draft kerangka regulasi migas
Post on 25-Jul-2015
463 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KERANGKA REGULASI MIGAS(Pengaturan Industri Minyak dan Gas Bumi berdasar UU 22/2001)
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
JAKARTA, 26 FEBRUARI 2007
www.migas.esdm.go.id
DRAFT - 1
1 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKonsep 26022007
DAFTAR ISIKERANGKA REGULASI MIGAS
I. PENDAHULUANII. PERAN PEMERINTAH DI BIDANG MIGAS
• Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral• Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Gas Bumi melalui Pipa
III. HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN BADAN PELAKSANA/USAHA BIDANG MIGAS• Hubungan Pemerintah dengan Badan Pelaksana (Hulu) Migas• Hubungan Pemerintah dengan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap Migas• Hubungan Pemerintah dengan BUMN Migas
IV. PENETAPAN KEBIJAKAN MIGASV. REGULASI USAHA (HULU-HILIR) MIGAS
• Penetapan Struktur/Aturan Pasar• Penetapan Wilayah Kerja/Wilayah Usaha Migas• Kontrak Kerjasama/Perijinan• Efisiensi Pengusahaan/Penetapan Harga Jual• Perlindungan Konsumen Migas• Fasilitasi Hubungan Komersial
VI. REGULASI KETEKNIKAN MIGAS• Pengelolaan Reservoir Migas• Pengelolaan Pemurnian dan Pengolahan Migas• Infrastruktur Teknologi Migas• Keselamatan Migas
VII. PEMBINAAN USAHA PENUNJANG MIGAS VIII. PENEGAKAN HUKUM MIGAS(Law Enforcement)
LAMPIRAN
2 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKonsep 26022007
I. PENDAHULUAN
• Perangkat pengaturan di bidang migas yang mempunyai kekuatan hukum mengikat(“binding”)., sesuai tataran dan lingkup kewenangannya adalah sebagai berikut (Lampiran A) :
– Konstitusi, berupa Undang-undang Dasar 1945 (khususnya Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3), yang kewenangan penyusunannya dilakukan melaui mekanisme Sidang Umum MPR.
– Legislasi, berupa Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang kewenangan penyusunannya dilakukan secara bersama antara DPR dan Presiden.
– Regulasi, berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden di bidang migas yang kewenanganpenyusunannya dimiliki oleh Pemerintah/Presiden dan cakupannya Nasional. Peraturan ini dapatditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sepanjangdiamanatkan dalam Peraturan Pemerintah.
• Tanpa perangkat pengaturan, maka kebijakan yang diambil, baik oleh Presiden atau olehMenteri, bentuknya adalah penetapan (“bezieking”) sehingga belum mempunyai kekuatanhukum yang mengikat (“non-binding”). Perangkat pengaturan pada tataran yang lebih rendahtidak boleh bertentangan dengan perangkat pengaturan dengan tataran yang lebih tinggi.
• Amar putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara No. 002/PUU-I/2003 mengenaipengujian UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945 menyatakanbahwa Pasal 12 (3), 22 (1), serta 28 (2) dan (3) UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumibertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusantersebut tidak berarti membatalkan UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi secarakeseluruhan.
3 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKonsep 26022007
Lanjutan…
• Putusan tersebut harus dipahami bahwa Pasal 12 (3) kata “diberi wewenang”, Pasal 22 (1) kata “paling banyak”, dan Pasal 28 (2) dan (3) dianggap tidak ada atau dihapus dari teksUndang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penghapusan tersebut tidakakan mengganggu pelaksanaan UU No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi baik bagipemerintah maupun dunia usaha
• Menghapus pasal 28 (2) dan (3) berarti ketentuan mengenai persaingan usaha yang sehatdan wajar dalam penentuan harga bahan bakar minyak dan pengurangan tanggung jawabsosial pemerintah terhadap masyarakat tertentu tidak berlaku. Penghapusan substansi padadua ayat tersebut tidak perlu ditindaklanjuti dengan mengubah UU No.22/2001 tentangMinyak dan Gas Bumi melainkan cukup mengubah ketentuan pelaksanaan Pasal 28. Pasal30 memuat aturan delegasian mengenai pengaturan lebih lanjut pasal 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan 29 dengan Peraturan Pemerintah.
• Berdasarkan amanat yang ada dan tersebar dalam pasal-pasal UU 22/2001 besertapenjelasannya, dan Undang-undang lain yang terkait, perlu disusun Kerangka RegulasiMigas sebagai pedoman pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentangminyak dan gas bumi (Lampiran B)
4 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKonsep 26022007
II. PERAN PEMERINTAH DI BIDANG MIGAS• MENTERI ESDM *) MELAKSANAKAN :
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN– Fungsi Pembinaan (Pasal 38, 39 dan 40 UU 22/2001)
Melalui penetapan kebijakan dan penanganan urusan pemerintah– Fungsi Pelaksanaan– Fungsi Pengaturan (Pasal 8(1), 18,19(2),20(6),21(3),22(2),30,31(5),37,40(6),43,47(5),49 UU 22/2001)
Melalui perangkat regulasi berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri ESDM (sebagaimanadiamanatkan dalam PP 35/2004 PP 36/2004)
– Fungsi Pengawasan (Pasal 41, 42, dan 50 s/d 58 UU 22/2001)
Melalui Law Enforcement terhadap pelaksanaan peraturan yang ada
TUGAS KHUSUS PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN– Fungsi Kepemilikan SDA (Pasal 4 UU 22/2001)
Melalui penyelenggaraan survei (Pasal 19 UU 22/2001), penetapan, penawaran dan pengakhiran wilayah kerja (Pasal 12 UU 22/2001 danPasal 30 PP 35/2004)
– Peran Pengguna Anggaran untuk Pembangunan Infrastruktur MigasMelalui penggunaan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pasal 31 UU 22/2001)
– Peran Pengguna Barang (Pasal 78 PP 35/2004)
Melalui inventarisasi aset yang digunakan BU/BUT dalam kegiatan usaha hulu..
• BADAN PENGATUR Badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusianBBM dan gas bumi serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir
*) c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
5 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKonsep 26022007
III. HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN BADAN PELAKSANA (HULU) MIGAS
6 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKonsep 26022007
IV. HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA/BENTUK USAHA TETAP MIGAS
7 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKonsep 26022007
V. HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN BUMN MIGAS
8 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKonsep 26022007
IV. PENETAPAN KEBIJAKAN MIGAS
• Merupakan Kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dimaksudkan untuk memberikan arahan/garis besar haluan migas kepadaStakeholders
• Sesuai amanat Pasal 39 ayat 1, penetapan kebijakan migas didasarkanpada :– Cadangan dan Potensi Sumber Daya Migas– Kemampuan Produksi Migas– Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Bakar Migas dalam Negeri– Penguasaan Teknologi Migas– Aspek Lingkungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup– Optimalisasi Kemampuan Migas Nasional– Kebijakan Pembangunan
• Kebijakan Pembangunan di bidang Migas harus merupakan bagian darikebijakan pembangunan nasional yang ………. (Pro-Poor), ……. (Pro-Job) dan ………. (Pro-Growth)
• Kebijakan migas dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM tentangRencana Umum Perminyakan dan Pergasbumian Nasional (RUPPN)
9 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKonsep 26022007
VII. REGULASI USAHA (HULU-HILIR) MIGAS
10 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKonsep 26022007
VIII. REGULASI KETEKNIKAN MIGAS
• Diperlukan Kaidah Keteknikan yang Baik (Good Engineering Practices) agar :1. Reservoir migas dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal2. Pengelolaan pemurnian dan pengolahan migas efektif dan efisien3. “Keselamatan Migas” dapat diwujudkan4. Transaksi jasa dan/atau peralatan migas dapat dipenuhi dan dilaksanakan.
• REGULASI UNTUK ASPEK KETEKNIKAN SEBAGAIMANA DIAMANATKAN PASAL 40UU/2001 MENCAKUP :
1. PENGELOLAAN RESERVOIR MIGAS (PETROLEUM RESERVOIR MANAGEMENT)2. PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS (PETROLEUM REFINERY MANAGEMENT)3. KESELAMATAN MIGAS (PETROLEUM SAFETY)4. INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI MIGAS (PETROLEUM TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE)
11 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKonsep 26022007
A. PENGELOLAAN RESERVOIR MIGAS• Pengelolaan reservoir migas adalah ketentuan tentang kaidah keteknikan
pengelolaan reservoir migas yang baik (good reservoir engineering practices) agar pengambilan cadangan migas dapat dilakukan secara optimal (ultimate recovery)
• Aspek keteknikan yang diatur adalah Teknik Reservoir dan Teknik Produksi• Ketentuan tentang akreditasi dan sertifikasi adalah pada Lampiran …..
Lanjutan…
12 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKonsep 26022007
Lanjutan…
B.PENGELOLAAN PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS• Pengelolaan pemurnian dan pengolahan migas adalah ketentuan tentang
kaidah keteknikan pengelolaan pemurnian dan pengolahan migas yang baik (good refinery engineering practices) agar proses pengolahandilakukan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan produk dan hasilolahan yang optimal dan memenuhi standard dan mutu yang ditetapkan.
• Aspek keteknikan yang diatur adalah Teknik Pemurnian dan Pengolahantermasuk Pengangkutan dan Penyimpanan.
• Ketentuan tentang akreditasi dan sertifikasi adalah pada Lampiran…
13 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKonsep 26022007
C. KESELAMATAN MIGAS• Keselamatan Migas adalah ketentuan tentang Standarisasi peralatan, SDM, pedoman umum
instalasi migas dan prosedur kerja agar instalasi migas dapat beroperasi dengan andal, aman, dan akrab lingkungan, mengingat kegiatan usaha migas, produk, dan hasil olahannya antaralain Bahan Bakar Minyak dan Gas (BBM/G), selain bermanfaat juga mempunyai potensibahaya dan pencemaran yang dapat merugikan manusia, harta benda dan lingkungan.
• Potensi bahaya dapat terjadi pada tahap survey, pembangunan instalasi maupun padatahap operasi dan pasca operasi, yang meliputi kegiatan survey umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga ataupun tahap pemanfaatan. Untuk ituinstalasi migas dan pemanfaatan BBM/G perlu ada regulasi keselamatan migas.
• Keselamatan migas harus dapat menciptakan kondisi :– Aman dan sehat bagi pekerja (K3)– Aman bagi masyarakat umum (KU)– Aman bagi lingkungan (KL)– Aman dan andal bagi instalasi migas sendiri (KI)
• Kaidah keteknikan keselamatan migas yang baik : praktek-praktek kegiatan usaha migasyang dapat menjamin keselamatan kerja, keselamatan instalasi, keselamatan umum danlingkungan hidup.
• Ketentuan tentang keselamatan Migas ada pada Lampiran …
VIII. REGULASI KETEKNIKAN MIGAS
14 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKonsep 26022007
Lanjutan…
D. INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI MIGAS• Infrastruktur Teknologi Migas merupakan ketentuan tentang sertifikasi dan
akreditasi migas agar transaksi jasa dan/atau peralatan migas dapat dilaksanakan• Akreditasi adalah pengakuan dari lembaga yang berwenang*) kepada lembaga
sertifikasi independen untuk mengeluarkan sertifikat kelaikan instalasi, sertifikatkelaikan peralatan, sertifikat mutu produk dan sertifikat kompetensi tenaga teknikyang digunakan pada kegiatan usaha migas.
• Sertifikasi adalah pernyataan tertulis dari lembaga independen yang terakreditasi**) mengenai kelaikan instalasi, kelaikan peralatan, mutu produk dankompetensi tenaga teknik untuk dioperasikan dalam kegiatan usaha migas.
• Ketentuan tentang Infrastruktur Teknologi Migas ada pada Lampiran….
Catatan*) Bila belum ada lembaga yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, maka akreditasi
dapat dilaksanakan oleh Departemen teknis yang mempunyai kewenangan di bidang migas, yaituDepartemen Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
**) Bila belum ada lembaga yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, maka sertifikasidapat dilaksanakan oleh Departemen teknis yang mempunyai kewenangan di bidang migas, yaituDepartemen Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
15 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKonsep 26022007
IX. PEMBINAAN USAHA PENUNJANG MIGAS
• Merupakan kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengacu kepadaUndang-Undang lain dan/atau kewenangan Menteri lain yang terkait, dimaksudkan untukmewujudkan Badan Usaha Penunjang Migas yang kompeten dan laik usaha.
• Materi Muatan yang diatur antara lain :– Klasifikasi Penggolongan Jenis Usaha Jasa Penunjang– Persyaratan Teknis/Administratif– Sertifikasi Badan Usaha Penunjang– Akreditasi Lembaga Sertifikasi
• Perangkat Regulasi :– RPP Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Migas (Amanat Pasal 38, 39 dan 41 UU No.22
Tahun 2001)– Revisi Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 147 Tahun 1972
16 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKonsep 26022007
X. PENEGAKAN HUKUM MIGAS (Law Enforcement)
© DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKonsep 26022007
Lampiran ATATARAN PENGATURAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMIPERANGKAT PENGATURAN PROGRAM KEBIJAKAN
UUD 1945(Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3)
UU 22 TAHUN 2001TENTANG MIGAS
PERATURAN PEMERINTAH• PERPRES• PERMEN (yang diamantkan PP)
PLATFORM POLITIKPRESIDEN
KEBIJAKANMIGAS NASIONAL
KONSTITUSI
LEGISLASI M IGAS
REGULASIMIGAS
PROGRAM KABINETINDONESIA BERSATU
Pemerintah(Nasional)
DPR danPemerintah
Negara(MPR)
TATARAN(Domain)
Usulan Amandemen(bila ada)
RUU
RPP
(Pelaksanaan Platform)
PUBLIK
• Menyiapkan Program Legislasi
• Menyiapkan danmenetapkan Regulasi
• Melaksanakan RegulasiMigas
PROGRAM SUB-SEKTOR MIGAS
Binding
Non-Binding
18 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKonsep 26022007
Lampiran BPERAN PEMERINTAH DALAM BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI
(Sesuai Undang-Undang No.22/2001 tentang Migas)
Tugas Umum Pemerintahan *)
Fungsi Pembinaan :(Pasal 38 UU No.22/2001)
Fungsi Pelaksanaan :(Pasal 39 ayat (2) UU No.22/2001)
Fungsi Pengaturan :(BAB IV dan BAB V UU No.22/2001)
Fungsi Pengawasan :(Pasal 41 UU No.22/2001)
Fungsi Kepemilikan SDA :(Pasal 4 UU No.22/2001)
PEMBUATAN KEBIJAKAN(Pasal 39 Ayat 1 (b)
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENGELOLAAN ASET
REGULASI KETEKNIKAN(Pasal 40)
LAW ENFORCEMENT/INSPEKSI (Pasal 42)
PENGELOLAAN WILAYAH KERJA MIGAS (Pasal 6)
RPP Pembinaan danPengawasan (Pasal 43)
RPP PNBP MIGAS(Pasal 31 Ayat 5)
RPP Usaha Hulu Migas
PP PembentukanBadan Pengatur (Pasal 49)
RPP Pembinaan danPengawasan (Pasal 43)
PP PembentukanBadan Pelaksana (Pasal 49)
RPP Keteknikan(Pasal 40 ayat 6)
PP……
BIDANG TUGAS
RPP Kontrak Kerja Sama(Pasal 18)
RPP Usaha Hilir Migas(Pasal 30)
PERANGKAT REGULASI
*) Dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang migas, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
REGULASI USAHA
UU LAINUU 22/2001UU …(Keuangan Negara)UU …(PerbendaharaanNegara)
Tugas Khusus Sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan
PP……
19 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKonsep 26022007
Lampiran B-1PERATURAN PEMERINTAH YANG AKAN DISUSUN
(AMANAT UU 22/2001)
1. RPP Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 43)2. RPP Kegiatan Usaha Hulu (Pasal 8 (1), 20 (6), 21 (3), 22 (2), 37)3. RPP Kegiatan Usaha Hilir (Pasal 30)4. RPP Pedoman dan Tata Cara KKS dan Wilayah Kerja (Pasal 18)5. RPP Penetapan Besarnya Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu
Migas (Pasal 31 (5))6. RPP Keteknikan,Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan (Pasal 40 (6))7. PP No. 42/2002 Tentang BP Migas (Revisi)8. PP No. 67/2002 Tentang BPH Migas (Revisi)
20 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKonsep 26022007
Lampiran B-2PERATURAN BIDANG MIGAS YANG SAAT INI BERLAKU DAN KONSEPSI MASA MENDATANG
PERANGKAT LEGISLASI1 9 6 0 2 0 0 62 0 0 1
PERANGKAT REGULASI)
UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Putusan MKNo. 002 / PUU-1 / 2003
diputuskan pada tanggal21 Des 2004
1960
1962
1971
2001
PP 11/1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian atau Pengolahan MigasPP 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas
PP 67/2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM danKegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
PP 31/2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina MenjadiPerusahaan Perseroan (PERSERO)
PP 35/2004 Jo. PP No. 34/ 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas PP 36/2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
RPP tentang ketentuan penetapan besaran bagian negara, pungutan negara dan bonus (Amanat Pasal 31 ayat 5)RPP tentang Pedoman dan Tata Cara KKS dan Wilayah Kerja (Amanat Pasal 18)
1974
2002 (Juli)
2002 (Des)
2003 (Juni)
2004 (Okt)Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
UU No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
UU No. 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Prp No.2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Untuk Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri
UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
MPR 1930 Nomor 341 tentang Peraturan Keselamatan Kerja Pertambangan
2 0 0 4
RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha MigasRPP tentang Keteknikan, Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan
Keterangan:: Garis untuk Tahun 2001: Garis untuk putusan MK
PP 17/1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daaerah Lepas Pantai
1979
RPP tentang Kegiatan Usaha Hulu MigasRPP tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
2 0 0 7
RPP mengenai Revisi PP No 42 Tahun 2002 tentang BP MigasRPP mengenai Revisi PP No 67 Tahun 2002 tentang BPH Migas
21 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKonsep 26022007
INDUSTRI HULUINDUSTRI HULUOTORITAS MIGAS
BPH MIGAS BPH MIGAS 22))
MENTERI MENTERI ENERGI DAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA SUMBER DAYA MINERALMINERAL
cqcq. DJMIGAS. DJMIGAS
BadanBadan UsahaUsaha, , BadanBadan UsahaUsaha TetapTetap 66))
E k s p l o r a s i E k s p l o r a s i E k s p l o i t a s i E k s p l o i t a s i
INDUSTRI HILIR (Badan Usaha)INDUSTRI HILIR (Badan Usaha)
PengolahanPengolahan PenyimpananPenyimpanan
Pengangkutan Pengangkutan 33)) N i a g N i a g a a 44) )
BP MIGASBP MIGAS
(Kontrak Kerja Sama) (Kontrak Kerja Sama) KKSKKS
Regulasi 1)Usaha Migas
Kebijakan
PengendalianPengendalian & & PengawasanPengawasanKKS (KKS (MikroMikro))
Regulasi 1)Keteknikan Migas
1) Regulasi (Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan) 5) Kecuali yang diatur oleh BPH MIGAS sesuai dengan pasal 46 2) Melakukan pengaturan gas pipa dan pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM 6) Hulu dapat melakukan kegiatan sesuai dengan pasal 26 3) Pengaturan gas pipa sepanjang tidak ada transaksi usaha dibidang itu4) Pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi BBM 7) Semua izin adalah oleh Menteri
LampiranLampiran CC--11HUBUNGAN FUNGSI PEMERINTAH HUBUNGAN FUNGSI PEMERINTAH DANDAN NONNON--PEMERINTAH PEMERINTAH
DALAM DALAM INDUSTRI INDUSTRI MIGAS NASIONALMIGAS NASIONAL
IndustriIndustri MigasMigas
55))
Kebijakan Migas
Regulasi 1)Usaha Migas
PengangkutanPengangkutan N i a g N i a g a a
Pasal 46 7)PenyimpananPenyimpanan
© Setjen DESDM 2004 4
15/07/2004
22 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKonsep 26022007
PT. PGN Tbk
LampiranLampiran CC--22HUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN BUMN MIGASHUBUNGAN PEMERINTAH DENGAN BUMN MIGAS
ASPEK KEBIJAKAN DAN REGULASI MIGAS
OTORITAS MIGAS
Regulasi Keteknikan
MENTERIENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
(Kebijakan Migas)
Regulasi Usaha Hulu dan Hilir
ASPEK KORPORASI
OTORITAS BUMN
Dewan KomisarisBUMN MIGAS
BU / BUTMIGAS
PELAKU USAHA MIGAS
Anak PerusahaanBUMN MIGAS
PT. Pertamina (Persero)
MENTERI NEGARABUMN
(Kebijakan Korporasi)
Pengelolaan BUMNBidang UPISET
REGULASI KEPEMILIKAN
23 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKonsep 26022007
Lampiran CINDUSTRI MIGAS DALAM KONSTALASI INDUSTRI
Hulu
(Mengangkat dari perut bumi)
Hilir
(Mengolah menjadi produk energi) (Meningkatkan Nilai Tambah)
Minyak BumiProduk lanjut :
Petrokimia hulu al benzene,polietilene
PenyimpananCadangan
Minyakbumi
Trader Tanpa Aset
INDUSTRI PRIMER INDUSTRI SEKUNDER
Produk lanjut
a.Metanol
b.Pupuk
Penyimpanan
Trader Tanpa Aset
CadanganGasbumi
Eksplorasi / Eksploitasi
Eksplorasi / Eksploitasi Pengolahan Pengangkutan
Pengolahan Pengangkutan
Niaga
Niaga
INDUSTRI PENUNJANG KEGIATAN MIGAS
Pengujian(Perusahaan)
Operasi(Kontraktor)
Penelitian danPengembangan
(Perusahaan)
Pendidikan danPelatihan(Perusahaan)
Jasa Lainnya(Perusahaan)
Pengembangan daninstalasi
(Kontraktor)
IndstriFabrikasi dan
Instalasi(Fabrikasi)
Industri Jasa Penunjang Migas
Konsultasi(Konsultan)
Perawatan(Kontraktor)
“Domain“ Menteri yang bertanggung jawab di bidang Minyak dan Gas Bumi
Migas
Instansi lain
Pengolahanterintegrasi
Keterangan:1.Pengolahan Terintegrasi adalah proses pengolahan minyak bumi menjadi produk energi menjadi satu dengan produk petrokimia hulu
Gas Bumi
PetrokimiaHilir
Petrokimia Hilir
Tanker/Pipa
© DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKonsep 26022007
Lampiran D-1UU Migas vs UU Perindustrian dan Ristek
Dep. Perindustrian
UU No. 5 Tahun 1984tentang Perindustrian
Dep. ESDM
UU
PP
Permen
“Domain”
PP No 35 Tahun 2004 ttg Kegiatan Usaha Hulu Migas
PP No 36 Tahun 2004ttg Kegiatan Usaha Hilir Migas
RPP tentang Pembinaan danPengawasan
Kegiatan Usaha Migas(termasuk ttg Pembinaan Industri/Badan Usaha Penunjang Migas)
PerMen ESDM Nomor 037 Tahun 2006 ttg Tata Cara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang yang dipergunakan untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Migas
Rancangan PerMen ESDM ttg Industri Penunjang MigasUU No. 22Tahun 2001
tentang Minyakdan
Gas Bumi
PP No. 17/ 1986 ttng Kewenangan Pengaturan,Pembinaan dan Pengembangan Industri
PP No. 102/ 2000 ttng Standardisasi Nasional(Menristek)
Rancangan Permen ESDM ttg Pedoman Teknis Pengadaan Barang & Jasa untukKegiatan Usaha Hulu Migas
Rancangan Peraturan Menteri ESDM ttg Penyelenggaraan Pengadaan Barang & Jasa Secara Elektronik (e-procurement) pada Kegiatan Usaha Migas
Rancangan Permen ESDM ttg Pengaturan Pemberlakukan SNI Sebagai Standar diSektor Migas
Rancangan Permen ESDM ttng Pengaturan Pengawasan Peningkatan PemanfaatanBarang dan Jasa Teknologi dan Rancang Bangun Dalam Negeri
Permen Perindustrian No11/M-IND/PER/3/2006i tentang Pedoman Teknis Pe nggunaanProduksi dalam Negeri
(lingkup kewenangan)
© DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKonsep 26022007
LampiranLampiran DD--33UU Migas UU Migas vsvs UU UU LingkunganLingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup
UU No. 23 Tahun 1997tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dep. ESDM
UU No. 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi
BU/BUT menjamin standar, mutu, kaidah keteknikan yang baik, keselamatan dankesehatan kerja sertapengelolaan lingkungan hidup{Ps. 40 (1, 2, 3)}
Mijn Politie Reglement (MPR) tahun 1930
PP No. 17 Tahun 1974 tentangPengawasan Pelaksanaan Eksplorasi danEksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai
PP No. 11 Tahun 1979 tentangKeselamatan Kerja pada Pemurnian danPengolahan Minyak dan Gas Bumi
UUPP
PermenPeraturan Menteri Pertambangan No. 04/P/M/Pertamb/1973 tentangPencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Perairan Dalam Kegiatan EP Migas
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNo. 1457 K/28/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan diBidang Pertambangan dan Energi
“Domain”
PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya danBeracun
PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan PengendalianPencemaran Air
PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atauPerusakan Laut
Kepmen 103.K/008/M.PE/1994 tentang pengawasan ataspelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dalam bidang PE
Kepmen 0045/2005 tentang pengelolaan lumpurbor,limbah lumpur dan serbuk bor pada kegiatan pengeboran migas
Kepmen LH no11/2006 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatanyang wajib dilengkapai dengan amdal
(lingkup kewenangan)
© DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKonsep 26022007
Lampiran D-2UU Migas vs UU Keselamatan Kerja
Depnakertrans
UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Ialah aturan keselamatan kerja secara umum dalam segala tempat kerjayang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum RI termasuk di dalamnyausaha pertambangan minyak dan gas bumi
Dep. ESDM
UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyakdan Gas Bumi
BU/BUT menjamin standar, mutu, kaidah keteknikan yang baik, keselamatan dan kesehatan kerja sertapengelolaan lingkungan hidup {Ps. 40 (1, 2, 3)}
MPR 1930 Nomor 341 tentangPeraturan Keselamatan KerjaPertambangan
PP No. 17 Tahun 1974 tentangPengawasan PelaksanaanEksplorasi dan Eksploitasi Migas diDaerah Lepas Pantai
PP No. 11 Tahun 1979 tentangKeselamatan Kerja pada Pemurniandan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
PP No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan PengawasanKeselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
Menteri Pertambangan melakukan pengawasan atas keselamatan kerjadalam bidang pertambangan dan berpedoman kepada UU No. 1 Tahun1970 (Ps. 2).
UU
PP
PermenPeraturan Menteri PertambanganNo. 05/P/M/Pertamb/1977 tentang Kewajiban Memiliki SertifikatKelayakan Konstruksi untuk Platform Migas di Daerah LepasPantai
Peraturan Menteri Pertambangan dan EnergiNo. 06P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan KeselamatanKerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakandalam Pertambangan Migas dan Pengusahaan SumberdayaPanas Bumi
“Domain”
Peraturan Menteri Pertambangan No 300K/38/M.PE/1997tentang keselamatan kerja pipa penyalur migas
UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
(lingkup kewenangan)
27 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALKonsep 26022007
LampiranLampiran DD--44UU MIGAS VS UU JASA KONSTRUKSI DAN INDUSTRI PENUNJANGUU MIGAS VS UU JASA KONSTRUKSI DAN INDUSTRI PENUNJANG
“Domain”
UU 22/2001tentang
Minyakdan
Gas Bumi
UU
PP
PP No 35 Tahun 2004
ttg Kegiatan Usaha Hulu Migas
UU No. 18/1999tentang Jasa Konstruksi
PP No . 28 Tahun 2000ttg Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi
Dep. ESDM
JASA-KONSTRUKSI(Dep. Pekerjaan Umum)
PERMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI No. 147 Tahun 1972 Tentang Perijinan usaha Perusahaan Asing yang bekerja di bidang jasa-
jasa usaha pertambangan minyak dan gas bumi
RANCANGAN PERMEN ESDMTENTANG
USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI*PP No 36 Tahun 2004
ttg Kegiatan Usaha Hilir Migas
RPPPembinaan dan
PengawasanKegiatan Usaha Migas
JASA- NON KONSTRUKSI
PP No 29 Tahun 2000ttg Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi
PP No 30 Tahun 2000ttg Penyelengaraan Pembinaan
Jasa Konstruksi
Belum ada UU
Belum ada PP
*) Terdiri dari :• Usaha Jasa Konstruksi Migas• Usaha Jasa Non-Konstruksi Migas• Industri Penunjang Migas
(Lingkup Kewenangan)
INDUSTRI PENUNJANG(Dep. Perin.)
UU No. 5/1984ttg Perindustrian
PP No. 17/1986
tentangKewenanganPengaturan,
Pembinaan danPengembangan
Industri
top related