kata pengantarpta-semarang.go.id/images/file2017/laporan tahun 2016 pta semarang.pdf · penetapan...
Post on 11-Apr-2019
220 Views
Preview:
TRANSCRIPT
i
KATA PENGANTAR
Assalammualaikum. Wr. Wb,
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan nikmat
Nya, sehingga penyusunan laporan tahunan yang menyampaikan gambaran pelaksanaan tugas
Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama se Jwa Tengah tahun 2016, dapat
diselesaikan. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW,
sahabat, keluarga dan pengikutnya. Amin.
Laporan Tahunan 2016 ini menggambarkan tentang pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi
Agama Semarang dan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah selama tahun 2016 yang meliputi bidang
teknis yustisial, pengawasan internal, pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan
prasarana, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan administrasi. Pelaksanaan tugas dimaksud
adalah untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi dan misi
Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah seperti yang
diharapkan.
Laporan Tahunan ini disamping memberikan informasi sebagai bentuk pertanggung
jawaban tentang pelaksanaan tugas, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan
di masa mendatang agar kinerja Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama se -
Jawa Tengah menjadi lebih baik, untuk dapat medukung pelaksanaan reformasi birokrasi.
Penyusunan laporan tahun 2016 telah diupayakan disusun secara optimal dan obyektif,
namun pastilah ada kekurangan dan ketidaksempurnaan sebagaimana pepatah : “tiada gading yang
tak retak dan tiada mawar yang tak berduri”. Oleh karena itu adanya saran yang konstruktif sangat
diharapkan dari semua pihak, untuk kesempurnaan laporan dan peningkatan kinerja yang lebih baik
lagi.
Akhirnya, dengan tersusunnya laporan tahunan 2016 kami memberikan penghargaan dan
apresiasi yang tinggi dan ucapan terimakasih kepada segenap Tim Penyusun dan semua warga
Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama se - Jawa Tengah yang telah
mendukung penyusunan laporan ini dan melaksanakan tugas dengan bersungguh – sungguh, dengan
semangat “ringan sama dijinjing berat sama dipikul”, demi terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama
Semarang dan Pengadilan Agama se - Jawa Tengah yang Agung. Amin.
Wassalammualaikum. Wr. Wb,
Semarang, 5 Januari 2016
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Drs. H. Mansur Nasir, S.H., M.H.
ii
DAFTAR ISI
Pengantar ………………………………………...………………………………………….i
Daftar Isi …………………………………………………………………...…………….…ii
Bab I Pendahuluan………………………………………………………………….......1
Bab II Struktur Organisasi ( Tupoksi )………………...………………………………..4
A. Standar Operasional Prosedur ( SOP )………………………...………….......5
- Eselon II……………………………………………………………………9
- Eselon III…………………………………………………………………..13
- Eselon IV………………………………….……………………………….16
- Staf………………………………………….……………………………...18
- Fungsional …………………………………….…………………..............20
B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai ( SKP ) ………….………………………...20
- Eselon II…………………………………………….……………………..20
- EselonIII…………………………………………….……………………..29
- Eselon IV……………………………………………..……………………39
- Staf……………………………………………………..…………………..38
- Fungsional……………………………………………….………………...44
Bab III Pembinaan dan Pengelolaan……………………………………....……………..46
A. Sumber Daya Manusia…………………………………………..……………46
- Rekrutmen/ Kebutuhan.………………………………………….………...52
- Mutasi…………………………………………………………….………..55
- Promosi…………………………………………………………….………55
- Pensiun ……………………………………………………………..……...55
B. Keadaan Perkara………………………………………………………..……..55
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana………………………………………..…..78
D. Pengelolaan Keuangan …………………………………………………….....84
E. Dukungan Teknologi Informasi……………………………………………....98
F. Regulasi Tahun 2016……………………………………………………….....98
Bab IV Pengawasan ……………………………………………………………………...101
A. Internal ……………………………………………………………………….103
B. Evaluasi ……………………………………………………………..………..107
Bab V Kesimpulan dan
Rekomendasi…………………………………………………………………….108
1
BAB I
P E N D A H U L U A N
ulai tahun 2007 Mahkamah Agung tercatat sebagai salah satu
lembaga Negara yang ditetapkan Pemerintah sebagai pelaksana
reformasi birokrasi percontohan dengan Kemeterian Keuangan, BPK dan
Kementerian PAN. Penetapan Mahkamah Agung sebagai proyek percontohan
reformasi birokrasi secara otomatis harus dilakukan pula oleh badan-badan
peradilan yang berada dibawahnya termasuk Pengadilan Tinggi Agama
Semarang dan Pengadilan Agama se Jawa Tengah.
Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai “voorpost”
/salah satu kawal depan Mahkamah Agung yang mempunyai yurisdiksi se-
wilayah Jawa Tengah yang merupakan terbesar kedua (setelah Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya) membawahi 36 (tigapuluh enam) satker/Pengadilan
Agama dan Pengadilan Tingkat Banding yang terletak di Kota Semarang
(central Java), mempunyai tugas yang strategis, dalam mendukung
keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain yang berkaitan dengan
pembinaan/pengawasan dan peningkatan sumber daya manusia maupun yang
berkaitan dengan penyiapan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur
Peradilan Agama se Jawa Tengah dalam mewujudkan pelayanan prima bagi
semua masyarakat pencari keadilan di Jawa Tengah dan Pengadilan Agama se
Jawa Tengah sebagai bagian dari etalase Peradilan se Indonesia.
Posisi Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang membawahi 36
satker/Pengadilan Agama (yuridiksi yang luas dan jumlah perkara yang cukup
signifikan tinggi) diharapkan bisa menjadi salah satu project atau etalase
performance peradilan tingkat Banding se-Indonesia, sehubungan kebijakan
yang diambil Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut sejalan atau
sebagai tindaklanjut dari kebijakan Mahkamah Agung dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi, peningkatan sarana dan prasarana pendukungnya yang lebih
M
2
memadai, dengan pemanfaatkan teknologi informasi seperti tersedianya
website untuk meningkatkan pelayanan informasi terhadap para pencari
keadilan dan pelayanan meja pengaduan, sertamendorong munculnya inovasi-
inovasi dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, seperti inovasi desk
info/meja informasi online, dan inovasi lainnya. Salah satu yang perlu diberikan
perhatian untuk Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah terhadap sarana
dan prasarana seperti gedung kantor yang ditempati saat ini adalah dengan luas
tanah 1.500 M2 dan luas bangunan 672 M2 yang diresmikan pada tanggal 23
Juni 1987 oleh Menteri Agama RI.Selain itu keterbatasan terhadap ketersediaan
alat pengelolaan data dalam mendukung pemantapan e-governance,
keterbatasan kuantitas dan kualitas, dan keterbatasan budget yang ada. Namun
demikian, dengan keterbatasan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Semarang
dan Pengadilan Agama se Jawa Tengah senantiasa berjuang untuk
meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mendukung
terwujudnya visi dan misi Mahkamah Agung jo Pengadilan Tinggi Agama
Semarang dan Pengadilan Agama se Jawa Tengahmenetapkan arah kebijakan
untuk mendukung peningkatan kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama
Semarang dan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah dengan tersedianya sarana
dan prasarana kinerja yang memadai dan terwujudnya sumber daya manusia
aparatur peradilan yang jumlahnya mencukupi, profesional dan
berintegritas,dan pemanfaatan tehnologi informasi.
Pada Tahun 2016 ini Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai salah satu
pelaksana kekuasaan kehakiman telah melakukan langkah-langkah kongkrit
mewujudkan visi dan misinya. Visi Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah
”Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang Yang Agung”.
3
Bersama dengan visi tersebut Pengadilan Tinggi Agama juga mempunyai misi
yaitu :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan
pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan
efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Usaha terus menerus dari seluruh aparat Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah
dalam kurun waktu setahun telah berhasil menjabarkan visi dan misinya yang lebih
operasional sesuai dengan amanat Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung 2010 –
2035. Penjabaran tersebut tergambar dari kegiatan-kegiatan pembinaan yang
dilakukan langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang ataupun bersama
dengan seluruh stake holder yang telah menghasilkan petunjuk-petunjuk teknis dan
praktis yang memudahkan Pengadilan tingkat pertama dalam menerjemahkan visi dan
misi dalam operasional sehari-hari.
4
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se-
Jawa Tengah, dalam laporan tahun 2016 ini akan disajikan struktur organisasi
berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (terakhir).
Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Semarang seperti gambar dibawah.
5
A. Standard Operating Procedure (SOP) / Standar Prosedur Operasional
Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi
tertulis untuk melaksanakan penyelenggaraan aktifitas organisasi yang memuat
bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa pekerjaan dilakukan.Tujuan dibuatnya SOP
ini antara lain :
1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pekerjaan yang dilakukan
2. Kepastian pekerjaan selesai dilaksanakan
3. Akuntabilitas pekerjaan yang dilaksanakan
SOP yang sudah ada di Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah
mengalami beberapa revisi dan terakhir mengalami revisi pada bulan Agustus 2014.
SOP yang telah direvisi ini telah disesuaikan dengan format yang ada dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
dan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012.
Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah menyusun Standar Operasional
Prosedur sebanyak 57 SOP. Semua SOP yang telah disusun ini meliputi tugas-tugas
yang dilaksanakan oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Semarang dari
mulai pimpinan, hakim, pejabat struktural eselon II, III dan IV, Pejabat Fungsional
Panitera Pengganti sampai kepada staf. Secara garis besar SOP yang telah dibuat oleh
Pengadilan Tinggi Agama Semarang terdiri dari :
1 SOP Penerimaan Perkara
2 SOP Pemberitahuan Register Banding
3 SOP Pemberitahuan Kekurangan Berkas
4 SOP Penerimaan Memori Banding
5 SOP Putusan Sela
6 SOP Pemeriksaan Perkara dan Putusan akhir
7 SOP Laporan Keuangan Perkara
8 SOP Pengiriman Bundel A dan Salinan Putusan
9 SOP Penyelesaian Perkara
10 SOP Pelayanan Arsip
11 SOP Laporan Bulanan Rekap Keadaan perkara Tk Banding
6
12 SOP Laporan Bulanan Keadaan Perkara Tingkat Pertama
13 SOP Laporan Kegiatan Hakim
14 SOP Presensi Pegawai Harian
15 SOP Persiapan dan Rekapitulasi Presensi Bulanan
16 SOP Pemprosesan Usulan Permohonan Cuti
17 SOP Pembuatan Surat Tugas
18 SOP Mutasi PNS ( KPTA Semarang)
19 SOP Usulan Kenaikan Pangkat ke Sekretaris dan Ditjen Badilag MA RI
20 SOP Usul Pensiun Ke Sekretaris dan Ditjen Badilag MA RI
21 SOP Usulan ke Kanreg VI BKN Yogyakarta
22 SOP Proses Ijin Belajar
23 SOP Pembuatan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen
24 SOP Data Kepegawaian
25 SOP Pembuatan Daftar Penilaian Prewstasi Kerja Pegawai
26 SOP Usul Penghargaan dan Tanda Jasa Pegawai
27 SOP Kenaikan Kagi Berkala
28 SOP Pelantikan
29 SOP Penerimaan Tenaga Honorer
30 SOP Penerbitan Surat Keputusan Pembentukan TIM / Perorangan
31 SOP Ujian Dinas
32 SOP Rapat Baperjakat
33 SOP Pembuatan Surat Pernyataan Pelantikan, Pernyataan Menduduki Jabatan dan
Melaksanakan Tugas
34 SOP Pembuatan Bezeting
35 SOP Pembuatan DUK
36 SOP Pembuatan Senioritas Hakim, Struktur Organisasi dan Data Lainnya
37 SOP Pembuatan Program Kerja dan Uraian SUB Kepegawaian TI
38 SOP Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Hakim dan PNS
39 SOP Mengontrol dan Beckup Data-Data PTA
40 SOP Mengontrol dan Memperbaiki Kerusakan Hardware dan Software
41 SOP Implementasi Teknologi Informasi (TV Media Informasi, Aplikasi Pendukung,
Jaringan dan lainnya
7
42 SOP Mengontrol Data Konten Website PTA
43 SOP Penerimaan Surat Masuk
44 SOP Pengarahan Surat Masuk
45 SOP Pencatatan Surat masuk
46 SOP Pendistribusian Surat masuk
47 SOP Penataan Surat masuk
48 SOP Penomoran Surat Keluar
49 SOP Pramu Kantor
50 SOP Resepsionis
51 SOP Pemeriksaan Rutin Kendaraan Dinas Pimpinan
52 SOP Pembersihan dan MemanaskanMesin Kendaraan Dinas Pimpinan
53 SOP Mengemudi Kendaraan Dinas Pimpinan
54 SOP Pemeriksaan Berkala Kendaraan Dinas Pimpinan
55 SOP Pengamanan Kantor
56 SOP Pengaturan Jadwal dan Petugas Piket
57 SOP Pengaturan parkir Kendaraan
58 SOP Inventarisasi Buku Perpustakaan
59 SOP Peminjaman Buku Perpustakaan
60 SOP Pengembalian Buku Perpustakaan
61 SOP Kebersihan Kantor
62 SOP Pengelaan Barang Persidiaan
63 SOP Pengadaan Langsung
64 SOP Selesksi Sederhana
65 SOP Penetapan Status Pengguna BMN
66 SOP Penghapusan BMN
67 SOP Pemindahtanganan BMN melalui hibah
68 SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan
69 SOP Pemindahtanganan BMN dengan tukar menukar
70 SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat
71 SOP Pemanfaatan BMN dengan sewa
72 SOP Pemanfaatan BMN dengan Pinjam Pakai
73 SOP Pemanfaatan BMN dengan kerjasama pemanfaatan
8
74 SOP Pemanfataan BMN dengan Bangun serah guna dan bangun guna serah
75 SOP Akuntansi SIMAK
76 SOP Pelaksanaan Anggaran belanja Modal
77 SOP Pembuatan Term Of Reference (TOR)
78 SOP Permohonan Penambahan Anggaran Biaya ke MA
79 SOP Pembahasan Pagu Anggaran Sementara
80 SOP Pembahasan Pagu Anggaran Indikatif
81 SOP Penyusunan Rencana Strategis/Reviu Renstra
82 SOP Revisi Anggaran pada kantor Wilayah DJPB
83 SOP Revisi Anggaran Persetujuan MA
84 SOP Revisi Anggaran Melalui Revisi POK
85 SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)/Reviu IKU
86 SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
87 SOP Penyusunan Laporan e-Monev Bapenas
88 SOP Penyusunan Laporan Keuangan Sementeran dan Tahunan
89 SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan ke KPPN
90 SOP Penyusunan Laporan Monitoring Evaluasi Anggaran ke DJA ke Kementrian
Keuangan
91 SOP Pengajuan Belanja Modal ke KPPN
99 SOP Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak
100 SOP Pengajuan Uang Persediaan ke KPPN
101 SOP Penyusunan Laporan CALK Korwil. DIPA 01 Semesteran dan Tahunan
102 SOP Laporan Saiba
103 SOP Laporan Alokasi Belanja Daya dan jasa
104 SOP SKPP
105 SOP Pembayaran dan Validasi Pajak
106 SOP Pembayaran Permintaan Tunjangan Remunerasi
107 SOP Pengajuan Belanja Pegawai
108 SOP Pelaporan SAPPA-W (Sistem Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran Tk.
Wilayah
109 SOP Pembayaran uang Makan
110 SOP Pembayaran Kekurangan Gaji
9
Sampai saat ini pengesahan yang diajukan permohononannya kepada
Sekretaris Mahkamah Agung pada bulan Agustus 2014 belum kami terima dan telah
diadakan Reviu SOP pada tanggal 28 April 2016.
SOP-SOP tersebut merinci tugas masing-masing tingkatan jabatan sesuai
dengan kewenangannya.
1. Eselon II
Tugas Eselon II dalam SOP merupakan tugas yang ditunjuk oleh Pejabat
Eselon I melalui Keputusan dan Edaran. Melalui kewenangannya Eselon II
merupakan decision maker dalam setiap usulan dari pejabat di tingkat bawahnya.
Tugas pejabat eselon II juga mengkompilasi tugas yang dilaksanakan oleh pejabat
fungsional.
Secara rinci SOP eselon II pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang
meliputi:
a. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
SOP Penerimaan Perkara
SOP Putusan Sela
SOP Pemeriksaan Perkara dan Putusan akhir
SOP Laporan Keuangan Perkara
SOP Penyelesaian Perkara
SOP Laporan Kegiatan Hakim
SOP Laporan Tahunan
SOP Penanganan Pengaduan
SOP Baperjakat
SOP Cuti
SOP Kenaikan Pangkat
SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin
SOP Penerbitan Izin Belajar
SOP Penerbitan Izin Perceraian
SOP usul Pensiun
SOP Penghapusan BMN
b. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
SOP Penerimaan Perkara
SOP Putusan Sela
SOP Pemeriksaan Perkara dan Putusan akhir
SOP Laporan Kegiatan Hakim
SOP Penanganan Pengaduan
10
SOP Baperjakat
SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin
c. Panitera
SOP Penerimaan Perkara
SOP Pemberitahuan Register Banding
SOP Pemberitahuan Kekurangan Berkas
SOP Penerimaan Memori Banding
SOP Laporan Keuangan Perkara
SOP Pengiriman Bundel A dan Salinan Putusan
SOP Penyelesaian Perkara
SOP Pelayanan Arsip
SOP Laporan Bulanan Rekap Keadaan perkara Tk Banding
SOP Laporan Bulanan Keadaan Perkara Tingkat Pertama
SOP Laporan Kegiatan Hakim
SOP Laporan Tahunan
SOP Penanganan Pengaduan
d. Sekretaris
SOP Presensi Pegawai Harian
SOP Persiapan dan Rekapitulasi Presensi Bulanan
SOP Pemprosesan Usulan Permohonan Cuti
SOP Pembuatan Surat Tugas
SOP Mutasi PNS ( KPTA Semarang)
SOP Usulan Kenaikan Pangkat ke Sekretaris dan Ditjen Badilag MA RI
SOP Usul Pensiun Ke Sekretaris dan Ditjen Badilag MA RI
SOP Usulan ke Kanreg VI BKN Yogyakarta
SOP Proses Ijin Belajar
SOP Pembuatan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen
SOP Data Kepegawaian
SOP Pembuatan Daftar Penilaian Prewstasi Kerja Pegawai
SOP Usul Penghargaan dan Tanda Jasa Pegawai
SOP Kenaikan Kagi Berkala
SOP Pelantikan
SOP Penerimaan Tenaga Honorer
SOP Penerbitan Surat Keputusan Pembentukan TIM / Perorangan
SOP Ujian Dinas
SOP Rapat Baperjakat
SOP Pembuatan Surat Pernyataan Pelantikan, Pernyataan Menduduki Jabatan
dan Melaksanakan Tugas
SOP Pembuatan Bezeting
SOP Pembuatan DUK
11
SOP Pembuatan Senioritas Hakim, Struktur Organisasi dan Data Lainnya
SOP Pembuatan Program Kerja dan Uraian SUB Kepegawaian TI
SOP Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Hakim dan PNS
SOP Mengontrol dan Beckup Data-Data PTA
SOP Mengontrol dan Memperbaiki Kerusakan Hardware dan Software
SOP Implementasi Teknologi Informasi (TV Media Informasi, Aplikasi
Pendukung, Jaringan dan lainnya
SOP Mengontrol Data Konten Website PTA
SOP Penerimaan Surat Masuk
SOP Pengarahan Surat Masuk
SOP Pencatatan Surat masuk
SOP Pendistribusian Surat masuk
SOP Penataan Surat masuk
SOP Penomoran Surat Keluar
SOP Pramu Kantor
SOP Resepsionis
SOP Pemeriksaan Rutin Kendaraan Dinas Pimpinan
SOP Pembersihan dan MemanaskanMesin Kendaraan Dinas Pimpinan
SOP Mengemudi Kendaraan Dinas Pimpinan
SOP Pemeriksaan Berkala Kendaraan Dinas Pimpinan
SOP Pengamanan Kantor
SOP Pengaturan Jadwal dan Petugas Piket
SOP Pengaturan parkir Kendaraan
SOP Inventarisasi Buku Perpustakaan
SOP Peminjaman Buku Perpustakaan
SOP Pengembalian Buku Perpustakaan
SOP Kebersihan Kantor
SOP Pengelaan Barang Persediaan
SOP Pengadaan Langsung
SOP Selesksi Sederhana
SOP Penetapan Status Pengguna BMN
SOP Penghapusan BMN
SOP Pemindahtanganan BMN melalui hibah
SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan
SOP Pemindahtanganan BMN dengan tukar menukar
SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat
SOP Pemanfaatan BMN dengan sewa
SOP Pemanfaatan BMN dengan Pinjam Pakai
SOP Pemanfaatan BMN dengan kerjasama pemanfaatan
SOP Pemanfataan BMN dengan Bangun serah guna dan bangun guna serah
SOP Akuntansi SIMAK
SOP Pelaksanaan Anggaran belanja Modal
SOP Pembuatan Term Of Reference (TOR)
SOP Permohonan Penambahan Anggaran Biaya ke MA
12
SOP Pembahasan Pagu Anggaran Sementara
SOP Pembahasan Pagu Anggaran Indikatif
SOP Penyusunan Rencana Strategis/Reviu Renstra
SOP Revisi Anggaran pada kantor Wilayah DJPB
SOP Revisi Anggaran Persetujuan MA
SOP Revisi Anggaran Melalui Revisi POK
SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)/Reviu IKU
SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
SOP Penyusunan Laporan e-Monev Bapenas
SOP Penyusunan Laporan Keuangan Sementeran dan Tahunan
SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan ke KPPN
SOP Penyusunan Laporan Monitoring Evaluasi Anggaran ke DJA ke
Kementrian Keuangan
SOP Pengajuan Belanja Modal ke KPPN
SOP Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak
SOP Pengajuan Uang Persediaan ke KPPN
SOP Penyusunan Laporan CALK Korwil. DIPA 01 Semesteran dan Tahunan
SOP Laporan Saiba
SOP Laporan Alokasi Belanja Daya dan jasa
SOP SKPP
SOP Pembayaran dan Validasi Pajak
SOP Pembayaran Permintaan Tunjangan Remunerasi
SOP Pengajuan Belanja Pegawai
SOP Pelaporan SAPPA-W (Sistem Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran
Tk. Wilayah
SOP Pembayaran uang Makan
SOP Pembayaran Kekurangan Gaji
SOP Baperjakat
SOP Cuti
SOP Kenaikan Pangkat
SOP Penanganan Daftar Hadir
SOP Penanganan KGB dan Inpassing
SOP Penerbitan Karpeg, Karis, Karsu
SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin
SOP Penerbitan Izin Belajar
SOP Penerbitan Izin Perceraian
SOP usul Pensiun
SOP Penanganan Surat Masuk
SOP Penanganan Surat Keluar
SOP Pengelolaan website
SOP Pengelolaan Jaringan
SOP Bantuan teknis
SOP Pengadaan Langsung
SOP Selesksi Sederhana
13
SOP Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta halaman
SOP Perawatan Sarana Gedung
SOP Pemeliharaan Barang pustaka
SOP Administrasi Barang Pustaka
SOP Penetapan Status Pengguna BMN
SOP Penghapusan BMN
SOP Pemindahtanganan BMN melalui hibah
SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan
SOP Pemindahtanganan BMN dengan tukar menukar
SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat
SOP Pemanfaatan BMN dengan sewa
SOP Pemanfaatan BMN dengan Pinjam Pakai
SOP Pemanfaatan BMN dengan kerjasama pemanfaatan
SOP Pemanfataan BMN dengan Bangun serah guna dan bangun guna serah
SOP Akuntansi Persediaan
SOP Akuntansi SIMAK
SOP Rekonsiliasi dengan akuntansi keuangan
SOP Pengelolaan uang muka kerja
SOP Penyusunan Program dan Anggaran
SOP Pelaksanaan Anggaran Dana UP/TUP
SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai
SOP Pelaksanaan Anggaran belanja Modal
SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja PTA Semarang
SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja Seluruh Satker
SOP Belanja Persediaan
2. Eselon III (Kepala Bagian)
Pejabat eselon III dalam SOP merupakan pejabat di tingkat middle. Tugas
utama dari pejabat eselon III adalah menganalisa usulan pejabat eselon IV atas
resiko, benefit dan faktor legal dari setiap keputusan yang akan dibuat.
a. Kabag Umum dan Keuangan
SOP Penerimaan Surat Masuk
SOP Pengarahan Surat Masuk
SOP Pencatatan Surat masuk
SOP Pendistribusian Surat masuk
SOP Penataan Surat masuk
SOP Penomoran Surat Keluar
SOP Pramu Kantor
SOP Resepsionis
SOP Pemeriksaan Rutin Kendaraan Dinas Pimpinan
SOP Pembersihan dan MemanaskanMesin Kendaraan Dinas Pimpinan
14
SOP Mengemudi Kendaraan Dinas Pimpinan
SOP Pemeriksaan Berkala Kendaraan Dinas Pimpinan
SOP Pengamanan Kantor
SOP Pengaturan Jadwal dan Petugas Piket
SOP Pengaturan parkir Kendaraan
SOP Inventarisasi Buku Perpustakaan
SOP Peminjaman Buku Perpustakaan
SOP Pengembalian Buku Perpustakaan
SOP Kebersihan Kantor
SOP Pengelaan Barang Persidiaan
SOP Pengadaan Langsung
SOP Selesksi Sederhana
SOP Penetapan Status Pengguna BMN
SOP Penghapusan BMN
SOP Pemindahtanganan BMN melalui hibah
SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan
SOP Pemindahtanganan BMN dengan tukar menukar
SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat
SOP Pemanfaatan BMN dengan sewa
SOP Pemanfaatan BMN dengan Pinjam Pakai
SOP Pemanfaatan BMN dengan kerjasama pemanfaatan
SOP Pemanfataan BMN dengan Bangun serah guna dan bangun guna serah
SOP Akuntansi SIMAK
SOP Pelaksanaan Anggaran belanja Modal
SOP Pengadaan Langsung
SOP Selesksi Sederhana
SOP Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta halaman
SOP Perawatan Sarana Gedung
SOP Pemeliharaan Barang pustaka
SOP Administrasi Barang Pustaka
SOP Penetapan Status Pengguna BMN
SOP Penghapusan BMN
SOP Pemindahtanganan BMN melalui hibah
SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan
SOP Pemindahtanganan BMN dengan tukar menukar
SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat
SOP Pemanfaatan BMN dengan sewa
SOP Pemanfaatan BMN dengan Pinjam Pakai
SOP Pemanfaatan BMN dengan kerjasama pemanfaatan
SOP Pemanfataan BMN dengan Bangun serah guna dan bangun guna serah
SOP Akuntansi Persediaan
SOP Akuntansi SIMAK
SOP Rekonsiliasi dengan akuntansi keuangan
15
SOP Pengelolaan uang muka kerja
SOP Penyusunan Program dan Anggaran
SOP Pelaksanaan Anggaran Dana UP/TUP
SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai
SOP Pelaksanaan Anggaran belanja Modal
SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja PTA Semarang
SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja Seluruh Satker
SOP Belanja Persediaan
b. Kabag Perencanaan dan Kepegawaian
SOP Presensi Pegawai Harian
SOP Persiapan dan Rekapitulasi Presensi Bulanan
SOP Pemprosesan Usulan Permohonan Cuti
SOP Pembuatan Surat Tugas
SOP Mutasi PNS ( KPTA Semarang)
SOP Usulan Kenaikan Pangkat ke Sekretaris dan Ditjen Badilag MA RI
SOP Usul Pensiun Ke Sekretaris dan Ditjen Badilag MA RI
SOP Usulan ke Kanreg VI BKN Yogyakarta
SOP Proses Ijin Belajar
SOP Pembuatan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen
SOP Data Kepegawaian
SOP Pembuatan Daftar Penilaian Prewstasi Kerja Pegawai
SOP Usul Penghargaan dan Tanda Jasa Pegawai
SOP Kenaikan Kagi Berkala
SOP Pelantikan
SOP Penerimaan Tenaga Honorer
SOP Penerbitan Surat Keputusan Pembentukan TIM / Perorangan
SOP Ujian Dinas
SOP Rapat Baperjakat
SOP Pembuatan Surat Pernyataan Pelantikan, Pernyataan Menduduki Jabatan
dan Melaksanakan Tugas
SOP Pembuatan Bezeting
SOP Pembuatan DUK
SOP Pembuatan Senioritas Hakim, Struktur Organisasi dan Data Lainnya
SOP Pembuatan Program Kerja dan Uraian SUB Kepegawaian TI
SOP Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Hakim dan PNS
SOP Mengontrol dan Beckup Data-Data PTA
SOP Mengontrol dan Memperbaiki Kerusakan Hardware dan Software
SOP Implementasi Teknologi Informasi (TV Media Informasi, Aplikasi
Pendukung, Jaringan dan lainnya
SOP Mengontrol Data Konten Website PTA
SOP Pembuatan Term Of Reference (TOR)
SOP Permohonan Penambahan Anggaran Biaya ke MA
16
SOP Pembahasan Pagu Anggaran Sementara
SOP Pembahasan Pagu Anggaran Indikatif
SOP Penyusunan Rencana Strategis/Reviu Renstra
SOP Revisi Anggaran pada kantor Wilayah DJPB
SOP Revisi Anggaran Persetujuan MA
SOP Revisi Anggaran Melalui Revisi POK
SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)/Reviu IKU
SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
3. Eselon IV (Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian)
Pejabat eselon IV dalam SOP bertugas menyusun data-data yang diberikan oleh
staf untuk kemudian dikompilasi menjadi satu bentuk berkas.
a. Panitera Muda Hukum
SOP Laporan Keuangan Perkara
SOP Pengiriman Bundel A dan Salinan Putusan
SOP Penyelesaian Perkara
SOP Pelayanan Arsip
SOP Laporan Bulanan Rekap Keadaan perkara Tk Banding
SOP Laporan Bulanan Keadaan Perkara Tingkat Pertama
SOP Laporan Kegiatan Hakim
SOP Laporan Tahunan
SOP Penanganan Pengaduan
b. Panitera Muda Banding
SOP Pemberitahuan Register Banding
SOP Pemberitahuan Kekurangan Berkas
SOP Penerimaan Memori Banding
SOP Laporan Keuangan Perkara
SOP Pengiriman Bundel A dan Salinan Putusan
SOP Penyelesaian Perkara
SOP Laporan Tahunan
c. Kasubag Keuangan dan Pelaporan
SOP Penyusunan Laporan e-Monev Bapenas
SOP Penyusunan Laporan Keuangan Sementeran dan Tahunan
SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan ke KPPN
SOP Penyusunan Laporan Monitoring Evaluasi Anggaran ke DJA ke
Kementrian Keuangan
SOP Pengajuan Belanja Modal ke KPPN
17
SOP Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak
SOP Pengajuan Uang Persediaan ke KPPN
SOP Penyusunan Laporan CALK Korwil. DIPA 01 Semesteran dan Tahunan
SOP Laporan Saiba
SOP Laporan Alokasi Belanja Daya dan jasa
SOP SKPP
SOP Pembayaran dan Validasi Pajak
SOP Pembayaran Permintaan Tunjangan Remunerasi
SOP Pengajuan Belanja Pegawai
SOP Pelaporan SAPPA-W (Sistem Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran
Tk. Wilayah
SOP Pembayaran uang Makan
SOP Pembayaran Kekurangan Gaj
SOP Laporan Tahunan
d. Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga
SOP Penerimaan Surat Masuk
SOP Pengarahan Surat Masuk
SOP Pencatatan Surat masuk
SOP Pendistribusian Surat masuk
SOP Penataan Surat masuk
SOP Penomoran Surat Keluar
SOP Pramu Kantor
SOP Resepsionis
SOP Pemeriksaan Rutin Kendaraan Dinas Pimpinan
SOP Pembersihan dan MemanaskanMesin Kendaraan Dinas Pimpinan
SOP Mengemudi Kendaraan Dinas Pimpinan
SOP Pemeriksaan Berkala Kendaraan Dinas Pimpinan
SOP Pengamanan Kantor
SOP Pengaturan Jadwal dan Petugas Piket
SOP Pengaturan parkir Kendaraan
SOP Inventarisasi Buku Perpustakaan
SOP Peminjaman Buku Perpustakaan
SOP Pengembalian Buku Perpustakaan
SOP Kebersihan Kantor
SOP Pengelaan Barang Persediaan
SOP Pengadaan Langsung
SOP Selesksi Sederhana
SOP Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta halaman
SOP Perawatan Sarana Gedung
SOP Pemeliharaan Barang pustaka
SOP Administrasi Barang Pustaka
SOP Penetapan Status Pengguna BMN
SOP Penghapusan BMN
18
SOP Pemindahtanganan BMN melalui hibah
SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan
SOP Pemindahtanganan BMN dengan tukar menukar
SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat
SOP Pemanfaatan BMN dengan sewa
SOP Pemanfaatan BMN dengan Pinjam Pakai
SOP Pemanfaatan BMN dengan kerjasama pemanfaatan
SOP Pemanfataan BMN dengan Bangun serah guna dan bangun guna serah
SOP Akuntansi Persediaan
e. Kasubag Kepegawaian dan TI
SOP Presensi Pegawai Harian
SOP Persiapan dan Rekapitulasi Presensi Bulanan
SOP Pemprosesan Usulan Permohonan Cuti
SOP Pembuatan Surat Tugas
SOP Mutasi PNS ( KPTA Semarang)
SOP Usulan Kenaikan Pangkat ke Sekretaris dan Ditjen Badilag MA RI
SOP Usul Pensiun Ke Sekretaris dan Ditjen Badilag MA RI
SOP Usulan ke Kanreg VI BKN Yogyakarta
SOP Proses Ijin Belajar
SOP Pembuatan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen
SOP Data Kepegawaian
f. Kasubag Rencana Program dan Anggaran
SOP Pembuatan Term Of Reference (TOR)
SOP Permohonan Penambahan Anggaran Biaya ke MA
SOP Pembahasan Pagu Anggaran Sementara
SOP Pembahasan Pagu Anggaran Indikatif
SOP Penyusunan Rencana Strategis/Reviu Renstra
SOP Revisi Anggaran pada kantor Wilayah DJPB
SOP Revisi Anggaran Persetujuan MA
SOP Revisi Anggaran Melalui Revisi POK
SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)/Reviu IKU
SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
4. Staf
Pejabat Staf merupakan bagian pangkal dan ujung dari rangkaian tugas
dalam SOP. Staf bertugas dalam providing data dan distribusi hasil keputusan dari
pejabat eselon diatasnya.
SOP Penerimaan Perkara
19
SOP Pemberitahuan Register Banding
SOP Pemberitahuan Kekurangan Berkas
SOP Penerimaan Memori Banding
SOP Laporan Keuangan Perkara
SOP Pengiriman Bundel A dan Salinan Putusan
SOP Penyelesaian Perkara
SOP Pelayanan Arsip
SOP Laporan Bulanan Rekap Keadaan perkara Tk Banding
SOP Laporan Bulanan Keadaan Perkara Tingkat Pertama
SOP Laporan Kegiatan Hakim
SOP Laporan Tahunan
SOP Cuti
SOP Kenaikan Pangkat
SOP Penanganan Daftar Hadir
SOP Penanganan KGB dan Inpassing
SOP Penerbitan Karpeg, Karis, Karsu
SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin
SOP Penerbitan Izin Belajar
SOP Penerbitan Izin Perceraian
SOP usul Pensiun
SOP Penanganan Surat Masuk
SOP Penanganan Surat Keluar
SOP Pengelolaan website
SOP Pengelolaan Jaringan
SOP Bantuan teknis
SOP Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta halaman
SOP Perawatan Sarana Gedung
SOP Pemeliharaan Barang pustaka
SOP Administrasi Barang Pustaka
SOP Penetapan Status Pengguna BMN
SOP Penghapusan BMN
SOP Pemindahtanganan BMN melalui hibah
SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penjualan
SOP Pemindahtanganan BMN dengan tukar menukar
SOP Pemindahtanganan BMN dengan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat
SOP Pemanfaatan BMN dengan sewa
SOP Pemanfaatan BMN dengan Pinjam Pakai
SOP Pemanfaatan BMN dengan kerjasama pemanfaatan
SOP Pemanfataan BMN dengan Bangun serah guna dan bangun guna serah
SOP Akuntansi Persediaan
SOP Akuntansi SIMAK
SOP Rekonsiliasi dengan akuntansi keuangan
SOP Pengelolaan uang muka kerja
20
SOP Penyusunan Program dan Anggaran
SOP Pelaksanaan Anggaran Dana UP/TUP
SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai
SOP Pelaksanaan Anggaran belanja Modal
SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja PTA Semarang
SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja Seluruh Satker
SOP Belanja Persediaan
5. Fungsional (Panitera Pengganti)
Pejabat fungsional melakukan tugas sesuai dengan fungsi yang telah
dibebankan secara khusus.
SOP Penyelesaian Perkara
B. Kinerja/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
Secara keseluruhan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah dibuat oleh
Pengadilan Tinggi Agama Semarang berjumlah 75 orang. Adapun rincian beserta
uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:
1. Drs. H. Mansur Nasir, S.H. M.H.
Menetapkan Renstra Tahun 2014 - 2019
Menetapkan kinerja PTA Semarang Tahun 2016
Melaksanakan Pembinaan
Melaksanakan tugas menyelesaikan perkara
2. Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum
Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda
Membuat catatan temuan hukum yang dianggap penting dalam buku khusus
dari bundel A dan B.
Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan / Resume
Melaksanakan persidangan
Membuat konsep putusan
Menandatangani putusan
Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti
Mengeksaminasi putusan PA secara periodik
Melaksanakan pengawasan ke daerah
3. Drs.H.Qomaruddin Mudzakir, S.H.
Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume
Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai
hukum yang dianggap penting
Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan
Melaksanakan persidangan
21
Membuat konsep putusan
Menandatangani putusan
Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti
Mengeksaminasi putusan PA secara periodik
Melaksanakan pengawasan ke daerah
4. Drs. H. Muslih Munawar, S.H.
Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume
Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai
hukum yang dianggap penting
Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan
Musyawarah Majelis Hakim
Melaksanakan persidangan
Membuat konsep putusan
Menandatangani putusan
Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti
Mengeksaminasi putusan PA secara periodik
Melaksanakan pengawasan ke daerah
5. Dr. H. Jaliansyah, S.H.,M.H.
Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda
Melakukan telaah berkas perkara yang diterima
Membuat resume perkara yang diterima
Melaksanakan persidangan
Membuat konsep putusan
Menandatangani putusan
Mengeksaminasi putusan PA secara periodik
Melaksanakan pengawasan ke daerah
6. Drs. H.Amin Rosyidi, S.H.
Menerima berkas perkara
Membuat resume pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai hukum
yang dianggap penting
Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan
Melaksanakan persidangan
Membuat konsep putusan
Menandatangani putusan
Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti
Mengeksaminasi putusan secara periodik sesuai tugas
Melaksanakan pengawasan ke daerah
7. Drs.H.Muhtadin, S.H.
Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda
Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan / Resume
22
Membuat catatan temuan hukum yang dianggap penting dalam buku khusus
Melaksanakan persidangan
Membuat konsep putusan
Menandatangani putusan
Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti
Membantu Ketua mengeksaminasi putusan PA secara periodik wilayah
pengawasan
Melaksanakan pengawasan ke daerah
8. Drs. Syahrial, S.H.
Selaku Ketua Majelis menerima dan mencabut perkara
Menelaah dan memeriksa perkara
Melaksanakan persidangan
Mengkonsep dan menandatangani putusan
Selaku Hakim Anggota menerima perkara dari Ketua Majelis
Menelaah dan memeriksa perkara
Menandatangani putusan
Melaksanakan pengawasan daerah
Mengeksaminasi putusan PA
9. H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum
Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume
Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai
hukum yang dianggap penting
Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan
Melaksanakan persidangan
Membuat konsep putusan
Menandatangani putusan
Melaksanakan pengawasan ke daerah
10. Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H.
Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume
Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai
hukum yang dianggap penting
Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan
Melaksanakan persidangan
Membuat konsep putusan
Menandatangani putusan
Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti
Mengeksaminasi putusan PA secara periodik
Melaksanakan pengawasan ke daerah
23
11. Drs. H. Misbachul Munir, S.H.
Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume
Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai
hukum yang dianggap penting
Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan
Melaksanakan persidangan
Membuat konsep putusan
Menandatangani putusan
Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti
Mengeksaminasi putusan PA secara periodik
Melaksanakan pengawasan ke daerah
12. Drs. H. Mochammad Arifien Bustam, M.H.
Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume
Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai
hukum yang dianggap penting
Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan
Melaksanakan persidangan
Membuat konsep putusan
Menandatangani putusan
Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti
Melaksanakan pengawasan ke daerah
13. Drs. H. Muhyiddin, M.H.
Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume
Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai
hukum yang dianggap penting
Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan
Melaksanakan persidangan
Membuat konsep putusan
Menandatangani putusan
Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti
Mengeksaminasi putusan PA secara periodik
Melaksanakan pengawasan ke daerah
14. Drs. H. Abubakar, S.H., M.H.
Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume
Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai
hukum yang dianggap penting
Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan
Melaksanakan persidangan
Membuat konsep putusan
Menandatangani putusan
24
Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti
Mengeksaminasi putusan PA secara periodik sesuai tugas
Melaksanakan pengawasan ke daerah
15. Drs. H. Helmy Thohir
Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume
Membuat catatan / resume putusan pengadilan agama mengenai hukum yang
dianggap penting
Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan
Melaksanakan persidangan
Membuat konsep putusan
Menandatangani putusan
Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti
Mengeksaminasi putusan PA secara insidentil
Melaksanakan pengawasan ke daerah
16. Drs. H. Muri, S.H., M.M.
Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda
Melakukan telaah berkas perkara yang diterima
Membuat resume perkara yang diterima
Menetapkan Hari Sidang
Melaksanakan persidangan
Membuat konsep putusan
Menandatangani putusan
Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti
Mengeksaminasi putusan PA secara periodik
Melaksanakan pengawasan ke daerah
Melakukan pengawasan Bidang Kepaniteraan
17. Drs. H. Wakhidun AR, S.H., M.Hum
Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume
Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai
hukum yang dianggap penting
Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan
Melaksanakan persidangan
Membuat konsep putusan
Menandatangani putusan
Mengeksaminasi putusan PA secara periodik
Melaksanakan pengawasan ke daerah
25
18. Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H.,M.H.
Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda
Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai
hukum yang dianggap penting / Resume
Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan
Melaksanakan persidangan
Membuat konsep putusan
Menandatangani putusan
Mengeksaminasi putusan PA secara periodik
Melaksanakan pengawasan ke daerah
19. Drs. H. Djaelani KH, S.H.
Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda
Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai
hukum yang dianggap penting / Resume
Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan
Melaksanakan persidangan
Membuat konsep putusan
Menandatangani putusan
Mengeksaminasi putusan PA secara periodik
Melaksanakan pengawasan ke daerah
20. Drs. H. M. Ali Asyhar
Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda
Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai
hukum yang dianggap penting / Resume
Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan
Melaksanakan persidangan
Membuat konsep putusan
Menandatangani putusan
Mengeksaminasi putusan PA secara periodik
Melaksanakan pengawasan ke daerah
21. Drs. H. Nooruddin Jakaria, S.H., M.H.
Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda
Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai
hukum yang dianggap penting / Resume
Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan
Melaksanakan persidangan
Membuat konsep putusan
Menandatangani putusan
Mengeksaminasi putusan PA secara periodik
Melaksanakan pengawasan ke daerah
26
22. Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.
Menerima dan mencatat berkas perkara banding ke dalam buku catatan sidang
Mempelajari berkas perkara banding yang akan disidangkan
Membuat resume perkara banding yang telah disidangkan
Sebagai Ketua Majelis membuat Penetapan Hari Sidang (PHS)
Menyidangkan perkara banding
Musyawarah majelis hakim dalam proses pengambilan putusan
Membuat konsep, mengkoreksi dan memaraf putusan yang akan dibacakan
Mengkoreksi hasil pengetikan putusan
Sidang pengucapan putusan
Menandatangani putusan
Memaraf berkas minutasi
Memonitor pelaksanaan Bindalmin/SIADPA melalui situs info perkara dan
menyampaikan hasilnya kepada Ketua melalui Wakil Ketua
Melaksanakan rapat koordinasi menjelang pengawasan
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke Pengadilan Agama
Membuat Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan
Melaksanakan eksaminasi terhadap putusan Ketua Pengadilan Agama
23. Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.
Menetapkan dan menandatangani penetapan hari sidang
Mempelajari berkas perkara
Menyidangkan perkara
Memeriksa dan Mengonsep putusan
Membuat Laporan Kegiatan Hakim (Court Calender)
Melakukan pengawasan reguler di Pengadilan Agama
Melakukan pengawasan /Asisten Koordinator Wilayah I
Melaporkan hasil pengawasan pada waka selaku koordinator
Melakukan monitoring dan pengawasan rutin pada Pengadilan Agama
Melakukan evaluasi dan koordinasi dengan Hakim Tinggi Pembina dan
Pengawas PTA
24. Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.
Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume
Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai
hukum yang dianggap penting
Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan
Melaksanakan persidangan
Membuat konsep putusan
Menandatangani putusan
Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti
27
Mengeksaminasi putusan PA secara periodik
Melaksanakan pengawasan ke daerah
25. Drs. H. Nurmatias, S.H.
Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume
Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai
hukum yang dianggap penting
Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan
Melaksanakan persidangan
Membuat konsep putusan
Menandatangani putusan
Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti
Mengeksaminasi putusan PA secara periodik
Melaksanakan pengawasan ke daerah
26. Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H., M.H.
Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume
Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai
hukum yang dianggap penting
Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan
Melaksanakan persidangan
Membuat konsep putusan
Menandatangani putusan
Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti
Mengeksaminasi putusan PA secara periodik
Melaksanakan pengawasan ke daerah
27. Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H.
Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume
Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai
hukum yang dianggap penting
Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan
Melaksanakan persidangan
Membuat konsep putusan
Menandatangani putusan
Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti
Mengeksaminasi putusan PA secara periodik
Melaksanakan pengawasan ke daerah
28. Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.
Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume
Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai
hukum yang dianggap penting
Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan
28
Melaksanakan persidangan
Membuat konsep putusan
Menandatangani putusan
Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti
Mengeksaminasi putusan PA secara periodik
Melaksanakan pengawasan ke daerah
29. Dr. H. Mulyadi Z., S.H., M.Ag.
Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume
Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai
hukum yang dianggap penting
Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan
Melaksanakan persidangan
Membuat konsep putusan
Menandatangani putusan
Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti
Mengeksaminasi putusan PA secara periodik
Melaksanakan pengawasan ke daerah
30. Drs. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.
Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume
Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai
hukum yang dianggap penting
Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan
Melaksanakan persidangan
Membuat konsep putusan
Menandatangani putusan
Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti
Mengeksaminasi putusan PA secara periodik
Melaksanakan pengawasan ke daerah
31. Drs. H. Endang Kusnadi, S.H.,M.H.
Menerima dan mencatat berkas perkara pada buku agenda / Resume
Membuat catatan pinggir pada bundel B putusan pengadilan agama mengenai
hukum yang dianggap penting
Melakukan telaah berkas perkara yang akan disidangkan
Melaksanakan persidangan
Membuat konsep putusan
Menandatangani putusan
Menandatangani minutasi yang dikerjakan Panitera Pengganti
Mengeksaminasi putusan PA secara periodik
Melaksanakan pengawasan ke daerah
29
32. Supardjiyanto, S.H.
Menyusun dan menetapkan rencana kerja kepaniteraan
Menyelenggarakan kegiatan kepaniteraan
Melaksanakan rakor intern dalam rangka pembinaan
Menyelenggarakan administrasi perkara
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua
Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan kepaniteraan
33. Drs. H. Mukhidin
Mengoreksi laporan perkara dari tingkat banding terdiri dari laporan bulanan
(RK1-RK12) dan laporan tahunan
Mengoreksi laporan perkara banding (LII-PA1, LII-PA2,LII-PA3)
Memberikan pelayanan riset dan pengaduan
Mengoreksi laporan perkara yang dikirim via email
Mengkosep surat-surat keluar dari Panitera Muda Hukum
Memvalidasi data perkara yang akan disajikan pada papan statistik
Memverivikasi pengaduan yang diterima
Mengkonsep laporan pengaduan ke BAWAS
Membuat Penetapan Hari Sidang
Mengetik putusan dan penetapan
Membantu hakkim meneliti ketikan putusan/penetapan
Melaporkan perkara yang telah diputus kepada Panitera Muda Banding
Menandatangani putusan/penetapan bersama-sama majelis hakim
Membantu majelis hakim meminutasi perkara
Anonimasi putusan/penetapan
Melaksanakan tugas workshop kepaniteraan
Mendampingi Hakim pengawasan ke daerah
Mengkonsep jadwal pemeriksaan dan pembinaan reguler dan mengkonsep
panduannya
Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Banding setelah
diminutasi
Membuat resume persidangan
Penanggung jawab arsip Bundel B dan asli putusan
34. Dra. Hj. Nurlaela, M.H.
Meneliti kelengkapan syarat formal perkara banding
Membuat checklist kelengkapan berkas
Mengonsep pemberitahuan registrasi, PMH, penetapan PP
Mengonsep pengantar biaya proses bulanan
Mengonsep pengantar biaya proses triwulan
Mengonsep pengantar biaya proses semesteran
Mengonsep pengantar biaya proses tahunan
30
Mengonsep pengantar laporan PNBP bulanan
Mengonsep pengantar laporan PNBP tahunan
Mengonsep pengantar salinan putusan
Meresume sidang perkara yang ditunda
Membantu Majelis Hakim dalam persidangan
Mengetik putusan dan penetapan
Membantu Hakim minutasi perkara
Anonimasi putusan
Melaksanakan tugas workshop kepaniteraan
Mendampingi Hakim pengawasan ke daerah
Mengonsep surat - surat yang terkait panggilan, PBT
Mengonsep SK susunan Majelis, senioritas Hakim, senioritas PP, SK Askor,
Majelis Ekonomi Syari'ah
Meneliti buku - buku register perkara banding
Meneliti dan memparaf salput yang akan dikirim ke PA
Mengonsep surat pengatar salinan putusan
35. Drs. Adjuri
Menerima berkas perkara banding
Menyampaikan berkas banding kepada Hakim Anggota untuk dipelajari
Membuat resume setiap perkara banding yang diterima
Mengetik Penetapan Hari Sidang
Mendampingi Majelis Hakim dengan mencatat jalannya sidang
Membuat dan menandatangani catatan sidang
Melaporkan perkara putus kepada Panmud Banding
Mengetik dan menandatangani putusan
Minutasi berkas perkara banding
Menyerahkan berkas banding yang telah diminutasi kepada Panmud Banding
Mengikuti pengawasan dan pembinaan di PA Wilayah PTA. Semarang
36. Hj.Siti Maria Lutfi,S.H., M.H.
Mengetik Penetapan Hari Sidang
Melaksanakan tugas panitera sidang
Membuat Catatan Sidang
Mengetik dan meneliti Putusan / Penetapan
Menandatangani Putusan / Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim
Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding
Menyusun berkas perkara untuk diminutasi
Menganonimasi Putusan / Penetapan
Mengupload putusan ke direktori / intranet PTA. Semarang
Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding
31
Mengikuti pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Wilayah PTA.
37. H. Wahyudi Dwi Soetoyo,S.H., M.H.
Mengetik Penetapan Hari Sidang
Melaksanakan tugas panitera sidang
Membuat Catatan Sidang
Mengetik dan meneliti Putusan / Penetapan
Menandatangani Putusan / Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim
Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding
Menyusun berkas perkara untuk diminutasi
Menganonimasi Putusan / Penetapan
Mengupload putusan ke direktori / intranet PTA. Semarang
Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding
Mengikuti pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Wilayah PTA.
38. Mutakim, S.H.
Mengetik Penetapan Hari Sidang
Melaksanakan tugas Panitera Sidang
Membuat Catatan Sidang
Mengetik dan Meneliti Putusan/Penetapan
Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim
Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding
Menyusun berkas perkara untuk dimutasi
Menganonimasi Putusan/Penetapan
Mengupload putusan/penetapan ke direktori/intranet PTA Semarang
Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding
Mengikuti Pengawasan dan Pembinaan di Pengadilan Agama wilayah PTA
Semarang
39. Saidah,S.Ag
Mengetik Penetapan Hari Sidang
Melaksanakan tugas Panitera Sidang
Membuat Catatan Sidang
Mengetik dan Meneliti Putusan/Penetapan
Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim
Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding
Menyusun berkas perkara untuk diminutasi
Mengamonimasi Putusan/Penetapan
Mengupload putusan/penetapan ke direktori/intranet PTA Semarang
Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding
32
Mengikuti Pengawasan dan Pembinaan di pengadilan Agama Wilayah PTA
Semarang
Mendistribusikan berkas perkara kepada Ketua Majelis
Melengkapi blangko berkas perkara
40. Drs.Kurniawan Effendi Putra,S.H.
Mengetik Penetapan Hari Sidang
Melaksanakan tugas panitera sidang
Membuat catatan sidang
Melaporkan perkara yang diputus kepada Panitera Muda Banding
Mengetik dan meneliti Putusan / Penetapan
Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama Majelis Hakim
Menggandakan salinan putusan
Menyusun berkas perkara untuk diminutasi
Menganonimasi Putusan / Penetapan
Meng up-load putusan ke direktori / intranet PTA Semarang
Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Hukum
Mengikuti pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama wilayah PTA
Semarang
41. Khoirun Nisa',S.Ag,M.H.
Mengetik Penetapan Hari Sidang
Melaksanakan tugas panitera sidang
Membuat Catatan Sidang
Mengetik dan meneliti Putusan / Penetapan
Menandatangani Putusan / Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim
Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding
Menyusun berkas perkara untuk diminutasi
Menganonimasi Putusan / Penetapan
Mengupload putusan ke direktori / intranet PTA. Semarang
Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding
Mengikuti pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Wilayah PTA.
42. Tulus Suseno, S.H.
Mengetik Penetapan Hari Sidang
Melaksanakan tugas Panitera Sidang
Membuat Catatan Sidang
Mengetik dan meneliti Putusan Penetapan
Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Halkim
33
melaporkan perkara yang di putus kepada Panmud Banding
Menyusun berkas perkara yang diminutasi
Menganonimasi Putusan/Penetapan
Mengupload putusan kedirekrori/intranet PTA. Semarang
Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding
Mengikiti pengwasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Wilayah
PTA.Smg
43. Budi Djoko Walujo,S.H.
Mengetik Penetapan Hari Sidang
Melaksanakan tugas panitera sidang
Membuat Catatan Sidang
Mengetik dan meneliti Putusan / Penetapan
Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim
Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding
Menyusun berkas perkara untuk diminutasi
Menganonimasi Putusan/Penetapan
Mengupload putusan ke direktori / intranet PTA Semarang
Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding
Mengikuti pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama wilayah PTA
Semarang
Membuat laporan perkara diterima dan diputus
Membuat raport kegiatan sidang Hakim Majelis
Meneliti semua putusan banding sebelum dikirim ke PA
Menulis sampel salinan putusan
Membuat buku laporan keuangan biaya proses (Buku Kas dan Buku-buku
bantu)
44. Subandriyo, S.H.I
Mengetik Penetapan Hari Sidang
Melaksanakan tugas panitera sidang
Membuat Catatan Sidang
Mengetik dan meneliti Putusan / Penetapan
Menandatangani Putusan / Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim
Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding
Menyusun berkas perkara untuk diminutasi
Menganonimasi Putusan / Penetapan
Mengupload putusan ke direktori / intranet PTA. Semarang
Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding
Mengikuti pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Wilayah PTA.
34
45. Hj. Andarukmi Rini Utami,S.H., M.H.
Mengetik Penetapan Hari Sidang
Melaksanakan tugas panitera sidang
Membuat Catatan Sidang
Mengetik dan meneliti Putusan / Penetapan
Menandatangani Putusan / Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim
Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding
Menyusun berkas perkara untuk diminutasi
Menganonimasi Putusan / Penetapan
Mengupload putusan ke direktori / intranet PTA. Semarang
Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding
Mengikuti pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Wilayah PTA.
46. Sri Anna Ridwanah, S.Ag, M.H.
Mengetik Penetapan Hari Sidang
Melaksanakan tugas Panitera Sidang
Membuat Catatan Sidang
Mengetik dan Meneliti Putusan/Penetapan
Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim
Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding
Menyusun berkas perkara untuk diminutasi
Mengamonimasi Putusan/Penetapan
Mengupload putusan/penetapan ke direktori/intranet PTA Semarang
Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding
Mengikuti Pengawasan dan Pembinaan di Pengadilan Agama Wilayah PTA
Semarang
Mengisi Regester Perkara Tingkat Banding
47. Muhammad Salafudin, S.Ag., M.H.
Mengetik Penetapan Hari Sidang
Melaksanakan tugas panitera sidang
Membuat Catatan Sidang
Mengetik dan meneliti Putusan / Penetapan
Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim
Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding
Menyusun berkas perkara untuk diminutasi
Menganonimasi Putusan/Penetapan
Mengupload putusan ke direktori / intranet PTA Semarang
Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding
35
Mengikuti pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama wilayah PTA
Semarang
48. Dra.Siti Faizah,S.H.
Mengetik Penetapan Hari Sidang
Melaksanakan tugas Panitera Sidang
Membuat Catatan Sidang
Mengetik dan Meneliti Putusan/Penetapan
Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim
Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding
Menyusun berkas perkara untuk diminutasi
Mengamonimasi Putusan/Penetapan
Mengupload putusan/penetapan ke direktori/intranet PTA Semarang
Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding
Mengikuti Pengawasan dan Pembinaan di pengadilan Agama Wilayah PTA
Semarang
Membuat surat pengantar pengiriman Salinan Putusan / Salinan Penetapan
49. Drs. Kawakiby
Mengetik Penetapan Hari Sidang
Melaksanakan tugas Panitera Sidang
Membuat Catatan Sidang
Mengetik dan Meneliti Putusan/Penetapan
Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim
Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding
Menyusun berkas perkara untuk diminutasi
Mengamonimasi Putusan/Penetapan
Mengupload putusan/penetapan ke direktori/intranet PTA Semarang
Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding
Mengikuti Pengawasan dan Pembinaan di pengadilan Agama Wilayah PTA
Semarang
50. Hj. Mudjiani,SH
Mengetik Penetapan Hari Sidang
Melaksanakan tugas Panitera Sidang
Membuat Catatan Sidang
Mengetik dan Meneliti Putusan/Penetapan
Menandatangani Putusan/Penetapan bersama-sama dengan Majelis Hakim
Melaporkan perkara yang diputus kepada Panmud Banding
Menyusun berkas perkara untuk diminutasi
36
Mengamonimasi Putusan/Penetapan
Mengupload putusan/penetapan ke direktori/intranet PTA Semarang
Menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi kepada Panmud Banding
Mengikuti Pengawasan dan Pembinaan di pengadilan Agama Wilayah PTA
Semarang
51. Nursani, S.H.
Membuat rencana kerja anggaran dan RAB
Mendistribusikan surat masuk
Memvalidasi surat keluar
Melaksanakan rakor dengan Kasubbag
Melaksanakan tugas sebagai PPK
Melaksanakan tugas Pengawasan ke PA Wilayah PTA Semarang
Membuat laporan kegiatan
Menyusun laporan tahunan dan LAKIP
52. Suparijanto Sigit,S.H.
Melakukan Koordinasi dan Konsultasi Bidang keuangan
Membuat Jadual Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Satker
Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)
Membuat Konsep Surat Bidang Keuangan
Melaksanakan Pembinaan Bidang Administrasi Keuangan
Menandatangani BA Rekonsiliasi Internal
Menandatangani BA Rekonsiliasi dengan KPPN
Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan Pelaporan Keuangan
Melakukan evaluasi pelaksanaan Tusi Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
Menyusun dan menghimpun Laporan Keuangan (LK) Tk. Satker
Menyusund an menghimpun Laporan Keuangan (LK) Tk. Korwil
Menyusun dan menghimpun Laporan BMN Tk. Satker
Menyusun dan menghimpun Laporan BMN Tk. Korwil
Menghimpun dan menyajikan Laporan Tahunan Satker
Menghimpun dan menyajikan LKjIP Satker
Membuat Penilaian Prestasi Kinerja Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
53. Moh. Asfaroni, S.H.I.
Menyusun rencana dan program kerja bidang tata usaha dan rumah tangga
Menyusun Laporan Barang Persediaan
Menyusun konsep surat keluar
Memproses surat masuk/keluar
Mengelola dan merawat barang inventaris kantor
37
Menyusun surat penunjukan inventaris kantor
Melakukan pemeliharaan gedung dan halaman kantor serta rumah dinas
Melakukan koordinasi pelaksanaan belanja barang dan modal
Melaksanakan koordinasi antar instansi dan protokoler
Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan
Menyusun laporan kegiatan tenaga honorer
Mengerjakan menejemen Perpustakaan
54. Drs.Ahmad Mansyur,M.H.
Menyusun rencana kerja dan SOP (Standart Operasional Procedure)
Perencanaan dan Kepegawaian
Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan
anggaran sesuai hirarchi
Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan
pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan
mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran
Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan
disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian
Menyiapkan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi
dan tata laksana
Menyiapkan bahan pelaksanaan teknologi informatika dan statistik
Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan
pelaporan.
55. Ali Choemaedi, S.H.
Menyusun rencana kerja dan SOP Kepegawaian
Mengonsep usulan KP dan memproses pemberkasan KP sesuai hirarchi
Memproses berkas usulan/karis, Taspen, Tanda Kehormatan Lencana Karya
Satya
Mengonsep usulan ijin sekolah/kuliah sesuai hirarchi
Menghimpun usulan DP3 Ketua PTA, Hakim Tinggi, Ketua PA, Hakim PA,
Pansek PTA, Pansek PA, Wapan PTA, Wasek PTA, Pejabat Struktural,
fungsional dan Pegawai PTA Semarang.
Memvalidasi data kepegawaian PA se Wilayah PTA Semarang dalam
SIMPEG dan SAPK BKN
Memproses berkas usulan cuti Ketua, Hakim Tinggi, Ketua PA, Pejabat
Struktural/Fungsional dan Pegawai PTA Semarang
Merekap jabatan kosong dan mempersiapkan bahan-bahan berupa data-data
untuk rapat BAPERJAKAT
38
Mengonsep kenaikan gaji berkala Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi
Agama Semarang
Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
56. Sutris, S.H., M.H.
Merencanakan SOP Program Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran
Melaksanakan penyiapan bahan RKA-KL tahun 2017
Mengevaluasi Program dan Anggaran tahun 2016
Menyusun Laporan Program dan Anggaran
Menyiapkan konsep penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
Menyiapkan konsep penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP)
57. Diah Kusuma Hanuraningtyas, S.Kom
Menyiapkan kelengkapan permintaan uang persediaan
Membayar gaji dan dana pelaksanakan kegiatan sesuai dengan jumlah dalam
daftar
Membayar uang makan sesuai dengan rekapitulasi presensi pegawai
Mengambil uang di Bank dan membayarkan serta menyimpan uang
Melakukan pembayaran atas tagihan SPBy yang diajukan PPK
Melakukan pungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
menyetorkan
Membuat rekapitulasi kuitansi untuk SPJ GU
Membuat SPJ LS (Lembur, honor, dll)
Melakukan tugas-tugas bendaharawan rutin / gaji untuk pemotongan sebagian
Membukukan seluruh kegiatan perbendaharaan melalui aplikasi SILABI
Membuat LPJ Bendahara Pengeluaran dan melaporkan ke KPPN
Menata kerasipan Bendahara Pengeluaran
Membuat SPT Tahunan Badan
58. M. Fahrudin
Menerima dan mengagenda surat masuk
Menata arsip surat masuk
Mengadministrasikan ATK
Mengelola dan merawat barang inventaris kantor
Menyiapkan Laporan barang persediaan
Mendokumentasikan buku perpustakaan
Mendokumentasikan bahan perpustakaan
39
59. Misyanta, S.H.
Menyiapkan dokumen pengajuan remunerasi satker PTA Semarang
Verifikasi Data Remunerasi Satker Peradilan Agama se Jateng
Melakukan rekapitulasi pengajuan remunerasi PA se Jateng
Mengirimkan rekapitulasi usulan Remunerasi Satker PA Se Jateng ke Biro
Keuangan MA RI
Mengupload dokumen Berita dan Surat ke website PTA Semarang
Menyiapkan dan mengupload dokumen LK Bulanan (Backup SAIBA, BAR
Rekon, LRA Manual)
Monitoring upload data dan dokumen satker PTA Semarang di aplikasi
Komdanas
Melakukan monitoring dan rekapitulasi terhadap pengisian monev
BAPPENAS dan DJA
Melakukan monitoring dan rekapitulasi terhadap kiriman data dari satker PA
se Jateng yang masuk
60. Fitriyadi Cahyo Nugroho
Merekapitulasi laporan bulanan (RK3-RK12) dan laporan tahunan tingkat
pertama
Merekapitulasi laporan bulanan (LII-PA1), RK1-RK2 dan tahunan perkara
banding
Mengupload hasil laporan bulanan dan tahunan perkara Pengadilan Agama
dan banding ke Web PTA Semarang
Mengandakan, mengirim dan mengarsipkan hasil rekapan laporan perkara
banding ke Badilag dan Kepaniteraan MARI
Mengandakan, mengirim dan mengarsipkan hasil rekapan laporan perkara
tingkat pertama
Mengemail hasil laporan perkara bulanan tingkat pertama dan banding ke
Badilag
61. Widodo Arif Wicaksono, S.Kom
Menginput register perkara banding ke dalam SIADPTA
Mengetik penetapan PMH, PP
Mengupload perkara terima di website PTA Semarang
Menguploap perkara putus di website PTA Semarang
Mengupload surat - surat dan berita kepaniteraan di website PTA Semarang
Mengetik SK susunan Majelis, senioritas Hakim, senioritas PP, SK Askor,
Majelis Ekonomi Syari'ah
Menyiapkan bahan - bahan pengawasan
Menginput biaya perkara di website Komdanas MA RI
40
62. Yunita Reni Wikatraningrum, S.E.
Menyiapkan SKP dan uraian tugas sub bagian tata usaha dan rumah tangga
Menyiapkan data dukung manajemen kerumahtanggaan kantor
Menyiapkan dokumen pelaksanaan belanja barang
Menyiapkan laporan realisasi anggaran sub bagian tata usaha dan rumah
tangga
Entry data kendali belanja perawatan kendaraan dinas
Menyiapkan laporan barang persediaan
63. Hj. Dwi Rina Astuti Setiohedi, S.H.
Melaksanakan transaksi pembayaran belanja
Membuat konsep SPP dan DRPP
Menginput dan mencetak SPM
Menyampaikan SPM beserta ADK-nya ke KPPN
Membuat APS dan LPJ Bendahara
Membuat SSP dan setor pajak ke Bank Persepsi
64. Masnan Eri Yanto
Membuat konsep rekapitulasi usulan RKA-KL 2017 Peradilan Agama se
Jawa Tengah
Menghimpun revisi pagu gaji minus
Menyiapkan bahan evaluasi Program dan Anggaran 2016
Menyiapkan bahan konsep Revisi Anggaran tahun 2016
Menyiapkan konsep SOP Program Sub Perencanaan Program dan Anggaran
65. Atik Noviana, S.E.
Mengupdate data pegawai mutasi, kenaikan pangkat atau promosi
Membuat Statistik data pegawai
Memproses UKP Se eks Karesidenan Pati
Mencatat SK yang baru (mutasi,KP,promosi) ke buku ekspedisi dan
mendistribusikan SK tersebut untuk per koordinator dan untuk PA (yang
bersangkutan)
Mengarsipkan SK yang baru (mutasi,KP,Promosi) ke dalam box file (stopmap
hijau) dan SK yang lain yang dibuat PTA. Semarang
Menghimpun DP3,SPMT,SPMJ Ketua dan Hakim Pengadilan Se Eks
Karesidenan Pati
Memproses usulan pindah pegawai Se Eks Karesidenan Pati di wilayah PTA
Semarang atau di luar wilayah PTA Semarang
Memproses usulan Karis/Karsu, Kartu Hijau, Tanda Kehormatan Satya Karya
Lencana dan Karpeg Se Eks Karesidenan Pati
41
Membuat surat cuti Ketua Se Eks Karesidenan Pati dan mencatat dalam buku
catatan cuti
Melaksanakan tugas tugas lain yang diperintahkan atasan
66. Isdar Susilowati
Menginput Putusan, salinan putusan dan Pertimbangan Hukum ke dalam
SIADPTA
Membuat Surat Panggilan dan Pemberitahuan ke PA
Proses penggandaan dan pengiriman surat-surat register Banding, Salinan
Putusan
Proses penggandaan dan pengiriman surat-surat Panggilan dan Pemberitahuan
ke PA
67. Agung Wibowo, S.Kom
Mengetik surat tugas dan menyusun konsep surat pengantar
Menginput, mengupdate dan memonitor data pegawai pada aplikasi ABS
Badilag, SIKEP dan SAPK Pengadilan Agama Kendal, Ambarawa,
Temanggung, Magelang, Mungkid, Purworejo, Kebumen, Batang,
Pekalongan, Kajen, Pemalang, Brebes, Tegal, dan Slawi.
Meneliti dan menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat serta menata file
pegawai Pengadilan Agama Kendal, Ambarawa, Temanggung, Magelang,
Mungkid, Purworejo, Kebumen, Batang, Pekalongan, Kajen, Pemalang,
Brebes, Tegal, dan Slawi.
Meneliti dan menyiapkan bahan konsep usulan pindah tugas pegawai dari/ke
Pengadilan Agama Kendal, Ambarawa, Temanggung, Magelang, Mungkid,
Purworejo, Kebumen, Batang, Pekalongan, Kajen, Pemalang, Brebes, Tegal,
dan Slawi.
Meneliti dan menyiapkan bahan konsep usulan pensiun pegawai Pengadilan
Agama Kendal, Ambarawa, Temanggung, Magelang, Mungkid, Purworejo,
Kebumen, Batang, Pekalongan, Kajen, Pemalang, Brebes, Tegal, dan Slawi.
Meneliti dan menyiapkan bahan konsep usulan ijin belajar pegawai
Pengadilan Agama Kendal, Ambarawa, Temanggung, Magelang, Mungkid,
Purworejo, Kebumen, Batang, Pekalongan, Kajen, Pemalang, Brebes, Tegal,
dan Slawi.
Meneliti dan menyiapkan bahan konsep usulan Karis/Karsu, tanda
kehormatan satya lancana serta Karpeg pegawai Pengadilan Agama Kendal,
Ambarawa, Temanggung, Magelang, Mungkid, Purworejo, dan Kebumen.
Menyiapkan dan menghimpun Penilaian Prestasi Kerja Ketua, Hakim dan
Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Kendal, Ambarawa, Temanggung,
42
Magelang, Mungkid, Purworejo, Kebumen, Batang, Pekalongan, Kajen,
Pemalang, Brebes, Tegal, dan Slawi.
Menyusun konsep SK Kenaikan Pangkat Tenaga Non Teknis pegawai
Pengadilan Agama Kendal, Ambarawa, Temanggung, Magelang, Mungkid,
Purworejo, Kebumen, Batang, Pekalongan, Kajen, Pemalang, Brebes, Tegal,
dan Slawi.
Memeriksa email dan mengupload surat edaran pada website.
Menyiapkan bahan kegiatan kepegawaian: pembagian SK, pelantikan/serah
terima jabatan, dan sosialisasi/pelatihan.
68. Mudrik
Menyiapkan kelengkapan permintaan remunerasi Pengadilan Agama se
Jateng ke MA RI
Menyiapkan kelengkapan permintaan pembayaran gaji melalui Aplikasi GPP
Menyiapkan kelengkapan permintaan uang makan pegawai melalui Aplikasi
GPP
Membuat surat keterangan penghasilan pegawai
Membuat kelengkapan dokumen perjalanan dinas Pegawai
Melakukan pembayaran honor PPPK
Melakukan tugas-tugas pemotongan belanja pegawai sebagian setoran ke
koperasi, bank, dll
Menata kearsipan berkenaan dengan Belanja Pegawai
Membuat rekapitulasi SPT tahunan Pegawai
69. Ahmadi, S.H.
Menyiapkan SKP dan uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah
Tangga
Menerima, mencatat, mendistribusikan dan mengarsipkan surat masuk
Membantu mengelola barang persediaan
Membantu pelaksanaan opname fisik persediaan
Melaksanakan pelelangan umum dan sederhana
Protokoler dan koordinasi antar instansi
Menyusun bahan rencana dan program kerja bidang umum
70. Sumardi
Menyiapkan SKP dan uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah
Tangga
Menerima, mencatat, mendistribusikan dan mengarsipkan surat masuk
Mencatat dan mengarsipkan surat keluar
Membantu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas
43
Membantu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan gedung dan halaman kantor
Protokoler dan koordinasi antar instansi
Membantu proses pengadministrasian buku perpustakaan
Mengelola dan merawat barang inventaris kantor
Membantu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rumah dinas
71. Eko Sambudhi
Menyiapkan bahan Rencana dan Program Kerja Bidang Keuangan dan
Pelaporan
Menyiapkan SKP dan Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
Menyiapkan usulan Manajemen Barang Milik Negara dari satuan kerja
dibawahnya
Mengolah Data Administrasi Barang Milik Negara Tingkat Wilayah
Menyiapkan Rencana Kegiatan BMN Satker
Menyiapkan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Wilayah
Menyiapkan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Wilayah
Menyiapkan dokumen pelaksanaan belanja barang dan modal
72. Hapsari Pramiliantoro, S.Kom
Input data LK ke Aplikasi Monev BAPPENAS
Input data LK ke Aplikasi Monev Kinerja Anggaran DJA
Menyiapkan dokumen pengajuan remunerasi satker PTA Semarang
Verifikasi Data Remunerasi Satker Peradilan Agama se Jateng
Melakukan rekapitulasi usulan Remunerasi Satker PA se Jateng ke Biro
Keuangan MA-RI
Mengolah Data Sistem Administrasi Instansi Berbasis Akrual Tingkat Satker
Melaksanakan Kompilasi data SAIBA untuk Rekonsiliasi
Menyiapkan dan mengupload dokumen Informasi Keuangan (DIPA, Update
Aplikasi, Update peraturan), Perbendaharaan (LPJ, BKU, PNBP), Pelaporan
(LRA, Neraca), Berita, dan Surat ke website PTA Semarang
Menyiapkan dan mengupload dokumen LK Bulanan (Backup SAIBA, BAR
Rekon, LRA Manual, PNBP, Saldo Rekening), Perbendaharaan (Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, SSP, SSBP, SSPB, Backup SPM) ke
aplikasi Komdanas
Melakukan pendampingan pengisian SPT Tahunan Pegawai
Melakukan monitoring dan rekapitulasi terhadap pengisian monev
BAPPENAS dan DJA satker PA se Jateng
Melakukan pengecekan dan rekapitulasi terhadap kiriman data dari satker PA
se Jateng yang masuk via email, website, dan cloud.
44
73. Akbar Syaiful, S.H.
Menyiapkan bahan rencana dan program kerja bidang Keuangan dan
Pelaporan
Menyiapkan SKP dan Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
Menyiapkan Laporan Rekonsilisasi Triwulan tingkat Wilayah
Mengolah Data Sistem Administrasi Instansi Berbasis Akrual Tingkat
Wilayah
Melaksanakan Kompilasi data SAIBA Satker untuk Rekon Triwulan Tingkat
Wilayah
Menyiapkan Data Dukung pengelolaan keuangan tingkat Satker
Menyiapkan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah
Menyiapkan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja
Menyiapkan dokumen pelaksanaan belanja barang dan modal
74. Shoimatul Fauziyah, S.H.I.
Menyiapkan usulan Manajemen Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja
Mengolah Data Administrasi Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja
Menyiapkan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Satuan Kerja
Menyiapkan usulan Manajemen Barang Milik Negara dari satker di bawahnya
Melaksanakan opname fisik BMN
Mengarsipkan berkas admisnistrasi BMN dan Keuangan
Mengarsipkan dokumen laporan-laporan instansi pemerintah
75. Ubaedul Khakim, A.Md
Monitoring data SIMPEG/E-Doc PA. Se-Eks Karisidenan Semarang dan PTA
Semarang.
Monitoring Data Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) Bagian
Kepegawaian PTA Semarang.
Menyelesaikan Usul Karis/Karsu, Taspen, Karpeg, Kartu Hijau, Tanda Satya
Lencana.
Menyelesaikan Berkas Usul Kenaikan Pangkat PA Se- Eks Karididenan
Semarang dan PTA Semarang (Non Teknis)
Melayani, mendata dan menyelesaikan pembuatan surat tugas.
Mengelola/Mengentri data Pegawai pada SAPK.
45
Sedangkan rekapitulasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pengadilan agama se
wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebanyak 1139 orang dengan rincian
sebagai berikut:
No. Satuan Kerja Jumlah SKP
1 Pengadilan Agama Semarang 49
2 Pengadilan Agama Kendal 44
3 Pengadilan Agama Demak 24
4 Pengadilan Agama Purwodadi 54
5 Pengadilan Agama Salatiga 25
6 Pengadilan Agama Ambarawa 24
7 Pengadilan Agama Pati 30
8 Pengadilan Agama Kudus 25
9 Pengadilan Agama Jepara 25
10 Pengadilan Agama Rembang 20
11 Pengadilan Agama Blora 18
12 Pengadilan Agama Pekalongan 20
13 Pengadilan Agama Pemalang 41
14 Pengadilan Agama Batang 27
15 Pengadilan Agama Brebes 39
16 Pengadilan Agama Tegal 18
17 Pengadilan Agama Slawi 26
18 Pengadilan Agama Kajen 23
19 Pengadilan Agama Banyumas 24
20 Pengadilan Agama Purwokerto 31
21 Pengadilan Agama Cilacap 53
22 Pengadilan Agama Banjarnegara 36
23 Pengadilan Agama Purbalingga 22
24 Pengadilan Agama Magelang 22
25 Pengadilan Agama Temanggung 22
26 Pengadilan Agama Wonosobo 36
27 Pengadilan Agama Purworejo 26
28 Pengadilan Agama Kebumen 34
29 Pengadilan Agama Mungkid 29
30 Pengadilan Agama Surakarta 25
31 Pengadilan Agama Klaten 24
32 Pengadilan Agama Sragen 32
33 Pengadilan Agama Boyolali 33
34 Pengadilan Agama Wonogiri 26
35 Pengadilan Agama Sukoharjo 25
36 Pengadilan Agama Karanganyar 24
46
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
Dalam rangka peningkatan dan efektivitas kinerja aparatur Peradilan Agama
sudah barang tentu tidak akan terlepas dari unsur pembinaan dan pengelolaan sumber
daya manusia yang harus dilakukan secara berkala dan terstruktur terhadap aparatur
pelaksana peradilan. Pada tahun anggaran 2016 Pengadilan Tinggi Agama Semarang
mempunyai anggaran untuk pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia baik peningkatan kualitas dibidang kepaniteraan yang bertujuan guna
meningkatkan kualitas aparatur peradilan dibidang teknis yudisial dan administrasi
yudisial maupun peningkatan kualitas dibidang kesekrtariatan.
Namun disamping itu harus diperhatikan agar tidak terjadi kejenuhan dalam
pelaksanaan kinerja harus diperhatikan adanya pemberian reward kepada aparatur
peradilan yang dipandang cakap dan mampu menorehkan prestasi, yaitu berupa
mutasi, baik berupa usulan promosi maupun penyegaran dalam pelaksanaan tugas
dalam bentuk rotasi. Dalam hal pembinaan dan pengelolaan aparatur peradilan
maupun supporting unit pelaksanaan kinerja akan terbagi dalam beberapa bagian
sebagai berikut :
A. Sumber Daya Manusia
Dalam rangka peningkatan dan efektivitas kinerja aparatur Peradilan
Agama sudah barang tentu tidak akan terlepas dari unsur pembinaan dan
pengelolaan sumber daya manusia yang harus dilakukan secara berkala dan
terstruktur terhadap aparatur pelaksana peradilan. Pada tahun anggaran 2016
Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempunyai anggaran untuk pembinaan dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia baik peningkatan kualitas dibidang
kepaniteraan yang bertujuan guna meningkatkan kualitas aparatur peradilan
dibidang teknis yudisial dan administrasi yudisial maupun peningkatan kualitas
dibidang sekretariat.
47
Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian
Sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan
Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI, dalam bidang
kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah melaksanakan
fungsinya. Beberapa kewenangan dalam bidang kepegawaian itu antara lain
rekruitmen, mutasi, promosi, dan pengusulan pensiun. Adapun rekapitulasi data
mengenai kewenangan tersebut selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Profil Sumber Daya Manusia
Selama tahun 2016 kekuatan sumber daya manusia dilingkungan
peradilan agama se-Jawa Tengah mengalami tambah kurang berkaitan dengan
adanya mutasi dan promosi keluar dan masuk dari dan keluar wilayah Jawa
Tengah, sampai akhir tahun 2016 dapat dilihat profil sumber daya manusia
aparatur Peradilan Agama Se-Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
48
I.a I.b I.c I.d II.a II.b II.c II.d III.a III.b III.c III.d IV.a IV.b IV.c IV.d IV.e JML SD SLTP SLTA DIII S.1 S.2 S3 JML
1 PTA. Semarang 75 0 0 0 0 2 0 0 2 5 10 0 11 8 4 1 8 24 75 0 0 6 1 40 24 4 75
2 PA Semarang 49 0 0 0 0 2 0 0 0 4 5 7 6 4 2 10 9 0 49 0 0 4 3 25 17 0 49
3 PA Kendal 44 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 2 13 2 10 6 5 0 44 0 1 2 0 28 13 0 44
4 PA Demak 24 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 0 8 4 3 1 0 0 24 0 0 2 0 18 4 0 24
5 PA Purwodadi 54 0 0 0 0 6 0 2 1 2 3 2 8 4 7 9 10 0 54 0 1 9 0 26 18 0 54
6 PA Salatiga 25 0 0 0 0 1 0 2 0 1 3 1 8 1 6 2 0 0 25 0 0 4 0 19 2 0 25
7 PA Ambarawa 24 0 0 0 0 1 0 1 1 5 2 2 7 2 2 1 0 0 24 0 0 2 2 18 2 0 24
8 PA Pati 30 1 0 0 0 2 0 3 0 2 5 2 8 2 4 1 0 0 30 1 0 6 0 20 3 0 30
9 PA Kudus 25 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 1 7 4 3 3 0 0 25 0 1 4 1 15 4 0 25
10 PA Jepara 25 0 0 2 0 0 0 0 1 2 5 2 4 3 5 1 0 0 25 0 2 1 0 16 6 0 25
11 PA Rembang 20 0 0 1 0 2 0 0 0 0 5 2 5 1 0 4 0 0 20 0 1 4 0 10 5 0 20
12 PA Blora 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 6 2 1 5 0 0 19 0 1 1 0 14 3 0 19
13 PA Pekalongan 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 4 1 3 3 4 0 20 0 0 4 0 10 6 0 20
14 PA Pemalang 41 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 1 10 3 9 7 6 0 41 0 0 6 1 17 17 0 41
15 PA Batang 27 1 0 0 0 2 0 0 0 1 7 3 4 2 5 2 0 0 27 1 0 7 1 11 7 0 27
16 PA Brebes 39 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 4 8 2 5 10 5 0 39 0 0 3 2 24 10 0 39
17 PA Tegal 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2 5 2 1 3 0 0 18 0 0 3 2 8 5 0 18
18 PA Slawi 26 1 0 0 0 4 0 1 0 1 2 0 9 3 5 0 0 0 26 1 1 4 0 16 4 0 26
19 PA Kajen 23 0 0 0 0 3 0 1 1 2 1 4 5 1 3 2 0 0 23 0 0 4 1 14 4 0 23
20 PA Banyumas 24 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4 3 7 1 2 3 0 0 24 1 1 5 0 13 4 0 24
21 PA Purwokerto 31 1 0 0 0 3 0 1 0 1 6 5 8 0 5 1 0 0 31 1 0 9 2 15 4 0 31
22 PA Cilacap 53 0 0 2 0 3 0 0 1 4 5 1 10 1 11 7 8 0 53 1 1 7 1 33 10 0 53
23 PA Banjarnegara 36 0 0 1 0 3 0 0 0 0 4 1 9 3 4 4 7 0 36 0 1 8 0 18 9 0 36
24 PA Purbalingga 22 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 5 1 2 4 0 0 22 2 0 2 2 14 2 0 22
25 PA Magelang 22 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 9 4 1 2 0 0 0 22 0 0 3 0 12 7 0 22
26 PA Temanggung 22 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 7 3 4 1 1 0 22 0 0 3 1 13 5 0 22
27 PA Wonosobo 36 0 0 1 0 3 0 1 1 0 3 4 8 3 5 4 3 0 36 0 1 8 3 18 6 0 36
28 PA Purworejo 26 0 0 1 0 1 1 1 0 1 3 7 4 1 4 2 0 0 26 0 1 9 0 15 1 0 26
29 PA Kebumen 34 0 0 0 0 2 0 1 2 1 7 3 4 4 6 4 0 0 34 1 0 8 4 15 6 0 34
30 PA Mungkid 29 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 6 7 3 4 3 0 0 29 0 0 4 0 16 9 0 29
31 PA Surakarta 25 0 0 1 0 0 0 0 0 4 6 3 4 1 4 2 0 0 25 0 1 6 1 12 5 0 25
32 PA Klaten 24 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 3 8 2 3 3 0 0 24 0 0 3 2 13 6 0 24
33 PA Sragen 32 1 0 0 0 1 0 3 1 4 4 2 6 2 7 1 0 0 32 1 0 2 3 24 2 0 32
34 PA Boyolali 33 0 0 0 0 3 0 1 0 5 3 3 7 4 4 3 0 0 33 1 0 6 0 20 6 0 33
35 PA Wonogiri 26 0 0 1 0 1 0 2 0 1 2 2 7 3 6 1 0 0 26 0 1 5 0 17 3 0 26
36 PA Sukoharjo 25 0 0 0 0 2 0 0 1 0 7 1 5 1 8 0 0 0 25 0 0 5 1 15 4 0 25
37 PA Karanganyar 24 0 0 0 0 1 0 2 1 3 5 3 1 2 3 3 0 0 24 0 0 7 1 9 7 0 24
1132 8 0 13 0 63 4 25 20 59 138 99 247 87 162 117 66 24 1132 11 15 176 35 641 250 4 1132JUMLAH
PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
PENGADILAN AGAMA SE-JAWA TENGAH TAHUN 2016
JUMLAHSATKERNOGOLONGAN PENDIDIKAN
50
0
5
10
15
20
25
GRAFIK GOLONGAN PEGAWAI PERADILAN AGAMA JAWA TENGAH
I.a I.b I.c I.d II.a II.b II.c II.d III.a III.b III.c III.d IV.a IV.b IV.c IV.d IV.e
51
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
GRAFIK GOLONGAN PEGAWAI PERADILAN AGAMA JAWA TENGAH
SD SLTP SLTA SM S.1 S.2 S3
52
2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Berdasarkan kelas Pengadilan dan volume perkara yang ditangani oleh
Peradilan Agama se-Jawa tengah, maka kebutuhan sumber daya yang ada belum
mencukupi. Berikut adalah perbandingan antara kebutuhan sumber daya manusia
ideal menurut Buku I Mahkamah Agung RI Edisi 2007 Tahun 2007 dan riil di
lingkungan peradilan agama se-Jawa Tengah:
Formasi Ideal dan Riil Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Semarang
* Sekretaris tingkat banding Mulai Aktif bulan September
Formasi Ideal Pegawai Pengadilan Agama
NO JABATAN KELAS
IA
KELAS
IB KELAS II
1 Ketua 1 1 1
2 Wakil Ketua 1 1 1
3 Hakim Maks. 23 Maks. 14 Maks. 11
4 Panitera 1 1 1
5 Sekretaris 1 1 1
NO JABATAN IDEAL RIIL
1 Ketua 1 1
2 Wakil Ketua 1 -
3 Hakim Maks. 23 30
4 Panitera 1 1
6 Sekretaris * 1 1
7 Kepala Bagian 2 1
8 Panitera Muda 2 2
9 Kepala Sub Bagian 4 4
10 Panitera Pengganti Maks. 32 15
11 Staf Kepaniteraan 15 4
11 Staf Kesekretariatan 14 17
53
6 Panitera Muda dan Kasubag. 5 5 5
7 Panitera Pengganti Maks. 32 Maks. 20 Maks. 16
8 Juru Sita 5 4 3
8 Juru Sita Pengganti 10 8 6
9 Staf Kepaniteraan 12 8 6
10 Staf Kesekretariatan 10 7 5
54
Formasi Riil Pegawai Pengadilan Agama Se Jawa Tengah
Ke
tua
Wk.
Ke
tua
Hak
im
Pan
ite
ra
Sekr
eta
ris
Wap
an.H
Pan
mu
d &
Kas
ub
Pan
ite
ra P
en
ggan
ti
Juru
sita
JSP
Staf
Ke
sekr
eta
riat
an
Staf
Ke
pan
ite
raan
Jml
1 PA Semarang I.A. 3127 1 1 19 0 0 1 6 9 3 5 1 3 49
2 PA Kendal I.A. 3009 1 1 17 1 1 1 6 8 0 5 1 2 44
3 PA Demak I.B 2126 1 1 5 1 1 1 6 2 1 3 0 2 24
4 PA Purwodadi I.A. 3535 1 1 23 1 1 1 5 6 0 7 3 5 54
5 PA Salatiga I.B. 1457 1 1 6 1 1 1 6 3 1 4 0 0 25
6 PA Ambarawa I.B. 1386 1 0 3 1 1 1 6 4 4 2 1 0 24
7 PA Pati I.B. 2957 1 0 4 1 1 1 5 6 0 6 3 2 30
8 PA Kudus I.B. 1278 1 1 6 1 1 1 6 4 0 2 1 1 25
9 PA Jepara I.B. 2110 1 1 6 1 1 1 6 2 0 4 1 1 25
10 PA Rembang I.B. 1399 1 1 2 1 1 1 6 2 1 0 3 1 20
11 PA Blora I.B. 1942 1 1 5 1 1 0 6 1 1 0 2 0 19
12 PA Pekalongan I.A. 523 1 1 7 1 1 0 6 1 1 1 0 0 20
13 PA Pemalang I.A. 3598 1 1 20 1 1 1 5 4 1 3 3 0 41
14 PA Batang I.B. 2226 1 1 6 1 1 1 6 4 3 2 1 0 27
15 PA Brebes I.A. 5123 1 1 17 1 1 1 5 6 1 4 0 1 39
16 PA Tegal I.B. 698 1 1 3 1 1 1 6 2 0 2 0 0 18
17 PA Slawi I.B. 3841 1 0 7 1 1 1 5 2 0 7 1 0 26
18 PA Kajen I.B. 1933 1 1 3 1 1 1 6 3 0 5 1 0 23
19 PA Banyumas I.B. 1988 1 1 4 1 1 1 6 3 1 1 0 4 24
20 PA Purwokerto I.B. 3109 1 1 6 1 1 1 6 5 1 7 1 0 31
21 PA Cilacap I.A. 6092 1 1 23 1 1 1 6 4 3 10 2 0 53
22 PA Banjarnegara I.A. 2797 1 1 13 1 1 1 6 5 0 5 1 1 36
23 PA Purbalingga I.B. 2533 1 1 4 1 1 0 6 4 1 1 2 0 22
24 PA Magelang II 265 1 1 8 1 1 0 6 1 0 2 0 1 22
25 PA Temanggung I.B. 1658 1 1 6 1 1 1 5 2 0 2 1 1 22
26 PA Wonosobo I.A. 2689 1 1 10 1 1 1 6 5 2 3 1 4 36
27 PA Purworejo I.B. 1710 1 1 4 1 1 1 6 2 1 4 1 3 26
28 PA Kebumen I.B. 3499 1 1 9 1 1 0 6 3 2 7 2 1 34
29 PA Mungkid I.B. 2604 1 1 7 1 1 1 6 5 2 2 1 1 29
30 PA Surakarta I.B. 1156 1 1 5 1 1 0 6 4 1 3 0 2 25
31 PA Klaten I.B. 2177 1 1 5 1 1 1 5 3 1 3 1 1 24
32 PA Sragen I.B. 2647 1 1 7 1 1 0 6 3 1 6 2 3 32
33 PA Boyolali I.B. 2164 1 1 8 1 1 1 6 4 1 3 2 4 33
34 PA Wonogiri I.B. 1605 1 1 7 1 1 0 6 2 2 2 2 1 26
35 PA Sukoharjo I.B. 1484 1 1 6 1 1 1 6 3 2 1 1 1 25
36 PA Karanganyar I.B. 1848 1 1 4 1 1 0 6 1 4 4 0 1 24
84293 36 33 295 35 35 27 209 128 42 128 42 47 1057Jumlah
NO SATKER KLS
PERKARA
MASUK
PER
AKHIR
TAHUN
2016
JABATAN
55
1. Mutasi
1. Mutasi Kepangkatan
No Periode Jenis KP Usulan Realisasi
1 01 April 2016
Teknis
Peradilan 35 35
Non Teknis
Peradilan 16 16
Jumlah 51 51
2 01 Oktober
2016
Teknis
Peradilan 68 68
Non Teknis
Peradilan 7 7
Jumlah 75 75
Total 126 126
2. Mutasi jabatan ke luar wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang
sebanyak 69 orang terdiri dari 61 orang hakim/hakim tinggi, 6 orang
pejabat kepaniteraan, 2 orang pejabat kesekretariatan.
3. Mutasi jabatan ke dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang
sebanyak 153 orang, terdiri dari 139 orang hakim/hakim tinggi, 7 orang
pejabat kepaniteraan, 1 orang pejabat kesekretariatan dan 6 orang staf pelaksana.
2. Promosi
Untuk pengusulan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pemberhentian
sementara bagi PNS yang menduduki jabatan tenaga Teknis Peradilansebanyak
114 orang terdiri dari 7 ketua dan 107 kepaniteraan dan jurusitasedangkan untuk
PNS yang menduduki jabatan tenaga Non Teknis Peradilan (Struktural
Kesekretariatan) sebanyak 4orang
3. Pensiunan
Pensiun PNS yang diproses selama tahun 2016 adalah sebanyak 49 orang, terdiri
dari 40 pegawai telah mencapai batas usia pensiun dan 9 orang pegawai
dimintakan pensiun karena meninggal dunia.
B. KEADAAN PERKARA
1. Rekapitulasi Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama se- Jawa
Tengah
- Sisa akhir tahun 2015 : 18.730perkara
- Perkara diterima tahun 2016 : 84.293 perkara
- Jumlah perkara total tahun 2016 : 103.023 perkara
- Perkara diputus tahun 2016 : 85.904 perkara
- Sisa perkara tahun 2016 : 17.119 perkara
56
Matrik keadaan perkara Pengadilan Agama se Jawa Tengah tahun 2016 sebagai
berikut:
No Pengadilan
Agama
Keadaan Perkara
Sisa
akhir
Tahun
2015
Perkara
Masuk
Tahun
2016
Jumlah
Perkara
Putus
Tahun
2016
Sisa
Akhir
Tahun
2016
Tingkat
Penyelesaian
( % )
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Semarang 851 3127 3978 3143 835 79%
2 Kendal 668 3009 3677 3033 644 82%
3 Salatiga 333 1457 1790 1503 287 84%
4 Demak 549 2126 26765 2304 371 86%
5 Purwodadi 641 3535 U84176 3523 653 84%
6 Ambarawa 303 1386 1689 1393 296 82%
7 Pati 783 2957 3740 3067 673 82%
8 Kudus 289 1278 1567 1385 182 88%
9 Jepara 457 2110 2567 2196 371 86%
10 Rembang 289 1399 1688 1478 210 88%
11 Blora 303 1942 2245 1812 433 81%
12 Pekalongan 143 523 666 547 119 82%
13 Pemalang 843 3598 4441 3671 770 83%
14 Tegal 239 698 937 825 112 88%
15 Brebes 909 5123 6032 5069 963 84%
16 Batang 632 2226 2858 2376 482 83%
17 Slawi 930 3841 4771 3817 954 80%
18 Purwokerto 622 3109 3731 3143 588 84%
19 Banyumas 485 1988 2473 2101 372 85%
20 Purbalingga 618 2533 3151 2643 508 84%
21 Cilacap 1393 6092 7485 6362 1123 85%
22 Banjarnegara 568 2797 3365 2801 564 83%
23 Magelang 53 265 318 289 29 91%
24 Temanggung 332 1658 1990 1753 237 88%
25 Wonosobo 770 2689 3459 2836 653 81%
26 Purworejo 365 1710 2075 1719 356 83%
27 Kebumen 650 3499 4149 3436 713 83%
28 Mungkid 563 2604 3167 2662 505 84%
57
29 Surakarta 301 1156 1457 1168 289 80%
30 Klaten 443 2177 2620 2234 386 85%
31 Sragen 438 2647 3085 2518 567 82%
32 Boyolali 354 2164 2518 2108 410 84%
33 Wonogiri 344 1605 1949 1620 329 83%
34 Sukoharjo 338 1484 1822 1504 318 83%
35 Karanganyar 463 1848 2311 1915 396 83%
36 Kajen 468 1933 2401 1980 421 82%
JUMLAH
SELURUHYNYA 18.730 84.293 103.023 85.904 17.119 83%
2. Penerimaan Perkara
Dari 84.293 perkara yang diterima Pengadilan Agama se Jawa Tengah tahun
2016 , dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut :
1). Izin Poligami = 229 perkara
2). Pencegahan Perkawinan = 3 perkara
3). Penolakan Perkawinan = 2 perkara
4). Pembatalan Perkawinan = 29 perkara
5). Kelalaian Kewajiban suami/istri = 1 perkara
6). Cerai Talak = 22.645 perkara
7). Cerai Gugat = 53.710 perkara
18.730
84.293
103.023
85.904
17.119
GRAFIK REKAPITULASI PERKARA TINGKAT PERTAMA PADA PENGADILAN AGAMA SE JAWA TENGAH
SISA TAHUN 2015
DITERIMA TAHUN 2016
JUMLAH
DIPUTUS TAHUN 2016
SISA TAHUN 2016
58
8). Harta Bersama = 302 perkara
9). Penguasaan Anak = 67 perkara
10). Nafkah oleh ibu = 4 perkara
11). Hak-hak bekas istri = 0 perkara
12). Pengesahan anak = 29 perkara
13). Pencabutan Kekuasaan ortu = 1 perkara
14). Perwalian = 164 perkara
15). Pencabutan Kekuasaan wali = 0 perkara
16). Penunjukan orang lain sbg wali = 1 perkara
17). Ganti rugi terhadap wali = 0 perkara
18). Asal usul anak = 97 perkara
19). Penolakan Kawin campur = 0 perkara
20). Istbat Nikah = 818 perkara
21). Izin Kawin = 7 perkara
22). Dispensasi Kawin = 30.128 perkara
23). Ekonomi Syari’ah = 59 perkara
24). Wali adlol = 240 perkara
25). Kewarisan = 177 perkara
26). Wasiat = 10 perkara
27). Hibah = 15 perkara
28). Wakaf = 2 perkara
29). Sadaqah/ Zakat / infaq = 4 perkara
30). P3HP / Penetapan Ahli waris = 284 perkara
31). lain-lain = 2.265 perkara
59
3. Penyelesaiaan Perkara
Dari 85.904 perkara yang diputusPengadilan Agama se Jawa Tengahpada
tahun 2016 , dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut :
1). Izin Poligami = 139 perkara
2). Pencegahan Perkawinan = 0 perkara
3). Penolakan Perkawinan = 1 perkara
4). Pembatalan Perkawinan = 16 perkara
5). Kelalaian Kewajiban suami/istri = 0 perkara
6). Cerai Talak = 20.690 perkara
7). Cerai Gugat = 50.684 perkara
8). Harta Bersama = 81 perkara
9). Penguasaan Anak = 47 perkara
10). Nafkah oleh ibu = 1 perkara
11). Hak-hak bekas istri = 0 perkara
12). Pengesahan anak = 8 perkara
13). Pencabutan Kekuasaan ortu = 3 perkara
14). Perwalian = 110 perkara
15). Pencabutan Kekuasaan wali = 2 perkara
60
16). Penunjukan orang lain sbg wali = 1 perkara
17). Ganti rugi terhadap wali = 0 perkara
18). Asal usul anak = 76 perkara
19). Penolakan Kawin campur = 1 perkara
20). Istbat Nikah = 701 perkara
21). Izin Kawin = 7 perkara
22). Dispensasi Kawin = 2.912 perkara
23). Wali adlol = 184 perkara
24). Ekonomi Syari’ah = 23 perkara
25). Kewarisan = 67 perkara
26). Wasiat = 3 perkara
27). Hibah = 4 perkara
28). Wakaf = 0 perkara
29). Sadaqah / Zakat /Infaq = 0 perkara
30). P3HP/ penetapan Ahli Waris = 191 perkara
31). lain-lain = 1.932 perkara
32). Ditolak = 548 perkara
33). Tidak diterima = 488 perkara
34). Gugur = 1.109 perkara
32). Dicoret dari pendaftaran = 650 perkara
36). Dicabut = 5.205 perkara
61
4. Rasio Tingkat Penyelesaiaan Perkara tahun 2016
No Pengadilan
Agama Majelis Hakim
Keadaan Perkara Tahun 2016
Jumlah Perkara
Perkara Putus
Sisa Tingkat
Penyelesaian ( % )
1 2 3 5 6 7 8
1 Semarang 22 3978 3143 835 79% 2 Kendal 19 3677 3033 644 82% 3 Salatiga 8 1790 1503 287 84% 4 Demak 10 2675 2304 371 86% 5 Purwodadi 22 4176 3523 653 84% 6 Ambarawa 4 1689 1393 296 82% 7 Pati 5 3740 3067 673 82% 8 Kudus 8 1567 1385 182 88% 9 Jepara 8 2567 2196 371 86% 10 Rembang 5 1688 1478 210 88% 11 Blora 7 2245 1812 433 81% 12 Pekalongan 9 666 547 119 82% 13 Pemalang 22 4441 3671 770 83% 14 Tegal 5 937 825 112 88% 15 Brebes 21 6032 5069 963 84% 16 Batang 8 2858 2376 482 83% 17 Slawi 8 4771 3817 954 80% 18 Purwokerto 13 3731 3143 588 84% 19 Banyumas 6 2473 2101 372 85% 20 Purbalingga 7 3151 2643 508 84% 21 Cilacap 26 7485 6362 1123 85% 22 Banjarnegara 15 3365 2801 564 83% 23 Magelang 10 318 289 29 91% 24 Temanggung 8 1990 1753 237 88%
62
25 Wonosobo 12 3459 2836 653 81% 26 Purworejo 6 2075 1719 356 83% 27 Kebumen 11 4149 3436 713 83% 28 Mungkid 9 3167 2662 505 84% 29 Surakarta 7 1457 1168 289 80% 30 Klaten 7 2620 2234 386 85% 31 Sragen 8 3085 2518 567 82% 32 Boyolali 9 2518 2108 410 84% 33 Wonogiri 9 1949 1620 329 83% 34 Sukoharjo 8 1822 1504 318 83% 35 Karanganyar 6 2311 1915 396 83% 36 Kajen 5 2401 1980 421 82%
JUMLAH SELURUHYNYA 273 103.023 85.904 17.119 83%
5. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian
Dari Jumlah perkara yang diputus Pengadilan Agama se Jawa Tengah pada
tahun 2016 sebanyak 85.904 perkara, yang merupakan perkara perceraian sebanyak
69.749 perkara.
Faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2016 dapat dikelompokkan
sebagai berikut :
1). Poligami tidak sehat = 40 perkara
2). Krisis Akhlak = 1.234 perkara
3). Cemburu = 787 perkara
4). Kawin Paksa = 493 perkara
5). Ekonomi = 20.469 perkara
6). Tidak ada tanggung Jawab = 24.075 perkara
7). Kawin di bawah umur = 168 perkara
8). Kekejaman jasmani = 675 perkara
9). Penganiayaan /kkjmn mntl= 40 perkara
10). Dihukum = 107 perkara
11). Cacat Biologis = 77 perkara
12). Politis = 91 perkara
13). Gangguan Pihak ketiga = 3.034 perkara
14). Tidak ada Keharmonisan = 17.851 perkara
15). Lain – lain = 608 perkara
63
6. Perkara Khusus yang Menyangkut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian maupun
Poligami harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin perceraian maupun ijin
poligami dari atasannya yang secara prosedural sudah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990,
yaitu memperoleh izin/surat keterangan dari Pejabat yang berwenang. Pada tahun
2016 perkara yang salah satu pihaknya atau kedua-duanya PNS sebanyak 1.388
perkara dapat dirinci sebagai berikut :
1). Cerai talak = 567 perkara
2). Cerai gugat = 812 perkara
3). Ijin Poligami = 9 perkara
dari 1.388 perkara tersebut, terdiri dari :
1). Masih dalam proses = 299 perkara
2). Selesai = 1.019 perkara
3). Dicabut = 70 perkara
7. Rekapitulasi Keuangan Perkara Tingkat Pertama
64
NO
PENGADILAN
AGAMA
SALDO
AWAL
PELAPORA
N
UANG
MASUK
UANG
TERPAKAI
UANG YANG
DIKEMBALIKA
N
KE PARA
PIHAK
SALDO
AKHIR
BULAN
KE
T
1 SEMARANG 371.545.000 2.305.528.000 1.740.109.000 441.443.000 495.521.000
2 KENDAL 186.191.000 1.649.534.000 1.384.271.000 238.664.000
212.790.000
3 SALATIGA 100.431.000 861.661.000 769.889.000 106.952.000
85.251.000
4 DEMAK 183.567.000 1.530.732.000 1.021.077.000 408.042.000
285.180.000
5 PURWODADI 254.912.000 3.034.811.000 1.881.458.000 838.286.000
569.979.000
6 AMBARAWA 122.642.000 884.390.000 766.063.500 126.302.500
114.666.000
7 PATI 231.401.000 1.511.814.00 1.313.454.000 229.479.000
200.282.000
8 KUDUS 84.614.000 649.293.000 542.100.000 119.902.000
71.905.000
9 JEPARA 142.741.200 1.100.560.000 933.081.600 193.215.400
117.004.200
10 REMBANG 79.832.600 710.205.000 620.168.450 109.907.200
59.961.950
11 BLORA 122.952.000 1.259.647.600 1.021.234.800 212.501.600
148.863.200
12 PEKALONGAN 60.767.000 324.519.000 263.650.000 67.292.000
54.344.000
13 PEMALANG 275.855800 275.855.800 1.696.539500 308.652.000
377.464.300
14 TEGAL 61.726.000 350.377.000 330.862.117 55.891.327
25.349.556
15
BREBES
299.807.000
2.914.352.000
2.444.174.000
447.011.000
322.974.000
16 BATANG 185.012.000 1.418.409.000 1.223.494.000 212.957.000
166.970.000
17 SLAWI 390.114.800 2.344.374.000 1.985.788.000 352.170.800
396.530.000
18 KAJEN 172.226.800 1.227.875.000 1.096.600.600 127.936.000
175.565.200
19 PURWOKERTO 210.430.200 1.652.274.000 1.422.461.500 254.262.000
185.980.700
20 BANYUMAS 144.984.600 1.023.242.000 887.681.600 146.280.000
134.265.000
21 PURBALINGGA 168.971.000 1.163.050.000 1.025.430.000 187.141.000
119.450.000
22 CILACAP 753.173.900 3.531.716.000 3.117.826.000 664.790.900
502.273.000
23 BANJARNEGARA 209.674.400 1.632.560.000 1.328.281.200 330.244.600
183.708.600
24 MAGELANG 12.863.000 135.138.000 116.712.000 21.496.000
9.793.000
25 TEMANGGUNG 209.010.200 1.140.158.000 790.920.000 334.359.000
223.889.200
26 WONOSOBO 202.537.000 1.403.208.000 1.132.330.000 261.772.000
211.643.000
27 PURWOREJO 91.123.000 768.270.000 645.416.000 123.180.000
90.797.000
28 KEBUMEN 218.736.000 1.848.645.500 1.477.141.500 349.006.500
241.233.500
29 MUNGKID 176.370.000 1.534.419.500 1.308.922.000 248.049.000
153.818.500
30 SURAKARTA 88.279.600 596.480.000 490.771.600 102.089.400
91.898.600
31 KLATEN 132.926.000 1.198.524.000 1.022.480.000 179.238.000
129.732.000
32 SRAGEN 134.354.500 1.613.427.000 1.389.064.000 220.365.500
138.352.000
33 BOYOLALI 129.197.500 1.246.160.000 948.092.000 269.485.000
157.780.500
34 WONOGIRI 105.590.400 1.005.803.500 852.710.500 159.299.000
99.384.400
35 SUKOHARJO 150.541.000 862.113.000 746.264.200 149.675.800
116.714.000
36 KARANGANYAR 140.738.600 1.075.467.800 944.823.000 151.736.000
119.647.400
65
JUMLAH 6.605.839.100
49.555.318.90
0
40.681.341.66
7 8.749.074.527 6.790.960.806 -
8. Administrasi Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang
a. Prosedur Penerimaan Perkara Permohonan Banding
Pelaksanaan prosedur penerimaan perkara permohonan banding yang
meliputi penelitian kelengkapan isi berkas, registrasi, pembuatan PMH,
penugasan Panitera Pengganti dan pembuatan PHS telah dilaksanakan
seluruhnya yakni sebanyak 313 perkara (100%) dicabut sebelum PMH sebanyak
2 perkara (0,6%) dan dicabut setelah PMH 5 perkara ( 1,6% ).
b. Registrasi Perkara Banding
Pencatatan/Registrasi dalam Buku Register Perkara Banding telah
dibukukan dengan tertib sebanyak 332 perkara (100 %) jumlah tersebut terdiri
dari 19 perkara sisa tahun 2015 dan 313 perkara yang diterima tahun 2016.
c. Kearsipan Perkara
Pola kearsipan perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah
setiap perkara yang sudah diminutasi, maka berkas perkara langsung ditata dalam
box arsip dan diletakkan pada rak di dalam ruang arsip perkara.
d. Laporan Perkara
Pelaksanaan tugas pembuatan laporan bulanan perkara Pola Mahkamah
Agung RI (Model L.II PA.1 s/d L.II PA.3) dan Pola Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama (Model Rk.1 s/d Rk.8) dikirim paling lambat tanggal 15 bulan
berikutnya.
e. Pembinaan Hukum Agama, Hisab dan Rukyat
Kegiatan Pembinaan Hukum Agama, meliputi kegiatan Penyuluhan
Hukum, dan pemberian keterangan/pertimbangan/nasehat tentang Hukum Islam
kepada Instansi Pemerintah apabila diminta.
1). Pemberian keterangan/pertimbangan/nasehat tentang Hukum Islam
kepada Instansi Pemerintah.
Pengadilan Tinggi Agama Semarang selama tahun 2016 tidak
melakukan pemberian keterangan/pertimbangan/nasehat tentang Hukum
Islam kepada Instansi Pemerintah, karena tidak ada instansi pemerintah
yang memintanya.
66
2). Hisab dan Rukyat
a). Pembuatan Jadual Waktu Shalat
Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah membuat jadual waktu
shalat selama Tahun 2016 dan Imsakiyah Ramadhan 1437 H untuk
kalangan intern.
b). Observasi Hisab Rukyat.
Melakukan pendampingan pelaksanaan observasi rukyat hilal
Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah menjelang
awal bulan Ramadhan, Syawwal dan Zulhijjah.
9. Rekapitulasi Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama
Semarang
a.Keadaan Perkara Banding Tahun 2016
Penanganan perkara tingkat banding tahun 2016 pada Pengadilan Tinggi
Agama Semarang sebesar 332 perkara, yang terdiri dari sisa perkara tahun 2015
sebanyak 19 perkara dan perkara yang diterima pada tahun 2016 sebanyak 313
sedang perkara yang diputus pada tahun 2016 sebanyak 312sehingga sisa perkara
yang belum diputus pada tahun 2016 sebanyak 20perkara.
b. Penerimaan Perkara Banding Tahun 2016
Keadaan perkara permohonan banding diterima tahun 2016 sejumlah 313
perkara dengan perincian sebagai berikut:
No Pengadilan
Agama
Jumlah
Perkara No
Pengadilan
Agama
Jumlah
Perkara
1. Semarang 37 19 Purwokerto 11
2. Kendal 5 20 Banyumas 5
3. Salatiga 5 21 Purbalingga 4
4. Demak 19 22 Cilacap 10
5. Purwodadi 8 23 Banjarnegara 5
6. Ambarawa 7 24 Magelang 4
7. Pati 14 25 Temanggung 4
8. Kudus 6 26 Wonosobo 8
9. Jepara 11 27 Purworejo 9
10. Rembang 3 28 Kebumen 11
11. Blora 4 29 Mungkid 17
12. Pekalongan 4 30 Surakarta 11
13. Pemalang 6 31 Klaten 18
14. Tegal 4 32 Sragen 12
15. Brebes 10 33. Boyolali 5
67
16. Batang 5 34 Wonogiri 2
17. Slawi 8 35 Sukoharjo 3
18. Kajen 10 36 Karanganyar 8
Adapun dari perkara banding yang diterima pada Pengadilan Tinggi Agama
Semarang tahun 2016 dapat diperinci menurut jenisnya sebagai berikut :
1). Izin Poligami = - perkara
2). Pembatalan Perkawinan = 1 perkara
3). Cerai Talak = 106 perkara
4). Cerai Gugat = 154 perkara
5. Gugatan Nafkah = 2 Perkara
6). Harta Bersama = 14 perkara
7). Nafkah Anak = - perkara
8). Isbat nikah = - perkara
9). Kewarisan = 12 perkara
10). Wasiat = - perkara
11). Hibah = 1 perkara
12). Wali Adhol = - perkara
13). Ekonomi Syari’ah = 14 Perkara
14). Penetapan ahli waris = 1 Perkara
15). Hadlonah = 5 Perkara
16). Lain-Lain ( Perbaikan dictum, Perbuatan melawanan hukum dan
68
Perlawanan Eksekusi ) = 3 Perkara
c. Rekapitulasi Perkara Banding
BULAN
Sisa
Bulan
Lalu
Tambah
Bulan
Ini
Jumlah
Bulan
ini
Putus
Bulan
ini
Sisa
Akhir Rakapitulasi
JANUARI 19 32 51 12 39 Sisa Tahun Lalu
19
Tambah Tahun ini
313
Putus Tahun ini
312
Sisa Tahun ini
20
PEBRUARI 39 29 68 7 61
MARET 61 28 89 26 63
APRIL 63 27 90 33 57
MEI 57 31 88 25 63
JUNI 63 31 94 36 58
JULI 58 15 73 25 48
AGUSTUS 48 26 74 23 51
SEPTEMBE
R
51 24 75 21 54
OKTOBER 54 22 76 36 40
NOPEMBER 40 34 74 25 49
DESEMBER 49 14 63 43 20
JUMLAH
TAHUN
2016
19 313 332 312 20
Prosentase 100 % 94 % 6 %
69
d. Penyelesaian Perkara Banding
Perkara banding yang diputus dapat dirinci menurut jenisnya sebagai
berikut :
1). Ijin Poligami = 0 Perkara
2). Pembatalan Perkawinan = 1 perkara
3). Cerai Talak = 105 perkara
4). Cerai Gugat = 154 perkara
5). Harta Bersama = 14 perkara
6). Kewarisan = 12 perkara
7). Wasiat =- perkara
8). Hibah = - perkara
9). Wali Adhol = 0 Perkara
10). Ekonomi Syari’ah = 15 perkara
11). Hadlonah = 5 perkara
12). Nafkah anak = - perkara
13). Isbat nikah = - Perkara
14). Lain-Lain ( Perbaikan diktum,-Perbuatan melawan hukum dan Perlawanan
eksekusi ) = 3 Perkara
15. Tidak diterima = 3 Perkara
e. Putusan yang diajukan Banding tahun 2016 sejumlah 312 perkara dengan
rincian sesuai dengan amarnya sebagai berikut:
a). Putusan Pengadilan TK I yang dikuatkan Tingkat Banding sejumlah 266
Perkara.
b). Putusan Pengadilan TK I yang dibatalkan Tingkat Banding sejumlah 42
Perkara.
c). Putusan Pengadilan TK I yang tidak dapat di terima Tingkat Banding 4
Perkara.
70
Adapun dari segi produktifitas Hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan
banding selama tahun 2016, dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Ketua Majelis : Drs.H. Mansur Nasir, S.H.,M.H.
Hakim Anggota : Dra.Hj. Zulaecho, M.H.
*Drs.H. Muhtadin, S.H.
: Drs.H. Muhtadin, S.H.
*Drs.H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.
Perkara yang ditangani 2 perkara dan diselesaikan 2 perkara, sisa0 perkara
2). Ketua Majelis : Drs.H. Sarif Usman, S.H.,M.H.
Hakim Anggota : Dr.H.Trubus Wahyudi, S.H., M.H.
: Drs. H. Misbachul Munir, S.H.
Perkara yang ditangani 1 perkara dan diselesaikan 1 perkara, sisa0 perkara
3). Ketua Majelis : Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H.,M.Hum.
Hakim Anggota : Drs.H.Abdul Muin Thalib, S.H.,M.H.
*Drs. H. Muslih Munawar, S.H.
**Drs. H. Muhyiddin, M.H.
: Drs.H.Wakhidun AR, S.H.,M.Hum.
Perkara yang ditangani36 perkara dan diselesaikan 11 perkara, sisa0 perkara
4). Ketua Majelis : Drs.H.Ibrahim Kardi, S.H.,M.Hum.
Hakim Anggota : Drs.H.Syamsuddin Ismail, S.H.,M.H.
: Drs.H.Amin Rosyidi, S.H.
Perkara yang ditangani 1 perkara dan diselesaikan 1 perkara, sisa0 perkara
5). Ketua Majelis : Dra.Hj.Zulaecho, M.H.
Hakim Anggota : Drs. H. Djaelani KH, S.H.
: H. Cholidul Azhar, S.H.,M.Hum.
Perkara yang ditangani 2 perkara dan diselesaikan 2 perkara, sisa 0 perkara
6). Ketua Majelis : Drs.H.Abdul Muin Thalib, S.H.,M.H.
Hakim Anggota : Drs.H.Thoyib M, S.H.,M.H.
* Drs. H. Mochammad Arifien Bustam, M.H.
: Drs.H.Munasib Zainuri, S.H.
*Drs.H.Amin Rosyidi, S.H.
Perkara yang ditangani 34 perkara dan diselesaikan 32 perkara, sisa2 perkara
7). Ketua Majelis : Drs.Syahrial, S.H.
Hakim Anggota : Drs.H.Nooruddin Zakaria, S.H.,M.H.
: Drs.H.Djaelani KH, S.H.
Perkara yang ditangani 35 perkara dan diselesaikan 33 perkara, sisa 2 perkara
8). Ketua Majelis : Dr.H.Masruyani Syamsuri, S.H.,M.H.
Hakim Anggota : Drs. H. Misbachul Munir, S.H.
: Drs. H. Muhtadi, M.H.
71
Perkara yang ditangani 2 perkara dan diselesaikan2 perkara, sisa 0 perkara
9). Ketua Majelis : Drs.H.E.Abd.Rahman, S.H.
Hakim Anggota : Drs. H. Muchsin, S.H.,M.H.
*Drs. H. Helmy Thohir
: Drs. H. Munasib Zainuri, S.H.
*Dr. H. Mulyadi Z., S.H., M.Ag.
Perkara yang ditangani 21 perkara dan diselesaikan21perkara, sisa 0 perkara
10). Ketua Majelis : Drs.H.Muhammad Nadjib, S.H.
Hakim Anggota : Drs.H.Syamsuddin Ismail, S.H.,M.H.
: Drs. H. M. Ali Asyhar
Perkara yang ditangani 1 perkara dan diselesaikan1 perkara, sisa perkara0
perkara.
11). Ketua Majelis : Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H.
Hakim Anggota : Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H.
: H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum.
Perkara yang ditangani 33 perkara dan diselesaikan 26 perkara, sisa 7 perkara
12). Ketua Majelis : Drs.H.Muchsin, S.H.,M.H.
Hakim Anggota : Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H.
: H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum.
Perkara yang ditangani 20 perkara dan diselesaikan 20 perkara, sisa 0 perkara
13). Ketua Majelis : Dr. H. Jaliansyah, S.H.,M.H.
Hakim Anggota : Drs. H. Nooruddin Zakaria, SH.,M.H.
: Drs. H. Misbachul Munir, S.H.
Perkara yang ditangani 29 perkara dan diselesaikan 28 perkara, sisa 1 perkara
14). Ketua Majelis : Drs. H. M.Badawi, S.H.,M.H.
Hakim Anggota : Drs. Thoyib.M, S.H.,M.H.
*Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H
**Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.
H. Cholidul Azhar, S.H.,M.Hum.
*Drs. H. Helmy Thohir
** Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.
Perkara yang ditangani 32 perkara dan diselesaikan 30perkara, sisa 2 perkara
15). Ketua Majelis : Drs.H.Muhtadin, S.H.
Hakim Anggota : Drs.H.Qomaruddin Mudzakir, S.H.
: Drs.H.M.Ali Asyhar
Perkara yang ditangani 34 perkara dan diselesaikan 34 perkara, sisa 0 perkara
16). Ketua Majelis : Drs. H. Nurmatias, S.H.
Hakim Anggota : Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.
: Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H.,M.H.
Perkara yang ditangani 21 perkara dan diselesaikan 21 perkara, sisa0 perkara
72
17). Ketua Majelis : Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.
Hakim Anggota : Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H.
: H. Cholidul Azhar, S.H.,M.Hum.
Perkara yang ditangani 8 perkara dan diselesaikan 7 perkara, sisa1 perkara
18). Ketua Majelis : Drs. H. Muslih Munawar, S.H.
Hakim Anggota : Drs. H. Helmy Thohir
: Dr. H. Mulyadi Z., S.H., M.Ag.
Perkara yang ditangani 7 perkara dan diselesaikan 6 perkara, sisa 1 perkara
19). Majelis Ekonomi Syariah
Ketua Majelis : Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.
Hakim Anggota : Drs. H. Helmy Thohir
: Drs. H. Misbachul Munir, S.H.
Perkara diterima 5 perkara dan diselesaikan 4 perkara, sisa 1 perkara
20). Majelis Ekonomi Syariah
Ketua Majelis : Dr. H. Jaliansyah, S.H.,M.H.
Hakim Anggota : Drs.H.Wakhidun AR, S.H.,M.Hum.
: H. Cholidul Azhar, S.H.,M.Hum.
Perkara diterima 6 perkara dan diselesaikan 5 perkara, sisa 1 perkara
21).Belum PMH
Perkara diterima313perkara dan sudah PMH sebanyak 311 perkara, belum PMH
2 perkara.
f. Rasio Perkara Tingkat Banding Terhadap Majelis
1) Ketua Majelis Drs.H.Mansur Nasir, S.H.,M.H.
= 2 : 313 x 100% = 0,64%
2) Ketua Majelis Drs.H. Sarif Usman, S.H.,M.H.
= 1 : 313 x 100% = 0,32%
3) Ketua Majelis Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi,S.H.,M.Hum.
= 36 : 313 x 100% = 11,5%
4) Ketua Majelis Drs.H.Ibrahim Kardi, S.H.,M.Hum.
= 1 : 313 x 100% = 0,32%
5) Ketua Majelis Dra.Hj.Zulaecho, M.H.
= 2 : 313 x 100% = 0,64%
6) Ketua Majelis Drs.H.Abdul Muin Thalib, S.H.,M.H.
= 34 : 313 x 100% = 10,86%
73
7) Ketua Majelis Drs.Syahrial, S.H.
= 35 : 313 x 100% = 11,18%
8) Ketua Majelis Dr.H.Masruyani Syamsuri, S.H.,M.H.
= 2 : 313 x 100% = 0,64%
9) Ketua Majelis Drs.H.E.Abd.Rahman, S.H.
= 21 : 313 x 100% = 6,71%
10) Ketua Majelis Drs.H.Muhammad Nadjib, S.H.
= 1 : 313 x 100% = 0,32%
11) Ketua Majelis Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H
= 33 : 313 x 100% = 10,54%
12) Ketua Majelis Drs.H.Muchsin, S.H.,M.H.
= 20 : 313 x 100% = 6,39%
13) Ketua Majelis Dr. H. Jaliansyah, S.H.,M.H.
= 35 : 313 x 100% = 11,18%
14) Ketua Majelis Drs. H. M.Badawi, S.H.,M.H.
= 37 : 313 x 100% = 11,82%
15) Ketua Majelis Drs.H.Muhtadin, S.H.
= 34 : 313 x 100% = 10,86%
16) Ketua Majelis Drs. H. Nurmatias, S.H.
= 21 : 313 x 100% = 6,71%
17) Ketua Majelis Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.
= 8 : 313 x 100% = 2,55%
18) Ketua Majelis Drs. H. Muslih Munawar, S.H.
= 7 : 313 x 100% = 2,24%
3. Perkara yang dimohonkan Kasasi
Perkara yang dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung RI pada tahun
2016 sebanyak 144 perkara, berasal dari :
No Pengadilan
Agama
Perkara
Kasasi No
Pengadilan
Agama
Perkara
Kasasi
1 2 3 1 2 3
1. Semarang 14 19. Banyumas 1
2. Kendal 10 20. Purwokerto 12
3. Demak 4 21. Cilacap 16
4. Purwodadi 3 22. Purbalingga 1
74
5. Salatiga 0 23. Banjarnegara 1
6. Ambarawa 2 24. Magelang 1
7. Pati 2 25. Temanggung 10
8. Kudus 0 26. Wonosobo 3
9. Jepara 4 27. Purworejo 0
10. Rembang 2 28. Kebumen 4
11. Blora 5 29. Mungkid 3
12. Pekalongan 1 30. Surakarta 5
13. Pemalang 0 31. Klaten 13
14. Batang 0 32. Boyolali 4
15. Brebes 2 33. Wonogiri 4
16. Tegal 1 34. Sragen 6
17. Slawi 2 35. Sukoharjo 1
18. Kajen 5 36. Karanganyar 2
4. Putusan Yang diajukan kasasi tahun 2016
a. Putusan Pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan
Tk. kasasi ada 9 perkara.
b. Putusan Pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan
Tk. Kasasi ada 4 perkara.
c. Putusan Pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak
diterima tingkat Kasasi 3 perkara.
d. Putusan Pengadilan tingkat pertama yang dibatalkan Tk Banding dan dikuatkan
Tk. Kasasi 1 perkara.
e. Putusan Pengadilan tingkat pertama yang dibatalkan Tk. Banding dan
75
dibatalkan Tk. Kasasi 1 perkara.
f. Putusan Pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan Banding dan ditolak Tk.
Kasasi ada 28 perkara.
g. Putusan Pengadilan tingkat pertama yang diperbaiki Tk. Banding dan diperbaiki
Tk. Kasasi ada 14 perkara.
h. Putusan Pengadilan tingkat pertama yang diperbaiki Tk. Banding dan ditolak
Tk. Kasasi nihil.
i. Putusan Pengadilan tingkat pertama yang ditolak Tk. Banding dan ditolak Tk.
Kasasi ada 1 perkara.
Jumlah putusan kasasi tahun 2016 ada 61 perkara, sisa perkara yang dimohonkan
kasasi tahun 2016 ada 83 perkara.
5. Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali tahun 2016
Perkara yang dimohonkan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung RI
tahun 2016 sebanyak 22 perkara, berasal dari :
No Pengadilan Agama Perkara PK No Pengadilan Agama Perkara
PK
1 2 3 1 2 3
1. Semarang 3 19. Banyumas 1
2. Kendal 0 20. Purwokerto 1
3. Demak 0 21. Cilacap 2
4. Purwodadi 0 22. Purbalingga 1
5. Salatiga 0 23. Banjarnegara 0
6. Ambarawa 1 24. Magelang 0
7. Pati 0 25. Temanggung 0
8. Kudus 0 26. Wonosobo 0
9. Jepara 0 27. Purworejo 0
10. Rembang 0 28. Kebumen 0
11. Blora 8 29. Mungkid 0
12. Pekalongan 0 30. Surakarta 0
13. Pemalang 0 31. Klaten 1
14. Batang 0 32. Boyolali 0
15. Brebes 0 33. Wonogiri 0
16. Tegal 0 34. Sragen 1
17. Slawi 0 35. Sukoharjo 0
18. Kajen 1 36. Karanganyar 2
76
6. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) tahun 2016
a. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk.
Kasasi yang dikuatkan Tk. PK ada 3 perkara.
b. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk.
Kasasi yang dikuatkan Tk. PK nihil.
c. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak diterima
Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK ada nihil.
d. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatka Tk.
Kasasi yang dikuatkan Tk. PK ada nihil.
e. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk.
Kasasi yang dikuatkan Tk. PK ada nihil.
f. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk.
Kasasi yang dibatalkan Tk. PK ada nihil.
g. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk.
Kasasi yang dibatalkan Tk. PK ada nihil.
h. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak diterima
Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK ada nihil.
i. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan.
Kasasi yang dibatalkan Tk. PK ada nihil.
j. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan
Kasasi yang dibatalkan Tk. PK ada nihil.
k. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan
77
Tk. PK ada nihil.
l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan
Tk. PK ada nihil.
m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk.
PK ada nihil.
n. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan
Tk. PK ada nihil
o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan
Tk. PK ada nihil.
p. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk.
PK ada nihil.
q. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat
diterima Tk. PK ada nihil
r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat
diterima Tk. PK ada nihil
Permohonan PK yang diputus oleh Mahkamah Agung pada tahun 2016 ada 4
perkara sisa 18 perkara.
7. Putusan yang dimohonkan Eksekusi
Perkara yang dimohonkan eksekusi tahun 2016 sebanyak72perkara, berasal dari :
No Pengadilan Agama Perkara
Kasasi No Pengadilan Agama
Perkara
Kasasi
1 2 3 1 2 3
1. Semarang 8 19. Banyumas 0
2. Kendal 1 20. Purwokerto 12
3. Demak 2 21. Cilacap 5
4. Purwodadi 0 22. Purbalingga 0
5. Salatiga 1 23. Banjarnegara 0
6. Ambarawa 1 24. Magelang 0
7. Pati 0 25. Temanggung 4
8. Kudus 0 26. Wonosobo 0
9. Jepara 1 27. Purworejo 0
10. Rembang 0 28. Kebumen 0
11. Blora 7 29. Mungkid 7
12. Pekalongan 0 30. Surakarta 2
13. Pemalang 0 31. Klaten 2
14. Batang 0 32. Boyolali 4
15. Brebes 0 33. Wonogiri 0
16. Tegal 2 34. Sragen 1
17. Slawi 2 35. Sukoharjo 8
18. Kajen 2 36. Karanganyar 0
78
C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana
1. Sarana dan Prasarana Gedung
Bermula dari satu atap 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah
Agung RI menjadikan semua pengelolaan administrasi dan sarana serta prasarana
gedung berpindah dari yang semula berada di bawah Kementerian masing-masing
menjadi di bawah Mahkamah Agung RI. Sudah barang tentu untuk sarana dan
prasarana pendukung kinerja aparatur 4 (empat) lingkungan peradilan harus
memenuhi kriteria standar Mahkamah Agung RI, diantaranya adalah sarana gedung
kantor beserta kelengkapannya. Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang
mewilayahi 36 kantor Pengadilan Agama se jawa tengah hingga tahun 2016 sudah
memiliki sarana dan prasarana gedung kantor yang telah memenuhi standar
prototype Mahkamah Agung RI. Dari 37 gedung kantor Pengadilan hanya
duakantor yang perlu diprioritaskan untuk pembangunannya karena belum
memenuhi standar, yaitu:
1. Gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dibangun pada tahun
1987 dan diresmikan pada tanggal 23 Juni 1987 oleh Menteri Agama RI H.
Munawir Syadzali, MA, hanya menempati tanah seluas 1500 M2 dan
bangunan 672 M2. Letak gedung kantor yang berada disamping lingkungan
industri dan adanya program pelebaran jalan sesuai Keterangan Rencana Kota
dari pemerintah Kota Semarang yang akan mengambil tanah PTA Semarang
serta keterbatasan ruangan karena adanya penambahan Hakim Tinggi dan
Pegawai, maka telah dibuat usulan relokasi kantor yang ditujukan ke Sekretaris
Mahkamah Agung RI dengan Nomor Surat W11-
A/2868/OT.00/XII/2014tanggal 09 Desember 2014 namun sampai saat ini
belum dapat terealisasi.
2. Gedung Kantor Pengadilan Agama Temanggung yang menempati gedung eks
Pengadilan Negeri dan lokasinya sangat sempit dengan bangunan peninggalan
zaman Belanda. Pada tahun 2016 ini melalui APBNP, Pengadilan Agama
Temanggung mendapat anggaran pengadaan tanah sehingga dapat direncanakan
untuk membangun gedung kantor yang sesuai prototype Mahkamah Agung.
79
3. Gedung kantor Pengadilan Agama Kajen yang menempati tanah milik
Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan tanah tersebut diminta kembali oleh
Pemerintah Kabupaten setempat.
Selanjutnya dari beberapa gedung Pengadilan Agama sudah sesuai prototype
mendapat anggaran untuk penyempurnaan bangunan dan tata ruangan, yaitu:
1. Pengadilan Agama Kudus untuk pembangunan perluasan gedung kantor,
2. Pengadilan Agama Klaten untuk pembangunan ruang tunggu dan ruang arsip,
3. Pengadilan Agama Sragen untuk pembangunan penambahan volume gedung
kantor,
4. Pengadilan Agama Purworejo untuk pembangunan gedung dan bangunan
tambahan gedung kantor,
5. Pengadilan Agama Banyumas untuk pembangunan penambahan nilai gedung
dan bangunan kantor,
6. Pengadilan Agama Brebes untuk pembangunan ruang tunggu dan renovasi
gedung kantor,
7. Pengadilan Agama Ambarawa untuk pembangunan ruang sidang dan renovasi
gedung kantor,
8. Pengadilan Agama Tegal untuk pembangunan sarana lingkungan gedung
kantor,
9. Pengadilan Agama Jepara untuk pembangunan sarana lingkungan gedung
kantor,
10. Pengadilan Agama Purwokerto untuk pembangunan rehab gedung kantor,
11. Pengadilan Agama Surakarta untuk pembangunan penambahan nilai gedung
dan bangunan.
2. Kendaraan Dinas
Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempunyai 8 (delapan) kendaraan dinas
roda 4 dan 11 (sebelas) kendaraan dinas roda 2 untuk mendukung kegiatan dan
operasional pimpinan, pejabat dan pegawai serta pelayanan tamu. Namun kendaraan
dinas tersebut ada yang sudah tidak layak pakai dan sedang diproses untuk
penghapusan sehingga diperlukan penambahan kendaraan dinas yang baru.
80
Adapun di Pengadilan Agama, rata-rata sudah mempunyai kendaraan dinas
roda 4 untuk pimpinan dan operasional kantor dan beberapa Pengadilan Agama
mendapat bantuan pinjam pakai kendaraan dinas dari pemerintah daerah setempat.
Pada tahun 2016, hanya Pengadilan Agama Ambarawa yang memperoleh
anggaran belanja pengadaan kendaraan dinas senilai Rp. 185.000.000,-
3. Meubelair
Dalam upaya melengkapi sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama,
pada tahun 2016 telah dilaksanakan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran
berupa meubelair untuk16 (enam belas) satker dengan alokasi anggaran sebesar Rp
1.129.280.000,-
4. Teknologi Informasi
Untuk menunjang dan meningkatkan kinerja berbasis teknologi, maka seluruh
Pengadilan Agama se jawa tengah termasuk Pengadilan Tinggi Agama Semarang
pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran untuk pengadaan perangkat pengolah
data dan informasi sebesar Rp 3.615.110.000,-
81
D. Rencana Program dan Anggaran
Pengelolaan Bidang Rencana Program meliputi pengelolaan perencanaan dan
program serta penganggaran Pengadilan Agama se Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi
Agama Semarang Tahun Anggaran 2016yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja
Barang dan Belanja Modal. Adapun pada tahun 2016 ini prioritas Penganggaran adalah
pada bidang pelayanan publik, dimana salah satunya adalah pada program penyesuaian
prototype gedung Pengadilan Agama se Jawa Tengah dan pemenuhan sarana prasarana
untuk mendukung fungsi – fungsi pelayanan publik. Adapun keterangan prototype
Pengadilan Agama se Jawa Tengah ditampilkan tabel berikut:
KETERANGAN PROTOTYPE PENGADILAN AGAMA SE JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
No kode
Satker Satuan Kerja
Luas
Tanah
Luas
Gedung
Keterangan
Gedung
Kantor
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
1 400860 PA
PEKALONGAN 3000 1000 Gedung Baru Baik
2 400879 PA PEMALANG 2970 1810 Gedung Baru Baik
3 400885 PA TEGAL 5000 1950 Gedung Baru Baik
4 400891 PA BREBES 2638 1550 Gedung Baru Baik
5 400905 PA BATANG 5150 1000 Gedung Baru Perlu rehab ruang
tunggu sidang
6 400911 PA SEMARANG 3243 1500 Gedung Baru Baik
7 400920 PA SALATIGA 5493 1662 Gedung Baru Baik
8 400936 PA KENDAL 6758 1144 Gedung Baru Baik
9 400942 PA DEMAK 8046 1200 Gedung Baru Perlu penataan ruang
tunggu sidang
10 400951 PA PURWODADI 2800 1498 Gedung Lama Baik
11 400967 PA PATI 2032 1727 Gedung Lama
EX PN / Cagar Budaya /
Perlu rehab ruang tunggu
sidang
12 400973 PA KUDUS 2672 1000 Gedung Baru Baik
13 400982 PA JEPARA 2406 1280 Gedung Baru Baik
14 400998 PA REMBANG 1710 1100 Gedung Baru Baik
15 401002 PA BLORA 4137 1000 Gedung Baru Perlu penataan ruang
tunggu sidang
16 401018 PA MAGELANG 3647 1000 Gedung Baru Perlu penataan ruang
tunggu sidang
17 401024 PA
TEMANGGUNG 1020 870 Gedung Lama
EX PN / akan dibangun
gedung baru
18 401030 PA WONOSOBO 2559 1200 Gedung Lama Baik
19 401049 PA PURWOREJO 2076 500 Gedung Baru Baik
82
20 401055 PA KEBUMEN 1476 1100 Gedung Baru Baik
21 401061 PA
PURWOKERTO 4200 1220 Gedung Baru Baik
22 401070 PA BANYUMAS 2000 1315 Gedung Baru Baik
23 401086 PA CILACAP 3975 1000 Gedung Baru Perlu penataan ruang
tunggu sidang
24 401092 PA
PURBALINGGA 4000 1406 Gedung Baru Baik
25 401106 PA
BANJARNEGARA 3000 1500 Gedung Baru
Perlu penataan ruang
tunggu sidang
26 401121 PA KLATEN 2120 1338 Gedung Baru Baik
27 401137 PA BOYOLALI 2102 878 Gedung Lama
EX PN / Cagar Budaya /
Perlu rehab ruang tunggu
sidang
28 401143 PA SRAGEN 3550 785 Gedung Baru Perlu penataan ruang
tunggu sidang
29 401152 PA WONOGIRI 2400 850 Gedung Lama
EX PN / Cagar Budaya /
Perlu rehab ruang tunggu
sidang
30 401168 PA SUKOHARJO 2000 948 Gedung Baru Baik
31 401174 PA
KARANGANYAR 2953 1200 Gedung Baru Baik
32 401180 PA SURAKARTA 741 1000 Gedung Baru Baik
33 402593 PA AMBARAWA 3948 870 Gedung Lama EX PN / Belum ada
ruang tunggu sidang
34 402964 PTA SEMARANG 1500 915 Gedung Lama Belum ada ruang tunggu
sidang
35 403015 PA SLAWI 2347 1803 Gedung Baru Baik
36 403021 PA MUNGKID 2260 1335 Gedung Baru Baik
37 614710 PA KAJEN 2395 865 Gedung Lama Belum ada ruang tunggu
sidang
83
Grafik Luas Tanah dan Luas Gedung Peradilan Agama Jawa Tengah
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
PA
PEK
ALO
NG
AN
PA
PEM
ALA
NG
PA
TEG
AL
PA
BR
EBES
PA
BA
TAN
G
PA
SEM
AR
AN
G
PA
SA
LATI
GA
PA
KEN
DA
L
PA
DEM
AK
PA
PU
RW
OD
AD
I
PA
PA
TI
PA
KU
DU
S
PA
JEP
AR
A
PA
REM
BA
NG
PA
BLO
RA
PA
MA
GEL
AN
G
PA
TEM
AN
GG
UN
G
PA
WO
NO
SOB
O
PA
PU
RW
OR
EJO
PA
KEB
UM
EN
PA
PU
RW
OK
ERTO
PA
BA
NYU
MA
S
PA
CIL
AC
AP
PA
PU
RB
ALI
NG
GA
PA
BA
NJA
RN
EGA
RA
PA
KLA
TEN
PA
BO
YOLA
LI
PA
SR
AG
EN
PA
WO
NO
GIR
I
PA
SU
KO
HA
RJO
PA
KA
RA
NG
AN
YAR
PA
SU
RA
KA
RTA
PA
AM
BA
RA
WA
PTA
SEM
AR
AN
G
PA
SLA
WI
PA
MU
NG
KID
PA
KA
JEN
Luas Tanah
Luas Gedung
84
E. Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan Bidang Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah
pengelolaan keuangan DIPA Pengadilan Agama se Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi
Agama Semarang Tahun Anggaran 2016yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja
Barang dan Belanja Modal. Pagu anggaran dan realisasi DIPA 01 (Badan Urusan
Mahkamah Agung RI) secara garis besarnya dapat digambarkan melalui diagram
lingkar sebagaimana berikut :
Adapun rincian pagu dan realisasi untuk setiap satker Pengadilan Agama se Jawa
Tengah untuk DIPA 01 tahun anggaran 2016 adalah sebagai tersebut dibawah ini:
DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MA-RI)
196194006000,0
23597115000,0
29254820000,0
PROSENTASE PAGU ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SE JAWA TENGAH TAHUN 2016
UNTUK DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA-RI)
PAGU BELANJA PEGAWAI
PAGU BELANJA BARANG
PAGU BELANJA MODAL
186992850236,0
22910409913,0 25587719963,0
PROSENTASE PAGU ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SE JAWA TENGAH TAHUN 2016
UNTUK DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA-RI)
REALISASI BELANJA PEGAWAI
REALISASI BELANJA BARANG
REALISASI BELANJA MODAL
85
N
O Uraian Pagu DIPA
Realisasi %
Sisa dana
Rp. Rp.
TOTAL WILAYAH JAWA TENGAH 249.045.941.000,00 235.490.980.112,00 94,56 13.564.100.888,00
BELANJA PEGAWAI 196.194.006.000,00 186.992.850.236,00 95,31 9.201.155.764,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 19.820.526.000,00 19.199.154.994,00 96,87 630.371.006,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 3.776.589.000,00 3.711.254.919,00 98,27 65.474.081,00
BELANJA MODAL 29.254.820.000,00 25.587.719.963,00 87,46 3.667.100.037,00
1 PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN 4.057.710.000,00 3.990.384.764,00 98,34 67.325.236,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 3.881.710.000,00 3.828.049.238,00 98,62 53.660.762,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 97.470.000,00 97.469.250,00 100,00 750,00
BELANJA PEGAWAI 3.271.165.000,00 3.221.159.165,00 98,47 50.005.835,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 513.075.000,00 509.420.823,00 99,29 3.654.177,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 176.000.000,00 162.335.526,00 92,24 13.664.474,00
BELANJA MODAL 176.000.000,00 162.335.526,00 92,24 13.664.474,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 110.000.000,00 96.375.026,00 87,61 13.624.974,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 66.000.000,00 65.960.500,00 99,94 39.500,00
2 PENGADILAN AGAMA PEMALANG 11.396.565.000,00 9.385.351.173,00 82,35 2.011.213.827,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 11.175.565.000,00 9.183.093.789,00 82,17 1.992.471.211,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 100.000.000,00 99.690.000,00 99,69 310.000,00
BELANJA PEGAWAI 10.473.250.000,00 8.532.893.451,00 81,48 1.940.356.549,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 602.315.000,00 550.510.338,00 91,40 51.804.662,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 221.000.000,00 202.257.384,00 91,52 18.742.616,00
BELANJA MODAL 221.000.000,00 202.257.384,00 91,52 18.742.616,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 75.000.000,00 74.500.000,00 99,33 500.000,00
Gedung/Bangunan 130.000.000,00 111.937.384,00 86,11 18.062.616,00
3 PENGADILAN AGAMA TEGAL 3.397.612.000,00 3.282.893.960,00 96,64 114.718.040,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 3.199.612.000,00 3.099.767.399,00 96,90 99.844.661,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 97.756.000,00 86.363.880,00 88,35 11.392.120,00
BELANJA PEGAWAI 2.545.026.000,00 2.511.952.983,00 98,73 33.073.017,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 556.830.000,00 501.450.476,00 90,05 55.379.524,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 198.000.000,00 183.126.621,00 92,49 14.873.379,00
BELANJA MODAL 198.000.000,00 183.126.621,00 92,49 14.873.379,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 98.000.000,00 83.726.621,00 85,44 14.273.379,00
Gedung/Bangunan 100.000.000,00 99.400.000,00 99,40 600.000,00
4 PENGADILAN AGAMA BREBES 9.744.033.000,00 9.709.833.839,00 99,68 34.169.161,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 9.334.003.000,00 9.323.140.813,00 99,91 10.862.187,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 92.710.000,00 92.710.000,00 99,85 140.000,00
86
BELANJA PEGAWAI 8.632.755.000,00 8.627.540.717,00 99,97 5.214.283,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 608.398.000,00 602.890.096,00 99,09 5.507.904,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 9.334.003.000,00 9.323.140.813,00 99,91 10.862.187,00
BELANJA MODAL 410.000.000,00 386.693.026,00 94,32 23.306.974,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 110.000.000,00 95.375.026,00 86,70 14.624.974,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 50.000.000,00 49.375.000,00 98,75 625.000,00
Gedung/Bangunan 250.000.000,00 241.943.000,00 96,78 8.057.000,00
5 PENGADILAN AGAMA BATANG 4.691.442.000,00 4.533.098.013,00 96,62 158.343.987,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 4.518.442.000,00 4.373.521.392,00 96,79 144.920.608,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 90.954.000,00 89.423.592,00 98,32 1.530.408,00
BELANJA PEGAWAI 3.918.558.000,00 3.783.859.423,00 96,56 134.698.577,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 508.930.000,00 500.238.377,00 98,29 8.691.623,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 173.000.000,00 159.576.621,00 92,24 13.423.379,00
BELANJA MODAL 173.000.000,00 159.576.621,00 92,24 13.423.379,00
Meubelair 75.000.000,00 74.850.000,00 99,80 150.000,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 98.000.000,00 84.726.621,00 86,46 13.273.379,00
6 PENGADILAN AGAMA SEMARANG 12.630.237.000,00 11.834.084.476,00 93,70 796.152.524,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 12.220.237.000,00 11.439.859.450,00 93,62 780.377.550,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 55.240.000,00 55.053.150,00 99,66 186.850,00
BELANJA PEGAWAI 11.607.484.000,00 10.854.651.026,00 93,52 752.832.974,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 557.513.000,00 530.155.274,00 95,09 27.357.726,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 410.000.000,00 394.225.026,00 96,15 15.774.974,00
BELANJA MODAL 410.000.000,00 394.225.026,00 96,15 15.774.974,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 110.000.000,00 95.375.026,00 86,70 14.624.974,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 300.000.000,00 298.850.000,00 99,62 1.150.000,00
7 PENGADILAN AGAMA SALATIGA 4.364.375.000,00 4.348.511.152,00 99,65 15.863.848,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 4.216.375.000,00 4.210.866.919,00 99,89 5.508.081,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 67.253.000,00 67.212.000,00 99,94 41.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.594.387.000,00 3.591.102.362,00 99,93 3.284.638,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 554.735.000,00 552.552.557,00 99,61 2.182.443,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 148.000.000,00 137.644.233,00 93,00 10.355.767,00
BELANJA MODAL 148.000.000,00 137.644.233,00 93,00 10.355.767,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 98.000.000,00 88.914.233,00 90,73 9.085.767,00
Gedung/Bangunan 50.000.000,00 48.730.000,00 97,46 1.270.000,00
8 PENGADILAN AGAMA KENDAL 9.230.389.000,00 9.215.313.271,00 99,83 15.075.729,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 9.036.889.000,00 9.023.271.771,00 99,85 13.617.229,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 47.060.000,00 47.041.000,00 99,96 19.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.458.677.000,00 8.467.837.145,00 100,36 -9.160.145,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 531.152.000,00 508.393.626,00 95,72 22.758.374,00
87
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 193.500.000,00 192.041.500,00 99,25 1.458.500,00
BELANJA MODAL 193.500.000,00 192.041.500,00 99,25 1.458.500,00
Meubelair 110.000.000,00 109.041.500,00 99,13 958.500,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 65.500.000,00 65.000.000,00 99,24 500.000,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 0,00
9 PENGADILAN AGAMA DEMAK 4.829.531.000,00 4.810.692.661,00 99,61 18.838.339,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 4.706.531.000,00 4.696.778.428,00 99,80 9.752.572,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 64.600.000,00 64.556.725,00 99,93 43.275,00
BELANJA PEGAWAI 4.049.831.000,00 4.043.853.101,00 99,86 5.977.899,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 592.100.000,00 588.368.602,00 99,37 3.731.398,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 123.000.000,00 113.914.233,00 92,61 9.085.767,00
BELANJA MODAL 123.000.000,00 113.914.233,00 92,61 9.085.767,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 98.000.000,00 88.914.233,00 90,73 9.085.767,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 0,00
10 PENGADILAN AGAMA PURWODADI 10.529.973.000,00 10.456.396.856,00 99,76 73.576.144,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 10.347.973.000,00 10.279.180.330,00 99,80 68.792.670,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 72.924.000,00 72.924.000,00 100,00 0,00
BELANJA PEGAWAI 9.657.817.000,00 9.604.669.033,00 99,95 53.147.967,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 617.232.000,00 601.587.297,00 97,47 15.644.703,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 182.000.000,00 177.216.526,00 97,37 4.783.474,00
BELANJA MODAL 182.000.000,00 177.216.526,00 97,37 4.783.474,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 120.000.000,00 115.446.526,00 96,21 4.553.474,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 62.000.000,00 61.770.000,00 99,63 230.000,00
11 PENGADILAN AGAMA PATI 4.618.476.000,00 4.587.488.549,00 99,33 30.987.451,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 4.470.476.000,00 4.441.561.928,00 99,35 28.914.072,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 90.768.000,00 90.768.000,00 100,00 0,00
BELANJA PEGAWAI 3.885.084.000,00 3.871.239.128,00 99,64 13.844.872,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 494.624.000,00 479.554.800,00 96,95 15.069.200,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 148.000.000,00 145.926.621,00 98,60 2.073.379,00
BELANJA MODAL 148.000.000,00 145.926.621,00 98,60 2.073.379,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 98.000.000,00 96.976.621,00 98,96 1.023.379,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 50.000.000,00 48.950.000,00 97,90 1.050.000,00
12 PENGADILAN AGAMA KUDUS 6.501.976.000,00 6.130.116.927,00 94,28 371.859.073,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 3.828.976.000,00 3.792.390.156,00 99,04 36.585.844,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 73.540.000,00 73.469.900,00 99,90 70.100,00
BELANJA PEGAWAI 3.260.147.000,00 3.257.901.598,00 99,93 2.245.402,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 495.289.000,00 461.018.658,00 93,08 34.270.342,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 2.673.000.000,00 2.337.726.771,00 87,46 335.273.229,00
88
BELANJA MODAL 2.673.000.000,00 2.337.726.771,00 87,46 335.273.229,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 98.000.000,00 84.467.621,00 86,19 13.532.379,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 75.000.000,00 74.942.000,00 99,92 58.000,00
Gedung/Bangunan 2.500.000.000,00 2.178.317.150,00 87,13 321.682.850,00
13 PENGADILAN AGAMA JEPARA 4.883.945.000,00 4.390.779.552,00 89,90 493.165.448,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 4.585.945.000,00 4.102.602.931,00 89,46 483.342.069,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 73.020.000,00 72.645.480,00 99,49 374.520,00
BELANJA PEGAWAI 4.036.475.000,00 3.558.799.069,00 88,17 477.675.931,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 467.450.000,00 471.158.382,00 98,89 5.291.618,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 298.000.000,00 288.176.621,00 96,70 9.823.379,00
BELANJA MODAL 298.000.000,00 288.176.621,00 96,70 9.823.379,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 98.000.000,00 90.226.621,00 92,07 7.773.379,00
Gedung/Bangunan 200.000.000,00 197.950.000,00 98,98 2.050.000,00
14 PENGADILAN AGAMA REMBANG 4.048.161.000,00 3.991.984.961,00 98,62 56.176.039,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 3.940.161.000,00 3.885.164.340,00 98,61 54.996.660,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 72.336.000,00 71.286.600,00 98,55 1.049.400,00
BELANJA PEGAWAI 3.392.765.000,00 3.366.200.890,00 99,22 26.564.110,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 475.060.000,00 447.676.850,00 94,24 27.383.150,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 108.000.000,00 106.820.621,00 98,91 1.179.379,00
BELANJA MODAL 108.000.000,00 106.820.621,00 98,91 1.179.379,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 108.000.000,00 106.820.621,00 98,91 1.179.379,00
15 PENGADILAN AGAMA BLORA 3.740.202.000,00 3.702.333.956,00 98,99 37.868.044,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 3.617.202.000,00 3.586.041.835,00 99,14 31.160.165,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 93.998.000,00 93.748.000,00 99,73 250.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.011.160.000,00 3.009.161.234,00 99,94 1.998.766,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 512.044.000,00 483.132.601,00 94,35 28.911.399,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 123.000.000,00 116.292.121,00 94,55 6.707.879,00
BELANJA MODAL 123.000.000,00 116.292.121,00 94,55 6.707.879,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 98.000.000,00 91.800.621,00 93,67 6.199.379,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 25.000.000,00 24.491.500,00 97,97 508.500,00
16 PENGADILAN AGAMA MAGELANG 3.721.666.000,00 3.677.139.466,00 98,82 44.526.534,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 3.565.666.000,00 3.525.932.880,00 98,91 39.733.120,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 83.240.000,00 79.092.648,00 95,02 4.147.352,00
BELANJA PEGAWAI 3.037.906.000,00 3.009.421.375,00 99,09 28.484.625,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 444.520.000,00 437.418.857,00 98,40 7.101.143,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 156.000.000,00 151.206.586,00 96,93 4.793.414,00
BELANJA MODAL 156.000.000,00 151.206.586,00 96,93 4.793.414,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 86.000.000,00 81.706.586,00 95,01 4.293.414,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 70.000.000,00 69.500.000,00 99,29 500.000,00
89
17 PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG 10.756.863.000,00 10.687.592.267,00 99,36 69.270.733,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 4.528.863.000,00 4.078.576.534,00 99,76 10.286.466,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 75.796.000,00 75.790.400,00 99,99 5.600,00
BELANJA PEGAWAI 3.534.625.000,00 3.529.055.341,00 99,85 5.569.659,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 478.442.000,00 473.730.793,00 99,02 4.711.207,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 6.668.000.000,00 6.609.015.733,00 99,12 58.984.267,00
BELANJA MODAL 6.668.000.000,00 6.609.015.733,00 99,12 58.984.267,00
Bangunan Gedung Kantor 6.500.000.000,00 6.450.104.000,00 99,23 49.896.000,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 98.000.000,00 88.914.233,00 90,73 9.085.767,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 70.000.000,00 69.997.500,00 100,00 2.500,00
18 PENGADILAN AGAMA WONOSOBO 6.593.730.000,00 6.385.877.703,00 96,85 207.852.297,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 6.479.730.000,00 6.281.495.065,00 96,94 198.234.935,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 89.567.000,00 88.505.000,00 98,81 1.062.000,00
BELANJA PEGAWAI 5.910.623.000,00 5.733.263.430,00 97,00 177.359.570,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 479.540.000,00 459.726.635,00 95,87 19.813.365,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 114.000.000,00 104.382.638,00 91,56 9.617.362,00
BELANJA MODAL 114.000.000,00 104.382.638,00 91,56 9.617.362,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 110.000.000,00 100.532.638,00 91,39 9.467.362,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4.000.000,00 3.850.000,00 96,25 150.000,00
19 PENGADILAN AGAMA PURWOREJO 7.293.877.000,00 6.673.170.219,00 91,49 620.706.781,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 4.105.877.000,00 3.784.551.518,00 92,17 321.325.482,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 81.545.000,00 77.855.000,00 95,47 3.690.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.554.955.000,00 3.252.679.569,00 91,50 302.275.431,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 469.377.000,00 454.016.949,00 96,73 15.360.051,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 3.188.000.000,00 2.888.618.701,00 90,61 299.381.299,00
BELANJA MODAL 3.188.000.000,00 2.888.618.701,00 90,61 299.381.299,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 108.000.000,00 106.122.121,00 98,26 1.877.879,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 80.000.000,00 79.370.500,00 99,21 629.500,00
Gedung/Bangunan 3.000.000.000,00 2.703.126.080,00 90,10 296.873.920,00
20 PENGADILAN AGAMA KEBUMEN 5.250.838.000,00 5.188.455.056,00 99,21 62.382.944,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 5.112.838.000,00 5.063.798.435,00 99,45 49.039.565,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 81.636.000,00 81.323.000,00 99,62 313.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.509.313.000,00 4.475.106.834,00 99,71 34.206.166,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 521.889.000,00 507.368.601,00 97,22 14.520.399,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 138.000.000,00 124.656.621,00 90,33 13.343.379,00
BELANJA MODAL 138.000.000,00 124.656.621,00 90,33 13.343.379,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 98.000.000,00 84.726.621,00 86,46 13.273.379,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 40.000.000,00 39.930.000,00 99,83 70.000,00
90
21 PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO 5.140.308.000,00 4.954.796.963,00 98,61 185.511.037,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 4.692.308.000,00 4.521.464.342,00 98,79 170.843.658,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 91.376.000,00 91.376.000,00 100,00 0,00
BELANJA PEGAWAI 4.001.005.000,00 3.852.084.321,00 99,12 148.920.679,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 599.927.000,00 578.004.021,00 96,35 21.922.979,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 448.000.000,00 433.332.621,00 96,73 14.667.379,00
BELANJA MODAL 448.000.000,00 433.332.621,00 96,73 14.667.379,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 98.000.000,00 88.006.621,00 89,80 9.993.379,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 150.000.000,00 148.046.000,00 98,70 1.954.000,00
Gedung/Bangunan 200.000.000,00 197.280.000,00 98,64 2.720.000,00
22 PENGADILAN AGAMA BANYUMAS 4.589.436.000,00 4.458.425.253,00 97,15 131.010.747,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 3.415.436.000,00 3.389.928.952,00 99,25 25.507.048,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 76.026.000,00 75.537.000,00 99,36 489.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.818.692.000,00 2.799.161.018,00 99,31 19.530.982,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 520.718.000,00 515.230.934,00 98,95 5.487.066,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 1.174.000.000,00 1.068.496.301,00 91,01 105.503.699,00
BELANJA MODAL 1.174.000.000,00 1.068.496.301,00 91,01 105.503.699,00
Tanah 650.000.000,00 567.609.680,00 87,32 82.390.320,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 108.000.000,00 97.876.621,00 90,63 10.123.379,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 16.000.000,00 15.960.000,00 99,75 40.000,00
Gedung dan Bangunan 400.000.000,00 387.050.000,00 96,76 12.950.000,00
23 PENGADILAN AGAMA CILACAP 14.419.515.000,00 11.582.049.281,00 80,33 2.837.465.719,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 14.199.515.000,00 11.373.729.255,00 80,11 2.825.785.745,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 100.069.000,00 98.900.000,00 99,68 1.169.000,00
BELANJA PEGAWAI 13.518.344.000,00 10.696.229.107,00 79,13 2.822.114.893,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 581.102.000,00 578.600.148,00 99,57 2.501.852,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 220.000.000,00 208.320.026,00 94,69 11.679.974,00
BELANJA MODAL 220.000.000,00 208.320.026,00 94,69 11.679.974,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 120.000.000,00 108.725.026,00 90,60 11.274.974,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 100.000.000,00 99.595.000,00 99,60 405.000,00
24 PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA 5.207.406.000,00 4.427.709.423,00 85,30 779.696.577,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 4.739.406.000,00 3.977.972.922,00 84,24 761.433.078,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 90.740.000,00 90.503.060,00 99,74 236.940,00
BELANJA PEGAWAI 4.108.603.000,00 3.376.765.871,00 82,54 731.837.129,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 540.063.000,00 510.703.991,00 94,56 29.359.009,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 468.000.000,00 449.736.501,00 96,10 18.263.499,00
BELANJA MODAL 468.000.000,00 449.736.501,00 96,10 18.263.499,00
Meubelair 30.000.000,00 25.332.000,00 84,44 4.668.000,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 98.000.000,00 87.076.621,00 88,85 10.923.379,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 340.000.000,00 337.327.880,00 99,21 2.672.120,00
91
25 PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA 7.445.951.000,00 7.409.455.944,00 99,51 36.495.056,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 7.280.951.000,00 7.258.588.444,00 99,69 22.362.556,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 114.448.000,00 114.448.000,00 100,00 0,00
BELANJA PEGAWAI 6.710.723.000,00 6.699.224.694,00 99,83 11.498.306,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 455.780.000,00 444.915.750,00 97,62 10.864.250,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 165.000.000,00 150.867.500,00 91,43 14.132.500,00
BELANJA MODAL 165.000.000,00 150.867.500,00 91,43 14.132.500,00
Jaringan 30.000.000,00 27.168.000,00 90,56 2.832.000,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 110.000.000,00 98.724.500,00 89,75 11.275.500,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 25.000.000,00 24.975.000,00 99,90 25.000,00
26 PENGADILAN AGAMA KLATEN 6.462.818.000,00 5.948.373.846,00 92,05 514.444.154,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 4.640.818.000,00 4.263.717.934,00 91,88 377.100.066,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 83.733.000,00 78.683.600,00 93,97 5.049.400,00
BELANJA PEGAWAI 4.046.573.000,00 3.699.907.887,00 91,43 346.665.113,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 510.512.000,00 485.126.447,00 95,09 25.385.553,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 1.822.000.000,00 1.684.655.912,00 92,46 137.344.088,00
BELANJA MODAL 1.822.000.000,00 1.684.655.912,00 92,46 137.344.088,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 98.000.000,00 86.026.621,00 87,78 11.973.379,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 24.000.000,00 23.760.000,00 99,00 240.000,00
Gedung/Bangunan 1.700.000.000,00 1.574.869.291,00 92,64 125.130.709,00
27 PENGADILAN AGAMA BOYOLALI 3.943.626.000,00 3.857.481.232,00 97,83 86.144.768,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 3.825.626.000,00 3.739.751.253,00 97,77 85.874.747,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 108.960.000,00 104.522.000,00 95,93 4.438.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.222.516.000,00 3.145.126.152,00 97,61 77.389.848,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 494.150.000,00 490.103.101,00 99,18 4.046.899,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 118.000.000,00 117.729.979,00 99,77 270.021,00
BELANJA MODAL 118.000.000,00 117.729.979,00 99,77 270.021,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 98.000.000,00 97.907.479,00 99,91 92.521,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 20.000.000,00 19.822.500,00 99,11 177.500,00
28 PENGADILAN AGAMA SRAGEN 7.502.131.000,00 7.190.421.598,00 95,86 311.709.402,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 4.392.131.000,00 4.387.374.977,00 99,91 4.756.023,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 65.740.000,00 59.660.000,00 90,75 6.080.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.810.257.000,00 3.828.178.702,00 100,49 -17.921.702,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 516.134.000,00 499.536.275,00 96,78 16.597.725,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 3.110.000.000,00 2.803.046.621,00 90,13 306.953.379,00
BELANJA MODAL 3.110.000.000,00 2.803.046.621,00 90,13 306.953.379,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 98.000.000,00 87.326.621,00 89,11 10.673.379,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 12.000.000,00 11.700.000,00 97,50 300.000,00
Gedung/Bangunan 3.000.000.000,00 2.704.020.000,00 90,13 295.980.000,00
92
29 PENGADILAN AGAMA WONOGIRI 4.025.333.000,00 3.945.474.169,00 98,03 79.858.831,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 3.902.333.000,00 3.833.147.548,00 98,24 69.185.452,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 92.765.000,00 88.769.000,00 95,69 3.996.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.270.928.000,00 3.256.517.920,00 99,57 14.410.080,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 538.640.000,00 487.860.628,00 90,57 50.779.372,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 123.000.000,00 112.326.621,00 91,32 10.673.379,00
BELANJA MODAL 123.000.000,00 112.326.621,00 91,32 10.673.379,00
Meubelair 25.000.000,00 24.000.000,00 96,00 1.000.000,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 98.000.000,00 88.326.621,00 90,13 9.673.379,00
30 PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO 4.113.941.000,00 4.102.511.132,00 99,74 11.429.868,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 3.945.941.000,00 3.935.399.592,00 99,75 10.541.408,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 94.347.000,00 91.671.750,00 97,16 2.675.250,00
BELANJA PEGAWAI 3.414.184.000,00 3.409.615.766,00 99,88 4.568.234,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 437.410.000,00 434.112.076,00 99,25 3.297.924,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 168.000.000,00 167.111.540,00 99,47 888.460,00
BELANJA MODAL 168.000.000,00 167.111.540,00 99,47 888.460,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 98.000.000,00 97.799.040,00 99,79 200.960,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 70.000.000,00 69.312.500,00 99,02 687.500,00
31 PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR 4.803.972.000,00 4.785.741.657,00 99,62 18.230.343,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 4.450.972.000,00 4.444.032.036,00 99,84 6.939.964,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 76.268.000,00 76.233.634,00 99,95 34.366,00
BELANJA PEGAWAI 3.886.884.000,00 3.884.328.591,00 99,93 2.555.409,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 487.820.000,00 483.469.811,00 99,11 4.350.189,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 353.000.000,00 341.709.621,00 96,80 11.290.379,00
BELANJA MODAL 353.000.000,00 341.709.621,00 96,80 11.290.379,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 98.000.000,00 87.326.621,00 89,11 10.673.379,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 195.000.000,00 194.580.000,00 99,78 420.000,00
Gedung/Bangunan 60.000.000,00 59.803.000,00 99,67 197.000,00
32 PENGADILAN AGAMA SURAKARTA 4.418.266.000,00 4.366.583.890,00 98,83 51.682.110,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 3.820.266.000,00 3.796.537.289,00 99,38 23.728.711,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 91.740.000,00 80.922.200,00 88,21 10.817.800,00
BELANJA PEGAWAI 3.217.746.000,00 3.213.440.608,00 99,87 4.305.392,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 510.780.000,00 502.174.481,00 98,32 8.605.519,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 598.000.000,00 570.046.601,00 95,33 27.953.399,00
BELANJA MODAL 598.000.000,00 570.046.601,00 95,33 27.953.399,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 98.000.000,00 88.216.621,00 90,02 9.783.379,00
Gedung/Bangunan 500.000.000,00 481.829.980,00 96,37 18.170.020,00
33 PENGADILAN AGAMA AMBARAWA 6.695.979.000,00 4.577.021.556,00 68,36 2.118.957.444,00
93
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 3.402.979.000,00 3.396.388.355,00 99,82 6.590.645,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 63.580.000,00 63.456.000,00 99,80 124.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.810.537.000,00 2.806.977.406,00 99,89 3.559.594,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 528.862.000,00 525.954.949,00 99,45 2.907.051,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 3.293.000.000,00 1.180.633.201,00 35,85 2.112.366.799,00
BELANJA MODAL 3.293.000.000,00 1.180.633.201,00 35,85 2.112.366.799,00
Kendaraan Bermotor 185.000.000,00 184.800.000,00 99,89 200.000,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 108.000.000,00 94.527.121,00 87,53 13.472.879,00
Gedung/Bangunan 3.000.000.000,00 901.306.080,00 30,04 2.098.693.920,00
34 PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG 23.556.052.000,00 23.370.856.475,00 99,21 185.195.525,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 23.455.052.000,00 23.269.920.527,00 99,21 185.131.473,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 764.580.000,00 763.643.050,00 99,88 936.950,00
BELANJA PEGAWAI 21.672.138.000,00 21.518.918.702,00 99,29 153.219.298,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 1.018.334.000,00 987.358.775,00 96,96 30.975.225,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 101.000.000,00 100.935.948,00 99,94 64.052,00
BELANJA MODAL 101.000.000,00 100.935.948,00 99,94 64.052,00
Kendaraan Bermotor 27.000.000,00 26.975.000,00 99,91 25.000,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 74.000.000,00 73.960.948,00 99,95 39.052,00
35 PENGADILAN AGAMA SLAWI 4.447.913.000,00 4.434.780.867,00 99,71 13.132.133,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 4.309.913.000,00 4.304.253.971,00 99,87 5.659.029,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 71.300.000,00 70.994.000,00 99,57 306.000,00
BELANJA PEGAWAI 3.685.815.000,00 3.683.774.425,00 99,95 2.040.575,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 552.798.000,00 549.485.546,00 99,40 3.312.454,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 138.000.000,00 130.526.896,00 94,58 7.473.104,00
BELANJA MODAL 138.000.000,00 130.526.896,00 94,58 7.473.104,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 98.000.000,00 90.626.621,00 92,48 7.373.379,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 40.000.000,00 39.900.275,00 99,75 99.725,00
36 PENGADILAN AGAMA MUNGKID 5.504.875.000,00 4.654.599.753,00 84,55 850.275.247,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 5.336.875.000,00 4.486.803.132,00 84,07 850.071.868,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 74.804.000,00 74.804.000,00 100,00 0,00
BELANJA PEGAWAI 4.684.450.000,00 3.861.963.704,00 82,44 822.486.296,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 577.621.000,00 550.035.428,00 95,22 27.585.572,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 168.000.000,00 167.796.621,00 99,90 203.379,00
BELANJA MODAL 168.000.000,00 167.796.621,00 99,90 203.379,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 98.000.000,00 97.866.621,00 99,86 133.379,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 70.000.000,00 69.930.000,00 99,90 70.000,00
37 PENGADILAN AGAMA KAJEN 3.766.668.000,00 3.720.831.150,00 98,79 45.836.850,00
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 3.556.668.000,00 3.524.604.529,00 99,10 32.063.471,00
94
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 114.700.000,00 110.204.000,00 96,08 4.496.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.972.608.000,00 2.958.288.488,00 99,52 14.319.512,00
BELANJA BARANG OPERASIONAL 469.360.000,00 456.112.041,00 97,18 13.247.959,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung 210.000.000,00 196.226.621,00 93,44 13.773.379,00
BELANJA MODAL 210.000.000,00 196.226.621,00 93,44 13.773.379,00
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 98.000.000,00 84.476.621,00 86,20 13.523.379,00
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 112.000.000,00 111.750.000,00 99,78 250.000,00
Sumber : Realisasi SAIBA Semester II Tahun 2016
Adapun perbandingan antara pagu dan realisasi untuk setiap satker Pengadilan
Agama se Jawa Tengah untuk DIPA 01 dapat digambarkan melalui diagram batang sebagai
berikut:
DIPA 04 (Manajemen Badan Peradilan Agama)
rincian pagu dan realisasi untuk setiap satker Pengadilan Agama se Jawa Tengah untuk
DIPA 04 tahun anggaran 2016 adalah sebagai tersebut dibawah ini :
NO Uraian Pagu DIPA Realisasi
% Sisa dana
Rp. Rp.
TOTAL BAES04 JAWA TENGAH 2.253.320.000,00 2.155.992.000,00 95,68 97.318.010,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 2.253.320.000,00 2.155.992.000,00 95,68 97.318.010,00
1 PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 0,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 0,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 0,00
2 PENGADILAN AGAMA PEMALANG 95.400.000,00 95.400.000,00 100,00 0,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 95.400.000,00 95.400.000,00 100,00 0,00
95
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 95.400.000,00 95.400.000,00 100,00 0,00
3 PENGADILAN AGAMA TEGAL 4.000.000,00 2.980.000,00 74,50 1.020.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 4.000.000,00 2.980.000,00 74,50 1.020.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 4.000.000,00 2.980.000,00 74,50 1.020.000,00
4 PENGADILAN AGAMA BREBES 191.352.000,00 190.950.000,00 99,79 402.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 191.352.000,00 190.950.000,00 99,79 402.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 191.352.000,00 190.950.000,00 99,79 402.000,00
5 PENGADILAN AGAMA BATANG 3.500.000,00 3.360.000,00 96,00 140.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 3.500.000,00 3.360.000,00 96,00 140.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 3.500.000,00 3.360.000,00 96,00 140.000,00
6 PENGADILAN AGAMA SEMARANG 177.700.000,00 166.615.000,00 93,76 11.085.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 177.700.000,00 166.615.000,00 93,76 11.085.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 177.700.000,00 166.615.000,00 93,76 11.085.000,00
7 PENGADILAN AGAMA SALATIGA 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 0,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 0,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 0,00
8 PENGADILAN AGAMA KENDAL 27.250.000,00 27.250.000,00 100,00 0,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 27.250.000,00 27.250.000,00 100,00 0,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 27.250.000,00 27.250.000,00 100,00 0,00
9 PENGADILAN AGAMA DEMAK 4.000.000,00 3.609.000,00 90,23 391.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 4.000.000,00 3.609.000,00 90,23 391.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 4.000.000,00 3.609.000,00 90,23 391.000,00
10 PENGADILAN AGAMA PURWODADI 188.320.000,00 188.320.000,00 100,00 0,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 188.320.000,00 188.320.000,00 100,00 0,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 188.320.000,00 188.320.000,00 100,00 0,00
11 PENGADILAN AGAMA PATI 49.500.000,00 45.450.000,00 91,82 4.050.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 49.500.000,00 45.450.000,00 91,82 4.050.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 49.500.000,00 45.450.000,00 91,82 4.050.000,00
12 PENGADILAN AGAMA KUDUS 52.750.000,00 46.915.000,00 88,94 5.835.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 52.750.000,00 46.915.000,00 88,94 5.835.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 52.750.000,00 46.915.000,00 88,94 5.835.000,00
13 PENGADILAN AGAMA JEPARA 125.400.000,00 123.530.000,00 98,51 1.870.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 125.400.000,00 123.530.000,00 98,51 1.870.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 125.400.000,00 123.530.000,00 98,51 1.870.000,00
14 PENGADILAN AGAMA REMBANG 18.740.000,00 18.690.000,00 99,73 50.000,00
96
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 18.740.000,00 18.690.000,00 99,73 50.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 18.740.000,00 18.690.000,00 99,73 50.000,00
15 PENGADILAN AGAMA BLORA 2.750.000,00 2.500.000,00 90,91 250.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 2.750.000,00 2.500.000,00 90,91 250.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 2.750.000,00 2.500.000,00 90,91 250.000,00
16 PENGADILAN AGAMA MAGELANG 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00
17 PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG 4.000.000,00 3.585.000,00 89,63 415.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 4.000.000,00 3.585.000,00 89,63 415.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 4.000.000,00 3.585.000,00 89,63 415.000,00
18 PENGADILAN AGAMA WONOSOBO 98.250.000,00 96.326.000,00 98,04 1.924.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 98.250.000,00 96.326.000,00 98,04 1.924.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 98.250.000,00 96.326.000,00 98,04 1.924.000,00
19 PENGADILAN AGAMA PURWOREJO 28.810.000,00 28.710.000,00 99,65 100.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 28.810.000,00 28.710.000,00 99,65 100.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 28.810.000,00 28.710.000,00 99,65 100.000,00
20 PENGADILAN AGAMA KEBUMEN 84.500.000,00 66.200.000,00 78,34 18.300.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 84.500.000,00 66.200.000,00 78,34 18.300.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 84.500.000,00 66.200.000,00 78,34 18.300.000,00
21 PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO 83.750.000,00 79.950.000,00 95,46 3.800.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 83.750.000,00 79.950.000,00 95,46 3.800.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 83.750.000,00 79.950.000,00 95,46 3.800.000,00
22 PENGADILAN AGAMA BANYUMAS 82.500.000,00 82.490.000,00 99,99 10,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 82.500.000,00 82.490.000,00 99,99 10,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 82.500.000,00 82.490.000,00 99,99 10,00
23 PENGADILAN AGAMA CILACAP 166.690.000,00 166.350.000,00 99,80 340.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 166.690.000,00 166.350.000,00 99,80 340.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 166.690.000,00 166.350.000,00 99,80 340.000,00
24 PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA 114.688.000,00 114.688.000,00 100,00 0,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 114.688.000,00 114.688.000,00 100,00 0,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 114.688.000,00 114.688.000,00 100,00 0,00
25 PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA 205.020.000,00 166.320.000,00 81,12 38.700.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 205.020.000,00 166.320.000,00 81,12 38.700.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 205.020.000,00 166.320.000,00 81,12 38.700.000,00
97
26 PENGADILAN AGAMA KLATEN 4.000.000,00 2.950.000,00 73,75 1.050.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 4.000.000,00 2.950.000,00 73,75 1.050.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 4.000.000,00 2.950.000,00 73,75 1.050.000,00
27 PENGADILAN AGAMA BOYOLALI 11.700.000,00 11.219.000,00 95,89 481.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 11.700.000,00 11.219.000,00 95,89 481.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 11.700.000,00 11.219.000,00 95,89 481.000,00
28 PENGADILAN AGAMA SRAGEN 4.000.000,00 3.450.000,00 86,25 550.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 4.000.000,00 3.450.000,00 86,25 550.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 4.000.000,00 3.450.000,00 86,25 550.000,00
29 PENGADILAN AGAMA WONOGIRI 19.280.000,00 18.780.000,00 97,41 500.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 19.280.000,00 18.780.000,00 97,41 500.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 19.280.000,00 18.780.000,00 97,41 500.000,00
30 PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO 5.250.000,00 4.250.000,00 80,95 1.000.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 5.250.000,00 4.250.000,00 80,95 1.000.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 5.250.000,00 4.250.000,00 80,95 1.000.000,00
31 PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR 17.750.000,00 16.940.000,00 95,44 810.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 17.750.000,00 16.940.000,00 95,44 810.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 17.750.000,00 16.940.000,00 95,44 810.000,00
32 PENGADILAN AGAMA SURAKARTA 15.250.000,00 11.655.000,00 76,43 3.595.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 15.250.000,00 11.655.000,00 76,43 3.595.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 15.250.000,00 11.655.000,00 76,43 3.595.000,00
33 PENGADILAN AGAMA AMBARAWA 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00
34 PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG 248.400.000,00 248.040.000,00 99,86 360.000,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 248.400.000,00 248.040.000,00 99,86 360.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 248.400.000,00 248.040.000,00 99,86 360.000,00
35 PENGADILAN AGAMA SLAWI 8.910.000,00 8.910.000,00 100,00 0,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 8.910.000,00 8.910.000,00 100,00 0,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 8.910.000,00 8.910.000,00 100,00 0,00
36 PENGADILAN AGAMA MUNGKID 86.160.000,00 86.160.000,00 100,00 0,00
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 86.160.000,00 86.160.000,00 100,00 0,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 86.160.000,00 86.160.000,00 100,00 0,00
37 PENGADILAN AGAMA KAJEN 5.250.000,00 4.950.000,00 94,29 300.000,00
98
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 5.250.000,00 4.950.000,00 94,29 300.000,00
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 5.250.000,00 4.950.000,00 94,29 300.000,00
Sumber :Realisasi SAIBA Semester II Tahun 2016
Adapun perbandingan antara pagu dan realisasi untuk setiap satker Pengadilan Agama se
Jawa Tengah untuk DIPA 04 dapat digambarkan melalui diagram batang sebagai berikut :
F. Dukungan Teknologi Informasi
Teknologi Informasi (TI), adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apa
pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan,
mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi Teknologi informasi menyatukan
komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk pengolahan, penyimpanan dan
penyebaran data baik berupa teks maupun numerik.
Pengelolaan Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Agama Se-Jawa Tengah
menjadi prioritas utama dalam mendukung kinerja disemua bagian dalam upaya
mewujudkan transparansi, Seluruh satuan kerja telah mempunyai website yang memuat
informasi secara lengkap berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan masyarakat baik
itu dalam hal tugas pokok maupun tugas pendukung. Berikut alamat website Pengadilan
Tinggi Agama Semarang dan 36 satuan kerja dibawahnya :
NO PENGADILAN
AGAMA ALAMAT WEBSITE ALAMAT EMAIL
1 PA Semarang http://pa-semarang.go.id/ sekretariat@pa-semarang.go.id
2 PA Kendal http://pa-kendal.go.id/ pa_kendal@yahoo.com
99
3 PA Salatiga http://pa-salatiga.go.id/ pa_salatiga@yahoo.co.id
4 PA Purwodadi http://pa-purwodadi.go.id/ pa_purwodadi@yahoo.co.id
5 PA Demak http://pa-demak.go.id/ admin@pa-demak.go.id /
pademak01@gmail.com
6 PA Ambarawa http://pa-ambarawa.go.id/ pa_ambarawa20@yahoo.co.id
7 PA Pati http://pa-pati.go.id/ pa_pati1@yahoo.co.id /
humas@pa-pati.go.id /
info@pa-pati.go.id
8 PA Kudus http://pa-kudus.go.id/ infopakudus@yahoo.com
9 Pa Jepara http://pa-jepara.net/ pajepara@yahoo.com
10 PA Rembang http://pa-rembang.go.id/ info-parembang@yahoo.co.id /
parembang@yahoo.com
11 PA Blora http://pa-blora.go.id/ pengadilanagamablora@gmail.com
12 PA Pekalongan http://pa-pekalongan.go.id/ pa.pekalongan@yahoo.co.id /
admin@pa-pekalongan.go.id
13 PA Pemalang http://pa-pemalang.go.id/ surat@pa-pemalang.go.id
14 PA Batang http://pa-batang.go.id/ pa.batang@yahoo.co.id
15 PA Brebes http://pa-brebes.go.id/ pengadilan.agama.brebes@gmail.com
16 PA Tegal http://pa-tegal.go.id/ info@pategal.go.id
17 PA Slawi http://pa-slawi.go.id/ pa_slawi@yahoo.co.id
18 PA Kajen http://pa-kajen.go.id/ pakajen@ymail.com
19 PA Banyumas http://pa-banyumas.go.id/ office@pa-banyumas.go.id /
pabanyumas@gmail.com
20 PA Purwokerto http://pa-purwokerto.go.id/ admin@pa-purwokerto.go.id
21 PA Cilacap http://pa-cilacap.go.id/ redaksi@pa-cilacap.go.id
22 PA Banjarnegara http://pa-banjarnegara.go.id/ pabanjarnegara@gmail.com /
pa_bna@yahoo.co.id
23 PA Purbalingga http://pa-purbalingga.go.id/ pa_purbalingga@yahoo.co.id
24 PA Magelang http://pa-magelang.go.id/ pamagelang@gmail.com /
pamagelang@yahoo.com
25 PA Temanggung http://pa-temanggung.go.id/ info@pa-temanggung.go.id
26 PA Wonosobo http://pa-wonosobo.go.id/ pa_wsb@yahoo.co.id
27 PA Purworejo http://pa-purworejo.go.id/ papurworejo@gmail.com
28 PA Kebumen http://pa-kebumen.go.id/ pakebumen@yahoo.co.id
29 PA Mungkid http://pa-mungkid.go.id/ pamungkid@gmail.com
30 PA Surakarta http://pa-surakarta.go.id/ pasurakarta@yahoo.com /
paska@pa-surakarta.go.id
31 PA Klaten http://pa-klaten.go.id/ admin@pa-klaten.go.id /
pa_klaten@yahoo.co.id
32 PA Sragen http://pa-sragen.go.id/ pa-sragen@pa-sragen.go.id /
pengaduan@pa-sragen.go.id
33 PA Boyolali http://pa-boyolali.go.id/ pa_byl@yahoo.co.id
34 PA Wonogiri http://pa-wonogiri.go.id/ pa.wonogiri@yahoo.co.id
35 PA Sukoharjo http://pa-sukoharjo.go.id/ kepaniteraan@gmail.com
36 PA Karanganyar http://pa-karanganyar.go.id/ pakaranganyar@gmail.com
Penggunaan teknologi informasi di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan
Pengadilan Agama se-Jawa Tengah didukung adanya sarana yang memadai, baik
100
berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Tahun 2016 Peradilan Agama Se-
Jawa Tengah dalam menggunakan teknologi informasi telah didukung oleh adanya :
a. Perangkat Keras.
1. Pesawat telphon
2. Server
3. PC unit dan Laptop
4. Jaringan
5. Finger Print
6. Modem
b. Perangkat Lunak
Perangkat Lunak (sofware) merupakan data elektronik yang disimpan
sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri, data yang disimpan ini dapat berupa
program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah, maupun catatan-
catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang
dijalankannya. Untuk mencapai keinginannya tersebut dirancanglah suatu
susunan logika, logika yang disusun ini diolah melalui perangkat lunak, yang
disebut juga dengan program beserta data-data yang diolahnya. Pengolahan pada
software ini melibatkan bebarapa hal, diantaranya adalah sistem operasi program,
dan data. Sofware ini mengatur sedemikian rupa sehingga logika yang ada dapat
dimengerti oleh mesin komputer.
Sampai tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan beberapa
Pengadilan Agama di Jawa Tengah terus mengembangkan sistem dan aplikasi
yang mendukung kinerja sebagai berikut :
C. Forum.pta-semarang.go.id
Penggunaan : sebagai sarana komunikasi berbagai macam hal tupoksi antar
pemegang kepentingan berbagai operator aplikasi di Pengadilan Agama se-
Jawa Tengah.
D. Korwil.pta-semarang.go.id
Penggunaan : sebagai sarana komunikasi antara PTA Semarang sebagai
koordinator wilayah Pengadilan di Jawa .
E. Portal Intranet
101
Penggunaan : sebagai portal web intranet untuk mengkomunikasikan
keadaan kantor secara statistik maupun situasional.
F. LAN Messenger
Penggunaan : sebagai alat bantu komunikasi pada LC/Laptop dalam bentuk
teks message.
G. SIADPTA dan SIADPA plus
Penggunaan : sebagai sistem informasi administrasi keperkaraan.
H. SIHARKA
Penggunaan : mempermudah pelaporan perkara
I. APLIKASI PENDUKUNG SIADPA
Penggunaan : mempermudah pekerjaan dan sebagai kontrol pengambil
kebijakan.
J. INFO PERKARA BERBASIS ANDROID
Penggunaan : sebagai sistem informasi administrasi keperkaraan.
F. Regulasi Tahun 2016
Berikut adalah daftar regulasi/kebijakan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi
Agama Semarang selama tahun 2016:
No Nomor Tanggal Perihal Keterangan
1.
2.
3.
4.
5.
W11-A/34/Hm.02.1/1/2016
W11-A/1426/ot.01.3//2016
W11-A/1885/Kp.04.5/VI/2016
W11-A/1927/Kp.05.2/VI/2016
W11-A/3053/Hm.02.3/VII/2016
6 Januari 2016
28 April 2016
27 Juni 2016
28 Juni 2016
25 Juli 2016
Pejabat pengelola informasi
dan dokumentasi
Tim reviu standar operasional
prosedur pada Pengadilan
Tinggi Agama Semarang
Tim satuan tugas
pengembangan teknologi
informasi ( TI ) Pengadilan
Agama sewilayah PTA
Semarang
Himbauan untuk tidak
memberikan Cuti Tahunan
Sesudah Cuti Bersama Idul
Fitri 1437 H/2016 M
Penunjukan panitia lomba
pelayanan publik ,
pengembangan teknologi
Bahwa surat pemberian cuti
khususnya tanggal 11 sampai
dengan 15 Juli 2016 yang
dikeluarkan oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Agama
Semarang dinyatakan tidak
berlaku
.
102
6.
7.
8.
9.
10.
11.
W11-A/2958/OT.01.1/X/2016
W11-A/3002/Kp.01.1/X/2016
W11-A/3071/Kp.02.1/VI/2016
W11-A/3303/OT.02.3/XII/2016
W11-A/3290/Kp.04.5/XI/2016
W11-A/3373/OT.01.3/XII/2016
21 Oktober 2016
31 Oktober 2016
8 November 2016
1 Desember 2016
5 Desember 2016
16 Desember 2016
informasi dan SIPP
Pengadilan Agama se wilayah
PTA Semarang
Tim efektif reformasi
birokrasi Pengadilan Tinggi
Agama Semarang
Sosialisasi SIWAS
Sosialisasi, monitoring dan
evaluasi SIKEP
Pelaksanaan digitalisasi
terintegrasi website dengan
desk info pa 6 ( enam ) PA
percontohan di wilayah PTA
Jawa Tengah
Moto pelayanan PTA
Semarang “ Kami siap
memberikan pelayanan
terbaik “
Tim bedah revisi Buku II
MARI Pengadilan Tinggi
Agama Semarang
103
BAB IV
PENGAWASAN
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas aparatur Peradilan Agama se Jawa
tengah, Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam Tahun 2016 telah melakukan kegiatan
pembinaan dan pengawasan sebagai berikut :
A. Internal, yang meliputi :
a. Pembinaan
Pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tahun 2016
berbentuk pembinaan Sumber daya manusia bidang teknis yudisial dan non teknis
yudisial serta etika aparatur peradilan yang dilaksanakan dalam bentuk :
a. Rapat koordinasi/pembinaan Pimpinan Pengadilan Agama Se Jawa tengah dengan
Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
b. Rapat koordinasi/pembinaan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama se Jawa
Tengah.
c. Rapat koordinasi/pembinaan Kepala Bagian Pengadilan Agama se Jawa Tengah.
d. Rapat koordinasi/pembinaan para Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan
Kepegawaian dan Kepala Urusan Umum Pengadilan Agama se Jawa Tengah.
e. Rapat koordinasi/pembinaan para bendahara Pengadilan Agama se Jawa Tengah.
f. Rapat koordinasi/pembinaan operator SIMAK SAKPA Pengadilan Agama se Jawa
Tengah.
g. Rapat pembinaan aparatur Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
f. Membuat surat edaran kepada Pengadilan Agama se Jawa Tengah tentangefisiensi
Penggunaan Prasarana dan sarana Perkantoran dalam rangka Penghematan energi .
b. Pengawasan
Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Semarang melakukan pengawasan
sebagai berikut :
a. Pemeriksaan terhadap ketua Pengadilan Agama karena Ketua akan mutasi,
dilaksanakan pada bulan Maret 2016 sejumlah 4 Pengadilan Agama, yaitu :
1. Ketua Pengadilan Agama Cilacap
2. Ketua Pengdilan Agama Brebes
104
3. Ketua Pengadilan Agama Sragen
4. Ketua Pengadilan Agama Pati.
dan bulan September 2016 sejumlah 10 Pengadilan Agama, yaitu :
1. Ketua Pengadilan Agama Rembang
2. Ketua Pengadilan Agama Ambarwa
3. Ketua Pengadilan Agama Semarang
4. Ketua Pengadilan Agama Sragen
5. Ketua Pengadilan Agama Wonogiri
6. Ketua Pengadilan Agama Slawi
7. Ketua Pengadilan Agama Mungkid
8. Ketua Pengadilan Agama Purwokerto
9. Ketua Pengadilan Agama Jepara
10. Ketua Pengadilan Agama Kudus
b. Pemeriksaan terhadap PaniteraPengadilan Agama karena akan mutasi,
dilaksanakan pada bulan Maret 2016 sejumlah 6 Pengadilan Agama, yaitu :
1. Pengadilan Agama Rembang
2. Pengadilan Agama Ambarawa
3. Pengadilan Agama Batang
4. Pengadilan Agama Karanganyar
5. Pengadilan Agama Sukoharjo
6. Pengadilan Agama Wonogiri
dan bulan Mei 2016 sejumlah 11 Pengadilan Agama, yaitu :
1. Pengadilan Agama Cilacap
2. Pengadilan Agama Pemalang
3. Pengadilan Agama Pekalongan
4. Pengadilan Agama Wonosobo
5. Pengadilan Agama Kendal
6. Pengadilan Agama Temanggung
7. Pengadilan Agama Banyumas
8. Pengadilan Agama Salatiga
9. Pengadilan Agama Tegal
10. Pengadilan Agama Purbalingga
105
11. Pengadilan Agama Kejen
c. Pengawasan reguler tahap pertama pada bulan April – Mei 2016 ke 12
Pengadilan Agama, yaitu :
- Pengadilan Agama Kebumen
- Pengadilan Agama Purworejo
- Pengadilan Agama Demak
- Pengadilan Agama Magelang
- Pengadilan Agama Purwodadi
- Pengadilan Agama Purbalingga
- Pengadilan Agama Banyumas
- Pengadilan Agama Jepara
- Pengadilan Agama Surakarta
- Pengadilan Agama Salatiga
- Pengadilan Agama Kajen
- Pengadilan Agama Slawi
dan tahap kedua dilaksanakan pada bulan September dan Nopember 2016 ke
10 Pengadilan Agama, yaitu :
- Pengadilan Agama Kendal
- Pengadilan Agama Tegal
- Pengadilan Agama Cilacap
- Pengadilan Agama Wonosobo
- Pengadilan Agama Boyolali
- Pengadilan Agama Klaten
- Pengadilan Agama Banyumas
- Pengadilan Agama Blora
- Pengadilan Agama Sragen
Bidang pengawasan reguler meliputi bidang teknisyustisial,bidang
administrasi perkara dan bidang administrasi umum.
Substansi Pengawasan oleh Tim pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah
sebagai berikut :
1. Manajemen peradilan meliputi :
106
- Program kerja, pelaksanaan/pencapaian target, pengawasan dan
pembinaan , kendala dan Hambatan, Faktor – faktor yang mendukung dan
evaluasi kegiatan .
2. Administrasi Perkara meliputi :
- Pola prosedur penerimaan perkara, Pola register perkara, Pola Keuangan
Perkara, Pola pelaporan perkara,dan pola Kearsipan perkara .
3. Teknis persidangan meliputi :
- Bedah berkas perkara, ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian
perkara, Minutasi perkara .
4. Pelayanan Publik meliputi :
- Pengelolaan manajemen, mekanisme pengawasan, kepemimpinan,
Pembinaan dan pengembangan SDM, Pemeliharaan/ perawatan inventaris
, Tingkat ketertiban , kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan
serta Tingkat pengaduan masyarakat .
d. Pengawasan Bidang realisasi anggaran dilakukan secara berkala dalam bentuk rapat
Koordinasi/evaluasi pelaksanaan anggaran yang diikuti oleh Ketua, Panitera
,Sekretaris serta Kepala Sub Bagian dan Bendahara Pengadilan Agama Se Jawa
Tengah .
- Substansi rapat koordinasi/evaluasi meliputi laporan realisasi anggaran, evaluasi
pelaksanaan belanja modal baik dari segi kualitas maupun ketepatan waktu
pelaksanaan, evaluasi dokumen pendukung pelaksanaan anggaran dankendala
yang ada dilanjutkan dengan solusi dan petunjuk teknis dari Pengadilan Tinggi
Agama.
107
B. Evaluasi
Dari seluruh pengawasan internal yang telah dilakukan, kemudian dilakukan evaluasi.
Evaluasi yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang menggunakan
kontrol dengan bantuan Teknologi Informasi. Portal atau tools yang digunakan untuk
melakukan evaluasi seperti terlihat dalam tabel berikut :
No Objek Pengawasan Portal / Tools Time
Sequence
1. Data perkara
Pengadilan Agama
Se-Jawa Tengah
http://infoperkara.badilag.net Setiap hari
2. Data keuangan
perkara Pengadilan
Agama Se-Jawa
Tengah
http://infoperkara.badilag.net Setiap hari
3. Data Realisasi
Anggaran
http://komdanas.mahkamahagung.go.id Setiap bulan
4. Data Rekonsiliasi
Barang dan
Anggaran
http://komdanas.mahkamahagung.go.id Setiap bulan
5. Data Perkara
Banding
http://putusan.mahkamahagung.go.id Setiap hari
6. Data Putusan
teranonimasi
Portal internal http://192.168.0.69 Setiap hari
7. Data Absensi http://komdanas.mahkamahagung.go.id Setiap hari
108
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KESIMPULAN
1. Pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan 36 Pengadilan Agama
se Jawa Tengah pada umumnya sudah berjalan dengan cukup baik, namun untuk
peningkatan kinerja perlu secara berkesinambungan dan berkala dilakukan
pembinaan/pengawasan.
2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Agama semarang telah mencapai 94
% (putus 312 perkara) sisa 6 % (20 perkara) dan Pengadilan Agama se Jawa Tengah
telah mencapai 83 %(putus 85.904 perkara) sisa 17 % (17.119 perkara), hal ini
disebabkan karena : perkara masuk atau diterima akhir tahun, perkara ghaib yang
memerlukan sidang pertama 4 bulan kemudian, perkara dimana salah satu pihaknya
diluar yurisdiksi PA, dan perkara yang menyangkut para pihak sebagai PNS yang
belum ada ijin dari atasannya.
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Agama terhadap
Pengadilan Agama se Jawa Tengah baik yang menyangkut seluruh aspek yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan
baik, namun belum bisa menjangkau 36 Pengadilan Agama.
4. Hampir semua Pengadilan Agama se Jawa Tengah sangat kekurangan pegawai,
terutama untuk tenaga teknis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti dan staf
sekretariat.
5. Anggaran dan sarana prasarana Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan
Agama se Jawa Tengahkurang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya.
B. REKOMENDASI
1. Mohon diupayakan penambahan pegawai pada Pengadilan Agama se Jawa Tengah
mengingat velume penambahan pegawai sekarang tidak seimbang dengan volume
pegawai yang pensiun, dan tingginya jumlah perkara.
2. UntukPengadilan Tinggi Agama Semarang, dan Pengadilan Agama se Jawa Tengah
perlu diberikan alokasi belanja modal untuk pengadaan tanah,
109
pembangunan/perluasan gedung kantor, sarana dan prasarananya sesuai urutan
prioritas kebutuhan dan anggaran yang ada.
3. Kebutuhan operasional perkantoran perlu dinaikkan sesuai dengan kebutuhan riil
operasional perkantoran, juga kebutuhan anggaran pembinaan dll.
4. Perlu secara berkala dlakukan koordinasi dan pembinaan secara berkala kepada unsur
Pimpinan dan aparatur Pengadilan Agama se Jawa Tengah sehingga dapat terus
meningkatkan kinerja dengan baik seperti yang diharapkan, dengan dukungan
anggaran yang memadai.
5. Perlu dukungan anggaran untuk pembinaan dan pelatihan kepada seluruh aparatur
Peradilan baik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi maupun etika pegawai
guna mewujudkan aparat aparatur Peradilan profesional, berwawasan luas, terampil
dalam menjalankan bidang tugasnya dan berakhlaq mulia (sesuai reformasi
birokrasi).
top related