laporan kinerja - soppengkab.go.id filelaporan kinerja inspektorat daerah 2016 2 kata pengantar puji...
Post on 15-Jul-2019
221 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
1
LAPORAN KINERJA
“ LAPKIN “ N “
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2016
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
2
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi, berkat Rahmat dan Inayah-NYA. Laporan
Kinerja Inspektorat Kabupaten Soppeng Tahun 2016 telah selesai disusun dan dapat disajikan untuk
memberikan gambaran nyata mengenai berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik
secara kualitatif maupun kuantitatif ataupun bisa diukur dari sisi efektivitas, dan efisiensi serta
ekonomisnya.
Laporan Kinerja pada hakikatnya merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang
dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan suatu sistem
akuntabilitas yang memadai.
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,Peraturan
Presiden Nomor 29Tahun 2014, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk tekhnis perjanjian kinerja dan tata cara
reviuw atas laporan kinerja instansi pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia Nomor: 239/IX/6/8/2003 merupakan dasar penyusunan pelaporan kinerja seluruh
kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah, sehingga OPD harus
menyusun Laporan Kinerja yang didalamnya berisi mengenai program-program utama yang dicapai
selama periode satu tahun.
Laporan Kinerja diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan
penataan kinerja Inspektorat Kabupaten Soppeng juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan
perencanaan di masa mendatang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat struktural
maupun pegawai Inspektorat Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Tersusunnya Laporan Kinerja ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta
memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten
Soppeng Tahun 2016 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.
Watansoppeng, Februari 2017
INSPEKTUR DAERAH
NUR ALAM, SH. MH
Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. : 19581231 198503 1 182
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
3
D A F T A R I S I
Halaman
KATA PENGANTAR ..........................................................…….......…….......................................... i
DAFTAR ISI ......................................................................…….......……......................................... ii
RINGKASAN EKSEKUTIF ...................................................…….......…….......................................... iii
BAB. I. PENDAHULUAN ..........................................................…….......…................................... 1
A. MAKSUD DAN TUJUAN ......................................................................................... 1
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI……………..……………………………………....................... 2
BAB. II. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA………………………….…..……............................... 9
A. PERNYATAAN VISI MISI …………………………………………………….……………………….………… 10
B. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN ………………………………………….…………………………….…… 11
C. TUJUAN STRATEJIK……………………………………………………………………………………………..... 12
D. SASARAN STRATEJIK ……………………………………………………………………………………………. 12
E. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN ………………………………………………………………………… 13
F. TARGET DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 …………………………………………………. 15
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA .....……………………………………………………………………………….…..… 17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASASI ………………………………………….……………………….… 17
B. INDIKATOR SASARAN ..………………………………………………........................................... 18
C. METODE PENGUKURAN KINERJA ……………………………..…....................................... 18
D. CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA ……………………………………………………………….……… 19
E. ANALISIS DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………………… 20
F. AKUNTABILITAS KEUANGAN ……………………………………………………………………………… 23
BAB. IV. PENUTUP…………….………………………………………………………………..…………………………….….. 25
A. KEBERHASILAN KINERJA………………………………………………….………………………… 25
B. KENDALA DAN HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA ......................................... 25
C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH …..........................…........................................... 25
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
4
RINGKASAN EKSEKUTIF
Inspektorat Kabupaten Soppeng adalah Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang
Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan, yang tugas pokoknya melaksanakan kewenangan Otonomi
Daerah di Bidang Pengawasan, terutama mengenai perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan,
pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan dan Pembinaan terhadap
seluruh perangkat Inspektorat yang profesional sehingga terciptanya kesatuan gerak langkah yang
harmonis dalam melaksanakan seluruh kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.
Eksistensi dari institusi Inspektorat sesuai visinya adalah terwujudnya pengelolaan keuangan
dan aset daerah yang berkualitas diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahunan
dengan 4 (empat) sasaran dan 5 (Lima) indikator kinerja dengan tingkat capaian antara 0% sampai
dengan 100%.
Realisasi terhadap sasaran yang sudah ditetapkan Dan dapat tercapai, selanjutnya untuk
mempertahankan eksistensi kinerja Inspektorat sesuai dengan yang diharapkan tidak terlepas dari
adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi
Inspektorat Kabupaten Soppeng dalam bentuk masukan dan arahan yang berguna bagi tercapainya
tingkat pelayanan yang baik di Bidang Pengawasan terhadap kegiatan Organisasi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / OPS
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar Daerah
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
5
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeuler
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Kendaraan Dinas/OPS
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan studio dan komunikasi
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pelaksanaa pengawasan Internal secara berkala
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemertintah daerah
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
Desk pendampingan SKPD
Evaluasi LAKIP
Asistensi Penyusunan RKA SKPD
Reviuw Dokumen perencanaan, Penyerapan Anggaran Belanja Barang
dan Jasa dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
BAB I
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
6
PENDAHULUAN
A. MAKSUD DAN TUJUAN
Tuntutan Publik untuk menciptakan suatu Pemerintahan yang baik (Good
Governance) semakin besar untuk menciptakan Good Goovernance perlu adanya
transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, adanya partisipasi dan akuntabilitas
yang diartikan sebagai suatu perwujudan kewajiban mempertanggung jawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi.
Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, pemerintah telah memberikan tuntunan
sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7/1999 tanggal 15 Juni Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Sejalan dengan Instruksi Presiden tersebut Inspektorat Kabupaten Soppeng
menyusun Laporan Kinerjadengan maksud memberikan informasi bagi pihak – pihak yang
berkepentingan dengan kinerja Inspektorat Kabupaten Soppeng.
Penyusunan Laporan Kinerja ini disusun dengan berdasarkan pada Peraturan
Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,Peraturan
Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 sertaSurat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor :
239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Akuntabilitas ini meliputi pertanggung jawaban keberhasilan atau
kegagalan pencapaian sasaran – sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Soppeng,
termasuk faktor – faktor pendukungnya untuk rentang waktu mulai tanggal 01 Januari
sampai dengan 31 Desember 2016.
B. GAMBARAN SINGKAT
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
7
1. KEDUDUKAN
Inspektorat Kabupaten Soppeng sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 41
tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota, selanjutnya ditindak lanjuti dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor : 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng,
dimana Inspektorat merupakan unsur pengawas tugas penyelenggaraan
pemerintahan daerah, bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis
administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugas
tersebut.
Inspektorat Kabupaten Soppeng tidak lepas dari keberadaan Pemerintah
Kabupaten Soppeng yang
Beban Tugas Inspetorat Kabupaten Soppeng dalam Tahun 2016 adalah dalam
bidang pengawasan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dengan berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah (APIP) Propinsi dan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.
2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008
Tanggal 14 Januari 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, pada BAB IX, Tugas Pokok dan Fungsi
:
Pasal 21 menyatakan Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati
dalam melaksanakan pengawasan terhadap:
a). Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah
Kabupaten Soppeng;
b). Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa; dan
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
8
c). Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa;
Pasal 22 menyatakan Untuk melaksanakan tugas, Inspektorat
menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya
melalui :
a). Perencanaan Program Pengawasan yang menjadi
tanggung jawabnya berdasarkan Peraturan
Perundang – undangan yang berlaku.
b). Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
yang menjadi tanggung jawabnya.
c). Pemeriksaan penyusutan, penyajian dan penilaian
tugas pengawasan.
d). Penilaian atas manfaat dan keberhasilan
kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.
e). Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Urusan
Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa;
f). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan
Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilakukan secara sistematik sesuai
Rencana Strategis dan berpedoman pada Rencana Kerja (Renja), selanjutnya
dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016.
Dalam mengimplementasikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016,
beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Soppeng yaitu
antara lain kegiatan Pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) dengan sasaran pemeriksaan adalah :
Aspek Tugas Pokok dan Fungsi
Aspek Keuangan
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
9
Aspek Sumber Daya Manusia
Aspek Sarana dan Prasarana / Aset
Juga dilakukan pemeriksaan Non – PKPT yaitu : Pemeriksaan khusus / kasus
pengaduan dan perceraian.
Sedangkan kegiatan manajemen dan pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Pengawasan yang mencakup :
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
2. Bimtek Peraturan Perundang – Undangan.
3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (Pemutakhiran Data).
4. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif.
5. Evaluasi berkala Temuan Hasil Pengawasan.
6. Pelatihan Teknis Pengawasan,Pengadaan Barang dan Jasa, Penilaian
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Investigasi.
3. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Soppeng berdasarkan PP. No. 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Permendagri No. 64 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kab/Kota
yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah
Kabupaten Soppeng terdiri dari :
a. Inspektur.
b. Sekretaris
1. Kasubag Umum dan Kepegawaian.
2. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
3. Kasubag. Keuangan
c. Inspektur Pembantu Wilayah I
d. Inspektur Pembantu Wilayah II
e. Inspektur Pembantu Wilayah III
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
10
g. Kelompok Jabatan Fungsional
Jabatan fungsional pada Inspektorat Kabupaten Soppeng terdiri dari jabatan
fungsional auditor dan P2UPD.
4. LINGKUNGAN STRATEGIS.
a. Lingkungan Eksternal.
1). Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah mengamanatkan untuk membangun kepemerintahan yang baik
(Good Governance) yang ditopang oleh tiga pilar yaitu : Transparansi,
Partisipasi dan Akuntabilitas. Hal tersebut merupakan spirit yang diwujudkan
dalam rangka mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan
bersih sesuai tuntutan reformasi.
2). UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya
dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah membawa konsekuensi positif kepada peran Inspektorat di
daerah berkaitan dengan tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam
Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng
Nomor : 04 Tahun 2008
Tanggal : 09 Januari 2008
Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng
Permendagri Nomor. 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan kab. / Kota INSPEKTUR
HASNAWATI, SE Hj. I PAWILOI, S.Sos
NUR ALAM, SH.MH
Drs. ABD. HAIYYI. K
IRWAN SUSANTO, SH
MUH. AGUSTANG, SH BAHAR LAMBANG, S.Sos. M.Si Dra. Hj. HURIDANA, M.Si H. TOAHA, S.Sos
Inspektur Pembantu
Wilayah I
Inspektur Pembantu
Wilayah IV
Inspektur Pembantu
Wilayah IIIWilayah II
Inspektur Pembantu
Auditor : 10 orang
P2UPD : 5 orang
Sub. Bagian Umum &
Kelompok Jabatan Fungsional
STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN SOPPENG
Sub. Bagian
Keuangan
Sekretaris
Kepegawaian
Sub. Bagian
Perencanaan dan
Pelaporan
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
11
perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan sumber daya
daerah.
3). Koordinasi yang komprehensif dengan Inspektorat Propinsi dan Inspektur
Jenderal Departemen Dalam Negeri serta Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
dalam menggalang kerja sama/sinergi horizontal dalam mendorong
manajemen menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
Hubungan tersebut diwujudkan dengan MoU dalam mendampingi aparat
Pengawasan Inspektorat Kabupaten Soppeng dalam melakukan reviu Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah dan Evaluasi LAKIP, serta selaku
Narasumber/Instruktur beberapa kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).
b. Lingkungan Internal
1). Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia yang ada pada Inspektorat Kabupaten Soppeng
sebanyak 43 orang yang terdiri dari :
• Pejabat Struktural = 9 orang
• Pejabat Fungsional Auditor = 10 orang
• Pejabat Fungsional P2UPD = 5 orang
• Pejabat Fungsional Umum = 19 orang
jumlah = 43 orang
2). Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas operasional
Inspektorat Kabupaten Soppeng meliputi Tanah, Bangunan,
Inventaris/Peralatan Kantor, Kendaraan Dinas dan Perlengkapan lainnya :
(1). Tanah
Tanah yang dimiliki seluas 2000 m2 terletak di Jln. Kayangan No. 67
Watansoppeng.
(2). Bangunan
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
12
Bangunan yang dimiliki seluas 248,63m2 yaitu Gedung Kantor yang
dibangun sejak tahun 1983 dan direhabilitasi berat pada tahun 2009 dan
Mushollah serta Ruang Pertemuan.
(3). Inventaris / Peralatan
Inventaris dan Peralatan kantor yang dimiliki terdiri atas meubeluer,
peralatan Komputer, Faximile, Infokus, Lap Top, serta peralatan komputer
lainnya.
Inventaris dan peralatan tersebut diperoleh melalui pengadaan dari
anggaran dan belanja daerah.
(4). Kendaraan Dinas.
Kendaraan Dinas yang dimiliki sebanyak 1 (satu) unit kendaraan roda
empat dan 17 (tujuh belas) unit kendaraan roda dua dalam keadaan baik
dengan rincian sbb :
No. Jenis Merek Unit Tahun
Perolehan 1.
2.
Mini Bus
Sepeda Motor
INOVA
SUZUKI SHOGUN
125
YAMAHA MIO J
SUZUKI SKY DRIVE
125
Jupiter
Kawazaki 125
Kawazaki KLX
Jupiter z
1
6
3
3
2
2
2
5
2006 2016
2007 2006
2012
2013
2014
2014
2016
2016
c. Keuangan
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
13
Sumber Dana yang diperoleh dalam Tahun Anggaran 2016 melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Soppeng sebesar
Rp. 5.997.340.054,-
dengan rincian sbb :
1. Belanja Tidak Langsung
• Belanja Pegawai Rp. 2.574.015.154,-
2. Belanja langsung
• Belanja Pegawai Rp. 1.931.349.152,-
• Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.255.740.000,-
• Belanja Modal Rp. 236.235.848,-
Jumlah Rp. 5.997.340.054,-
d. Isu isu strategis
Isu Strategis di Inspektorat Kabupaten Soppeng tahun 2016,salah
satunya yaitu terlaksananya Evaluasi RKA SKPD yang baru dilakukan pada tahun
anggaran 2016,Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pengawasan
dan pengendalian kegiatan dan anggaran yang tepat sasaran.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas
Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan perwakilan SKPD yang
terkait,dan bertempat di Inspektorat Kabupaten Soppeng,dengan mengundang
seluruh SKPD dan kecamatan se kabupaten Soppeng, Kegiatan ini berjalan selama
15 Hari,yang sumber dananya dari DPA Inspektorat tahun Anggaran 2016,
e. Sistematika Penyajian
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permenpan Nomor 53 Tahun
2014, maka sistematika penyajian LAKIP Inspektorat Kabupaten Soppeng adalah
sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
14
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan fungsi serta
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Soppeng serta isu-isu
strategis danpermasalahan utama yang dihadapi.
Bab II Perencanaan Kinerja
Berisikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2016.
BAB III Akuntabilitas Kinerja
Menjelaskan tentang capaian kinerja Bappedadengan pengungkapan dan
penyajian dari hasil pengukuran kinerja serta realisasianggaran.
BAB IV Penutup
Menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKIP Inspektorat Kabupaten
Soppengdan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan
kinerja dimasa mendatang.
BAB II
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
15
RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
A. PERNYATAAN VISI
Sebagai unit pengawasan didaerah, Inspektorat Kabupaten Soppeng
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada kebijakan pengawasan
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah sesuai pasal 28 ayat (3) yang kemudian dituangkan dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah sesuai dengan Renstra dan Rencana Kerja.
Sejalan dengan perkembangan dan perubahan tuntutan masyarakat yang
menjadi begitu cepat diera reformasi, Inspektorat Kabupaten Soppeng dituntut untuk
mampu dan mau berperan lebih baik dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih
baik, yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
Dalam menjawab tantangan dimaksud, diperlukan adanya kesadaran diri dan
kemauan yang kuat untuk mengubah diri dalam perilaku, pola pikir, pola kerja dari
seluruh jajaran organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Visi
Inspektorat Kabupaten Soppeng yang jelas, yang dapat menjadi landasan operasional
organisasi serta mendukung kebijakan nasional di bidang Pengawasan.
VISI INSPEKTORAT KABUPATEN SOPPENG adalah :
A. Visi
Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Soppeng periode 2016 - 2021 dan
sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat yaitu membantu Bupati dalam
melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka
dirumuskan visi Inspektorat Kabupaten Soppeng adalah :
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
DAN AKUNTABEL
Makna dari pernyataan visi tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
16
- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik berarti Inspektorat
sebagai Institusi Utama sesuai tupoksi melakukan pembinaan dan
pengawasan atas pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari
perencanaan, penatausahaan, akuntansi sampai dengan laporan
pertanggungjawabannya.
- Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel berarti
Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SKPD
agar keuangan dan aset daerah yang dikelola SKPD mencapai sasaran baik
fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan
pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang
berlaku.
B. Misi
Mengacu kepada Visi yang telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten
Soppeng menjabarkannya ke dalam Misi yang harus dilaksanakan, yang
selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran organisasi yang harus dicapai
oleh segenap jajaran manajemen.
B. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
Untuk lebih memfokuskan strategi Organisasi dalam rangka pencapaian
tujuan, dilakukan analisis terhadap lingkungan internal berupa kekuatan dan
kelemahan, serta lingkungan eksternal yang merupakan peluang dan ancaman yang
dihadapi termasuk kondisi sumber daya dan dana, sarana dan prasarana serta
peraturan yang berlaku.
Dari analisis tersebut, faktor – faktor kunci keberhasilan yang dimanfaatkan
untuk meyakinkan keberhasilan organisasi, baik jangka pendek maupun jangka
panjang yaitu :
1. SDM Auditor yang cukup terdidik dan terseleksi
2. Komitmen pimpinan daerah dalam pemberantasan KKN
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
17
3. Respon positif stakeholder terhadap aktivitas Inspektorat dalam rangka
meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan dan
keterkaitan dengan unit kerja.
4. Iklim keterbukaan mendukung peningkatan dan optimalisasi fungsi Inspektorat.
C. TUJUAN STRATEJIK.
Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka visi dan misi tersebut harus
dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan
tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau
implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa
yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun
waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya
dan kemampuan yang dimiliki.
Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai
tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator
kinerja yang terukur. Rumusan tujuan berdasarkan misi Inspektorat dapat
diuraikan sebagai berikut :
1. Mewujudkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan Sistem Pengendalian
Interen Pemerintah pada SKPD.
Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD.
2. Meningkatkan Kompetensi dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Aparat
Pengawasan.
Tujuan: Meningkatnya kualitas SDM Aparat pemeriksa.
D. SASARAN STRATEJIK
Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam
serangkaian kebijakan. Untuk itu langkah strategis yang perlu dilakukan oleh
Inspektorat adalah:
1. Melakukan penguatan kapasitas kelembagaan Inspektorat.
2. Melakukan pembinaan dan koordinasi kepada SKPD dalam rangka pengawasan
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
18
yang bersifat pencegahan dini terjadinya penyimpangan.
3. Meningkatkan komitmen para Pimpinan SKPDdalam menindaklanjuti temuan
hasil pemeriksaan.
4. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi aparat pemeriksa untuk
mengembangkan inovasi dan potensinya.
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan
untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan
sasaran. Adapun kebijakan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan program
kegiatan adalah:
1. Menggunakan teknologi perangkat lunak dalam pelayanan administrasi.
2. Penajaman prioritas dan penambahan obyek serta sasaran pemeriksaan sesuai
dengan penguatan pengawasan.
3. Menanamkan pengawasan dilakukan secara efektif, efisien, preventif dan
berkelanjutan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan tidak terbatas pada
satu tahun anggaran.
4. Pengalokasian anggaran pengembangan SDM Aparatur dan Operasional
Pengawasan sesuai kebutuhan dengan mengacu pada standar dan ketentuan yang
ditetapkan.
E. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN.
Untuk mengarahkan pencapaian sasaran efektif maka disusunlah program dan
kegiatan yang implementasinya diatur melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan.
Strategi pencapaian sasaran tersebut dijabarkan melalui masing – masing sasaran sebagai
berikut :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pengawasan.
Sasaran ini dilaksanakan melalui kebijakan Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program
Peningkatan Disiplin Aparatur dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
19
Program Kegiatan
a. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran.
b. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur. c. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur. d. Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakn KDH.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- Penyediaan Kebersihan Kantor - Penyediaan Komponen Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor; - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan; - Penyediaan Bahan Logistik Kantor; - Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke
dalam dan luar Daerah; - Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran. - Pengadaan Kendaraan Operasional; - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; - Pengadaan Mebeleur; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Studio dan Komunikasi; - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;
- Pendidikan dan Pelatihan Formal; - Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan
Perundang – Undangan; - Pelaksanaan Pengawasan Internal secara
Berkala; - Penanganan Kasus Pengaduan di
lingkungan Pemerintah Daerah; - Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan; - Evaluasi Berkala Temuan Hasil
Pengawasan; - Desk Pendampingan SKPD; - Evalusi LAKIP; - Asistensi Penyusunan RKA SKPD;
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
20
e. Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
- Reviu Dokumen Perencanaan Penyerapan Anggaran Belanja Barang dan Jasa dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan;
- Pelatihan Tehnis Pengawasan dan
Penilaian Akuntabilitas Kinerja;
F. TARGET DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016.
Untuk dapat mengetahui keberhasilan Implementasi Rencana Kinerja Tahun
2016, seperti telah dijelaskan diatas, Inspektorat kabupaten Soppeng telah menetapkan
target untuk masing – masing sasaran yang harus dicapai.
Penetapan target didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Inspektorat dengan Nomor : 1.20.1.20.05.00.00.5.1
yang telah ditetapkan Inspektur dan mendapat pengesahan oleh Sekretaris Daerah
Kabupaten Soppeng. Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) terlampir.
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
21
Target ditetapkan untuk setiap Indikator Kinerja, baik untuk tingkat sasaran
maupun indikator (Input dan Output) yang ada ditingkat kegiatan ikhtisar rencana kinerja
ditingkat sasaran beserta indikatornya untuk Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:
SASARAN STRATEJIK
INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET
1 2 3 4
1. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah Daerah
• Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat yang diTindak Lanjuti;
• Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK;
• Persentase SAKIP SKPD yang
di Evaluasi;
%
%
%
100
70
100
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
22
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi
Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan kepada pemberi
mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran
dalam suatu media pelaporan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.Penyusunan LAKIP
Inspektorat Kabupaten Soppeng Tahun 2016 didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi
pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan
sebelumnya. Untuk menilai sejauh mana perjanjian kinerja telah terlaksana maka dilakukan
pengukuran kinerja secara objektif.
Pengukuran Kinerja merupakan metoda Performance Gap, yang dilaksanakan dengan
membandingkan antara rencana kerja dengan capaian masing-masing indicator kinerja
kegiatan, meliputi input, output dan outcome yang dilakukan melalui suatu proses sistematis
dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu program
dan kegiatan.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang
digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan
misi Inspektorat Kabupaten Soppeng.
Dengan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.53 Tahun 2015. Kinerja Inspektorat
Kabupaten Soppeng diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Kinerja . Pencapaian Kinerja
Sasaran, Program dan Kegiatan.
Untuk menpermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan
dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut. Kinerja Ditjen Pemerintah Umum dapat
dinilai dengan Skala Pengukuran Ordinal sebagaimana tertuang dalam Kepmendagri Nomor
16 Tahun 2004 seperti disajikan pada Tabel di bawah:
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
23
Indikator Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
Skala Pengukuran Ordinal Inspektorat Kabupaten Soppeng
No. Persentase (%) Kriteria Penilaian
I II III
1 85 – 100 Baik Sangat Baik Sangat berhasil
2 70 – 84 Sedang Baik Berhasil
3 55 – 69 Kurang Sedang Cukup Berhasil
4 < 55 Sangat Kurang Kurang Baik Tidak Berhasil
Secara umum dari sasaran stratejik yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten
Soppeng telah dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini terlihat dari
capaian indikator sasaran yang mencapai target yang diharapkan. Di sisi lain, keberhasilan
pencapaian target kinerja sasaran tak lepas dari keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan
pada masing-masing bagian organisasi.
B. INDIKATOR SASARAN
Indikator kinerja yang dipakai pada Inspektorat Kabupaten Soppeng adalah sebagai
berikut:
1. Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti
2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
3. Persentase SAKIP SKPD yang di Evaluasi
C. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA
Cara perhitungan tingkat capaian sasaran diatas adalah dengan menggunakan
perbandingkan sederhana antara target dan realisasi dalam tahun yang bersangkutan.
Langkah Pertama : Yang dilakukan adalah melakukan identifikasi suatu indikator yang
mempengaruhi suatu sasaran untuk saat ini bobot yang diberikan
adalah sama besar, yang berarti diasumsikan bahwa setiap
indikator sasaran dari suatu sasaran memiliki pengaruh yang sama
terhadap sasaran yang bersangkutan.
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
24
Langkah Kedua : Memperbandingkan antara tingkat capaian indikator sasaran
dengan target yang ada.
Langkah Ketiga : Menghitung setiap tingkat capaian sasaran dengan analisis kausal
tingkat capaian Indikator masing – masing sasaran.
Langkah Keempat : Analisis seluruh tingkat capaian masing – masing sasaran sehingga
dapat dihitung capaian kinerja keseluruhan dengan menganalisis
faktor – faktor substansi yang menjadi penyebab ketidak
tercapainya target kinerja.
Hasil pencapaian sasaran stratejik ini menunjukkan bahwa core area Inspektorat
Kabupaten Soppeng sebagai aktor utama pembaharuan manajemen pemerintah, khususnya
pemerintah Kabupaten Soppeng, telah dapat dilaksanakan dengan baik.
Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa pencapaian suatu kinerja sasaran bukanlah
tanggung jawab Sekretariat atau Inspektur Pembantu tertentu, tetapi bisa jadi lebih
merupakan gabungan dari kegiatan yang dilakukan Inspektur Pembantu untuk mewujudkan
suatu atau lebih indikator. Tinggi rendahnya suatu capaian tidaklah terlalu mencerminkan
gambaran sesungguhnya dari kinerja tetapi harus dilihat dulu bagaimana pencapaian target
yang ditetapkan apakah kurang, sama atau melebihi target.
D. CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
Rata – rata tingkat capaian kinerja selama Tahun 2016 dapat diikhtisarkan sebagai berikut
:
NO SASARAN
JUMLAH INDIKATOR
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pengawasan.
3 3 2 98,04 %
2. Meningkatnya Penanganan Audit 3 3 3 100%
3. Meningkatnya Penanganan Evaluasi Lakip
1 1 1 100 %
4. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Pemeriksa
2 2 2 100%
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 99,01 %
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
25
E. ANALISIS DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dari 4 sasaran stratejik yang
ditetapkan di dalam rencana kinerja Tahun 2016, .
Secara rincian capaian kinerja untuk masing – masing sasaran Stratejik tersebut
dapat dijelaskan pada bagian berikut ini :
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pengawasan.
Sasaran strategis ini merupakan salah satu sasaran strategis yang ditetapkan untuk
mencapai tujuan I, yaitu mewujudkan pelayanan administrasi pengawasan yang cepat
dan tepat. Untuk mencapai sasaran strategis ini dilaksanakan dengan program
Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 8 kegiatan, program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur dengan 8 kegiatan.
No. Indikator
Tahun 2016
Satuan Target Realisasi Capaian
1.
2.
3.
Persentase persepsi pegawai Inspektorat
terhadap pelayanan administrasi perkantoran.
Persentase sarana dan prasarana dalam
kondisi baik (layak pakai)
Persentase penyelesaian laporan tepat waktu
%
%
%
95
93
100
93,02
100
100
97,91
107,5
100
Persentase Pencapaian Sasaran 98,04
Persentase pencapaian sasaran tahun 2016 naik 0,19% dari pencapaian tahun 2015,
hal tersebut disebabkan indikator persentase penyelesaian laporan tepat waktu
meningkat,
hal ini disebabkan meningkatnya wawasan aparatur,dan meningkatnya sarana dan
prasarana perlengkapan perkantoran secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Hasil pengukuran dengan metode wawancara tatap muka dari 43 pegawai
Inspektorat, 35 orang menyatakan sangat puas, 5 orang berpendapat cukup puas,
2 orang kurang puas serta 1 orang tidak menyatakan pendapat atau terealisasi
sebesar 93,02%. Persentase pencapaian target dengan realisasi 93,02% ini turun
4,30% dari tahun 2015. Tren pencapaian target dari tahun awal Renstra (2016 –
2021) .
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
26
- Berdasarkan data dari Buku Inventaris Penyimpan Barang per 31 Desember 2016,
Dari 310 jumlah barang inventaris, 310 dalam kondisi baik/layak pakai atau sebesar
100%. Persentase pencapaian dibandingkan tahun 2015 meningkat .hal ini
disebabkan karena peralatan kantor yang rusak berat pada tahun 2015 telah
dihapus pada tahun 2016.
2. Meningkatnya penanganan audit.
Sasaran strategis ini merupakan salah satu sasaran strategis yang ditetapkan untuk
mencapai tujuan II yaitu ” Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD ” untuk mencapai
sasaran strategis ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH melalui kegiatan Pelaksanaan
Pengawasan Internal Secara Berkala, kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di
Lingkungan Pemda, kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, kegiatan
Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif dan kegiatan Evaluasi Berkala
Temuan Hasil Pengawasan.
No. Indikator
Tahun 2016
Satuan Target Realisasi Capaian
1.
2.
3.
Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat Yang
Ditindaklanjuti.
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
Persentase SAKIP SKPD yang di Evaluasi
%
%
%
100
70
100
100
70
100
100
100
100
Persentase Pencapaian Sasaran 100
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
27
a. Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti
Beberapa Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti dari Tahun
2015 – 2016 semuanya telah berhasil di selesaikan sehingga Persentase Capaian
menjadi 100%.
b. Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dari Tahun 2015 – 2016
diakumulatifkan sehingga temuan yang belum selesai di Tahun 2015 di lanjutkan di
Tahun 2016.
Jumlah
Pengaduan
Jumlah
Pengaduan yang
di Tindak lanjuti
Jumlah
Pengaduan
Jumlah
Pengaduan yang
di Tindak lanjuti
1 Izin Perceraian 29 29 18 18
2 Tindakan Indisipliner 2 2 4 4
3 Pengaduan Keberatan / Kasus 3 3 1 1
2015 2016
Persentase Pengaduan
MasyarakatNo.
Jumlah
Temuan
BPK
Jumlah
Temuan
yang di
Tindak
Lanjuti
Jumlah
Temuan
BPK
Jumlah
Temuan
yang di
Tindak
Lanjuti
Jumlah
Temuan
BPK
Jumlah
Temuan
yang di
Tindak
Lanjuti
1 2 3 4 5 6 3+5 4+6
1
Jumlah Temuan dan
yang ditindaklanjuti
dari Tahun 2015 - 201644 22 47 20 91 42 46%
No
Persentase Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK
2015 2016
Realisasi
(%)
Akumulatif 2015 +
2016
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
28
c. Persentase SAKIP SKPD yang di Evaluasi
Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2015 telah dilaksanakan dan mencapai 3.6%
dimana dari 36 SKPD hanya 10 SKPD yang dijadikan sampel. Tapi pada Tahun 2016
Evaluasi SAKIP SKPD tidak terlaksana Karena Anggarannya dialihkan ke Review
RPJMD Kabupaten sesuai dengan surat edaran Mendagri 050 Tahun 2016 yang
mewajibkan RPJMD Kabupaten di Review oleh APIP (Aparat Pengawas Internal
Pemerintah)
F. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, Inspektorat
menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 5.997.340.054 yang terbagi sebagai berikut :
1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.574.015 dengan realisasi sebesar
Rp.2.559.135.246 (99.42%) sisa Anggaran ( 14.879.808)
2. Belanja Langsung sebesar Rp.3.423.325.000 dengan realisasi sebesar Rp
3.343.852.779 (97.68%)
Pelaksanaan pembiayaan telah dipertanggung jawabkan serta diadministrasikan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan yang menyangkut aspek lainnya
diusahakan seefisien dan ekonomis mungkin dengan memperhatikan efektifitasnya dalam
rangka pencapaian kinerja. Rincian pagu dan realisasi dana diuraikan pada tabel di bawah:
No Program / Uraian Jumlah Pagu
Jumlah Realisasi
Persentase
(Rp) (Rp) (%)
I. Belanja Tidak Langsung 2,574,015,054 2,559,135,246 99.42%
II. Belanja Langsung 3,423,325,000 3,343,852,779 97.68%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
537,839,800 523,564,631 97.35%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik
28,876,000 24,813,481 85.93%
Jumlah
SKPD
Jumlah SKPD yang
di Evaluiasi
Jumlah
SKPD
Jumlah SKPD yang di
Evaluiasi
No
2015 2016Persentase SAKIP SKPD
yang dievaluasi
36 10 - -1 SKPD yang dievaluasi
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
29
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional
4,720,000 2,654,500 56.24%
Penyediaan Layanan kebersihan kantor 9,100,000 9,100,000 100.00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
1,670,000 1,655,000 99.10%
Penyediaan Bahan bacaan dan Perundang - undangan
10,500,000 8,810,000 83.90%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2,000,000 1,485,000 74.25%
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lain
253,000,000 252,806,150 99.92%
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 227,973,800 222,240,500 97.49%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
353,155,848 313,166,848 88.68%
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 63,800,000 63,800,000 100.00%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 13,750,000 13,612,500 99.00%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 88,581,473 87,874,475 99.20%
Pengadaan Mebeleur 70,104,375 70,104,375 100.00%
Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung Kantor 10,000,000 10,000,000 100.00%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 106,920,000 67,775,498
63.39%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Studio dan Komunikasi
0 0
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 0 0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
454,000,200 436,436,300 96.13%
Pendidikan dan Pelatihan Formal 78,000,000 72,029,100 92.35%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
376,000,200 364,407,200 96.92%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1,930,699,152 1,923,055,000 99.60%
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala 1,246,594,152 1,244,940,000 99.87%
Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
218,855,000 217,575,000 99.42%
Tindak lanjut Hasil temuan Pengawasan 33,250,000 31,750,000 95.49%
Evaluasi berkala temuan Hasil Pengawasan 143,000,000 140,290,000 98.10%
Desk Pendampingan SKPD 144,200,000 144,050,000 99.90%
Evaluasi LAKIP 69,800,000 69,750,000 99.93%
Asistensi Penyusunan RKA SKPD 0 0
Reviuw Dokumen Perencanaan, Penyerapan Anggaran Belanja Barang dan Jasa dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja 75,000,000 74,700,000
99.60%
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
147,630,000 147,630,000 100.00%
Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
147,630,000 147,630,000 100.00%
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
30
BAB IV PENUTUP
A. KEBERHASILAN KINERJA
Pada bab penutup LAPORAN KINERJA tahun 2016 ini dapat disimpulkan bahwa
secara umum sasaran stratejik yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2016
telah dapat dipenuhi oleh Inspektorat Kabupaten Soppeng.
Dengan demikian Core Area Inspektorat Kabupaten Soppeng yaitu Katalisator
Pembaharuan Manajemen Pemerintahan, khususnya di Kabupaten Soppeng dapat
diwujudkan. Hal ini sekaligus mewujudkan adanya kontribusi Inspektorat Kabupaten
Soppeng bagi eksistensi Inspektorat secara keseluruhan untuk melaksanakan pengawasan
yang profesional, efisien, efektif dan obyektif untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang
Adil, Jujur, Profesional dan bebas KKN sesuai RPJMD Kabupaten Soppeng.
B. KENDALA DAN HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA
Sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Kinerja ini dapat tercapai secara
optimal kecuali sasaran yang memerlukan perhatian lebih lanjut yaitu :
- Meningkatkan tindak lanjut lanjut hasil pemeriksaan BPK.
Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran
Inspektorat Kabupaten Soppeng meliputi :
1. Kurangnya komitmen SKPD dalam menyelesaikan tindak lanjut dan belum adanya SOP
penanganan tindak lanjut seluruh SKPD.
2. Tindak Lanjut hasil pengawasan Internal dari OPD/Auditan yang belum sesuai dengan
rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan serta belum tepat waktu dalam
menindaklanjuti hasil temuan.
C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH
1. Diperlukan komitmen bersama seluruh SKPD untuk menindak lanjuti temuan hasil
pemeriksaan.
2. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap OPD/Auditan dalam
menyelesaikan tindaklanjut hasil temuan Inspektorat Kab./Provinsi, Irjen Kementerian,
BPKP dan BPK melalui kegiatan Desk Pendampingan SKPD.
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH 2016
31
Sebagai penutup kami pimpinan beserta segenap Aparat Inspektorat
Kabupaten Soppeng mengharapkan agar LAKIP Tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban
akuntabilitas kami kepada para Stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam
pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.
INSPEKTUR DAERAH,
NUR ALAM, SH,.MH Pangkat : Pembina Utama Muda Nip. 19581231 198503 1 182
top related