laporan akuntabilitas kinerja bpk ri perwakilan provinsi ......laporan akuntabilitas kinerja bpk ri...
Post on 21-Nov-2020
10 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Laporan Akuntabilitas Kinerja
BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI Provinsi Kepulauan Riau 2012 i
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI Provinsi Kepulauan Riau 2012 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................................... i
DAFTAR ISI................................................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................... 1
A. LATAR BELAKANG ........................................................................................................ 1
B. TUGAS DAN FUNGSI BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU ........................ 2
C. STRUKTUR ORGANISASI BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU................... 3
D. SUMBER DAYA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU ................................ 6
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA BPK
RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2011 ...................................................... 7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU .................. 10
BAB IV PENUTUP ...................................................................................................................... 16
LAMPIRAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI Provinsi Kepulauan Riau 2012 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945
Amandemen ketiga pasal 23E, 23F dan 23G serta TAP MPR Rl No. VI/MPR/2002 adalah satu-satunya
lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara. Hal ini ditegaskan dalam TAP MPR Rl No.
VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai
satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih
dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara serta untuk
melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 amandemen Ketiga pasal 23G ayat (1) yang
berbunyi “Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di
setiap provinsi” , maka pada tahun 2007 dibentuk Perwakilan BPK RI di Tanjungpinang yang berlokasi
di Batam berdasarkan Keputusan Ketua BPK Rl No. 34/K/I-VIII.3/6/2007 tentang Struktur Organisasi
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan
Pemeriksa Keuangan republik Indonesia. Perwakilan BPK RI di Tanjungpinang diresmikan pada
tanggal 29 November 2007.
Pada perkembangannya, Perwakilan BPK RI di Tanjungpinang beberapa kali mengalami perubahan
nomenklatur. Sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No.
01/K/I-XIII.2/1/2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Nama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia, Perwakilan BPK RI di Tanjungpinang berubah menjadi BPK RI Perwakilan Provinsi
Kepulauan Riau. Nama tersebut masih digunakan sampai sekarang.
Sesuai dengan TAP MPR nomor XI/MPR/1998, Undang Undang nomor 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; pemerintah
telah menerbitkan instruksi presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Lebih lanjut, pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 13 dinyatakan bahwa instansi yang
berkewajiban menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (a) Kementrian/Lembaga
(c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit Kerja Mandiri yang ditetapkan.
Maka dengan memperhatikan hal-hal di atas, laporan akuntabilitas kinerja ini disusun.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI Provinsi Kepulauan Riau 2012 2
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas pokok berupa pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kota/Kabupaten di
Provinsi Kepulauan Riau, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas-entitas tersebut, serta
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, termasuk
melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebut di atas, Perwakilan menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut:
a. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan
mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis
BPK;
b. Perumusan rencana kegiatan kegiatan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan
rencana aksi, serta tugas dan fungsi Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
daerah yang menjadi tugas Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
d. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Perwakilan, yang meliputi
Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
e. Pemeriksaan atas obyek-obyek pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN;
f. Pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas Perwakilan;
g. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas Perwakilan;
h. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi
dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
i. Penyiapan laporan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi untuk
disampaikan kepada instansi penegak hukum;
j. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
k. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Perwakilan Provinsi Kepulauan
Riau yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat
pekerjaan pemangku kepentingan dimaksud;
l. Pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan Ikhtisar Hasil
Pemeriksaan Semester pada lingkup tugas Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, baik yang
pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa di luar BPK;
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI Provinsi Kepulauan Riau 2012 3
m. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi
informasi, sarana dan prasarana, serta administrasi umum;
n. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V;
o. Pelaporan Hasil Pemeriksaan secara berkala kepada Auditorat Utama Keuangan Negara V.
C. STRUKTUR ORGANISASI BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia,
menyebutkan bahwa organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu unsur
pelaksana BPK yang berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui
Auditorat Utama Keuangan Negara V. BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:
a. Sub Auditorat Kepulauan Riau
Sub Auditorat Kepulauan Riau mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas,
Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas
tersebut di atas, serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Untuk
melaksanakan tugas tersebut, Sub Auditorat Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan daerah pada lingkup tugas Sub Auditorat Kepulauan Riau;
2. Pemeriksaan atas obyek-obyek pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN;
3. Pengelolaan dan pemantauan database profil entitas pemeriksaan pada lingkup tugas
Sub Auditorat Kepulauan Riau;
4. Pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas Sub Auditorat Kepulauan
Riau;
5. Penyiapan bahan penyusunan penjelasan kepada Pemerintah, DPRD tentang hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas Sub Auditorat Kepulauan Riau;
6. Penyiapan bahan evaluasi dalam rangka penyusunan Sembangan Ikhtisar Hasil
Pemeriksaan Semester pada lingkup tugas Sub Auditorat Kepulauan Riau, baik yang
dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun pemeriksa dari luar BPK;
7. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Sub Auditorat Kepulauan
Riau yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian daerah untuk
disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI Provinsi Kepulauan Riau 2012 4
8. Penyiapan laporah hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Sub Auditorat Kepulauan Riau
yang mengandung unsur tindak pidana korupsi untuk disampaikan kepada instansi
penegak hukum;
9. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Sub
Auditorat Kepulauan Riau;
10. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Sub Auditorat Kepulauan
Riau yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlakukan karena
sifat pekerjaan pemangku kepentingan dimaksud;
11. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugas oleh kepala BPK RI Perwakilan Provinsi
Kepulauan Riau;
12. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi
Kepulauan Riau.
b. Sekretariat Perwakilan
Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan
dukungan administrasi, hukum dan hubungan masyarakat, protokoler, serta sumber daya
untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Untuk
melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
1. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pengurusan sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana di lingkungan
BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
administrasi umum, dan keprotokoleran di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi
Kepulauan Riau;
4. Penyusunan Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan
persiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
5. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Perwakilan;
6. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Perwakilan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI Provinsi Kepulauan Riau 2012 5
Bagan organisasi Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :
Kepala Perwakilan
Kepala Sekretariat Perwakilan
Kepala Sub Bagian SDM, Hukum dan
Humas
Kepala Sub Bagian Keuangan
Kepala Sub Bagian Umum
Kepala Sub Bagian Sekretariat Kepala
Perwakilan
Kepala Sub Auditorat Kepri
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI Provinsi Kepulauan Riau 2012 6
D. SUMBER DAYA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Sumber daya manusia yang dimiliki BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember
2012 berjumlah sebanyak 83 orang yang terdiri dari:
1. Kepala Perwakilan : 1 (Satu) orang
2. Kepala Sekretariat : 1 (Satu) Orang
3. Kepala Sub Auditorat : 1 (Satu) orang
4. Kepala Sub Bagian : 4 (Empat) orang
5. Staf : 59 (Lima Puluh Sembilan) orang
6. Tenaga Kontrak : 17 (Tujuh Belas) orang
Sementara itu, sarana dan prasarana yang dimiliki BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau antara
lain adalah sebuah gedung kantor yang beralamat di Jalan Engku Putri Batam Center seluas 1.538
m2, dan rumah jabatan eselon III dan IV sebanyak delapan buah. Sementara untuk Pagu Anggaran
BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2011 adalah sebesar Rp 13.819.905.000,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI Provinsi Kepulauan Riau 2012 7
BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA BPK RI
PREWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2011
A. Perencanaan Strategis BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Sesuai fungsinya
sebagai satker pelaksana BPK RI, maka perencanaan strategis BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan
Riau mengikuti Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini
rencana strategis BPK RI Tahun 2011-2015 yang tertuang dalam Keputusan BPK RI nomor 7/K/I-
XIII/12/2010 yang kemudian diubah dengan Keputusan BPK RI nomor 3/K/I-XIII.2/5/2011 serta
rencana implementasi renstra BPK RI yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI
nomor 235/K/X-XIII.2/5/2011. Sesuai dengan rencana strategis dan rencana implementasi renstra
tersebut, maka AKN V sebagai unit kerja Eselon I yang membawahi BPK RI Perwakilan Provinsi
Kepulauan Riau menetapkan target pencapaian kinerja yang terantum dalam peta straegi berikut:
Gambar I
Peta Strategi AKN V Tahun 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI Provinsi Kepulauan Riau 2012 8
Sesuai dengan fungsinya sebagai satker pelaksana BPK RI yang berada di bawah AKN V, maka BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2012 menetapkan target pencapaian kinerja yang tercantum dalam peta strategi sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI Provinsi Kepulauan Riau 2012 9
B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012
Dalam rangka melaksanakan rencana implementasi renstra telah dilaksanakan penandatanganan
Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja BPK RI yang telah ditandatangani oleh seluruh satker.
Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja yang juga ditandatangani oleh satker BPK RI Perwakilan
Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dalam lampiran laporan ini.
Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target pencapaian IKU BPK RI Perwakilan Provinsi
Kepulauan Riau tahun 2012:
TABEL I
Target Pencapaian Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 2012
1. Meningkatkan Efektifitas TIndak Lanjut Hasil Pemeriksaan
1.1 Rekomendasi yang Ditindaklanjuti 65%
1.2 Temuan berindikasi Tindak Pidana yang Disampaikan ke Binbangkum & Disetujui Disampaikan ke APH
1
2. Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan
2.1 Jumlah LHP yang Diterbitkan 24
2.2 Jumlah LHP KInerja Yang Diterbitkan 6
2.3 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan 100%
2.4 Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP 95%
2.5 Pemenuhan Quality Assurance dalam Pemeriksan 100%
3. Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat
3.1 Usulan Pendapat yang DImanfaatkan Dit. EPP 1
4. Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
4.1 Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara yang Diterbitkan
18
4.2 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
70%
5. Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Perwakilan
5.1 Jam Pelatihan Rata-Rata per Pegawai 40
5.2 Pemeriksa yang Memenuhi Standar jam Pelatihan 85%
6. Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholder
6.1 Jumlah Media Workshop per Tahun 2
7. Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Perwakilan
7.1 Aplikasi TIK yang telah dimanfaatkan secara Optimal 100%
8. Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana di LIngkungan Perwakilan
8.1 Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar 80%
9. Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan
9.1 Tingkat Pemanfaatan Anggaran 92%
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI Provinsi Kepulauan Riau 2012 10
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pada tahun 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mendapat skor pencapaian kinerja
sebesar 88,18. Skor pencapaian kinerja pada tahun 2012 mengalami penurunan dari skor tahun 2010
sebesar 94,12. Detail pencapaian kinerja selama 2012 pada BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan
Riau dapat dilihat pada tabel berikut:
TABEL II TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PADA TAHUN 2011
Berdasarkan perhitungan skor di awal validasi IKU SIMAK Semester II 2012 yang diadakan di Ruang
Pola Kantor Pusat BPK RI pada tanggal 6-7 Februari 2013, skor IKU SIMAK BPK RI Perwakilan Provinsi
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 2012
Realisasi 2012
Realisasi 2011
Realisasi 2010
1. Meningkatkan Efektifitas TIndak Lanjut Hasil Pemeriksaan
1.1 Rekomendasi yang Ditindaklanjuti 65% 68,41% 71,87% 60,63%
1.2 Temuan berindikasi Tindak Pidana yang Disampaikan ke Binbangkum & Disetujui Disampaikan ke APH
1 0 3 N/A
2. Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan
2.1 Jumlah LHP yang Diterbitkan 24 23 24
2.2 Jumlah LHP Kinerja Yang Diterbitkan 6 6 4
2.3 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan
100% 95,83% 95,83 93,98%
2.4 Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP 95% 86,96% 95,83 96,30%
2.5 Pemenuhan Quality Assurance dalam Pemeriksan
100% 100% 100% N/A
3. Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat
3.1 Usulan Pendapat yang DImanfaatkan Dit. EPP
1 0 0 N/A
4. Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
4.1 Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara yang Diterbitkan
18 17 18 9
4.2 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
70% 100% 88,89% 100%
5. Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Perwakilan
5.1 Jam Pelatihan Rata-Rata per Pegawai 40 63,44 42,47 51,52
5.2 Pemeriksa yang Memenuhi Standar jam Pelatihan
85% 97,06% 96,77% N/A
6. Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholder
6.1 Jumlah Media Workshop per Tahun 2 2 8 N/A
7. Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Perwakilan
7.1 Aplikasi TIK yang telah dimanfaatkan secara Optimal
100% 100% 100% 100%
8. Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana di LIngkungan Perwakilan
8.1 Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar
80% 79,78 59,49% N/A
9. Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan
9.1 Tingkat Pemanfaatan Anggaran 92% 91,86% 91,67% 87,80%
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI Provinsi Kepulauan Riau 2012 11
Kepulauan Riau adalah sebesar 91,78. Perubahan skor akhir menjadi 88,18 dikarenakan adanya
penyesuaian skor sebagai berikut:
- Penambahan Skor Kinerja atas pemeriksaan prioritas sebesar 0,396 poin
- Pengurangan Skor Kinerja atas tingkat kehandalahan data sebesar 4 poin
PENJELASAN PENCAPAIAN KINERJA
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2011
SS 1. Meningkatkan Efektifitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
IKU 1.1 (Rekomendasi yang ditindaklanjuti) adalah IKU yang mengukur persentase jumlah tindak
lanjut temuan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditee yang telah sesuai dengan
rekomendasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK. Kesesuaian tindak
lanjut dinilai dengan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian
kerugian negara yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu satu kali pada semester I dan satu
kali pada semester II. BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2012 memantau
Sembilan entitas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pada tahun 2012, target pencapaian kinerja untuk IKU 1.1
adalah 65%, dengan realisasi sebesar 68,56% dan skor sebesar 105.
IKU 1.2 (Jumlah Temuan Berindikasi TIndak Pidana yang Disampaikan ke Aparat Penegak Hukum)
mengukur jumlah temuan berindikasi tindak pidana yang disampaikan pihak BPK RI Perwakilan
Provinsi Kepulauan Riau kepada Aparat Penegak Hukum. Temuan yang disampaikan adalah temuan
Hasil Pemeriksaan berunsur kerugian negara dengan indikasi tindak pidana korupsi yang telah
ditelaah dan disetujui untuk disampaikan ke APH oleh Ditama Binbangkum. Pada tahun 2012, BPK RI
Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana, sehingga
pada tahun 2012 BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tidak dapat memenuhi target kinerja
IKU ini yaitu sebesar 1 temuan dengan skor 0. Hal ini disebabkan antara lain dengan telah
membaiknya pelaksanaan anggaran pada entitas.
SS 2. Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan
IKU 2.1 (Jumlah LHP yang diterbitkan) mengukur kesesuaian jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
yang diterbitkan pada tahun 2012 dengan target yang telah ditentukan sebelumnya dalam RKP
(Rencana Kerja Pemeriksaan) Tahun 2012. Pada tahun 2012, target jumlah LHP adalah sebanyak 24
LHP yang terdiri dari Sembilan LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, enam LHP Kinerja dan
sembilan LHP Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dengan realisasi sebesar dua puluh tiga LHP
yang terdiri dari delapan LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, enam LHP Kinerja dan sembilan
LHP Pemeriksaan dengan tujuan tententu, BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau belum dapat
mencapai target yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena terkendalanya Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam
tahun 2011.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI Provinsi Kepulauan Riau 2012 12
IKU 2.2. (Jumlah LHP kinerja yang diterbitkan) mengukur kesesuaian jumlah LHP Kinerja yang
diterbitkan pada tahun 2012 dengan target yang telah ditetapkan pada RKP tahun. Pada tahun 2012
target pencapaian IKU 1.2 adalah sebesar enam laporan dengan pencapaian sebesar enam laporan
dengan skor sebesar 100. Skor IKU ini tidak mengalami perubahan dari tahun 2011
IKU 2.3 (Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan) mengukur kesesuaian pelaksanaan
pemeriksaan dengan jadwal yang telah direncanakan, baik itu berupa jadwal yang terdapat dalam
surat tugas pemeriksaan, program pemeriksaan dan rencana kerja pemeriksaan. Pada tahun 2012,
BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menargetkan ketepatan waktu pelaksanaan pemeriksaan
sebesar 100%. Dari dua puluh empat pemeriksaan yang dilaksanakan, terdapat satu pemeriksaan
yang terlambat dari rencana yang disusun, yaitu pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam Tahun 2011, sehingga perwakilan
hanya mencapai realisasi sebesar 95,83% dan mendapat skor 95,83. Skor IKU 2.3 pada tahun 2012
mengalami penurunan dari tahun 2011 dengan Skor 105. Hal ini disebabkan target pencapaian
kinerja pada tahun 2012 yang jauh lebih besar dari tahun 2011 sebesar 70%.
IKU 2.4 (Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP) mengukur kesesuaian waktu penyelesaian laporan hasil
pemeriksaan dengan ketentuan waktu penyelesaian LHP yang terdapat dalam program pemeriksaan
dan ketentuan lainnya. Pada tahun 2012, target pencapaian kinerja untuk IKU 2.4 yang ditetapkan
pada BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 95% dengan reallisasi sebesar
78,26% dan skor sebesar 82,83. Skor IKU ini pada tahun 2012 mengalami penurunan dari tahun
2011 dengan skor 105%. Hal ini disebabkan masih kurang jelasnya batas waktu penyampaian LHP
LKPD oleh BPK yang diatur dalam Undang Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tangggung Jawab Keuangan Negara pada saat penyampaian LKPD dimaksud,
sehingga menyebabkan kesalahpahaman tentang kapan seharusnya LHP tersebut diserahkan dan
mengakibatkan keterlambatan waktu penyerahan LHP pada lima LHP LKPD tahun 2012. Selain itu
naiknya target pencapaian kinerja pada tahun 2012 dibanding tahun 2011 yang hanya sebesar 40%
juga mempengaruhi capaian skor IKU pada tahun 2012. Hal ini akan menjadi perhatian pada tahun
tahun mendatang.
IKU 2.5 (Kesesuaian dengan SPM) mengukur kesesuaian proses pemeriksaan dengan standar
perolehan keyakinan mutu yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan RI. Hal ini dilakukan
dengan membekali pemeriksa saat melaksanakan pemeriksaan dengan checklist pengendalian mutu
yang harus diisi sesuai kondisi pada saat pemeriksaan. Pada tahun 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi
Kepulauan Riau menargetkan keseuaian dengan SPM sebesar 100% dengan pencapaian sebesar
100% dengan skor 100. Skor IKU ini tidak mengalami perubahan dari skor tahun 2011
SS 3. Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat
IKU 3.1 (Usulan Pendapat yang dimanfaatkan Dit EPP) mengukur jumlah usulan pendapat dari
perwakilan yang dimanfaatkan oleh DIT. EPP sebagai bahan perumusan pendapat yang akan
disampaikan kepada pemilik kepentingan. Pada tahun 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan
Riau menargetkan satu usulan pendapat yang dimanfaatkan oleh Dit. EPP dengan realisasi sebesar
satu pendapat dan skor sebesar 100. Skor IKU ini pada Tahun 2012 mengalami peningkatan dari
tahun 2011 dengan skor 0.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI Provinsi Kepulauan Riau 2012 13
SS 4. Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
IKU 4.1 (Jumlah LHP Pemantauan Kerugian Negara yang diterbitkan) mengukur jumlah Laporan
Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara yang diterbitkan. Pada tahun 2012, BPK RI Perwakilan
Provinsi Kepulauan Riau menargetkan capaian IKU 4.1 sebesar 18 laporan dengan realisasi sebesar
17 laporan dan skor sebesar 94,44. Skor IKU ini mengalami penurunan dari tahun 2011 dengan skor
sebesar 105. Hal ini disebabkan oleh masih belum terbitnya laporan pemantauan penyelesaian
kerugian negara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
semester I tahun 2012 yang akan diterbitkan bersamaan dengan LHP atas Laporan Keuangan Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tahun 2012 yang sampai
sekarang masih belum diterbitkan.
IKU 4.2 (Ketepatan waktu penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara)
mengukur ketepatan waktu penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke
Direktorat Utama Binbangkum BPK Pusat. Pada tahun 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan
Riau menargetkan pencapaian IKU 4.2 sebesar 70% dengan capaian sebesar 100% dan skor 105. Skor
IKU ini tidak mengalami perubahan dari tahun 2011.
SS 5. Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Perwakilan
IKU 5.1 (Jam Pelatihan rata-rata per pegawai) dan IKU 5.2 (Jumlah Pemeriksa yang Memenuhi
Standar Jam Pelatihan) mengukur jumlah pemenuhan kebutuhan diklat pada BPK RI Perwakilan
Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dilakukan dengan mengukur rata-rata jumlah jam pelatihan yang
diterima oleh setiap pegawai dan mengukur jumlah pemeriksa yang sudah memenuhi jam pelatihan
sesuai standar yaitu sebanyak 40 jam pertahun. Pada tahun 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi
Kepulauan Riau menargetkan rata-rata jam pelatihan bagi seluruh pegawainya sebesar 40 jam, dan
realisasi selama tahun 2012 rata-rata jumlah jam pelatihan per pegawai pada BPK RI Perwakilan
Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 63,44 jam. Sedangkan untuk jumlah pemeriksa yang telah
memenuhi standar jam pelatihan, BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menargetkan
pencapaian sebesar 85% dan dari 34 pemeriksa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, 33
pemeriksa telah memenuhi standar jam pelatihan sebesar 40 jam pertahun sehingga pencapaian IKU
5.2 pada tahun 2011 sebesar 97,06%. Dengan demikian, pencapaian kinerja IKU 5.1 dan IKU 5.2 pada
BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2012 telah memenuhi target pencapaian
kinerja pada tahun 2012 dengan skro 105 untuk masing-masing IKU. Skor pada kedua IKU tidak
mengalami perubahan dari skor tahun 2011.
SS 6. Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholder
IKU 6.1 (Jumlah Media Workshop yang Diselenggarakan) mengukur jumlah media workshop yang
dilaksanakan perwakilan selama satu tahun. Pada tahun 2012 BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan
Riau menargetkan 2 kali media workshop yang direalisasikan sebanyak dua kali dalam bentuk road
to media dengan tujuan Harian Tribun Batam dan Batam TV. Pencapaian IKU ini pada tahun 2012
adalah sebesar 2 kegiatan dengan skor 100.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI Provinsi Kepulauan Riau 2012 14
SS 7. Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Perwakilan
IKU 7.1 (Aplikasi TIK yang telah dimanfaatkan) mengukur pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi sesuai dengan standar selama satu tahun. Pada tahun 2012 BPK RI Perwakilan Provinsi
Kepulauan Riau menargetkan pemanfaatan aplikasi TIK sebesar 100%. Selama tahun 2012 BPK RI
Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah memanfaatkan seluruh aplikasi TIK yang tersedia, sehingga
pencapaian kinerja IKU 7.1 dinilai sebesar 100% dengan skor 100. Skor IKU ini tidak mengalami
perubahan dari skor tahun 2011
SS 8. Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Perwakilan
IKU 8.1 (Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja) mengukur tingkat kesesuaian
sarana dan prasarana yang tersedia di perwakilan dengan standar sarana dan prasarana yang telah
ditetapkan. Pada tahun 2012 BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan target
pencapaian kinerja IKU 8.1 sebesar 80% dan berdasarkan penilaian internal sesuai form penilaian
standar dari biro umum kesesuaian sarana dan prasarana pada BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan
Riau telah mencapai 79,78% dengan skor 99,73. Skor untuk IKU ini akan ditingkatkan pada tahun
tahun mendatang seiring dengan pemenuhan sarana dan prasaranan yang dilaksanakan setiap
tahunnya.
SS 9. Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perawakilan
IKU 9.1 (Tingkat Pemanfaatan Anggaran) mengukur tingkat pemanfaatan anggaran pada satu tahun.
Pada tahun 2012 BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menargetkan pemanfaatan anggaran
sebesar 92%. Namun demikian, selama tahun 2012 BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau hanya
berhasil mencapai pemanfaatan anggaran sebesar 91,86% dengan skor sebesar 99,85. Skor IKU ini
pada tahun 2012 mengalami kenaikan dari tahun 2011 yang hanya sebesar 99,64 dengan realisasi
sebesar 91,67%.
Penyesuaian Skor Akhir
Pada tahun 2012, BPK RI Perwakilan Kepulauan Riau mendapat penyesuaian keseluruhan skor SIMAK
sebagai berikut:
1. Penambahan Skor Kinerja sebesar 0,396 poin berasal dari partisipasi perwakilan dalam
pemeriksaan prioritas Jamkesmas yang diselenggarakan AKN V
2. Pengurangan Skor Kinerja sebesar 4 poin disebabkan penalti terhadap tingkat kehandalan
data dalam penginputan skor kinerja SIMAK yang disebabkan beberapa faktor, diantaranya
adalah keterlambatan penginputan dan kurang lengkapnya data pendukung penginputan.
Hal ini antara lain disebabkan masih kurangnya tenaga administratif yang sebagian masih
diikutsertakan dalam kegiatan pemeriksaan yang menghambat pembuatan Laporan Bulanan
Pelaksanaan Kegiatan Perwakilan yang berakibat terlambatnya penginputan pencapaian
kinerja SIMAK bulanan. Hal ini akan menjadi perhatian di masa yang akan datang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI Provinsi Kepulauan Riau 2012 15
TABEL III
TABEL PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN PELAPORAN
Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Kinerja 5 Tahun Realisasi Tahun 2012
Persentase Realisasi Tahun 2012 dibanding Target Kinerja
tahun ke -5
Tahun 2011 (ke-1)
Tahun 2012 (ke-2)
Tahun 2013 (ke-3)
Tahun 2014 (ke-4)
Tahun 2015 (ke-5)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.1 Rekomendasi yang Ditindaklanjuti 65% 65% 60% 67% 75% 68,41% 91,21%
1.2 Temuan berindikasi Tindak Pidana yang Disampaikan ke Binbangkum & Disetujui Disampaikan ke APH
3 1 1 2 2 0 0%
2.1 Jumlah LHP yang Diterbitkan 24 24 31 24 26 23 88,46%
2.2 Jumlah LHP Kinerja Yang Diterbitkan 4 6 7 4 8 6 75%
2.3 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan 70% 100% 100% 100% 100% 95,83% 95,83%
2.4 Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP 40% 95% 100% 100% 100% 86,96% 86,96%
2.5 Pemenuhan Quality Assurance dalam Pemeriksan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.1 Usulan Pendapat yang DImanfaatkan Dit. EPP 5 1 1 2 2 1 50%
4.1 Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara yang Diterbitkan 8 18 18 18 18 17 94,44
4.2 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
70% 70% 85% 75% 75% 100% 133%
5.1 Jam Pelatihan Rata-Rata per Pegawai 40 Jam 40 40 40 40 63,44 158,6%
5.2 Pemeriksa yang Memenuhi Standar jam Pelatihan 75% 85% 90% 95% 100% 97,06 97,06%
6.1 Jumlah Media Workshop per Tahun 1 2 1 2 2 2 100%
7.1 Aplikasi TIK yang telah dimanfaatkan secara Optimal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8.1 Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar 55% 80% 80% 100% 100% 79,78 79,78%
9.1 Tingkat Pemanfaatan Anggaran 92% 92% 90% 92% 92% 91,86% 99,84%
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI Provinsi Kepulauan Riau 2012 16
BAB IV
PENUTUP
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 yang
dapat disusun, untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan
bahan review dan evaluasi. Pada tahun 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berhasil
memperoleh skor pencapaian kinerja sebesar 91,78 yang menunjukkan penurunan dari tahun 2012
sebesar 91,78 sebagai implikasi dari peingkatan target kinerja yang cukup signifikan dibanding
dengan target kinerja tahun 2011. Selain itu, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari
pencapaian tersebut seperti IKU 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 4.1, 8.1 dan 9.1 yang masih di bawah target serta
penalti yang diberikan kepada perwakilan karena kekuranghandalan data pendukung dalam
penginputan skor. Hal ini akan menjadi perhatian untuk perbaikan di masa mendatang.
Berkenaan dengan hal tersebut, beberapa cara yang dapat ditempuh untuk memperbaiki
pencapaian kinerja di masa yang akan datang antara lain:
1. Mendorong auditee untuk melakukan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sesuai dengan
rekomendasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan pemantauan tindak lanjut
hasil pemeriksaan pada masa yang akan datang;
2. Terus mendorong auditor untuk melakukan audit dengan lebih teliti dan lebih menyeluruh
sehingga temuan berindikasi tindak pidana korupsi tidak terlewatkan;
3. Tetap melaksanakan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku serta mengintensifkan
pemeriksaan kinerja dan DTT;
4. Tetap mencukupi kebutuhan diklat SDM pada perwakilan, baik dengan mengirimkan peserta
untuk mengikuti diklat dan Knowledge Transfer Forum yang diadakan oleh pusdiklat maupun
dengan melaksanakan diklat di perwakilan sesuai kebutuhan;
5. Mendorong ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan
sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Mendorong penyerapan anggaran agar di masa yang akan datang penyerapan anggaran
dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi;
7. Menyusun target pencapaian kinerja pada tahun berikutnya dengan memperhatikan
pencapaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya; serta
8. Tetap berbenah dan terus meningkatkan kinerja di perwakilan.
Kemudian atas berbagai perhatian dan fasilitas yang diberikan pada penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja ini diucapkan terima kasih.
Batam, Agustus 2011
Kepala Perwakilan
D
Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI Provinsi Kepulauan Riau 2012
LAMPIRAN
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
Satuan Kerja : BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Anggaran : 2012
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2012 : Rp 13.819.905.000,00
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2012 : Rp 12.694.942.811,00
rs. Parna, M.M NIP: 195811151986031001
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Skor
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Meningkatkan Efektifitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
1.1 Rekomendasi yang Ditindaklanjuti 65% 68,41% 105
1.2 Temuan Berindikasi Tindak Pidana yang Disampaikan ke Binbangkum & Disetujui Disampaikan ke APH
1 0 0
2. Memenuhi Kebutuhan & Harapan Pemilik Kepentingan dalam Mengambil Keputusan
2.1 Jumlah LHP yang Diterbitkan 24 23 96
2.2 Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan 6 6 100
2.3 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan
100% 95,83% 95,83
2.4 Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP 95% 86,96% 82,83
2.5 Pemenuhan Quality Assurance dalam Pemeriksaan
100% 100% 100
3. Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat
3.1 Usulan Pendapat yang Dimanfaatkan Dit. EPP
1 1 100
4. Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
4.1 Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara yang Diterbitkan
18 17 100
4.2 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pematnauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
70% 100% 105
5. Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Perwakilan
5.1 Jam Pelatihan Rata-Rata per Pegawai 40 63,44 105
5.2 Pemeriksa yang Memenuhi Standar jam Pelatihan
85% 97,06% 105
6. Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholder
6.1 Jumlah Media Workshop Pertahun 2 2 105
7. Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Perwakilan
7.1 Aplikasi TIK yang Telah Dimanfaatkan secara Optimal
100% 100% 100
8. Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Perwakilan
8.1 Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar
80% 79,78 105
9. Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan
9.1 Tingkat Pemanfaatan Anggaran 92% 91,86% 99,64
top related