kata pengantar - dinas penanaman modal dan pelayanan ......strategis ( renstra ) dinas penanaman...
TRANSCRIPT
i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T
yang telah melimpahkan berkah serta rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana
Strategis ( Renstra ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar
Tahun 2018 - 2023.
Rencana Strategis (Renstra) ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja
sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar.
Kami menyadari dokumen Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena
itu kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran
maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.
Harapan kami Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Banjar Tahun 2018 – 2023 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Banjar yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi Kota Banjar
“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya,
Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan”
Banjar, Juni 2019 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar
H. SONI HARISON, AP.,S.Sos.,M.Si
NIP. 19751106 199412 1 001
vi
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR.............................................................................................. ...... i
DAFTAR ISI........................................................................................................... ...... ii
DAFTAR TABEL.................................................................................................... ...... iv
DAFTAR BAGAN.................................................................................................. ....... v
DAFTAR GRAFIK........................................................................................................ vi
BAB I PENDAHULUAN..................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang..................................................................................
1.2. Landasan Hukum..............................................................................
1.3. Maksud dan Tujuan...........................................................................
1.4 Sistematika Penulisan........................................................................
1
4
6
7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU…………………………………..
10
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi ............................................
2.2 Sumber Daya DPMPTSP ..................................................................
2.3 Kinerja Pelayanan ............................................................................
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan .......................
11
15
18
34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS………………………..
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
Pelayanan........................................................................................
3.2 Telaahan Visi,Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih................................................................................
3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi Jawa Barat................
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis………………………………………………………….
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis ....................................................
36
36
40
40
45
47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT
DAERAH ………………………………………………………………………
49
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN……………………………………..
5.1 Strategi…………………………………………………………………….
5.2 Arah Kebijakan……………………………………………………………
51
56
56
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN...
6. 1 Program ………………………………………………………………….
6.2 Kegiatan ……………………………............………………….……….
57
57
58
vi
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN …………...
BAB VIII PENUTUP ………………………………………………………………..
1.
72
75
vi
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Pada Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Banjar………………………………
15
Tabel 2.2 Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Ruang Dan
Jenis Kelamin …………………………………………………………………….
16
Tabel 2.3 Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sampai Tahun 2018……………………………………………………………..
16
Tabel 2.4 Jumlah Sarana dan Prasarana di DPMPTSP Kota Banjar sampai Tahun
2018……………………………………………………………………………..
17
Tabel 2.5 Jumlah realisasi Investasi PMDN/PMA Tahun 2014 s.d 2018…………… 18
Tabel 2.6 Rekapitulasi Jumlah Penerbitan Surat Izin Dan Non Perizinan DPMPTSP
Kota Banjar Periode Tahun 2014 - 2018……………………………………...
21
Tabel 2.7
Tabel 2.8
IKM di DPMPTSP Kota Banjar …………………………………………………
Ringkasan Realisasi PAD di Bidang Pelayanan ……………………………..
24
24
Tabel 2.9
Tabel 2.10
Tabel 2.11
Tabel 2.12
Perolehan Nilai Evaluasi SAKIP DPMPTSP………………………………….
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu ………………………………………………………………
Anggaran Dan Realisasi Belanja Langsung Pendanaan Pelayanan Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar………
Anggaran Dan Realisasi (Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung)
Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu…………………………………………………………………………………
28
29
31
33
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran
DPMPTSP………………………………………………………….. 37
Tabel 4.1
Tabel 5.1
Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar ….........................
Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran………………..
50
52
Tabel 5.2
Tabel 6.1
Tujuan ,Sasaran, Strategi Dan Kebijakan.…………………...…………….…..
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Banjar Tahun 2019 – 2023 …………………………………………
54
68
Tabel 7.1 Indikator Kinerja DPMPTSP Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran
RPJMD…………………………………………………………………………….
72
Tabel 7.2 Keterkaitan Tujuan Dan Sasaran RPJMD terhadap Indikator Kinerja
Utama Dan Indikator Kinerja Lainnya…………………………………………..
73
vi
DAFTAR BAGAN
Halaman
Bagan 1.1
Bagan 2.1
Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat
Daerah…………………................................................................
Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Banjar………………….............................
2
12
vi
DAFTAR GRAFIK
Halaman
Grafik 2.1
Realisasi Investasi PMA Dan PMDN Di Kota Banjar…………………
19
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, Sebagaimana
yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis
(Renstra).
Renstra OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara
perencanaan pada OPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas
dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD
dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan
mengevaluasi.
Penyusunan Rencana Startegis (Renstra) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara PenyusunanPerencanaan,Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerahtentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah
Pengertian Renstra Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Fungsi Renstra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah
sebagai landasan dan pemberi arah dalam pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah selama
lima tahun, berdasarkan hasil evaluasi dan capaian kegiatan lima tahun sebelumnya.
Adapun proses penyusunan renstra perangkat daerah sebagaimana tertuang pada bagan
1.1.
.
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
- 2 -
Bagan 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
3
Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika paling
sedikit memuat:
a. Pendahuluan;
b. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
d. Tujuan dan sasaran;
e. Strategi dan arah kebijakan;
f. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
g. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
h. Penutup.
Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut :
a) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal
renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan
rancangan renstra Perangkat Daerah
b) Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas
Perangkat Daerah
c) Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam
Berita Acara.
d) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara
e) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika
f) Rancangan Renstra Perangkat Daerah tersebut disampaikan oleh kepala Perangkat
Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan
masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
g) Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari
setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
h) BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah.
i) Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras
dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara.
j) Dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran
dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada
Perangkat Daerah.
k) Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan
Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
l) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali
oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.
m) Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah, disampaikan paling lambat 2 (dua)
minggu setelah penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah.
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
4
Keterkaitan arah kebijakan dan strategi nasional antara Renstra DPMPTSP dengan
BKPM, yaitu : peningkatan iklim investasi dan iklim usaha serta peningkatan investasi yang
inklusif terutama dari investor.
Keterkaitan Renstra DPMPTSP dengan DPMPTSP PROVINSI, yaitu pada misi ke empat
arah kebijakan daerah provinsi jawa barat, meningkatkan produktivitas dan daya saing
ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi
dengan pusat serta inovasi dan pelaku pembangunan.
Keterkaitan Renstra DPMPTSP dengan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat yaitu
meningkatkan realisasi investasi yang inklusif dan meningkatkannya kualitas pelayanan
perizinan sesuai standar pelayanan publik.
Untuk mendukung keberhasilan RPJMD Pemerintah Kota Banjar Tahun 2018 – 2023
pada misi ke - 3 (tiga) yaitu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dengan tujuan
membangun perekonomian masyarakat yang maju dan inklusif terhadap sasaran
meningkatnya penanaman modal maka dalam mengimplementasikan Program dan
Sasarannya disusunlah program dan kegiatan pada RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Visi dan Misi Kota Banjar.
Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu tolok ukur dalam pencapaian kinerja
sasaran yang diimplementasikan melalui program yang terukur secara kuantitatif dan
kualitatif.
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Banjar Tahun 2018 – 2023 adalah :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota
Banjar di Provinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan
Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
5
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di
Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penglolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal
Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal
Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten /Kota;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2017 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim
Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
6
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendyagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014
Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019
tentang pedoman Dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal;
21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Banjar Tahun 2013 – 2033;
22. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal;
23. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
25. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
27. Peraturan Walikota Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Persetujuan Pemanfaatan
Ruang;
28. Peraturan Walikota Banjar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman
Modal Daerah;
29. Peraturan Walikota Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
30. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Laksana Tim
Teknis Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1 Maksud
Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu adalah Peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang
telah disepakati dalam target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta target
sasaran pembangunan nasional.
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
7
1.3.2 Tujuan
Tujuan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :
a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di
bidang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya
peningkatan kinerja pembangunan bidang urusan penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu.
c. Menjadi acuan resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Banjar dengan
penyajian sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah,
fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses
penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan
RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja
Perangkat Daerah.
1.2 Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur
organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renstra Perangkat Daerah
1.4 Sistematika Penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat
Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP KOTA BANJAR
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber
daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan
Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program
prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
8
sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai
perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah,
struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu
eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat
Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana
Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat
Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,
asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan
sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk
urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator
lainnya seperti MDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat
Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk
kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS
yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan
Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam
pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan
pelayanan yang dibutuhkan.
BAB III ISU – ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait
dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor
pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L
ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
9
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari
pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat
Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:
1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.
Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-
isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa
saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah
Perangkat Daerah.
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VIII PENUTUP
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
10
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan yang
proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen
dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
Penyelenggaraan PTSP Daerah bertujuan:
a) meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada
masyarakat;
b) memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan
prima; dan
c) meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.
Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non perizinan oleh PTSP meliputi:
a) penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
b) penerbitan dokumen izin dan non izin;
c) penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
d) pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.
Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam upaya memberikan
pelayanan kepada masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkaitan dengan
Investasi Pemerintah Kota Banjar melalui Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar, berupaya melalui
pembentukan kelembagaan dengan nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Banjar secara administratif resmi berdiri pada tahun 2009.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya ditetapkan Peraturan Wali Kota
Banjar Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
11
1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas
membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
b. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu
d. Pelaksanaan administrasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
e. Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan
fungsinya.
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
12
Bagan 2.1 Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KASUBAG PROGRAM & DATA
SANIAH KURNIAWATI, ST
NIP. 19790917 200502 2 005
KASUBAG UMUM & KEUANGAN
YAYA RACHMATIAH
NIP. 19630918 199003 2 003
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA
SONI HARISON, AP., S.Sos.,M.Si
NIP. 19751106 199412 1 001
SEKRETARIS
Drs. H. UJANG SUPRIYATNA
NIP. 19610307 199203 1 004
KABID PELAYANAN
DEWI AMBARWATY, ST., MM
NIP. 19750108 200501 2 015
KASI PELAYANAN INFORMASI& PENDAFTARAN
NINA MARLINA, S.Ip
NIP. 19650502 199303 2 003
KASI VERIFIKASI PERIJINAN
YAYAN RUHYANA,S.Sos.MM
NIP. 19741228 199803 1 004
KASI PENERBITAN & PELAPORAN PERIJINAN
Drs. WAWAN SETIAWAN
NIP. 19730303 200701 1 016
KABID PENGENDALIAN
BILLY BERTHA, S.Kom
NIP. 19721218 200501 1 005
KASI PENGADUAN& PEMBINAAN
HARIANTIK, S.Ip
NIP. 19650917 199008 2 001
KASI PENGAWASAN & PENGENDALIAN
MAMAT RAHMAT
NIP. 19610706 199102 1 003
KABID PENANAMAN MODAL
YUSEP HARDIMAN, ST
NIP. 19791128 200312 1 005
KASI PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
H. YOYO SURYONO,AMd,S.Kep
NIP. 19760323 199503 1 001
KASI PROMOSI DAN KERJASAMA
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
13
Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
a) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
b) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
3. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
a) Seksi Promosi dan Kerjasama; dan
b) Seksi Pengembangan Penanaman Modal
4. Bidang Pengendalian, membawahkan:
a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
b) Seksi Pembinaan dan Pengaduan;
5. Bidang Pelayanan, membawahkan:
a) Seksi Pelayanan Informasi dan Pendaftaran;
b) Seksi Verifikasi Perizinan; dan
c) Seksi Penerbitan dan Pelaporan Perizinan
Sekretaris Dinas melaksanakan uraian tugas ;
a. Melakukan validasi rancangan kebijakan urusan penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu serta bidang umum dan tata usaha, keuangan dan asset daerah,
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan evaluasi, serta penelitian
pengembangan data dan informasi;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
c. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bidang umum dan tata
usaha, keuangan dan asset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,
perencanaan dan evaluasi, serta penelitian pengembangan data dan informasi;
d. Mengkoordinasikan pelayananan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
e. Memimpin pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis
penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan
pengembangan; dan
f. Memimpin pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan
tugas dan fungsinya.
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
14
Kepala Bidang Penanaman Modal melaksanakan tugas :
a. Melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu bidang promosi dan kerjasama dan bidang
pengembangan penanaman modal;
b. Memimpin pelaksanaan kebijakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu bidang promosi dan kerjasama dan bidang pengembangan penanaman
modal;
c. Memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang promosi dan kerjasama dan
bidang pengembangan penanaman modal;
d. Memimpin pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu bidang promosi dan kerjasama dan bidang pengembangan penanaman
modal;
e. Memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Penanaman Modal; dan
f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Kepala Bidang Pelayanan melaksanakan tugas :
a. Melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu bidang pelayanan informasi dan pendaftaran, verifikasi
perizinan dan penerbitan pelaporan perizinan;
b. Memimpin pelaksanaan kebijakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu bidang pelayanan informasi dan pendaftaran, verifikasi perizinan dan
penerbitan pelaporan perizinan;
c. Memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan informasi dan
pendaftaran, verifikasi perizinan dan penerbitan pelaporan perizinan;
d. Memimpin pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu bidang promosi dan kerjasama dan bidang pelayanan informasi dan
pendaftaran, verifikasi perizinan dan penerbitan pelaporan perizinan;
e. Memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Pelayanan; dan
f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Kepala Bidang Pengendalian melaksanakan tugas :
a. Melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu bidang pengawasan dan pengendalian, bidang pengaduan
dan pembinaan;
b. Memimpin pelaksanaan kebijakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu bidang pengawasan dan pengendalian, bidang pengaduan dan pembinaan;
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
15
c. Memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan dan pengendalian,
bidang pengaduan dan pembinaan;
d. Memimpin pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu bidang pengawasan dan pengendalian, bidang pengaduan dan pembinaan;
e. Memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Pengendalian; dan
f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan
fungsinya.
2.2 SUMBER DAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan
asset/modal.
Sumber daya manusia mencakup PNSD Kota Banjar serta didukung oleh tenaga pendukung
adminitrasi dan tenaga teknis.
Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu PintuKota Banjar
No Nama Jabatan Berdasarkan Jenis Kelamin Jumlah (Orang)
L P
1 Kepala Dinas 1
2 Sekretaris 1
3 Kepala Bidang 2 1
4 Kepala subag/seksi 4 4
5 Fungsional
Jumlah 8 5 13
(sumber data : subag umum dan kepegawaian s.d januari 2019)
Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang menduduki jabatan
mencapai 38,46 % berjenis kelamin perempuan dan berjenis laki- laki mencapai 61,54 % di
ruang lingkup kantor DPMPTSP. Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang
dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan sedangkan daftar nominatif pegawai berdasarkan tingkat
pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3. Terdapat kekosongan jabatan pada tahun
selanjutnya dikarenakan adanya pegawai yang telah pensiun.
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
16
Tabel 2.2
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN
GOLO-
NGAN/
RUANG
SEKRE-
TARIAT
BIDANG
PENANA
MAN
MODAL
BIDANG
PELAYAN
AN
BIDANG
PENGENDA
LIAN
JUMLA
H TO-
TAL
L P L P L P L P L P
II/a
II/b 1 1
II/c 2 2 2 2
II/d 2 1 2 1
III/a 1 1 1 1 1 1 2 4
III/b
III/c 1 1
III/d 2 1 1 2 2 1 3 6
IV/a
IV/b 2 2
IV/c
PNS 5 4 2 2 4 5 2 2 13 13
TOTAL 9 4 9 4 26
Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian,januari 2019
Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang bekerja di unit
sekretariat/bidang pelayanan memiliki persentase yang lebih tinggi sebesar 34,62 %. dan
bidang penanaman modal/pengendalian sebesar 15,38%. Disamping itu, jumlah PNS di
bandingkan dengan beban kerja berdasarkan tugas dan fungsi masih kurang sehingga masih
memerlukan penambahan jumlah pegawai di DPMPTSP Kota Banjar.
Tabel 2.3
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN SAMPAI TAHUN 2018
TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH (ORANG) KETERANGAN
S3 - 1 orang dalam proses
S2 5 2 orang dalam proses
S1 10
D3 1
SLTA 9
SMP 1
TOTAL 26
Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian,januari 2019
Dalam mendukung pelayanan perizinan di Kota Banjar, DPMPTSP didukung dengan sarana
prasarana yang cukup memadai. Pembangunan gedung kantor bertingkat dengan dua lantai
dibangun pada tahun 2017 dengan luas lantai 1 = 462,23 m2 dan lantai II = 459,6 m
2 ,
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
17
Terdapat ruang back office yang digunakan untuk memproses perijinan dan front
office yang digunakan untuk melayani berbagai perijinan ataupun registrasi ulang perijinan.
Disamping itu juga terdapat sistem basis data dari penerbitan izin berbasis sistem informasi
yang dapat diakses oleh operator by name, by address, maupun by licensed.
Tidak hanya itu, di lobby Kantor DPMPTSP terdapat media touch screen yang
menyediakan berbagai informasi terkait perijinan di Kota Banjar dan Jaringan internet/wifi
gratis untuk memberikan kenyamanan kepada para pemohon perijinan. Adapun daftar sarana
prasarana di DPMPTSP Kota Banjar selengkapnya disajikan pada tabel dibawah ini:
Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana di DPMPTSP Kota Banjar sampai Tahun 2018
No. Jenis Sarana Prasarana Jumlah Keterangan
A Ruang tunggu
1 Ruang kepala badan 1 ruang
2 Ruang sekertariat 1 ruang
3 Ruang bidang Penanaman Modal 1 ruang
4 Ruang bidang Pengendalian 1 ruang
5 Ruang Bidang Pelayanan 1 ruang
6 Ruang Pelayanan Pengaduan 1 ruang
7 Ruang tunggu 1 ruang
8 Ruang Front Office 1 ruang
9 Ruang Back Office 1 ruang
10 Ruang rapat 2 ruang
11 Ruang tamu 1 ruang
12 Ruang arsip 1 ruang
13 Ruang server 1 ruang
14 Ruang Laktasi 1 ruang
15 Dapur 1 ruang
16 Toilet 9 ruang
17 Zona Difabel
18 Tempat bermain anak
19 Ruang pojok baca + gallery investasi 1 Ruang
20 Ruang Musholla 1 Ruang
21 Pojok rokok
B Kendaraan Dinas
1 Kendaraan roda 4 5 Unit
2 Kendaraan roda 2
16 Unit
200 2006,
Kendaraan operasional terdiri dari 5 unit roda dua di beli pada tahun 2006, 3 unit pada tahun
perolehan 2007, 1 unit tahun 2008, 3 unit tahun 2009, 4 unit tahun 2017 dan untuk roda empat
beserta tahun perolehan yaitu 1 unit tahun 2006, 1 unit tahun 2010, 1 unit tahun 2011, 1 unit
tahun 2013, 1 unit tahun 2014 dan 1 unit tahun 2019.
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
18
No. Jenis Sarana Prasarana Jumlah Keterangan
C Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Mesin Ketik Elektrik 2 Unit
2 Komputer PC 36 Unit
3 Laptop/Notebook 16 Unit
4 Printer 26 Unit
5 Telpon/Fax 2 Unit
6 Kamera Digital 3 Unit
7 Lemari Arsip 30 Unit
8 Mesin Antrian 1 Unit
9 Mesin Finger print 1 Unit
11 CCTV 8 Unit
12 AC 15 Unit
13 Running text 1 Unit
14 Infokus + layar 1 Unit
15 Sice/Kursi Tamu 6 Unit
16 Televisi 4 Unit
17 Kursi Tunggu 3 Set
18 Sound Sytem 2 Unit
2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
2.3.1 PENANAMAN MODAL
Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam
Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah
negara Republik Indonesia. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Hasil analisis
jumlah investor PMDN/PMA di provinsi dan kabupaten/kota dapat disajikan dalam tabel
sebagai berikut:
Tabel 2.5
Jumlah realisasi Investasi PMDN/PMA Tahun 2014 s.d 2018
No Sektor Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
1 Perdagangan dan Jasa
123,300,223,410 57,012,700,009 71,905,752,261 103,864,687,832 266,978,205,785
2 Industri 21,964,217,391 6,394,000,000 2,384,000,000 1,519,200,000 1,351,000,000
3 Koperasi - - - -
4 Perhotelan - - 100,000,000 -
5 Restoran 1,100,000,000 260,000,000 15,000,000 -
6 Jasa Angkutan 5,550,000,000 1,670,000,000 1,095,033,000 120,000,000
7 Peternakan - - - -
8 Kesehatan 944,000,000 550,000,000 500,000,000
Jumlah 152,858,440,801 65,886,700,009 75,499,785,261 106,003,887,832 268,329,205,785
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
19
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Hasil analisis nilai PMDN/PMA di /kota
Banjar dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:
Grafik 2.1
Realisasi Investasi PMA Dan PMDN Di Kota Banjar
Trend perkembangan nilai investasi PMA/PMDN di Kota Banjar yang telah terdata/tercatat oleh
Dinas PMPTSP Kota Banjar dari tahun 2014 sampai 2018 mencapai Rp
1,676,609,413,240,milyar. Pada grafik 2.1 menunjukkan perkembangan investasi Kota Banjar di
tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun 2014 , hal ini disebabkan turunnya investasi di
sektor industry, sektor restoran, sektor angkutan dan sektor kesehatan, akan tetapi di tahun 2016
sampai dengan tahun 2018 kenaikan nilai realisasi investasi sebesar 19,05%., mengalami trend
perkembangan investasi yang baik dari tahun ke tahun berikutnya.
2.3.2 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Berkenaan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut, Berdasarkan Peraturan
Walikota Banjar Nomor 40 tahun 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu melayani 54 jenis perizinan dan nonperizinan yang ditandatangani oleh Kepala
DPMPTSP atas nama Wali Kota Banjar sebagai berikut :
1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Izin Gangguan (IG);
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
6. Tanda Daftar Gudang (TDG);
7. Izin Usaha Industri (IUI);
8. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
10. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Rp. 1.160.889.834.3 1.226.776.534.3 1.302.276.319.6 1.408.280.207.4 1.676.609.413.2
0
200.000.000.000
400.000.000.000
600.000.000.000
800.000.000.000
1.000.000.000.000
1.200.000.000.000
1.400.000.000.000
1.600.000.000.000
1.800.000.000.000
Rp
.
Realisasi Investasi
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
20
11. Izin Penyelenggaraan Reklame;
12. Izin Usaha Angkutan (IUA);
13. Izin Prinsip Penanaman Modal;
14. Izin Usaha;
15. IzinPengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
16. Izin Usaha Warung Internet dan Game Online;
17. Izin Trayek;
18. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
19. Izin Lokasi;
20. Izin Klinik;
21. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional;
22. Izin Apotik;
23. Izin Optik;
24. Izin Radiologi;
25. Izin Toko Obat
26. Izin Laboratorium;
27. Izin Toko Alat Kesehatan;
28. Izin Mendirikan dan operasional Rumah Sakit Kelas C dan D;
29. Izin Penyelenggaraan Puskesmas;
30. Surat Izin Praktek Apoteker;
31. Izin Praktek Fisioterapis;
32. Surat Izin Tenaga Teknis Kefarmasian;
33. Surat Izin Praktek Dokter, dokter gigi, dokter spesialis/ spesialis gigi;
34. Surat Izin praktek perawat ;
35. Surat Izin praktek perawat Gigi;
36. Surat Izin praktek perawat Anestesi;
37. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi;
38. Surat Izin Praktek Tenaga Gizi;
39. Surat Izin Praktek Bidan;
40. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Labotratorium Medik;
41. Surat Izin Praktek Perekam Medis;
42. Surat Izin Terapis Wicara;
43. Surat Izin Tukang Gigi;
44. Fasilitas Kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh menteri Kesehatan;
45. Pendirian Satuan Pendidikan Dasar;
46. Perubahan Satuan Pendidikan Dasar;
47. Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
48. Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
21
49. Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Non Formal;
50. Penetapan Perubahan Satuan Pendidikan Non Formal;
51. Penutupan Satuan Pendidikan Non Formal;
52. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan Di Kota Banjar;
53. Izin Penyimpanan Sementara Dan Pengumpulan Limbah B3 Di Kota Banjar;
54. Izin Lingkungan yang wajib UKL/UPL.
Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu meliputi :
1. Pemberian perizinan baru
2. Perubahan perizinan
3. Perpanjangan/daftar ulang perizinan
4. Pemberian salinan surat izin
5. Penolakan perizinan
6. Pembatalan atau pembekuan perizinan
7. Pencabutan perizinan
8. Legalisasi perizinan
Tabel 2.6
Rekapitulasi Jumlah Penerbitan Surat Izin Dan Non Perizinan DPMPTSP Kota
Banjar Periode Tahun 2014 - 2018
No Jenis Izin 2014 2015 2016 2017 2018
1 IPPT 228 212 158 283 210
2 IMB 445 669 592 730 715
3 Izin Gangguan Dan KPIG 511 498 899 527 417
4 Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) 239 253 263 277 206
5 Tanda Daftar Perusahaan(TDP) 287 248 325 302 222
6 Tanda Daftar Gudang (TDG) 16 11 7 8 7
7 Tanda Daftar Industri (SIUI / TDI)
/IUI 35 26 21 14 14
8 Izin Usaha Toko Modern (IUTM) 2 7 6 3 3
9 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 82 39 39 75 42
10 Izin Pemakaian Air Tanah 1 - - - -
11 Izin Pengusahaan Air Tanah 1 - - - -
12 Izin Pertambangan Rakyat 1 3 - - -
13 Izin Penyelenggaraan Pameran - 5 3 1 -
14 Izin Pembuangan Limbah Cair 2 1 4 3 6
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
22
15 Izin Penyelenggaraan Reklame 47 44 42 57 46
16 Izin Usaha Angkutan 33 16 8 1 3
17 Izin Trayek 32 14 30 28 28
18 Izin Sarang Burung Walet - - - - -
19 Tanda Daftar Usaha Pariwisata - - - 9 18
20 Izin Prinsip Penanaman Modal - - - - 3
21 Izin Usaha - - - - -
22 Izin Usaha Usaha Warung Internet
Dan Game Online - - - - -
23 Izin Lokasi - - - - 3
24 Izin Klinik
- - - - 5
25 Surat Terdaftar Pengobatan
Tradisional
- - - - -
26 Izin Apotik - - - - 14
27 Izin Optik - - - - 4
28 Izin Radiologi - - - - 11
29 Izin Toko Obat - - - - 1
30 Izin Laboratorium - - - - -
31 Izin Toko Alat Kesehatan - - - - -
32 Izin Mendirikan Dan Operasional
Rumah Sakit Kelas C Dan D - - - - 1
33 Izin Penyelenggaraan Puskesmas - - - - -
34 Surat Izin Praktek Apoteker - - - - 24
35 Izin Praktek Fisioterapis - - - - 2
36 Surat Izin Tenaga Teknis
Kefarmasian - - - - 11
37 Surat Izin Praktek Dokter, Dokter
Gigi, Dokter Spesialis/Spesialis Gigi - - - - 85
38 Surat Izin Praktek Perawat - - - - 285
39 surat izin praktek perawat gigi - - - - -
40 Surat Izin Praktek Perawat Anestesi - - - - 2
41 Surat Izin Kerja Tenaga Gizi - - - - 5
42 Surat Izin Praktek Tenaga Gizi - - - - -
43 Surat Izin Praktek Bidan - - - - 110
44 Surat Izin Praktek Ahli Teknologi
Labotratorium Medik - - - - 14
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
23
45 Surat Izin Praktek Perekam Medis - - - - -
46 Surat Izin Terapis Wicara - - - - -
47 Surat Izin Tukang Gigi - - - - -
48 Fasilitas Kesehatan Lainnya Yang
Ditetapkan Oleh Menteri Kesehatan - - - - 12
49 Pendirian Satuan Pendidikan Dasar - - - - 4
50 Perubahan Satuan Pendidikan Dasar - - - - -
51 Penutupan Satuan Pendidikan Dasar - - - - -
52 Pendirian Satuan Pendidikan Non
Formal - - - - 1
53 Izin Penyelenggaraan Program
Satuan Pendidikan Non Formal
- - - - -
54 Penetapan perubahan satuan
pendidikan non formal
- - - - -
55 Penutupan Satuan Pendidikan Non
Formal - - - - -
56 Izin Pemanfaatan Dan Penggunaan
Bagian – Bagian Jalan Di Kota
Banjar
- - - - 2
57 Izin Penyimpanan Sementara Dan
Pengumpulan Limbah B3 Di Kota
Banjar
- - - - -
58 Izin Lingkungan Yang Wajib
UKL/UPL - - - - 7
TOTAL 1.962 2.046 2.397 2.318 2.543
(Sumber : Data Sektoral Bidang Pelayanan Tahun 2018)
DPMPTSP Kota Banjar berharap mampu memberikan penanaman modal dan pelayanan secara
prima dengan mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan pasti. Sehubungan hal
tersebut, dilakukan survey kepuasan masyarakat yang menghasilkan nilai indeks kepuasan
masyarakat, yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, khususnya untuk memperbaiki dan
lebih meningkatkan kinerja pelayanan PTSP.
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
24
Tabel 2.7
IKM di DPMPTSP Kota Banjar
Tahun Nilai ikm Mutu pelayanan Kinerja unit pelayanan
2014 83,40% A Sangat Baik
2015 82,52 A Sangat Baik
2016 81,88 A Sangat Baik
2017 80,17 B Baik
2018 77,84 B Baik
(Sumber : Bappeda Kota Banjar, IKM terhadap pelayanan Publik di Kota Banjar Tahun 2018 )
Namun, sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pendapatan dibidang
pelayanan berupa retribusi perizinan tertentu sesuai dengan Perda belumlah dioptimalkan
sesuai dengan kontribusi yang diharapkan. Beberapa usaha yang telah dilakukan oleh
DPMPTSP Kota Banjar yaitu pengendalian terhadap PMDN//PMA. Namun usaha
tersebut belum berjalan dengan lancar karena masyarakat masih mempunyai
kecenderungan untuk tidak membayar retribusi. Hal ini terjadi karena masyarakat di Kota
Banjar tingkat kesadarannya masih rendah dalam hal membayar retribusi perizinan.
Tabel 2.8
Ringkasan Realisasi PAD di Bidang Pelayanan
Tahun Target Realisasi %
2009 672.755.000 866.839.295 129,10
2010 550.775.000 558.872.736 101,47
2011 683.090.400 767.253.614 109,44
2012 864.043.100 899.404.118 104,09
2013 1.000.000.000 1.018.895.225 101,89
2014 1.200.000.000 1.232.671.676 102,72
2015 916.000.000 753.851.296 82,30
2016 619.300.000 660.128.899 106,59
2017 750.398.403 586.979.563 78,22
2018 750.000.000 854.036.723 113,87
(sumber data : bidang pelayanan s/d 31 Desember 2018)
Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pencapaian realisasi PAD disektor
retribusi perizinan tertentu menurunpada Tahun 2018 bila dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, walaupun target pendapatan di sektor perizinan menurun, dikarenakan
retribusi izin gangguan telah dicabut, sehingga DPMPTSP tidak memungut retribusi izin
gangguan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
25
2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah.
Dalam rangka penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan
penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
menerbitkan peraturan yang masih berlaku sebagai berikut :
Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal
Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin
Usaha Industri, Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Retribusi Imb,
Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pendaftaran Perusahaan
Dan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan
Pameran
Peraturan Walikota Banjar Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Persetujuan Pemanfaatan
Ruang
Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman
Modal Daerah
Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Tim Teknis
Perizinan Pada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Dan Mekanisme
Pengaduan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Banjar
Surat Edaran Walikota Banjar Nomor 503/2231/DPMPTSP tentang Pemberian Souvenir
Bagi Pemohon Izin Mendirikan Bangunan, ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor
800/Kpts.22.DPMPTSP tentang Penetapan Penerima Souvenir Bagi Pemohon Izin
Mendirikan Bangunan Di Kota Banjar
Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 055/Kpts.245-DPMPTSP/2017 tentang
Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
26
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
nomor 800/Kpts.05 – DPMPTSP tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar;
Keputusan Kepala Dinas Nomor 800/Kpts.10 - DPMPTSP tentang Standar Operasional
Prosedur .Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Banjar;
Prestasi kinerja aparatur dalam mewujudkan pelayanan prima dapat dilihat dari penghargaan
yang diperoleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Banjar
sebagai berikut :
1. Piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada DPMPTSP Kota Banjar sebagai
penyelenggara terbaik PTSP tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2014
2. Investment Award dari Kepala BKPM RI sebagai penyelenggara PTSP di bidang
Penanaman Modal (PTSP – PM) Kota terbaik keempat tahun 2014
3. Piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada DPMPTSP Kota Banjar sebagai
Unit Kerja Pelayanan Publik Kota Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2015
4. Piagam penghargaan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada
DPMPTSP Kota Banjar sebagai Invesment Award penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) Kota Terbaik Ketiga Tahun 2016.
5. Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada DPMPTSP Kota Banjar sebagai
harapan II Dinas PMPTSP Terbaik Kota Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.
Program “PERCAYA” (PERizinan Cepat hemAt biaYA) merupakan salah satu upaya
untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan di Kota Banjar melalui
penataan standar pelayanan publik dan jaringannya yang terpadu serta terintegrasi dengan tiga
program implementasi pelayanan publik, yaitu PRESTASI (PRioritaskan sElalu inveSTASI),
FORTUNER (FORmulir TUruN kE masyaRakat ), dan CURHAT (Cepat URusi keluHan
masyarakAT).
Sebagai wujud nyata dari Program PRESTASI dibentuk Forum investasi Kota Banjar
(Banjar City Investment Forum) berdasarkan keputusan Walikota Banjar Nomor : 582/Kpts.166-
BPMPPT/2013 yang bertujuan untuk mendukung dan menciptakan iklim investasi yang kondusif
serta upaya strategi dalam menarik minat investor dan percepatan realisasi investasi di Kota
Banjar.
FORTUNER Berperan sebagai aktor penjemput bola dalam pelayanan publik, pemerintah
menunjukan eksistensinya sebagai pelayanan masyarakat bukan dilayani seperti selama ini
sehingga membuktikan bahwa pemerintah akuntable dalam memenuhi kebutuhan masyarakat
(privatisasi bukan jalan terbaik). Program PUSPITA SARI tercermin dalam PUSPITA SARI
(PengurUSan PerIjinan tunTAs SehARI), yaitu memberikan fasilitasi ijin beres dalam satu hari
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
27
untuk ijin-ijin yang tidak memerlukan penanganan khusus dan untuk ijin-ijin yang pendaftaran
ulang.
Program CURHAT (Cepat URusi keluHan masyarakAT) merupakan proram penanganan
keluhan masyarakat, Prgoram CURHAT memberikan layanan utama yaitu SMS (System mobile
servive), yaitu memberikan layanan kepada masyarakat melalui media perangkat telepon selular,
baik berupa pesan singkat ataupun telepon kepada hotline service yang telah disediakan.
Program PERCAYA yang laksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Banjar merupakan bukti nyata peran serta Pemerintah Kota Banjar dalam rangka
memberikan pelayanan Perijinan yang cepat hemat biaya melalui 3 program unggulan yaitu
PRESTASI, FORTUNER dan CURHAT diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal yaitu
SENYUMAN (SElalu NYaman Untuk Mengurusi perijinAN)
LOGICAL FRAMEWORK :
Dalam hal penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, SAKIP pun
sebenarnya dapat digunakan untuk menilai sejauh mana upaya yang telah dilaksanakan oleh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penerapan SAKIP seharusnya dapat
mendorong instansi pemerintah untuk mewujudkan good governance termasuk pemberantasan
korupsi. SAKIP yang memberikan manfaat adalah sebuah sistem yang dapat digunakan sebagai
alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi
dalam mendesain program dan kegiatan. Selanjutnya, SAKIP pun seharusnya dapat digunakan
sebagai dasar dalam memberikan reward dan punishment yang bisa dikaitkan dengan kinerja
individu. Manfaat tersebut baru bisa dipetik jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk
memberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya SAKIP yang tak hanya bisa berfungsi
sebagai media pertanggunjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian. Berdasarkan hal
“PERCAYA”
PERizinan Cepat
hemAt biaYA
BIDANG PENANAMAN MODAL
“PRESTASI”
PRioritaskan sElalu inveSTASI
BIDANG PELAYANAN
“FORTUNER” FORmulit TUruN kE
masyaRakat
BIDANG PENYULUHAN DAN PENGADUAN
“CURHAT”
Cepat URusi keluHan masyarakAT
BCIF (BANJAR CITY
INVESMENT
FORUM)
SMS (SYSTEM
MOBILE SERVICE)
PUSPITA SARI PengurUSan
PerIzinan tunTAs SehARI
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
28
tersebut di atas, DPMPTSP telah dilakukan penilaian terhadap SAKIP yang dilakukan oleh
Inspektorat Kota Banjar , dan memperoleh nilai SAKIP sebagaimana laporan hasil evaluasi pada
tabel di bawah ini .
Tabel 2.9
Perolehan Nilai evaluasi SAKIP DPMPTSP
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
63.08 (B) 63,12 (B) 64.45 (B)
Adapun tingkat capaian kinerja DPMPTSP berdasarkan sasaran/target RENSTRA DPMPTSP
periode sebelumnya, sebagaimana disajikan pada tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar, bahwa kinerja yang belum
tercapai terjadi adanya kesenjangan/gap pelayanan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
diantaranya berdasarkan tabel tersebut vyaitu ;
1. Prosentase penyelesaian berkas permohonan perizinan, belum tercapai sesuai dengan target
pada tahun 2018 hanya mencapai 81,17% penyelesaian berkas permohon perijinan yang telah
didaftarkan sampai dengan proses penerbitan surat izin, hal ini dipengaruhi beberapa hal yaitu
terjadi pembatalan dan atau penolakan permohonan berkas izin yang dikarenakan tidak sesuai
dengan tepat syarat atau standar pelayanan ; proses pemberian rekomendasi yang diterbitkan
oleh tim teknis perangkat daerah terkait tidak tepat waktu sesuai dengan SOP yang disepakati ;
2. Nilai IKM Terhadap pelayanan penanaman modal dan perijinan cenderung mengalami
penurunan pada tahun 2018 mencapai nilai 77,84, Meskipun mengalami penurunan kinerja
pelayanan di DPMPTSP Kota Banjar masih termasuk dalam kategori Baik. hal ini dipengaruhi
beberapa faktor yaitu pada tahun 2017 – 2018 terjadi perubahan pembangunan gedung kantor,
sehingga penataan dan pemasangan sarana dan prasarana untuk pelayanan belum maksimal ;
terdapat beberapa kebijakan dari pusat seperti pengimplementasi pelayanan secara elektronik
menggunakan aplikasi online single submission yang pada dasarnya di tingkat daerah belum
adanya kesiapan dari segi infrastruktur dan kemampuan petugas dalam hal memberikan
pelayanan OSS masih terbatas.
Adapun realisasi program dan kegiatan terhadap anggaran disajikan pada tabel 2.11 Anggaran
Dan Realisasi Belanja Langsung Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Banjar dan tabel 2.12 Anggaran Dan Realisasi (Belanja Langsung Dan
Belanja Tidak Langsung ) Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
29
TABEL 2.10 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI DPMPTSP
TARGET INDIKATOR LAINNYA/INDIKATOR IKK/IKU
TARGET RENSTRA DPMPTSP REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Meningkatnya nilai realisasi investasi di Kota Banjar
Kenaikan nilai realisasi investasi
8 9 10 11 12 15.16 5.68 6.15 8.14 19.05 189.50 63.11 61.50 74.00 158.75
2 Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal
Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal
3 Event 3 Event 2 Event 3 Event 3 Event 4 event 4 event 2 event 3 Event 3 Event 133.33 133.33 100 100 100
3 Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan
Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan
2 profil 2 profil 2 profil 2 profil 2 profil 2 profil 2 profil 2 profil 2 profil 2 profil 100% 100% 100% 100% 100%
4
Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal
Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal
4 kali (150
pelaku usaha)
4 kali (150
pelaku usaha)
4 kali (150
pelaku usaha)
4 kali (200
pelaku usaha)
4 kali (150pelaku
usaha)
100 pelaku usaha
4 kali (150
pelaku usaha)
164 pelaku usaha
300 pelaku usaha
192 pelaku usaha
66.67 100 109,33 150 128
5 Prosentase penyelesaian berkas permohonan perizinan
Prosentase penyelesaian berkas permohonan perizinan
90% 90% 90% 90% 90% 86,93 90,69% 80,78 % 87,67 % 81,17% 96,59 100,77 89,75 97,41 90,19
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
30
6
Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat dunia usaha
Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat dunia usaha
6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 100% 100% 100% 100% 100%
7 Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat/pemohon
Prosentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat/yang ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8 Nilai IKM Terhadap pelayanan penanaman modal dan perijinan
Nilai IKM terhadap pelayanan penanaman modal dan perijinan
80.2 80.21 80.22 80.23 80.24 83.4 82.52 81.88 80.17 77,84 103.99 102.88 102.07 99.925 97.01
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
31
Tabel 2.11
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
32
Table 2.11
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
33
Tabel2.11
Tabel 2.12
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
34
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar memiliki
tantangan dan peluang dalam peningkatan realisasi investasi dan Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Kota Banjar. Pemerintah Kota Banjar memiliki komitmen kuat dalam
melaksanakan reformasi birokrasi terutama dalam pelayanan perizinan terpadu dalam hal
pembaruan tata regulasi, birokrasi dan layanan sektor publik bagi terbentuknya iklim usaha
kondusif dan berdaya saing.
Tantangan ke depan yang harus dihadapi Kota Banjar dalam meningkatkan realisasi
investasi sangatlah berat mengingat banyak faktor yang akan mempengaruhi terhadap
pencapaian realisasi investasi di Jawa Barat, khususnya di Kota Banjar Salah satu faktor yang
mungkin akan menghambat pencapaian realisasi investasi di Jawa Barat adalah berlakunya
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 dan selanjutnya isu krusial dalam
kebijakan investasi dimaksud adalah perihal kemudahan berusaha (ease of doing business)
(yang terlihat pada sejumlah isu turunan: kerangka regulasi, biaya transaksi dan prosedur
perizinan /Percepatan Pemberian izin dan non izin dan Pelimpahan Kewenangan Perizinan
dan Non Perizinan), Daya tarik investasi akan muncul jika pemerintah kota Banjar bisa
memfasilitasi kemudahan investor memulai/memasuki kegiatan bisnis.
Adapun peluang pengembangan penanaman modal sebagai daerah pemerintah kota yang
memiliki luas wilayah 131,97 km2 dengan jumlah penduduk 204.100 jiwa pada tahun 2018
dengan potensi unggulan pada sektor primerseperti kota banjar berada di daerah aliran sungai
citanduy (DAS), sehingga berpeluang menjadi wisata air, Situs Pulo Majeti, Situ Leutik,
Wisata Agro Lembah Pejamben dan sirkuit di Kecamatan Pataruman, ekowisata batu peti di
kecamatan pataruman, berada didaerah perbatasan jawa tengah dan jawa barat yang
memerlukan hotel bintag tiga, serta pembangunan rest area karena merupakan tempat transit
daerah permbatasan.
Sangat strategis untuk dikembangkan dan ditawarkan kepada investor sehingga
diharapkan peningkatan minat investasi terutama terhadap hasil kajian potensi unggulan di
kota Banjar,.
Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil
perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan
pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola
pemanfaatan ruang wilayah.
Jika melihat dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta dokumen Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu adanya kebijakan dalam penentuan daerah
investasi sehingga tidak bertentangan dengan kelestarian lingkungan artinya investasi yang
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
35
tidak merusak lingkungan. Sementara untuk pelayanan perizinan tantangan yang dihadapi
DPMPTSP Kota Banjar dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat
dihadapkan dengan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang
dilaksanakan pemerintah, mereka menuntut pelayanan publik/perizinan yang cepat dan bebas
biaya. Tuntutan masyarakat ini wajar mengingat paradigma pelayanan publik pada saat
sekarang ini memang menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang bebas
biaya serta waktu penyelesaian yang cepat.
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
36
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PENELENGGARAAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Berdasarkan Peraturan presiden Republik Nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan
Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Banjar telah menetapkan
Peraturan daerah nomor Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ditindaklanjuti oleh Peraturan Wali Kota
Banjar Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu bahwa pendelegasian kewenangan Wali Kota kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar sebanyak 54 jenis pelayanan.
Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan penanaman modal dan penyelenggaraan PTSP,
Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan kemudahan berusaha,
pemerintah memandang perlu menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara
elektronik. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan pelaksanaan dari Peraturan Presiden
Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Peraturan Pemerintah
nomor 24 tahun tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Yang telah ditindaklanjuti oleh Keputusan Walikota Banjar Nomor 055/Kpts.245-
DPMPTSP/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan
Pelaksanaan Berusaha Kota Banjar.
Dalam melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
DPMPTSP telah menyelenggarakan online single submission (OSS) digunakan dalam
pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut: Berbentuk
badan usaha maupun perorangan; Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; Usaha
perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum
operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri,
maupun terdapat komposisi modal asing.
Dengan adanya pembentukan kelembagaan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu merupakan unsur pelayanan masyarakat serta hasil evaluasi pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi DPMPTSP sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi dalam meningkatnya
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
37
kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
dan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, telah teridentifikasi beberapa permasalahan dalam 6 (enam) aspek sebagai berikut
`Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran DPMPTSP
NO ASPEK/AREA
PERBAIKAN
CAPAIAN KONDISI SAAT INI FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN PERMASALAHAN
1 Manajemen
perubahan
Belum optimalnya pelaksanaan standar
pelayanan dan pelaksanaan kode etik
dalam menerapkan reward dan
punishment
Belum optimalnya penataan kelembagaan
dikarenakan lemahnya pemahaman tupoksi dan
beberapa penugasan masih tumpang tindih serta
masih dalam penyesuaian untuk pelayanan publik
Belum optimal penyelenggaraan PTSP
Pedoman pembangunan zona integritas menuju
WBK dan WBBM serta penilaian reformasi
birokrasi
2 Manajemen
SDM
Keterbatasan kompetensi SDM PTSP
dalam melayani penanaman modal
kepada masyarakat
Kuantitas dan kualitas SDM yang masih kurang dan
belum seluruh memnuhi kompetensi tupoksi
Keterlambatan dalam proses dan
penyelenggaraan PTSP
Perlu adanya evaluasi jabatan dan analisis jabatan
3 Pelayanan
Publik
Pelayanan perizinan dan nonperizinan
belum optimal (Cakupan seluruh
kewewenangan perizinan dan
nonperizinan belum seluruh ditangani
Seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan
seluruh dilaksanakan di DPMPTSP (renaksi dengan
KPK)
Kewenangan pelayanan Belum
keseluruhan pelimpahan perizinan dan
nonperizinan diselenggarakan oleh
DPMPTSP
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
38
oleh DPMPTSP (jenis perizinan bidang
pertanian dan SKP)
Pelayanan administrasi PTSP belum
memenuhi standar/target (Waktu
Pelayanan belum memenuhi standar
pelayanan)
Reviu standar pelayanan dan SOP dan pemenuhan
sarana dan prasarana pendukung
Pelayanan PTSP belum memenuhi target
IKM
4 Tata Laksana Pelayanan administrasi PTSP belum
terintegrasi secara elektronik (Penyediaan
infrastuktur dan system informasi
pelayanan belum optimal)
Sistem penyimpanan data base belum
tersedia/filling system dan belum terwujudnya
aplikasi perizinan yang terintegrasi dengan OPD
teknis (Pembangunan infrastruktur Pelayanan
secara elektronik/PSE)
Belum optimal pengembangan teknologi
informasi. Berbasis IT/E – Office (belum
terinformasikan/tersampaikan pelayanan
perizinan dan nonperizinan secara
menyeluruh)
SOP belum seluruhnya diterapkan Belum ditetapkan core bisnis secara keseluruhan di
unit kerja dan Reviu standar pelayanan dan SOP
dan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung
Hasil IKM Pelayanan belum memenuhi
target
5 Akuntabilitas Cakupan laporan kinerja belum
memenuhi target
Komitmen dan keterlibatan kepemimpinan dan
seluruh pegawai dalam pengelolaan akuntabilitas
kinerja
Baru sebagian pegawai yang memiliki
keterlibatan dalam pengelolaan
akuntabilitas kinerja
6 Pengawasan Pengendalian pelaksanaan penanaman
modal belum memenuhi target / belum
menyeluruh kepda PMA/PMDN (Masih
Tersedia Pedoman pelaksanaan penanaman modal
dan Data potensi dan peluang/profil investasi harus
up to date
Laporan pelaksanaan penanaman modal
PMA/PMDN belum memenuhi target
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
39
rendah nilai realisasi investasi
dibandingkan dengan daerah kab/kota di
provinsi Jawa Barat)
Monev internal dan PTSP belum optimal Perlu kartu kendali dan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi
Belum akurasi laporan pelaksanaan
kinerja DPMPTSP
Kinerja pengelolaan penyuluhan dan
konsultasi kepada masyarakat masih
rendah
Belum adanya koordinasi dan harmonisasi
peraturan terkait PM dan PTSP baik di pusat,
provinsi dan daerah kab/kota
Belum otpimlnya fungsi pembinaan,
konsultasi dan penyuluhan kepada
masyarakat
Belum melaksanakan WBS (Whistle
Blowing System) sepenuhnya, akan tetapi
fitur untuk WBS telah dibangun di
Website DPMPTSP Kota Banjar.
Pedoman pembangunan zona integritas menuju
WBK dan WBBM serta penilaian reformasi
birokrasi
Penangan benturan kepentingan belum
optimal
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
40
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH TERPILIH
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan pembangunan Daerah. Visi Walikota dan Wakil Walikota Banjar tahun 2018-
2023 adalah “Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih
Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar
Agropolitan”
Berikut adalah penjelasan dari visi tersebut:
1. Iman dan Taqwa mempunyai makna bahwa iman dan taqwa harus menjadi landasan
utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.
2. Bersih mempunyai makna bahwa kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar
dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme
aparatur, transparansi dan akuntabel
3. Sejahtera mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu melangsungkan
kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif, adanya
ketenteraman lahir batin serta tidak diliputi oleh rasa takut.
4. Asri mempunyai makna bahwa kondisi lingkungan yang tertata, aman, sehat, rindang dan
indah.
5. Agropolitan mempunyai makna bahwa kondisi Kota Banjar yang aktivitas ekonominya
berbasiskan agrobisnis, agroindustri, agrowisata, pusat distribusi produk-produk ataupun
jasa pertanian
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi. Walikota dan Wakil Walikota Banjar merumuskan enam misi berikut
untuk mewujudkan visi “Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang
Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju
Banjar Agropolitan”:
1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).
4. Mewujudkan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM).
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan.
6. Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah.
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI JAWA BARAT
Visi Jawa Barat, yaitu “Jabar Juara Lahir Batin”, dengan salah satu misi
mendorong daya saing ekonomi yang berkelanjutan dan strategi peningkatan easy of doing
business di Jawa Barat. Selaras dengan program pemerintah yang telah dilaksanakan,
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
41
bahwa salah satu upaya yang dilakukan dalam mengejar easy of doing business, pemerintah
telah merancang sistem perizinan secara online atau online single submission.
Salah satu fokus pelaksanaan tugas dalam pencapaian visi dan misi Jabar Juara Lahir
Batin yaitu Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah, diantaranya melalui
Pemanfaatan teknologi informasi, dalam menunjang pelayanan kepada rakyat untuk
mewujudkan e-government adalah sebuah keniscayaan. Dalam perkembangannya e-
government merupakan bagian terpadu dalam membangun struktur sumber daya, proses
dan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Model pelayanan
berubah menjadi berbasis online, ada perubahan paradigma dari semula pemerintah yang
berperan sebagai pemberi izin sekarang ini menjadi penyedia layanan perizinan, dan
kesemuanya adalah perubahan dari segi sumber daya manusia, proses dan technologi dari
sistem itu sendiri, atau dengan kata lain implementasi e-government harus
memperhitungkan hal-hal yang bersifat teknis maupun non teknis (SDM, Proses dan
Sistem).
3.2.1. MISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Misi 1, Melahirkan manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia, dan Produktif
melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif dengan salah satu sasaran sesuai
Potensi Ekonomi dan Industri Lokal, dengan mengkolaborasikan pemenuhan kebutuhan
rencana penyerapan tenaga kerja sektor penanaman modal, sehingga sektor ini dapat
menyerap angkatan kerja berdasarkan kebutuhan di Jawa Barat.
Misi 2, Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis
lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah
dan penataan daerah, dengan sasaran misi diantaranya
- Peningkatan fasilitas dan infrastruktur penunjang kebutuhan Kawasan industry, di
mulai dari dukungan kebijakan insentif, program pengembangan kawasan industry
beserta FS, promosi investasi dan penguatan layanan perizinan untuk mendukung
pemanfaatan Kawasan industry di wilayah sepanjang jalur pantura.
- Peningkatan aksesibilitas di Jawa Barat selatan meliputi konektivitas yang baik di
Kawasan Jabar Selatan meliputi akses Bandar Udara, stasiun, dan pelabuhan serta
pembangunan jalan tol akan meningkatkan sektor ekonomi potensial di Kawasan
tersebut, dan ini perlu di dukung oleh penyusunan dokumen FS dan promosi investasi
di Kawasan pansela
- Misi 3, Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan
adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi
serta pelaku pembangunan, dengan sasaran misi diantaranya:
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
42
- Kawasan Industri kreatif, mendorong sektor kreatif di Kawasan Jawa Barat sebagai
potensi kekuatan ekonomi yang sangat dinamis perlu didukung oleh kebijakan
penanaman modal khususnya insentif di bidang usaha tersebut, penyusunan dokumen
FS dan promosi investasi.
- Inkubator Bisnis Kecamatan, melalui fasiltas pengembangan bisnis tingkat kecamatan
yang bervariasi mulai dari mentoring dan sharing dengan pebisnis andal hingga
bantuan dalam mencari investor sejalan dengan tujuan penanaman modal,
membangun rantai nilai bagi bidang usaha yang dipersyaratkan untuk melaksanakan
kemitraan.
- Perizinan usaha juara melalui GAMPIL (Gadger Mobile Application for License),
Aplikasi pendaftaran perizinan bagi pemilik usaha baru serta diaktifkannya perizinan
keliling demi kemudahan perizinan yang sejalan dengan perizinan elektronik
terintegrasi yang diamanatkan oleh pemerintah pusat oleh Lembaga OSS
- Cluster Industri Kecil Lokal dengan membangun Kawasan industril lokal di berbagai
kota/kabupaten di Jawa Barat khusus untuk industry kecil untuk membentuk iklim
industry yang kondusif dengan dilakukannya pembinaan maupun forum sinergitas
antara industri besar kewenangan provinsi dan industri menengah/kecil dalam
penguatan kemitraan.
- Misi 5, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang
kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, melalui sasaran
misi kemitraan pemerintah dan Badan Usaha, dengan dibukanya kesempatan bagi
swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan kolaborasi pengendalian
dalam hal promosi, kerjasama maupun pembinaan, pemantauan maupun fasilitasi
penanganan permasalahan dalam merealisasikan proyek investasi yang didanai oleh
Badan Usaha.
Faktor – faktor penghambat dan faktor – faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka
menengah Renstra K/L dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.2
Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan DPMPTSP Kota Banjar
No Sasaran jangka
menengah renstra
k/l
Permasalahan
dpmptsp kota
banjar
Faktor
Penghambat Pendorong
1 BKPM-RI (2015-
2019)
Misi 2.
Mewujudkan
Bangsa yang
Berdaya Saing.
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
43
Meningkatnya
kualitas pelayanan
penanaman modal
yang berorientasi
pada peningkatan
daya saing.
Belum
optimalnya
SPIPISE dan
implementasi
pelayanan PTSP
yang terintegrasi
secara
elektronik
(OSS)
- Keterbatasan SDM dalam
mengoperasika
n SPIPISE dan
OSS
- Belum optimalnya
sosialisasi dan
penyuluhan
OSS kepada
dunia usaha
- Rendahnya kesadaran
masyarakat
untuk
mengurus
legalitas usaha
- Sebagian ASN telah mengikuti diklat
SPIPISE dan OSS yang
diselenggarakan oleh
BKPM
- Tersedia Perda tentang Penanaman Modal
2 DEPUTI
PELAYANAN
PUBLIK
KEMENPAN &
RB. (IKU):
Jumlah unit
pelayanan yang
melaksanakan
pelayanan yg
berstandar pada
peraturan yang
berlaku.
- Belum optimal
ketersediaan
sarana dan
prasarana
pendukung
layanan
informasi
- Belum optimal
infrastruktur
berbasis IT
Terbatasnya
anggaran dinas
PMPTSP
- Ketentuan dan peraturan terkait standar
pelayanan
- Penilaian dari ombudsman
- Penilaian reformasi birokrasi
- Pembangunan zona
integritas
- Tersedia Perda tentang PTSP
Jumlah unit
pelayanan yang
melaksanakan
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM
Frekuensi
pelaksanaan
IKM masih
terbatas dan
hasil IKM
belum
memenuhi
target
Terbatasnya
anggaran dinas
PMPTSP untuk
pelaksanaan
kegiatan self
assement/penilaian
secara mandiri
untuk IKM dan
pembangunan
zona integritas
Guna mengidentifikasi permasalahan-permasalahan terhadap sasaran Renstra pada
Kabupaten/Kota daerah perbatasan yang mempengaruhi pelayanan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar ditinjau dari sasaran
Jangka menengah dapat terlihat pada tabel dibawah ini:
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
44
Tabel 3.3
Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Kabupaten/kota
No Sasaran Jangka Menengah
Renstra OPD Kabupaten/kota
Permasalahan Pelayanan Dinas
PMPTSP
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 DPMPTSP KOTA TASIKMALAYA
Misi 1:
Mewujudkan pelayanan prima
yang cepat, mudah, transparan
dan akuntabel
Misi 2:
Mewujudkan sumber daya
aparatur pelayanan berkualitas
dan profesional
Misi 3:
Meningkatkan sistem informasi
manajemen pelayanan yang
berbasis E-Goverment
- Masih belum terintegrasi
informasi potensi
investasi dan
pelayanan PTSP
- Belum optimal melaksanakan
pengendalian
pelaksanaan
penanaman modal
terhadap
PMA/PMDN
Anggaran Terbatas
Kebutuhan
SDM
belum
terpenuhi.
Sarpras Pendukung
Pelayanan
Belum
Maksimal.
Telah dibentuknya Forum BCIF Kota
Banjar
Adanya sistem
aplikasi perizinan
baru dari Kominfo
pusat yang nantinya
diharapkan dapat
dikembangkan
menjadi sistem
informasi
pengelolaan
perizinan dan
menjadi Subsistem
atau Interface
dengan SPIPISE
yang dikelola
BKPM.
Dibangun koordinasi tiga pilar dengan
diberdayakannya
Pemerintah Kota
Banjar –
TNI/BABINSA-
Polisi/BHABINKA
MTIBMAS sebagai
corong/kepanjangtan
gan DPMPTSP
dilingkungan
masyarakat. 2 DPMPTSP Kabupaten
Pangandaran
Misi 1 :
Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang akuntabel,
bersih dan melayani
Misi 2 :
Membangun Perekonomian yang
tangguh, Maju, berkeadilan dan
berkelanjutan
- Masih belum terintegrasi
informasi potensi
investasi dan
pelayanan PTSP
- Belum optimal melaksanakan
pengendalian
pelaksanaan
penanaman
modal terhadap
PMA/PMDN
Anggaran Terbatas
Kebutuhan SDM
belum
terpenuhi.
Sarpras Pendukung
Pelayanan
Belum
Maksimal
Telah dibentuknya Forum BCIF Kota
Banjar
Adanya sistem aplikasi perizinan
baru dari Kominfo
pusat yang nantinya
diharapkan dapat
dikembangkan
menjadi sistem
informasi
pengelolaan
perizinan dan
menjadi Subsistem
atau Interface
dengan SPIPISE
yang dikelola
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
45
No Sasaran Jangka Menengah
Renstra OPD Kabupaten/kota
Permasalahan Pelayanan Dinas
PMPTSP
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
BKPM.
Dibangun
koordinasi tiga pilar
dengan
diberdayakannya
Pemerintah Kota
Banjar –
TNI/BABINSA-
Polisi/BHABINKA
MTIBMAS sebagai
corong/kepanjangta
ngan DPMPTSP
dilingkungan
masyarakat
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS
Telaahan RTRW Provinsi Jawa Barat, Kota Banjar terhadap pelayanan penanaman modal dan
PTSP
RTRW Provinsi Jawa Barat RTRW Kota Banjar DPMPTSP Kota Banjar
Salah satu fungsi dari RTRW
Provinsi adalah sebagai
pedoman dalam penetapan
lokasi dan fungsi ruang untuk
investasi;
Salah satu fungsi dari RTRW
Kota adalah sebagai pedoman
untuk menetapkan lokasi dan
fungsi ruang untuk investasi
Didukung dengan Peraturan
Wali Kota Banjar Nomor 16
Tahun 2018 tentang Rencana
Umum Penanaman Modal
Daerah.
Pemberian izin pemanfaatan
ruang sebagai salah satu alat
pengendalian pemanfaatan
ruang;
Ketentuan perizinan berfungsi
sebagai alat pengendali dalam
penggunaan lahan untuk
mencapai kesesuaian
pemanfaatan ruang dan
rujukan dalam membangun
Melaksanakan Kewenangan
Daerah di bidang Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, salah satunya
IPPT, izin lokasi dan
persetujuan pemanfaatan
ruang, dll Pengendalian pemanfaatan
ruang melalui pengawasan dan
penertiban yang didasarkan
kepada arahan peraturan
zonasi sistem provinsi, arahan
perizinan, arahan insentif dan
disinsentif, serta arahan
sanksi;
Ketentuan perizinan disusun
berdasarkan ketentuan umum
peraturan zonasi yang sudah
ditetapkan dan peraturan
perundang-undangan sektor
terkait lainnya.
.
Pemberian izin pemanfaatan
ruang yang merupakan
kewenangan Kabupaten/Kota,
berpedoman pada RTRWP
Mekanisme perizinan terkait
pemanfaatan ruang yang
menjadi wewenang
pemerintah kota, termasuk
pengaturan keterlibatan
Melaksanakan Kewenangan
Daerah di bidang Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
46
masing-masing instansi
perangkat daerah dalam setiap
perizinan yang diterbitkan,
ketentuan teknis prosedural
pengajuan izin pemanfaatan
ruang, forum pengambilan
keputusan atas izin yang akan
dikeluarkan, dan waktu
penyelesaian perizinan akan
menjadi dasar pengembangan
Standar Operasional Prosedur
(SOP) perizinan yang akan
diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Walikota
Pemberian izin pemanfaatan
ruang oleh Kabupaten/Kota
yang berdampak besar
dan/atau menyangkut
kepentingan nasional dan/atau
provinsi, dikoordinasikan
dengan Gubernur.
Ketentuan pengambilan
keputusan apabila dalam
dokumen RTRW kota belum
memberikan ketentuan yang
cukup tentang perizinan yang
dimohonkan oleh masyarakat,
individual, organisasi maupun
badan usaha harus melalui
prosedur khusus.
Melaksanakan Kewenangan
Daerah di bidang Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Izin pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) meliputi :
a.Izin prinsip;
b.Izin lokasi;
c.Izin penggunaan
pemanfaatan tanah;
d.Izin mendirikan
bangunan;dan
e.Izin lain berdasarkan
ketentuan peraturan
Berdasarkan Peraturan Wali
Kota Banjar Nomor 3 Tahun
2018 tentang Persetujuan
Pemanfaatan Ruang.
Permasalahan pelayanan dinas PMPTSP Kota Banjar berdasarkan analisis KLHS beserta faktor
penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya sebagai berikut :
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
47
Tabel 3.4
Analisis KLHS Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan
NO
KLHS Terhadap
Isu
Permasalahan
Pelayanan
OPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1. Perkiraan mengenai
dampak dan resiko
lingkungan hidup
Alih fungsi
lahan dari
pertanian ke non
pertanian
Terbatasnya
lahan dengan
lokasi yag
dinilai strategis
kegiatan untuk
investasi
Adanya Regulasi baik
di tingkat pusat
maupun di Daerah
dalam pengendalian
terkait alih fungsi
lahan
2 Selektif dalam
memilih jenis
kegiatan investasi
agar hidup
mengurangi
kepentingan daya
dukung dan daya
tampung lingkungan
hidup
Pembangunan
terutama
disekitar industri
mempunyai
dampak dan
resiko yang
dapat
mengurangi
kapasitas daya
dukung dan
daya tampung
lingkungan
Banyaknya
sector industry
yang
menghasilkan
limbah
berbahaya bagi
lingkungan
Adanya kebijakan
daerah yang
mendorong perubahan
ekonomi berbasis
agroindustri
3 Kapsitas daya
dukung. Daya
tampung lingkungan
hidup pembangunan
Adanya
bangunan yang
sudah berdiri
dan belum
dilengkapi
dengan perijinan
Masih
kurangnya
pemahaman dan
kesadaran
masyarakat
untuk
melengkapi
perijinan
sebelum proses
pembangunan
Pelaksanaan
sosialisasi kepada
masyarakat
stakeholder, terkait
dengan proses
perijinan yang
berpedoman pada
peraturan pemafaatan
ruang
3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS
Isu Strategis Percepatan Pertubuhan Ekonomi Inklusif yang berkualitas terkait dengan
upaya-upaya untuk menghidupkan perekonomian Kota yang tumbuh secara berkelanjutan,
ramah lingkungan dan dinamis serta memberi dampak terhadap penyerapan tenaga kerja
warga Kota Banjar, terkait dengan penanaman modal yang telah berinvestasi di Kota Banjar,
sehingga yang menjadi permasalahan/isu strategis di DPMPTSP diantaranya :
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
48
1. Belum berkembangnya daya tarik investasi kota banjar
2. Belum optimalnya promosi peluang investasi Kota Banjar dalam forum – forum investasi
Regional maupun nasional serta belum memiliki FS
3. Adanya kecenderungan fluktuatif realisasi penanaman modal di Kota Banjar.
Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Banjar masih terjadi permasalahan yang
perlu mendapat perhatian, yaitu
1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan investasi dan perizinan, sehingga
berdampak pada nilai IKM yang cenderung fluktuatif.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban laporan
kegiatan penanaman modal serta legalitas usaha.
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
49
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH
Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai
dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada
pernyataan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis
dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, Sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tuuan, berupa hasil perangkat daerah yang diperoleh dari
pencapaian hasil/outcame program perangkat daerah.
Perumusan tujuan diharapkan dapat mendukung pencapaian Misi daerah. Dalam rangka
pencapaian Misi ke tiga Pemerintah Kota Banjar yaitu “ Meningkatkan Laju Pertumbuhan
Ekonomi (LPE)” dengan :
Tujuan “ Membangun perekonomian masyarakat yang maju dan inklusif
Sasaran “ Meningkatnya penanaman modal daerah
Adapun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar,
merupakan salah satu OPD pelayanan publik, sehingga mendukung pencapaian misi ke satu
pemerintah Kota Banjar yaitu “meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang profesional dan
akuntabel dengan tujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, yang mengacu pada
sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar telah
menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan yang sesuai
dengan tugas dan fungsi organisasi,serta RPJMD Kota Banjar sebagaimana tercantum pada tabel
4.1, antara lain :
Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas tata kelola dinas
2. Meningkatkan penanaman modal daerah
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
50
Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
No TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TUJUAN/SASARA
N
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -
2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatkan
kualitas tata
kelola dinas
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan
Nilai hasil evaluasi
SAKIP dinas
64.80 ( B) 65.27 (B) 65.44 (B) 65.70 (B ) 70.00 (BB)
Cakupan kesesuaian
laporan keuangan
dinas dengan SAP
(Standar Akuntansi
Pemerintah)
100% 100% 100% 100% 100%
2 Meningkatkan
penanaman
modal daerah
Meningkatnya
penanaman
modal daerah
Nilai Realisasi
penanaman modal
daerah
Rp 75.000.0000.000 Rp 78.750.000.000 Rp 83.500.000.000 Rp 89.500.000.000 Rp 97.000.000.000
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
Nilai indeks
Kepuasan
masyarakat terhadap
PTSP
78.00 (BAIK) 78.10 (BAIK) 78.50 (BAIK) 78.75 (BAIK) 79.00 (BAIK)
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 - 2023
51
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran, dengan dengan
terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, dan threats) dan
mengkaitkan dengan permasalahan dan isu strategis. Setiap kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman akan di ketahui alternatif-kebijakan, dari alternatif strategi di rumuskan satu strategi
utama untuk mencapai sasaran serta memecahkan masalah dan isu strategis sebagaimana pada
table 5.1.
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 - 2023
52
Tabel 5.1 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran
PELUANG/O TANTANGAN /T
Tersedianya potensi investasi yang belum tergali Kesadaran masyarakat masih rendah terhadap perizinan
Masyarakat semakin kritis terhadap kinerja pemerintah
Iklim usaha investasi belum seluruhnya kondusif
Dukungan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik
Masih terjadi tumpang tindih regulasi perizinan antara pusat dan daerah
KEKUATAN /S STRATEGI S-O STRATEGI S.T
Kewenangan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan perizinan secara terpadu
Pengembangan dan peningkatan intensitas potensi dan peluang investasi daerah
Penguatan SD aparatur dalam memfasilitasi pelayanan PM dan PTSP
Penguatan citra daerah yang kondusif
Kreativitas aparatur dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya
Penguatan SD aparatur dalam memfasilitasi pelayanan PM dan PTSP
penyederhanaan prosedur dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
KELEMAHAN/W STRATEGI W-O STRATEGI W-T
Kualitas SDM dalam fasilitator dalam pelayanan PTSP dan investasi masih rendah
Penguatan SD aparatur dalam memfasilitasi pelayanan PM dan PTSP
Penguatan SD aparatur dalam memfasilitasi pelayanan PM dan PTSP
Masih kurangnya penerapan dan terintegrasi teknologi informasi pelayanan pm dan ptsp
Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung dan mengembangkan manajemen perkantoran berbasis PSE
Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung dan mengembangkan manajemen perkantoran berbasis PSE
Belum optimalnya perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi perizinan
Penyederhanaan prosedur dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
Penyederhanaan prosedur dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 - 2023
53
Strategi merupakan tahapan/langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan
pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara lebih
efektif dan efisien. Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan
tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai target-
target sasaran dan tujuan. Penyusunan arah kebijakan diharapkan dapat membantu
menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga
lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Adapun rumusan pernyataan strategi dan arah
kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam lima tahun
mendatang sebagaimana pada tabel 5.2.
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 - 2023
54
Tabel 5.2 Tujuan ,Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
VISI
:Dengan Iman Dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar Yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya
Menuju Banjar Agropolitan”
MISI 1 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntabel
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan
kualitas tata
kelola dinas
Meningkatnya akuntabilitas
kinerja dan keuangan
Penguatan sumber daya aparatur
dalam memfasilitasi pelayanan
penanaman modal dan PTSP
Meningkatkan kapasitas dan aksebilitas investasi dan PTSP
melalui capcity building kelembagaan menuju good dan
clean governance
Peningkatan sarana dan prasarana
dalam mendukung dan
mengembangkan manajemen
perkantoran berbasis PSE (Pelayanan
Secara Elektronik).
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendukung
dalam memfasilitasi serta sinergitas dengan instansi
terkait/stakeholder dan pemohon PTSP.
MISI 3 : Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan
penanaman modal
daerah
Meningkatnya penanaman modal
Pengembangan dan peningkatan
intensitas potensi dan peluang
investasi daerah
Peningkatan dan penyebaran informasi potensi, promosi,
peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman
modal
Penguatan citra daerah yang kondusif
Peningkatan daya tarik dan daya saing investasi melalui
Menciptakan kemudahan berusaha ((Ease of Doing
Business),
Meningkatnya Kualitas pelayanan
publik
Penyederhanaan prosedur dan
penyelenggaraan pelayanan terpadu
satu pintu
Menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan
dengan pusat dan daerah lainnya serta menyusun
rekomendasi penghapusan peraturan perundang-undangan
di pusat maupun daerah yang menghambat investasi
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 - 2023
55
Pengembangan inovasi pelayanan
publik dalam memfasilitasi
penyelengaraan PTSP
Mengembangkan inovasi – inovasi pelayanan publik
melalui PERCAYA (Perizinan Cepat hemAt biaYA)
Hal tersebut di atas dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kota Banjar periode berkenaan dengan tujuan, sasran,
strategi dan arah kebijakan DPMPTSP selama lima tahun mendatang.
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 - 2023
56
5.1 STRATEGI
Strategi yang akan dilaksanakan sebagaimana tertuang pada tabel 5.2
1. Pengembangan dan peningkatan intensitas potensi dan peluang investasi daerah
2. Penguatan citra daerah yang kondusif
3. Penyederhanaan prosedur dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
4. Penguatan sumber daya aparatur dalam memfasilitasi pelayanan penanaman modal dan
PTSP
5. Pengembangan inovasi pelayanan publik dalam memfasilitasi penyelengaraan PTSP
6. Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung dan mengembangkan manajemen
perkantoran berbasis PSE (Pelayanan Secara Elektronik).
5.2 ARAH KEBIJAKAN
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar telah
menyusun arah kebijakan yang akan diambil yaitu :
1. Peningkatan dan penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur
pelaksanaan penanaman modal
2. Peningkatan daya tarik dan daya saing investasi melalui Menciptakan kemudahan berusaha
((Ease of Doing Business),
3. Menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dengan pusat dan daerah lainnya serta
menyusun rekomendasi penghapusan peraturan perundang-undangan di pusat maupun
daerah yang menghambat investasi
4. Meningkatkan kapasitas dan aksebilitas investasi dan PTSP melalui capcity building
kelembagaan menuju good dan clean governance.
5. Mengembangkan inovasi – inovasi pelayanan publik melalui PERCAYA (Perizinan Cepat
hemAt biaYA)
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendukung dalam memfasilitasi serta sinergitas
dengan instansi terkait/stakeholder dan pemohon PTSP.
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
57
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6. 1 PROGRAM
Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi (Permendagri No. 86 Tahun
2017). Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada
penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
dari beberapa kegiatan dalam satu program.
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Banjar, maka program dan indikator program publik yang akan
dilaksanakan tahun 2019 yaitu:
1. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
Indikator program : nilai realisasi penanaman modal daerah
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Indikator program : cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Indikator program : - Prosentase penyelesaian perizinan yang tepat syarat dan tepat waktu
- Nilai kategori IKM DPMPTSP
Rencana program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Banjar untuk
tahun 2020 – 2023 program publik dengan indikator program, antara lain :
1. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
Indikator program : nilai realisasi penanaman modal daerah
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Indikator program : cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
3. Program Pengembangan Layanan Terpadu Satu Pintu
Indikator program : - Presentase penyelesaian perizinan yang tepat syarat dan tepat waktu
Adapun rencana program pendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Kota Banjar untuk tahun 2018 – 2023, diantaranya
1. Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran
Indikator program : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
58
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Indikator program : Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan perkantoran
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Indikator program : Cakupan peningkatan disiplin aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Indikator program : Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Indikator program : Cakupan laporan keuangan dan kinerja tepat waktu dan sesuai dengan
standar/ketentuan yang berlaku/SAP
6.2 KEGIATAN
Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka
mencapai hasil (outcome) suatu program.
Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu
kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome),
dampak (impact).
Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian
proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima
manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
beberapa kegiatan dalam satu program.
Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan
yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
Kegiatan tahun 2019 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Banjar, antara lain:
I ) Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
Indikator : nilai realisasi penanaman modal daerah
Kegiatan:
1) Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
Indikator Keluaran (Output): Frekuensi koordinasi penanaman modal dengan
instansi terkait/pihak terkait
Kelompok sasaran : PMA/PMA/Stakeholder terkait
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
2) Penyelenggaraan Pameran Investasi
Indikator Keluaran (Output): Jumlah mengikuti pameran promosi investasi
Kelompok sasaran : PMA/PMA/Stakeholder terkait Pusat/Provinsi/Kab/Kota
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
59
3) Sinergitas pelaksanaan fasilitasi investasi
Indikator Keluaran (Output) : frekeuensi forum bisnis/temu bisnis/fasilitasi mitra
investasi kota banjar dengan pihak ketiga/stakeholder
Kelompok sasaran : PMA/PMA/Stakeholder terkait Pusat/Provinsi/Kab/Kota
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar.
4) Kerjasama di bidang investasi
Indikator Keluaran (Output) : Terselenggaranya kerjasama dengan instansi
pemerintah/pihak ketiga/stakeholder terkait investasi daerah
Kelompok sasaran : PMA/PMA/Stakeholder terkait Pusat/Provinsi/Kab/Kota
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
5) Penyusunan Profil Investasi Daerah
Indikator Keluaran (Output) : Tersedianya/jumlah dokumen materi/bahan profil
investasi/perencanaan profil dan peluang investasi
Kelompok sasaran : Potensi dan peluang/produk unggulan Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
II) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Indikator : cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
Kegiatan:
1) Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
Indikator Keluaran (Output): Terimplementasinya jenis OSS, SPIPISE,SIM
Perijinan dan Website/Media online/e – office
Kelompok sasaran : Dunia usaha, masyarakat, pemohon izin dan ASN Kota
Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
2) Penyederhanaan Prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman
modal
Indikator Keluaran (Output): tersedianya ketentuan/regulasi terkait penanaman
modal dan PTSP
Kelompok sasaran : Masyarakat dan ASN Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
3) Pengendalian Pelaksanaan investasi PMA/PMDN
Indikator Keluaran (Output) : Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan
penanaman modal dan pelaku usaha
Kelompok sasaran : Pelaku/dunia usaha/PMDN/PMA
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
60
4) Pemrosesan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Berkas permohonan dari pemohon izin dan
terbitnya surat izin/sertifikat surat izin dan nonizin
Kelompok sasaran : Pemohon izin
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
5) Peningkatan Pemantauan,Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman
Modal
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah PMA/PMDN mengikuti bimbingan yang
menyajikan data perkembangan realisasi penanaman modal.
Kelompok sasaran : PMA/PMDN Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
III) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Indikator : - Persentase penyelesaian perizinan yang tepat syarat dan tepat waktu
- IKM terhadap pelayanan PTSP
Kegiatan
1) Penanganan Pengaduan Perijinan dan Penanaman Modal
Indikator Keluaran (Output) : Tertanganinya pengaduan yang masuk beserta
prosentase pengaduan yang ditindaklanjut
Kelompok sasaran : Pemohon izin/pengadu terkait pelayanan PTSP
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
2) Pembinaan dan Sosialisasi Perijinan dan Investasi
Indikator Keluaran (Output) :Jumlah frekuensi sosialisasi dan jumlah peserta
yang mengikuti sosialisasi perijinan dan investasi
Kelompok sasaran : Masyarakat dan dunia usaha dan/atau ASN Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
3) Penyusunan Data Perijinan
Indikator Keluaran (Output) :Tersedianya dokumen laporan penerbitan perijinan
dan nonperizinan
Kelompok sasaran :
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
4) Pengawasan Penerbitan Perijinan
Indikator Keluaran (Output) : Frekuensi koordinasi sinergitas tiga pilar Babinsa
dan/atau BHABINKAMTIBMAS
Kelompok sasaran : Masyarakat/dunia usaha
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
61
Kegiatan publik yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Tahun 2020 – 2023, antara lain :
I. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
Indikator : nilai realisasi penanaman modal daerah
1. Kegiatan Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal
Indikator keluaran (output) : Frekuensi koordinasi dan pengembangan penanaman
modal
Kelompok sasaran : Duniaa usaha, stakeholder terkait/instansi terkait
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
2. Kegiatan Penyusunan Profil Investasi Daerah
Indikator keluaran (output) : Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan
penanaman modal
Kelompok sasaran : Duniaa usaha, stakeholder terkait/instansi terkait
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
3. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi
Indikator keluaran (output) : Jumlah kegiatan promosi penanaman modal
Kelompok sasaran : Duniaa usaha, stakeholder terkait/instansi terkait
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
4. Kegiatan Sinergitas Pelaksanaan Fasilitasi Investasi
Indikator keluaran (output) : Frekuensi forum interaksi investor dengan mitra Kota
Banjar
Kelompok sasaran : stakeholder terkait/instansi terkait
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
5. Kegiatan Kerjasama di Bidang Investasi
Indikator keluaran (output) : Frekuensi kerjasama bidang penanaman modal
Kelompok sasaran : stakeholder terkait/instansi terkait
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
6. Peningkatan kualitas SDM guna peningaktan pelayanan investasi
Indikator Keluaran (output) : Terfasilitasinya capacity building dalam
meningkatkan investor
Kelompok sasaran : ASN DPMPTSP Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
II. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Indikator : cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
1. Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Investasi
PMA.PMDN
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
62
Indikator keluaran (output) : Jumlah PMA/PMDN mengikuti bimbingan yang
menyajikan data perkembangan realisasi penanaman modal
Kelompok sasaran : PMA/PMDN Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
2. Kegiatan Pembinaan Dan Sosialisasi Perijinan dan Investasi
Indikator keluaran (output) : Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan
sosialisasi perizinan/investasi
Kelompok sasaran : Masyarakat, Pemohon izin dan ASN Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
3. Kegiatan Penanganan Pengaduan dan Perijinan dan penanaman Modal
Indikator keluaran (output) : Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti
Kelompok sasaran : Pemohon pengaduan
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
4. Kegiatan Pembangunan Zona Integritas unit PTSP
Indikator keluaran (output) : tersedia laporan pembangunan zona integritas
menuju WBK dan WBBM dan infrastruktur zona integritas serta monev
Kelompok sasaran : ASN DPMPTSP, Masyarakat Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
5. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA
Indikator keluaran (output) : Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan
penanaman modal
Kelompok sasaran : Dunia usaha/PMDN/PMA
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
6. Kegiatan Sinergitas dan Monitoring serta evaluasi perizinan
Indikator keluaran (output) : frekuensi koordinasi sinergitas tiga pilar (BABINSA
dan BHABINKAMTIBMAS)
Kelompok sasaran : Masyarakat, pemohon izin BABINSA dan
BHABINKAMTIBMAS serta ASN DPMPTSP Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
III. Program Pengembangan Layanan Terpadu Satu Pintu
Indikator : - Persentase penyelesaian perizinan yang tepat syarat dan tepat waktu
- IKM terhadap pelayanan PTSP
Kegiatan :
1. Kegiatan Pemrosesan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Indikator keluaran (output) : Jumlah sertifikat suart izin dan non izin
Kelompok sasaran : pemohon izin dan ASN DPMPTSP Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
63
2. Kegiatan Penyusunan Data Perijinan
Indikator keluaran (output) : Tersedianya data perizinan dan nonperizinan
Kelompok sasaran : Kantor DPMPTSP Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
3. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP
Indikator keluaran (output) : Terimplementasinya OSS, e –office dan Website
Kelompok sasaran : Masyarakat, pemohon izin dan ASN DPMPTSP Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
4. Kegiatan Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan
penanaman modal.
Indikator keluaran (output) : Jumlah usulan/rancangan/rumusan regulasi terkait
kebijakan penanaman modal dan PTSP
Kelompok sasaran : Kantor DPMPTSP Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
Sedangkan kegiatan pendukung yang akan direncanakan pada tahun 2018 -2023, diantara lain :
1) Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
Indikator : Cakupan pelayanan adminsitrasi perkantoran
Kegiatan
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Keluaran (Output): Terpenuhinya kebutuhan jasa pengiriman surat dan
tersedia benda pos
Kelompok sasaran : Kantor DPMPTSP Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
2) Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Indikator Keluaran (Output): Terpenuhi kebutuhan listrik,air,telepon, dam jasa
internet
Kelompok sasaran : Kantor DPMPTSP Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
3) Penyediaan Jasa jaminan barang milik daerah
Indikator Keluaran (Output): Pembayaran jasa asuransi kendaraan dinas/operasional
roda dua dan empat
Kelompok sasaran : Kendaraan dinas RODA 2/4 DPMPTSP
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
4) Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional
Indikator Keluaran (Output): Pembayaran pajak kendaraan bermotor
Kelompok sasaran : Kendaraan dinas RODA 2/4 DPMPTSP
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
64
5) Penyediaan Jasa administrasi keuangan
Indikator Keluaran (Output): Pembayaran ganti cek untuk pencairan diBank
Kelompok sasaran : Kantor DPMPTSP Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
6) Penyediaan alat tulis kantor
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis kebutuhan ATK Kantor
Kelompok sasaran : Kantor DPMPTSP Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis kebutuhan barang cetakan
Kelompok sasaran :
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
8) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Indikator Keluaran (Output): Jumlah lampu beserta kelengkapan listrik yang
digunakan
Kelompok sasaran : Kantor DPMPTSP Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
9) Penyediaan peralatan rumah tangga
Indikator Keluaran (Output): Jumlah peralatan dan bahan pembersih kantor
Kelompok sasaran :
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah langganan surat kabar/tabloid
Kelompok sasaran : Pemohon izin dan ASN DPMPTSP Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
11) Penyediaan makanan dan minuman
Indikator Keluaran (Output): Terselenggaranya makan minum tamu dan rapat kantor
Kelompok sasaran : Tamu, pemohon izin dan ASN Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
12) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Indikator Keluaran (Output): Perjalanan dinas luar daerah
Kelompok sasaran : ASN DPMPTSP Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
13) Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
Indikator Keluaran (Output): Jumlah jasa tenaga pendukung adminsitrasi dan teknis
Kelompok sasaran : ASN (NONPNS) DPMPTSP Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar.
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
65
14) Penyediaan Jasa keamanan kantor
Indikator Keluaran (Output): Jumlah keamanan kantor
Kelompok sasaran : ASN (NONPNS) DPMPTSP Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
15) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Indikator Keluaran (Output): Perjalanan dinas dalam daerah
Kelompok sasaran : ASN DPMPTSP Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasaran Aparatur
Indikator : Persentase jumlah sarana dan prasarana kondisi baik
Kegiatan
1) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis peralatan/perlengkapan
Kelompok sasaran : Kantor DPMPTSP Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
2) Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua/2
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis peralatan/perlengkapan
Kelompok sasaran : sarana dan prasarana DPMPTSP Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
3) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Indikator Keluaran (Output): Pemeliharaan gedung kantor
Kelompok sasaran : gedung kantor DPMPTSP Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
4) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ oprasional
Indikator Keluaran (Output): Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan 4
Kelompok sasaran : Kendaraan Dinas roda 2 dan/atau 4 DPMPTSP Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
5) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Indikator Keluaran (Output): Jumlah pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor
Kelompok sasaran : Kantor DPMPTSP Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan :
1) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Indikator Keluaran (Output): Jumlah pakaian khusus pegawai
Kelompok sasaran : ASN DPMPTSP Kota Banjar
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
66
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
2) Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah pakaian dinas pegawai
Kelompok sasaran : ASN DPMPTSP Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Indikator : Persentase jumlah pegawai yang disiplin
Kegiatan:
1) Pendidikan dan pelatihan formal
Indikator Keluaran (Output): Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bintek/seminar
Kelompok sasaran : ASN DPMPTSP Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
2) Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Indikator Keluaran (Output): Persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi
hukuman disiplin
Kelompok sasaran : ASN DPMPTSP Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Indikator : - Skor perencanaan kinerja
- Skor pengukuran kinerja
- Skor pelaporan kinerja
- Skor evaluasi internal
- Skor capaian kinerja
- Capaian kesesuaian laporan keuangan dengan SAP
- Persentase RKA yang dilen -gkapi dengan GAP dan GBS
Kegiatan
1) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
yang dicetak
Kelompok sasaran : Kantor DPMPTSP Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
2) Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen Laporan Kinerja yang dicetak
Kelompok sasaran : Kantor DPMPTSP Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
67
3) Penyusunan pelaporan mutasi persediaan barang habis pakai
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen barang habis pakai dan mutasi
aset yang dicetak
Kelompok sasaran : Kantor DPMPTSP Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
4) Penyusunan Perencanaan Anggaran SKPD
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen RENJA,RKA n+1,RKA
Perubahan n yang dicetak
Kelompok sasaran : Kantor DPMPTSP Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
5) Penyusunan RENSTRA SKPD
Indikator Keluaran (Output): Tersedianya dokumen RENSTRA
Kelompok sasaran : Kantor DPMPTSP Kota Banjar
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
6) Monitoring dan Evaluasi Pelaporan
Indikator Keluaran (Output): Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi
SAKIP
Kelompok sasaran : Laporan perencanaan dan Kinerja Dinas
Pendanaan indikatif : APBD Kota Banjar
Adapun penyajian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif bersumber pada table 6.1
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
68
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
69
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
70
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 -2023
71
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 - 2023
72
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Sesuai dengan visi Kota Banjar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2018 -2023 yaitu “ Dengan Iman Dan Taqwa
Kita Wujudkan Kota Banjar Yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya,
Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan” dan untuk mencapai misi pembangunan
jangka menengah Kota Banjar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Banjar telah menetapkan Indikator Kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
kedepan yang mengcu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Banjar sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Banjar, khususnya pada urusan wajib
penanaman modal.
Tabel 7.1
Indikator Kinerja DPMPTSP Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
No Indikator Kondisi
kinerja
pada
awal
periode
rpjmd
Target capaian setiap tahun Kondisi
kinerja
pada akhir
periode
rpjmd
2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 9 9
MISI 3: Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Tujuan 1 : Membangun Perekonomian Masyarakat Yang Maju dan Inklusif
Sasaran 1.2 : Meningkatnya Penanaman Modal
1 Realisasi
Penanaman
Modal
Daerah (Juta
Rupiah)
268.329 75.000 78.750 83.500 89.500 97.000 423.750
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 - 2023
73
Tabel 7. 2
Keterkaitan Tujuan Dan Sasaran RPJMD Terhadap Indikator Kinerja Utama Dan Indikator Kinerja Lainnya
TUJUAN
RPJMD
SASARAN
RPJMD
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN Keterangan
2019 2020 2021 2022 2023
Meningkatkan
Kualitas Tata
Pemerintahan
Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja dan
Keuangan
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan
Nilai hasil evaluasi
SAKIP dinas
B (64.80) B (65.27) B (65.44) B (65.70)
BB (70.00) Indikator
Kinerja
Utama
Cakupan kesesuaian
laporan keuangan
dinas dengan SAP
(Standar Akuntasi
Pemerintah)
100% 100% 100% 100% 100%
Membangun
Perekonomian
Masyarakat
Yang Maju dan
Inklusif
Meningkatnya
Penanaman
Modal daerah
Meningkatnya
penanaman
modal daerah
Realisasi Penanaman
Modal Daerah (Juta
Rupiah)
75.000 78.750 83.500 89.500 97.000 Indikator
Kinerja
Utama
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 - 2023
74
Meningkatkan
Kualitas Tata
Pemerintahan
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik
Kategori Indeks
Kepuasan Masyarakat
(IKM)
BAIK
(78.00)
BAIK
(78.10)
BAIK
(78.50)
BAIK
(78.75)
BAIK
(79.00)
Indikator
Kinerja
Utama
RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2018 - 2023
75
BAB VIII
PENUTUP
Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas
PMPTSP) Kota Banjar Tahun 2018 -2023 ini berisi pedoman pelaksanaan pembangunan dan
ketentuan-ketentuan lain yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2018-2023 yang akan digunakan sebagai acuan dalam
pembuatan Rencana Kerja Tahunan Dinas PMPTSP Kota Banjar dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun ke depan. Rencana strategis diharapkan dapat tercapai sasaran yang efektif dan efisien,
secara sinergi sehingga visi dan misi Pemerintah Kota Banjar menjadi kenyataan sesuai dengan
harapan kita semua.
Pencapaian sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjar pada periode 2018 – 2023 sebagai berikut :
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan, dengan mempertahankan predikat WTP
pada laporan keuangan daerah dan kategori SAKIP mencapai BB
2. Meningkatnya nilai realisasi investasi (PMA/PMDN) di Kota Banjar sebesar 423.750.000.000
3. Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di unit PMPTSP dengan kategori BAIK.
Rencana Strategis Dinas PMPTSP mempunyai kelenturan dalam pelaksanaannya dan
bersifat dinamis dalam proses pembangunan tersebut sejauh tidak menyimpang dari Visi dan
Misi yang telah ditetapkan, dengan Rencana Strategis ini pula diharapkan akan menjadi
sinkronisasi dan sinergitas program antar bidang, antar instansi/lembaga terkait dalam
meningkatkan investasi di Jawa Barat pada umumnya, dan pada khususnya di Kota Banjar yang
memberikan manfaat pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat Jawa Barat dan
kemajuan bangsa Indonesia secara umum.
Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program perencanaan strategis atau biasa
disebut Renstra ditentukan kerjasama yang mendalam oleh semua pihak yang terkait dengan
perencanaan program khususnya seluruh Aparatur pada Dinas PMPTSP Kota Banjar.
Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Strategis Dinas
PMPTSP Kota Banjar Tahun 2018-2023 ini kami ucapkan terima kasih, seiring dengan hal
tersebut kami juga berharap untuk kritik dan sarannya bagi kesempurnaan program ini.
NO
INDIKATOR KINERJA
SESUAI TUGAS DAN
FUNGSI DPMPTSP
TARGET INDIKATOR
LAINNYA/INDIKATOR
IKK/IKU2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1Meningkatnya nilai realisasi
investasi di Kota Banjar
Kenaikan nilai realisasi
investasi8 9 10 11 12 15,16 5,68 6,15 8,14 19,05 189,50 63,11 61,50 74,00 158,75
2Terselenggaranya promosi
peluang penanaman modal
Terselenggaranya promosi
peluang penanaman modal3 Event 3 Event 2 Event 3 Event 3 Event 4 event 4 event 2 event 3 Event 3 Event 133,33 133,33 100 100 100
3
Tersedianya informasi
peluang usaha sektor/bidang
unggulan
Tersedianya informasi
peluang usaha sektor/bidang
unggulan
2 profil 2 profil 2 profil 2 profil 2 profil 2 profil 2 profil 2 profil 2 profil 2 profil 100% 100% 100% 100% 100%
4
Terselenggaranya bimbingan
pelaksanaan kegiatan
penanaman modal
Terselenggaranya bimbingan
pelaksanaan kegiatan
penanaman modal
4 kali
(150
pelaku
usaha)
4 kali
(150
pelaku
usaha)
4 kali
(150
pelaku
usaha)
4 kali (200
pelaku
usaha)
4 kali
(150pelak
u usaha)
100
pelaku
usaha
4 kali
(150
pelaku
usaha)
164
pelaku
usaha
300
pelaku
usaha
192
pelaku
usaha
66,67 100 109,33 150 128
5 Prosentase penyelesaian
berkas permohonan perizinan90% 90% 90% 90% 90% 86,93 90,69% 80,78 % 87,67 % 81,17% 96,59 100,77 89,75 97,41 90,19
6
Terselenggaranya sosialisasi
kebijakan penanaman modal
dan perizinan kepada
masyarakat dunia usaha
Terselenggaranya sosialisasi
kebijakan penanaman modal
dan perizinan kepada
masyarakat dunia usaha
6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 100% 100% 100% 100% 100%
TABEL 2.9 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TARGET RENSTRA DPMPTSP REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7
Prosentase penyelesaian
pengaduan
masyarakat/pemohon
Prosentase penyelesaian
penanganan pengaduan
masyarakat/yang
ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8
Nilai IKM Terhadap pelayanan
penanaman modal dan
perijinan
Nilai IKM terhadap pelayanan
penanaman modal dan
perijinan
80,2 80,21 80,22 80,23 80,24 83,4 82,52 81,88 80,17 77,84 103,99 102,88 102,069 99,9252 97,01
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Urusan Wajib : Penanaman ModalI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 424.822.100 456.750.000 532.150.700 583.092.500 682.106.600 413.002.612 440.753.569 516.884.074 572.759.106 666.911.435 1 Penyediaan Jasa surat menyurat 1.100.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.100.000 1.499.500 1.499.000 1.498.500 1.498.500
2 Penyediaan Jasa komunikasi,
sumberdaya air dan listrik 79.200.000 85.500.000 78.542.000 66.892.000 116.500.000 71.408.819 71.817.070 72.288.239 61.395.063
102.683.396 3 Penyediaan jasa jaminan barang milik 8.500.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.500.000 6.440.663 6.563.708 6.410.933 6.411.824 7.297.829
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas/operasional 6.500.000 6.500.000 4.500.000 6.500.000 6.500.000 4.994.400 4.714.500 4.302.300 5.337.500
5.652.800 5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 400.000 300.000 300.000 200.000 600.000 245.000 220.000 180.000 180.000 454.000 6 Penyediaan alat tulis kantor 49.422.100 50.000.000 55.000.000 50.000.000 55.000.000 49.422.100 49.999.900 55.000.000 49.999.400 54.999.000 7 Penyediaan barang cetakan dan 37.000.000 33.500.000 64.419.300 63.650.000 81.565.600 37.000.000 33.500.000 56.508.300 63.650.000 81.564.150
8 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 2.000.000 2.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.996.600 3.000.000 2.000.000
2.000.000 9 Penyediaan peralatan rumah tangga 10.000.000 13.000.000 13.000.000 15.000.000 15.921.000 10.000.000 13.000.000 13.000.000 14.955.000 15.875.000
10 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 6.500.000 7.000.000 13.000.000 13.000.000 15.000.000 6.431.000 6.998.000 12.815.000 13.000.000
14.990.000 11 Penyediaan makanan dan minuman 23.000.000 22.000.000 30.000.000 28.000.000 35.000.000 23.000.000 21.998.500 29.998.000 27.999.250 34.999.100 12 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi 90.000.000 86.250.000 105.189.400 106.150.000 119.420.000 89.960.630 86.246.491 105.182.302 106.148.969 119.307.160
13 Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/teknis perkantoran 96.000.000 117.192.500 128.300.000 175.200.000 177.300.000 96.000.000 117.192.100 128.300.000 173.783.600
177.290.500 14 Penyediaan jasa keamanan kantor 15.200.000 20.307.500 23.100.000 44.000.000 44.300.000 15.000.000 20.307.200 23.100.000 42.400.000 44.300.000
15 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam daerah 4.700.000 5.300.000 4.000.000 4.000.000 4.700.000 5.300.000 4.000.000
4.000.000
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 807.979.500 267.375.000 363.810.600 298.912.100 261.899.000 798.200.349 267.065.325 359.277.623 298.900.628 259.364.072
1 Pembangunan Gedung Kantor 356.830.000 348.982.015 2 Pengadaan kendaraan dinas / 164.737.500 70.500.000 164.737.500 70.500.000
3 Pengadaan peralatan dan perlengkapan
kantor 138.100.000 111.960.600 185.610.600 44.939.800 79.899.000 136.168.850 111.960.600 185.543.100 44.939.730
79.712.600
4 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantor 10.000.000 10.414.400 21.200.000 20.000.000 7.000.000 10.000.000 10.414.400 16.735.500 20.000.000
6.980.500
5 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/operasional 126.312.000 130.000.000 137.000.000 148.472.300 156.000.000 126.311.984 129.690.325 136.999.023 148.460.898
153.670.972
6 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan
dan perlengkapan kantor 12.000.000 15.000.000 20.000.000 15.000.000 19.000.000 12.000.000 15.000.000 20.000.000 15.000.000
19.000.000 III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 48.304.000 47.200.000 19.800.000 31.190.000 40.188.400 48.284.000 47.182.500 19.800.000 31.190.000 40.008.400
1 Pengadaan pakaian Dinas beserta
perlengkapannya 13.500.000 15.700.000 9.900.000 23.530.000 13.480.000 15.682.500 9.900.000
23.430.000
2 Pengadaan pakaian khusus dan hari-
hari tertentu 34.804.000 31.500.000 19.800.000 21.290.000 16.658.400 34.804.000 31.500.000 19.800.000 21.290.000
16.658.400
IV Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 16.770.000 18.000.000 15.000.000 5.000.000 10.000.000 9.575.000 11.338.672 4.795.000 5.000.000 5.400.000
1 Pendidikan dan pelatihan formal 16.770.000 18.000.000 15.000.000 5.000.000 10.000.000 9.575.000 11.338.672 4.795.000 5.000.000 5.400.000
V
Program Peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
70.650.000 70.750.000 35.880.700 32.429.200 44.000.000 60.687.580 70.741.100 35.870.150 32.426.900 43.972.050
1 Penyusunan pelaporan capaian kinerja
dan ikhtisari realisasi Kinerja SKPD 15.660.000 12.900.000 8.450.000 85.000.000 10.000.000 15.660.000 12.899.750 8.446.950 8.498.000
9.992.150
2 Penyusunan pelaporan keuangan
semester 10.000.000 7.500.000 4.350.000 3.443.750 9.990.000 7.499.200 4.350.000 3.443.750
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran 7.350.000 4.330.700 7.349.000 4.330.700
4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun 17.981.500 12.500.000 5.750.000 6.000.000 10.000.000 17.981.080 12.498.325 5.747.500 5.999.900
9.990.500
5 Penyusunan perencanaan anggarn
SKPD 17.058.500 18.000.000 8.487.750 14.000.000 17.056.500 17.999.625 7.750.000 8.487.750
13.997.000
6 Penyusunan laporan mutasi persediaan
barang habis pakai 12.500.000 5.250.000 5.997.500 10.000.000 12.495.200 5.245.000 5.997.500
9.992.400 7 Penyusunan RENSTRA 9.950.000 9.948.800
TABEL 2.11 ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG PENDANAAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJAR
NO URAIAN/PROGRAM / KEGIATANANGGARAN PADA TAHUN KE REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE
KET
31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
VI Program Peningkatan Promosi dan
kerjasama investasi 142.000.000 148.325.000 85.400.000 206.989.200 200.848.000 141.598.000 147.962.270 85.031.939 206.907.000 199.025.922
1 Pengendalian Pelaksanaan Investasi
PMDN /PMA 9.100.000 13.000.000 10.300.000 21.950.000 20.000.000 9.098.550 12.993.730 10.295.600 21.948.800
19.701.900
2 perencanaan dan pengembangan
penanaman modal 13.000.000 23.000.000 14.400.000 18.001.700 15.000.000 12.650.000 22.817.235 14.296.605 18.001.700
14.927.250
3
Peningkatan Kegiatan Pemantauan,
Pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal
19.350.000 21.625.000 10.700.000 25.000.000 20.000.000 19.300.000 21.621.146 10.693.697 24.988.670 19.750.000
4 Penyelenggaraan pameran investasi 100.550.000 90.700.000 50.000.000 65.000.000 50.000.000 100.549.450 90.530.159 49.746.037 64.999.372 49.827.972
5 Pembinaan dan sosialisasi Perijinan dan
Investasi 22.500.000 51.000.000 22.436.225
49.972.800 6 Penyusunan Profil Investasi Daerah 41.887.500 25.848.000 41.887.500 2.584.800 7 Kerjasama di Bidang Investasi 12.650.000 19.000.000 12.644.733 18.998.000
VII Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi 9.800.000 10.000.000 157.450.000 146.179.200 200.000.000 9.800.000 10.000.000 157.069.550 145.872.130 198.071.695
1 Penyusunan Cetak Biru/MasterPlan
Pengembangan Penanaman Modal 33.000.000 32.997.317,00
2 Pengembangan System Informasi
Penanaman Modal 9.800.000 10.000.000 24.450.000 20.000.000 72.000.000 9.800.000 10.000.000 24.298.706 19.853.000
71.082.150
3
Penyederhanaan prosedur perijinan
dan peningkatan pelayanan penanaman
modal
100.000.000 25.979.200 99.773.527 25.979.200
4 Penanganan Pengaduan Perijinan dan
Penanaman Modal 8.000.000 8.000.000 7.898.000
7.185.000
5 Pemprosesan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu 61.200.000 60.000.000 61.143.550
59.917.445 6 Penyusunan Data Perijinan 31.000.000 10.000.000 30.998.380 9.997.000 7 Pengawasan Penerbitan Perijinan 49.890.100
VIII
Program Peningkatan Dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
266.474.400 245.000.000 68.000.000 266.237.230 243.837.350 67.911.700
1 Insentifikasi dan Ekstensifikasi Sumber -
sumber Pendapatan Daerah 20.000.000 17.000.000 13.000.000 19.980.000 16.997.500 12.999.700
2 Fasilitasi Pemrosesan Perijinan 246.474.400 228.000.000 55.000.000 246.257.230 226.839.850 54.912.000
IX Program Mengintensifikasikan
Penanganan Pengaduan Masyarakat 42.000.000 45.000.000 29.000.000 41.430.000 44.987.860 28.997.277
1 Penanganan Kasus Pengaduan 15.000.000 15.000.000 6.400.000 14.960.000 14.993.860 6.399.950
2 Penyuluhan dan Sosialisasi Pelayanan
Perijinan 27.000.000 30.000.000 22.600.000 26.470.000 29.994.000 22.597.327
X Program Peningkatan Pelayanan
Kepada Masyarakat 106.000.000 67.000.000 47.300.000 105.147.740 66.836.998 47.229.538
1 Peningkatan Kinerja Pelayanan 10.000.000 30.000.000 18.100.000 9.765.190 29.999.900 18.043.588
2 Pemutakhiran Sistem Aplikasi Perijinan 46.000.000 24.000.000 21.200.000 45.809.670 23.989.935 21.189.500
3 Pembuatan Papan Reklame Perijinan 8.000.000 7.996.450
4 Penyusunan Standar Operasional
Prosedur 13.000.000 12.847.163
5 Penyusunan Produk Hukum/Juklak dan
Juknis Perizinan 50.000.000 49.572.880
TOTAL 1.934.800.000 1.375.400.000 1.353.792.000 1.303.792.000 1.439.042.000 1.893.962.511 1.350.705.644 1.322.866.851 1.293.055.764 1.418.833.574
RATA - RATA PERTUMBUHAN
ANGGARAN (KENAIKAN/PENURUNAN) -28,19% -1,57% -3,69% 10,37%
rata-
rata
pertum
buhan
sebesar
5 %
RATA - RATA PERTUMBUHAN REALISASI
(KENAIKAN/PENURUNAN) -28,68% -2,06% -2,25% 9,73%
rata-
rata
pertum
buhan
sebesar
5 %
31
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 ANGGARAN REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3.930.514.394,00 3.501.952.723,88 4.399.605.967,74 4.632.690.278,28 4.599.472.772,28 3.720.003.229,00 3.278.706.855,00 4.247.288.986,00 4.185.091.132,00 4.236.398.376,00 94,64 93,63 96,54 90,34 92,11
Rata - rata
pertumbuhan anggaran
dan realisasi -10,90% 25,63% 5,30% -0,72% -11,86 29,54 -1,46 1,23 4,83% 4,36%
Secara keseluruhan berdasarkan tabel diatas, jumlah pendanaan untuk belanja langsung dan tidak langsung mengalami rata -rata pertumbuhan selama lima tahun sebesar 4.83% untuk anggaran dan realisasi anggaran mencapai kenaikan 4.36%
Urusan Penanaman
Modal
TABEL 2 .12
ANGGARAN DAN REALISASI (BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG ) PENDANAAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJAR
URAIAN
ANGGARAN PADA TAHUN KE REALISASI ANGGARAN RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN RATA - RATA PERTUMBUHAN
33
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
Meningkatkan
kualitas tata kelola
dinas
DPMPTSP
KOTA
BANJAR
Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan
Nilai SAKIP OPD B (63,12) B/(64.8)
B (65.27) B (65.44) B (65.70) BB (70.00) BB (70.00)
Skor Perencanaan Kinerja (%) 23,7 23,8 23,9 24 24,1 25 25
Skor Pengukuran Kinerja (%) 11,56 11,8 12 12 12 13,4 13,4
Skor Pelaporan Kinerja (%) 10,69 11,85 12 12 12 13 13
Skor Evaluasi Internal (%) 4,05 4,2 4,2 4,25 4,3 4,8 4,8
Skor Capaian Kinerja (%) 13,13 13,15 13,17 13,19 13,3 13,8 13,8
Cakupan kesesuaian Laporan
Keuangan dgn SAP (%)100 100 100 100 100 100
% RKA yg dilengkapi dengan GAP
dan GBS7% 10% 10% 12% 12% 12%
-
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Jumlah laporan kinerja, LPPD dan
LKPJ3 Dok 3 Dok 10.000.000 3 Dok 10.000.000 3 Dok 10.000.000 3 Dok 13.000.000 3 Dok 13.000.000 3 Dok 56.000.000
Kasubag
Perencanaan dan
Evaluasi
-Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Jumlah laporan keuangan akhir
tahun OPD2 Dok 2 Dok 10.000.000 2 Dok 10.000.000 2 Dok 10.000.000 2 Dok 13.000.000 2 Dok 13.000.000 2 Dok 56.000.000
Kasubag
Perencanaan dan
Evaluasi
-Penyusunan perencanaan
anggaran SKPD
Jumlah RENJA, RKA, dan RKA
Perubahan yang tepat syarat3 Dok 3 Dok 16.000.000 3 Dok 16.000.000 3 Dok 16.000.000 3 Dok 18.000.000 3 Dok 18.000.000 3 Dok 84.000.000
Kasubag
Perencanaan dan
Evaluasi
- Penyusunan RENSTRAJumlah RENSTRA yang memenuhi
syarat1 Dok 1 Dok 12.000.000 12.000.000
Kasubag
Perencanaan dan
Evaluasi
-Penyusunan Laporan Mutasi
Persediaan Barang Habis Pakai
Jumlah laporan mutasi asset dan
persediaan barang yang
memenuhi syarat
1 Dok 1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000 1 Dok 13.000.000 1 Dok 13.000.000 1 Dok 56.000.000
Kasubag Umum,
kepegawaian dan
keuangan
- Monitoring dan evaluasi pelaporanJumlah laporan monitoring dan
evaluasi SAKIP1 Dok 6.000.000 1 Dok 6.000.000 1 Dok 8.000.000 1 Dok 8.000.000 1 Dok 28.000.000
Kasubag
Perencanaan dan
Evaluasi
Persentase pegawai
yang melakukan tindak
pidana korupsi
0% 16.000.000 0% 25.000.000 0% 30.000.000 0% 35.000.000 0% 35.000.000 0% 141.000.000 SEKRETARIS
Persentase maksimum
jumlah pegawai yang
dijatuhi hukuman
disiplin karena
penyalahgunaan
keuangan
0% 0% 0% 0% 0% -
Kasubag Umum,
kepegawaian dan
keuangan
Persentase pegawai
yang melakukan tindak
pidana korupsi
0% 0% 0% 0% 0%
- Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah pegawai yang mengikuti
diklat2 orang 4 orang 16.000.000 5 orang 20.000.000 5 orang 25.000.000 5 orang 30.000.000 5 orang 30.000.000 5 Orang 121.000.000
Kasubag Umum,
kepegawaian dan
keuangan
- Pengawasan dan Evaluasi Kinerja
Aparatur
Persentase jumlah pegawai yang
punishment dan reward0% dan 10% 5.000.000 0% dan 10% 5.000.000 0% dan 10% 5.000.000,0 0% dan 10% 5.000.000 0% dan 10%
20.000.000 Kasubag Umum,
kepegawaian dan
keuangan
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan IndikatifDinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar
Tahun 2019 - 2023
NO TUJUAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN
PERENCANAAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
PENANGGUNG
JAWABLOKASI2019 2020 2021 2022 2023
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA
4
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
65.000.000 65.000.000 292.000.000
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
58.000.000 52.000.000 52.000.000
71
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
NO TUJUAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN
PERENCANAAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
PENANGGUNG
JAWABLOKASI2019 2020 2021 2022 2023
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA
4
Persentase
jumlah pegawai yang
disiplin
100% 100% 75.000.000 100% 78.750.000 82.690.000 100% 86.820.000 100% 91.160.000 100% 414.420.000 SEKRETARIS
-Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
Tersedia pakaian dinas beserta
kelengkapannya50 orang 50 seragam 25.000.000 50 seragam 28.750.000 50 seragam 28.750.000 50 seragam 43.410.000 60 seragam 45.580.000 60 seragam 171.490.000
Kasubag Umum,
kepegawaian dan
keuangan
-Pengadaan Pakaian Khusus hari -
hari tertentu
Tersedia pakaian khususu hari -
hari tertentu50 orang 100 seragam 50.000.000 100 seragam 50.000.000 100 seragam 53.940.000 100 seragam 43.410.000 60 seragam 45.580.000 60 seragam 242.930.000
Kasubag Umum,
kepegawaian dan
keuangan
Persentase
jumlah sarana dan prasarana
kondisi baik
100% 100% 619.000.000 100% 649.950.000 100% 682.450.000 100% 716.570.000 100% 752.400.000 100% 3.420.370.000 SEKRETARIS
-Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional roda 4/roda 21 unit 320.000.000 6 Unit motor 200.000.000 4 Unit motor 120.000.000 1 Unit mobil 386.570.000 1.026.570.000
Kasubag Umum,
kepegawaian dan
keuangan
- Pengadaan Mabeleur Jumlah mebeleur kantor 1 paket 100.000.000 1 paket 62.450.000 2 paket 200.000.000 1 paket 362.450.000 Kasubag Umum,
kepegawaian dan
-Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah sarana dan prasarana
penunjang kantor6 jenis 7 jenis 113.000.000 6 jenis 109.950.000 5 jenis 200.000.000 5 jenis 30.000.000 5 jenis 252.400.000 5 jenis 705.350.000
Kasubag Umum,
kepegawaian dan
keuangan
-Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan/renovasi bangunan
gedung3 paket 3 paket 10.000.000 3 paket 20.000.000 3 paket 40.000.000 3 paket 40.000.000 3 paket 40.000.000 3 paket 150.000.000
Kasubag Umum,
kepegawaian dan
keuangan
-Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas
/operasional18unit 21 unit 160.000.000 21 unit 200.000.000 21 unit 220.000.000 21 unit 220.000.000 21 unit 220.000.000 21 unit 1.020.000.000
Kasubag Umum,
kepegawaian dan
keuangan
-Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan dan perlengkapan kantor
Terpeliharanya AC,Printer dan
Komputer20 unit 20 unit 16.000.000 20 unit 20.000.000 20 unit 40.000.000 20 unit 40.000.000 20 unit 40.000.000 20 unit 156.000.000
Kasubag Umum,
kepegawaian dan
keuangan
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran 100% 100% 710.712.000 100% 746.250.000 100% 783.560.000 100% 822.740.000 100% 863.870.000 100% 3.927.132.000 SEKRETARIS
- Penyediaan Jasa Surat MenyuratTersedianya prangko,materai, dan
biaya ekspediasi12 bulan 12 bulan 2.000.000 12 bulan 2.000.000 12 bulan 2.000.000 12 bulan 2.000.000 12 bulan 2.000.000 12 bulan 10.000.000
Kasubag Umum,
kepegawaian dan
keuangan
-Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air, dan listrik
kelancaran pembayaran air, listrik,
jasa komunikasi rutin kantor12 bulan 12 bulan 114.712.000 12 bulan 120.000.000 12 bulan 120.000.000 12 bulan 120.000.000 12 bulan 140.000.000 12 bulan 614.712.000
Kasubag Umum,
kepegawaian dan
keuangan
-Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Terpenuhinya asuransi kendaraan
dinas/operasional21 unit 21 unit 7.500.000 21 unit 8.000.000 22 unit 15.000.000 22 unit 15.000.000 22 unit 15.000.000 22 unit 60.500.000
Kasubag Umum,
kepegawaian dan
keuangan
-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpenuhinya pembayaran STNK
kendaraan21 unit 21 unit 6.500.000 21 unit 7.500.000 21 unit 7.500.000 21 unit 7.500.000 21 unit 7.500.000 21 unit 36.500.000
Kasubag Umum,
kepegawaian dan
keuangan
-Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Terpenuhinya penggantian
cek/giro5 kali 5 kali 500.000 5 kali 500.000 5 kali 500.000 5 kali 500.000 5 kali 500.000 5 kali 2.500.000
Kasubag Umum,
kepegawaian dan
keuangan
- Penyediaan Alat Tulis KantorTerpenuhinya kebutuhan kegiatan
ATK rutin kantor12 bulan 12 bulan 50.000.000 12 bulan 50.000.000 12 bulan 50.000.000 12 bulan 50.000.000 12 bulan 60.000.000 12 bulan 260.000.000
Kasubag Umum,
kepegawaian dan
keuangan
-Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Lancarnya pemungutan perijinan (
Cetak blanko,sertifikat, dan plat
IMB)
1 paket 1 paket 75.000.000 1 paket 75.000.000 1 paket 75.000.000 1 paket 75.000.000 1 paket 85.000.000 1 paket 385.000.000
Kasubag Umum,
kepegawaian dan
keuangan
-
Penyedian Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
20 buah 20 buah 3.000.000 20 buah 3.000.000 20 buah 3.000.000 20 buah 3.000.000 20 buah 3.000.000 20 buah 15.000.000
Kasubag Umum,
kepegawaian dan
keuangan
-Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Terpenuhinya kebutuhan
kebersihan kantor12 bulan 12 bulan 16.400.000 12 bulan 18.000.000 12 bulan 18.000.000 12 bulan 18.000.000 12 bulan 18.000.000 12 bulan 88.400.000
Kasubag Umum,
kepegawaian dan
keuangan
-Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - undangan
Peningkatan wawasan dan
pengetahuan pegawai DPMPTSP12 bulan 12 bulan 15.600.000 12 bulan 18.000.000 12 bulan 18.000.000 12 bulan 18.000.000 12 bulan 18.000.000 12 bulan 87.600.000
Kasubag Umum,
kepegawaian dan
keuangan
-Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terpenuhinya kebutuhan
makanan dan minuman kantor12 bulan 12 bulan 35.000.000 12 bulan 35.000.000 12 bulan 35.000.000 12 bulan 35.000.000 12 bulan 35.000.000 12 bulan 175.000.000
Kasubag Umum,
kepegawaian dan
keuangan
-Rapat - rapat Koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah40 kali 40 kali 123.500.000 40 kali 130.000.000 40 kali 130.000.000 40 kali 130.000.000 40 kali 130.000.000 40 kali 643.500.000
Kasubag Umum,
kepegawaian dan
keuangan
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
71
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
NO TUJUAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN
PERENCANAAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
PENANGGUNG
JAWABLOKASI2019 2020 2021 2022 2023
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA
4
-Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/teknis perkantoran
Lancarnya pemberian honor
pegawai non PNS20 orang 20 orang 207.000.000 20 orang 223.250.000 20 orang 251.560.000 20 orang 290.740.000 20 orang 290.740.000 20 orang 1.263.290.000
Kasubag Umum,
kepegawaian dan
keuangan
- Penyediaan Jasa Pengaman kantorPeningkatan pengamanan
lingkungan kantor4 orang 4 orang 48.000.000 4 orang 50.000.000 4 orang 52.000.000 4 orang 52.000.000 4 orang 53.130.000 4 orang 255.130.000
Kasubag Umum,
kepegawaian dan
keuangan
-Rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi
dan konsultasi ke dalam daerah30 kali 30 kali 6.000.000 30 kali 6.000.000 30 kali 6.000.000 30 kali 6.000.000 30 kali 6.000.000 30 kali 30.000.000
Kasubag Umum,
kepegawaian dan
keuangan
2
Meningkatkan
penanaman modal
daerah
Meningkatkan
kualitas
pelayanan
IKM Terhadap Pelayanan PTSP Baik(77.84) Baik(78,00)B (78.10) B (78.50) B (78.75) B (79.00) B (79.00)
Persentase penyelesaian perizinan
yang tepat syarat dan tepat waktu85% 90% 96.000.000 95% 165.000.000 100% 275.000.000 100% 227.000.000 100% 250.000.000 100% 1.013.000.000 BIDANG PELAYANAN
-Penangan Pengaduan Perijinan
Dan Penanaman Modal
Presentase pengaduan yang
dilayani/ditindaklanjuti100% 100% 8.000.000 8.000.000
-Pembinaan dan Sosialisasi
Perijinan Dan Investasi
Jumlah peserta yang mengikuti
pembinaan dan sosialisasi
perizinan
6 kali 150 0rang 23.000.000 23.000.000
- Pengawasan Penerbitan Perizinan
Frekuensi koordinasi sinergitas tiga
pilar BABINSA dan
BHABINKAMTIBMAS
4 kali 4 kali 50.000.000 50.000.000
-
Penyederhanaan Prosedur
Perijinan dan Peningkatan
Pelayanan Penanaman modal
Jumlah
usulan/rancangan/rumusan
regulasi kebijakan pm dan PTSP
1 draft dok 30.000.000 1 draft dok 40.000.000 1 draft dok 40.000.000 1 draft dok 40.000.000 5 draft 150.000.000 Kasi Informasi dan
Pendaftaran
Perijinan
-Pemrosesan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Jumlah sertifikat izin dan non
perizinan3000 surat izin 60.000.000
3100 surat
izin 80.000.000 3200 surat izin 80.000.000
3200 surat
izin 90.000.000
15000
sertifikat izin 310.000.000
Kasi Verifikasi
-Pengembangan Sistem Informasi
Penanaman Modal
Terimplementasi OSS dan SIM
lainnya2 paket 45.000.000 2 paket 80.000.000 2 paket 50.000.000 2 paket 50.000.000 2 paket/ tahun 225.000.000
Kasi Informasi dan
Pendaftaran
Perijinan
- Penyusunan Data Perijinan
Tersedianya Data Perizinan dan
non perizinan beserta kearsipan
data base
1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 1 Dokumen dan
Arsip 30.000.000 1 Dokumen 75.000.000 1 Dokumen 57.000.000 1 Dokumen 70.000.000 5 Dokumen 247.000.000 Kasi penerbitan dan
pelaporan perijinan
Meningkatnya
penanaman
modal
Nilai realisasi penanaman modal
daerah268.329 M 75.000 M 78.750 M 83.500 M 89.500 M 97.000 M 97.000 M
Nilai realisasi penanaman modal
daerah268.329 M 75.000 M 290.000.000 78.750 M 359.000.000 83.500 M 350.000.000 89.500 M 400.000.000 97.000 M 450.000.000 423.750 M 1.849.000.000
BIDANG
PENANAMAN
MODAL
-Perencanaan dan Pengembangan
Penanaman Modal
frekuensi koordinasi dan
pengembangan PM1 Kali 1 Kali 25.000.000 1 kali 25.000.000 1 kali 25.000.000 1 kali 35.000.000 1 kali 85.000.000 5 Kali 195.000.000
Kasi Pengembangan
PM
- Penyusunan Profil Investasi DaerahJumlah dokumen perencanaan
profil dan peluang investasi1 media visual 1 media visual 31.000.000 1 media visual 50.000.000 1 paket 15.000.000 1 paket 20.000.000 1 paket 20.000.000 1 paket/Tahun 136.000.000
Kasi Pengembangan
PM
-Peningkatan kualitas SDM Guna
peningkatan pelayanan investasi
Terfasilitasi capacity building
dalam meningkatkan investor50 orang 50.000.000 50.000.000
Kasi Pengembangan
PM
-Penyelenggaraan Pameran
Investasi
Jumlah kegiatan promosi
penanaman modal3 event 3 event 110.000.000 3 event 160.000.000 3 event 160.000.000 3 event 200.000.000 3 event 200.000.000 15 event 830.000.000
Kasi Promosi dan
Kerjasama
-Sinergitas Pelaksanaan Fasilitasi
Investasi
frekuensi forum interkasi investor
dengan mitra kota banjar4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 2 kali 80.000.000 4 kali 120.000.000 4 kali 120.000.000 18 Kali 520.000.000
Kasi Promosi dan
Kerjasama
- Kerjasama di Bidang Kerjasamafrekuensi kerjasama bidang
penanaman modal1 kali 1 kali 24.000.000 1 kali 24.000.000 1 kali 20.000.000 1 kali 25.000.000 1 kali 25.000.000 5 Kali 118.000.000
Kasi Promosi dan
Kerjasama
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK/PROGRAM
PENGEMBANGAN LAYANAN TERPADU
SATU PINTU
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI
DAN KERJASAMA INVESTASI
71
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
NO TUJUAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN
PERENCANAAN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
PENANGGUNG
JAWABLOKASI2019 2020 2021 2022 2023
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA
4
Meningkatnya
penanaman
modal
Nilai realisasi penanaman modal
daerah268.329 M 75.000 M 78.750 M 83.500 M 89.500 M 97.000 M 97.000 M -
BIDANG
PENGENDALIAN
Cakupan Pengendalian
pelaksanaan penanaman modal150 PMA/PMDN 160 PMA/ PMDN 170.000.000 170 PMA/ PMDN 250.000.000
180 PMA/
PMDN 206.000.000
190 PMA/
PMDN 227.000.000
190 PMA/
PMDN 250.000.000
890 PMA/
PMDN 1.103.000.000
BIDANG
PENGENDALIAN
1Pengembangan Sistem Informasi
Penanaman Modal
Terimplementasi OSS dan SIM
lainnya1 Paket 2 paket 35.000.000 35.000.000
2
Penyederhanaan Prosedur
Perijinan dan Peningkatan
Pelayanan Penanaman modal
Jumlah rancangan regulasi yang
disusun2 Dokumen 15.000.000 15.000.000
3Pemrosesan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Jumlah sertifikat izin dan non
perizinan2000 Sertifikat 2500 surat izin 60.000.000 60.000.000
4Pengendalian Pelaksanaan
Investasi PMDN/PMA
Terselenggaraanya bimbingan
pelaksanaan kegiatan pm pada
pelaku usaha
25 Desa/kel 25 Desa/kel 25.000.000 25 Desa/ kel 30.000.000 25 Desa/kel 30.000.000 25 Desa/kel 30.000.000 25 Desa/ kel 40.000.000 25 Desa/ kel 155.000.000 Kasi Pengawasan
dan pengendalian
5 Pembangunan Zona Intergritas (ZI)
Tersedia dokumen WBK dan
WBBM dan infrastruktur zona
integritas serta monev
6 Dokumen 60.000.000 6 Dokumen 60.000.000 Kasi Pengawasan
dan pengendalian
6
Peningkatan Pemantauan,
pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan Investasi PMA/PMDN
Jumlah PMA/PMDN mengikuti
bimbingan yang menyajikan data
perkembangan realisasi pm
150 PMA/PMDN 50 PMA/ PMDN 35.000.000 65 PMA/ PMDN 50.000.000 80 PMA/
PMDN 66.000.000
100 PMA/
PMDN75.000.000
100 PMA/
PMDN80.000.000
395
PMDN/PMA306.000.000
Kasi Pengawasan
dan pengendalian
7Penangan Pengaduan Perijinan
Dan Penanaman Modal
Presentase pengaduan yang
dilayani/ditindaklanjuti100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 12.000.000 100% 20.000.000 100% 52.000.000
Kasi Pembinaan dan
Pengaduan
8Pembinaan dan Sosialisasi
Perijinan Dan Investasi
Jumlah peserta yang mengikuti
pembinaan dan sosialisasi
perizinan
150 0rang 50.000.000 150 0rang 50.000.000 150 0rang 50.000.000 150 0rang 50.000.000 750 orang 200.000.000 Kasi Pembinaan dan
Pengaduan
9Sinergitas dan monitoring serta
evaluasi perizinan
Frekuensi koordinasi sinergitas tiga
pilar BABINSA dan
BHABINKAMTIBMAS
4 kali 50.000.000 4 kali 50.000.000 4 kali 60.000.000 4 kali 60.000.000 20 Kali 220.000.000 Kasi Pengawasan
dan pengendalian
2.034.712.000 2.325.950.000 2.461.700.000 2.580.130.000 2.757.430.000 12.159.922.000
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM
INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
71