disampaikan dalam rapat regional pengelolaan …simiko.sumbarprov.go.id/data_dokumen/7941rakor lh...
Post on 06-Feb-2018
223 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
Disampaikan dalam
Rapat Regional Pengelolaan Lingkungan Hidup
Wilayah Barat Indonesia
Batam, 8 April 2016
-
MATERI PAPARAN
Perencanaan Pembangunan Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2014.
Kerangka Umum Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
Pengintegrasian KLHS dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
-
Perencanaan Pembangunan
Dalam Perspektif UU No. 23
Tahun 2014
-
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) & SPMPENYELENGGARAAN & BINWAS URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
(Pasal 16 s.d Pasal 18 UU No. 23/2014)
PEMERINTAH PUSAT(K/L)
PENYELENGGARAAN URUSAN PEM KONKUREN
(NSPK)
KOORDINASI PENYUSUNAN DGN K/L TERKAIT
18 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
NON PELAYANAN DASAR & 8 URUSAN PILIHAN oleh
prov, kab/kota
PEDOMAN
PENYELENGGARAAN URUSAN PEM WAJIB PELAYANAN DASAR
(SPM)
6 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR
oleh prov, kab/kota
PEDOMANBINWAS
-
PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR & PILIHAN YANG DIPRIORITASKAN OLEH SETIAP DAERAH
(Pasal24 UU No. 23/2014)
ditetapkan dengan peraturan menteri
setelah mendapatkan
rekomendasi dari MDN
HASIL PEMETAAN
WAJIB NON PELAYANAN
DASAR
PILIHAN
Melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan
WAJIB NON PELAYANANDASAR dan PILIHAN yangdiprioritaskan oleh setiap
Daerah provinsi dan Daerahkabupaten/kota.
K/L PEMDA
INTENSITAS Urusan Pemerintahan Wajib NON
Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah penduduk, besarnya APBD, dan luas
wilayah.
untuk menentukanDaerah yg mempunyai Urusan
Pemerintahan Pilihanberdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan
pemanfaatan lahan.
digunakan olehK/L sebagai dasar untuk
pembinaan kepada Daerah
digunakan olehDaerah dalam penetapan
kelembagaan, perencanaan,dan penganggaran dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan
-
PEMBANGUNAN DAERAH( Pasal 258 UU No. 23/2014)
TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL
Peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik daya saing Daerah.
PEMBANGUNAN DAERAH
sinkronisasi dan harmonisasi koordinasi teknis
Dikoordinasikan oleh MDN dengan Menteri Bidang
Perencanaan Pembangunan Nasional
K/L PROV+KAB/KOTA
TARGET PEMBANGUNAN PROVINSI
koordinasi teknis pembangunan dilaksanakan
oleh GUBERNUR sebagai wakil Pemerintah Pusat
PROVKAB/KOTA
-
7
9 Agenda Prioritas
NAWACITA JOKOWI-JK
RPJMN RPMD PROV RPMD K/K
RENSTRA K/LRENSTRA-PD
PROVRENSTRA-PD
K/K
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MENDUKUNG NAWACITA
RKP RKPD PROV RKPD K/K
APBN APBD PROV APBD K/K
FORUM-PD PROV FORUM-PD K/K
RENJA-PD PROV RENJA-PD K/KFORUM-PD PROV FORUM-PD K/K
EVALUASIMDN
EVALUASIGUB
KONSULTASI PULBIK& MUSRENBANG
KONSULTASI PULBIK& MUSRENBANG
KONSULTASI PULBIK& MUSRENBANG
KONSULTASI PULBIK& MUSRENBANG
Laporan
Sesuai kewenangan
RENJA-K/L
-
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH( Pasal 260, Pasal 261 & Pasal 262 UU No. 23/2014)
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI, KAB/KOTA
RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJPN RPJMN RKP
RPJPD RPJMD RKPD
dikoordinasikan, disinergikan, dandiharmonisasikan oleh BAPPEDA PROVINSI
Menggunakan pendekatan: teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas.
Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satukesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
-
FUNGSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH( Pasal 265 & Pasal 266 UU No. 23/201)
RPJPD
RPJMD
RKPD
menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, danprogram calon kepala daerah
sebagai instrumen evaluasipenyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.
Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksiadministratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
-
DOKUMEN RENCANA PERANGKAT DAERAH(Pasal 267 s.d Pasal 273)
Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau UrusanPemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiapPerangkat Daerah.
Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
ditetapkan denganPerkada setelah RPJMD ditetapkan.
ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan
Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategisPerangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatanpembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis K/L untuk tercapainya sasaranpembangunan nasional.
-
Kerangka Umum Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah
-
12
UU No.
25/2004
UU No.
23/2014
PP No.
8/2008
Permendagri
No. 54/2010
UU No.
17/2003
UU No.
1/2004
UU No.
23/2014
PP No.
58/2005
Permendagri
No. 13/2006
Permendagri
No. 59/2007
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU
PERENCANAAN PENGANGGARAN
Permendagri
No. 21/2011
-
13
RPJMDRenstra
PD
RenjaPD
KUA PPA
Rancangan APBD
RKA-PD
APBDDPA-PD
PENERIMA MANFAAT (Masyarakat & Dunia Usaha)
DIEVALUASI MDN & GUB PEDOMAN EVALUASI
DITETAPKAN MDN
Disepakati KDH & DPRD
RKPD
RPJPD
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN & PENGANGGARAN DAERAH
RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra SKPD;
Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian kinerja program & kegiatan Renstra SKPD;
Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.
-
RPJPD
1. pendahuluan;
2. gambaran umum kondisi daerah;
3. analisis isu-isu srategis;
4. visi dan misi daerah;
5. arah dan tahapan pembangunan; dan
6. penutup.
RPJMD
1. pendahuluan;
2. gambaran umum kondisi daerah;
3. gambaran pengelolaan keuangan daerah sert
kerangka pendanaan;
4. analisis isu-isu srategis;
5. visi, misi, tujuan dan sasaran;
6. strategi dan arah kebijakan;
7. Kebijakan umum & perencanaan pembangunan
daerah
8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai
kerangka pendanaan; dan
9. Penetapan indikator kinerja daerah
10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan
RKPD
1. pendahuluan;
2. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
3. rancangan kerangka ekonomi daerahbeserta kerangka pendanaan;
4. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
5. rencana program prioritas daerah.
RENSTRA SKPD
1. pendahuluan;
2. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah;
4. tujuan dan sasaran program Perangkat Daerah;
5. Rencana program dan kegiatan,indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif ;dan
6. Indikator Kinerja PD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
RENJA-PD
1. pendahuluan;
2. hasil evaluasi Renja-PD tahun lalu;
3. tujuan, Sasaran, program dan kegiatan; dan
4. penutup.
SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH (PD)
-
n_yiswa@yahoo.com
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD (pasal 17 ayat (2), PP 08/2008)
RPJMD RKPD
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD
Capaian Kinerja RKPD s.d tahun
berjalan
Analisis / Evaluasi
Permasalahan Pembangunan
Daerah
Pertumbuhan Ekonomi ,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
PRINSIP PENYUSUNAN RKPD
-
16
ASPEK GEOGRAFI DAN
DEMOGRAFI
Karakteristik lokasi dan Wilayah
Potensi Pengembangan
Wilayah
Wilayah rawan Bencana
Demografi
ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Kesejahteraan dan Pemerataan
Ekonomi
Kesejahteraan sosial
Seni Budaya dan Olahraga
ASPEK PELAYANAN
UMUM
Pelayanan Wajib
Dasar
Pelayanan Penunjang
ASPEK DAYA SAING DAERAH
Kemampuan Ekonomi Daerah
Fasilitas Wilayah/
Infrastruktur
Iklim Berinvestasi
Sumber Daya Manusia
Pelayanan Wajib
Non-Dasar
Pelayanan Pilihan
DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
-
17
1.Persentase penanganan sampah
2 .Persentase Penduduk berakses airminum
3.Persentase Luas pemukiman yang tertata
4.Pencemaran status mutu air
5.Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air
6.Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.
7.Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
8Penegakan hukum lingkungan
INDIKATOR KINERJA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
-
KETERKAITAN PROGRAM PRIORITAS DENGAN PROGRAM PD
Kode
Bidang Urusan Pemerintahandan Program
Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD
(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPDPenang
gung Jawab
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp
1 Urusan Wajib
1 01 Pendidikan
1 01 01
1 01 02 Program.........
1 01 03 Dst .....
TujuanSasara
n
Indikator
SasaranKode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ungjawa
b
LokasiTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi
Kinerja pada
akhir
periode
Renstra
SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Tujua
n 1
Sasara
n 1Program ............
Kegiatan..............
Kegiatan..............
Program prioritas dalam RPJMD dimuat dalam Renstra SKPD sesuaidengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, untuk
diterjemahkan ke dalam kegiatan.
-
19
1 8 Lingkungan Hidup
1 8 xx 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 8 xx 15 1 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah1 8 xx 15 2 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 1 8 xx 15 3 Penyusunan kebijakan kerjasama pengeloaan persampahan1 8 xx 15 4 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1 8 xx 15 5 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan 1 8 xx 15 6 Bimbingan teknis persampahan 1 8 xx 15 7 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan1 8 xx 15 8 Kerjasama pengelolaan sampah 1 8 xx 15 9 Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah1 8 xx 15 10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan1 8 xx 15 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan1 8 xx 15 12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1 8 xx 15 13 Dst
1 8 xx 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup1 8 xx 16 1 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura1 8 xx 16 2 Koordinasi penilaian langit biru1 8 xx 16 3 Pemantauan Kualitas Lingkungan1 8 xx 16 4 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup1 8 xx 16 5 Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)1 8 xx 16 6 Pengelolaan B3 dan Limbah B31 8 xx 16 7 Pengkajian dampak lingkungan1 8 xx 16 8 Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan1 8 xx 16 9 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)1 8 xx 16 10 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih1 8 xx 16 11 Pengembangan produksi ramah lingkungan1 8 xx 16 12 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup1 8 xx 16 13 Koordinasi penyusunan AMDAL1 8 xx 16 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup1 8 xx 16 17 Dst
CONTOH PROGRAM & KEGIATAN PERMENDAGRI 13/2006
-
20
No Nama DaerahTOTAL BELANJA
APBDPerencanaan
Pembangunan %
Lingkungan Hidup
%
OTDA, PUM, Adm KEUDA,
Kepegawaian, dan Persandian
%
1 Prov. Jawa Barat 24.753.926,33 64.141,25 0,3% 53.152,87 0,2% 19.564.334,82 79,0%
2 Prov. Papua Barat 6.766.729,29 50.433,94 0,7% 25.749,00 0,4% 4.545.348,72 67,2%
3 Prov. Bali 9.978.930,20 51.142,67 0,5% 32.373,39 0,3% 6.467.901,59 64,8%
4 Prov. Papua 11.935.508,83 73.202,82 0,6% 23.499,31 0,2% 7.658.540,70 64,2%
5 Prov. Jawa Timur 23.720.919,80 100.216,23 0,4% 35.624,71 0,2% 14.947.743,23 63,0%
6 Prov. Sumatera Utara 8.679.942,29 34.571,25 0,4% 30.302,55 0,3% 5.374.980,68 61,9%
7 Prov. Jawa Tengah 17.337.686,33 51.218,19 0,3% 50.438,61 0,3% 10.649.633,49 61,4%
8 Prov. Nusa Tenggara Timur 3.289.126,34 66.845,29 2,0% 11.830,01 0,4% 1.991.304,78 60,5%
9 Prov. Banten 8.947.633,70 47.734,38 0,5% 20.709,68 0,2% 5.386.755,16 60,2%
10 Prov. Kalimantan Timur 9.336.213,35 77.783,70 0,8% 24.112,14 0,3% 5.084.948,95 54,5%
11 Prov. Sumatera Selatan 6.609.708,62 25.998,30 0,4% 13.386,73 0,2% 3.591.359,20 54,3%
12 Prov. Sulawesi Utara 2.641.789,10 22.816,07 0,9% 7.927,22 0,3% 1.408.813,36 53,3%
13 Prov. Kepulauan Riau 3.670.455,27 73.407,39 2,0% 17.935,01 0,5% 1.934.623,91 52,7%
14 Prov. Lampung 4.723.190,70 29.436,74 0,6% 16.173,44 0,3% 2.407.191,01 51,0%
15 Prov. Sulawesi Tenggara 2.321.892,89 22.067,73 1,0% 8.222,09 0,4% 1.182.736,83 50,9%
16 Prov. Nusa Tenggara Barat 2.993.637,55 23.298,03 0,8% 11.529,87 0,4% 1.505.194,91 50,3%
17 Prov. Sulawesi Tengah 2.837.564,14 34.573,36 1,2% 10.265,48 0,4% 1.401.369,46 49,4%
18 Prov. Kalimantan Utara 2.364.623,61 68.150,17 2,9% 31.853,12 1,3% 1.131.826,55 47,9%
19 Prov. Kalimantan Selatan 5.246.601,44 20.379,97 0,4% 36.658,60 0,7% 2.447.051,79 46,6%
20 Prov. DI Yogyakarta 3.696.264,88 20.446,63 0,6% 17.204,36 0,5% 1.703.583,74 46,1%
21 Prov. Maluku Utara 1.936.900,93 26.719,24 1,4% 8.208,58 0,4% 880.586,50 45,5%
22 Prov. Jambi 3.513.160,76 24.069,17 0,7% 13.856,73 0,4% 1.588.089,50 45,2%
23 Prov. Bengkulu 2.258.697,04 24.815,06 1,1% 9.247,95 0,4% 927.324,27 41,1%
24 Prov. Gorontalo 1.468.732,07 17.078,32 1,2% 8.681,44 0,6% 592.719,24 40,4%
25 Prov. Maluku 2.355.709,81 36.165,63 1,5% 13.131,60 0,6% 875.646,75 37,2%
TOTAL 173.385.545,28 1.086.711,51 0,9% 532.074,48 0,4% 105.249.609,14 53,9%
PORSI ANGGARAN APBD PROVINSI TA 2015
-
Pengintegrasian KLHS dalam
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
-
22
KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, danpartisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunanberkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalampembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atauprogram.
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi:1. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya,
rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
2. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
K L H S(UU No. 32 Tahun 2009)
-
23
KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:1. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap
kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; 2. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau
program; dan 3. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan,
rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
KLHS memuat kajian antara lain:1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk
pembangunan;2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;3. kinerja layanan/jasa ekosistem;4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
Lanjutan..K L H S(UU No. 32 Tahun 2009)
-
24
PELAKSANAAN KLHS DALAM TAHAPAN PENYUSUNAN RPJPD
1PERSIAPAN PENYUSUNAN
2PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
3PELAKSANAAN MUSRENBANG
4PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
5PENETAPAN
1.pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup
2.perumusan alternatif penyempurnaan KRP
3.rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP
-
25
Persiapan Penyusunan RPJPD
Pengolahan data dan informasi
Perumusan Permasalahan Pembangunan
Daerah
Masukan dari SKPD
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
Penelaahan RTRW kab/kota & RTRW kab/kota Lainnya
Perumusan visi dan misi
daerah
Perumusan sasaran pokok
dan arah kebijakan
Analisis isu-isu strategis
Rancangan Awal RPJPD
Musrenbang RPJPD
Konsultasi rancangan akhirRPJPD dengan
GUBERNUR
Rancangan Akhir RPJPD
Pembahasan dan penetapan Perda
RPJPD
Penelaahan RPJPN & RPJPD prov &
kab/kota lainnya
Analisis Gambaran umum
kondisi daerah
Penyelarasan visi, misi dan arah
kebijakan RPJPD kab/kota
12
3
5
4
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD
-
26
SISTEMATIKA DOKUMEN RPJPDBab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya
1.4 Sistematika Penulisan
1.5 Maksud dan Tujuan
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.3 Aspek Pelayanan Umum
2.4 Aspek Daya Saing Daerah
Bab III Analisis Isu-Isu Strategis
3.1 Permasalahan Pembangunan
3.2 Isu Strategis
Bab IV Visi dan Misi Daerah
4.1 Visi
4.2 Misi
4.3 Tujuan dan Sasaran
Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
5.1 Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi
5.2 Tahapan dan Prioritas
Bab VI Kaidah Pelaksanaan
-
27
KONSEP REVISI PERMENDAGRI 54 TAHUN 2010 TERKAIT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DALAM PENYUSUNAN RPJPD
Salah satu tahapan penyusunan rancangan awal RPJPD adalah
penelahaan dokumen rencana pembangunan lainnya, antara lain
RPPLH dan KLHS
Penelahaan RPPLH dimaksudkan untuk mengintegrasikan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah
dengan RPPLH yang memuat rencana:
1. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan
hidup;
3. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian
sumber daya alam; dan
4. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim
Penelahaan KLHS dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsippembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam perumusan
sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka
panjang daerah.
-
PELAKSANAAN KLHS DALAM TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD
1 PERSIAPAN PENYUSUNAN
2 PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD
3 PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD
4 PELAKSANAAN MUSRENBANG RPJMD
5 PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RPJMD
6 PENETAPAN RPJMD
1.pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup
2.perumusan alternatif penyempurnaan KRP
3.rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP
Ditindaklanjuti dengan telaahan KLHS di Renstra PD terkait
-
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD
Persiapan Penyusunan
RPJMD
PerumusanPermasalahanPembangunan
Daerah
Rancangan Awal
RPJMD
Musrenbang RPJMD
Evaluasi RANPERDA
RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD
Pembahasan dan persetujuan
bersama RANPERDA RPJMD
VISI, MISI dan Program
KDH
PenelaahanRPJPD
Penelaahan RPJMN/ RPJMD Provinsi
PerumusanIndikasi rencana
program prioritas & Kerangka
pendanaan
Hasil evaluasi capaianRPJMD
Penelaahan RTRW RTRW
daerah lainnya
Penyusunan Rancangan Renstra PD
Rancangan RPJMD
Analisis isu-isu strategis
1 2
4
5
Perumusan Kebijakan umum dan
program pembangunan daerah
Perumusan Strategi dan arah kebijakan
Analisis Gambaran
umumkondisi
daerah & pengelolaan
keuangan daerah
PerumusanPenjelasan
visi dan misi serta
Tujuan dan Sasaran
Pembahasan dengan DPRD
Penyelarasanprogram prioritas
dan pendanaan
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
3
Penetapan
Pengolahan data &
informasi
6
-
30
SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMDBab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Hubungan Antar Dokumen
1.4 Sistematika Penulisan
1.5 Maksud dan Tujuan
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.3 Aspek Pelayanan Umum
2.4 Aspek Daya Saing Daerah
Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.3 Kerangka Pendanaan
Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis
4.1 Permasalahan Pembangunan
4.2 Isu Strategis
Bab V Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
5.1 Visi
5.2 Misi
5.3 Tujuan dan Sasaran
Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan
Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
-
31
KONSEP REVISI PERMENDAGRI 54 TAHUN 2010 TERKAIT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DALAM PENYUSUNAN RPJMD
Salah satu tahapan penyusunan rancangan awal RPJMD adalah
penelahaan dokumen rencana pembangunan lainnya, antara lain
RPPLH dan KLHS
Penelahaan RPPLH dimaksudkan untuk mengintegrasikan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah
daerah dengan RPPLH yang memuat rencana:
1. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan
hidup;
3. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian
sumber daya alam; dan
4. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim
Penelahaan KLHS dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsippembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam perumusan
sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka
menengah daerah.
-
32
sesuai
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENSTRA PD KABUPATEN/KOTA
Persiapan Penyusunan Rentra-PD
Musrenbang RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD
Perda RPJMD
Rancangan RPJMD
Pengolahan data dan informasi
Perumusan sasaran
Perumusan TujuanPerumusan
Isu-isu strategis
berdasarkan tupoksi
Analisis Gambaran
pelayanan PD
SPM
Penelaahan RTRW & KLHS
Renstra-KL & Renstra PD
Provinsi
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD
SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-PD
Perumusan rencana program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif
Perumusan indikator kinerja PD yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Rancangan RENSTRA-PD
VERIFIKASI
sesuai
Penyesuaian Rancangan Renstra-PD
Tdk sesuai
Rancangan akhir RENSTRA-PD
PenyempurnaanRancangan Renstra-PD
Penetapan Renstra PD
RENSTRA-PD
VERIFIKASI
Tdk sesuai
Perumusan Strategi dan Kebijakan
1
2
3
4
Forum PD Kab/Kota
-
33
SISTEMATIKA DOKUMEN RENSTRA PD
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
3.1 Identifikasi Permasalahan
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
4.1 Tujuan dan Sasaran
4.2 Strategi dan Kebijakan
Bab V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan
Pendanaan Indikatif
Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
-
34
KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PENGENDALIAN PERUMUSAN KEBIJAKAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN EVALUASI HASIL
Kepala Bappeda wajib membuat laporan hasil pengendalian perumusan kebijakan guna memastikan bahwa : Perencanaan dibahas & disepakati
dalam konsultasi publik, forum PD & Musrenbang
Perencanaan & penganggaran telah berpedoman pada rencana pembangunan nasional dan daerah
Kepala Bappeda wajib membuat laporan hasil pengendalian pelaksanaan rencana guna memastikan bahwa : RPJPD telah dijabarkan ke RPJMD RPJMD telah dijabarkan ke RKPD RKPD telah dijabarkan ke KUA-
PPAS KUA-PPAS telah dijabarkan ke
APBD APBD telah dijabarkan keDPA-
SKPD
Kepala PD wajib melaporkan realisasi capaian kinerja & daya serap dana setiap triwulan kepada KDH melalui Kepala Bappeda
Evaluasi hasil rencana pembangunansbg bahan Laporan penyelenggaraanPemerintahan Daerah mencakuplaporan kinerja instansi Pemda.
sebagai bahan penyusunan Laporanketerangan pertanggungjawabankepada DPRD
sebagai bahan penyusunan LaporanAkhir Masa Jabatan KDH
Evaluasi hasil rencana dipublikasikan kepada masyarakat
RPJMD
RKPD
KUA & PPAS
APBD
DPA-SKPD
RPJPDRPJPN
RPJPD PROV
RPJPD K/K
RPJMN
RPJMDROV
RPJMD K/K
RKP
RKPD PROV
RKPD K/K
APBN
APBD PROV
APBD K/K
RPJMD
RKPD
KUA & PPAS
APBD
DPA-SKPD
RPJPD
-
35
top related