kebijakan penanggulangan bencana pemikiran untuk …
Post on 25-Oct-2021
21 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP
Magister Administrasi PublikUniversitas Gadjah Mada
kumoro@map.ugm.ac.idwebsite: www.kumoro.staff.ugm.ac.id
KEBIJAKAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANAPENANGGULANGAN BENCANA
Pemikiran untuk Kabupaten KediriPemikiran untuk Kabupaten Kediri
BENCANA
1. BENCANA ALAM:- Gempabumi - Gunung api- Tsunami - Cyclon- Banjir - Forest fire - Kekeringan dsb
2. BENCANA HUMAN ERROR (”MAN MADE”)- Polusi/Pencemaran/Kecelakaan- Ledakan Nuklir- Kerusuhan dsb
3. KOMBINASI ALAM DAN HUMAN ERROR- Banjir- Longsor- Kekeringan
Tidak ada Bencana1. Perencanaan PB;2. Pengurangan risiko bencana;3. Pencegahan;4. Pemaduan dalam Renbang;5. Pensyaratan analisis risiko bencana; 6. Penegakan rencana tata ruang;7. Pendidikan dan pelatihan; dan8. Persyaratan standar teknis PBKesiapsiagaan
-Mitigasi-Kesiapan-Peringatan Dini
Fungsi Koordinasi
FungsiKomando
PENANGGULANGAN BENCANA
Pemulihan•Rehabilitasi•Rekonstruksi
Pada Saat Darurat1. Kajian kilat2. Penetapan status Bencana3. SAR4. Pemenuhan kebutuhan dasar5. Perlindungan klp rentan6. Pemulihan sarana kunci
TANTANGAN DAN KESEMPATAN BAGIPEMDA
Daerah harus segera membentuk badan yg berkoordinasi dg BNPB; ps. 18(2) UU No.24/2007; Sistem penanganan bencana berdasarkan PerpresNo.83/2005 (Bakornas, Satkorlak, Satlak) terbukti kurang efektif.
Paradigma penanggulangan bencana harus diubah; Fatalistik-Reaktif Terencana-ProaktifTanggap darurat Pengurangan risikoSentralistik Otonomi DaerahPemerintah-sentris Partisipatif
Rencana Aksi Daerah (RAD) dapat segera disusun;PB dari fungsi ketika tidak ada bencana, kesiapsiagaan, tanggap-darurat, hingga rehabilitasi-rekonstruksiPenyatuan fungsi BPBD dg SKPD yg sudah ada
Daerah punya peluang untuk mewujudkan sistem perencanaan penanggulangan bencana yang komprehensif;
Pembagian kewenangan provinsi-kabupaten/kota kini lebih jelas (PP No.38/2007)SOT dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah (self-assessment), sesuai PP No.41/2007
SISTEM PB(UU No. 24/2007)Dari: Sugeng TriutomoDari: Sugeng Triutomo
Sistem Penanggulangan Bencana
Terdiri atas komponen:Hukum, Peraturan dan PerundanganKelembagaanPerencanaan Penyelenggaraan PBPengelolaan SumberdayaPendanaan
Sistem Peraturan dan PerundanganNasional:
UU No. 24/2007 PP No. 21/2008 ttg Penyelenggaraan Penanggulangan BencanaPP No.22/2008 ttg Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan BencanaPP No.23/2008 ttg Peran Lembaga Internasional dlm PBPerpres No.8/2008 ttg BNPB Perpres No. 9/2008 ttg Penentuan Status dan Tingkatan BencanaPermendagri No.33/2008 ttg Pedoman Umum Mitigasi BencanaPermendagri No.46/2008 ttg Pedoman Organisasi dan Tatakerja BPBDDraf Pedoman Pembentukan BPBD dari BNPB.
Daerah;Peraturan Daerah
Penanggulangan Bencana di DaerahPembentukan BPBD
Peraturan Gubernur/Bupati/WalikotaRencana Daerah Penanggulangan Bencana (LDM Plan) Masukan ke RPJMDKeputusan Bupati Kediri No.360/2002 ttg Satlak PBProtap Penanggulangan Bencana Gunung Kelud
Perencanaan dan PendanaanPerencanaan dan Pendanaan PB (RKP PB (RKP NasNas 08)08)
Pencegahan/ Pengurangan
Risiko (Pra Bencana)
Penangaan (Pasca Bencana)
Pemetaan kawasan rawan bencana
Pembangunan peringatan dini padakawasan rawan bencana (prasarana / sarana, teknologi, sosialisasi)
Pemberdayaan masyarakat (peningkatan kesadaran, kesiapsiagaan)
Penguatan kelembagaan (koordinasi, mekanisme, reaksi, pelayanan cepat)
Bakosurtanal, BPPT, PU, ESDM, BMG, LAPAN
BPPT, LIPI, BMG, Dep. Hub
Bakornas PB, Depdagri, Depsos, Depdiknas
Bakornas PB, Depdagri, Depsos
1
2
1
2
4
3
4
3
Bakornas PB, Depsos,Depkes, PU
Depsos, Depkes, Depdiknas
Dep.PU, Dep.ESDM, Dephub, Bakornas
Dep.PU, Dep.ESDM, Dephub, Deptan, Dep.KP, Dephut, Depsos, Bakornas
Tanggap darurat korban bencana
Pemulihan kondisi traumatik dan dampak bencana lainnya
Rehabilitasi sarana dan prasarana umum
Rekonstruksi (infrastruktur, sosial, ekonomi, kelembagaan)
Ancaman Bencana di Kediri? Tahun
No. Jenis Bencana 2006 2007 2008
1 Longsor 3 7 3
2 Banjir 37 13 10
3 Gunung meletus
- 1 -
4 Gempa - - -
5 Angin puyuh 49 30 9
Total kerugian 5.992.979.000 907.965.000
805.700.000
Peta Kerawanan Bencana Kediri1. Banjir: Mojo, Ngancar, Grogol, Kandangan,
Gampengrejo, Wates, Puncu, Purwoasri, Plemahan, Papar, Ngadiluwih, Kras, Banyakan, Tarokan, Kunjang, Badas, Pare (50 desa)
2. Longsor: Mojo, Ngancar, Kandangan, Puncu, Semen, Banyakan, Tarokan (22 desa)
3. Letusan gunung: Ngancar, Kandangan, Kepung, Puncu, Plosoklaten, Wates (19 desa)
4. Angin puyuh: semua wilayah kecamatan & desa.
Wewenang Pemda
1. Menetapkan kebijakan PB di wilayahnya selaras dg kebijakan pembangunan daerah
2. Memasukkan unsur PB dlm rencana pembangunan
3. Kerjasama PB dg provinsi dan/atau kabupaten/kota lain
4. Mengatur penggunaan teknologi yg berpotensi sebagai sumber ancaman & bahaya bencana di wilayahnya
5. Mencegah penguasaan & eksploitasi SDA yg melebihi kemampuan alam di wilayahnya
6. Menertibkan pengumpulan & penyaluran dana dan barang bantuan di wilayahnya.
Matriks Penyelenggaraan
KegiatanKegiatan BNPBBNPB BMGBMG SosSos PUPU SARSAR PMIPMI TNI TNI LSM LSM dstdst
Perencanaan PBPerencanaan PB XXPencegahanPencegahan XX XX XXPeringatan DiniPeringatan Dini XX XXPelatihanPelatihan XX XX XX XX XX XXPenyelamatanPenyelamatan XX XX XX XXPerlindunganPerlindungan XX XX XX XX XX XXdst nyadst nya
Kelembagaan BPBD
KepalaBPBD
Unsur Pengarah Unsur Pelaksana
Pejabat Pemerintah
Masyarakat Profesional
Merupakan KewenanganPemerintah, terdiri atas:
Tenaga Profesional dan Ahli
SUMBER DANA PENANGGULANGAN BENCANA
Dana darurat APBN untuk Pemda [UU No.32/2004 ps.164(3)]Bantuan pemerintah [UU No.32/2004 ps.65-68]Dana siap pakai untuk BNPB [UU No.24/2007 ps.62(2)]APBD [UU No.24/2007 ps.8(d)]
RAD Penanggulangan Bencana
HYOGO FRAMEWORK
UU Penanggulangan Bencana
Rencana Aksi Nasional Penanggulangan
Bencana
Rencana Aksi Daerah Penanggulangan
Bencana
Formalisasi Kebijakan (SK Bupati/Walikota)
Acuan bagi Program dan Kegiatan oleh
Masyarakat
RPJPD
RPJMD
RENSTRASKPD
KUA dan PPAS
RKPDMusrembang
APBD
APBD-P
Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
1. Menetapkan pedoman & pengarahan PB sesuai kebijakan Pemda dan BNPB
2. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta PB
3. Menyusun & menetapkan Protap PB4. Melaksanakan penyelenggaraan PB5. Melaporkan penyelenggaraan PB sebulan
sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi bencana
6. Menertibkan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan APBD
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundangan
Saatnya Kediri Membentuk BPBD?
Interpretasi BNPB thd UU 24/2007: tingkat Provinsi harus dibentuk, tingkat Kab/Kota sesuai kebutuhan sesuaikan dg potensi ancaman bencanaMateri dasar: Permendagri 46/2008, Keputusan Bupati Kediri No.360/2002 ttg Satlak PB; Protap Penanggulangan Bencana Gunung Kelud; produk peraturan lain?Susun agenda kerja rutin & non-rutin BPBD dg jelas: tidak ada bencana (pelatihan), kesiapsiagaan / mitigasi, tanggap-darurat, hingga rehabilitasi-rekonstruksiKoordinasi antar-lembaga adalah titik paling krusial susun dan laksanakan Matriks Penyelenggaraan secara konsistenBPBD dibentuk bukan untuk menambah jabatan struktural atau menambah anggaran Pemda fokuskan pada kinerja penanggulangan bencanaLibatkan masyarakat secara aktif dalam penanggulangan bencana (CBDRM, Community Based Disaster Risk Management)
top related