evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah
Post on 08-Jun-2015
4.895 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Pengendalian Evaluasi&Pembangunan Daerah
Rusman R. Manikswamandiri.wordpress.com | 081 668 9361
Apakah arti PENGENDALIAN dan EVALUASI ?
PENGENDALIANUntuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yg tertuang dlm rencana, melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tsb.
EVALUASIUntuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.
Penjelasan Umum UU 25 / 2004 SPPN
Siklus Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahap mana yg sudah bagus & mana yg masih
lemah ?
Apakah dampaknya bila masih kurang
bagus?
Penjelasan Umum UU 25 / 2004 SPPN
Arah dari Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
30 orang warga di sekitar sungai B yg
tlh trampil dlm budidaya ikan air tawar arus deras
KELUARAN (OUTPUT)
30 usaha budidaya ikan air tawar arus deras yg dikelola
scr tepat guna dan berhasil guna
HASIL (OUTCOME)
Meningkatnya produksi budidaya ikan air tawar arus
deras di sekitar daerah aliran
sungai B
CAP. PROGRAM
Peralatan, Personil dan Pendanaan
MASUKAN (INPUT)
Bagaimana agar produksi ikan air tawar di sekitar aliran sungai B berhasil ditingkatkan
PERENCANAAN
Apakah input dpt menghasilkan target kinerja ? Relevankah utk
kesra? Pelajaran apa yg dpt ditarik? Layak dilanjutkan di tahun
yg akan datang?EVALUAS
I
Bagaimana agar input tertentu dapat
mengha-silkan target kinerja yg lbh tinggi
PENGENDALIAN
Pergeseran Pendekatan dan Peran pada Pengendalian dan Evaluasi
Evaluasi Berorientasi Pembelajara
n
Audit Keuanga
n
Audit Kinerja
Evaluasi
Dampak
Evaluator = Akuntan
Evaluator = Peneliti
Evaluator = Fasilitator
Pengendalian dan Evaluasi = “panggilan jiwa” dari SKPD yg selalu berprestasi (kinerja)
Pengendalian dan Evaluasi:Instrumen Peningkatan Akuntabilitas
Dapatkah akuntabilitas ditingkatkan, bila pengendalian & evaluasi lemah?
Tujuan PENGENDALIAN dan EVALUASI
Untuk mewujudkan:
a. Konsistensi antara: kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil dari rencana pembangunan daerah;
b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
d. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yg telah ditetapkan.
1.KEBIJAKAN PERENCANAAN Bangda Apakah proses penyusunan dokumen rencana
bangda (pembangunan daerah) sudah tepat syarat dan menghasilkan rencana yg baik?
2.PELAKSANAAN Rencana Bangda Apakah pelaksanaan rencana sudah optimal sesuai
syarat pelaksanaan dan beban target kinerjanya?
3.HASIL Pelaksanaan Rencana Bangda Apakah hasilnya sesuai dgn yg direncanakan atau
tlh dapat dimanfaatkan sesuai rencana?
Apa yang DIEVALUASI dan DIKENDALIKAN ?
Beberapa Permasalahan di aspek Pengendalian dan Evaluasi (1)
1. Monev belum menjadi kebutuhan mendasar utk perbaikan kinerja.Indikasi: LAKIP & laporan2 lainnya, masih berorientasi pd
pemenuhan kewajiban administrasi dan formalitas semata.
Hasil monev belum menjadi dasar perencanaan tahun berikutnya.
Kualitas SPIP di SKPD masih rendah.
2. Rendahnya kemampuan PNS dalam perencanaan. Indikasi: Blm mampu menyusun indikator kinerja yg tepat syarat,
sehingga menyulitkan proses pelaporan dan monev.
Lakip = Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SPIP = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
3. Rendahnya kualitas data dan informasi.Indikasi: Data tidak ada, atau berbeda antar instansi (SKPD), atau
terlambat dlm beberapa tahun.
4. Belum optimalnya audit kinerja oleh BPK; masih fokus pada audit laporan keuangan. Padahal, Opini BPK dari Lap Keuangan, tdk terkait secara lsng dng substansi kinerja yg nyata DIHARAPKAN masyarakat.
5. Rendahnya kualitas Rekomendasi DPRD thdp LKPj Kep. Daerah. Padahal rekomendasi tsb = bentuk evaluasi DPRD thdp penyelenggaraan pemerintahan daerah.
LKPj = Laporan Keterangan Pertanggungjawaban SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kantor, Badan, Dinas, Sekretariat, atau yg sejenisnya)
Beberapa Permasalahan di aspek Pengendalian dan Evaluasi (2)
6. Rendahnya peran serta CSO dan Media dalam pengawasan kinerja Pemda.
7. Ketidakjelasan mekanisme pengawasan masyarakat thdp penyelenggaraan pemerintahan daerah ILPPD disampaikan pd masyarakat agar
mendapatkan tanggapan sbg masukan utk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Tetapi, tatacaranya tidak dijelaskan secara cukup.
8. Rendahnya kualitas diseminasi materi pelaporan.
ILPPD = Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pd Masyarakat CSO = Civil Society Organization
Beberapa Permasalahan di aspek Pengendalian dan Evaluasi (3)
TUGAS & FUNGSI PENGENDALIAN & EVALUASI BANGDA(Pasal 155 s.d Pasal 281 Permendagri 54 Thn 2010 ttg Pelaksanaan PP 8 Thn 2008)
Catatan Khusus pada MONEV Penyebab Hipotetis di Kasus Rencana < Realisasi
Cakupan EvaluasiDapat meliputi penilaian tentang:
RELEVANSI: Apakah Program / Kegiatan masih relevan dng isu strategis yg dihadapi.
EFEKTIFITAS: Apakah Program / Kegiatan berhasil mewujudkan Hasil dan Capaian Program? Apakah faktor pendukung dan penghambat pencapaian?
EFISIENSI : Apakah Program / Kegiatan dilaksanakan sesuai dngn persyaratan pelaksanaan dan cost-effective?
DAMPAK : Apakah dampak yg terjadi akibat dari pelaksanaan Program?
KEBERLANJUTAN: Apakah Program tetap akan berkelanjutan bila Program selesai dilaksanakan dan pendanaan dihentikan
KEMANFAATAN BAGI PIHAK LAIN: Pelajaran apakah yg didapat?
30 orang warga di sekitar sungai B yg tlh trampil dlm budidaya ikan air tawar arus deras
KELUARAN (OUTPUT)
30 usaha budidaya ikan air tawar arus
deras yg dikelola scr tepat guna dan berhasil guna
HASIL (OUTCOME)
Meningkatnya produksi budidaya ikan air
tawar arus deras di sekitar daerah aliran
sungai B
CAPAIAN PROGRAM
Peralatan, Personil dan Pendanaan
MASUKAN (INPUT)
Tipe EVALUASI Ex ante Evaluation
Dilakukan SEBELUM pelaksanaan. Masih tahap perencanaan utk mengetahui: apakah usulan kegiatan memang 3E utk permasalahan yang dihadapi. Perbaikan “Design” Program / Kegiatan
Formative EvaluationDilakukan SELAMA PELAKSANAAN kegiatan. Antisipasi permasalahan-permasalahan pelaksanaan kegiatan.
Summative EvaluationDilakukan DIAKHIR pelaksanaan kegiatan. Untuk menilai prestasi pencapaian target kinerja serta penilaian relevansi untuk menyimpulkan keberlanjutan Program
Ex-Post EvaluationUmumnya dilakukan 2 atau 3 tahun SETELAH pelaksanaan kegiatan. Untuk menilai prestasi pencapaian target kinerja, penilaian relevansi serta untuk menyimpulkan Lesson Learned.
EFISIENSI Penggunaan Sumberdaya
Target output berhasil diwujudkan dng menggunakan kuantitas input yg lebih kecil dari rencananya.
Kegiatan dinilai EFISIEN bila:
Input digunakan utk menghasilkan target output yg direncanakan (tdk terdapat pemborosan sumber daya)
Kuantitas input tertentu menghasilkan target output yg lebih besar dari standar (rencana).
EFEKTIFITAS Penggunaan Sumberdaya
Kegiatan dinilai EFEKTIF bila: ...
Output yg dihasilkan sesuai dgn yg direncanakan, baik dari segi jenis/spesifikasi, kuantitas, maupun mutu.
Output yg dihasilkan dapat atau telah dimanfaatkan.
Output yg dihasilkan digunakan sesuai rencana.
30 orang warga di sekitar sungai B yg tlh trampil dlm budidaya ikan air tawar arus deras
KELUARAN (OUTPUT)
30 usaha budidaya ikan air tawar arus
deras yg dikelola scr tepat guna dan berhasil guna
HASIL (OUTCOME)
Meningkatnya produksi budidaya ikan air
tawar arus deras di sekitar daerah aliran
sungai B
CAPAIAN PROGRAM
Peralatan, Personil dan Pendanaan
MASUKAN (INPUT)
Daftar Periksa PengendalianPelaksanaan Rencana Kegiatan (1)
1. Apakah PPTK sudah memahami substansi target kinerja kegiatan? Apakah kegiatan sekedar terlaksana atau harus berhasil mewujudkan substansi kinerjanya?
2. Apakah PPTK sudah mengetahui kelompok sasaran (target group) dari kegiatan?
3. Apakah PPTK sudah mengetahui kegiatan2 yg terkait, agar target pada Hasil (outcome) dan Capaian Program benar2 dapat terwujud?
a. Kegiatan terkait pada Bidangnya (Unit Kerjanya)
b. Kegiatan terkait pada Bidang lain di SKPD ybs.
c. Kegiatan terkait pada SKPD lainnya.
4. Apakah PPTK sudah mengetahui waktu mulai dan mengetahui langkah2 pelaksanaan?
5. Adakah Work Plan (Tabel Rencana Kerja)?
6. Adakah jadwal reguler pelaporan dari PPTK kepada Koordinator Program?
7. Kapan dan dimanakah pelaporan pelaksanaan kegiatan dari PPTK dan Koordinator Program pada Ka. SKPD?
8. Bagaimanakah bentuk format laporan akhir pelaksanaan kegiatan serta kapan dan dimanakah diskusi rencana tindak lanjutnya?
30 orang warga di sekitar sungai B yg tlh trampil dlm budidaya ikan air tawar arus deras
KELUARAN (OUTPUT)
30 usaha budidaya ikan air tawar arus
deras yg dikelola scr tepat guna dan berhasil guna
HASIL (OUTCOME)
Meningkatnya produksi budidaya ikan air
tawar arus deras di sekitar daerah aliran
sungai B
CAPAIAN PROGRAM
Peralatan, Personil dan Pendanaan
MASUKAN (INPUT)
Daftar Periksa PengendalianPelaksanaan Rencana Kegiatan (2)
Dari formulir berikut, bagaimanakah tahapan Evaluasi Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten/kota ?
Lampiran VII Permendagri 54 Tahun 2010 ttg Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008
Bentuk Formulir Laporan Kinerja SKPD
Berhasilkah merealisasikan target
yg direncanakan?
Berhasilkah merealisasikan target
yg direncanakan?
Mengapa Tidak Berhasil? Ada catatan lain?
Mengapa Tidak Berhasil? Ada catatan lain?
Cukupkah atau ada penghematan?
Cukupkah atau ada penghematan?
Jenis Pelaporan untuk Pengendalian dan Evaluasi1. LAKIP = Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
2. Laporan Kinerja
(PP 8/2006 ttg Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah)
3. LPPD, LKPj, ILPPD
(PP 3/2007 ttg LPPD pada Pemerintah, LKPj pada DPRD, ILPPD pada Masyarakat)
4. Evaluasi Penyelenggaraan Pemda
(PP 6/2006 ttg Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemda)
top related