dokumen perubahan renstra dinas penanaman modal dan...
Post on 03-Oct-2020
20 Views
Preview:
TRANSCRIPT
DOKUMEN PERUBAHAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2016-2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN
JL. PRAMUKA No. 4 TELP 0272 322118 K L A T E N
Halaman
DAFTAR ISI ................................................................................................. i
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1
I.1. Latar Belakang.................................. …………………….... 1
I.2. Landasan Hukum................……………………………………... 2
I.3. Maksud dan Tujuan ............................................................ 3
I.4. Sistematika Penulisan........................................................ 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH
6
II.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
.............................................................................................
6
II.2. Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah ......................... 22
II.3. Kinerja Pelayanan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
...................................................................................................
25
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah........................................................................................
29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH ..........................................................................................
30
III.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan
Organisasi Perangkat Daerah....................................................
III.2.Telaah Visi Misi dan Program Pasangan Kepala Daerah Terpilih
..................................................................................................
III.4. Telaah Renstra Kementrian/Lembaga Non Kementrian dan
Renstra Perangkat Daerah Provinsi.....................................
III.5. Penentuan Isu-isu Strategis...................................................
30
31
40
40
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 42
IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasai Perangkat
Daerah ........................
31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ............................................... 45
BAB VI
BAB VII
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN.....
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....................
49
50
BAB VIII PENUTUP......................................................................................... 51
LAMPIRAN
I
LAMPIRAN
Tabel II.1 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten
Tabel II.2 : Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel IV.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tabel V.1 : Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan
Tabel VI.1 : Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Tabel VII.1 : Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
11
B A B I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dahulu
bernama Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu yang telah ditetapkan pada 7 September
2016 melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten
Klaten Nomor 800/343.1/2016 tentang Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan
Terpadu Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Klaten berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur
Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan review dan revisi
RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021. Sejalan dengan perubahan struktur organisasi dan
RPJMD, maka dilakukan pula review terhadap RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Klaten Tahun
2016 – 2021.
Perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan hasil
review yang dilakukan mencakup :
1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
3. Penyempurnaan indicator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program kegiatan
Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari
pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan
antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan
mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument
pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran
kinreja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya
manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis,
Rencana Stategis DPMPTSP Kabupaten Klaten merupakan Rencana Induk (master plan) yang
berkomprehenfif tentang bagaimana DPMPTSP akan mencapai tujuannya.
Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Kanupaten Klaten merupakan dokumen
perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Klaten 2016 – 2021 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan
perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategis yang
dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program kegiatan.
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
22
Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Klaten, maka secara otomatis Renstra
DPMPTSP juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJMD DPMPTSP Propinsi
Jawa Tengah. Selain itu, Renstra DPMPTSP juga memperhatikan RENSTRA K/L dalam hal ini
BKPM sebagai induk dari lembaga Penanaman Modal.
Rumusan Rencana Stategis hakekatnya merupakan gambaran masa depan secara rinci,
rasional, dan realistis yang akan dikembangkan melalui program-program konkrit Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, oleh karena itu Rencana Strategis juga
merupakan arah dan pedoman dalam penyusunan program-program konkrit perencanaan
Pembangunan Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021 Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
33
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
44
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2)
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda
tentang RPJPD dan RPJMD, Tata Cara Perubahan RPJMD dan RPJPD Serta RKPD;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 Nomor 28);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5) yang diubah menjadi Peraturan daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2009 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun
2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 5)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun
2016 Nomor 8).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
33. Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
55
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
a. MAKSUD
Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Klaten 2016-2021 adalah sebagai pedoman pengambil keputusan dan
kebijakan di dalam organisasi menuju tahapan Perencanaan dan Pembangunan selama 5 tahun
ke depan dalam rangka mengoperasionalkan RPJM Daerah sesuai tugas dan fungsi, serta bidang
urusan yang menjadi kewenangan daerah.
b. TUJUAN
Tujuan yang ingin dicapai melalui Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memastikan bahwa kegiatan yang disusun sudah memadai
untuk mencapai sasaran hasil pembanguanan yang selaras dengan RPJM Daerah, serta estimasi
biaya yang dibutuhkan dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah serta pagu indikatif
jangka menengah. Disamping itu akan memudahkan untuk menyusun anggaran yang di
klasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Klaten ini secara garis besar disusun sebagai
penggambaran atas tugas pokok dan fungsi DPMPTSP sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah
dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam menjalankan tugas dan
fungsinya tersebut maka didalam Renstra ini juga diulas mengenai permasalahan yang akan
dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan
sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Klaten.
Sistematika penulisan RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah
sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
I.2. Landasan Hukum
I.3. Maksud dan Tujuan
I.4. Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN
II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.
II.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Klaten.
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
66
II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Klaten.
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.
III.2. Telaah Visi,Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
III.3. Telaah Renstra Kementrian/Lembaga Non Kementrian dan Renstra Daerah
Propinsi Jawa Tengah
III.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Kabupaten.
III.5. Penentuan isu-isu strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
IV.1. Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII. PENUTUP
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
77
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
II.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Klaten
Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan
Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Klaten, dapat dijabarkan bahwa DPMPTSP mempunyai kedudukan sebagai
unsur pelaksana pemerintahan dibidanng penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,
yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.Dengan kedudukan tersebut DPMPTSP mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu.
Dalam melaksanaan tugas tersebut, DPMPTSP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. Pelaksanaan admnistrasi Dinas.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi DPMPTSP, maka tugas –tugas penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Klaten yang dipimpin oleh
pejabat eselon IIb dengan susunan organisasi sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
(1). Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas
memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu meliputi perumusan kebijakan teknis perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu.
(2). Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Mengordinasikan penyusunanan program Dinas dengan memberikan arahan kepada
Sekertaris dan Kepala Bidang mengacu pada Indikator Kinerja Utama, Rencana
Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah
Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Kabupaten,
Kebijakan Bupati dan kondisi obyektif serta ketentuan yang berlaku ;
b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
88
c. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu.
d. Mengoordinasikan pekerjaan yang sifatnya segera atas gangguan dan atau bencana;
e. Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas.
f. Memberikan saran, masukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dibidang
penanaman modal dan pelayananterpadu satu pintu;
g. Menerbitkaan rekomendasi izin di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu;
h. Memberikan rekomendasi izin di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu;
i. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan
yang berlaku.
j. Mengusulkan, menunjuk, menetapkan, dan melaksanakan pembinaan pejabat
pengelolaan keuangan;
k. Membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk
pemecahaan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
l. Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada tahyn yang sudah dan
sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan
sasaran tahun berikutnya;
m. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan
jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
n. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;
o. Melaksanakan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas;
p. Menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya; dan
r. Melaporkan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretariat
(1). Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam
merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan
perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
99
(2). Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Menghimpun, Mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan, pedoman
dan petunjuk teknis perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum
dan kepegawaian.
b. Mengoordinasikan tugas perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan,
umum dan kepegawaian.
c. Mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan secretariat berdasarkan
peraturan perundang – undangan.
d. Mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan
dalam rangka penyusuanan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
e. Mengoordinasikan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan
Dinas;
f. Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas;
g. Mengoordinasikan bahan rancangan peraturan perundang – undangan di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
h. Mengoordinasikan pemberian perizinan dibidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pint;
i. Mengoordinasikan pemberian rekomendasi izin di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu;
j. Mengoordinasikan pengelolaan retribusi daerah dibidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;
k. Mengoordinasikan, menyampaikan informasi, publikasi dan hubungan masyarakat
serta layanan pengaduan masyarakat;
l. Mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja Dinas;
m. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
n. Melaksanakan pembinaan, bimbingan pengawasan dan pengendalian agar
pelaksanaan tugas dapat berjlan dengan lancer;
o. Menilai pencapaian sasaran kerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan
memantau dan mengevaluasi pegawai;
p. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
pelaksanaan tugas serta mencari alternative pemecahan masalah;
q. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;
r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya; dan
s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
1100
3.1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
(1). Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana
program kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi, pelaporan serta
sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan yang melaksanakan fungsi pengelolaan
keuangan Dinas.
(2). Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis subbag perencanaan dan
keuangan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
b. Menyusun rencana program dan kegiatan Dinas;
c. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
d. Mencari, mengumpulkan, mengolah data dan informasi serta menyusun
indikator Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Rencana Strategis, Rencana Kerja Dinas sesuai Perundang – undangan yang
berlaku;
e. Menyiapkan bahan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas,
dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Dinas;
f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai
bahan penyusunan sasaran berikutnya;
g. Menyusun laporan kinerja Dinas
h. Menyiapkan bahan perubahan, penggeseran dan perhitungan program kerja
akibat adanya perubahan, penggeseran dan perhitungan anggaran Dinas;
i. Menghimpun, mengolah dan menganalisa, data serta penyajian data statistik
hasil kegiatan Dinas;
j. Melaksanakan penelitian dan verifikasi kelengkapan surat permintaan
pembayaran yang diajukan bendahara Dinas;
k. Menyiapkan surat perintah membayar atas dasar surat permintaan pembayaran
yang diajukan bendahara Dinas;
l. Melaksankan verifikasi surat pertanggungjawaban dan menyaipakan bahan
pengesahan surat pertanggungjawaban;
m. Melaksanakan akuntansi keuangan Dinas;
n. Menyiapkan bahan Laporan prognosis anggaran;
o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan;
p. Menyiapkan bahan dan menyusun data informasi keuangan;
q. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan keuangan;
r. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
s. Melaksanakan dan menyusun laporan realisasi anggaran;
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
1111
t. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja program di bidang
keuangan;
u. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
v. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan dengan lancar;
w. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya
dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
x. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
pelaksanaan tugas serta mencari alternative pemecahan masalah;
y. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;
z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya; dan
aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
3.2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat
menyurat, penggandaan, ekspedisi, kearsipan, kehumasan, ketatalaksanaan dan
rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor serta melakukan
pengelolaan administrasi kepegawaian.
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis subbag umum dan
kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan umum
dan kepegawaian;
c. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
d. Melaksanakan administrasi surat menyurat, ekspedisi, penggandaan, kearsipan,
pengadaan alat tulis kantor, akomodasi rapat, pertemuan, upacara, penerimaan
tamu serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan rumah tangga dan barang
inventaris;
e. Menyusun bahan publiksai dan hubungan masyarakat;
f. Menyusun data dan informasi serta layanan pengaduan masyarakat;
g. Menyiapkan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi
hukum.
h. Menyusun mekanisme system prosedur kerja Dinas;
i. Menyiapkan kebutuhan dan melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas;
j. Mengatur dan mengelola penggunaan kendaraan dinas serta perlengkapan
perjalanan dinas;
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
1122
k. Mengatur dan mengelola tata ruang kantor, kebersihan, ketertiban, keamanan,
kenyamanan dan keserasian ruang kantor;
l. Melaksanakan administrasi umum kepegawaian meliputi menyiapkan bahan dan
mengusulkan Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami, Tabungan Asuransi
Pegawai Negeri, Asuransi Kesehatan dan izin cuti;
m. Menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Dinas;
n. Menyiapkan bahan usulan pengembangan karir pegawai, meliputi kebutuhan
pegawai/formasi pegawai, usulan untuk menduduki jabatan, tugas belajar/izin
belajar, ujian dinas, pendidikan dan latihan, serta pemberian penghargaan dan
tanda jasa;
o. Menyiapkan bahan usulan mutasi pegawai meliputi kenaikan pangkat, kenaikan
gaji berkala, pemindahan/mutasi, pemberhentian dan pension, penyesuaian
ijazah dan sasaran kinerja pegawai;
p. Menyiapkan, menghimpun dan mengeloladata pegawai serta menyusundaftar
urut kepangkatan;
q. Menyiapkan usulan pejabat pengelola keuangan dan barang ;
r. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
s. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
t. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan
jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
u. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
pelaksanaan tugas serta mencari alternative pemecahan masalah;
v. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;
w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya; dan
x. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
3. Bidang Penanaman Modal
(1) Bidang penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas
di bidang penanaman modal meliputi pengembangan iklim penanaman modal dan
promosi dan kerjasama
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman
dan petunjuk teknis di bidang penanaman modal;
b. Mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di
bidang penanaman modal;
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
1133
c. Mengoordinasikan tugas dibidang penanaman modal;
d. Mengoorsdinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang penanaman
modal berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. Mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan
kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang penanaman modal;
f. Menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan bidang penanaman modal;
g. Mengoordinasikan penyusunan mekanisme system prosedur kerja di bidang
tugasnya;
h. Mengoordinasikan penyediaan data dan informasi public dalam rangka
pelaksanaan promosi dan pengembangan iklim penanaman modal;
i. Mengoordinasikan laporan perkembangan iklim penanaman modal didaerah;
j. Melaksanakan hubungan kerja dan kerjasama dengan instansi terkait dalam
rangka pengembangan iklim penanaman modal di daerah;
k. Melaksanakan fasilitas dan peningkatan kapasitas aparatur bidang penanaman
modal;
l. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
m. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
n. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan
jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
o. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
pelaksanaan tugas serta mencari alternative pemecahan masalah;
p. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;
q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya; dan
r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
3.1. Seksi pengembangan Iklim Penanaman Modal
(1) Seksi Pengembangan Iklim Penanaman mempunyai tugas melaksanakan
pengembangan iklim penanaman modal.
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis Seksi Pengembanganan Iklim Penanaman Modal;
b. Menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis seksi pengembangan iklim
penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
c. Menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi
pengembanganan iklim penanaman modal;
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
1144
d. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
e. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan criteria
pengembangan iklim penanaman modal;
f. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian bahan dan atau data untuk
penyusunan dan penyempurnaan pedoman serta pengkajian kebijakan
pengembangan iklim penanaman modal;
g. Melaksanakan penyusunan pedoman Standar pelayanan public dan standar
operasional prosedur pengembangan iklim penanaman modal;
h. Melaksakan inventarisasi dan mengkaji solusi hambatan pengembangan iklim
penanaman modal;
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pembinaan penanaman modal;
j. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
k. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
l. Menilai pencapaian sasarankinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan
memantau dan mengevaluasipegawai;
m. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
pelaksanaan tugas serta mencari alternative pemecahan masalah;
n. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya; dan
p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
3.2. Seksi Promosi dan Kerjasama
(1) Seksi promosi dan kerjasama yang mempunyai tugas melaksanakan promosi dan
kerjasama bidang penanaman modal.
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Menghimpun mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis Seksi Promosi dan Kerjasama;
b. Menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis promosi dan kerjasama
sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanakan kegiatan seksi
promosi dan kerjasama;
d. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
e. Melaksanakan promosi usaha dan kerjasama dibidang penanaman modal;
f. Menyusun pedoman dan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan promosi dan
kerjasama bidang penanaman modal;
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
1155
g. Melaksanakan fasilitasi, dukungan, penyediaan,dan penyiapan materi sarana dan
bahan promosi, misi investasi dan promosi lainnya tentang potensi dan peluang
penanaman modal;
h. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
i. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
j. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan
memantau dan mengevaluasi pegawai;
k. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
pelaksanaan tugas serta mencari alternative pemecahan masalah;
l. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan
fungsinya; dan
n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
4. Bidang Pendataan dan Pengendalian
(1) Bidang Pendataan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala
Dinas di bidang pendataan dan pengendalian meliputi pengelolaan data dan system informasi
serta pengendalian.
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoaman dan
petunjuk teknis di bidang pendataan pengendalian;
b. Mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang
penanaman modal;
c. Mengoordinasikan tugas dibidang pendataan dan pengendalian;
d. Mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang pendataan dan
pengendalian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. Mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam
rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja bidang pendataan dan pengendalian;
f. Menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan bidang penanaman modal;
g. Mengoordinasikan penyusunan mekanisme system prosedur kerja di bidang tugasnya;
h. Melaksanakan koordinasi teknis dalam rangka pengumpulan data penanaman modal,
perizinan / non perizinan dan perizinan tertentu serta menyusun informasi yang
berhubungan dengan pendataan dan pengendalian;
i. Mengoordinasikan penyediaan data dan informasi publik bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
1166
j. Melaksanakan pelayanan data dan informasi tentang potensi daerah, kebijakan
pembangunan daerah dan informasi lainnya yang mendukung peluang investasi daerah;
k. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
l. Melaksanakan, pembinaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan dengan lancar;
m. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan
memantau dan mengevaluasi pegawai;
n. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
pelaksanaan tugas serta mencari alternative pemecahan masalah;
o. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
dan
q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
4.1. Seksi Data dan Sistem Informasi
(1) Seksi data dan system informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka
1, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksakan pendataan dan system
informasi.
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoaman dan
petunjuk teknis Seksi Data dan Sistem Informasi;
b. Menyiapkan bahan kebijakan data petunjuk teknis seksi Data dan Sistem Informasi
sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan dan
pelaksanaan kegiatan seksi data dan informasi;
d. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
e. Meyusun pedoman dan standar operasional prosedur dalam penyajian data dan system
informasi;
f. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data baik secara berkala maupun
insidentil;
g. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu;
h. Melaksanakan penyusunan, penyempurnaan data dan sistem informasi;
i. Melaksanakan kajian kebijakan penyajian data dan sistem informasi penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu;
j. Melaksanakan inventarisasi dan mengkaji solusi hambatan yang berkaitan dengan
penyajian data dan sistem informasi;
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
1177
k. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
l. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan dengan lancar;
m. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan
memantau dan megevaluasi pegawai;
n. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
pelaksanaan tugas serta mencari alternative pemecahan masalah;
o. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
dan
q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
4.2. Seksi Pengendalian
(1) Seksi pengendalian yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian
bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
a. Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoaman dan
petunjuk teknis Seksi Pengendalian;
b. Menyiapkan bahan kebijakan data petunjuk teknis seksi Pengendalian sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
c. Menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan dan
pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian;
d. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
e. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan pengendalian dan
pengawasan;
f. Menyelenggarakan penyusunan pedoman dan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan
pengendalian dan pengawasan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
g. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan investasi daerah;
h. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
i. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanan
tugas dapat berjalan dengan lancar;
j. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan
memantau dan mengevaluasi pegawai;
k. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
pelaksanaan tugas serta mencari alternative pemecahan masalah;
l. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasannya.
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
1188
5. Bidang Perizinan dan Pengaduan
(1). Bidang Perizinan dan Pengaduan Yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Kepala Dinas di bidang perizinan dan pengaduan.
(2). Rincian tugas sebagimana dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoaman dan
petunjuk teknisdi bidang Perizinan dan Pengaduan;
b. Mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang
penanaman modal;
c. Mengoordinasikan tugas dibidang Perizinan dan Pengaduan;
d. Mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang perizinan dan
pengaduan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. Mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan
dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja bidang Perizinan dan
Pengaduan;
f. Menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan bidang penanaman modal;
g. Mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja di bidang tugasnya;
h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan pelayanan perizinan dan pengaduan;
i. Mengoordinasikan tim teknis yang beranggotakan wakil dari organisasi perangkat
daerah teknis dengan perizinan/non perizinan dan perizinan tertentu;
j. Melaksanakan, koordinasi teknis dalam rangka pengumpulan data perizinan / non
perizinan dan perizinan tertentu, pengaduan serta menyusun informasi yang
berhubungan dengan perizinan dan pengaduan;
k. Melaksanakan koordinasi teknis dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan/non
perizinan, perizinan tertentu, pelayanan dan pengaduan;
l. Melaksanakan pelayanan perizinan/non perizinan, perizinan tertentu, pelayanan dan
pengaduan;
m. Melaksankan verifikasi dan koordinasi pelaksanaan cek lokasi bersama tim teknis atas
permohonan perizinan / non perizinan, perizinan tertentu, pelayanan dan pengaduan;
n. Mengoordinasikan penerbitan dokumen perizinan / non perizinan, perizinan tertentu,
pelayanan dan pengaduan;
o. Melaksankan koordinasi secara manual atau interkoneksi secara elektronik melalui
SPIPISE sengan bidang Penanaman Modal Daerah dalam rangka penyelesaian dokumen
perizinan penanaman modal;
p. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
q. Melaksanakan, pembinaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan dengan lancar;
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
1199
r. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan
memantau dan mengevaluasi pegawai;
s. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
pelaksanaan tugas serta mencari alternative pemecahan masalah;
t. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;
u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
dan
v. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
5.1. Seksi Pelayanan Perizinan
(1). Seksi Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf eangka 1,
dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan.
(2). Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoaman dan
petunjuk teknis Seksi Pelayanan Perizinan;
b. Menyiapkan bahan kebijakan data petunjuk teknis seksi pelayanan pengaduan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan dan
pelaksanaan kegiatan seksi Pelayanan Perizinan;
d. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
e. Melaksankan penyusunan program kegiatan pada pelayanan perizinan;
f. Melaksankan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan criteria
perizinan/non perizinan dan perizinan tertentu;
g. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan bahan dan atau data perizinan/non perizinan
dan perizinan tertentu;
h. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu bidang perizinan/non perizinan dan
perizinan tertentu dan penanaman modal;
i. Menyusun pedoman Standar Pelayanan Publik dan standar operasional prosedur bidang
perizinan/non perizinan dan perizinan tertentu dan penanaman modal;
j. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian izin usaha perizinan/non perizinan
dan perizinan tertentu dan penanaman modal;
k. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
l. Melaksanakan, pembinaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan dengan lancar;
m. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan
memantau dan mengevaluasi pegawai;
n. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
pelaksanaan tugas serta mencari alternative pemecahan masalah;
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
2200
o. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
dan
q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
5.2. Seksi Pelayanan Pengaduan
(1). Seksi Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengaduan.
(2). Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoaman dan
petunjuk teknis Seksi Pelayanan Perizinan;
b. Menyiapkan bahan kebijakan data petunjuk teknis seksi pelayanan pengaduan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan dan
pelaksanaan kegiatan seksi Pelayanan Pengaduan;
d. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
e. Melaksankan penyusunan program kegiatan pada pelayanan Pengaduan;
f. Melaksankan pedoman Standar Pelayanan Publik dan standar operasional prosedur
pelaksanaan pelayanan pengaduan;
g. Melaksanakan pelayanan dan penyelesaian pengaduan;
h. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pengaduan;
i. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang
pelayanan pengaduan;
j. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian survey kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan perizinan;
k. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
l. Melaksanakan, pembinaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan dengan 20ancer;
m. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan
memantau dan mengevaluasi pegawai;
n. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
pelaksanaan tugas serta mencari alternative pemecahan masalah;
o. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
dan
q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
2211
6. Kelompok Jabatan Fungsional
(1). Melaksanakan tugas sebagian tugas dan fungsi KPMPT sesuai bidang keahliannya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada
Kepala DPMPTSP.
(2). Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi
dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dari Pegewai
Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Perudangan yang berlaku.
b. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk oleh Bupati diantara tenaga fungsioanl yang ada.
c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.
II.1.1. Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten memiliki
tugas pokok : membantu dan menunjang kelancaran tugas Bupati dalam menyelenggarakan
pemerintahan daerah di Bidang Penanaman Modal dan penyelenggaraan Perizinan Terpadu.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:
1. Perumusan kebijakan tekhnis di bidang Penanaman Modal dan penyelenggaraan Perizinan
Terpadu
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Penanaman Modal
dan pelayanan Perizinan Terpadu.
3. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Penanaman Modal di daerah.
4. Pengembangan peluang dan potensi Penanaman Modal di daerah dengan pemberdayaan
orang perorangan dan badan usaha.
5. Pelaksanaan promosi dan kerjasama Penanaman Modal di daerah.
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian PM
7. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan koordinasi proses pelayanan perizinan dan/atau non
perizinan.
8. Pembinaan monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perizinan dan/atau non
perizinan
9. Penandatanganan perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari
Bupati.
Adapun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung adanya struktur organisasi perangkat
daerah, sebagaimana Bagan I1.1 sebagai berikut :
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
2222
Bagan 1I.1 STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP
II.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Klaten
a. Sumber Daya Aparatur
Kondisi dan potensi Sumber Daya Manusia/aparatur yang tersedia di DPMPTSP
merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai visi
dan misi Kepala Daerah Kabupaten Klaten urusan Penanaman Modal adapun kekuatan
tersebut berjumlah 40 orang ( 26 orang PNS, 14 orang tenaga harian lepas) adalah sebagai
berikut :
1. Kepala Dinas = 1 Orang
2. Sekretaris = 1 Orang
3. Kepala Bidang = 3 Orang
KEPALA
DINAS
BAGAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KLATEN
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANNAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KLATEN
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN
PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
SUBBAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG
PENDATAAN
DAN PENGENDALIAN
SEKSI DATA
DAN SISTEM
INFORMASI
SEKSI
PENGENDALIAN
BIDANG
PENANAMAN MODAL
SEKSI
PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL
SEKSI PROMOSI DAN KERJA SAMA
BIDANG
PERIZINAN
DAN PENGADUAN
SEKSI PELAYANAN
PERIZINAN
SEKSI
PELAYANAN
PENGADUAN
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
2233
4. Kepala Sub Bagian/Seksi = 7 Orang
5. Staf = 14 Orang
6. Tenaga Harian Lepas = 14 Orang
7. Kelompok Jabatan Fungsional = - Orang
Tabel II.1
Tingkat Pendidikan Sumber Daya Aparatur
No Pendidikan Golongan Jumlah
THL I II III IV
1 SD 0
2 SLTP 1 0
3 SLTA 5 2 3
4 Sarjana Muda 3 1 1 5
5 Sarjana 5 16 21
6 Pasca Sarjana 6 6
Jumlah 14 3 17 6 40
b. Sarana Dan Prasarana
Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di DPMPTSP terdiri
dari :
- Sistem Jaringan Informasi yang dimilik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten terakses dengan dpmptsp.klatenkab.go.id
- Sistem pelayanan perizinan onlie yang bias diakses melalui dpmptsp.klatenkab.go.id
- Tersedianya sarana prasarana kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Klaten yang cukup memadai dapat membantu dalam menunjang kinerja
pelayanan publik.
Tabel II.2
Sarana dan Prasarana
NO NAMA SARPRAS JUMLAH
BARANG
1 2 3
1 Tanah dan Bangunan 1
2 Camera Digital 1
3 LCD Proyektor 2
4 Komputer PC 32
5 Note Book (Toshiba) 1
6. Printer HP Laser Jet 8
7 Note Book( Accer) 2
8 Printer (iP.1880) 12
9 Korden Kain 29
10 Scanner 1
11 Meja Komputer 10
12 Kursi Komputer 10
13 Kursi Lipat 40
14 Meja Tulis 44
15 Meja Rapat 5
16 Lemari Arsip 10
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
2244
17 Filing Cabinet besi 13
18 Teralis Besi 20
19 Pagar 1
20 Jaringan E Permit 1
21 Faximile 1
22 Papan Nama Kantor 1
23 Papan Pengumuman 3
24 Televisi 2
25 Mesin Ketik 1
26 Lap Top 8
27 Komputer Server 1
28 Kursi Multi (Crome) 10
26 Kursi Tunggu sandaran 3 4
30 Meja Pelayanan 8
31 Kursi putar 15
32 Kursi putar kepala 1
33 Kursi putar subag TU 1
34 Kursi Tamu 2
35 Amplifier 1
36 Universal speaker 3
37 Microphone 1
38 Layar Tripot 2
39 Motorized Screen Brite 1
40 Wireles 2
41 Ruang Laktasi 1
42 Tabung Pemadam Kebakaran 1
43 Baliho DPMPTSP 1
44 Brankas 1
45 Printer HP K 11 Invent 1
46 Printer Canon Pixma IP 2770 1
47 Printer Brother 1
48 Kursi Kerja Kayu 22
49 Toyota Inova 1
50 Kursi spon 10
51 CCTV 1
52 Meja Rapat 5
53 Rak Buku 6
54 Kursi Panjang 6
55 Lemari Kayu 4
56 Station Wagon 1
57 Toyota Avanza 4
58 Sepeda Motor 13
59 AC 13
60 Lemari Arsip 10
61 Filing Cabinet besi 13
62 Teralis Besi 20
63 Pagar 1
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
2255
c. Ruang Lingkup Pelayanan
Ruang lingkup pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Klaten meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan
yang diatur dalam Peraturan Daerah meliputi sebagai berikut :
a. Perizinan
1. Izin Usaha
2. Izin Usaha Komersial
3. Izin Mendirikan Bangunan
4. Izin Penyelenggaraan Reklame
5. Izin Lokasi
6. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
7. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
8. Izin Usaha Penggilingan Padi (Huller)
9. Izin Usaha Tanaman Pangan
10. Izin Usaha Holtikultura
11. Izin Usaha Perkebunan
12. Izin Usaha Peternakan
13. Izin Usaha Obat Hewan Untuk Produsen
14. Izin Mendirikan Rumah Pemotongan Hewan (RPH)/Rumah Pemotongan Unggas
(RPU) beserta hasil ikutannya
15. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
16. Izin Usaha Industri (IUI)
17. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
a. Minimarket
b. Supermarket
c. Departemen Store
d. Hypermarket
e. Perkulakan
18. Izin Apotek
19. Izin Optik
20. Izin Usaha Warung Internet
21. Izin Klinik
22. Izin Usaha transfuse Darah (UTD)
23. Izin Operasional Rumah Sakit.
b. Non Perizinan
1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
2. Tanda Daftar Gudang (TDG)
3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
2266
c. Perizinan Tertentu
1 Izin Mendirikan Rumah Sakit
2 Izin Mendirikan Hotel Bintang I
3 Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi
4 Izin Mendirikan Tempat Reklame Bando Jalan
5 Izin Mendirikan SPBU dan SPBE
6 Izin Mendirikan Industri Skala Menengah dan Atas
7 Izin Mendirikan Perumahan
II.3. Kinerja Pelayanan Sumber Daya Perangkat Daerah
Pencapain Kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Klaten merupakan sarana
yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang
dilakukan. Dengan Indikator Kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk
menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan
dalam kurun waktu tertentu.
Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
suatu organisasi/unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya atau merupakan
analisis dan interprestasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Dapat
diuraikan bahwa pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator ,
tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :
1. Prosentase pertumbuhan jumlah investor yang masuk
- Tahun 2016 PMDN target 12 investor , realisasi 12 investor
PMA target 5 investor , realisasi 5 investor
- Tahun 2017 PMDN target 13 investor, realisasi 7 investor
PMA target 5 investor, realisasi 2 investor
- Tahun 2018 PMDN target 12 investor , realisasi 7 investor
PMA target 5 investor , realisasi 2 investor
- Tahun 2019 PMDN target 15 investor, PMA target 5 investor
- Tahun 2020 PMDN target 16 investor, PMA target 5 investor
- Tahun 2021 PMDN target 17 investor, PMA target 5 investor
4. Jumlah nilai investasi berskala Nasional
- Tahun 2016 PMDN target Rp. 89.208.500.000 , realisasi Rp. 89.208.500.000
sedangkan PMA dengan target 11.278.800 US$, realisasi 11.278.800 US$
- Tahun 2017 PMDN target Rp. 90.623.173.850 , realisasi Rp. 334.295.500.000
sedangkan PMA dengan target 11.549.491 US$, realisasi 17.179.600 US$
- Tahun 2018 PMDN target Rp.92.621.472.692, sedangkan PMA dengan target
11.832.454 US$
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
2277
- Tahun 2019 PMDN target Rp. 94.659.145.091 , sedangkan PMA dengan target
12.128.265 US$,
- Tahun 2020 PMDN target Rp. 97.025.623.719 ,sedangkan PMA dengan target
12.437.536 US$.
- Tahun 2021 PMDN target Rp. 99.451.264.321 ,sedangkan PMA dengan target
12.754.693 US$.
5. Rasio daya serap tenaga kerja
- Tahun 2016 PMDN target 238 tenaga kerja , realisasi 238 tenaga kerja.
PMA target 294 tenaga kerja , realisasi 40 tenaga kerja.
- Tahun 2017 PMDN target 397 tenaga kerja , realisasi 397 tenaga kerja.
PMA target tenaga kerja , realisasi 20 tenaga kerja.
- Tahun 2018 PMDN target 417 tenaga kerja ,
PMA target 294 tenaga kerja , realisasi 40 tenaga kerja.
- Tahun 2019 PMDN target 438 tenaga kerja ,
PMA target 294 tenaga kerja .
- Tahun 2020 PMDN target 483 tenaga kerja ,PMA target 294 tenaga kerja.
- Tahun 2021 PMDN target 483 tenaga kerja ,PMA target 294 tenaga kerja.
6. Prosentase Kenaikan /penurunan realisasi investasi (%)
- Tahun 2016 PMDN target 1.75 %, realisasi – 78% sedangkan PMA target 2.25% ,
realisasi 59%. Pada tahun 2015 realisasi mencapai – 78% karena investor yang
masuk tidak merealisasikan proyeknya kerana terkendala harga tanah yang mahal,
ketidaksesuaian tata ruang infrastruktu yang kurang memadai.
- Tahun 2017 PMDN target 1.81 %, realisasi 274%
PMA target 2.40% , realisasi 42%.
- Tahun 2018 PMDN target 1.98 %, PMA target 2.45%.
- Tahun 2019 PMDN target 2.20 %, PMA target 2.50%
- Tahun 2020 PMDN target 2.50 %,PMA target 2.55%
- Tahun 2021 PMDN target 2.50 %, PMA target 2.55
7. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (%)
- Tahun 2016 target 84.07 %, realisasi 84.07%
- Tahun 2017 target 79.52 %, realisasi 79.52%
- Tahun 2018 target 79.52 %, raelisasi 79.52%.
- Tahun 2019 target 80.00 %, realisasi 80.00%
- Tahun 2020 target 80.00 %
- Tahun 2021 target 81.00 %
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
2288
8. Lama Proses Perizinan (hari)
- Tahun 2016 target 14 hari , realisasi 14 hari.
- Tahun 2017 target 14 hari, realisasi 14 hari.
- Tahun 2018 target 14 hari, realisasi 14 hari.
- Tahun 2019 target 10 hari.
- Tahun 2020 target 10 hari.
- Tahun 2021 target 10 hari.
Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator , tujuan dan sasaran
dituangkan dalam lampiran tabel II.1.
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
2299
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Telah merubah tupoksi kelembagaan pelaynanan
penanaman modal dan pelayanan perizinan dari Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Adanya perubahan nomenklatur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu terhadap pelaksanaan pelayanan akan lebih optimal, sehingga akan menjadi tantangan
untuk lebih bekerja keras dan berkomitmen terhadap tupoksi Dinas. Tantangan lain yaitu
kesiapan terhadap pasar bebas , percepatan pemberiaan izin dan non perizinan dan pelimpahan
wewenang perizinan dan non perizinan .
Adapun peluang pengembangan penanaman modal sebagai daerah Kabupaten yang
memiliki luas wilayah 65.556 ha dengan jumlah penduduk 1.308.712 jiwa dengan potensi
unggulan pada beberapa industri antara lain mebel, tembakau, konveksi, lurik ATBM, batik,
kerajinan keramik, makanan olahan, kerajinan, minapolitan, garmen, tekstil, pengadaan air
bersih, industri berbasis komoditas beras serta pengembangan obyek wisata sangat strategis untuk
dikembangkan dan ditawarkan kepada investor sehingga diharapkan peningkatan minat investasi
terutama terhadap hasil penyusunan profil investasi di Kabupaten Klaten.
Langkah strategis dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di kabupaten
Klaten antara lain
a. Kemudahan dalam proses perijinan (kejelasan persyaratan perijinan, transpransi biaya, serta
proses pengurusan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku);
b. Adanya respon positif dari masyarakat dengam masuknya investasi kedaerah, disertai dengan
suatu kesadaran masyarakat bahwa investor akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya
daerah;
c. Upah Minimum Kerja (UMK) yang masih terjangkau juga menjdai daya tarik investor,
dengan jumlah ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai; dan
d. Dukungan sarana prasarana yang semakin baik dari tahun ke tahun baik dari harga tanah
yang realtif bersaing, sarana infrastruktur, sarana tenaga listrik maupun ketersediaan air serta
letak yang sangat strategis Kabupaten Klaten.
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
3300
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERNGKAT DAERAH
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi
Perangkat Daerah
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten juga menghadapi beberapa kendala/masalah
selain kondisi perekonomian yang kurang mendukung kendala lain yang dihadapi dalam
pelaksanaan pelayanan adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten adalah sebagai
berikut :
1. Hambatan yang bersifat internal.
Hambatan yang bersifat internal yang disebabkan oleh hal-hal antara lain sebagai berikut:
- Masih kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM, Standar Pelayanan.
- Data peluang investasi masih belum up to date
- Sarana penunjang promosi investasi belum optimal
- SOP dan Standar pelayanan masih belum up to date.
- Manajemen penatalaksanaan, penataan sistem manajeman SDM dan penguatan
pengawasan, akuntabilitas kinerja belum optimal.
2. Hambatan yang bersifat eksternal.
Hambatan yang bersifat eksternal dari luar yang disebabkan oleh hal-hal antara lain sebagai
berikut:
- Kurangnya kesadaran Investor untuk melaporkan perkembangan usahanya.
- Kurangnya komitmen antara Peranglat Daerah teknis pada proses pelayanan.
- Sikap dan partisipasi dari masyarakat dalam mengurus perijinan
- Kurang optimalnya koordinasi dengan satuan kerja teknis
- Belum semua perangkat daerah teknis mengintegrasikan perizinan kepada DPMPTSP.
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diatas digunakan pemecahan
masalah sebagai berikut:
1. Untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas sangat diperlukan SDM yang berkualitas. Salah
satu cara yang dilakukan adalah dengan mengikutsertakan personel dalam berbagai
program pelatihan kursus/diklat.
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
3311
2. Untuk mengeliminir kekurang-sempurnaan dari sistem dan mekanisme kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu Kabupaten Klaten secara terus
menerus mengupayakan perbaikan dan penyempurnaan sehingga pelaksanaan
kegiatan/tugas menjadi lebih efektif.
3. Penyempurnaan sistem untuk dapat memperlancar hubungan kerja serta guna mencapai
sasaran dalam pelaksanaan tugas sehingga mendapat hasil yang optimal dan
upaya
4. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan guna meningkatkan koordinasi
dengan Satker Teknis dalam percepatan pengiriman data agar dapat dicapai kesatuan
langkah dalam penentuan kebijaksanaan.
5. Meningkatkan koordinasi secara formal melalui rapat koordinasi Tim Teknis dengan
satuan kerja teknis maupun koordinasi langsung dengan petugas apabila ada
permasalahan di lapangan.
6. Integrasi sistem perizinan dengan OPD teknis.
III.2. Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
A. Visi
Sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12
disebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir perencanaan. Belajar dari sejarah, dan berangkat dari potensi dan peluang yang
dimiliki, maka visi Kabupaten Klaten ke depan (2016-2021) adalah : MEWUJUDKAN
KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING.
B. Misi
Makna dari Visi tersebut adalah merupakan manifestasi atau kehendak bersama
untuk mencapai semua yang di inginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan
Utama yang hendak dicapai tersebut akan dilaksanakan melalui upaya-upaya perbaikan dan
peningkatan di segala bidang baik dibidang pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan agar dapat lebih baik, maju dan berkembang dalam suasana iklim yang
kondusif. Sehingga dapat meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dan sumber daya
daerah menjadi lebih mandiri dan berdaya saing dengan tetap berlandaskan pada sumber
daya dan kearifan lokal.
Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Klaten, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah
yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan
masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
3322
2. Maju, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat
tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan lahiriah yang
meliputi: sandang, papan, pendidikan dan kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang
meliputi rasa aman, tentram , dan damai.
3. Mandiri, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu
bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan
kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.
4. Berdaya saing, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa Kabupaten Klaten ke depan
memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan keunggulan kompetitif sehingga mampu
dan dapat bersaing di segala bidang.
Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, terwujudnya rasa aman dan
tenteram, serta meningkatnya penghargaan bagi rakyat maka pasti dengan keyakinan yang
teguh dan kerja keras kita bersama akan mampu mewujudkan aktualisasi rakyat dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, secara lebih unggul, maju, modern, sejahtera,
berdaya tahan, berdaya saing tercukupinya kebutuhan spritual dan material serta memiliki
nilai-nilai esensi yang tinggi dalam pergaulan dengan daerah-daerah lain, baik dikawasan
regional Jawa Tengah maupun Nasional
Disamping itu, dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan diperlukan
keteladanan pemimpin, komitmen pemimpin dalam upaya mewujudkan norma-norma
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sehingga kredibilitas dimata
masyarakat semakin meningkat dengan terwujudnya kepemerintahan tanpa KKN (Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme). Untuk itu diperlukan sikap-sikap kepemimpinan yang meliputi :
a. Kepemimpinan Partisipatif
Kepemimpinan yang mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan,
pengawasan, penganggaran dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.
b. Kepemimpinan Transformatif
Kepemimpinan yang mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan dalam pelaksanaan
program-programnya.
c. Kepemimpinan Empowering
Kepemimpinan yang memberdayakan dalam arti mendorong dan mewujudkan nilai-nilai
positip bagi berkembangnya kemampuan pemerintahan dan masyarakat sehingga lebih
berdaya guna dan berhasil guna.
Dengan kepemimpinan yang partisipatif, transformatif dan empowering (Artinya
mengikutsertakan, mengembangkan dan memberdayakan) tersebut maka berarti
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
3333
menempatkan rakyat sebagai subyek dalam proses pembangunan bukan sekedar sebagai
obyek.
Dengan rumusan visi yang mempunyai jangka waktu panjang dan rumusan misi
yang diharapkan dapat mewujudkan visi yang dirumuskan; diperlukan suatu strategi
pembangunan daerah, yang merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Program-program indikatif tersebut juga
dapat dipayungi dalam suatu agenda, yang kemudian dijabarkan dalam program-program
riil dan kegiatan-kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan.
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai
upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi
adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka
mewujudkan misi. Sedangkan Misi Pembangunan Daerah untuk
mengimplementasikan Visi adalah sebagai berikut :
a. MISI 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan
berbudaya, merupakan suatu hal yang sangat penting untuk
ditingkatkan agar sumber daya manusia di Kabupaten Klaten
dapat mengakses pelayanan pendidikan yang baik, murah dan
merata kualitasnya. Jenjang pendidikan dasar sampai menengah
serta meningkatnya ketrampilan dan kompetensi masyarakat.
Selain itu juga dapat mengakses pelayanan kesehatan secara
merata, mudah dan murah serta tercukupinya kebutuhan akan
pangan dan gizi sehingga akan menjadi manusia yang sehat dan
memiliki indeks harapan hidup yang tinggi. Kemudian juga
masyarakat Kabupaten Klaten tetap memiliki jati diri dan
karakter yang kuat dengan berbasis pada budaya maupun
kearifan lokal.
b. MISI 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
(good and clean governance). Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance),
merupakan suatu upaya untuk pengembangan kapasitas
pemerintahan yang mantap dan sebagai faktor penentu bahkan
menjadi prasyarat bagi kinerja dan keberhasilan implementasi
penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang, melalui
pembangunan kapasitas pemerintahan daerah yang pertama pada
tingkatan.
Sistem ; yaitu perlu dikembangkan kebijakan dan kerangka
regulasi dan deregulasi yang dapat meningkatkan kapasitas
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
3344
penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi seperti
pelayanan publik yang lebih berorientasi pada masyarakat dengan
didukung profesionalitas pelayanan publik serta berbagai regulasi
yang berpihak pada masyarakat, termasuk peningkatan kualitas
sistem dan mekanisme perencanaan serta pengelolaan keuangan
daerah. Yang kedua pada tingkatan Institusional; perlu
dikembangkan struktur organisasi yang efektif dan efisien serta
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah dengan didukung
analisis beban kerja, kemudian proses pengambilan keputusan
dan prosedur birokrasi atau hubungan antar organisasi yang
efektif dan efisien, serta penguatan sistem manajemen
pemerintahan berbasis kinerja yang mendukung tugas pokok dan
fungsi. Yang ketiga pada tingkatan Individu ; akan dikembangkan
dan ditingkatkan kompetensi dan profesionalitas individu
aparatur pemerintahan (ketrampilan/skill, pengetahuan/knowledge
dan sikap/attitude) dan motivasi serta kreatifitas personil yang
bekerja pada setiap unit kerja atau organisasi. Sehingga masing-
masing aparatur dapat lebih mendalami tugas pokok dan
fungsinya selaku abdi Negara dan abdi masyarakat.
c. MISI 3
: Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang lebih
produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan
ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal.
Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang lebih
produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan
ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, merupakan
suatu upaya yang strategis untuk memperkuat struktur ekonomi
daerah dengan menyelaraskan perkembangan sektor primer,
sekunder, dan tersier melalui peningkatan maupun
pengembangan usaha-usaha ekonomi kerakyatan serta
kemampuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan
koperasi serta pertanian dalam mengakses sumber daya produktif
(lahan, modal, pasar, teknologi dan informasi). Disamping itu
juga perlunya menumbuh kembangkan sentra-sentra dan usaha-
usaha ekonomi kreatif berbasis potensi lokal dan berorientasi
pasar serta yang dapat menjadi produk unggulan daerah dalam
suatu kerangka pengembngan lokal berbasis klaster dan
agropolitan, termasuk didalamnya pengembangan usaha investasi
dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, sehingga ekonomi
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
3355
benar-benar dapat menjadi lebih produktif, memiliki nilai tambah
dan berdaya saing.
d. MISI 4 : Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan
kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat.
Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan
kebutuhan sarana prasarana dasar sosial
masyarakat, merupakan suatu hal yang sangat penting dan
mendasar dalam rangka meningkatkan aksesibilitas antar
wilayah, ketersediaan dan pemerataan sarana prasarana sosial
dasar masyarakat, dukungan terhadap kawasan sentra produksi,
investasi maupun kawasan pengembangan ekonomi dan
kelancaran transportasi.
e. MISI 5 : Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumberdaya
alam yang selaras dengan tata ruang wilayah, merupakan suatu
hal untuk lebih meningkatkan sistem manajemen pengelolaan
sumber daya alam yang berorientasi pada kelestarian lingkungan,
keseimbangan ekosistem dan kesesuaian dengan tata ruang
wilayah. Sehingga potensi sumber daya alam dapat dikelola
secara arif dan bijaksana, efisien dan efektif serta mampu
memberikan nilai tambah ekonomi bagi kesejahteraan
masyarakat.
f. MISI 6 : Mewujudkan tatanan kebijakan kehidupan masyarakat yang
berakhlak mulia dan berkepribadian, merupakan suatu hal yang
mutlak dan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat yang lebih baik dan memiliki akhlak serta
berkepribadian yang santun sesuai dengan norma -norma agama
maupun kearifan lokal serta budaya Jawa Tengah. Sehingga
nantinya dapat tercipta kerukunan hidup dalam bermasyarakat
dan beragama, saling menghormati, saling mengasihi dan
berketuhanan.
g. MISI 7 : Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan
perlindungan anak, merupakan suatu hal yang penting dalam
rangka meningkatkan keterlibatan dan partisipasi perempuan
dalam pembangunan termasuk didalamnya perkuatan
kelembagaan perempuan. Selain itu juga perlunya untuk
meningkatkan pemberdayaan perempuan yang diharapkan
mampu berkiprah di segala bidang dalam kerangka kesetaraan
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
3366
gender. Disamping itu juga tidak kalah pentingnya adalah untuk
meningkatkan perlindungan anak sehingga hak-hak anak dapat
terpenuhi dan menjadikan Kabupaten Klaten sebagai Kabupaten
Layak Anak.
h. MISI 8 : Meningkatkan kapasitas pelayanan publik, merupakan suatu hal
yang harus terus menerus dilakukan dalam rangka implementasi
otonom daerah dan desentralisasi. Berbagai kebijakan, program
dan kegiatan semuanya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan
publik serta kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan
dikembangkan sistem pelayanan yang lebih berorientasi pada
masyarakat ataupun pelayanan publik yang lebih sesuai
dengan kebutuhan dan kepuasan masyarakat dengan didukung
penyempurnaan sistem kerja termasuk mekanisme dan prosedur,
standar pelayanan minimal serta penggunaan teknologi informasi,
sehingga lebih bisa menjamin terselenggaranya pemerintahan
daerah yang efisien dan efektif.
C. Arah Kebijakan
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya
a. Meningkatkan ketercukupan kebutuhan akan sandang, pangan dan papan
b. Meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan
c. Meningkatkan akses pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat
d. Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur berdasarkan pada kearifan
lokal
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih :
a. Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme sumber daya apatur
b. Mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien
c. Mewujudkan regulasi dan deregulasi peraturan yang mendukung terhadap
pemerintahan yang baik dan bersih
d. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa
e. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
3. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif,
kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang
berbasis potensi lokal :
a. Mewujudkan kapasitas perekonomian daerah berbasis pada agropolitan dan klaser
UMKM
b. Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis pada
potensi lokal
c. Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif
d. Mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
3377
e. Meningkatkan kapasitas pengolahan keuangan daerah
f. Meningkatkan dan mengembangkan indistri kreaatif dan kepariwisataan
g. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar untuk mendukung usaha ekonomi
masyarakat
h. Meningkatkan keterpaduan penanganan kemiskinan dan pengangguran
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana
prasarana dasar sosial masyarakat :
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, bangunan
gedung
b. Meningkatkan layanan kebutuhan air bersih, sanitasi (sampah, drainase, MCK) dan
permukiman (rumah tidak layak huni)
c. Penataan dan pengembangan ruang terbuka hijau (tanah kota, hutan kota, trotoar)
d. Meningkatkan keserdiaan kebutuhan energi listrik perdesaan
e. Meningkatkan kapasitas layanan transportasi
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang
seluas dengan tata ruang wilayah :
a. Peningkatan dan pengkayaan hutan rakyat
b. Peningkatan pelestarian daerah-daerah tangkapan air dan daerah aliran sungai
c. Peningkatan pengendalian dampak lingkungan
d. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam berbasis pengurangan resiko bencana
e. Peningkatan kapasitas perencanaa, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian
:
a. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa
b. Meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan
c. Meningkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama
d. Meningkatkan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan
e. Meningkatkan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan
f. Meningkatkan moralitas, wawasan kebanggaan dan cinta tanah air bagi generasi
muda
7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak :
a. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam pembangunan
b. Menumbuhkembangkan jaringan usaha perempuan
c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perempuan
d. Meningkatkan dan penguatan kelembagaan keluarga
e. Pemenuhan kah anak
f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat difabel
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
3388
8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik
a. Meningkatkan kualitas layanan perijinan di segala bidang berbasis tehnologi
informasi
b. Meningkatkan dan pengembangan standar pelayanan minimal sosial dasar (bidang
pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan
kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat serta sosial)
c. Meningkatkan kapasitas pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan dan desa
1.1.1. Program Utama
a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, melalui :
➢ Peningkatan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan menengah menuju wajar diknas 12
tahun
➢ Peningkatan keterampilan dan kompetensi masyarakat (pencarian kerja trampil, petani,
buruh dan pelaku umum)
➢ Peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidikan dan tenaga kependidikan
➢ Peningkatan kapasitas dan pemerataan tenaga kesehatan
➢ Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan
b. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan, melalui :
➢ Penataan organisasi pemerintahan yang selaras dengan beban kerja
➢ Penempatan sumber daya aparatur sesuai dengan kapasitasnya
c. Program Pembangunan Ekonomi Daerah, melalui :
➢ Pengembangan dan pemberdayaan usaha pertanian, ikm/umkm dan koperasi berbasis
klaster
➢ Pengembangan kawasan agropolitan yang berbasis pada agro bisnis, agro industry, agro
tehnologi, agro produksi dan agro wisata
➢ Peningkatan dan pengembangan destinasi dan promosi kepariwisataan
➢ Pengembangan pusat promosi dan perdagangan
➢ Pengembangan diversivikasi dan keaneragaman pangan
➢ Peningkatan dan pengembangan pola kemitraan berbasis tanggung jawab sosial dan
lingkungan perusahaan (CSR)
➢ Peningkatan dan perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha
➢ Peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif dalam sistem agro
industrialisasi perdesaan
➢ Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan asli
daerah
d. Program Peningkatan Infrastruktur Publik, melalui :
➢ Peningkatan kualitas jalan (hotmik dan rigit/beton) dan jembatan
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
3399
➢ Peningkatan kualitas bangunan dan jaringan irigasi (sungai, bendungan, waduk, embung,
dan saluran)
➢ Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi
➢ Penataan kawasan perkotaan dan ruang publik
➢ Peningkatan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat
➢ Peningkatan pengelolaan persampahan
➢ Peningkatan layanan jaringan listrik rumah tangga di perdesaan dan pengembangan desa
mandiri energi
e. Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, melalui :
➢ Pengembangan pengelolaan dan konservasi sumber daya air dan daerah aliran sungai
➢ Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan
➢ Pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat berbasis agro forestry
➢ Peningkatan kelestarian lingkungan hidup
➢ Penataan daerah rawan bencana dan desa tangguh bencana
➢ Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasarkan pada upaya pembangunan
berkelanjutan
f. Program Peningkatan Kualitas Masyarakat, melalui :
➢ Peningkatan wawasan keagamaan
➢ Pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai moral
➢ Peningkatan kerukunan antar umat beragama
➢ Penyediaan sarana dan prasarana peribadatan
➢ Penguatan kelembagaan organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan
g. Program Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak, melalui :
➢ Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
➢ Peningkatan peran serta perempuan dan kesetaraan gender
➢ Peningkatan kelembagaan pangarusutamaan gender dan anak
➢ Peningkatan kesehatan reproduksi remaja dan keluarga
➢ Peningkatan promosi kesehatan ibu, bayi dan anak serta inisiasi menyusui dini
➢ Peningkatan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
➢ Peningkatan dan pemberdayaan kaum difabel
➢ Peningkatan dan pengembangan kewirausahaan perempuan
➢ Peningkatan dan penguatan keluarga harapan berbasis usaha ekonomi produktif
h. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik, melalui :
➢ Penyusunan standar operasional dan prosedur perizinan
➢ Penyusutan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan perundang-undangan
➢ Peningkatan dan pengembangan desentralilasi pelayanan terpadu di kecamatan
➢ Peningkatan dan pengembangan sistem informasi dan managemen perizinan
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
4400
III.3. Telaah Renstra Kementrian/Lembaga Non Kementrian Dan Renstra Propinsi Jawa
Tengah
III.3.1. Renstra BKPM
Berdasarkan hasil telaah pada Renstra K/L BKPM khususnya program dan kegiatan
dapat dilihat program dan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan
Penanaman Modal di Kabupaten Klaten adalah program peningkatan daya saing
penanaman modal.
III.3.2. Renstra DPMPTSP Propinsi Jawa Tengah
Berdasarkan hasil telaah pada Renstra K/L DPMPTSP Propinsi Jawa Tengah
khususnya program dan kegiatan dapat dilihat program dan kegiatan yang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal di Kabupaten Klaten adalah
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
2. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi.
III.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategi Kabupaten
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait,
yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek
fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau
budidaya. Telaah rencana tata ruang wilayah pada Renstra ini ditujukan untuk
mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan
DPMPTSP Kabupaten Klaten.
Secara Ringkas, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Klaten tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa visi penataan ruang
wilayah Kabupaten Klaten diarahkan untuk : “Mewujudkan ruang wilayah yang produktif
berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masyarakat.”
Adapun misi penataan ruang wilayah Kabupaten Klaten adalah :
1. Mewujudkan pertumbuhan wilayah yang selaras dengan daya dukung di Kabupaten
Klaten disertai pengurangan kesenjangan antar wilayah ;
2. Mewujudkan tersedianya SDM berbasis potensi ekonomi wilayah yang didukung oleh
berbagai deregulasi bidang ekonomi; dan
3. Penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara proporsional terhadap perkembangan
wilayah.
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
4411
Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Klaten adalah terciptanya Kabupaten
Klaten sebagai kawasan Agroindustri dan Pariwisata yang berbasis keharmonisan lingkungan
serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal inilah yang
akan berangsur diwujudkan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Pembangunan 5 tahun
mendatang.
III.5. Penentuan isu-isu strategis.
Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas maka dapat disimpulkan isu strategis
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten sebagai
berikut :
- Kuantitas dan kompetensi SDM belum optimal
- Data peluang investasi masih belum up to date
- Sarana penunjang promosi investasi belum optimal
- SOP dan Standar pelayanan masih belum up to date.
- Manajemen penatalaksanaan, penataan sistem manajeman SDM dan penguatan
pengawasan, akuntabilitas kinerja belum optimal.
- Kurangnya kesadaran Investor untuk melaporkan perkembangan usahanya.
- Kurangnya komitmen antara Peranglat Daerah teknis pada proses pelayanan.
- Sikap dan partisipasi dari masyarakat dalam mengurus perijinan
- Kurang optimalnya koordinasi dengan satuan kerja teknis
- Belum semua perangkat daerah teknis mengintegrasikan perizinan kepada DPMPTSP.
- Pelayanan kepada masyarakat dibidang Penanaman Modal terhambat karena lokasi
usaha yang direncanakan oleh masyarakat tidak sesuai peruntukan dengan RTRW.
- Pelayanan masyarakat dibidang penanaman modal terhambat karena lokasi usaha oleh
masyarakat tidak sesuai lagi RTRW.
- Kewajiban membuat dokumen lingkungan yang memerlukan waktu lama.
- Masih belum semua jenis pelayanan menggunakan system on line.
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
4422
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
IV.I. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah
Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan untuk
meningkatkan investasi di Kabupaten Klaten, Dinas Penanaman Modal dan PTSP berpedoman
pada Visi Bupati dan Wakil bupati Klaten lima tahun kedepan 2016-2021 yaitu “Memantapkan
Kabupaten Klaten yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Tujuan Utama yang hendak dicapai
tersebut akan dilaksanakan melalui upaya-upaya perbaikan dan peningkatan di segala bidang baik
dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar dapat lebih baik, maju dan
berkembang dalam suasana iklim yang kondusif. Sehingga dapat meningkatkan kapasitas
pemerintahan daerah dan sumber daya daerah menjadi lebih mandiri dan berdaya saing dengan
tetap berlandaskan pada sumber daya dan kearifan local, dengan Misi (1). Mewujudkan sumber
daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya, merupakan suatu hal yang sangat penting untuk
ditingkatkan agar sumber daya manusia di Kabupaten Klaten dapat mengakses pelayanan
pendidikan yang baik, murah dan merata kualitasnya, (2). Mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih (good and clean governance). Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik dan bersih (good and clean governance),(3). Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi
Daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi
kerakyatan yang berbasis potensi lokal.(4). Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan
penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat. (5).Meningkatkan kapasitas
pengelolaan dan kelestarian sumberdaya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah,
merupakan suatu hal untuk lebih meningkatkan sistem manajemen pengelolaan sumber daya
alam yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, keseimbangan ekosistem dan kesesuaian
dengan tata ruang wilayah. (6).Mewujudkan tatanan kebijakan kehidupan masyarakat yang
berakhlak mulia dan berkepribadian, (7). Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan
perlindungan anak, merupakan suatu hal yang penting dalam rangka meningkatkan keterlibatan
dan partisipasi perempuan dalam pembangunan termasuk didalamnya perkuatan kelembagaan
perempuan. (8). Meningkatkan kapasitas pelayanan publik,
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten
Menyelaraskan Visi Misi Perangkat Daerah dengan Misi Kepala Daerah terpilih yaitu Misi ke 3
(Tiga) dan 8 (delapan)yaitu “Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang lebih
produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis
potensi lokal dan Meningkatkan kapasitas pelayanan publik,
Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
Kabupaten Klaten merumuskan Renstra lima tahun kedepan sebagai berikut:
- Pengembangan sistem Informasi Investasi
- Perumusan kebijakan yang mendukung Pertumbuhan Investasi
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
4433
- Peningkatan Pelayanan Perijinan pada PTSP
- Peningkatan Peluang Potensi Investasi
Tujuan merupakan hasil akhir (results) yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi dan
misinya melalui serangkaian program dan tindakan. Tujuan juga merupakan arah (direction) yang
kan menunjukan kemana tujuan (destination) yang ingin dicapai dimasa yang akan datang.
Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Klaten antara lain :
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
2. Memberikan jaminan kepada masyarakat tentang pelayanan yang berkualitas
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan
oleh organisasi atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran usaha harus spesifik,
terukur, jelas kriterianya, memiliki indikator yang rinci sehingga bisa tercapai secara efektif dan
efisien. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Klaten antara lain :
1. Meningkat dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor
perindustrian, koperasi, UMKM, dan penanaman modal.
2. Meningkatnya pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
4444
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
V.I. Strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Klaten
1. Strategi
Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanaan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten
merupakan pernyataan arah dan tindakan yang diinginkan diwaktu yang akan datang
meliputi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai misi yang dilakukan pada setiap
tahunnya selama kurun waktu lima tahun, dan direncanakan pelaksanaannya dan
pembiayaannya . Dalam mencapai tujuan setiap organisasi pada umumnya menghadapi
masalah baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal merupakan faktor yang
mempengaruhi kinerja organisasi.
Untuk merumuskan analisis lingkungan strategis digunakan teknis analisis SWOT
(Strenght, Weaknees, Opportunities, Threats) sebagai berikut :
a. Analisis Lingkungan Internal
Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan
faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan kinerja DPMPTSP Kabupaten
Klaten. Kajian internal pada hakekatnya adalah analisa dan evaluasi atas kondisi yang
meliputi Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weaknees)
1). Kekuatan (Strength)
- Optimalisasi Sumber Daya Manusia.
- Peningkatan penerapan sistem informasi dan tehnologi
- Semangat dan etos kerja
- Komitmen pimpinan
2). Kelemahan (Weaknees)
- Kurang optimalnya koordinasi antar lembaga
- Pemahaman sistematika kerja yang belum memadai
- Belum optimalnya Sumber daya Aparatur Penanaman Modal dan Perizinan
belum sesuai keahlian di bidang masing-masing (belum Kompeten)
- Sarana dan prasarana yang kurang memadai.
b. Analisis Lingkungan Eksternal
Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan
faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman DPMPTSP Kabupaten Klaten. Kajian
eksternal pada hakekatnya adalah analisa dan evaluasi atas kondisi yang meliputi
Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats)
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
4455
1). Peluang (Opportunities)
- Kebijakan Pemerintah
- Tuntutan masyarakat dalam pelayanan yang berkaulitas.
- Perkembangan tehnologi yang pesat
- Potensi wilayah yang cukup beragam.
2) Tantangan (Threat)
- Membentuk sistem yang mampu memberikan kemudahan pelayanan;
- Pasar bebas;
- Semangat kewirausahaan masyarakat yang kuat.
- Data base penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan OPD terkait
- Potensi perizinan di Kabupaten Klaten
Dari hasil analisis lingkungan strategi dirumuskan beberapa strategi umum yang
digunakan dalam merumuskan faktor-faktor penentu keberhasilan. Perumusan strategi pada
dasarnya mencakup strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, strategi
menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, strategi mengurangi
kelemahan untuk mencegah dan mengatasi sebagai berikut :
1). Strategi S + O
- Optimalisasi SDM guna menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat.
- Dengan semangat dan etos kerja yang baik untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah.
- Peningkatan penerapan sistem informasi dan teknologi guna memenuhi tuntutan
masyarakat dalam pelayanan yang berkualitas.
- Dengan Komitmen Pimpinan Daerah dapat menggali potensi wilayah yang cukup
beragam.
2). Strategi S + T
Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk mengatasi tantangan/ancaman (S+T) sebagai
berikut :
- Optimalisasi SDM guna membentuk sistem yang mampu memberikan kemudahan
pelayanan.
- Dengan semangat kerja dan etos kerja yang baik guna mendukung semangat
kewirausahaan masyarakat yang berkembang.
- Peningkatan penerapan sistem informasi dan teknologi guna menyusun data base
penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan OPD terkait
- Dengan komitemen Pimpinan dapat menggali potensi investasi di Kabupaten Klaten.
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
4466
1) Strategi W + O
Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang (W + O) sebagai berikut :
- Dengan sarana prasarana yang memadai untuk mengikuti perkembangan tehnologi yang
semakin pesat.
- Dengan sarana kerja kurang memadai berusaha untuk menggali potensi wilayah yang
cukup beragam.
- Dengan optimalnya koordinasi antar lembaga berusaha untuk menggali potensi yang
cukup beragam.
- Dengan pemahaman sistematika kerja yang belum memadai berusaha untuk memenuhi
tuntutan masyarakat dalam pelayanan yang berkualitas.
4). Strategi W + T
- Dengan belum optimalnya Sumber daua aparatus Penanaman Modal dan Perizinan
belum kompeten) berusaha membentuk sistem yang mampu memberikan kemudahan
perijinan.
- Dengan sarana kerja kurang memadai berusaha mendukung semangat kewirausahaan
masyarakat yang berkembang.
- Dengan kurang optimalnya koordinasi dengan lembaga berusaha menggali potensi
investasi di Kabupaten Klaten.
- Dengan pemahaman sistematika kerja yang belum memadai berusaha menghadapi pasar
bebas.
Setelah diadakan penetapan asumsi strategi maka ditetapkan Faktor Kunci
Keberhasilan sebagai berikut :
a. Dengan Optimalisasi SDM guna membentuk sistem yang mampu memberikan
kemudahan perijinan.
b. Dengan Komitmen Pimpinan dapat menggali potensi investasi di Kabupaten Klaten.
c. Kurang optimalnya koordinasi dengan satuan kerja teknis berusaha menyamakan
pemahaman tupoksi yang berebeda antar SKPD.
d. Dengan sarana kerja kurang memadai berusaha untuk menggali potensi wilayah yang
cukup beragam.
2. Kebijakan
Untuk mencapai tujuan tersebut diatas maka ditetapkan dan dijabarkan menjadi 11
(sebelas) kebijakan sebagai berikut :
a. Mereview Rencana Umum Penanaman Modal
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
4477
b. Meningkatkan fungsi koordinasi antar lembaga dalam mengimplementasikan Rencana
Umum Penanaman Modal dalam rangka pengembangan potensi daerah.
c. Meningkatkan dan pemantapkan iklim penanaman modal yang fokus pada kemudahan
pelayanan perizinan,kepastian hukum dan kepastian lahan usaha.
d. Melaksanakan pengendalian penanaman modal dan perizinan.
e. Mengembangkan strategi promosi yang terarah, focus dan inovatif.
f. Meningkatkan kegiatan promosi investasi berskala Nasional.
g. Menyusun profil investasi dan peluang investasi.
h. Penyempurnaan Standar Pelayanan
i. Mengembangkan dan pemantapan pelayanan perizinan on line.
j. Meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pelayanan perizinan.
Tujuan, arah, strategi dan arah kebijakan tersebut diatas sebagaimana dalam Tabel V.I
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
4488
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
VI.1. Rencana Program dan Kegiatan
Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun 2021 yang
merupakan penjabaran atas Visi, Misi dan Strategi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.
Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD,
maka untuk mencapai Sasaran Strategis DPMPTSP Kabupaten Klaten ditentukanlah program-
program. Pada Perubahan Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian tanpa menambah jumlah
program sebagai berikut :
1. Penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan Perubahan SOTK (Peraturan Bupati Nomor
49 tahun 2016 ) Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Penyempurnaan indikator program dan operasionalisasi rumusan indikator.
Perbandingan Perubahan Program
Program Sebelum Perubahan Program Setelah Perubahan Keterangan
1. Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3. - 3. Program Peningkataan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Ditambah disesuaikan
dengan perubahan
SOTK
4.. Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur
4.
.
- Dihapus, karena tidak
didukung dengan
aturan
5. Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
5. Program Peningkatan Promosi dan
kerjasama investasi
6. Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
6. Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
7. Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan
Ditambah disesuaikan
dengan perubahan
SOTK
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
4499
Perbandingan Perubahan Indikator Kinerja
Indikator Kinerja Sebelum
Perubahan
Indikator Kinerja Setelah
Perubahan
Keterangan
1. Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
1. Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
a. a. Jumlah investor berskala Nasional
PMDN
a. Jumlah investor berskala
Nasional PMDN
b. Jumlah investor berskala Nasional
PMA
b. Jumlah investor berskala
Nasional PMA
c. Jumlah Nilai Investasi berskala
Nasional PMDN
c. Jumlah Nilai Investasi berskala
Nasional PMDN
d. Jumlah Nilai Investasi berskala
Nasional PMA
d. Jumlah Nilai Investasi berskala
Nasional PMA
e. Sistem informasi pelayanan dan
administrasi Pemerintahan
e. -
f. - f. Prosentase kenaikan/penurunan
realisasi investasi
PMDN
PMA
Ditambah
sesuai
dengan
RPJMD
2. Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
2. Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
a. Layanan Perizinan a. Lama proses perizinan Disesuaikan
dengan
RPJMD
b. Peninjauan Lokasi perizinan
b. - Dihapus
disesuaikan
dengan
RPJMD
c. - c. Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat
Disesuaikan
dengan
RPJMD
Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam
Perubahan Renstra ini, serta rencana tahun 2018-2021 sebagaimana ditunjukkan pada tabel VI.I
RREENNSSTTRRAA 22001166--22002211 DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu KKaabbuuppaatteenn KKllaatteenn
5500
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Klaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2016-2021 sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Adapun
Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud tersebut pada tabel VII.1
top related