengan Keputusan
Bupati Barru Nomor 154/P.Umum/II/2011.
Materi Koordinasi:
Tujuan pembentukan adalah:
1) Mengintegrasikan dan sinkronisasi pelaksanaan tugas aparatur
pemerintahan di daerah secara berdayaguna dan berhasil guna;
2) Melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan
ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan
langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan
maupun penanggulangannya;
3) menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan
kebijaksanaan/program pemerintah guna mewujudkan stabilitas nasional
dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional.
Instansi Vertikal Yang Terlibat:
Komando Distrik Militer 1405 Mallusetasi
Kepolisian Resort Kabupaten Barru
Pengadilan Negeri Barru
Kejaksaaan Negeri Barru
Sumber dan Jumlah Anggaran:
Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Hukum dan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) melalui program Pemberdayaan Potensi
Keamanan dengan kegiatan Pembinaan Hukum dan Kamtibmas dialokasikan
anggaran sebesar Rp. 232.896.600 yang berasal dari APBD Kabupaten
Barru.
SKPD Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal didaerah:
Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Otonomi daerah
khususnya Bagian Pemerintahan umum
Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan:
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Hukum Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat ( KAMTIBMAS ) Kabupaten Barru, adapun Kegiatannya Selama
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 215
Tahun 2015 adalah Rapat Kerja Gubernur dengan Bupati/Walikota Se-Sulsel
Tahun 2015;
Hasil dan Manfaat Koordinasi:
Melalui Pembinaan Hukum dan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
(Kamtibmas) banyak hal-hal yang terkait dengan peran dan fungsi masing-
masing anggota Tim yang secara langsung memerlukan tindakan segera di
lapangan. Hal ini kemudian didukung sepenuhnya oleh seluruh anggota,
sehingga ada sinergitas kegiatan sesuai dengan mekanisme yang berjalan
dalam organisasi anggota Muspida masing-masing. Hasi-hasil yang dicapai
dalam pelaksanaan dilapangan, kemudian ini menjadi bahan evaluasi
sejauhmana kinerja yang telah dihasilkan dalam pelaksanaan rapat Tim
berikutnya.
Tindak lanjut Hasil Koordinasi:
1) Pelaksanaan koordinasi, integrasi program dan kegiatan serta
sinkronisasi pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan di daerah
berjalan secara berdayaguna dan berhasil guna;
2) Terjalin kekompakan dalam memberikan penilaian atas intensitas dan
ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat
sekaligus menentukan langkah-langkah/solusi yang dipandang perlu,
baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;
3) Terjalin kebersamaan dalam menentukan sistem dan tata cara
pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan/program pemerintah guna
mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka menyukseskan
pembangunan nasional sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
b. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)
Tujuan utama pembentukan forum ini adalah untuk terwujudnya optimalisasi
hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan
saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama masing-masing di Kabupaten
Barru.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 216
Materi Koordinasi:
Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 telah dibentuk Kelembagaan Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Barru dengan Keputusan
Bupati Barru Nomor 72 Tahun 2011 Tanggal 12 Januari 2011 tentang
Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Barru.
Tugas forum FKUB adalah sebagai berikut:
- Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh-tokoh
masyarakat;
- Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam
bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati Barru;
- Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan
di bidang keagamaan yang berkaitan dengan Kekuatan umat
beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
- Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah
agama/ibadat
- Memberikan laporan tentang perkembangan kehidupan beragama
kepada Bupati Barru
Instansi Vertikal Yang Terlibat:
Komando Distrik Militer 1405 Mallusetasi
Kepolisian Resort Kabupaten Barru
Pengadilan Negeri
Kejaksaan Negeri
Pengadilan Agama
KP3M
Dinas Kependudukan dan Capil
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru
Sumber dan Jumlah Anggaran:
Pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB),
pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 217
( APBD ) Tahun Anggaran 2015. Alokasi anggaran yang disiapkan untuk
pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp 15.990.000,-.
SKPD Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal didaerah:
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas
pokok dan fungsi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri serta
pembinaan organisasi politik dan kemasyarakatan di Kabupaten Barru adalah
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Barru, sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor
6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan
Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Barru selama
Tahun 2015 melaksanakan kegiatan koordinasi rapat Forum Komunikasi Umat
Beragama (FKUB) dengan pengurus harian, rapat dengan FKUB se-Sulawesi
Selatan dengan Badan Kesbang Politik Propinsi Sulawesi Selatan, dan
pengawasan kebijakan pendirian rumah ibadah.
Hasil dan Manfaat Koordinasi
Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) adalah merupakan wadah
kerukunan antar umat beragama, sehingga menjadi tempat rujukan apabila
terjadi hal-hal yang menyangkut perbedaan pandangan maupun kegiatan
keagamaan yang tidak mematuhi berbagai kesepakatan yang telah dibuat
sebelumnya.
Tindak lanjut Hasil Koordinasi
- Pelaksanaan dialog antara pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat
terjalin dengan penuh kebersamaan;
- Mekanisme penampungan dan penyaluran aspirasi ormas keagamaan
dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan
Kabupaten Barru terlaksana dan berjalan dengan sebaik-baiknya;
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang
keagamaan yang berkaitan dengan kekuatan umat beragama dan
pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas utama dalam membangun
kepercayaan dan kebersamaan antar umat beragama.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 218
- Mengawasi pembangunan rumah ibadah.
c. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Komunitas Intelijen Daerah
(KOMINDA)
Materi Koordinasi:
1) Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) berdasarkan Keputusan Bupati
Barru Nomor 79/BAKESBANGPOL/I/2015 pada tanggal 2 Januari 2015
tentang Penetapan Personalia Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)
Kabupaten Barru Tahun 2015, dengan tugas-tugas sebagai berikut;
- Merencanakan kegiatan klandestin deteksi dini dalam rangka
mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan
mengkomunikasikan informasi atau bahan keternagan inteleijen dari
berbagai sumber mengenai berbagai potensi, gejala atau peristiwa
yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
- Memfasilitasi rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati
mengenai kebijkana yang berkaitan deteksi dini dan peringatan dini
terhadap ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan yang dapat
mempengaruhi stabilitas nasional di daerah.
2) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) berdasarkan Keputusan
Bupati Nomor 1681/Bakesbangpol/I/2015 Tanggal 22 Januari 2015
tentang Pembentukan Forum Kewaspadaaan Dini Masyarakat Tahun
2015, dengan tugas:
- Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan
mengkomunikasikan data informasi dari masyarakat mengenai
potensi ancaman keamanan, gejala atau bencana dalam rangka
upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini
- Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati
mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan
peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional.
3) Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing
berdasarkan Keputusan Bupati Barru Nomor 80/Bakesbangpol/I/2015
Tanggal 2 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 219
Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO (Non Government Organization)
dan Lembaga Asing di Kabupaten Barru, dengan tugas-tugas sebagai
berikut:
- Melakukan pemantauan kepada setiap orang pendatang dari luar
Kabupaten Barru (baik WNA maupun WNI) termasuk NGO dan
Lembaga Asing;
- Melakukan korrdinasi dengan instansi terkait;
- Melakukan pertemuan berkala
Instansi Vertikal Yang Terlibat
- Kepolisian Resort Kabupaten Barru
- Kejaksaaan Negeri Barru
- DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Imigrasi
Sumber dan Jumlah Anggaran
Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Tahun 2015, pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2015 dengan anggaran yang
disiapkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp
18.095.500,-. Untuk kegiatan Kominda dianggarkan sebesar Rp. 186.046.000,
dan untuk pemantauan orang asing dan lembaga/LSM asing sebesar
Rp. 21.870.000.
SKPD Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal didaerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas
pokok dan fungsi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri serta
pembinaan organisasi politik dan kemasyarakatan di Kabupaten Barru adalah
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Barru, sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor
6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan
Kegiatan yang dilaksanakan untuk FKDM antara lain rapat dengan
anggota forum, pengumpulan data dan informasi mengenai potensi keamanan,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 220
gejala dan peristiwa bencana dan seteksi dini tentang keamanan sementara
untuk Kominda, kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemantauan tentang
situasi dan kondisi keamanan masyarakat, rapat-rapat, mengikuti rakor tingkat
propinsi dan pusat, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi tentang
komunitas intelijen daerah.
Hasil dan Manfaat Koordinasi
1) Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
Harmonisasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari masing-masing
personil yang terlibat dalam Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)
menjadi lebih baik dan mantap jika dibandingkan dengan belum
terbentuknya KOMINDA. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban,
terselenggaranya Pemilukada secara aman dan tertib.
2) Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing.
- Terdatanya jumlah orang asing yang berada di Kabupaten Barrru
- Terinvetarisirnya tujuan kedatangan orang asing, NGO dan lembaga
asing
- Terdatanya fungsi ekososbud akibat kedatangan orang asing, NGO
dan Lembaga Asing
- Antisipasi terhadap aktifitas Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing
menjadi lebih terkoordinasi dengan mendudukkan orang-orang yang
berkompeten dalam hal tugas pokok dan fungsi yang sama untuk
menggalang kerjasama yang baik dalam pengawasan orang asing
dengan aktifitasnya yang mungkin saja akan membahayakan
stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah ini.
Tindak lanjut Hasil Koordinasi:
- Koordinasi pelaksanaan operasi kegiatan Intelijen untuk seluruh
Instansi Pemerintahan Daerah, berjalan dengan sebaik-baiknya;
- Deteksi dan antisipasi dini berjalan dengan baik;
- Proses pengkajian dan evaluasi perkembangan situasi aktual Daerah
dibidang Politik, Ekonomi, Sosial budaya, Keamanan dan Ketertiban /
Perlindungan masyarakat dijadikan agenda prioritas untuk memberikan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 221
masukan dan saran pertimbangan kepada pimpinan daerah dalam
menentukan sikap dan tindakan yang dianggap perlu;
- Pelaksanaan pemantauan kegiatan Orang Asing, NGO dan Lembaga
Asing berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- Rapat koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan teratur,
sehingga kegiatan pemantauan dapat berjalan lancar dan tidak terjadi
tumpang tindih penugasan dilapangan;
D. Pembinaan Batas Wilayah
Pembinaan batas wilayah yang dilaksanakan Tahun 2015 meliputi:
1) Sengketa Batas wilayah Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dan
Propinsi.
Dalam rangka penentuan batas daerah secara pasti dilapangan sesuai
dengan amanat Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan
penetapan dan penegasan batas daerah secara sistematis dan terkoordinasi.
Kebijakan yang ditempuh untuk percepatan proses penyelesaian masalah batas
wilayah antara Kabupaten Barru dengan Kabupaten Sidrap, Kabupaten Barru
dengan Kabupaten Bone, Kabupaten Barru dengan Kabupaten Soppeng,
Kabupaten Barru dengan Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru dengan
Kotamadya Parepare dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas wilayah yang
jelas dan pasti baik secara yuridis maupun fisik dilapangan.
Kegiatan penegasan batas daerah dilakukan oleh Tim Penetapan dan
Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat, dalam hal ini Direktorat Perbatasan
Kemendagri bekerjasama dengan Tim BIG/Bakosurtanal, bersama Tim
Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Provinsi, Daerah kabupaten , Daerah
Kota dari masing-masing daerah dan Tim dari Topografi Kodam untuk
mendapatkan suatu ketetapan hukum tentang batas daerah. Pelaksanaan
kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Daerah ini merupakan kelanjutan dari
kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya pada tahun 2002 dan 2003 dengan
melibatkan aparat Pemerintah Daerah yang berbatasan dan masyarakat
setempat yang mengetahui keberadaan batas daerah tersebut.
Sumber hukum batas daerah khususnya di darat adalah meliputi:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 222
a) Dokumen-dokumen batas yang mungkin sudah pernah ada seperti
Staatsblad, nota dari presiden ataupun peraturan-peraturan yang telah ada
sebelumnya seperti Undang-Undang Pembentukan Daerah, atau
kesepakatan-kesepakatan yang pernah ada termasuk peta-peta kesepakatan
mengenai batas wilayah.
b) Peta Batas yang merupakan lampiran Undang-Undang pembentukan daerah
peta minit (Muniteplan) peta Topografi/Rupa Bumi atau peta-peta lain yang
memuat tentang batas daerah yang bersangkutan sesuai dengan Surat
Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor:01/PSP/KB/2002 tanggal 2 Agustus 2002
antara Depdagri dengan Pemerintah Kabupaten Barru.
c) Kesepakatan antara dua daerah berbatasan yang dituangkan dalam dokumen
kesepakatan penentuan batas daerah. Secara garis besar penegasan batas
daerah terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu:
1) Penelitian Dokumen
2) Pelacakan Batas Daerah
3) Pemasangan Pilar Batas Daerah
4) Pengukuran GPS pada Pilar yang sudah dipasang
5) Penghitungan koordinat Pilar Batas
6) Penggambaran batas daerah Kabupaten Barru
2) Solusi yang dilakukan dan Tingkat Penyelesaian (selesai, tidak selesai atauperlu ditindaklanjuti)
Pada prinsipnya kondisi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah
Kabupaten Barru dalam rangka pelacakan batas daerah perbatasan dengan
Kabupaten yang berbatasan adalah titik-titik batas lebih banyak berada dipuncak
bukit, prasarana transportasi menuju lokasi kurang memadai, lokasi titik
pengukuran yang terpencar dan berjauhan satu sama lain serta masih adanya
aparat Pemerintah Kabupaten yang masih bersikukuh dengan batas daerah
bersangkutan.
Solusi yang tepat dalam rangka penyelesaian masalah tersebut adalah
fasilitasi dari pihak Kemendagri dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan serta
tetap melaksanakan pengukuran di wilayah tersebut karena lokasi tersebut
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 223
dijadikan jalur lalu lintas penduduk setempat, dukungan yang diberikan
pemerintah daerah dengan menyediakan sarana transportasi yang
memungkinkan untuk sampai ketempat yang dimaksud.
3) SKPD Penyelenggara Pembinaan Batas wilayah
Sekretariat Daerah Kabupaten sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang membawahi Bagian Pemerintahan Pemerintahan Kecamatan
Kelurahan dan Desa sebagai unit kerja pelaksana teknis Sekretariat Daerah
Kabupaten Barru, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru melaksanakan tugas pokok
dan fungsi Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan Kecamatan Kelurahan dan
Desa, khususnya pembinaan batas wilayah.
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya
a.Bencana yang Terjadi
Bencana yang terjadi di Kabupaten Barru pada tahun 2015 terdiri dari Angin
Kencang/Puting Beliung, Kebakaran, Tanah Longsor,korban tenggelam, orang
hilang karena iklim ekstrim di laut dan Banjir. Total kejadian bencana selama
periode tahun 2015 sebanyak 2.161 kejadian terdiri dari Angin Kencang/Puting
Beliung sebanyak 1.485 kejadian, Kebakaran sebanyak 222 kejadian, Tanah
Longsor sebanyak 59 kejadian dan Banjir sebanyak 355 kejadian. Jumlah
masyarakat yang terdampak total masyarakat yang terdampak berjumlah 205
Kepala Keluarga. Total kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 7.207.500.000.
1) Angin Kencang (Puting Beliung)
Bencana angin kencang pada tahun 2015 menyebabkan 71 Kepala
Keluarga terkena dampak menyebabkan kerugian sebesar
Rp. 671.500.000 di kecamatan Balusu, Tanete Rilau, Tanete Riaja,
Mallusetasi dan Soppeng Riaja.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 224
2) Bencana banjir
Bencana banjir/longsor pada tahun 2015 menyebabkan sebanyak 72
Kepala Keluarga terkena dampaknya dan kerugian sebesar
Rp.3.410.000.000 di kecamatan Barru, Balusu, Tanete Riaja, Mallusetasi
dan Soppeng Riaja.
3) Kebakaran
Menyebabkan 45 Kepala Keluarga terkena dampak dengan kerugian
sebesar Rp. 1.166.000.000. Kebakaran terjadi di kecamatan Barru, Balusu,
Tanete Riaja, Mallusetasi, Soppeng Riaja, Pujananting dan Tanete Rilau.
4) Tanah longsor
Menyebabkan kerugian sebesar Rp. 1.960.000.000 dan jumlah 17 Kepala
Keluarga yang terkena dampak. Tanah longsor terjadi di kecamatan
Mallusetasi dan Barru.
Status Bencana (Nasional,regional/Propinsi atau Lokal/ Kabupaten/Kota)
Status bencana yang terjadi selama Tahun 2015 di Kabupaten Barru
ditetapkan sebagai Status Siaga Darurat Bencana tingkat Kabupaten Berdasarkan
keputusan Bupati Barru Nomor 318/BPBD/VII/2015 Yanggal 14 Juli 2015 tentang
Penetapan Siaga Darurat Bencana Kekeringan.
Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana yaitu:
a) Menyiapkan semua potensi dalam rangka upaya penyelamatan manusia,
b) Mendirikan posko siaga bencana tingkat Kabupaten maupun Posko siaga
bencana tingkat Kecamatan sebagai pusat pengendalian penanganan bencana
alam,
c) Mengkordinir penerimaan bantuan, menyimpan dan mendistribusikan bantuan,
d) Menghimpun laporan dan evaluasi harian pelaksanaan penanganan bencana
alam sebagai bahan pengambilan keputusan untuk penanganan lebih lanjut,
e) Melaporkan setiap perkembangan sesuai jenjang hirarki mulai tingkat BPBD
Kabupaten, BPBD Propinsi dan BNPB,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 225
f) Mengadakan rapat koordinasi antar bidang dan antar instansi,
g) Sosialisasi siaga bencana melalui radio swasta,
h) Penyebaran informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
(BMKG) melalui radio swasta/SSB, BBM, email dan SMS,
i) Pemasangan rambu-rambu rawan bencana,
j) Pemasangan rambu peringatan ketinggian banjir (flood referency),
k) Pelatihan bagi desa tangguh bencana,
l) Survey lokasi tempat penampungan sementara untuk korban bencana,
m) Menyiapkan call center 24 jam.
SKPD yang Menangani Bencana
a. Sekretariat Kabupaten sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Otonomi daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian, khususnya pencegahan dan penanggulangan bencana
membawahi Bagian Pemerintahan sebagai unit kerja pelaksana teknis
Sekretariat Daerah Kabupaten Barru, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru.
b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok dan
fungsi bidang sosial khususnya pencegahan dan penanggulangan bencana di
Kabupaten Barru adalah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Barru
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 08 Tahun 2010 yang
ditetapkan pada tanggal 25 November 2010 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru.
c. Sementara itu dalam rangka mengefektifkan penanggulangan bencana pada
tahun 2015 telah ditetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Posko Siaga Bencana Tingkat Kabupaten Barru Tahun 2015,
tanggal 26 Januari 2015. Adapun SKPD yang terkait adalah Dinas Pekerjaan
Umum, Dinas Pendidikan, Bappeda, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 226
Perhubungan, Dinas Kesehatan, Kantor Satpol PP, Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, DPKD,
PMI, Bagian Humas Sekretariat Daerah, PDAM, Tagana dan Kecamatan se
Kabupaten Barru.
Kelembagaan Khusus yang Dibentuk Untuk Menangani Bencana
Telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Barru
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 08 Tahun 2010 yang
ditetapkan pada tanggal 25 November 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru yang
mempunyai tugas:
a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan
bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat,
rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan
bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati
setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi
darurat bencana;
f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima; dan
h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Potensi Bencana yang Diperkirakan terjadi:
a. Angin kencang/puting beliung & Hujan Deras;
b. Kebakaran;
c. Banjir;
d. Tanah Longsor dan
e. Abrasi Pantai.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 227
F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Gangguan Yang terjadi
Gangguan Konflik berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme kemungkinannya bisa
terjadi, tapi sangat kecil.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman dan KetertibanUmum
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pokok
dan fungsi Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Barru
adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru, sebagai lembaga
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Jumlah pegawai pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 50 orang
yang terdiri dari eselon III-a sebanyak 1 orang, eselon IV-a sebanyak 2 orang dan
staf sebanyak 47 orang. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, S2 sebanyak 1 orang,
S1 sebanyak 4 orang, SLTA sebanyak 42 orang, SMP sebanyak 2 orang, SD
sebanyak 1 orang.
Sumber dan Jumlah Anggaran
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan
penanganan ketentraman dan ketertiban umum pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barru adalah
sebesar Rp 16.775.000,- untuk membiayai 1 program Tahun Anggaran 2015 yaitu
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, yang
berasal dari APBD.
Penanggulangan dan Kendalanya
a. Penanggulangannya yaitu :
Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar perundang-undangan
maka personil Satuan Pamong Praja bertindak secara preventif yang mengacu
pada aturan yang berlaku.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 228
b. Kendala yang dihadapi :
Masih kurangnya personil (Kasi Operasional dan Kasi PPNS) yang membawahi
langsung kegiatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal pada Kantor Satpol PP.
Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan
Melaksanakan koordinasi dengan aparat Polri dan Tentara Republik Indonesia
( TNI ) apabila terjadi gangguan yang mengganggu keamanan dan ketertiban di
Kabupaten Barru.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 229
Peningkatan Kualitas Manusia Yang Taat Asas Dan Kesejahteraan Masyarakat
melalui peningkatan daya saing daerah dan pertumbuhan investasi merupakan tema dan
prioritas pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2015 yang diimplementasikan melalui
pelaksanaan program-program urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum
pemerintahan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Realisasi pendapatan daerah sebesar 100,85 persen atau sebesar
Rp. 937.137.698.121,30 dari target Rp. 929,286,658,190.91 dan serapan belanja
mencapai 84,56 persen yaitu sebesar Rp. 857,278,401,648.15 dari target
Rp. 1,013,791,982,197.80.
2. Terlaksananya seluruh urusan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten
Barru sebagai daerah otonomi dengan hasil baik yang diraih berkat kerja sama dan
sinergitas pemerintah dengan DPRD bersama para pemangku kepentingan di
Kabupaten Barru dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan tahun 2015 telah membuahkan hasil yang cukup membanggakan.
3. Pendapatan perkapita menunjukkan peningkatan selama 5 tahun terakhir, yakni atas
dasar harga berlaku sebesar Rp. 15,433,061.95 pada tahun 2010,
Rp. 17,386,923.34 pada tahun 2011, Rp. 20,017,479.23 pada tahun 2012,
Rp. 22,544,297.30 pada tahun 2013, Rp. 25,816,164.69 pada tahun 2014, dan
diperkirakan sebesar Rp. 28,019,098.43 pada tahun 2015; sementara atas dasar
harga konstan yakni sebesar Rp. 16,513,384.09 pada tahun 2011,
Rp. 17,857,811.36 pada tahun 2012, Rp. 19,126,493.24 pada tahun 2013,
Rp. 20,275,383.74 pada tahun 2014 dan diperkirakan sebesar Rp. 21,395,383.28
pada tahun 2015.
Meningkatnya pendapatan perkapita, tentunya berkaitan meningkatnya aktifitas
perekonomian dan hasil kerja bersama semua pihak.
4. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, pada tahun 2010 jumlah penduduk
miskin sebesar 17.716 jiwa (10,68 persen), tahun 2011 menurun menjadi 16.120 jiwa
(9,61 persen), tahun 2012 sebesar 15.530 jiwa (9,28 persen) dan pada tahun 2013
BAB VII P E N U T U P
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 230
mengalami peningkatan sebesar 17.472 jiwa (10,32 persen) dan tahun 2014 turun
menjadi 16.589 jiwa (9,74 persen).
5. Untuk bidang sosial capaian kinerja menunjukkan adanya pe ningkatan, antara lain
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 65,81 pada tahun 2010 menjadi 66,12
pada tahun 2011 meningkat menjadi 66,59 pada tahun 2012, 67,02 pada tahun 2013;
sebesar 67,94 pada tahun 2014 dan diperkirakan meningkat menjadi 68,16 pada
tahun 2015. Demikian pula angka harapan hidup meningkat dari 6 7,04 tahun pada
tahun 2010 menjadi 67,23 tahun pada tahun 2011, 67,42 tahun pada tahun 2012,
67,69 tahun pada tahun 2013; 67,73 pada tahun 2014 dan diperkirakan mencapai
67,97 pada tahun 2015, sementara rata-rata lama sekolah pada tahun 2010
mencapai 7,61 tahun, meningkat menjadi 7,62 tahun pada tahun 2011, 7,87 tahun
pada tahun 2012, 7,89 tahun pada tahun 2013; 7,91 tahun pada tahun 2014 dan
diperkirakan mencapai 7,93 tahun pada tahun 2015. Sementara angka melek huruf
pada tahun 2010 mencapai 89,23 persen; tahun 2011 meningkat menjadi 89,20
persen, tahun 2012 mencapai 89,31 persen , pada tahun 2013 mencapai 89,55
persen; pada tahun 2014 mencapai 89,59 persen dan diperkirakan mencapai 89,63
pada tahun 2015.
6. Pelayanan publik juga semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja
pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan sosial yang merupakan urusan terkait
langsung dengan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Demikian pula dengan
pelayanan umum lainnya seperti urusan administrasi kependudukan dan catatan
sipil dan perizinan usaha terlaksana dengan baik. Dalam penyelenggaraan
pelayanan publik beberapa terobosan yang dilakukan untuk dapatnya melayani
masyarakat dengan baik; namun dimaklumi bersama dalam rangka memberikan
pelayanan diperlukan aparatur yang trampil, sarana yang memadai dan anggaran
yang cukup; sementara kemampuan Pemerintah Kabupaten Barru sebagaimana yang
disebutkan di atas masih terbatas, dan sarana prasarana juga belum seluruhn ya
mencukupi; sehingga masih terjadi keluhan bahkan komplain atas pelayanan
pemerintah. Oleh karena itu langkah yang telah ditempuh adalah meningkatkan
pelayanan melalui tahapan-tahapan yang secara obyektif dapat kita lakukan .
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2015 Page 231
Melalui LKPJ ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh
stakeholder, segenap pimpinan dan anggota DPRD dan jajaran SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru termasuk jajaran pemerintahan desa
dan masyarakat Kabupaten Barru secara keseluruhan yang telah memberikan dukungan
dan kerja keras bahu membahu melaksanakan urusan pemerintahan pembangun an dan
kemasyarakatan tahun 2015.
Kami menyampaikan apabila dalam laporan ini terdapat kekurangan
maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi kepemerintahan maupun redaksional
laporan. Maka terbuka ruang untuk menerima kritik dan saran yang konstruktif sebagai
bahan perbaikan kinerja kita pada tahun-tahun mendatang.
Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan
upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten
Barru. Amin.
Barru, April 2016
BUPATI BARRU
H. ANDI IDRIS SYUKUR
top related