ir.diah indrajati, msc sesditjen bina pembangunan daerah ... · dana alokasi khusus (dak). peran...
Post on 27-Mar-2019
231 Views
Preview:
TRANSCRIPT
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAHKEMENTERIAN DALAM NEGERI
Ir.Diah Indrajati, Msc
Sesditjen Bina Pembangunan Daerah
Sejak tahun 2017, Ditjen Bina Pembangunan Daerahberperan dalam melakukan verifikasi usulan kegiatanDana Alokasi Khusus (DAK). Peran ini merupakan salahsatu bentuk penerjemahan ketentuan dalam Pasal 292Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yangmenyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri menjadisalah satu pihak yang ikut menentukan kebijakan DAK.Verifikasi ini juga merupakan bentuk pembinaan umumterhadap pembangunan daerah yang merupakanamanat dari Pasal 374 Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014. Pembinaan umum disini bertujuan untukmemastikan bahwa usulan kegiatan DAK daripemerintah daerah tersinkronisasi dengan pencapaianprioritas nasional, serta mendukung pencapaian tujuanpembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalamPasal 258 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014.
LATAR BELAKANG
Pengaturan dalam regulasi ini bermaksud sebagaisebuah upaya untuk mengoptimalkan kualitasusulan DAK yang disampaikan daerah sertadukungannya terhadap prioritas nasional danprioritas daerah.
MAKSUD
Memandu daerah dalam melakukan verifikasirancangan usulan DAK
Memandu proses sinkronisasi usulan kegiatanDAK
TUJUAN
LATAR BELAKANG MAKSUD DAN TUJUAN
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Dalam Negeri sebagaimana diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor69 Tahun 2015 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Dalam Negeri
DASAR HUKUM
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN DAN
VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
DASAR HUKUM
Proses Verifikasi
OPD ProvinsiOPD Kab/KotaBappeda Kab/
KotaBappeda Provinsi
DPKAD Kab/Kota
Inspektorat Daerah Kab/Kota
Inspektorat Daerah Provinsi
Bag.Adm. Pembangunan
Biro.Adm. Pembangunan
BANGDA
DPKAD Provinsi
BANGDAInspektorat
Jendral Kemendagri
Verif
ikasi
Usul
an
Mulai
Proses Input
Pertemuan Pembahasan dan Verifikasi
Pertemuan Pembahasan dan
Verifikasi
Pertemuan Pembahasan dan Verifikasi
Pertemuan Pembahasan dan Verifikasi
Hasil PembahasanTidak
Rancangan Usulan
Kab/Kota
Proses Input
Pertemuan Pembahasan dan
Verifikasi
Pertemuan Pembahasan dan Verifikasi
Ya Rancangan
Usulan Kab/Kota
Pertemuan Pembahasan dan Verifikasi
Pertemuan Pembahasan dan Verifikasi
Hasil Pembahasan
Tahap Akhir Dengan K/L
Tahap Tengah Dengan K/L
Tahap Awal Dengan K/L
REKOMENDASI GUBERNUR
Selesai
Tahap Akhir Dengan K/L
Tahap Tengah Dengan K/L
Tahap Awal Dengan K/L
Perbaikan Rancangan Usulan
Kab/Kota
Tidak Rancangan Usulan
Kab/Kota
Tidak Rancangan
Usulan Provinsi
Ya
3 Hari 5 Hari 3 Hari
5 Hari
7 Hari17 Hari
Keterangan : Input Verifikasi dan perbaikan Verifikasi dan perbaikan Kabupaten/kota oleh provinsi Verifikasi Bangda
ALUR PROSES TATA CARA DAN VERIFIKASI USULAN (sesuai Permendagri No.117 Tahun 2017)
Rambu – Rambu Rancangan Usulan DAK FisikSesuai Permendagri No. 117 Tahun 2017
Kegiatan yang diusulkan merupakan kewenangan daerah sesuai lampiran UU 23 tahun 2014
Kegiatan yang diusulkan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan dasar dan pemenuhan Standar pelayanan Minimal (bagi usulan kegiatan DAK regular)
Kegiatan yang diusulkan mendukung pencapaian prioritas nasional (Bagi DAK Penugasan)
Kegiatan yang diusulkan bukan merupakan rincian kegiatan yang dilaksanakan secara rutin oleh perangkat daerah
Usulan kegiatan sesuai dengan potensi daerah
Usulan kegiatan menunjang pencapaian prioritas daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah
Usulan dana disesuaikan dengan standar biaya daerah
Usulan memperhatikan Ruang lingkup DAK terkait sebagaimana diatur dalam Perpres 123 tahun 2016 tentang Junis DAK Fisik
Usulan kegiatan dilengkapi dengan bukti kesiapan pelaksanaan kegiatan seperti DED, dokumen ketersediaan lahan atau data teknis
1
2
3
5
6
7
4
9
8
TIM VERIFIKASI
Bagian. Adm.pembangunan
Bappeda DPKAD
Kab/Kota
Inspektorat
Sesuai Permendagri No. 117 Tahun 2017
Biro. Adm.pembangunan
Bappeda DPKAD
Provinsi
Inspektorat
DAERAH
PUSAT
Bangda Kemendagri
Bappenas
Kemenkeu
Administrator
sistem KRISNA
Inspektorat
K/L Teknis
Rancangan usulan kegiatan DAK berdasarkankesesuaiannya dengan prioritas nasional dan dukunganterhadap pencapaian target pembangunan daerah dalamdokumen perencanaan daerah.
BAPPEDA
Rancangan usulan kegiatan DAK berdasarkankesesuaiannya dengan potensi dan kebutuhan daerah sertadukungan terhadap pemenuhan standar pelayananminimal.
DPKAD
Rancangan usulan kegiatan DAK menilai berdasarkankewajaran besaran dana yang diusulkan sertakesesuaiannya dengan standar biaya daerah.
SETDA
PERANSesuai Permendagri No. 117 Tahun 2017
INSPEKTORAT
INDIKATOR VERIFIKASISesuai Permendagri No. 117 Tahun 2017
Bangda Kemendagri dalam melakukan verifikasi dan memberikan flagging
diatur pada Permendagri No.117 tahun 2017 dalam Pasal 21 ayat (2) :
1) Dukungan terhadap capaian PRIORITAS URUSAN dan SPM;
2) Tingkat kepatuhan pelaporan kemajuan pelaksanaan DAK per triwulan;
3) Ketersediaan dokumen teknis dan administratif; dan
4) Indikator lain yang disepakati dengan kementerian dan lembaga terkait.
Keselarasan dengan prioritas urusan dan SPM, kepatuhan pelaporan, Ketersediaan dok.teknis dan administratif (Sebagian Aspek Selaras)
Keselarasan dengan prioritas urusan dan SPM, kepatuhan pelaporan, Ketersediaan dok.teknis dan administratif (Seluruh Aspek Selaras)
(Tidak Selaras)dengan prioritas urusan dan SPM, kepatuhan pelaporan, Ketersediaan dok.teknis dan administratif
Belum dilakukan Verifikasi/ Flagging oleh Verifikator
No Action Kuning Hijau Merah
KESEPAKATANTrilateral meeting (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan)
MARET
S S R K J S M
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
APRIL
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Perangkat daerah provinsi dankabupaten/kota memasukkan rancanganusulan kegiatan yang akan dibiayaimelalui DAK Fisik tahun 2019 ke dalamaplikasi KRISNA Pada tanggal 16 Maret2018 s.d 8 April 2018 denganmemperhatikan rambu-rambu rancanganusulan sebagaimana tercantum dalamlampiran Permendagri 117 tahun 2017
Pembentukan tim verifikasi setelah SuratEdaran Menteri Dalam Negeri diterimaoleh provinsi dan kabupaten/kota
Tim verifikasi DAK kabupaten/kotamelaksanakan verifikasi rancangan usulanDAK Fisik yang sudah diusulkan olehperangkat daerah kabupaten/kota melaluiaplikasi KRISNA
Tim verifikasi DAK provinsi melaksanakanverifikasi :a. Verifikasi terhadap rancangan usulan
DAK Fisik yang sudah disampaikanoleh perangkat daerah provinsimelalui aplikasi KRISNA;
b. Verifikasi terhadap rancangan usulanDAK Fisik perangkat daerahkabupaten/kota yang sudahdilakukan verifikasi dan terdapat didalam KRISNA
17 April s.d 15 Mei Verifikasi Pusat
Verifikasi dan penilaian pusat bangdaKemendagri, Bappenas dan K/L terkaitterhadap rancangan usulan DAK Fisik yangsudah menjadi rekomendasi gubernur didalam aplikasi KRISNA
JADWAL PENGUSULAN DAN VERIFIKASI1
PERUBAHAN PROSES REKOMENDASI2
PENGUSULAN
Kab/Kota ProvinsiBANGDA – BAPPENAS –
KEMENKEU – K/L TEKNIS
VERIFIKASI DAERAH VERIFIKASI dan PENILAIAN PUSAT
REKOMENDASI
PENGUSULAN
Kab/Kota Provinsi
VERIFIKASI DAERAH
BANGDA – BAPPENAS – KEMENKEU –K/L TEKNIS
VERIFIKASI dan PENILAIAN PUSAT
REKOMENDASI
PERENCANAAN PENGANGGARAN
DAERAH e-PROPOSAL e-DAK
Penilaian Pemerintah Pusat
Sinkron DAK Fisik
Konfirmasi Daerah
MS EXCEL MS EXCEL
DPR1 2
3
4
5
6
PERENCANAAN PENGANGGARAN PELAKSANAAN
2018
2019
DAERAHPengusulan
dan VerifikasiSinkronisasi
Konfirmasi Daerah
Penilaian
RK
ALOKASI
OMSPAN
4
5
1 2 3
DE
KRISNAA B C
1. Integrasi aplikasi Perencanaan DAK TA 2019: e-planning DAK-
KRISNA- SINKRON menjadi SATU APLIKASI KRISNA
2. Pengembangan Integrasi
Aplikasi E-Planning DAK dan Sinkron-DAK dengan OMSPANuntuk digunakan sebagai
instrumen monitoring dan evaluasi DAK.
PENYEMPURNAAN APLIKASI PENGUSULAN DAN PENILAIAN DAK FISIK TAHUN 2019
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAHKEMENTERIAN DALAM NEGERI
TERIMA KASIH
top related