bupati gianyar peraturan bupati gianyar nomor 10 … · 2018-10-31 · undang — undang nomor 23...
Post on 30-Mar-2019
233 Views
Preview:
TRANSCRIPT
https://jdih.gianyarkab.go.id
BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GIANYAR,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa di Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran
2017;
Mengingat 1. Undang — Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah — daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
https://jdih.gianyarkab.go.id
2. Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
3. Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
https://jdih.gianyarkab.go.id
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK.07 / 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 123 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 123);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasai 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
https://jdih.gianyarkab.go.id
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi dasar; dan
b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
Pasal 3
Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
https://jdih.gianyarkab.go.id
Pasal 4
Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
Pasal 5
Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
W = {(0,25 * Zl) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)} *
(DDkab /kota — ADkab/kota)
Keterangan:
Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/ kota
Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/ kota
Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota
Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah kabupaten/ kota
Rasio IKG kabupaten/ kota terhadap total IKG
Kabupaten/ kota yang memiliki Desa
DDkab/kota = pagu Dana Desa kabupaten/kota
ADkab/kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/ kota
Pasal 6
Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
Pasal 7
Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dałam Lampiran I Yang merupakan bagian Yang tidak terpisahkan clari Peraturan Bupati ini.
https://jdih.gianyarkab.go.id
BAB III
PENYALURAN DANA DESA
Pasał 8
(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
(2) Pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati;
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari,
(5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pengunaan Dana Desa Tahap I Yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA
Pasał 9
(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Yang meliputi
a. pemenuhan kebutuhan dasar;
b. pembangunan sarana dan prasarana desa;
c. pengembangan potensi ekonomi lokal;
https://jdih.gianyarkab.go.id
d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
e. peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
f. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
g. pembentukan dan peningkatan kader pemberdayaan masyarakat desa;
h. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
i. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
j. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan;
k. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat; dan
l. peningkatan program perlindungan anak.
(2) Rincian prioritas penggunaan dana desa lebih lanjut berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
Pasal 10
(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
BAB V
PELAPORAN DANA DESA
Pasał 11
(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
https://jdih.gianyarkab.go.id
(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli
tahun anggaran berjalan; dan b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
BAB VI
SANKSI
Pasał 12
(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dałam hal:
a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dałam Pasał 11;
b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran Sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan / atau
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
(3) Dałam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa Yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
(4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
(5) Dałam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa Yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.
https://jdih.gianyarkab.go.id
Pasal 13
(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa Yang ditunda dałam hal :
a. dokumen sebagaimana dimaksud dałam Pasal 11
ayat (1) huruf a telah diterima; dan
b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
(2) Dałam hal penundaan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dałam Pasal 12 ayat (1)
berlangsung sampai dengan bulan November tahun
anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan
lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
(3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa Yang
bersangkutan mengenai Dana Desa Yang ditunda
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
selambat-lambatnya akhir bulan November tahun
anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali
dalam rancangan APBDesa tahun anggaran
berikutnya.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasał 14
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gianyar Nomor 116 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 116) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar
https://jdih.gianyarkab.go.id
Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 13 Maret 2017
BUPATI GIANYAR,
Ttd.
AA GDE AGUNG BHARATA
Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 13 Maret 2017
ASISTEN ADMINISTRASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,
Ttd. I MADE GEDE WISNU WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 NOMOR 10
https://jdih.gianyarkab.go.id
https://jdih.gianyarkab.go.id
https://jdih.gianyarkab.go.id
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN ANGGARAN 2017
KODE REKENING DANA DESA
KEPADA PEMERINTAHAN DESA SE-KABUPATEN GIANYAR
TAHUN ANGGARAN 2017
NO. KODE
REKENING
NAMA DESA PAGU DANA DESA
PER-DESA
1 5.1.7.03.01 BATUBULAN 859.399.000
2 5.1.7.03.02 KETEWEL 874.055.000
3 5.1.7.03.03 GUWANG 821.840.000
4 5.1.7.03.04 SUKAWATI 886.296.000
5 5.1.7.03.05 CELUK 808.587.000
6 5.1.7.03.06 SINGAPADU 806.525.000
7 5.1.7.03.07 BATUAN 840.108.000
8 5.1.7.03.08 KEMENUH 922.064.000
9 5.1.7.03.09 BATUBULAN KANGIN 826.027.000
10 5.1.7.03.10 SINGAPADU TENGAH 808.370.000
1 1 5.1.7.03.11 SINGAPADU KALER 827.655.000
12 5.1.7.03.12 BATUAN KALER 830.709.000
13 5.1.7.03.13 SABA 869.296.000
14 5.1.7.03.14 PERING 857.610.000
15 5.1.7.03.15 KERAMAS 862.342.000
16 5.1.7.03.16 BELEGA 836.161.000
17 5.1.7.03.17 BLAHBATUH 877.830.000
18 5.1.7.03.18 BURUAN 840.992.000
19 5.1.7.03.19 BEDULU 880.158.000
20 5.1.7.03.20 MEDAHAN 852.596.000
21 5.1.7.03.21 BONA 835.126.000
22 5.1.7.03.22 TULIKUP 885.676.000
23 5.1.7.03.23 SIDAN 830.495.000
24 5.1.7.03.24 LEBIH 980.790.000
25 5.1.7.03.25 BAKBAKAN 913.323.000
26 5.1.7.03 26 SIANGAN 933.699.000
27 5.1.7.03.27 SUWAT 801.071.000
28 5.1.7.03.28 PETAK 834.946.000
29 5.1.7.03.29 SERONGGA 863.497.000
30 5.1.7.03.30 PETAK RAJA 825.694.000
31 5.1.7.03.31 TEMESI 802.366.000
https://jdih.gianyarkab.go.id
32 5.1.7.03.32 SUMITA 836.986.000
33 5.1.7.03.33 TEGAL TUGU 831.984.000
34 5.1.7.03.34 PEJENG 808.332.000
35 5.1.7.03.35 SANDING 833.104.000
36 5.1.7.03.36 TAMPAKSIRING 914.215.000
37 5.1.7.03.37 MANUKAYA 1.056.791.ooo
38 5.1.7.03.38 PEJENG KAWAN 821.375.000
NO. KODE
REKENING
NAMA DESA
PAGU DANA DESA
PER-DESA
39 5.1.7.03.39 PEJENG RAJA 837.472.000
40 5.1.7.03.40 PEJENG KANGIN 851.269.000
41 5.1.7.03.41 PEJENG KELOD 796.998.000
42 5.1.7.03.42 LODTUNDUH 1.065.884.000
43 5.1.7.03.43 MAS 852.723.000
44 5.1.7.03.44 SINGAKERTA 987.780.000
45 5.1.7.03.45 KEDEWATAN 821.922.000
46 5.1.7.03.46 PELIATAN 826.705.000
47 5.1.7.03.47 PETULU 823.637.000
48 5.1.7.03.48 SAYAN 827.536.000
49 5.1.7.03.49 KELIKI 844.613.000
50 5.1.7.03.50 TEGALLALANG 873.865.000
51 5.1.7.03.51 KENDERAN 863.662.000
52 5.1.7.03.52 KEDISAN 920.788.000
53 5.1.7.03.53 PUPUAN 1.134.077.000
54 5.1.7.03.54 SEBATU 867.61 1.000
55 5.1.7.03.55 TARO 1.034.876.000
56 5.1.7.03.56 MELINGGIH 837.286.000
57 5.1.7.03.57 KELUSA 877.277.000
58 5.1.7.03.58 BUKIAN 938.134.000
59 5.1.7.03.59 PI-THU 902.046.000
60 5.1.7.03.60 BUAHAN 882.322.000
61 5.1.7.03.61 KERTA 896.831.000
62 5.1.7.03.62 MELINGGIH KELOD 804.549.000
63 5.1.7.03.63 BUAHAN RAJA 901.482.000
64 5.1.7.03.64 BRESELA 884.393.000
Total 55.753.828.000
https://jdih.gianyarkab.go.id
BUPATI GIANYAR,
Ttd.
A.A. GDE AGUNG BHARATA
top related