badan standardisasi dan akreditasi nasional keolahragaan...
Post on 02-Jan-2020
10 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional
Keolahragaan (BSANK)
Pedoman Pendirian
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga
Keolahragaan (LSKTK)
Tahun 2018
DRAFT-00
LEMBAR PENGESAHAN
NAMA JABATAN TANDA
TANGAN TANGGAL
Disusun oleh Ketua Komisi
Akreditasi
Tertandatangani
sebagaimana
aslinya
Diperiksa oleh Hani Hasjim, MA Wakil Ketua BSANK
Tertandatangani
sebagaimana
aslinya
Disahkan oleh Prof. Dr. Hari A
Rachman, M.Pd Ketua BSANK
Tertandatangani
sebagaimana
aslinya
LEMBARAN REVISI
NO REVISI TANGGAL DESKRIPSI SINGKAT
Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
1
Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan
(LSKTK)
Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
2
Kata Pengantar Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat
dan karuniaNya kita dapat menyelesaikan Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi
Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK). Pedoman ini memuat kriteria dan
persyaratan umum bagi lembaga keolahragaan, induk organisasi cabang olahraga,
dan induk organisasi fungsional yang akan menyelenggarakan sertifikasi kompetensi
tenaga keolahragaan.
Sebagai upaya Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
(BSANK) dalam merealisasikan kegiatan akreditasi terhadap Lembaga Sertifikasi
Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) serta melaksanakan sertifikasi
kompetensi tenaga keolahragaan sesuai amanah peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dan
standar ISO 17024:2012 Conformity Assessment - General requirements for bodies
operating certification of persons, maka disusun pedoman ini. Badan Standardisasi
Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) menggunakan pedoman tersebut
sebagai acuan dalam melaksanakan akreditasi terhadap Lembaga Sertifikasi
Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK).
Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan
(LSKTK) selanjutnya dapat disosialisasikan dalam bentuk penyelenggaraan
pelatihan, rapat atau workshop kepada organisasi olahraga untuk memacu
organisasi olahraga mendirikan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga
Keolahragaan (LSKTK) yang selanjutnya akan diakreditasi oleh BSANK.
Jakarta, …. September 2018
BADAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN
(BSANK) KETUA
(Tertandatangani sebagaimana aslinya)
Prof. Dr. Hari A Rachman, M.Pd
Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
3
Daftar Isi Halaman
Kata Pengantar 2
Daftar Isi 3
Pengantar 4
Bab I : Pendahuluan 6
1.1 Tujuan 6
1.2 Acuan normatif 6
1.3 Istilah dan definisi 7
Bab II : Pembentukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga
Keolahragaan (LSKTK)
11
2.1 Pembentukan LSKTK 11
2.2 Bentuk Organisasi LSKTK 12
2.3 Tugas Dan Fungsi Struktur Organisasi Lembaga Sertifikasi
Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
13
2.4 Sarana dan Perangkat Kerja LSKTK 15
Bab III : Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) 16
3.1 Kedudukan LSKTK 16
3.2 Fungsi dan Tugas LSKTK 16
3.3 Wewenang LSKTK 17
Bab IV : Akreditasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan
(LSKTK)
18
4.1 Persyaratan kelayakan 18
4.2 Tata Cara Akreditasi LSKTK 18
4.3 Pelaksanaan Akreditasi LSKTK 19
4.4 Kewenangan LSKTK Terakreditasi 20
4.5 Pengawasan LSKTK 20
4.6 Sanksi 21
Bibliografi 22
Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
4
Pengantar
Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) berdasarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang
penyelenggaraan keolahragaan mempunyai tugas untuk melakukan akreditasi
terhadap isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi
olahraga, serta melakukan sertifikasi untuk menentukan kompetensi tenaga
keolahragaan dan kelayakan organisasi olahraga.
Dalam menyelenggarakan kegiatan sertifikasi kompetensi terhadap tenaga
keolahragaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan pasal 103 ayat (1)
lembaga keolahragaan, induk organisasi cabang olahraga, dan induk organisasi
fungsional yang menyelenggarakan sertifikasi wajib mendapatkan akreditasi dari
BSANK, yang selanjutnya disebut Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga
Keolahragaan (LSKTK), maka diperlukan perangkat peraturan teknis dan
persyaratan dalam melaksanakan kegiatan akreditasi.
Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) melakukan
akreditasi terhadap lembaga keolahragaan, induk organisasi cabang olahraga, dan
induk organisasi fungsional yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi tenaga
keolahragaan dengan mengacu pada Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi
Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK).
Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan
(LSKTK) berisi persyaratan yang menjamin bahwa Lembaga Sertifikasi Kompetensi
Tenaga Keolahragaan (LSKTK) menjalankan skema sertifikasinya secara konsisten
termasuk pelaksanaan ujian yang menggunakan kriteria objektif untuk mengukur
kompetensi dan pemberian nilai dengan menjamin ketidakberpihakan operasional
lembaga dan mengurangi risiko adanya konflik kepentingan.
Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan
(LSKTK) disusun dengan mengacu pada SNI ISO/IEC 17024-2012 Conformity
Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
5
Assessment – General Requirements for Bodies Operating certification of persons
guna memfasilitasi keberterimaannya dalam tingkat nasional dan internasional,
sehingga terdapat pengakuan ditingkat global melalui harmonisasi sistem
pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi kompetensi tenaga
keolahragaan.
Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan
(LSKTK) ini digunakan bersamaan dengan Pedoman Persyaratan Umum Lembaga
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) yang selanjutnya keduanya
digunakan sebagai persyaratan dan kriteria akreditasi atau evaluasi kesetaraan oleh
Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK).
Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
6
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Tujuan
Pedoman ini diterbitkan dengan tujuan untuk adanya acuan dalam proses pendirian
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK).
1.2 Acuan normatif
1.2.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional.
1.2.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan.
1.2.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.
1.2.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Pendanaan Olahraga.
1.2.5 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan dan
Tata Kerja Badan Standardisasi Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK).
1.2.6 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan
Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan.
1.2.7 SNI ISO/IEC 17024-2012 Conformity Assessment – General Requirements
for Bodies Operating certification of persons.
Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
7
1.3 Istilah dan definisi
1.3.1 Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) adalah
Badan yang dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka pengembangan, pemantauan,
dan pelaporan pencapaian Standar Nasional Keolahragaan.
1.3.2 Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan yang selanjutnya
disingkat LSKTK adalah Lembaga yang dibentuk oleh induk organisasi cabang
olahraga atau oleh lembaga berwenang yang telah terakreditasi oleh BSANK untuk
melaksanakan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi tenaga
keolahragaan.
1.3.3 Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah tempat yang memiliki sarana dan
prasarana sesuai standar kompetensi tenaga keolahragaan dan telah ditetapkan
untuk melakukan uji kompetensi.
1.3.4 Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan
yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam bidang keolahragaan.
1.3.5 Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan
sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
1.3.6 Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan
kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang
harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
1.3.7 Uji kompetensi adalah kegiatan untuk melakukan pengukuran terhadap
kemampuan minimal yang dipersyaratkan bagi seseorang untuk dapat melakukan
pekerjaaan atau tugas tertentu yang mencakup sikap, pengetahuan, dan
keterampilan dalam bidang keolahragaan.
Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
8
1.3.8 Asesor kompetensi adalah individu yang melaksanakan proses uji kompetensi
berdasarkan pedoman dan standar kompetensi tenaga keolahragaan.
1.3.9 Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar
nasional keolahragaan.
1.3.10 Proses sertifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi
Kompetensi Tenaga Keolahragaan untuk menentukan bahwa tenaga keolahragaan
memenuhi persyaratan sertifikasi yang mencakup kegiatan permohonan, asesmen,
keputusan sertifikasi, sertifikasi ulang dan penggunaan sertifikat dan logo/tanda.
1.3.11 Sertifikat Kompetensi Tenaga Keolahragaan adalah jaminan tertulis yang
diberikan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi untuk menyatakan
kompetensi tenaga keolahragaan.
1.3.12 Skema sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan adalah paket kompetensi
dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan keterampilan tertentu dari seorang
tenaga keolahragaan.
1.3.13 Persyaratan sertifikasi adalah serangkaian persyaratan tertentu yang
mencakup persyaratan skema yang harus dipenuhi untuk menetapkan atau
memelihara sertifikasi.
1.3.14 Pemilik skema adalah organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab
untuk mengembangkan dan memelihara suatu skema sertifikasi.
1.3.15 Kualifikasi adalah pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja yang
ditunjukkan bila dapat diterapkan.
1.3.16 Penguji adalah seseorang yang kompeten untuk melakukan dan memberi
nilai ujian dimana ujian tersebut mensyaratkan pertimbangan profesional.
Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
9
1.3.17 Pengawas ujian adalah seseorang yang diberi wewenang oleh Lembaga
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan untuk mengelola atau mengawasi
ujian, tetapi tidak mengevaluasi kompetensi calon.
1.3.18 Personel adalah individu dalam Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga
Keolahragaan (LSKTK) baik internal maupun eksternal yang melaksanakan kegiatan
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan.
1.3.19 Pemohon adalah seseorang yang mengajukan permohonan untuk mengikuti
proses sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.
1.3.20 Calon adalah pemohon yang telah memenuhi prasyarat tertentu dan telah
diterima untuk mengikuti proses sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.
1.3.21 Ketidakberpihakan adalah adanya objektivitas. Objektivitas berarti bahwa
tidak ada konflik kepentingan atau konflik kepentingan telah diselesaikan, sehingga
tidak memberi pengaruh yang merugikan bagi kegiatan Lembaga Sertifikasi
Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK).
1.3.22 Keadilan adalah memberi kesempatan yang sama kepada setiap calon untuk
berhasil dalam proses sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.
1.3.23 Keabsahan adalah bukti bahwa asesmen mengukur sesuatu yang akan
diukur, sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi kompetensi tenaga
keolahragaan.
1.3.24 Keandalan adalah indikator rentang nilai ujian yang selalu konsisten terhadap
waktu dan lokasi ujian yang berbeda, format ujian yang berbeda, dan penguji yang
berbeda.
1.3.25 Banding adalah permintaan pemohon, calon atau person yang telah
disertifkasi untuk meninjau ulang keputusan yang telah dibuat oleh Lembaga
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) terkait dengan status
sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan yang diinginkannya.
Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
10
1.3.26 Keluhan adalah ekspresi ketidakpuasan, selain banding oleh individu atau
organisasi kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
yang berkaitan dengan kegiatan lembaga atau person yang telah disertifikasi yang
harus ditanggapi.
1.3.27 Pihak yang berkepentingan adalah individu, kelompok atau organisasi yang
dipengaruhi oleh kinerja tenaga keolahragaan yang telah disertifikasi atau Lembaga
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK).
1.3.28 Survailen adalah pemantauan berkala selama periode sertifikasi kompetensi
tenaga keolahragaan terhadap kinerja tenaga keolahragaan yang telah disertifikasi
untuk memastikan kesesuaian dengan skema sertifikasi tenaga keolahragaan
secara berkelanjutan.
Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
11
BAB II
PEMBENTUKAN
LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA KEOLAHRAGAAN
(LSKTK)
2.1 Pembentukan LSKTK
2.1.1 Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan yang selanjutnya
disingkat LSKTK dipersiapkan pembentukannya oleh suatu Panitia atau Kelompok
Kerja yang dibentuk oleh atau dengan dukungan induk organisasi cabang olahraga,
induk organisasi fungsional, atau asosiasi keolahragaan terkait.
2.1.2 Susunan Panitia atau Kelompok Kerja terdiri dari Ketua, Sekretaris dan
beberapa orang anggota. Personil Panitia atau Kelompok Kerja mancakup unsur
induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi fungsional, asosiasi
keolahragaan terkait, instansi teknis terkait dan unsur pakar.
2.1.3 Panitia atau Kelompok Kerja memiliki tugas yang meliputi :
a. Menyiapkan badan hukum LSKTK;
b. Menyusun organisasi dan personil LSKTK;
c. Mendapatkan dukungan dari induk organisasi cabang olahraga, induk
organisasi fungsional, asosiasi keolahragaan terkait, dan instansi terkait;
d. Menyusun, menetapkan, dan menerapkan sistem manajemen mutu sesuai
dengan Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga
Keolahragaan (LSKTK), dan Pedoman Persyaratan Umum Lembaga
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK).
2.1.4 Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) yang
berminat diakreditasi membuat Surat Permohonan Akreditasi yang ditujukan kepada
BSANK.
Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
12
2.2 Bentuk Organisasi LSKTK
2.2.1 Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) harus
memiliki badan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham dan yang
memungkinkan LSKTK dapat melakukan kegiatannya secara legal.
2.2.2 Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) dapat
berbentuk Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau organisasi namun tidak
berorientasi pada profit dan dikelola secara independen.
2.2.3 Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) dapat
didirikan oleh induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi fungsional
dengan fungsi dan tugas pokok melakukan sertifkasi kompetensi tenaga
keolahragaan yang tercantum dalam legalitas organisasi, serta dapat menjamin
adanya imparsialitas dan independensi dalam keputusan sertifkasi kompetensi
tenaga keolahragaan.
2.2.4 Badan atau Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
yang dibentuk oleh suatu lembaga pemerintah dengan sendirinya merupakan badan
hukum sesuai status lembaga pemerintah tersebut. Legalitas badan hukumnya
mengikuti ketentuan dan peraturan terkait lembaga pemerintah.
2.2.5 Struktur organisasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan
(LSKTK) terdiri dari unsur pengarah dan pengurus, unsur pengarah terdiri dari
ketua, sekretaris dan anggota; sedangkan unsur pengurus terdiri dari ketua,
sekretaris eksekutif, bendahara dan dibantu oleh perangkat bidang/bagian unit
khusus.
2.2.6 Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) minimal
memiliki 4 (empat) fungsi/bagian yaitu standarisasi, sertifikasi, sistem manajemen
mutu, serta informasi dan kerjasama. Masing-masing bidang/bagian dipimpin oleh
seorang kepala dan dapat dibantu oleh beberapa orang staf.
Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
13
2.2.7 Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) minimal
memiliki 2 (dua) unit khusus yang bersifat personil, yaitu kelompok asesor dan
kelompok kerja khusus untuk pengembangan standar kompetensi.
2.3 Tugas Dan Fungsi Struktur Organisasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi
Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
2.3.1 Pengarah memiliki fungsi sebagai penentu kebijakan Lembaga Sertifikasi
Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) dengan tugas-tugas sebagai berikut :
a. Menetapkan visi, misi dan tujuan
b. Menetapkan program kerja
c. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja
d. Mengangkat dan memberhentikan pengurus LSKTK
e. Melakukan komunikasi dengan stakeholder
f. Melakukan mobilisasi sumber daya
2.3.2 Pengurus memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan
oleh Pengarah, dengan tugas-tugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan program kerja;
b. Mengelola sumber daya;
c. Melakukan monitoring dan evaluasi;
d. Menyiapkan rencana program dan anggaran;
e. Memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada Pengarah;
f. Mengerahkan dan mengkoordinasikan kegiatan Kepala Bagian, Assesor, dan
kelompok kerja khusus.
2.3.3 Kepala Bagian memiliki fungsi sebagai pelaksana teknis, dengan tugas
masing-masing sebagai berikut:
2.3.3.1 Kepala Bagian Standarisasi
a. Memfasilitasi kegiatan identifikasi kebutuhan kompetensi tenaga
keolahragaan
b. Memfasilitasi kegiatan pengembangan standar kompetensi
c. Memfasilitasi pengusulan standar kompetensi baru untuk ditetapkan sebagai
standard kompetansi nasional
d. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran
Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
14
e. Memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus.
2.3.3.2 Kepala Bagian Sertifikasi
a. Menyusunan dan menetapkan skema sertifikasi kompetensi tenaga
keolahragaan.
b. Memfasilitasi kegiatan penyusunan Materi Uji Kompetensi dan Kualifikasi
c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan asesmen kompetensi
d. Menyiapkan registrasi dan verifikasi sertifikasi kompetensi
e. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran
f. Memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada pengurus
2.3.3.3 Kepala Bagian Penjaminan Mutu
a. Memfasilitasi penetapan dan penggunaan TUK;
b. Memfasilitasi penetapan dan rekruitmen asesor;
c. Menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu berdasarkan Pedoman
Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK),
dan Pedoman Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga
Keolahragaan (LSKTK).
d. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran.
e. Membersihkan laporan dan bertanggungjawab kepada pengurus.
2.3.3.4 Kepala Bagian Umum
a. Memberikan pelayanan administrasi dan keuangan
b. Memberikan pelayanan dukungan sarana dan Sumber Daya Manusia (SDM)
c. Melakukan kegiatan hubungan masyarakat (PR)
d. Melakukan pengelolaan data dan informasi
e. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran
f. Memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada pengurus.
2.3.4 Asesor Kompetensi
a. Melakukan penyiapan Materi Uji Kompetensi
b. Melakukan kegiatan asesmen kompetensi tenaga keolahragaan
c. Memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Sertifikasi
Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
15
2.3.5 Kelompok Kerja Khusus
a. Melakukan kegiatan khusus sesuai penugasan dari Pengurus (misalnya:
pengembangan standar kompetensi).
b. Memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada pengurus.
2.4 Sarana dan Perangkat Kerja Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga
Keolahragaan (LSKTK)
2.4.1 Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) memiliki
rencana kerja atau operasional sekurang-kurangnya untuk jangka waktu minimal 2
(dua) tahun serta memiliki sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan
kegiatannya.
2.4.2 Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) memiliki
fasilitas perkantoran/kerja yang memadai.
2.4.3 Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) mempunyai
rencana atau program kerja yang mencerminkan pelayanan yang diberikan dan
sekaligus sebagai sumber penghasilan untuk pendanaan organisasi.
2.4.4 Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) harus
memiliki perangkat kerja yang antara lain meliputi:
a. Standar kompetensi dan Materi Uji Kompetensi;
b. Skema sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan;
c. Sistem pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan;
d. Pedoman dan prosedur sistem manajemen mutu;
e. Tata cara penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK);
f. Kualifikasi kompetensi;
g. Sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga
keolahragaan.
Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
16
BAB III
LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA KEOLAHRAGAAN
(LSKTK)
3.1 Kedudukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan
(LSKTK)
3.1.1 Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) adalah
organisasi nasional yang berkedudukan di seluruh wilayah Indonesia.
3.2.1 Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) dapat
memiliki cabang sesuai dengan kebutuhan.
3.2 Fungsi dan Tugas Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan
(LSKTK)
3.2.1 Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) memiliki
fungsi yaitu:
a. Sebagai certificator, melaksankaan sertifikasi kompetensi tenaga
keolahragaan;
b. Sebagai developer, melakukan pemeliharaan dan pengembangan standar
kompetensi tenaga keolahragaan.
3.2.2 Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK) memiliki
tugas sebagai berikut:
a. Membuat Materi Uji Kompetensi
b. Menyediakan tenaga penguji (assesor)
c. Melakukan asessment
d. Menyusun kualifikasi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Tenaga
Keolahragaan;
e. Memantau kinerja Assesor dan TUK;
f. Mengidentifikasi kebutuhan kompetensi tenaga keolahragaan;
g. Mengembangkan standar kompetensi Tenaga Keolahragaan;
h. Mengkaji ulang standar kompetensi tenaga keolahragaan.
Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
17
3.3 Wewenang Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan
(LSKTK)
3.3.1 Menetapkan biaya Uji Kompetensi tenaga keolahragaan
3.3.2 Menerbitkan sertifikat kompetensi tenaga keolahragaan
3.3.3 Mencabut/membatalkan sertifikat kompetensi tenaga keolahragaan
3.3.4 Menetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK)
3.3.5 Membuat dan menetapkan skema sertifikasi kompetensi tenaga
keolahragaan.
3.3.6 Memberikan sanksi kepada assesor dan TUK yang melanggar aturan
3.3.7 Mengusulkan standar kompetensi tenaga keolahragaan yang baru
Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
18
BAB IV
AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA
KEOLAHRAGAAN (LSKTK)
4.7 Persyaratan kelayakan
4.1.1 Organisasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
a. Memiliki akte pendirian dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
b. Memiliki izin usaha
c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
d. Memiliki Pengarah dan Pengurus
e. Memiliki izin domisili
f. Memiliki staf pelaksana yang bekerja penuh waktu
g. Memiliki sumber pendanaan tetap
h. Memiliki dukungan dari organisasi keolahragaan terkait
i. Memiliki program kerja.
4.1.2 Perangkat Kerja LSKTK
a. Memiliki standar kompetensi tenaga keolahragaan;
b. Skema sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan;
c. Memiliki kualifikasi kompetensi;
d. Memiliki Materi Uji Kompetensi;
e. Memiliki tenaga penguji (Assesor) yang terdaftar di BSANK;
f. Memiliki pedoman pelaksanaan sertifikasi (termasuk pedoman penetapan
TUK)
g. Memiliki pedoman pengawasan terhadap TUK dan asesor
h. Memiliki fasilitas perkantoran/kerja yang memadai
4.2 Tata Cara Akreditasi LSKTK
4.2.1 LSKTK mengajukan permohonan untuk di akreditasi kepada BSANK dengan
melampirkan:
a. Dokumen organisasi sesuai yang disyaratkan
b. Dokumen perangkat kerja sesuai yang disyaratkan
Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
19
4.2.2 BSANK melakukan penilaian terhadap kelayakan LSKTK pemohonan dalam
2 (dua) tahap:
a. Tahap pertama, meneliti kelayakan aspek LSKTK melalui dokumen dan
peninjauan lapangan, serta konfirmasi dukungan organisasi keolahragaan
atau asosiasi relevan terkait.
b. Tahap kedua, meneliti kelayakan aspek perangkat kerja melalui dokumen dan
pengamatan langsung. (tahap kedua dilakukan setelah tahap pertama
dinyatakan lulus)
4.2.3 BSANK dapat meminta tambahan keterangan dari Pihak Ketiga guna
meyakinkan penilaiannya terhadap LSKTK. BSANK dapat meminta LSKTK
pemohon untuk melakukan penyesuaian atau melengkapi persyaratan guna
memenuhi ketentuan akreditasi.
4.2.4 Pemberian akreditas disertai ketentuan yang mewajibkan LSKTK terakreditasi
mempertahankan kelayakan organisasi dan kelayakan programnya.
4.2.5 Permohonan akreditasi ditujukan kepada BSANK.
4.3 Pelaksanaan Akreditasi LSKTK
4.3.1 Permohonan Akreditasi
4.3.2 Formulir data permohonan
4.3.3 Panduan mutu, dan prosedur
4.3.4 Skema sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan
4.3.5 Daftar asesor kompetensi
4.3.6 Tempat uji kompetensi
4.3.7 Daftar peserta sertifikasi kompetensi
4.3.8 Legalitas LSKTK
4.3.9 Prelimery visit
4.3.10 Asesmen kecukupan
4.3.11 Asesmen lapangan (Kantor dan penyaksian uji kompetensi)
4.3.12 Keputusan akreditasi LSKTK
4.3.13 Banding
4.3.14 Penerbitan sertifkat akreditasi LSKTK
Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
20
4.4 Kewenangan LSKTK Terakreditasi
4.4.1 LSKTK terakreditasi mempunyai kewenangan melakukan sertifikasi dan
menerbitkan sertifikat kompetensi tenaga keolahragaan.
4.4.2 Akreditasi yang diperoleh LSKTK terakreditasi bersifat nasional dan berlaku
untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
4.4.3 Pelaksanaan sertifikasi oleh LSKTK terakreditasi dapat dilakukan di Daerah
dengan persetujuan BSANK.
4.4.4 LSKTK terakreditasi dapat menilai dan menentukan kesetaraan sertifikat
kompetensi tenaga keolahragaan sejenis yang diterbitkan oleh suatu lembaga
sejenis dari negara lain dengan persetujuan BSANK.
4.4.5 LSKTK dapat menerbitkan sertifikat atas standar kompetensi khusus sesuai
aturan yang berlaku.
4.5 Pengawasan LSKTK
4.5.1 LSKTK terakreditasi wajib membuat laporan berkala tentang pelaksanaan
kegiatan dan pelaksanaan program sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan
kepada BSANK.
4.5.2 Laporan kegiatan LSKTK diserahkan setiap 6 (enam) bulan yang berisi
kegiatan yang terkait dengan sertifikat kompetensi tenaga keolahragaan kepada
BSANK.
4.5.3 Laporan kegiatan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan diserahkan
setiap 6 (enam) bulan kepada BSANK yang berisi:
a. Jumlah orang yang memperoleh sertifikat kompetensi tenaga keolahragaan.
b. Kegiatan lain yang terkait dengan pengawasan seperti pengenaan sanksi.
c. Hal-hal lain yang penting dan relevan.
Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
21
4.6 Sanksi
4.6.1 BSANK berwenang menjatuhkan sanksi kepada LSKTK terakreditasi yang
gagal memenuhi ketentuan yang berlaku.
4.6.2 Proses penggenaan sanksi adalah melalui peringatan tertulis pertama, kedua
dan ketiga diterbitkan dalam selang waktu 1 (satu) bulan.
4.6.3 Bentuk sanksi yang diberikan berupa:
a. Pemberhentian sementara kegiatan LSKTK,
b. Pencabutan Akreditasi LSKTK.
Pedoman Pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan (LSKTK)
22
Bibliografi
[1] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional.
[2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan.
[3] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.
[4] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Pendanaan Olahraga.
[5] Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan dan
Tata Kerja Badan Standardisasi Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK).
[6] Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan
Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan.
[7] SNI ISO/IEC 17024-2012 Conformity Assessment – General Requirements
for Bodies Operating certification of persons.
top related