lampiran surat no : 269/eq.s/v/2015, tanggal 19 mei 2015 ... penilikan vlk... · iii. waktu...
Post on 28-Mar-2019
219 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Lampiran Surat No : 269/EQ.S/V/2015, tanggal 19 Mei 2015
PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN KEDUA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PERUM PERHUTANI
DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, JAWA BARAT DAN BANTEN
Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Tahun Kedua , sebagai berikut :
I. Nama LVLK
Nomor Akreditasi
: PT EQUALITY INDONESIA
: LV-LK-006-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710
Telp. : +62251 7550722
Fax. : +62251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : http://www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Tahun Kedua
Terhadap :
II. Nama Pemegang Hak
Pengelolaan
:
PERUM PERHUTANI
Dasar Hukum : PP No. 72 Tahun 2010 Tanggal 22 Oktober 2010
Luas : ± 2.447.827,71 Ha
Lokasi : PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, JAWA
BARAT DAN BANTEN
Alamat : Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII Lantai 8 – 11
Jln. Gatot Subroto – Jakarta Pusat
Jumlah KPH : 57 KPH
III. Waktu Pelaksanaan : 15 s.d. 28 April 2015
IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR PENILIKAN KEDUA VERIFIKASI
LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS
SEHINGGA SERTIFIKAT LK PERUM PERHUTANI DAPAT
DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NOMOR
052.1/EQC-VLK/V/2014 MENJADI 052.2/EQC-
VLK/V/2015 YANG BERLAKU SAMPAI 23 MEI 2016.
Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 19 Mei 2015
PT EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S.Hut
Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan
Halaman 1 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 033/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/V/2015
TENTANG
PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S -LK) PADA PEMEGANG HAK PENGELOLAAN
PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI )
PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, JAWA BARAT DAN BANTEN DASAR HUKUM PENGELOLAAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2010
LUAS ± 2.447.827,71 HEKTAR
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah
diterbitkan sebelumnya;
b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilikan pada PERUM PERHUTANI Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor : 047.1/EQI-F090 tanggal 9 Mei 2015;
c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar
Rekomendasi Nomor : 046.1/EQI-F037 tanggal 9 Mei 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor : 030.1/EQI-F039 tanggal 12 Mei 2015 dan pernyataan
pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator
Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 063.2/EQI-F077 tanggal 12 Mei 2015
menunjukkan PERUM PERHUTANI telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur
Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014,
PERUM PERHUTANI telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 014/EQI-
KEP.Cert/Rev-Hut/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 perlu dilakukan penyesuaian.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam
Kerangka Indonesia National Single Window;
Halaman 2 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party
Certification Systems;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil
Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.45/Menhut-II/2009;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang
Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda
V-Legal;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013
tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam
kerangka Indonesia National Single Window;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
19. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
20. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
dan perubahannya;
21. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17
Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-
VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
Halaman 3 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
22. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi
Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal
29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
24. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu
(SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan :
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 03/SP/DIR/2015 Tanggal 14 April 2015.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S -LK) PADA PEMEGANG HAK PENGELOLAAN PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI) PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA
TIMUR, JAWA BARAT DAN BANTEN, DASAR HUKUM PENGELOLAAN PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2010 , LUAS ± 2.447.827,71 HEKTAR.
PERTAMA : PERUM PERHUTANI (Pemegang Sertifikat) dinyatakan “LULUS” karena
“MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)
sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-
BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014. KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas
Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor
052.1/EQC-VLK/V/2014 menjadi Nomor 052.2/EQC-VLK/V/2015 yang terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) Kesatuan Pemangkuan Hutan dengan nomor
lampiran S-LK sebagai berikut :
No. Nama Luas (Ha) Nomor Lampiran S-LK
1 BALAPULANG 29.790,29 052.2-01/EQC-VLK/V/2015
2 BANYUMAS BARAT 55.562,98 052.2-02/EQC-VLK/V/2015
3 BANYUMAS TIMUR 46.451,96 052.2-03/EQC-VLK/V/2015
4 BLORA 15.104,99 052.2-04/EQC-VLK/V/2015
5 CEPU 33.017,29 052.2-05/EQC-VLK/V/2015
6 GUNDIH 30.049,42 052.2-06/EQC-VLK/V/2015
7 KEBONHARJO 17.739,10 052.2-07/EQC-VLK/V/2015
8 KEDU SELATAN 44.659,81 052.2-08/EQC-VLK/V/2015
9 KEDU UTARA 36.343,39 052.2-09/EQC-VLK/V/2015
10 KENDAL 20.300,58 052.2-10/EQC-VLK/V/2015
11 MANTINGAN 16.751,92 052.2-11/EQC-VLK/V/2015
12 PATI 39.033,04 052.2-12/EQC-VLK/V/2015
13 PEKALONGAN BARAT 40.743,76 052.2-13/EQC-VLK/V/2015
14 PEKALONGAN TIMUR 52.793,67 052.2-14/EQC-VLK/V/2015
15 PEMALANG 24.392,67 052.2-15/EQC-VLK/V/2015
16 PURWODADI 19.636,50 052.2-16/EQC-VLK/V/2015
17 RANDUBLATUNG 32.438,72 052.2-17/EQC-VLK/V/2015
18 SEMARANG 29.119,40 052.2-18/EQC-VLK/V/2015
19 SURAKARTA 33.150,00 052.2-19/EQC-VLK/V/2015
20 TELAWA 18.667,30 052.2-20/EQC-VLK/V/2015
21 BANYUWANGI BARAT 42.707,16 052.2-21/EQC-VLK/V/2015
Halaman 4 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
No. Nama Luas (Ha) Nomor Lampiran S-LK
22 BANYUWANGI SELATAN 45.376,80 052.2-22/EQC-VLK/V/2015
23 BANYUWANGI UTARA 56.118,98 052.2-23/EQC-VLK/V/2015
24 BLITAR 57.327,80 052.2-24/EQC-VLK/V/2015
25 BOJONEGORO 50.144,00 052.2-25/EQC-VLK/V/2015
26 BONDOWOSO 88.870,35 052.2-26/EQC-VLK/V/2015
27 JATIROGO 18.763,20 052.2-27/EQC-VLK/V/2015
28 JEMBER 71.525,14 052.2-28/EQC-VLK/V/2015
29 JOMBANG 37.348,00 052.2-29/EQC-VLK/V/2015
30 KEDIRI 117.332,10 052.2-30/EQC-VLK/V/2015
31 LAWU Ds 52.256,40 052.2-31/EQC-VLK/V/2015
32 MADIUN 31.219,70 052.2-32/EQC-VLK/V/2015
33 MADURA 47.121,20 052.2-33/EQC-VLK/V/2015
34 MALANG 90.360,80 052.2-34/EQC-VLK/V/2015
35 MOJOKERTO 31.922,60 052.2-35/EQC-VLK/V/2015
36 NGANJUK 21.273,10 052.2-36/EQC-VLK/V/2015
37 NGAWI 45.909,70 052.2-37/EQC-VLK/V/2015
38 PADANGAN 27.833,60 052.2-38/EQC-VLK/V/2015
39 PARENGAN 17.633,30 052.2-39/EQC-VLK/V/2015
40 PASURUAN 31.988,50 052.2-40/EQC-VLK/V/2015
41 PROBOLINGGO 84.264,80 052.2-41/EQC-VLK/V/2015
42 SARADAN 37.936,60 052.2-42/EQC-VLK/V/2015
43 TUBAN 28.602,50 052.2-43/EQC-VLK/V/2015
44 BANDUNG SELATAN 55.446,75 052.2-44/EQC-VLK/V/2015
45 BANDUNG UTARA 20.560,36 052.2-45/EQC-VLK/V/2015
46 BANTEN 81.514,16 052.2-46/EQC-VLK/V/2015
47 BOGOR 47.991,04 052.2-47/EQC-VLK/V/2015
48 CIAMIS 29.857,12 052.2-48/EQC-VLK/V/2015
49 CIANJUR 70.064,40 052.2-49/EQC-VLK/V/2015
50 GARUT 81.534,39 052.2-50/EQC-VLK/V/2015
51 INDRAMAYU 40.701,05 052.2-51/EQC-VLK/V/2015
52 KUNINGAN 29.684,35 052.2-52/EQC-VLK/V/2015
53 MAJALENGKA 20.396,78 052.2-53/EQC-VLK/V/2015
54 PURWAKARTA 60.555,39 052.2-54/EQC-VLK/V/2015
55 SUKABUMI 58.495,53 052.2-55/EQC-VLK/V/2015
56 SUMEDANG 37.579,45 052.2-56/EQC-VLK/V/2015
57 TASIKMALAYA 43.863,83 052.2-57/EQC-VLK/V/2015
KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan
tanggal 23 Mei 2016 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan
standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.
KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan
promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan
Layanan Sistem yang diterbitkan. KELIMA : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V
Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V -
Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama
perusahaan (dengan melampirkan persetujuan dari pemberi izin), perubahan
struktur atau manajemen dan atau kepemilikan Pemegang Sertifikat. KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut
terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan
Halaman 5 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
(surveillance), verifikasi ulang (resertifikasi) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan
kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai
kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
b. Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan
oleh Auditee berdasarkan keluhan yang disampaikan PI; c. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi
persyaratan sesuai standar yang berlaku; d. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum
KEENAM;
e. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; f. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap Auditee yang
dibekukan sertifikasinya.
KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan
ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur
dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3
(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi
Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau
izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian
Kerja (Kontrak).
KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 12 Mei 2015
PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Direktur Utama PERUM PERHUTANI, di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 17
(1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciateur, Sukaraja - Bogor 16710
d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Standar : Perdirjen BUK Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 jo
P.1/VI-BPPHH/2015
g. Tim Audit : Divisi Regional Jawa Tengah :
Agung Tofani, S.Hut (Lead Auditor)
Ir. YH Arasyugo, MP (Auditor)
Kiki Sri Rejeki, S.Hut (Auditor)
Divisi Regional Jawa Timur :
Ir. Irin Wedalia (Lead Auditor)
Juni Adi Wiguna, S.Hut (Auditor)
Rifan Sudiyono, S.Hut (Auditor)
Divisi Regional Jawa Barat dan Banten :
Hari Seno Aji, S.Hut (Lead Auditor)
Amin Muchakim (Auditor)
Asep Kurniawan, S.Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan :
: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
Rita Sugiarti, S.Hut (Anggota PK)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Hak
Pengelolaan : Perum Perhutani
b. Nomor & Tanggal SK : PP Nomor 72 Tahun 2010
c. Luas dan Lokasi : 2.447.827,71 Hektar di Provinsi Jawa Tengah,
Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten.
d. Alamat :
Kantor Pusat : Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 8-11 Jl.
Gatot Subroto, Senayan Jakarta
Phone : 021-5721282; Fax: 021-5742579
Divisi Regional Jawa Tengah : Jl. Pahlawan No. 15-17 Semarang
Phone : 024-413631; Fax : 024-443142
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 17
Divisi Regional Jawa Timur : Graha Pasific Lt/ 8-12. Jl. Basuki Rahmat
Surabaya Phone : 031-5318069; Fax : 031-5456713
Divisi Regional Jawa Barat dan Banten :
Jl.Sukarno-Hatta No. 628, KM 14
Bandung 40292 Phone : 022-7802971; Fax : 022-7802972
e. Pengurus :
Ketua Dewan Pengawas : Dr. Ir. Hadi Daryanto, D.E.A.
Dewan Pengawas : Yustra Iwata Alsa,
Adiari Nurcahyanto,
Upik Rosalina Washim,
A.Sukardi
Wawan Ridwan,
Direktur Utama : Mustoha Iskandar
Direktur SDM & Umum : Teguh Hadi Siswanto
Direktur Perencanaan dan
Pengembangan Bisnis : Agus Setya Prastawa
Direktur Keuangan : Morgan Syarif LB
Direktur PSDH : Heru Siswanto
Direktur Komersial Non Kayu
Merangkap Dir. Kom. Kayu : Mohamad Soebagja
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan Tanggal 15 April
2015 di Kantor Pusat
Jakarta
Pertemuan dilaksanakan di Kantor Pusat
Perum Perhutani
Perkenalan anggota Tim Audit,
menyampaikan tujuan dan ruang lingkup
penilaian, menyampaikan jadwal/rencana
kerja penilaian, menyampaikan
metodologi dan prosedur penilaian, serta
mengkonfirmasikan kepada Manajemen
Perum Perhutani tentang tanggal, waktu,
tempat, dan peserta pertemuan
penutupan
Pertemuan pembukaan diakhiri dengan
pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 16 – 25 April
2015 Verifikasi kegiatan untuk periode bulan
April 2014 sampai dengan Maret 2015
Tim Audit menghimpun, mempelajari data
dan dokumen KPH Sample dan
menganalisis menggunakan kriteria dan
indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 17
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Nomor P.14/VI-BPPHH/2015.
Pertemuan Penutupan Tanggal 28 April
2015 Menyampaikan ucapan terima kasih
kepada Manajemen Perum Perhutani atas
bantuan dan kerjasamanya selama
penilaian.
Menyampaikan Daftar Periksa
Memberitahukan temuan
ketidaksesuaian/observasi.
Membacakan atau memperlihatkan
laporan ringkasan ketidaksesuaian/
observasi
Pertemuan Penutupan diakhiri dengan
pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan 18 Mei 2015 Rapat pengambil keputusan meninjau
dokumen penilaian yang diajukan untuk
menjamin bahwa penilaian dilakukan
secara efektif dan efisien sesuai dengan
ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan
mengambil keputusan apakah Auditee
dapat mempertahankan S-LK atau tidak.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verif ier N ilai Ringkasan Justif ikasi
P.1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan
K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (IUPHHK)
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan
usaha (SK IUPHHK-HA/HT/
RE/Pemegang Hak
Pengelolaan).
Memenuhi 1. Perusahaan Umum Kehutanan Negara
(Perum Perhutani, Auditee) merupakan
Pemegang Hak Pengelolaan Hutan yang
berdiri atas dasar Peraturan Pemerintah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.
72 Tahun 2010 yang merupakan
perubahan atas PP No. 30 Tahun 2003
tentang Perusahaan Umum (Perum)
Kehutanan Negara atau disingkat Perum
Perhutani yang ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 22 Oktober 2010 dan disahkan
oleh Presiden Republik Indonesia (Susilo
Bambang Yudhoyono) yang merupakan
peraturan yang berlaku hingga saat ini.
2. Dengan Peraturan Pemerintah ini, auditee
melanjutkan pelaksanaan penugasan
untuk melakukan Pengelolaan Hutan di
Hutan Negara yang berada di Provinsi
Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur,
Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten
(kecuali hutan konservasi), dilaksanakan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 17
Kriteria/Indikator/Verif ier N ilai Ringkasan Justif ikasi
berdasarkan pada prinsip pengelolaan
hutan lestari dan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik dengan jangka
waktu pengelolaan yang tidak terbatas.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang
Hak Pengelolaan.
Not
Applicable
Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat
diterapkan karena Verifier ini tidak berlaku
untuk Auditee sebagai Pemegang Hak
Pengelolaan.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah
di luar kegiatan IUPHHK (Jika
ada).
Memenuhi Di areal Auditee terdapat izin pinjam pakai
kawasan hutan untuk kegiatan untuk KPH
sample sebagai berikut :
1) KPH PURWODADI
Dilakukan verifikasi akan tetapi tidak dapat
diterapkan (Not Appecable) dikarenakan di
areal kerja Perum Perhutani Divisi Regional
Jawa Tengah KPH Purwodadi tidak ada
penggunaan kawasan yang sah di luar
kegiatan Perum Perhutani Jawa Tengah
KPH Purwodadi.
2) KPH BLORA
Dilakukan verifikasi akan tetapi tidak dapat
diterapkan (Not Appecable) dikarenakan di
areal kerja Perum Perhutani Divisi Regional
I Jawa Tengah KPH Blora tidak ada
penggunaan kawasan yang sah di luar
kegiatan Perum Perhutani Jawa Tengah
KPH Blora.
3) KPH MOJOKERTO
Di areal Auditee terdapat izin pinjam pakai
kawasan hutan untuk kegiatan pengeboran
eksplorasi NONA (NNA)-1 atas nama PT
Pertamina EP.
4) KPH PROBOLINGGO
Di areal Auditee terdapat izin pinjam pakai
kawasan hutan untuk kegiatan
pengaspalan jalan desa serta pemasangan
tiang dan jaringan listrik pedesaan.
5) KPH KUNINGAN
Terdapat kegiatan di luar kegiatan KPH
Kuningan yaitu penambangan batu kalsit
(Galian C).
P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang
disahkan oleh pejabat yang berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang
berwenang
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH,
RKT/ Bagan Kerja/ RTT beserta
lampirannya yang telah disahkan
Memenuhi 1. Penyusunan Rencana Pengaturan
Kelestarian Hutan (RPKH) di Perum
Perhutani, dibuat menurut Kelas
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 17
Kriteria/Indikator/Verif ier N ilai Ringkasan Justif ikasi
oleh pejabat yang berwenang,
meliputi :
1) Dokumen RKUPHHK/RPKH &
lampirannya yang disusun
berdasarkan IHMB/ risalah hutan
dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL
Timber Cruis ingdan/atau Canhut.
2) Dokumen RKT/RTT yang disusun
berdasarkan RKU/ RPKH dan
disahkan oleh pejabat yang
berwenang atau yang disahkan
secara self approval.
3) Peta rencana penataan areal kerja
yang dibuat oleh Ganis PHPL
Canhut.
Perusahaan pada masing-masing wilayah
KPH.
2. Adapun kelas perusahaan yang ada di
Perum Perhutani meliputi 7 Kelas
Perusahaan (KP) yaitu : KP Jati, KP
Mahoni, KP Acacia Mangium, KP Pinus, KP
Payau, KP Meranti dan KP Kayu Putih.
3. Dokumen RPKH untuk KPH Sampel
sebagai berikut:
1) Dokumen RPKH untuk KPH Sampel
yang terpilih di wilayah Divisi Regional
Jawa Tengah yaitu KPH Purwodadi,
dan KPH Blora, masing-masing
memiliki 1 dokumen RPKH yaitu
Dokumen RPKH Kelas Perusahaan
Jati.
2) Dokumen RPKH untuk KPH Sampel
yang terpilih di wilayah Divisi Regional
Jawa Timur yaitu KPH Mojokerto dan
KPH Probolinggo masing-masing
memiliki 6 dokumen RPKH yaitu
Dokumen RPKH KP Jati, KP Pinus, KP
Kesambi, KP Damar, KP Mahoni dan
KP Kayu Putih.
3) Dokumen RPKH untuk KPH Sampel
yang terpilih di wilayah Divisi Regional
Jawa Barat dan Banten, yaitu KPH
Kuningan, memiliki 2 dokumen RPKH
yaitu Dokumen RPKH KP Jati dan KP
Pinus.
4. Masa berlaku RPKH untuk KPH sample
sebagai berikut :
1) KPH PURWODADI
Rencana Pengaturan Kelestarian
Hutan (RPKH)
Rencana Pengaturan Kelestarian
Hutan (RPKH) Kelas Perusahaan Jati
KPH Purwodadi seluas 19.636,50 Ha
berlaku mulai 01 Januari 2015 s/d
31 Desember 2024 telah diajukan ke
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan berdasarkan Surat
Direksi Perum Perhutani Nomor
365/042.3/ Pusren SDH/Dir Tanggal
19 Desember 2014 Tentang
Permohonan Persetujuan Revisi
RPKH Dan RPKH Rutin Perum
Perhutani yang ditandatangani oleh
Direksi Perum Perhutani.
Rencana Teknik Tahunan (RTT)
Dokumen RTT Tahun 2014 Perum
Perhutani Unit I Jawa Tengah KPH
Purwodadi telah disahkan
berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 17
Kriteria/Indikator/Verif ier N ilai Ringkasan Justif ikasi
Tengah No. 1188/042.3/Ren-
2/Ren_Bang Ush/I Tentang
Pengesahan Rencana Teknik
Tahunan Tahun 2014 KPH
Purwodadi Ditetapkan di Salatiga
Pada Tanggal 17 Desember 2012.
dan ditandatangani Perum Perhutani
Unit I Jawa Tengah a.n Kepala Biro
Perencanaan dan Pengembangan
Usaha.
Dokumen RTT Tahun 2015 Perum
Perhutani Unit I Jawa Tengah KPH
Purwodadi telah disahkan
berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa
Tengah No. 1263/042.3/Ren-
2/Ren_Bang Ush/I Tentang
Pengesahan Rencana Teknik
Tahunan Tahun 2015 KPH
Purwodadi Ditetapkan di Salatiga
Pada Tanggal 31 Desember 2013.
dan ditandatangani Perum Perhutani
Unit I Jawa Tengah a.n Kepala Biro
Perencanaan dan Pengembangan
Usaha.
2) KPH BLORA
Rencana Pengaturan Kelestarian
Hutan (RPKH)
Rencana Pengaturan Kelestarian
Hutan (RPKH) Kelas Perusahaan Jati
KPH Mojokerto seluas 15.104,99 Ha
berlaku mulai 01 Januari 2015 s/d
31 Desember 2024 telah diajukan ke
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutann berdasarakan Surat
Direksi Perum Perhutani Nomor
365/042.3/Pusren SDH/Dir Tanggal
19 Desember 2014 Tentang
Permohonan Persetujuan Revisi
RPKH Dan RPKH Rutin Perum
Perhutani yang ditandatangani oleh
Direksi Perum Perhutani.
Rencana Teknik Tahunan (RTT)
Dokumen RTT Tahun 2014 Perum
Perhutani Unit I Jawa Tengah KPH
Blora telah disahkan berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Perum
Perhutani Unit I Jawa Tengah No.
1175/042.3/Ren-2/ Ren_Bang
Ush/I Tentang Pengesahan Rencana
Teknik Tahunan Tahun 2014 KPH
Blora Ditetapkan di Salatiga Pada
Tanggal 17 Desember 2012. dan
ditandatangani Perum Perhutani Unit
I Jawa Tengah a.n Kepala Biro
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 17
Kriteria/Indikator/Verif ier N ilai Ringkasan Justif ikasi
Perencanaan dan Pengembangan
Usaha.
Dokumen RTT Tahun 2015 Perum
Perhutani Unit I Jawa Tengah KPH
Blora telah disahkan berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Perum
Perhutani Unit I Jawa Tengah No.
1217/042.3/Ren-2/Ren_ Bang
Ush/I Tentang Pengesahan Rencana
Teknik Tahunan Tahun 2015 KPH
Blora Ditetapkan di Salatiga Pada
Tanggal 23 Desember 2013. dan
ditandatangani Perum Perhutani Unit
I Jawa Tengah a.n Kepala Biro
Perencanaan dan Pengembangan
Usaha.
3) KPH MOJOKERTO
Rencana Pengaturan Kelestarian
Hutan (RPKH)
Rencana Pengaturan Kelestarian
Hutan (RPKH) Kelas Perusahaan Jati
KPH Mojokerto seluas 23.980,70 Ha
berlaku mulai 1 Januari 2013 s/d 31
Desember 2022 telah disahkan
berdasarkan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor :
SK.7255/Menhut-VI/BUHT/2012
tanggal 28 Desember 2012.
Rencana Pengaturan Kelestarian
Hutan (RPKH) Kelas Perusahaan
Kayu Putih KPH Mojokerto seluas
7.941,90 Ha berlaku mulai 1 Januari
2012 s/d 31 Desember 2021
disahkan di Jakarta tanggal 30
Desember 2011 oleh Direktur Utama
Perum Perhutani.
Rencana Teknik Tahunan (RTT)
Rencana Teknik Tahunan (RTT)
Tahun 2014 yang disusun mengacu
kepada SK Kepala Biro Perencanaan
dan Pengembangan Usaha Perum
Perhutani Unit II Jawa Timur Nomor :
12/KPTS/Renc & PP/II/Rc. 2014
Tanggal 17 September 2012.
Rencana Teknik Tahunan (RTT)
Tahun 2015 yang disusun mengacu
kepada SK Kepala Biro Perencanaan
dan Pengembangan Perusahaan
Perum Perhutani Unit II Jawa Timur
nomor : 12/KPTS/RenSDH&P/II/Rc.
2015 Tanggal 28 April 2014.
4) KPH PROBOLINGGO
Rencana Pengaturan Kelestarian
Hutan (RPKH)
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 8 dari 17
Kriteria/Indikator/Verif ier N ilai Ringkasan Justif ikasi
RPKH Kelas Perusahaan Jati seluas
29.458,90 Ha berlaku mulai 1
Januari 2006 s/d 31 Desember
2015 disahkan di Jakarta tanggal 28
Desember 2005 oleh Direktur Utama
Perum Perhutani.
RPKH Kelas Perusahaan Pinus
seluas 20.121,30 Ha berlaku mulai 1
Januari 2007 s/d 31 Desember
2016 disahkan di Surabaya tanggal
17 Desember 2006 oleh Kepala Unit
II Jawa Timur. Dokumen tersebut
kemudian direvisi dan disahkan oleh
Direktur Utama Perum Perhutani
tanggal 30 Desember 2011.
RPKH Kelas Perusahaan Kesambi
seluas 3.443,30 Ha berlaku mulai 1
Januari 2014 s/d 31 Desember
2023 disahkan berdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK.6954/Menhut-
VI/BUHT/2013 tanggal 27 Desember
2013.
RPKH Kelas Perusahaan Damar
seluas 25.696,20 Ha berlaku mulai 1
Januari 2008 s/d 31 Desember
2017 disahkan di Surabaya tanggal
17 Desember 2007 oleh Kepala
Perum Perhutani Unit II Jawa Timur.
Dokumen tersebut kemudian direvisi
dengan dilakukannya risalah sela
dan mengacu kepada Permenhut No.
P.60/Menhut-II/2011. Revisi RPKH
disahkan di Jakarta tanggal 27
Desember 2013 berdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK.6957/Menhut-
VI/BUHT/2013 jangka perusahaan 1
Januari 2008 s/d 31 Desember
2017 untuk periode 1 Januari 2014
sd Desember 2017.
RPKH Kelas Perusahaan Mahoni
seluas 5.545,10 Ha berlaku mulai 1
Januari 2008 s/d 31 Desember
2017 disahkan di Surabaya tanggal
16 Desember 2007 oleh Kepala
Perum Perhutani Unit II Jawa Timur.
Mengacu kepada Permenhut No.
P.60/Menhut-II/2011 dan adanya
risalah sela maka buku RPKH
tersebut kemudian direvisi dan
disahkan berdasarkan Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor :
SK.6958/Menhut-VI/BUHT/2013
jangka perusahaan 1 Januari 2008
s/d 31 Desember 2017 untuk
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 9 dari 17
Kriteria/Indikator/Verif ier N ilai Ringkasan Justif ikasi
periode 1 Januari 2014 sd Desember
2017.
Rencana Teknik Tahunan (RTT)
RTT Tahun 2014 disahkan
berdasarkan SK Kepala Biro
Perencanaan dan PP Perum
Perhutani Unit II Jawa Timur Nomor :
18/KPTS/RenBang & PP/II/Rc. 2014
Tanggal 25 September 2012.
RTT Tahun 2015 disahkan
berdasarkan SK Kepala Biro
Perencanaan dan Pengembangan
Perusahaan Perum Perhutani Unit II
Jawa Timur nomor :
18/KPTS/Ren&PP/II/Rc. 2015
Tanggal 22 Juli 2013.
5) KPH KUNINGAN
Rencana Pengaturan Kelestarian
Hutan (RPKH)
RPKH Kelas Perusahaan Pinus KPH
Kuningan seluas 14.370,74 Ha
berjangka 10 Tahun, berlaku mulai 1
Januari 2009 s/d 31 Desember
2018. Mengesahkan Direktur Utama
Perhutani pada bulan Januari 2009.
Revisi RPKH Kelas Perusahaan Jati
KPH Kuningan seluas 15.313,61 Ha
berjangka 10 Tahun, berlaku mulai 1
Januari 2008 s/d 31 Desember
2017. Disahkan oleh Direktur Utama
Perhutani pada tanggal 22
Nopember 2013.
Rencana Teknik Tahunan (RTT)
Rencana Teknik Tahunan KPH
Kuningan, Rencana Tebangan A KP
Jati Tahun 2014, Luas 60,45 Ha.
Rencana Teknik Tahunan KPH
Kuningan, Rencana Persiapan
Rehabilitasi (Teb B1) KP Jati & Pinus
Tahun 2014, Luas 311,16 Ha.
Rencana Teknik Tahunan KPH
Kuningan, Rencana Persiapan
Rehabilitasi (Teb B1) KP Jati & Pinus
Tahun 2015, Luas 478,98 Ha.
Kelengkapan dan keabsahan dokumen
Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan
(RPKH) dan Rencana Tehnik Tahunan (RTT)
beserta lampirannya pada setiap KPH
(sampel) Perum Perhutani sudah dipenuhi
seluruhnya.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh
ditebang pada RKT/Bagan Kerja
dan bukti implementasinya di
lapangan
Memenuhi 1. Hasil verifikasi peta lokasi yang tidak
boleh ditebang, menunjukkan bahwa
auditee pada setiap KPH (sampel) telah
tersedia Peta Lokasi Yang Tidak Boleh
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 10 dari 17
Kriteria/Indikator/Verif ier N ilai Ringkasan Justif ikasi
Ditebang, Skala 1 : 100.000 dan Skala 1 :
25.000 atau Skala 1 : 10.000 yang
dipetakan oleh Kasi Pengukuran
Perpetaan dan disahkan oleh Kepala Biro
Perencanaan dan pengembangan Usaha.
Lokasi Areal Yang Tidak Boleh Ditebang
tersebut merupakan Kawasan-kawasan
hutan untuk tujuan Perlindungan
Setempat (KPS) yang terdiri dari Kawasan
Perlindungan Sempadan Sungai, Kawasan
Perlindungan Sempadan Mata Air,
Kawasan Perlindungan Khusus, Kawasan
Hutan Alam Sekunder (HAS), Situs Budaya,
Situs Ekologi, Wana Wisata dan Cagar
Alam. Areal-areal yang tidak boleh
ditebang tersebut di lapangan batas-
batasnya jelas, lokasinya sesuai dengan
Peta Kawasan Perlindungan Setempat
(KPS) dan terbukti di lapangan.
2. Pada Setiap KPH (sampel) Tersedia Peta
Lokasi Yang Tidak Boleh Ditebang, telah
dibuat dengan prosedur yang benar dan
terbukti keberadaannya di lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok
tebangan/blok RKT/petak RTT
yang jelas di peta dan terbukti di
lapangan.
Memenuhi 1. Hasil Verifikasi Peta Blok/Petak Bidang
Tebangan dari Seluruh Dokumen Rencana
Tehnik Tahunan (RTT) dari setiap KPH
(Sampel), telah dilengkapi dengan Sketsa
Gambar Peta Kerja Rencana Tebangan,
dengan Skala 1 : 10.000 dan merupakan
lampiran yang tidak terpisahkan di dalam
dokumen RTT Tebangan Tahun
2014/2015 dan proses pengesahannya
dibuat oleh Ka Kesatuan Pemangkuan
Hutan (KPH), diperiksa oleh Seksi
Perencanaan Hutan (SPH) dan disahkan
(dicap) secara self approval oleh pejabat
yang berwenang/ditunjuk yaitu Ka Biro
Perencanaan a.n. Kepala Unit Perum
Perhutani.
2. Peta Kerja RTT Tahun 2014/2015 pada
setiap KPH (sampel) Perum Perhutani
seluruhnya telah disahkan oleh pejabat
yang berwenang/ditunjuk, Tanda-tanda
Batas Areal Kerja di lapangan dapat
ditemukan cukup jelas dan dibuat sesuai
dengan pedoman / SOP yang berlaku.
K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang
berlaku
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(RKUPHHK) (bisa dalam proses)
dengan lampiran- lampirannya
Memenuhi 1. Seperti telah diuraikan sebelumnya pada
Indikator 2.1.1 Verif ier a bahwa Auditee
telah menyusun dan memiliki dokumen
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu / Rencana Pengaturan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 11 dari 17
Kriteria/Indikator/Verif ier N ilai Ringkasan Justif ikasi
Kelestarian Hutan atas nama setiap KHP
di Perum Perhutani.
2. Dokumen RPKH (Rencana Pengaturan
Kelestarian Hutan) di setiap KPH disusun
menurut Kelas Perusahaan (KP) dan
berjangka waktu 10 Tahun.
3. Sebagai kerangka acuan dalam proses
penyusunan Rencana Pengaturan
Kelestarian Hutan tersebut adalah :
1) SK Dirjen Kehutanan No.
143/Kpts/DJ/I/1974 Tanggal 10
Oktober 1974, tentang Pengaturan
Inventarisasi Hutan Jati dan Peraturan
Penyusunan Rencana Pengaturan
Kelestarian Hutan Kelas Perusahaan
Tebang Habis Jati.
2) SK Direksi Perum Perhutani No.
142/Kpts/Dir/ 1980 Tanggal 08 April
1980, tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pengaturan Kelestarian
Hutan Kelas Perusahaan Pinus.
3) SK Direksi Perum Perhutani No.
143/Kpts/Dir/ 1980 Tanggal 08 April
1980, tentang Pedoman Instruksi
Inventarisasi Kelas Perusahaan
Pinus.
4) SK Direksi Perum Perhutani No.
378/Kpts/Dir/ 1992 Tanggal 25 April
1992, tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pengaturan Kelestarian
Hutan.
5) SK Direksi Perum Perhutani
No.1482a/Kpts/Dir/ 1995 Tanggal
30 Nopember 1995, tentang
Pedoman Penyusunan Rencana
Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH)
dengan Program Aplikasi SISDH-PDE.
4. Hasil verifikasi keabsahan dokumen RPKH
tersebut adalah tersedianya dokumen
RPKH - KP Jati / KP Pinus / KP Karet (atau
KP Jenis Lainnya) yang dibukukan
tersendiri dan keabsahannya, ditunjukkan
oleh auditee dengan tersedianya
dokumen RPKH asli (bukan copy) dan
telah lengkap dengan lampiran beberapa
peta RPKH (merupakan lampiran yang
tidak terpisahkan dari buku RPKH) telah
tersedia lengkap dan lembar pengesahan
benar, yaitu tercantum tempat penetapan,
tanggal, dibubuhkan tanda tangan pejabat
yang berwenang/ditunjuk dan Cap Basah
Direktur Utama Perum Perhutani.
5. Keabsahan dan kelengkapan dokumen
RKUPHHK/RPKH pada Setiap KPH
(sampel) telah dipenuhi seluruhnya
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 12 dari 17
Kriteria/Indikator/Verif ier N ilai Ringkasan Justif ikasi
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume
pemanfaatan kayu hutan alam
pada areal penyiapan lahan yang
diizinkan untuk pembangunan
hutan tanaman industri.
Not
Applicable
Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat
diterapkan (Not Applicable), karena Perum
Perhutani (KPH Sample) tidak melakukan
pemanfaatan kayu hutan alam pada areal
penyiapan lahan untuk pembangunan hutan
tanaman.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat
K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat
Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil
hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan
Verifier. Dokumen LHP yang telah disahkan
oleh pejabat yang berwenang.
Memenuhi 1. Berdasarkan Permenhut No.
P.55/Menhut-II/2011 tanggal 13 Juli
2011 Tentang Penataan Hasil Hutan yang
berasal dari Hutan Negara pasal (2) Ayat
(3) menegaskan bahwa khusus untuk
hasil hutan produk perum perhutani,
penataan hasil hutannya diatur secara
tersendiri oleh Direksi Perum Perhutani,
kecuali untuk hal-hal yang berkaitan
dengan prosedur pengangkutan hasil
hutan mengikuti peraturan ini.
2. Pelaksanaan Keputusan Menteri
Kehutanan tersebut PERUM PERHUTANI
mempunyai aturan Tata Usaha Kayu yang
berpedoman pada Surat Keputusan
Direksi Perum Perhutani No.
035/Kpts/Dir/2012 Tentang Perubahan
Atas keputusan Direksi Perum Perhutani
No. 561/Kpts/Dir/2011 Tentang
Prosedur Kerja Penatausahaan Hasil
Hutan Yang Berasal Dari Wilayah Kerja
Perum Perhutani yang ditandatangani
oleh Direktur Utama Perum Perhutani
tanggal 5 September 2011.
3. Sementara itu kayu dari RTT 2015
Penataan Usaha Hasil Hutannya diatur
melalui Permenhut No. P.42/Menhut-
II/2014 tanggal 10 Juni 2014 serta SK
Direktur Utama Perhutani No.
3169/Kpts/Dir/2014 tanggal 24
November 2014.
4. Berdasarkan atas hasil verifikasi
terhadap seluruh KPH Sampel
disimpulkan bahwa Auditee telah
membuat laporan hasil pemanenan (LHP)
dan disahkan oleh petugas/pejabat
berwenang. Informasi fisik kayu pada
laporan tersebut sesuai dan dapat
ditemukan di lapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
Verifier : Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi terhadap seluruh
KPH Sampel disimpulkan bahwa Auditee telah
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 13 dari 17
Kriteria/Indikator/Verif ier N ilai Ringkasan Justif ikasi
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan
lampirannya dari:
- TPK hutan ke TPK Antara,
- TPK hutan ke industri primer dan/atau
penampung kayu terdaftar,
- TPK Antara ke industri primer hasil
hutan dan/atau penampung kayu
terdaftar
memiliki dokumen legal untuk pemindahan
Kayu yang diangkut dari TP ke TPK Hutan
disertai dengan dokumen DKB (Modifikasi
304) yang dibuat oleh mandor angkut. Dan
Kayu yang diangkut dari TPK hutan menuju
industry atau tujuan lainnya dilindungi dengan
dokumen angkutan FAKB dan lampiran DKHP.
Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum
di LMKB sesuai dengan dokumen surat
keterangan sahnya hasil hutan (FAKB)
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK- HA
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode
pada kayu bulat dari pemegang
IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
Not
Applicable
Merujuk pada indikator 3.1.3 yang
menjelaskan bahwa pembuktian asal usul
kayu bulat yang berasal dari IUPHHK-HA,
menunjukkan bahwa verifier ini tidak dapat
diterapkan atau Not Applicable karena Auditee
merupakan pemegang Hak Pengelolaan yang
dalam penatausahaan hasil hutannya (PUHH)
mengacu pada P.42/Menhut-II/2014 tentang
PUHH untuk hutan tanaman dan prosedur
penatausahaan yang ditetapkan sendiri.
Namun demikian, hasil verifikasi dokumen dan
pemeriksaan di lapangan menunjukkan
bahwa Auditee telah melakukan penandaan
pada tunggak dan bontos pangkal dan ujung
kayu. Menurut informasi dari Auditee
penandaan yang dilakukan adalah mengacu
pada Surat Keputusan Direksi No.
561/Kpts/Dir/2011 dan SK Direksi Perum
Perhutani No. 3169/Kpts/Dir/2014 tanggal
24 November 2014 tentang Prosedur kerja
penatausahaan kayu hasil pemanenan yang
berasal dari wilayah pengelolaan perum
perhutani. Penandaan pada tunggak kayu
maupun pada bontos kayu dilakukan dengan
cara penulisan menggunakan spidol
permanen, palu tok dan slag hamer. Informasi
yang tertera pada tunggak kayu antara lain
adalah no petak, no tebang, no pohon, tanggal
penebangan dan nama serta tanda tangan
penebang. Kemudian penandaan pada bontos
dilakukan pada ujung dan pangkal. Pada
bontos pangkal kayu terdapat informasi yang
antara lain adalah berupa kode wilayah divisi
regional, kode KPH, kode BKPH, no petak, no
pohon, dan no urut tebang/potong (No del).
Sedangkan pada bontos ujung terdapat
informasi berupa panjang kayu, mutu dan
diameter.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan
secara konsisten oleh
pemegang izin.
Not
Applicable
Sesuai dengan penjelasan pada verifier
3.1.3.a verifier ini juga tidak dapat diterapkan
atau Not Applicable karena Auditee
merupakan pemegang Hak Pengelolaan.
Namun demikian Auditee telah membuat
Standart Operasional Prosedur (SOP) tentang
penandaan pada tunggak dan bontos kayu.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 14 dari 17
Kriteria/Indikator/Verif ier N ilai Ringkasan Justif ikasi
Adapun SOP yang telah dibuat oleh Auditee
adalah sebagai berikut:
a. SOP tentang Tebang Habis Hutan Jati No.
53/SOP/Mjk/Prod/2014 tanggal 1 Juli
2014.
b. SOP tentang Tebang Habis Hutan Jati
dengan No. 01/SOP/MJK/Prod/2015
tanggal 2 Januari 2015.
c. SOP tentang Tebang Habis Hutan Rimba
No. 54/SOP/Mjk/Prod/2014 tanggal 1
Juli 2014.
d. SOP tentang Tebang Habis Hutan Rimba
dengan No. 02/SOP/MJK/Prod/2015
tanggal 2 Januari 2015.
Hasil pemeriksaan di lapangan, menunjukkan
bahwa Auditee telah menerapkan penandaan
pada kayu dengan konsisten. Dengan
penerapan tanda tersebut kayu dapat dilacak
balak hingga ke petak tebangan.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
Verifier : Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar
Hasil Hutan (DHH) untuk hutan
alam, dan arsip FAKB dan
lampirannya untuk hutan
tanaman.
Memenuhi Bedasarkan hasil verifikasi terhadap seluruh
KPH Sampel menunjukkan bahwa Auditee
menerbitkan FAKB yang dilampiri dengan
DKHP. FAKB diterbitkan oleh petugas yang
ditetapkan oleh BP2HP dan Direksi.
Sehubungan dengan Auditee yang merupakan
pemegang hak pengelolaan yang hanya
menerbitkan dokumen FAKB, maka untuk
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat
Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat
(P2SKSKB) tidak dapat dilakukan.
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait
dengan kayu.
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau
Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah
Pembayaran) DR dan/atau
PSDH telah diterbitkan.
Memenuhi Hasil verifikasi terhadap dokumen Surat
Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber
Daya Hutan (PSDH) seluruh KPH Sampel
dalam rentang waktu bulan April 2014 sampai
dengan Maret 2015 menunjukkan
ketersediaan SPP (sesuai kelompok jenis,
volume dan tarif) yang diterbitkan oleh
Pejabat Penagih SPP dan telah sesuai dengan
Dokumen LHP yang disahkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi terhadap SPP dan
Bukti setor SPP PSDH seluruh KPH Sampel
Periode April 2014 sampai dengan Maret
2015 menunjukkan Auditee telah membayar
lunas SPP PSDH melalui Bank Mandiri, Bank
BNI, Bank BRI dan Bank Jawa Tengah
ditujukan ke rekening Bendaharawan
Penerima Setoran Murni PSDH pada Bank
Mandiri Jakarta – Gedung Pusat Kehutanan
dengan nomor rekening 102-000-4204001.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 15 dari 17
Kriteria/Indikator/Verif ier N ilai Ringkasan Justif ikasi
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH
atas kayu hutan alam
(termasuk hasil kegiatan
penyiapan lahan untuk
pembangunan hutan tanaman)
dan kesesuaian tarif PSDH
untuk kayu hutan tanaman.
Memenuhi Pembayaran tarif PSDH dan DR sesuai dengan
tariff yang berlaku dan dapat dibuktikan
dengan bukti pembayaran dari Bank yang
ditunjukkan oleh Auditee.
K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan
sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Verifier : Dokumen PKAPT Not
Applicable
Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat
diterapkan (Not Applicable), karena Auditee
tidak melakukan pengiriman kayu keluar
pulau, sehingga tidak memerlukan dokumen
Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan
memiliki izin yang sah
Verifier : Dokumen yang menunjukkan
identitas kapal
Not
Applicable
Merujuk dari verifier 3.3.1 tentang PKAPT,
maka verifier ini diverifikasi tetapi juga tidak
dapat diterapkan (Not Applicable), karena
Auditee tidak melakukan pengiriman kayu
melalui laut ataupun sungai, sehingga tidak
menggunakan angkutan kapal.
K3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
Memenuhi Auditee seluruh KPH sample telah
menerapkan penandaan tanda V-Legal
dengan menggunakan cap stempel yang
dibubuhkan pada lampiran dokumen
angkutan (FAKB) yaitu pada dokumen D-KHP.
Penggunaan tanda V-Legal yang dterapkan
oleh Auditee telah sesuai dengan peraturan
perundang undangan yang berlaku.
P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
K.4.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL/Dokumen Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan
tersebut.
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL meliputi
ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal
kerjanya
Verifier : Dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-
UPL/RKL-RPL.
Memenuhi Berdasarkan verifikasi terhadap seluruh KPH
Sampel menunjukkan bahwa Auditee telah
memiliki Dokumen Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan (DPPL) yang telah
disahkan oleh instansi yang berwenang.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 16 dari 17
Kriteria/Indikator/Verif ier N ilai Ringkasan Justif ikasi
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan
penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi Berdasarkan verifikasi terhadap seluruh KPH
Sampel telah membuat dokumen laporan
RKL-RPL semester I dan II tahun 2014 yang
mengacu kepada dokumen DPPL, laporan
tersebut disusun sesuai dengan Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup No.45 tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Rencana Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana
Pemantauan Lingkungan Hudup (RPL) dan
Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor.
21/Menhut-II/2014 tentang Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Kegiatan
Kehutanan, dan telah dilaporkan kepada
Instansi yang terkait
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan
dan pemantauan dampak
penting aspek fisik-kimia, biologi
dan sosial
Memenuhi Berdasarkan verifikasi terhadap seluruh KPH
Sampel menunjukkan bahwa :
Auditee telah melaporkan pelaksanaan
pengelolaan dan pemantauan kepada
instansi yang berwenang untuk periode
semester I tahun 2014 dan semester II
tahun 2014.
Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
dilaksanakan sesuai dengan rencana dan
dampak penting yang terjadi di lapangan.
P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 Memenuhi Berdasarkan verifikasi terhadap seluruh KPH
Sampel telah memiliki Standar Operasional
Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(SOP K3) di dalam menjalankan aktifitas
pekerjaannya dan telah memiliki penanggung
jawab K3 yaitu Panitia Pembina Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta terdapat
seorang ahli K3 Umum.
Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3 Memenuhi Untuk melindungi para karyawannya pada saat
bekerja, Auditee telah melengkapi peralatan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) baik di
kantor maupun di lapangan sesuai dengan
kebutuhan dan berdasarkan hasil observasi,
kondisi peralatan masih berfungsi dengan
baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Berdasarkan verifikasi terhadap seluruh KPH
Sampel telah memiliki catatan Kecelakaan
Kerja yang dituangkan dalam Laporan
Kecelakaan Kerja (F-K3-001) dan laporan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 17 dari 17
Kriteria/Indikator/Verif ier N ilai Ringkasan Justif ikasi
kecelakaan/insiden (F-K3-003) yang di buat
oleh Asper/BKPH (pembina K3) dan
dilaporkan kepada Ketua P2K3 dan terdapat
upaya untuk menekan tingkat kecelakaan
kerja.
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier : Ada serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan yang
membolehkan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja
Memenuhi Berdasarkan verifikasi terhadap seluruh KPH
Sampel menunjukkan bahwa Auditee
memberikan kebijakan perusahaan yang
membolehkan untuk membentuk atau terlibat
dalam kegiatan Serikat Karyawan dan Pekerja
Perhutani. Bukti pelaksanaannya ditunjukkan
dengan telah terbentuknya organisasi serikat
pekerja. Dalam lingkup Perum Perhutani
terdapat 2 Serikat Pekerja yaitu Serikat
Karyawan (SEKAR) dan Serikat Pegawai dan
Pekerja Perhutani (SP2P).
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama
(KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP)
Memenuhi Auditee telah memiliki dokumen Perjanjian
Kerja Bersama (PKB) antara Perum Perhutani
dengan Serikat Karyawan Perhutani dan
Serikat Pegawai dan Pekerja Perhutani periode
tahun 2012 sampai dengan 2014, ditetapkan
di Purwokerto tanggal 13 Juli 2012, dan juga
terdapat Perpanjangan Masa Berlaku
Perjanjian Kerja Bersama yang telah
disepakati berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.Kep.
118/PHIJSK-PKKAD/PKB/VII/2014.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan
anak di bawah umur
Memenuhi Berdasarkan jumlah tenaga kerja dan hasil
wawancara di lapangan Di Perum Perhutani
tidak terdapat pekerja yang masih di bawah
umur
top related