laporan triwulanan · tabel 1.7 pertumbuhan industri manufaktur mikro dan kecil 20 tabel 2.1...
Post on 26-Jan-2020
22 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAPORAN TRIWULANAN
KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI MALUKU UTARA
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI MALUKU UTARA Jl. Jos Sudarso No.1 Tenate
Telp. 62-921-3121217 Fax : 62-921-3124017
VISI BANK INDONESIA
“Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah
dan nilai tukar yang stabil”
MISI BANK INDONESIA
1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,
2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional,
3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional,
4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.
TUGAS BANK INDONESIA (Pasal 8 UU No. 23 Tahun 1999)
1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, 3. Mengatur dan mengawasi bank.
Kritik, saran dan komentar dapat disampaikan kepada : Redaksi : Tim Ekonomi Moneter Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Jl. Jos Sudarso No. 1, Ternate Telp : (0921) 3121217 Fax : (0921) 3124017
KATA PENGANTAR
Tugas Bank Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 adalah menetapkan dan melaksanakan
kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan
mengawasi bank. Pelaksanaan tugas pokok tersebut ditujukan untuk mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah.
Sejalan dengan undang-undang tersebut, keberadaan Kantor Bank Indonesia di daerah
merupakan bagian dari jaringan kerja Kantor Pusat Bank Indonesia yang berperan sebagai
pelaksana kebijakan Bank Indonesia dan tugas-tugas pendukung lainnya di daerah.
Sebagai jaringan kerja Kantor Pusat Bank Indonesia di bidang ekonomi dan moneter, Bank
Indonesia Ternate berperan memberikan masukan dengan menyusun dan menerbitkan suatu
produk yaitu Kajian Ekonomi Regional yang pokok bahasannya terdiri atas Perkembangan
Ekonomi, Perkembangan Inflasi Regional, Kinerja Perbankan dan Sistem Pembayaran Provinsi
Maluku Utara dan Prospek Ekonomi. Kajian ini diolah berdasarkan data dan informasi di daerah
untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dan diharapkan
dapat menjadi salah satu bahan informasi bagi penentu kebijakan di daerah.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala.
Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa mengharapkan kritik dan saran
serta kerjasama dari semua pihak agar kualitas dan manfaat laporan ini menjadi lebih baik di
waktu yang akan datang.
Akhirnya, kepada pihak-pihak yang membantu tersusunnya laporan ini, kami sampaikan
penghargaan dan ucapkan terima kasih.
Ternate, Mei 2014 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI
MALUKU UTARA
Budiyono Kepala Perwakilan
i
HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR I DAFTAR ISI iii DAFTAR TABEL v DAFTAR GRAFIK vi INDIKATOR EKONOMI DAN PERBANKAN PROVINSI MALUKU UTARA viii RINGKASAN UMUM x BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO 1 1.1 Kondisi Umum 1 1.2 Perkembangan PDRB dari Sisi Permintaan 2 1.3 Perkembangan Ekonomi dari Sisi Penawaran 12 BOKS I KOMODITI/PRODUK/JENIS USAHA (KPJU) UNGGULAN UMKM 23 BAB II KEUANGAN PEMERINTAH 28 2.1 Kondisi Umum 28 2.2 Pendapatan Daerah 31 2.3 Belanja Daerah 33 2.4 Defisit dan Pembiayaan BAB III INFLASI DAERAH 35 3.1 Kondisi Umum 35 3.2 Perkembangan Inflasi Kota Ternate 36 3.3 Faktor-Faktor Penggerak Inflasi 43 BAB IV SISTEM KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN 49 4.1 Kondisi Umum Perbankan 49 4.2 Stabilitas Sistem Keuangan 55 BAB V SISTEM PEMBAYARAN & PENGELOAAN UANG 59 5.1 Kondisi Umum 59 5.2 Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai 59 5.3 Perkembangan Transaksi Pembayaran Non Tunai 63
BOKS II PERKEMBANGAN PENOLAKAN UANG LOGAM 67
BAB VI KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN 69 6.1 Kondisi Umum 69 6.2 Perkembangan Ketenagakerjaan 69 6.3 Pengangguran 72 6.4 Nilai Tukar Petani (NTP) 73 6.5 Tingkat Kemiskinan 76
iii
BAB VII PROSPEK PEREKONOMIAN 79 7.1 Prospek Perekonomian Makro 79 7.2 Prospek Inflasi Daerah 81 7.3 Prospek Perbankan 82
iv
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1.1 Struktur PDRB Sisi Penggunaan 3 Tabel 1.2 Realisasi Investasi Triwulan I 2014 di Maluku Utara 7 Tabel 1.3 Perkembangan Sektoral PDRB Sisi Penawaran 13 Tabel 1.4 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pertanian 15 Tabel 1.5 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pertanian 16 Tabel 1.6 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pertanian 16 Tabel 1.7 Pertumbuhan Industri Manufaktur Mikro dan Kecil 20 Tabel 2.1 Perkembangan Anggaran Pendapatan Pemprov Maluku Utara
(dalam miliar rupiah) 30
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemprov Maluku Utara (dalam miliar rupiah)
30
Tabel 2.3 Perkembangan Anggaran Belanja Pemprov Maluku Utara (dalam juta rupiah)
32
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemprov Maluku Utara (dalam juta rupiah)
32
Tabel 2.5 Perkembangan Anggaran Belanja Pemprov Maluku Utara (dalam juta rupiah)
33
Tabel 2.6 Perkembangan Anggaran Belanja Pemprov Maluku Utara (dalam miliar rupiah)
34
Tabel 3.1 Laju Inflasi Tahunan (yoy) Kota Ternate Menurut Kelompok Barang dan Jasa
(%) 36
Tabel 3.2 Kondisi Inflasi/Deflasi & Andil Kelompok Pengeluaran Kota Ternate 37 Tabel 3.3 Laju Inflasi Triwulanan (qtq) Kota Ternate Menurut Kelompok Barang dan
Jasa (%) 38
Tabel 5.1 Kegiatan Kas Keliling Triwulan I 2014 62 Tabel 5.2 Kegiatan Sosialisasi Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah Triwulan I 2014 62 Tabel 5.3 Perkembangan Cek/BG 64 Tabel 5.4 Perkembangan Perputaran Kliring 64 Tabel 5.5 Perkembangan RTGS 65 Tabel 6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan di Maluku Utara 70 Tabel 6.2 Sebaran Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan 71 Tabel 6.3 Sebaran Tenaga Kerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama 72 Tabel 6.4 Nilai Tukar Petani (NTP) Di Wilayah Sulampua 74 Tabel 6.5 Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku Utara Per Subsektor 75 Tabel 6.6 Perkembangan Penduduk Miskin di Maluku Utara 76 Tabel 6.7 Perkembangan Garis Kemiskinan di Maluku Utara 77 Tabel 7.1 Perkembangan Produksi Ikan Tangkap 80
v
DAFTAR GRAFIK
Halaman Grafik 1.1 Perkembangan PDRB Maluku Utara 1 Grafik 1.2 Struktur PDRB Sisi Penggunaan 2 Grafik 1.3 Perkembangan Konsumsi Masyarakat 4 Grafik 1.4 Indeks Tendensi Konsumen (ITK) 4 Grafik 1.5 Indeks Penadpatan Rumah Tangga (IPRT) 4 Grafik 1.6 Perkembangan Kredit Konsumsi 4 Grafik 1.7 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) 5 Grafik 1.8 Volume Bongkar Bahan Makanan (Ton/M3) 5 Grafik 1.9 Volume Bongkar Telur (Ton/M3) 5 Grafik 1.10 Volume Bongkar Minuman Ringan (Ton/M3) 6 Grafik 1.11 Volume Bongkar Bawang (Ton/M3) 6 Grafik 1.12 Volume Bongkar Beras Umum Non Dolog (Ton/M3) 6 Grafik 1.13 Total Volume Bongkar (Ton/M3) 6 Grafik 1.14 Perkembangan Investasi di Maluku Utara 7 Grafik 1.15 Perkembangan Kredit Investasi 7 Grafik 1.16 Perkembangan Konsumsi Semen 7 Grafik 1.17 Perkembangan Konsumsi Pemerintah 8 Grafik 1.18 Perkembangan Giro Pemerintah 8 Grafik 1.19 Perkembangan PDRB Sektor Ekspor 9 Grafik 1.20 Perkembangan Volume Ekspor 10 Grafik 1.21 Perkembangan Nilai Ekspor 10 Grafik 1.22 Perkembangan Ekspor Kopra 11 Grafik 1.23 Perkembangan Ekspor Nikel 11 Grafik 1.24 Perkembangan Harga Internasional 11 Grafik 1.25 Perkembangan Volume Muat Barang di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate 12 Grafik 1.26 Perkembangan PDRB Riil Sektor Impor 12 Grafik 1.27 Perkembangan Kegiatan Impor 12 Grafik 1.28 Struktur PDRB Sisi Penawaran 13 Grafik 1.29 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pertanian 14 Grafik 1.30 Perkembangan Kredit Pertanian 17 Grafik 1.31 Perkembangan Kinerja Ikan Tangkap 17 Grafik 1.32 Perkembangan PDRB Riil Sektor PHR 18 Grafik 1.33 Perkembangan Kredit Sektor PHR 19 Grafik 1.34 Perkembangan TPK 19 Grafik 1.35 Perkembangan PDRB Riil Sektor Industri Pengolahan 19 Grafik 1.36 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pertambangan dan Penggalian 22 Grafik 1.37 Perkembangan Kredit Sektor Pertambangan dan Penggalian 22 Grafik 2.1 Perkembangan APBD Maluku Utara (dalam juta rupiah) 28 Grafik 2.2 Perkembangan APBD Maluku Utara (dalam miliar rupiah) 29 Grafik 3.1 Laju Inflasi Tahunan (yoy) Kota Ternate, Sulampua & Nasional 36 Grafik 3.2 Laju Inflasi Bulanan (mtm) Kota Ternate, Sulampua & Nasional 39 Grafik 3.3 Inflasi dan Andil Kota Ternate Menurut Kelompok Barang & Jasa Januari
2014 40
Grafik 3.4 Inflasi dan Andil Kota Ternate Menurut Kelompok Barang & Jasa Februari 2014
41
Grafik 3.5 Inflasi dan Andil Kota Ternate Menurut Kelompok Barang & Jasa Maret 43
vi
2014 Grafik 3.6 Pergerakan Inflasi Berdasarkan Faktor Penyebabnya 44 Grafik 3.7 Pergerakan Harga Nikel dan Emas Internasional 45 Grafik 3.8 Pergerakan Harga Crude Oil West Texas Intermediate 45 Grafik 3.9 Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika 46 Grafik 3.10 Volume Tangkap dan Nilai Ikan Tangkap 47 Grafik 3.11 Perkembangan Harga Ikan Tangkap 47 Grafik 4.1 Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku Utara (miliar rupiah) 50 Grafik 4.2 Perkembangan DPK (miliar rupiah) 50 Grafik 4.3 Perkembangan LDR Bank Umum di Maluku Utara 51 Grafik 4.4 Perkembangan Kredit di Maluku Utara (miliar rupiah) 52 Grafik 4.5 Perkembangan Bank Syariah 53 Grafik 4.6 Perkembangan BPR/S 54 Grafik 4.7 Perkembangan NPL’s Perbankan 55 Grafik 4.8 Struktur Aliran Dana Kredit Sektoral 55 Grafik 4.9 Pangsa Kredit Sektor Rumah Tangga 56 Grafik 4.10 Pangsa Kredit UMKM 57 Grafik 5.1 Aliran Kas Uang Kartal di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Malut 60 Grafik 5.2 Perkembangan Aliran Kas Uang Kartal (yoy) di Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Prov. Malut 60
Grafik 5.3 Perkembangan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) 61 Grafik 5.4 Temuan Uang Palsu di Wilayah Kerja KPw BI Prov. 63 Grafik 5.5 Perkembangan RTGS Kota Ternate 65 Grafik 6.1 Sebaran Tenaga Kerja Per Sektoral di Maluku Utara 71 Grafik 6.2 Perkembangan Jumlah Pengangguran dan TPT Maluku Utara 73 Grafik 6.3 Perkembangan NTP Maluku Utara 74
vii
INDIKATOR EKONOMI DAN PERBANKAN
PROVINSI MALUKU UTARA
A. Inflasi dan PDRB
2014Tw.1 Tw.2 Tw.3 Tw.4 Tw.1 Tw.2 Tw.3 Tw.4 Tw.1
MAKRO
Indeks Harga Konsumen (Kota Ternate) 133,20 134,73 135,68 136,87 138,49 138,68 148,78 150,25 112,16 Laju Inflasi Tahunan (yoy %) 4,5 4,3 3,9 3,3 4,0 2,9 9,66 9,78 8,80
PDRB - harga konstan (Milyar Rp) 279,75 284,53 287,77 287,76 1139,81 289,47 288,85 292,17 294,28 - Pertanian 33,8 31,9 32,9 33,9 132,4 33,9 33,4 33,4 28,57 - Pertambangan & Penggalian 97,13 98,30 99,38 98,21 393,02 100,25 102,88 104,50 107,89 - Industri Pengolahan 3,98 4,05 4,15 4,23 16,41 4,18 4,31 4,35 4,60 - Listrik, Gas & Air Bersih 16,33 17,03 17,56 17,78 68,69 17,31 17,63 17,93 18,18 - Bangunan 241,55 246,61 259,41 265,32 1012,89 268,65 280,00 288,35 301,78 - Perdagangan, Hotel & Restoran 67,71 69,06 71,04 72,03 279,84 71,74 72,45 73,94 76,69 - Pengangkutan & Komunikasi 30,88 31,45 32,29 32,32 126,94 32,33 33,58 34,38 35,28 - Keuangan, Persewaaan & Jasa 65,95 68,28 70,02 71,22 275,47 69,61 72,37 74,32 75,89 - Jasa 837,07 851,22 874,48 882,73 3445,50 887,45 905,45 923,30 943,17Pertumbuhan PDRB (yoy %) 7,3 7,3 6,3 5,8 6,0 6,4 5,6 6,5 6,3
Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta) 0,17 0,09 0,11 0,18 0,19 0,18 0,15 0,20 0,02Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton) 3,86 1,89 2,36 4,56 4,62 1,36 3,93 6,38 0,65Nilai Impor Nonmigas (USD Juta) 0,0034 0,0058 0,0000 0,0009 0,0002 0,0020 0,0016 0,0008 0,0012Volume Impor Nonmigas (ribu ton) 0,0014 0,0037 0,0000 0,0013 0,0000 0,0043 0,0017 0,0010 0,0003
20132012INDIKATOR
viii
B. Perbankan
2014Tw.1 Tw.2 Tw.3 Tw.4 Tw.1 Tw.2 Tw.3 Tw.4 Tw.1
PERBANKANBank Umum:Total Aset (Rp milyar) 5072,35 5266,31 5.477,92 5.791,38 5.906,48 5.959,34 6262,19 6602,52 6461,46DPK (Rp milyar) 12441,08 12905,37 4.461,72 4.424,58 4.792,54 4.743,51 4.923,28 4.830,80 5080,11 - Tabungan 4056,92 4419,18 2.351,96 2.737,29 2.513,83 2.598,37 2.786,21 3.170,73 2942,67 - Giro 6126,83 6392,95 1.323,81 865,03 1.390,55 1.282,53 1.290,50 779,16 1183,25 - Deposito 2257,34 2273,00 785,95 822,26 888,16 862,61 846,56 880,90 954,19Kredit (Rp milyar) 3299,83 3552,11 3.708,30 3.864,23 4.025,03 4.375,88 4508,43 4.631,48 4712,95 - Modal Kerja 1119,04 1356,45 1.164,32 1.169,31 1.185,19 1.278,99 1278,46 1.295,95 1279,74 - Konsumsi 300,28 330,14 2.196,47 2.334,80 2.469,36 2.623,35 479,15 483,46 2950,47 - Investasi 1880,50 1865,52 347,51 360,13 370,48 473,54 479,15 483,46 482,74LDR 76,51 81,61 83,1 87,3 84,0 92,2 91,57 95,87 92,77Kredit UMKM (Rp milyar) Kredit Mikro (Rp milyar) 254,13 405,79 222,32 224,39 235,73 255,97 249,11 266,43 271,96 Kredit Kecil (Rp milyar) 650,16 810,30 761,40 805,70 790,40 840,55 820,45 830,03 740,44 Kredit Menengah (Rp milyar) 242,57 299,90 273,13 260,39 282,47 335,78 347,74 355,90 338,81Total Kredit MKM (Rp milyar) 1.275,70 1.250,02 1.256,85 1.290,48 1.308,60 1.432,30 1.417,30 1452,35 1351,22NPL 1,94 2,16 2,20 1,98 2,53 2,84 3,17 2,78 3,08Keterangan:Definisi UMKM mengikuti skala usaha berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM
INDIKATOR2012 2013
ix
Ringkasan Umum
GAMBARAN UMUM
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Utara atas dasar harga
konstan pada triwulan I 2014 tercatat sebesar Rp. 943,16 miliar, naik cukup tinggi
sebesar 6.28% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan perekonomian Maluku Utara berada diatas rata-rata pertumbuhannya
selama lebih dari satu dekade terakhir (2002 – triwulan I 2014) yang tercatat pada
level 5,99%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di pembukaan tahun
ini masih berada diatas pertumbuhan ekonomi Nasional yang tercatat sebesar
5,21% (yoy). Laju kenaikan harga barang dan jasa tahunan (yoy) di Maluku Utara
yang direpresentasikan oleh Kota Ternate di triwulan awal 2014 yaitu tercatat
sebesar 8,80% (yoy), jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan data periode yang
sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,97% (yoy). Tekanan inflasi yang dialami
oleh Kota Ternate juga terpantau lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional dan
Zona Sulampua (Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan Papua) yang masing-masing
tercatat sebesar 7,32% (yoy) dan 7.32% (yoy).
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
Dari sisi permintaan (penggunaan), pertumbuhan ekonomi utamanya
digerakkan oleh seluruh komponen permintaan kecuali ekspor yang tercatat
tumbuh negatif sebesar -8,5% (yoy) yang dipengaruhi oleh terhentinya
kegiatan ekspor dari sektor pertambangan . Disisi yang berlawanan, impor
tumbuh signifikan sebesar 11,4% (yoy). Namun jika dibandingkan dengan
triwulan sebelumnya, sektor yang tumbuh negatif adalah pengeluaran
konsumsi pemerintah -2,98% (qtq), pembentukan modal tetap bruto -
1,05% (qtq) serta ekspor barang dan jasa yang turun lebih dalan
dibandingkan data tahunannya sebesar -1,62% (qtq). Sementara itu,
pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi
Ringkasan Umum x
pemerintah dan impor terakselerasi pertumbuhannya masing-masing
sebesar 1,84% (qtq), 4,07% (qtq), dan 1,17% (qtq).
KEUANGAN PEMERINTAH
Pada tahun 2014, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki target
pendapatan dalam APBD sebesar Rp1,61 triliun, meningkat 6,22% (yoy)
atau naik sebanyak Rp94,87 milyar dibandingkan dengan target pendapatan
pada APBD Perubahan (APBD-P) 2013. Sementara itu, target belanja di
tahun 2014adalah sebesar Rp1,56 triliun atau turun-3,38% (yoy) atau
sebanyak Rp54,77 milyar dibandingkan dengan target pengeluaran APBD-P
2013. Dengan demikian, pada tahun 2014 akan terjadi surplus anggaran
sebesar Rp52,50 miliar dimana kondisi ini berbalik dari tahun 2012 dan
2013 dimana Provinsi Maluku Utara selalu defisit dalam APBD. Angka dalam
APBD 2014 masih mungkin akan mengalami perubahan dan menjadi APBD-
P 2014 jika pemerintah Provinsi Maluku Utara menganggap perlu koreksi
sesuai dengan perubahan kebutuhan sepanjang tahun 2014.
INFLASI DAERAH
Laju kenaikan harga barang dan jasa tahunan (yoy) di Maluku Utara yang
direpresentasikan oleh Kota Ternate di triwulan awal 2014 yaitu tercatat
sebesar 8,80% (yoy), jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan data
periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,97% (yoy). Tekanan
inflasi yang dialami oleh Kota Ternate juga terpantau lebih tinggi
dibandingkan dengan Nasional dan Zona Sulampua (Sulawesi, Maluku,
Maluku Utara dan Papua) yang masing-masing tercatat sebesar 7,32% (yoy)
dan 7.32% (yoy).
Ringkasan Umum xi
SISTEM KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN
Secara umum kinerja perbankan di Maluku Utara pada triwulan I-2014
menunjukan perkembangan positif, baik secara kelembagaan maupun
secara keuangan. Walaupun Aset perbankan pada triwulan laporan
tercatat mengalami penurunan, namun penghimpunan dana pihak ketiga
(DPK) dan kredit yang disalurkan mengalami peningkatan. Pada triwulan
laporan tingkat pertumbuhan penyaluran dana tercatat lebih tinggi
dibandingkan penghimpunan DPK sehingga mengakibatkan Loan to Deposit
Ratio (LDR) meningkat. Peningkatan penyaluran kredit ini juga diiringi
peningkatan rasio Non Performing Loan’s (NPL) yang sedikit meningkat,
namun demikian rasio ini masih berada didalam batas aman yang
ditetapkan. Secara kelembagaan di tahun 2014, akan ada penambahan
jaringan kantor Bank Umum Syariah, BPRS dan BPR yang tersebar di wilayah
Maluku Utara dan sedang proses perizinan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan
(OJK).
SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG
Aliran uang kartal pada triwulan I 2014 di Maluku Utara menunjukkan net
Inflow yang berarti jumlah uang yang masuk ke khasanah Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara (setoran, penukaran, kas keliling) lebih
besar dibandingkan dengan uang kartal ke masyarakat (bayaran, penukaran,
kas keliling). Selama triwulan laporan tercatat bahwa terdapat 1.059.286
lembar uang tidak layak edar (UTLE) yang masuk ke Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi Maluku Utara, turun signifikan sebesar 69,47% (yoy)
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau turun 35,07%
dibandingkan triwulan IV 2013. Jumlah uang palsu yang ditemukan di wilayah
kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara selama triwulan
I 2014 sebanyak 10 lembar, naik dibandingkan jumlah uang palsu yang
ditemukan pada triwulan IV 2013 yaitu sebanyak 5 lembar atau naik 900%
(yoy) dan naik 100% jika dibandingkan triwulan IV 2013.
.
Ringkasan Umum xii
KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Kondisi ketenagakerjaan di Maluku Utara periode Februari 2014
menunjukkan pertumbuhan negatif jika dilihat dari penambahan jumlah
pengangguran. Kondisi ini terjadi seiring dengan naiknya jumlah
pendudukumur 15 tahun keatas yang diikuti olehbertambahnya jumlah
angkatan kerja. Jumlah pengangguran yang meningkat ini pada akhirnya
menggiring turunnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) secara
tahunan serta naiknya tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi
Maluku Utara.
.
PROSPEK PEREKONOMIAN
Menyambut tahun 2014, Provinsi Maluku Utara masih diperkirakan
tumbuh pada level yang menggembirakan yaitu sebesar 6,06%±1
(yoy). Sumber pertumbuhan diawal tahun 2014 diperkirakan masih
berasal dari tiga sektor utama yang selama ini menjadi motor
ekonomi Malut yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan
restoran (PHR) serta sektor industri pengolahan. Sementara itu, sektor
pertambangan yang digadangkan menjadi salah satu sektor utama di
masa yang akan datang diperkirakan akan mengalami penurunan
lebih tajam dari triwulan I 2014 terutama dari sisi ekspor yang
merupakan dampak dari pemberlakuan UUD Minerba. Tekanan inflasi
Kota Ternate sebagai representasi Provinsi Maluku Utara diperkirakan
akan meningkat sepanjang triwulan II 2014 dibandingkan dengan
data historisnya yaitu dikisaran 8,81%±1 (yoy). Keputusan Bank
Indonesia untuk mempertahankan suku bunga di level 7,5%
diperkirakan akan memberikan dorongan positif terhadap perbaikan
kondisi Current Account Defisit (CAD) Indonesia. Namun disisi lain
akan menambah beban bagi pihak perbankan karena mereka harus
menaikkan suku bunga baik suku bunga kredit maupun tabungan.
Ringkasan Umum xiii
1.1 Kondisi Umum
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Utara atas dasar harga konstan pada
triwulan I 2014 tercatat sebesar Rp943,16 miliar, naik cukup tinggi sebesar 6.28% (yoy)
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan perekonomian Maluku
Utara berada diatas rata-rata pertumbuhannya selama lebih dari satu dekade terakhir (2002 –
triwulan I 2014) yang tercatat pada level 5,99%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di
pembukaan tahun ini masih berada diatas pertumbuhan ekonomi Nasional yang tercatat sebesar
5,21% (yoy). Perekonomian Indonesia memang diprediksi tumbuh melambat di tahun 2014 dan
hal yang sama juga terjadi pada pertumbuhan Maluku Utara. Jika dibandingkan dengan triwulan
sebelumnya, Maluku Utara tercatat tumbuh tipis sebesar 1,82% (qtq). Perlambatan perekonomian
ini juga disumbang oleh menurunnya produktivitas sektor pertambangan pasca implementasi UU
Minerba.
Dari sisi permintaan (penggunaan), pertumbuhan ekonomi utamanya digerakkan oleh seluruh
komponen permintaan kecuali ekspor yang tercatat tumbuh negatif sebesar -8,5% (yoy) yang
dipengaruhi oleh terhentinya kegiatan ekspor dari sektor pertambangan . Disisi yang berlawanan,
impor tumbuh signifikan sebesar 11,4% (yoy). Namun jika dibandingkan dengan triwulan
sebelumnya, sektor yang tumbuh negatif adalah pengeluaran konsumsi pemerintah -2,98% (qtq),
-1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
-100,000.0 200,000.0 300,000.0 400,000.0 500,000.0 600,000.0 700,000.0 800,000.0 900,000.0
1,000,000.0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2010 2011 2012 2013 2014
PDRB g_yoy (aksis kanan)
BAB I. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
Grafik 1.1 Perkembangan PDRB Maluku Utara
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
1
BAB I. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
pembentukan modal tetap bruto -1,05% (qtq) serta ekspor barang dan jasa yang turun lebih dalan
dibandingkan data tahunannya sebesar -1,62% (qtq). Sementara itu, pengeluaran konsumsi
lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah dan impor terakselerasi
pertumbuhannya masing-masing sebesar 1,84% (qtq), 4,07% (qtq), dan 1,17% (qtq).
Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sebesar 6,28% (yoy) ini
disumbangkan oleh seluruh sektor kecuali sektor pertambangan yang tercatat tumbuh negatif
sebesar -15,75% (yoy). Sedangkan sektor lainnya terakselerasi secara variatif. Sektor perdagangan,
hotel dan restoran (PHR) melesat 12,33% (yoy), listrik, gas dan air bersih 10,07% (yoy), keuangan
9,13% (yoy), dan keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan 9,03% (yoy). Sedangkan sektor
pertanian sebagai pemilik share terbesar PDRB tumbuh 1,66% (yoy). Proses pemungutan suara
pemilihan anggota legislatif (PILEG) berlangsung dengan aman dan lancar serta tidak ada kejadian
force major lainnya yang mengganggu kestabilan di Maluku Utara sehingga mendukung lancarnya
kegiatan perekonomian hingga akhir triwulan laporan.
1.2 Perkembangan PDRB dari Sisi Permintaan
Struktur perekonomian Maluku Utara dari sisi permintaan (penggunaan) pada triwulan I 2014
masih didominasi oleh konsumsi masyarakat dengan pangsa 85,28%. Konsumsi pemerintah juga
memiliki peran yang cukup besar dengan pangsa sebesar 29,97%. Sementara itu kegiatan
pembentukan modal tetap bruto/investasi (PMTB) memiliki pangsa 8,15%. Ekspor memiliki pangsa
sebesar 22,38%, kemudian impor dan perubahan stok yang menjadi komponen pengurang PDRB
masing-masing memiliki pangsa sebesar 27,29% dan 8,7%.
Kons. Rumah Tangga, 84.4
%
Kons. Swasta, 0.9%
Kons. Pemerintah, 30
.0%
PMTB, 8.1%
Perubahan Stok, -18.5%
Ekspor, 22.4%Impor, 27.3%
Grafik 1.2 Struktur PDRB Sisi Penggunaan
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
2
BAB I. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
Konsumsi lembaga swasta nirlaba mengalami pertumbuhan tahunan tertinggi di triwulan I 2014
sebesar 13,2% (yoy) atau 4,07% (qtq) namun dikarenakan jumlahnya yang kecil sehingga share
terhadap PDRB sisi permintaan hanya sebesar 0,7%. Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang
memiliki andil terbesar (84,4%) kepada PDRB Maluku Utara mencatatkan angka pertumbuhan
sebesar 7,0% (yoy) atau 1,84% (qtq). Hal ini dapat diartikan bahwa sebagian besar perekonomian
Maluku Utara dari sisi permintaan masih ditopang oleh tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Hal
ini terkonfirmasi dengan terakselerasinya pertumbuhan tahunan impor yang tercatat sebesar
11,4% (yoy) atau lebih tinggi 1,17% (qtq). Selain itu, naiknya laju pertumbuhan impor juga berarti
semakin tingginya ketergantungan Maluku Utara terhadap barang-barang impor dalam
pemenuhan kebutuhannya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Maluku Utara.
Ekspor Maluku Utara yang mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar -8,5% (yoy) atau -9,01%
(qtq) yang disebabkan oleh berhentinya kegiatan ekspor bijih nikel per Februari 2014. Bijih nikel
adalah komoditas ekspor utama Maluku Utara dengan rata-rata share sebesar ±98%.
1.2.1 Konsumsi
Pertumbuhan konsumsi masyarakat pada triwulan laporan masih terjaga pada tingkat yang baik
dan relatif stabil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Konsumsi masyarakat yang terdiri dari
konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga swasta nirlaba tumbuh sebesar 7,1% (yoy) atau
0,7% lebih tinggi dari pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya. Beberapa faktor yang memicu
pertumbuhan konsumsi masyarakat adalah naiknya pendapatan masyarakat (penyesuaian gaji
pegawai negeri sipil atau PNS) serta pelaksanaan PILEG 2014 walaupun andil yang diberikan ketiga
faktor terakhir kurang signifikan terhadap konsumsi masyarakat secara aggregat di triwulan
laporan karena tingkat konsumsi masyarakat Malut yang notabene sudah tinggi.
Komponen PenggunaanPertumbuhan
(yoy)Kontribusi
(%)Konsumsi Masyarakat 7.1 85.28%Konsumsi Pemerintah 7.9 29.97%PMTB 5.6 8.15%Ekspor -8.5 22.38%Dikurangi Impor 11.4 27.29%PDRB 6.5 6.5
Tabel 1.1 Struktur PDRB Sisi Penggunaan
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
3
BAB I. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
Berdasarkan indeks tendensi konsumen (ITK) di triwulan I 2013, yang tercatat sebesar 111,0 yang
berarti bahwa kondisi ekonomi masyarakat meningkat dan tingkat optimisme konsumen naik tipis
jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 110,83. Selain itu,
peningkatan kondisi ekonomi konsumen ini didorong oleh peningkatan indeks penerimaan rumah
tangga (IPRT) saat ini sebesar 114,60 atau naik 12,5%(yoy) atau 3,2% (qtq).
Konsumsi masyarakat yang tumbuh positif ini juga ditandai dengan pertumbuhan kredit yang
disalurkan oleh perbankan dimana kredit konsumsi tercatat tumbuh signifikan sebesar 19,48%
(yoy), melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 20,07%
(yoy) maupun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat
tumbuh sebesar 29,04% (yoy)..
0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%
-100,000.00 200,000.00 300,000.00 400,000.00 500,000.00 600,000.00 700,000.00 800,000.00 900,000.00
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2010 2011 2012 2013 2014
Kons. Masyarakat g_yoy (aksis kanan)
107.8 108.6
111.7
109.4
102.45
107.15
113.23
110.83111.0
-6.00%
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
9698
100102104106108110112114116
I II III IV I II III IV I
2012 2013 2014
ITK g_yoy (aksis kanan)
102.47103.63
110.10
103.82104.98
109.67111.15
104.98
101.88
106.87
112.81111.04
114.60
-0.06-0.04-0.0200.020.040.060.080.10.120.14
95.00
100.00
105.00
110.00
115.00
120.00
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2011 2012 2013 2014
IPRT g_yoy (aksis kanan)
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%
-
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3
2011 2012 2013 2014
Kredit Konsumsi g_yoy (aksis kanan)
Grafik 1.3 Perkembangan Konsumsi Masyarakat
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 1.4 Indeks Tendensi Konsumen (ITK)
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 1.5 Indeks Penadpatan Rumah Tangga (IPRT)
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 1.6 Perkembangan Kredit Konsumsi
4
BAB I. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
Sementara itu, nilai tukar petani (NTP) sebagai gambaran tingkat daya beli petani di Maluku Utara
tercatat sebesar 103,24 pada akhir triwulan laporan atau naik sebesar 2,29% (qtq) atau 2,43%
(yoy). NTP Malut menunjukkan tren meningkat sejak oktober.Dengan kata lain, pertumbuhan
konsumsi Malut digerakkan oleh masyarakat baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan.
Meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat di Maluku Utara juga terlihat dari pergerakan kegiatan
bongkar muat di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate pada sebagian besar komoditas yang dikirim dari
luar daerah seperti Surabaya, Makassar dan Bitung (Manado).
-2.00%
-1.50%
-1.00%
-0.50%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
97.00
98.00
99.00
100.00
101.00
102.00
103.00
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3
2012 2013 2014
NTP g_yoy
-60.0%
-40.0%
-20.0%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
140.0%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3
2012 2013 2014
Volume Bongkar g_yoy (aksis kanan)
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%300.0%350.0%400.0%
0
100
200
300
400
500
600
700
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3
2012 2013 2014
Volume Bongkar
g_yoy (aksis kanan)
Grafik 1.7 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 1.8 Volume Bongkar Bahan Makanan (Ton/M3)
Sumber : PT Pelindo Cabang Ternate
Grafik 1.9 Volume Bongkar Telur (Ton/M3)
Sumber : PT Pelindo Cabang Ternate
5
BAB I. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
1.2.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
Pertumbuhan investasi atau modal tetap domestik bruto (PMTB) pada triwulan I 2014 masih terjaga
pada tingkat yang cukup tinggi yaitu sebesar 5,6% (yoy), walaupun mengalami perlambatan jika
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh 10,7% (yoy).
Namun secara nominal terpantau adanya kenaikan investasi di Maluku Utara. Jika dibandingkan
dengan triwulan sebelumnya tercatat adanya perlambatan sebesar -1,1% (qtq). Kegiatan investasi
pada triwulan laporan digerakkan oleh pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah provinsi
Maluku Utara dalam rangka mendukung program MP3EI baik infrastruktur dasar seperti jembatan
dan jalan raya ataupun fasilitas pendukung transportasi lainnya seperti pelabuhan yang perannya
cukup vital mengingat kondisi geografis Maluku Utara yang berupa kepulauan. Beberapa kegiatan
-200.0%
-100.0%
0.0%
100.0%
200.0%
300.0%
400.0%
500.0%
0
200
400
600
800
1000
1200
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3
2012 2013 2014
Volume Bongkar g_yoy (aksis kanan)
-1000.0%
0.0%
1000.0%
2000.0%
3000.0%
4000.0%
5000.0%
6000.0%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3
2012 2013 2014
Volume Bongkar
g_yoy (aksis kanan)
0
5000
10000
15000
20000
25000
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3
2012 2013 2014
-40.0%
-20.0%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3
2011 2012 2013
Volume Bongkar g_yoy (aksis kanan)
Grafik 1.10 Volume Bongkar Minuman Ringan (Ton/M3)
Sumber : PT Pelindo Cabang Ternate
Grafik 1.11 Volume Bongkar Bawang (Ton/M3)
Sumber : PT Pelindo Cabang Ternate
Grafik 1.12 Volume Bongkar Beras Umum Non Dolog (Ton/M3)
Sumber : PT Pelindo Cabang Ternate
Grafik 1.13 Total Volume Bongkar (Ton/M3)
Sumber : PT Pelindo Cabang Ternate
6
BAB I. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan smelter nikel di Halmahera Timur, finalisasi
jalan lingkar Pulau Morotai, pembangunan jalan raya Sofifi – Tobelo, pembangunan Duafa Centre,
serta berbagai kegiatan pembangunan lainnya di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara.
Kategori Sektor Tujuan Investasi Jumlah ProyekNilai Investasi
(US$ Ribu)
Primer Pertambangan 5 35,202.8 Sekunder Industri Logam Dasar, Barang
Logam, Mesin dan Elektronik 1 267.5
Listrik, Gas dan Air 1 26.9 Perdagangan dan Reparasi 1 -
8 37,214.2
Tersier
Total
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
I II III IV I II III IV I II III IV I
2011 2012 2013 2014
PMTB g_yoy (aksis kanan)
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3
2011 2012 2013 2014
Kredit Investasi g_yoy (aksis kanan)
-100.0%
0.0%
100.0%
200.0%
300.0%
400.0%
500.0%
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3
2012 2013 2014
Konsumsi Semen (ton) g_yoy (aksis kanan)
Grafik 1.14 Perkembangan Investasi di Maluku Utara
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 1.15 Perkembangan Kredit Investasi
Grafik 1.16 Perkembangan Konsumsi Semen
Sumber : ASI
Tabel 1.2 Realisasi Investasi Triwulan I 2014 di Maluku Utara
Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
7
BAB I. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
Selain itu, pertumbuhan investasi di Maluku Utara juga tercermin dari perkembangan kredit
investasi yang disalurkan perbankan hingga Maret 2014 tercatat sebesar Rp482,74 miliar atau naik
signifikan sebesar 30,30% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada triwulan laporan, volume pengadaan semen di Maluku Utara naik sebesar 15,1% (yoy) jika
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini turut mengkonfirmasi
pertumbuhan positif kegiatan investasi dan pembangunan di Maluku Utara baik yang berupa fisik
maupun non fisik.
1.2.3 Pengeluaran Pemerintah
Kinerja pengeluaran konsumsi pemerintah pada triwulan I 2013 tumbuh sebesar 7.86% (yoy), atau
turun sebesar -2,98% (qtq) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Berbeda dari data
tahunannya, jika dilihat dari data triwulanannya (qtq) yang turun -2,98%% (qtq), sedangkan
triwulan IV 2013 tercatat pertumbuhan sebesar 3,83% (qtq). Penghujung tahun merupakan jadwal
penyelesaian berbagai proyek pembangunan pemerintah baik yang dibiayai melalui APBD maupun
APBN sehingga pengeluaran pemerintah memang akan lebih intens jika dibandingkan dengan
triwulan awal.
Pengeluaran konsumsi pemerintah juga terlihat dari perkembangan saldo giro pemerintah di
perbankan, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Pada triwulan I 2014, jumlah saldo
pemerintah di perbankan mengalami penurunan sebesar -3,2% dibandingkan posisi di bulan
Januari. Secara tahunan, saldo giro pemerintah lebih rendah -32,9% (yoy) jika dibandingkan posisi
yang sama tahun sebelumnya. Saldo giro yang dimiliki pemerintah menandakan sejauh mana
program kerja yang sudah dijalankan.
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
I II III IV I II III IV I II III IV I
2011 2012 2013 2014
Kons. Pemerintah g_yoy (aksis kanan)
-100.0%
-50.0%
0.0%
50.0%
100.0%
150.0%
200.0%
0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00900.00
1000.00
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3
2011 2012 2013 2014
Giro Pemerintah g_yoy (aksis kanan)
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 1.17 Perkembangan Konsumsi Pemerintah
Grafik 1.18 Perkembangan Giro Pemerintah
8
BAB I. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
1.2.4 Kegiatan Ekspor – Impor
Kinerja ekspor diawal tahun 2014 terpantau mengalami pertumbuhan negatif sebagai dampak dari
berhentinya kegiatan ekspor biji nikel pasca implementasi UUD Minerba sampai nanti smelter
selesai dibangun dan perusahaan tambang dapat kembali beroperasi.
Perkembangan ekspor pada triwulan laporan menunjukkan pertumbuhan negatif yaitu turun
sebesar -8,45% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnyaatau turun
sebesar 9,01% (qtq) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan kinerja ekspor ini
juga terlihat dari kegiatan ekspor Maluku Utara yang bergerak turun baik secara nilai maupun
beratnya. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, volume ekspor turun
sebesar -85,98% (yoy) atau turun -89,86% (qtq) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
Sedangkan jika dilihat dari total nilai ekspor, Maluku Utara mengalami penurunan yang tidak kalah
tajam dengan volume ekspor yaitu sebesar 88,57% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang
sama tahun sebelumnya atau -89,06% (qtq) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. yaitu
masing-masing sebesar 40% (yoy) dan 10% (yoy). penurunan yang sangat signifikan ini
dikarenakan terhentinya kegiatan ekspor biji nikel yang notabene memiliki share ±98% terhadap
total ekspor Maluku Utara setiap bulannya. Penurunan ini diprediksi akan bertahan hingga adanya
kegiatan produksi di sektor pertambangan baik untuk produk nikel, emas dan hasil tambang
lainnya. Saat ini belum ada perusahaan tambang yang beroperasi di Malut dikarenakan sedang
dalam proses pembangunan smelter dan sarana penunjang lainnya.
-10.00%
-8.00%
-6.00%
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
200.00
205.00
210.00
215.00
220.00
225.00
230.00
235.00
I II III IV I II III IV I II III IV I
2011 2012 2013 2014
Ekspor g_yoy (aksis kanan)
Grafik 1.19 Perkembangan PDRB Sektor Ekspor
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
9
BAB I. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
Melesatnya volume dan nilai ekspor Maluku Utara dimotori oleh meningkatnya ekspor bijih nikel
Maluku Utara terlihat sejak September 2012 yang merupakan respon dari kebijakan pemerintah
pusat yang melarang perusahaan mengekspor raw material (untuk komoditas tertentu tidak
termasuk seperti misalnya batu bara) per Januari 2014 atau lebih dikenal dengan UU Minerba.
Selain itu, turunnya harga nikel di pasar global juga mendorong perusahaan nikel untuk
meningkatkan kapasitas ekspornya untuk menjaga jumlah margin perusahaan paad level aman.
Harga nikel pada akhir triwulan laporan tercatat sebesar USD 15.678/MT, naik 12,6% (qtq) jika
dibandingkan triwulan sebelumnya atau turun -6,3% (yoy) jika dibandingkan periode yang sama
tahun sebelumnya.
Semakin besar volume ekspor nikel yang dipasok ke pasar global oleh negara-negara penghasil
nikel termasuk Indonesia, menyebabkan over supply komoditas dimaksud dan menarik harga jual
nikel pada level yang lebih rendah. Selain itu, hadirnya teknologi baru yang diterapkan pada
produksi nikel pig iron sebagai komoditas substitusi dari nikel mengakibatkan turunnya biaya
produksi nikel pig iron sehingga harga nikel dunia ikut tertekan. Namun demikian harga nikel
kembali terakselerasi sepanjang triwulan I 2014. Terpantau adanya kenaikan yang signifikan setiap
bulannya hingga akhir triwulan laporan.
-200.0%
-100.0%
0.0%
100.0%
200.0%
300.0%
400.0%
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1
2011 2012 2013 2014
Volume (Ton) g_yoy (aksis kanan)
-200.0%-100.0%0.0%100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%
020,00040,00060,00080,000
100,000120,000140,000160,000
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3
2011 2012 2013 2014
Nilai (Juta USD) g_yoy (aksis kanan)
Grafik 1.20 Perkembangan Volume Ekspor
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 1.21 Perkembangan Nilai Ekspor
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
10
BAB I. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
Sementara itu, perkembangan aktivitas ekspor antar daerah tercermin dari kegiatan muat barang di
Pelabuhan Ahmad Yani Ternate yang juga mencatat pertumbuhan negatif baik secara tahunan
maupun triwulanan. Selama triwulan laporan, tercatat volume muat barang sebesar 5.592 ton/m3
atau turun sebesar -5,8% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya
dan turun signifikan sebesar 13,7% (qtq) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Volume
muat barang di Maluku Utara sangat fluktuatif dimana komoditas ekspor antar daerah Maluku
Utara merupakan hasil pertanian, hasil hutan dan perikanan yang notabene sangat dipengaruhi
oleh kondisi alam. Sehingga ketika cuaca mendukung dan kapasitas produksi meningkat pada
musim panen maka barang yang diekspor ke daerah lain akan berjumlah lebih banyak dari
biasanya demikianpun sebaliknya.
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
-100,000.0 200,000.0 300,000.0 400,000.0 500,000.0 600,000.0 700,000.0 800,000.0 900,000.0
1,000,000.0
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3
2011 2012 2013 2014
Volume (Ton) Nilai
0.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.0
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3
2011 2012 2013 2014
Volume Nilai
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0
5
10
15
20
25
30
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3
2011 2012 2013 2014
Ribu
$
Nikel Emas
Grafik 1.22 Perkembangan Ekspor Kopra
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 1.23 Perkembangan Ekspor Nikel
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 1.24 Perkembangan Harga Internasional
Sumber : IMF
11
BAB I. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
Sementara itu, perkembangan impor Maluku Utara terpantau tumbuh sebesar 11,43% (yoy) jika
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan triwulan
sebelumnya, impor tumbuh sebesar 1,17% (qtq). Kenaikan volume impor ini menunjukkan bahwa
jenis dan jumlah kebutuhan masyarakat Malut sudah bertambah signifikan dibanding tahun
sebelumnya. Secara agregat, impor dalam negeri masih menjadi pemilik pangsa utama kegiatan
impor Maluku Utara.
1.3 Perkembangan Ekonomi Sisi Penawaran
Struktur perekonomian Maluku Utara di triwulan IV 2013 sedikit bergeser dibandingkan dengan
triwulan sebelumnya ataupun periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor pertanian tidak lagi
menjadi penyumbang terbesar PDRB Maluku Utara dengan pangsa 31,2%. Sektor perdagangan,
-100.0%
-50.0%
0.0%
50.0%
100.0%
150.0%
200.0%
250.0%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2011 2012 2013 2014
Volume Muat Barang (Ton) g_yoy (aksis kanan)
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
I II III IV I II III IV I II III IV I
2011 2012 2013 2014
Impor g_yoy (aksis kanan)
-5.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
I II III IV I II III IV I II III IV I
2011 2012 2013 2014
Berat Nilai
Grafik 1.25 Perkembangan Volume Muat Barang di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate
Sumber : Pelindo
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 1.27 Perkembangan Kegiatan Impor
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara,
Grafik 1.26 Perkembangan PDRB Riil Sektor Impor
12
BAB I. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
hotel dan restoran mengambil alih posisi tersebut dengan menorehkan pangsa sebesar 32,0%,
sedangkan sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbanyak ketiga dengan pangsa
sebesar 11,4%. Sedangkan sektor lainnya memiliki pangsa dibawah 10% termasuk sektor
pertambangan dan penggalian yang diharapkan akan menjadi sektor unggulan lainnya memiliki
pangsa sebesar 3,0%.
Seluruh sektor perekonomian di Maluku Utara menunjukkan kinerja positif kecuali sektor
pertambangan yang tercatat tumbuh negatif sebesar -15,75% (yoy) jika dibandingkan dengan
periode yang sama tahun sebelumnya dan penurunan juga terjadi jika dibandingkan dengan
triwulan sebelumnya yaitu sebesar -16,9% (qtq). Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR)
merupakan sektor yang pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 12,33% (yoy) dengan share terbesar
yaitu 32,0% dan berhasil menempatkan sektor pertanian di posisi kedua terbesar.
Pertanian31%
Pertambangan3%Industri
Pengolahan11%LGA
1%Bangunan
2%
PHR32%
Pengangkutan8%
Keuangan4%
Jasa-jasa8%
SektoralPertumbuhan
(yoy )Share
Pertanian 1.66 31.2%Pertambangan -15.75 3.0%Industri Pengolahan 7.62 11.4%LGA 10.07 0.5%Bangunan 5.07 1.9%PHR 12.33 32.0%Pengangkutan 6.90 8.1%Keuangan 9.13 3.7%Jasa-jasa 9.03 8.0%PDRB 6.28 100.0%
Grafik 1.28 Struktur PDRB Sisi Penawaran
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Tabel 1.3 Perkembangan Sektoral PDRB Sisi Penawaran
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
13
BAB I. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
1.3.1 Sektor Pertanian
Triwulan IV 2013 ini, sektor pertanian tumbuh sebesar 1,66% (yoy). Sedikit lebih tinggi
dibandingkan dengan pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,55%
(yoy). Pertumbuhan sektor yang satu ini sangat dipengaruhi oleh jadwal tanam dan panen berbagai
komoditas penyusunnya serta perubahan cuaca dapat mengakibatkan penurunan atau naiknya
kapasitas produksi sektor pertanian. Namun demikian, tren pertumbuhan sektor utama PDRB
Maluku Utara ini memang terlihat menurun dari waktu ke waktu. Pertumbuhan sektor pertanian
selama tiga triwulan (triwulan I, II dan III) di 2013 ini adalah pertumbuhan terendah sejak tahun
2005. Namun jika dilihat lebih jauh kebelakang, Maluku Utara sempat mencatatkan pertumbuhan
negatif untuk sektor ini pada triwulan III tahun 2001 yaitu sebesar -4,1% (yoy). Salah satu alasan
terjadinya tren penurunan pertumbuhan sektor ini karena semakin kecilnya animo masyarakat
untuk menekuni sektor ini dan mulai beralih ke sektor lain yang dianggap memiliki prospek
pendapatan yang lebih baik seperti halnya sektor PHR yang memiliki share tertinggi saat ini.
Subsektor kehutanan mencatatkan pertumbuhan tertinggi di triwulan laporan yaitu sebesar 4,5%
(yoy) atau tumbuh sebesar 0,8% (qtq) dengan share sebesar 5,08% terhadap sektor pertanian.
Sedangkan subsektor dengan share terbesar adalah subsektor tanaman perkebunan sebesar
53,39% dan tumbuh 2,3% (yoy).
Berdasarkan angka sementara (ASEM) tahun 2013, tanaman padi diprediksi akan memiliki kinerja
positif baik dari segi luas panen, produktivitas serta kapasitas produksinya. Produksi padi
diperkirakan akan mencapai 72.445 ton GKG atau naik sebesar 10,29% atau sebanyak 6.759 ton
jika dibandingkan dengan tahun 2012. Produktivitasnya juga diperkirakan naik sebesar 1,79% atau
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
255.00
260.00
265.00
270.00
275.00
280.00
285.00
290.00
295.00
300.00
I II III IV I II III IV I II III IV I
2011 2012 2013 2014
Pertanian g_yoy (aksis kanan)
Grafik 1.29 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pertanian
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
14
BAB I. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
0,66 kwintal/hektar. Pertumbuhan positif produksi padi pada ASEM 2013 hanya terjadi pada
periode September – Desember 10.001 ton atau naik sebesar 61,09%. Sedangkan pada periode
Januari – April, Mei – Agustus masing-masing mengalami penurunan sebesar -11,40% atau
sebanyak -3,228 ton dan -0,07% atau sebanyak -14 ton dibandingkan dengan produksi pada pada
periode yang sama tahun 2012.
Sementara itu, berdasarkan ASEM 2013 produksi jagung Maluku Utara diperkirakan sebesar
29.421 ton pipian kering atau naik sebesar 15,18% atau sebanyak 3.878 dibandingkan tahun
2012. Produksi yang meningkat ini disebabkan oleh naiknya produktivitas sebesar 5,23
kwintal/hektar atau naik 15,18%. Kenaikan ini terjadi walaupun terjadi pengurangan luas lahan
sebanyak -679 hektar atau -6,13%. Peningkatan produksi jagung terjadi pada periode Januari –
April sebesar 1.688 ton atau 20,60% dan periode September – Desember sebesar 3.900 ton atau
45,06%. Sedangkan pada periode Mei – Agustus tercatat penurunan sebesar -1.710 ton atau -
19,68% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Volume %Padi Sawah1. Luas Panen (ha) 13641 14860 1219 8.942. Produktivitas (kw/ha) 41.12 40.89 -0.23 -0.563. Produksi (ton) 56095 60757 4662 8.31
Padi Ladang1. Luas Panen (ha) 4153 4421 268 6.542. Produktivitas (kw/ha) 23.09 26.44 3.35 14.513. Produksi (ton) 9591 11688 2097 21.86
Padi1. Luas Panen (ha) 17794 19281 1487 8.362. Produktivitas (kw/ha) 36.91 37.57 0.66 1.793. Produksi (ton) 65686 72445 6759 10.29Keterangan : Bentuk produksi padi adalah gabah kering giling (GKG)
PerubahanJenis ATAP 2012 ASEM 2013
Tabel 1.4 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pertanian
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
15
BAB I. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
Produksi kedelai di Maluku Utara diprediksi sebesar 1.005 ton biji kering pada ASEM 2013, turun
sebesar -76 ton atau 5,83% dibandingkan dengan tahun 2012. Penurunan kinerja produksi kedelai
diperkirakan karena disebabkan oleh turunnya produktivitas sebesar -1,11 kwintal/hektar atau -
8,33% walaupun ada penambahan luas panen seluas 27 hektar atau 2,76%. Penurunan produksi
kedelai tahun 2013 terjadi pada periode Mei - Agustus dan September - Desember, masing-masing
sebesar -88 ton atau -20,37%, dan -92 ton atau -19,05%, sedangkan pada periode Januari-April
meningkat sebesar 104 ton atau 26,80 % dibandingkan dengan produksi pada periode yang sama
tahun 2012 (year on year).
Subsektor tanaman bahan pangan tercatat tumbuh tipis sebesar 0,5% (yoy) atau 2,0% (qtq)
dimana subsektor ini memiliki andil sebesar 25,85% terhadap sektor pertanian. Permintaan dari
masyarakat yang semakin tinggi terhadap produk subsektor ini serta sisi produksi internal provinsi
yang masih terbatas mengakibatkan Maluku Utara harus mengimpor sebagian besar kebutuhan
yang berasal dari subsektor ini dari daerah lain seperti dari Surabaya, Makassar dan Manado. Oleh
karena itu, saat ini pemerintah daerah melalui dinas pertanian mulai mengembangkan klaster
tanaman holtikultura di seluruh wilayah Maluku Utara untuk mendorong pertumbuhan sisi
produksi subsektor dimaksud dengan harapan dapat menurunkan tingkat ketergantungan
Volume %Luas Lahan (ha) 11074 10395 -679 -6.13Produktivitas (kw/ha) 23.07 28.3 5.23 22.67Produksi (ton) 25543 29421 3878 15.18Keterangan : Bentuk produksi jagung adalah pipilan kering
Jagung ATAP 2012 ASEM 2013Perubahan
Volume %Luas Lahan (ha) 978 1005 27 2.76Produktivitas (kw/ha) 13.32 12.21 -1.11 8.33Produksi (ton) 1303 1227 -76 -5.83Keterangan : Bentuk produksi jagung adalah pipilan kering
Kedelai ATAP 2012 ASEM 2013Perubahan
Tabel 1.5 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pertanian
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Tabel 1.6 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pertanian
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
16
BAB I. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
terhadap daerah lain dan mampu menarik turun harga ke level yang lebih terjangkau sehingga
mampu menjaga tingkat kesejahteraan riil masyarakat.
Subsektor perkebunan tercatat mengalami kinerja positif dengan tumbuh sebesar 2,3% (yoy) atau
0,4 (qtq) dengan andil sebesar 53,39. Hal ini dikonfirmasi oleh jumlah ekspor kopra yang cukup
tinggi di bulan Maret 2014 dan mendorong ekspor Malut dari penurunan yang lebih dalam akibat
tidak adanya ekspor biji nikel yang selama ini menjadi komoditas ekspor utama.
Berbeda dari sektor lainnya, sektor perikanan mencatat pertumbuhan negatif pada triwulan I 2014
sebesar -0,3% (yoy) atau -0,5% (qtq). Namun demikian, andil dari subsektor ini cukup besar yaitu
12,10% terhadap sektor pertanian. Hal ini mengingat besarnya kapasitas produksi subsektor ini
dan komoditas dari subsektor ini adalah sala satu komoditas idola masyarakat Malut. Pertumbuhan
ini terkonfirmasi juga oleh pertumbuhan produksi ikan tangkap di Kota Ternate yang turun sebesar
-9,46% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun secara
triwulanan tercatat pertumbuhan sebesar 20,46% (qtq). Total produksi ikan tangkap Kota Ternate
hingga akhir triwulan laporan adalah sebanyak 1.902,36 ton, naik 323,09 ton dari triwulan
sebelumnya yang tercatat sebanyak 1.579,27 ton triwulan IV 2013.
Perkembangan sektor pertanian juga tercermin dari perkembangan kredit yang dikucurkan untuk
sektor ini oleh perbankan. Total kredit yang disalurkan selama triwulan laporan adalah sebanyak
Rp68,09 miliar, tumbuh negatif sebesar -55,1% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama
tahun sebelumnya namun naik sebesar 9,5% (qtq) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
yang tercatat sebesar Rp62,19 miliar.
-100.0%
-50.0%
0.0%
50.0%
100.0%
150.0%
200.0%
250.0%
300.0%
350.0%
400.0%
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
I II III IV I II III IV I II III IV I
2011 2012 2013 2014
Kredit Pertanian g_yoy (aksis kanan)
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
-100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
2013 2014
Volume (per ton) Nilai (dalam Milyar Rp)
Grafik 1.31 Perkembangan Kredit Sektor Pertanian
Grafik 1.32 Perkembangan Produksi Ikan Tangkap
Sumber : PPN Kota Ternate
Grafik 1.30 Perkembangan Kredit Pertanian
Grafik 1.31 Perkembangan Kinerja Ikan Tangkap
17
BAB I. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
1.3.2 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR)
Sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 12,3% (yoy) pada triwulan I 2014 atau
1,50% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berada pada level 12,1% (yoy).
Sektor ini memberikan andil sebesar 32,0% terhadap pembentukan PDRB Maluku Utara triwulan I
2014 atau mengalami kenaikan signifikan dan mampu melampui andil sektor pertanian yang
selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Perkembangan pada sektor
ini disokong oleh subsektor perdagangan besar dan eceran yang berhasil tumbuh sebesar 12,4%
(yoy), subsektor hotel tumbuh 12,6% (yoy) dan subsektor restoran yang tumbuh 2,1% (yoy).
Pertumbuhan tahunan dari ketiga subsektor tersebut memang lebih tinggi dibandingkan
pertumbuhan tahunan di triwulan sebelumnya. Kenaikan tersebut terkonfirmasi dari indeks
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) selama triwulan I 2014 yang tumbuh sebesar 93,14% (yoy) jika
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya atau tumbuh sebesar 14,33% (qtq)
jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selain itu, jumlah kredit yang disalurkan oleh
perbankan kepada sektor ini juga mengalami yang hingga akhir triwulan laporan tercatat sebesar
Rp1.205 miliar atau meningkat sebesar peningkatan yang tercatat sebesar 136,02% (yoy) namun
turun sebesar -1,46% (qtq). Hal ini seiring dengan himbauan Bank Indonesia untuk melakukan
pengereman terhadap pertumbuhan kredit untuk menghindari bahaya kredit macet.
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
0.0%
5000.0%
10000.0%
15000.0%
20000.0%
25000.0%
30000.0%
35000.0%
I II III IV I II III IV I II III IV I
2011 2012 2013 2014
PHR g_yoy (aksis kanan)
Grafik 1.32 Perkembangan PDRB Riil Sektor PHR
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
18
BAB I. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
1.3.3 Sektor Industri Pengolahan
Kinerja sektor industri pengolahan di triwulan I 2014 adalah sebesar 7,62% (yoy), sedikit lebih
rendah dibandingkan dibandingkan dengan pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya yaitu
sebesar 7,95% (yoy). namun secara triwulanan, nominal sektor ini naik sebesar 1,77% (qtq).
Industri non-migas merupakan motor utama pertumbuhan sektor ini dengan andil sebesar 11,4%
terhadap PBRD Maluku Utara triwulan I 2014 atau 1% lebih rendah dari andil triwulan IV 2013.
Seiring dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan, industri manufaktur mikro dan kecil
tumbuh sebesar 19,63% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahunan triwulan
sebelumnya yang tercatat sebesar 21,15% (yoy). Secara triwulanan, IMK Maluku Utara tumbuh
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
4,000.00
I II III IV I II III IV I II III IV I
2011 2012 2013 2014
PHR g_yoy (aksis kanan)
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
05
101520253035404550
I II III IV I II III IV I
2012 2013 2014
TPK g_yoy (aksis kanan)
-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%
85,000.0
90,000.0
95,000.0
100,000.0
105,000.0
110,000.0
I II III IV I II III IV I II III IV I
2011 2012 2013 2014
Industri Pengolahan g_yoy (aksis kanan)
Grafik 1.33 Perkembangan Kredit Sektor PHR
Grafik 1.34 Perkembangan TPK
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Grafik 1.35 Perkembangan PDRB Riil Sektor Industri Pengolahan
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
19
BAB I. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
positif 4,72% (qtq). Pertumbuhan tertinggi dialami oleh industri furnitur sebesar 32,75% (yoy),
kemudian disusul oleh industri galian bukan logam yang tumbuh 20,20% (yoy), dan industri
makanan yang tumbuh 18,06% (yoy). Sementara itu, industri yang mengalami pertumbuhan
negatif pada triwulan laporan adalah industri minuman yang tercatat sebesar -18,87% (yoy),
industri tekstil -5,90% (yoy) dan industri alat angkut lainnya -6,52 (yoy). pertumbuhan negatif
tersebut juga terlihat secara triwulanan (qtq).
qtq ctc yoyIndustri Makanan 5.48 18.06 18.06Industri Minuman -6.28 -18.83 -18.83Industri Tekstil -5.90 -5.90 -5.90Industri Pakaian Jadi 1.50 5.54 5.54Industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang dari kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
4.99 10.93 10.93
industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman 10.74 15.02 15.02Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaIndustri Barang Galian Bukan Logam 2.68 20.20 20.20Industri Logam Dasar 6.28 8.03 8.03Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya 1.74 7.99 7.99Industri Peralatan ListrikIndustri Mesin dan Perlengkapan YTDLIndustri Alat Angkutan Lainnya -13.22 -6.52 -6.52Industri Furnitur 5.54 32.75 32.75Industri Pengolahan Lainnya 18.57 18.57 18.57IMK (Industri Mikro dan Kecil) 4.72 19.63 19.63Ket : qtq : quartal to quartal ctc : cumulative to cumulative yoy : year on year
PertumbuhanJenis Industri
Tabel 1.7 Pertumbuhan Industri Manufaktur Mikro dan Kecil
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
20
BAB I. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
1.3.4 Sektor Pertambangan dan Penggalian
Sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan pertumbuhan yang signifikan seperti
yang sudah diproyeksikan pada triwulan sebelumnya dimana pada triwulan ini tercatat
pertumbuhan -15,8% (yoy) atau -16,9 (qtq). Penurunan ini merupakan dampak dari implementasi
UUD Minerba oleh pemerintah pusat sehingga perusahaan tambang yang memproduksi biji nikel
harus berhenti beroperasi karena larangan ekspor biji nikel. Perusahaan tambang harus menjual
barang olahan dari biji nikel untuk dapat dijual sehingga mereka harus membangun pabrik
pemurnian nikel atau smelter yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Namun karena
biaya pembangunan yang besar sehingga hanya perusahaan dengan modal besar yang mampu
bertahan dalam bisnis tambang biji nikel.
Subsektor penggalian tercatat masih mengalami pertumbuhan sebesar 7,1% (yoy) namun turun
tipis -1,0% (qtq). Subsektor ini masih digerakkan oleh penambangan bahan galian tipe C seperti
pasir. Hal ini terjadi seiring semakin maraknya pembangunan berbagai infrastruktur dan bangunan
fungsional lainnya termasuk kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun
pihak swasta terkait perluasan area untuk mengembangkan usaha mereka. Saat ini pemerintah
sedang melakukan review terhadap izin galian tipe C dikarenakan maraknya kasus rusaknya areal
sekitar tambang karena proses penambangan yang kurang baik serta merugikan masyarakat sekitar
bahkan sebagian berpotensi menyebabkan tanah longsor.
Sementara itu, sektor pertambangan non-migas tercatat mengalami tumbuh negatif sebesar -
19,2% (yoy) atau turun -19,5% (qtq). Andil terbesar dari subsektor ini diberikan oleh kegiatan
penambangan nikel yang tersebar di kepulauan Halmahera. Oleh karena itu subsektor
pertambangan non-migas tercatat mengalami penurunan yang signifikan karena sampai saat ini
masih disumbang seluruhnya oleh produksi biji nikel. Kedepannya, Maluku Utara akan mampu
memproduksi emas dari berdasarkan hasil liaison diketahui bahwa contact belum memasuki fase
produksi melainkan sedang dalam tahap pembangunan dan persiapan produksi.
21
BAB I. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
Grafik 1.36 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pertambangan dan Penggalian
Grafik 1.37 Perkembangan Kredit
Sektor Pertambangan dan Penggalian
Berdasarkan hasil liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, semakin
dekatnya penerapan UUD Minerba pada tahun 2014 mendorong beberapa perusahaan yang
bergerak di bidang penambangan biji nikel untuk membangun smelter di beberapa lokasi seperti
halnya di Kabupaten Halmahera Timur dan di Pulau Obi – Halmahera Selatan. Disisi lain,
perkembangan kredit yang disalurkan pada sektor ini tercatat mengalami kontraksi pada triwulan
laporan sebesar -76,95% (yoy) atau sebesar -45,74% (qtq). Kredit yang disalurkan di sektor ini
mulai terlihat mengalami kontraksi pertumbuhan sejak triwulan III 2013.
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
-
5,000.0
10,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
30,000.0
35,000.0
40,000.0
I II III IV I II III IV I II III IV I
2011 2012 2013 2014
Pertambangan g_yoy (aksis kanan)
-500.00%
0.00%
500.00%
1000.00%
1500.00%
2000.00%
2500.00%
3000.00%
0.001000.002000.003000.004000.005000.006000.007000.008000.009000.00
I II III IV I II III IV I II III IV I
2011 2012 2013 2014
Pertambangan & Penggalian g_yoy (aksis kanan)
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
22
Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang
penting dan strategis. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai data pendukung bahwa
eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Pertama, jumlah industrinya
yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik dan
Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2010, jumlah UMKM tercatat 52,7 juta unit atau
99,9% dari total unit usaha. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap
unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila
dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 99,4 juta
tenaga kerja atau 97% dari total angkatan kerja yang bekerja. Ketiga, kontribusi UMKM dalam
pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 56% dari total PDB. Melihat peran strategis
UMKM dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Bank Indonesia menyelenggarakan Penelitian
Pengembangan Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Di Provinsi Maluku Utara
Tahun 2013.
Sebagai surga tropis di Kawasan Indonesia Timur, Provinsi Maluku Utara memiliki sumberdaya
alam yang sangat berlimpah. Kekayaan alam Maluku Utara menyimpan beragam potensi ekonomi
mulai dari potensi berbasis pertanian dan kelautan hingga wisata. Letak Maluku Utara yang berada
di bibir Samudera Pasifik memberi peluang besar untuk meraih beragam keuntungan ekonomi,
khususnya dalam percaturan Pasar Pasifik.
KPJU unggulan UMKM di Provinsi Maluku Utara dalam penelitian ini didefinisikan secara
operasional oleh multistakeholder sebagai KPJU UMKM yang secara eksisting (saat ini) telah unggul
dalam sejumlah kriteria tertentu dalam mencapai tujuan penciptaan lapangan kerja, peningkatan
daya saing, pertumbuhan ekonomi di masa datang. Tujuan penetapan KPJU unggulan yang paling
dominan adalah Penciptaan Lapangan Kerja berikutnya menyusul Peningkatan Daya Saing Produk
dan Pertumbuhan Ekonomi.
Kriteria seleksi yang digunakan dalam penentuan KPJU unggulan dari yang paling penting
berturut-turut adalah Penyerapan tenaga kerja (0,174); Manajemen usaha (0,129); Ketersediaan
pasar (0,124); Sumbangan terhadap perekonomian (0,121); Sarana produksi/usaha (0,099); Harga
(0,084); Sosial budaya (0,81); Tenaga kerja terampil (0,069); Modal (0,049); Teknologi (0,041); dan
Ketersediaan bahan baku (0,030).
BOKS I. Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM
23
BOKS I. Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM
Kpju Unggulan Kabupaten/Kota, Provinsi Dan Pendekatan Penanganannya
Di setiap kabupaten/kota yang diteliti, melalui konfirmasi dan analisis lanjutan dengan
pendekatan metode AHP, Borda dan Bayes diperoleh 5 KPJU unggulan lintas sektoral. Lima KPJU
Unggulan lintas sektoral tersebut adalah :
Kabupaten Halmahera Utara : Cabai Merah (skor terbobot 0,049), Ikan Cakalang (tangkap)
(0,048), Ikan Kerapu (tangkap) (0,047), Toko Sembako (0,035), dan Ikan Kakap (tangkap)
(0,034).
Kabupaten Halmahera Timur : Padi Sawah (skor terbobot 0,087), Pala (0,041), Batu Gunung
(0,034), Semangka (0,034) dan Pasir Sungai (0,033).
Kabupaten Halmahera Barat : Ikan Cakalang (tangkap) (skor terbobot 0,051), Kelapa (0,046),
Pisang (0,044), Ubi kayu (0,034) dan Ayam Buras (0,029).
Kabupaten Halmahera Selatan : Gula Merah (0,044), Ikan Asin (0,044), Ikan Cakalang (tangkap)
(0,043), Kerupuk Ikan (0,039), Kopra (0,036).
Kabupaten Halmahera Tengah: Ikan Cakalang (tangkap) (0,043), Speedboat (0,039), Pala
(0,037) , Mobil Lintas Malut (0,035), Meubel Kayu (0,031)
Kabupaten Kepulauan Sula : Ikan Kakap Merah (0,039), Ikan Cakalang (tangkap) (0,038), Hasil
Laut (0,034), Ikan Kerapu (keramba) (0,033), dan Ikan Tuna Tangkap (0,032).
Kabupaten Pulau Morotai : Rumah Makan (umum) (0,042), Kayu (0,039), Meubel Kayu
(0,037), Truk Barang (0,036), dan Speedboat (0,031).
Kota Ternate : Truk Barang (0,041), Photo Copy (0,037), Speedboat (0,028), Hotel (melati)
(0,027), dan Penyewaan Tenda Kursi (0,027).
Kota Tidore Kepualauan : Ikan Cakalang (tangkap) (0,048), Cengkeh (0,038), Kelapa Dalam
(0,032), Pala (0,031), dan Ubi Kayu (0,029)
Selain itu, terdapat 10 KPJU Unggulan di Tingkat Provinsi Maluku Utara yang dihasilkan dari
penilaian kembali terhadap KPJU Unggulan di tingkat kota/kabupaten dengan metode Borda dan
metode Bayes adalah Ikan Cakalang (tangkap) (0,090), Cengkeh (0,035), Padi Sawah (0,035), Pala
(0,035), Speedboat (0,033), Kelapa (0,032), Angkutan Barang Truk (0,031), Wisata Alam (0,030) ,
Meubel Kayu (0,030) dan Rumah Makan (umum) (0,029).
Penanganan dan pengembangan KPJU Unggulan Lintas Sektor di Provinsi Maluku Utara,
khususnya di 9 (sembilan) kabupaten/kota dan di tingkat provinsi yang diteliti perlu menggunakan
24
BOKS I. Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM
titik kekuatan (yang selanjutnya dikembangkan menjadi competitive advantages dan nilai jual) dan
mengeliminasi titik kritisnya (kelemahan), serta memanfaatkan peluang yang tersedia.
a. Titik kekuatan yang dimaksud secara umum adalah KPJU yang terpilih umumnya memang
KPJU yang sudah unggul di sektornya, baik dalam aspek kapasitas produksinya, luas lahan,
serapan tenaga kerja dan kontribusinya bagi perekonomian daerah.
b. Titik kritis yang dimaksud secara umum adalah lebih kepada persoalan biaya produksi/proses
yang masih tinggi, tingkat produktivitas yang belum optimal, teknologi pengembangan yang
belum ada/minim, teknologi pasca panen untuk peningkatan nilai tambah, dan perluasan
akses pasar.
Rekomendasi
1. Rekomendasi Penetapan KPJU Unggulan
a. Direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang diteliti untuk menetapkan 5
KPJU Unggulan dan Potensial hasil penelitian ini (sebagaimana telah disebutkan
sebelumnya) sebagai KPJU Unggulan dan Potensial daerah.
b. Direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menetapkan 10 KPJU
Unggulan hasil penelitian ini (sebagaimana telah disebutkan sebelumnya) sebagai KPJU
Unggulan Provinsi.
2. Rekomendasi Peran Strategis
Direkomendasikan pembagian peran strategis yang dapat dilakukan antara pemerintah,
pelaku/asosiasi pengusaha UMKM, perbankan, dan stakeholder lain dalam pengembangan
UMKM dan KPJU unggulannya sebagai berikut.
a. Pemerintah.
Peran pemerintah kini dan masa mendatang dalam pembangunan UMKM adalah sebagai
regulator, fasilitator, dan stimulator, yang menekankan upaya kemandirian dalam
pemberdayaan masyarakat, melalui penguatan UMKM basis KPJU Unggulan.
b. Pelaku/Asosiasi Pengusaha UMKM.
(1) Identifikasi akar masalah atas berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi di dalam
pengembangan usaha mereka, serta mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak-
pihak yang dinilai dapat membantu, seperti: penyedia BDS (Business Development
Service), asosiasi UKM, instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak strategis lain.
25
BOKS I. Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM
(2) Meningkatkan kapasitas dan kompetensinya melalui upaya pengembangan jiwa
kewirausahaan, pengembangan etos kerja, dan disiplin kerja serta peningkatan
komitmen moral yang tinggi.
(3) Melaksanakan secara seksama, konsisten dan berkesinambungan program
pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga lainnya untuk
pengembangan usahanya.
(4) Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing produk barang dan jasa yang
dihasilkan.
(5) Aktif dalam berbagai forum pengembangan usaha sebagai wahana untuk
pengembangan penyampaian aspirasi dan kebutuhannya untuk pengembangan usaha
serta memperluas jaringan usaha.
(6) Mengaktifkan Kadin sebagai forum strategis bagi penyaluran aspirasi, fasilitasi, forum
informasi dan komunikasi dan sinergisitas antar UMKM dan dengan organisasi bisnis
lainnya di dalam dan luar negeri dalam pengembangan usahanya.
c. Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan LSM
(1) Melakukan identifikasi atas berbagai permasalahan dan kebutuhan UMKM dalam
pengembangan usahanya, serta merumuskan dan menyampaikan program
pemberdayaannya kepada pemerintah dan lembaga lain yang relevan.
(2) Mengembangkan teknologi tepat guna dan paket teknologi dalam rangka peningkatan
efisiensi, produktivitas, serta daya saing UMKM.
(3) Mengembangkan program pendampingan, bimbingan, konsultasi, pemanfaatan
teknologi, informasi serta pelatihan untuk mengembangkan kompetensi SDM UMKM,
sehingga dapat mengembangkan usahanya secara berkesinambungan.
(4) Mengembangkan penelitian dan pengkajian yang berkaitan dengan pengembangan
kelembagaan, pengembangan usaha, pengembangan teknologi, pengembangan SDM
UMKM, serta model-model pengembangan alternatif untuk UMKM.
(5) Mengembangkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
pemberdayaan UMKM dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,
Pemerintah Daerah, instansi pemerintah lainnya, Dekopinda, Asosiasi UKM/KADIN.
(6) Mengembangkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
pemberdayaan UMKM dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,
Pemerintah Daerah, instansi pemerintah lainnya, Dekopinda, Asosiasi UKM/KADIN.
26
BOKS I. Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM
(7) Mengembangkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
pemberdayaan UMKM dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,
Pemerintah Daerah, instansi pemerintah lainnya, Dekopinda, Asosiasi UKM/KADIN.
(8) Melaksanakan advokasi kebijakan pemerintah dalam rangka menumbuhkan iklim
berusaha yang kondusif, dan pemberian dukungan perkuatan bagi UMKM.
d. Perbankan
(1) Melakukan identifikasi atas berbagai permasalahan dan kebutuhan pembiayaan UMKM
dalam pengembangan usahanya, serta merumuskan dan menyampaikan program
pemberdayaannya kepada pemerintah dan lembaga lain yang relevan.
(2) Mengembangkan paket pembiayaan dan permodalan untuk mengembangkan usaha
UMKM, termasuk pola dan model pengembangan pembiayaan alternatif berbasis
syariah.
(3) Mengembangkan program pendampingan, bimbingan, konsultasi dan pelatihan
pemanfaatan pembiayaan dan permodalan untuk pengembangan usahanya secara
berkesinambungan
(4) Mengembangkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
perkembangan pembiayaan UMKM dengan pihak Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah, instansi pemerintah lainnya, asosiasi
Pengusaha UMKM dan lembaga swadaya masyarakat.
27
2.1 Kondisi Umum
Pada tahun 2014, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki target pendapatan dalam APBD
sebesar Rp1,61 triliun, meningkat 6,22% (yoy) atau naik sebanyak Rp94,87 milyar dibandingkan
dengan target pendapatan pada APBD Perubahan (APBD-P) 2013. Sementara itu, target belanja di
tahun 2014 adalah sebesar Rp1,56 triliun atau turun -3,38% (yoy) atau sebanyak Rp54,77 milyar
dibandingkan dengan target pengeluaran APBD-P 2013. Dengan demikian, pada tahun 2014 akan
terjadi surplus anggaran sebesar Rp52,50 miliar dimana kondisi ini berbalik dari tahun 2012 dan
2013 dimana Provinsi Maluku Utara selalu defisit dalam APBD. Angka dalam APBD 2014 masih
mungkin akan mengalami perubahan dan menjadi APBD-P 2014 jika pemerintah Provinsi Maluku
Utara menganggap perlu koreksi sesuai dengan perubahan kebutuhan sepanjang tahun 2014.
Berdasarkan data realisasi hingga triwulan IV 2013, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencatat
realisasi pendapatan sebesar Rp1,15 triliun atau realisasi yang tercapai sebesar 76,02% dari target
yang ditetapkan diawal tahun sebesar Rp1,52 triliun. Sementara itu, pos belanja di APBD terealisasi
sebesar Rp1,38 triliun atau sebesar 85,40% dari target awal yang dicanangkan sebesar Rp1,622
triliun.
(500,000) - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan Netto
Surplus/Defisit
Pendapatan Belanja Pembiayaan Netto Surplus/Defisit
APBD 2014 1,619,653 1,567,153 27,500 52,500
APBD-P 2013 1,524,774 1,621,925 121,742 (97,151)
BAB II. KEUANGAN PEMERINTAH
Grafik 2.1 Perkembangan APBD Maluku Utara (dalam juta rupiah)
Sumber : DJPK, KUA-PPAS Provinsi Maluku Utara 2013
28
BAB II. KEUANGAN PEMERINTAH
2.2 Pendapatan Daerah
Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki target pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2013 sebesar Rp1,52 triliun. Jumlah pendapatan ini naik
14,95% dari APBD 2013 yang ditentukan sebelumnya. Hal ini dilakukan seiring dengan perubahan
kebutuhan suatu daerah dimana hal yang sama juga dilakukan oleh daerah lain di seluruh
Indonesia. Dengan demikian, target pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara naik sebesar 17,9%
(yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, target pendapatan Malut tahun 2014 adalah
sebesar Rp1.61 triliun meningkat sebesar 6,22% atau sebanyak Rp4.87 miliar dibandingkan APBD-
P 2013. Peningkatan ini utamanya dipicu oleh optimisme pemerintah daerah terhadap peningkatan
penerimaan yang bersumber dari dana alokasi umum yang naik sebesar 17,35%, dana alokasi
khusus naik sebesar 7,08%, dan dengan adanya pos baru yaitu dana penyesuaian dan otonomi
khusus di APBD 2014. APBD 2014 masih memungkinkan untuk mengalami perubahan jika
pemerintah menganggap perlu adanya penyesuaian terkait kondisi saat itu. Perubahan terhadap
APBD ini biasanya dilakukan setelah semester II tahun berjalan. Dengan demikian pemerintah
sudah bisa memperkirakan apakah kebutuhan pembangunan dan operasional dapat dijalankan
menggunakan anggaran yang ada ataukah perlu adanya penyesuaian. Oleh karena itu, sangat
dimungkinkan angka-angka diatas akan berubah. Salah satunya adalah PAD yang bersumber dari
pajak daerah dan retribusi mengingat pemerintah sedang melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi
pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan yang lebih ketat dari sebelumnya untuk
memastikan para wajib pajak melaksanakan kewajibannya pada negara. Semua strategi tersebut
diharapkan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan terhindarnya
kebocoran pajak (KUA APBD TA 2013).
(1,000,000) - 1,000,000 2,000,000
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan Netto
Surplus/Defisit
Pendapatan BelanjaPembiayaan
NettoSurplus/Defisit
Realisasi Tw IV 2013 1,159,115 1,385,551 0 (226,435)
APBD-P 2013 1,524,775 1,621,925 121,742 (97,150)
Grafik 2.2 Perkembangan APBD Maluku Utara (dalam miliar rupiah)
Sumber : DJPK, KUA-PPAS Provinsi Maluku Utara 2013
29
BAB II. KEUANGAN PEMERINTAH
Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku Utara hingga triwulan IV 2013 mencapai Rp1,15
triliun atau terealisasi sebesar 76,02% dari target pendapatan yang ditentukan sampai akhir tahun
2013. Realisasi pendapatan yang melebihi target adalah yang berasal dari pajak air permukaan
yang berhasil menembus angka realisasi 245%. Selain itu, pos pendapatan yang mencapai angka
realisasi 100% adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana alokasi umum,
dan dana alokasi khusus.
Pos Anggaran 2013* 2014 PertumbuhanPendapatan 1,524,775 1,619,653 6.22% PAD 237,440 204,901 -13.70% Pajak daerah 171,724 152,200 -11.37% Retribusi daerah 43,368 35,745 -17.58% Lain-lain PAD yang sah 22,178 16,956 -23.55% Dana Perimbangan 1,046,233 1,119,302 6.98% DBH 203,953 138,055 -32.31% DAU 772,591 906,624 17.35% DAK 69,688 74,623 7.08% Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 241,103 295,451 22.54% Hibah 241,103 140,261 -41.83% Dana penyesuaian dan otonomi khusus 155,190 100.00%Ket : * APBD Perubahan
Pos Anggaran 2013* Realisasi Tw IV 2013 PersentasePendapatan 1,524,775 1,159,115 76.02% PAD 237,440 154,389 65.02% Pajak daerah 171,724 132,572 77.20% Retribusi daerah 43,368 16,590 38.25% Lain-lain PAD yang sah 22,178 5,057 22.80% Dana Perimbangan 1,046,233 939,893 89.84% DBH 203,953 97,613 47.86% DAU 772,591 772,591 100.00% DAK 69,688 69,688 100.00% Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 241,103 64,834 26.89% Hibah 241,103 64,834 26.89%Ket : * APBD Perubahan
Tabel 2.1 Perkembangan Anggaran Pendapatan Pemprov Maluku Utara (dalam miliar rupiah)
Sumber : DJPK, KUA-PPAS Provinsi Maluku Utara 2013
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemprov Maluku Utara (dalam miliar rupiah)
Sumber : DJPK, KUA-PPAS Provinsi Maluku Utara 2013
30
BAB II. KEUANGAN PEMERINTAH
2.3 Belanja Daerah
Target belanja daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara 2013 pada tahun 2013 tercatat sebesar
Rp1,4 triliun atau meningkat sebesar 20% (yoy) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Komponen belanja tidak langsung ditargetkan sebesar Rp491,80 miliar atau meningkat sebesar
10% (yoy) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja langsung
ditargetkan mencapai Rp911,74 miliar atau naik 26,1 (yoy) dari tahun sebelumnya.
Rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah tahun 2013 dengan share sebesar 21,5%,
turun tipis jika dibandingkan dengan belanja pegawai tahun sebelumnya yang memiliki share
sebesar 21,9%. Namun demikian, jika ditilik angka total belanja pegawai baik yang langsung
maupun tidak langsung terakselerasi sebesar 17,6% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya
dan tercatat sebesar Rp301,86 miliar. Kondisi ini sejalan dengan rencana penerimaan Calon
Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) pada lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara
tahun 2013 sebanyak 49 orang dari alokasi penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 782
orang untuk se-Provinsi Maluku Utara.
Rasio belanja modal serta belanja barang dan jasa terhadap total belanja daerah tahun 2013
mencapai 60,1% atau meningkat sebesar 57,5% (yoy) jika dibandingkan dengan pos yang sama
tahun sebelumnya. Kedua pos belanja dimaksud mencatatkan angka Rp843,42 miliar atau naik
sebesar 25,4% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan rasio belanja modal yang
cukup besar ini, diharapkan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan
ekonomi Maluku Utara tahun 2013.
Berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2013, dalam rangka penguatan
struktur ekonomi Maluku Utara, pembangunan daerah akan diprioritaskan pada sembilan hal yaitu:
1. Infrastruktur dan sarana prasarana pemerintahan;
2. Pendidikan dan kesehatan;
3. Ketahanan pangan;
4. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran, pemberdayaan dan perlindungan sosial;
5. Sumber daya energi, air dan mineral;
6. Bencana alam, tata ruang dan lingkungan hidup;
7. Pariwisata dan kebudayaan;
8. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
9. Wilayah perbatasan, terluar, terpencil, dan tertinggal.
31
BAB II. KEUANGAN PEMERINTAH
2013* 2014 PertumbuhanBelanja 1,567,153 1,621,925 3.50%
Belanja Tidak Langsung 609,315 625,305 2.62%Belanja Pegawai 343,519 223,949 -34.81%Belanja Hibah 205,475 200,208 -2.56%Belanja Bantuan Sosial 17,500 27,050 54.57%Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemdes 39,421 28,092 -28.74%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemdes
900 900 0.00%
Belanja Tidak Terduga 2,500 2,100 -16.00%
Belanja Langsung 957,838 996,620 4.05%Belanja Pegawai 71,838 94,823 32.00%Belanja Barang dan Jasa 453,218 377,599 -16.68%Belanja Modal 432,782 524,198 21.12%
Ket : * APBD Perubahan
Pos Anggaran
2013* Realisasi Tw IV 2013 PersentaseBelanja 1,567,153 1,385,551 88.41%
Belanja Tidak Langsung 609,315 594,620 97.59%Belanja Pegawai 343,519 216,041 62.89%Belanja Hibah 205,475 318,612 155.06%Belanja Bantuan Sosial 17,500 25,763 147.22%Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemdes 39,421 33,535 85.07%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemdes
900 643 71.45%
Belanja Tidak Terduga 2,500 26 1.04%Belanja Langsung 957,838 790,931 82.57%
Belanja Pegawai 71,838 69,228 96.37%Belanja Barang dan Jasa 453,218 331,944 73.24%Belanja Modal 432,782 389,759 90.06%
Ket : * APBD Perubahan
Pos Anggaran
Tabel 2.3 Perkembangan Anggaran Belanja Pemprov Maluku Utara (dalam juta rupiah)
Sumber : DJPK, KUA-PPAS Provinsi Maluku Utara 2013
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemprov Maluku Utara (dalam juta rupiah)
Sumber : DJPK, KUA-PPAS Provinsi Maluku Utara 2013
32
BAB II. KEUANGAN PEMERINTAH
Sementara itu, realisasi belanja daerah Pemerintah Provinsi maluku Utara per triwulan IV 2013
tercatat sebesar Rp1,38 triliun atau terealisasi sebesar 88,41%. Realisasi belanja terbesar berasal
dari pos belanja tidak langsung yaitu belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang masing-masing
terealisasi sebesar 155,06% dan 147,22%. Sedangkan belanja tidak langsung sendiri secara
aggregat terealisasi sebesar 97,59% atau sebanyak Rp594,62 miliar. Sedangkan pos belanja yang
memiliki realisasi terendah dari keseluruhan pos belanja APBD 2013 adalah belanja tak terduga
yang hanya terealiasi sebesar 1,04% atau sebanyak Rp0,26 milyar dari Rp2,5 milyar.
Selanjutnya, pos belanja langsung secara aggregat terealisasi sebesar 82,57% atau sebanyak
Rp790,93 miliar. Jika ditilik lebih dalam lagi, pos belanja yang berhasil mencapai realisasi diatas
90% adalah belanja pegawai sebesar 96,37% atau sebanyak Rp69,22 miliar dan belanja modal
sebesar 90,06% atau sebanyak Rp389,75 miliar.
2.4 Defisit dan Pembiayaan
Defisit APBD Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2013 sebesar Rp97,15 miliar atau naik
sebesar 71,3% (yoy) dibandingkan APBD tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2014, Provinsi
Maluku Utara dicanangkan akan mengalami surplus anggaran sebesar Rp52,50 miliar di akhir
tahun. Walaupun demikian, ada kemungkinan besar akan adanya perubahan pada APBD 2014
sehingga angka-angka tersebut dapat berubah sesuai dengan besaran perubahan yang dilakukan
oleh pemerintah. Namun demikian, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran
sebelumnya sebesar Rp30,00 miliar dapat digunakan sebagai dana cadangan jika seandainya
kondisi mengharuskan pos belanja lebih besar dari pos pendapatan. Kondisi tersebut
memungkinkan dengan melihat banyaknya agenda pembangunan pemerintah di tahun 2014 serta
ancaman kenaikan harga berbagai komoditas di masa yang akan datang masih ada.
2013* 2014 PertumbuhanSurplus/Defisit Pembiayaan (97,151) 52,500 154,04%
Pembiayaan Netto 121,742 27,500 -77.41%Penerimaan Pembiayaan 124,242 30,000 -75.85% SiLPA TA Sebelumnya 124,242 30,000 -75.85%Pengeluaran Pembiayaan 2,500 2,500 0.00% Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 2,500 2,500 0.00%
Ket : * APBD Perubahan
Pos Anggaran
Tabel 2.5 Perkembangan Anggaran Belanja Pemprov Maluku Utara (dalam juta rupiah)
Sumber : DJPK, KUA-PPAS Provinsi Maluku Utara 2013
33
BAB II. KEUANGAN PEMERINTAH
Berdasarkan realisasi hingga triwulan IV 2013, APBD Provinsi Maluku Utara mengalami defisit jauh
lebih dalam dari target yang ditetapkan sebesar Rp97,15 miliar dan jumlah defisit di akhir tahun
2013 adalah sebesar Rp226,43 miliar atau 233,08% dari target awal. Hal lain yang perlu dilihat
adalah realisasi pengeluaran pembiayaan pada akhir 2013 adalah 10 kali lebih tinggi dari target.
2013* Realisasi Tw IV 2013 PersentaseSurplus/Defisit Pembiayaan (97,151) (226,435) 233.08%
Pembiayaan Netto 121,742 (32,341) -26.57%Penerimaan Pembiayaan 124,242 (7,224) -5.81% SiLPA TA Sebelumnya 124,242 - 0.00%Pengeluaran Pembiayaan 2,500 25,117 1004.68% Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 2,500 25,117 1004.68%
Ket : * APBD Perubahan
Pos Anggaran
Tabel 2.6 Perkembangan Anggaran Belanja Pemprov Maluku Utara (dalam miliar rupiah)
Sumber : DJPK, KUA-PPAS Provinsi Maluku Utara
34
3.1 Kondisi Umum
Laju kenaikan harga barang dan jasa tahunan (yoy) di Maluku Utara yang direpresentasikan oleh
Kota Ternate di triwulan awal 2014 yaitu tercatat sebesar 8,80% (yoy), jauh lebih tinggi jika
dibandingkan dengan data periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,97% (yoy).
Tekanan inflasi yang dialami oleh Kota Ternate juga terpantau lebih tinggi dibandingkan dengan
Nasional dan Zona Sulampua (Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan Papua) yang masing-masing
tercatat sebesar 7,32% (yoy) dan 7.32% (yoy).
Tekanan inflasi bulanan Kota Ternate menunjukkan tren yang fluktuatif. Januari 2014, Kota
Ternate mengalami inflasi sebesar 0,45% (mtm) atau 10,43% (yoy) dimana setelah itu terjadi
koreksi harga yang menggiring Kota Ternate pada deflasi sebesar -0,69% (mtm) atau 8,65% (yoy)
pada bulan Februari. Deflasi ini terjadi ditengah naiknya harga beberapa komoditas seperti pisang,
jeruk lemon dan beberapa komoditas lainnya namun karena andil komoditas tersebut kecil
sehingga tidak mampu menahan turunnya harga secara aggregat yang disebabkan oleh
komoditas-komoditas dengan andil tinggi seperti halnya yang berasal dari subkelompok ikan segar
yaitu cakalang, tongkol, malalugis, kembung. Selain itu, turunnya harga cabai merah dan bawang
merah yang juga berhasil menarik pergerakan harga di bulan Februari. Harga barang dan jasa
kembali terakselerasi diakhir bulan laporan dimana tercatat inflasi sebesar 0,53% (mtm) atau
8,80% (yoy). Akselerasi harga pada akhir periode laporan terjadi pada tiga kelompok pengeluaran
yaitu kelompok bahan makanan, makanan jadi dan kelompok transpor dimana komoditas yang
mengalami kenaikan harga diantaranya adalah beras, malalugis, cakalang asap, cabai rawit, cabai
merah, rokok kretek filter, upah tukang bukan mandor, tarif angkutan udara, dan mobil.
Pergerakan harga Kota Ternate sebagai perwakilan Provinsi Maluku Utara dipembukaan tahun
2014 tergolong cukup stabil. Hal ini tergambar dari inflasi dan deflasi yang terjaga dibawah 1%
sepanjang triwulan I 2014. Namun ditengah kestabilan tersebut dapat terlihat bahwa kelompok
penyusun volatile food tetap mengalami pergerakan yang paling signifikan dibandingkan kelompok
yang lain. Disamping itu, kelompok administered price ikut mengalami sedikit goncangan harga
BAB III. INFLASI DAERAH
35
BAB III. INFLASI DAERAH
Grafik 3.1 Laju Inflasi Tahunan (yoy) Kota Ternate, Sulampua & Nasional
Tabel 3.1 Laju Inflasi Tahunan (yoy) Kota Ternate Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%)
seiring dengan naiknya harga beberapa komoditas penyusunnya seperti tarif angkutan udara,
bahan bakar rumah tangga, dan beberapa komoditas lainnya.
3.2 Perkembangan Inflasi Kota Ternate
3.2.1 Inflasi Tahunan (yoy)
Pergerakan inflasi tahunan (yoy) di Maluku Utara yang direpresentasikan oleh Kota Ternate
terpantau cukup stabil walaupun tetap terdapat fluktuasi disepanjang triwulan laporan. Triwulan I
2014, Kota Ternate tercatat mengalami inflasi sebesar 8,80% (yoy), jauh lebih tinggi jika
dibandingkan dengan data periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,97% (yoy).
Tekanan inflasi yang dialami oleh Kota Ternate juga terpantau lebih tinggi dibandingkan dengan
Nasional dan Zona Sulampua (Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan Papua) yang masing-masing
tercatat sebesar 7,32% (yoy) dan 7.32% (yoy).
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
2013 2014
Nasional
SUlampua
Malut
2014Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Bahan Makanan 4.74 2.56 2.09 1.11 1.96 -2.04 7.54 9.32 3.66Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau 5.71 6.18 6.49 5.47 5.26 4.15 4.14 4.96 5.68
Perumahan, Listrik, Gas dan Air Bersih 3.47 3.49 3.63 3.15 6.32 7.00 13.76 12.47 10.20Sandang 9.48 7.79 5.78 6.38 5.53 2.94 5.05 6.31 10.03
Kesehatan 5.12 5.29 5.05 4.55 1.92 0.88 3.41 2.59 11.19Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 4.16 4.08 4.17 4.35 3.15 3.47 8.13 9.56 10.98
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan 3.07 6.04 4.14 3.89 2.57 4.45 15.94 13.97 14.38Inflasi Umum Tahunan (yoy) 4.54 4.30 3.87 3.29 3.97 2.93 9.66 9.78 8.80
2012 2013Kelompok Barang dan Jasa
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara , diolah
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara , diolah
36
BAB III. INFLASI DAERAH
Berdasarkan kelompoknya, inflasi tahunan disumbangkan oleh seluruh kelompok yang ada. Inflasi
tahunan Kota Ternate disumbang oleh tiga kelompok utama yaitu kelompok Transpor, Komunikasi
dan Jasa Keuangan yang mengalami inflasi tertinggi di triwulan awal tahun ini yaitu sebesar
14,38% (yoy), kelompok Kesehatan dengan tingkat inflasi sebesar 11,19% (yoy), dan kelompok
Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga yang mengalami inflasi tahunan sebesar 10,98% (yoy).
Sedangkan kelompok lain yang mengalami inflasi tahunan diatas 10% adalah kelompok
perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 10,20% (yoy) dan kelompok sandang sebesar
10,03% (yoy). Sementara itu, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami
inflasi sebesar 5,68% (yoy) serta kelompok bahan makanan yang mengalami inflasi tahunan
terendah di triwulan I 2014 yaitu sebesar 3,66% (yoy). Jika dilihat lebih jauh lagi dari kelompok
transpor, komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami inflasi tahunan tertinggi, 3 dari 4
subkelompoknya mengalami inflasi sementara sisanya deflasi. Subkelompok transpor mengalami
inflasi tahunan tertinggi sebesar 25,04% (yoy), subkelompok sarana dan penunjang transpor
3,22% (yoy), dan subkelompok jasa keuangan 0,80% (yoy). Sedangkan subkelompok komunikasi
dan pengiriman mencatat deflasi sebesar 4,78% (yoy). Sedangkan dari kelompok kesehatan,
seluruh subkelompok penyusunnya mengalami inflasi dimana inflasi tahunan tertinggi terjadi pada
subkelompok jasa perawatan jasmani 50,55% (yoy), kemudian subkelompok obat-obatan 9,47%
(yoy), perawatan jasmani dan kosmetik 7,17% (yoy), dan jasa kesehatan 2,02% (yoy).
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara , diolah
Inflasi AndilUMUM 8.80 100.00I. BAHAN MAKANAN 2.88 20.651. Padi-padian, Umbi-umbian dan Hasilnya 11.10 5.002. Daging dan Hasil-hasilnya 15.85 1.203. Ikan Segar 15.36 4.874. Ikan Diawetkan 2.79 0.725. Telur, Susu dan Hasil-hasilnya 4.53 1.686. Sayur-sayuran -9.43 2.137. Kacang - kacangan 2.51 0.338. Buah - buahan 37.00 1.859. Bumbu - bumbuan -40.77 1.8710. Lemak dan Minyak -0.64 0.9511. Bahan Makanan Lainnya -1.28 0.07II. MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 6.28 13.611. Makanan Jadi 10.33 6.232. Minuman yang Tidak Beralkohol -4.22 2.323. Tembakau dan Minuman Beralkohol 5.63 5.06III. PERUMAHAN,AIR,LISTRIK,GAS & BB 9.76 37.611. Biaya Tempat Tinggal 11.92 29.642. Bahan Bakar, Penerangan dan Air 3.36 4.283. Perlengkapan Rumahtangga 6.70 1.904. Penyelenggaraan Rumahtangga 7.70 1.79
Inflasi AndilIV. SANDANG 10.09 5.131. Sandang Laki-laki 1.62 1.552. Sandang Wanita 16.35 1.353. Sandang Anak-anak 23.22 1.514. Barang Pribadi dan Sandang Lain 2.51 0.72V. KESEHATAN 9.15 3.591. Jasa Kesehatan 2.50 0.722. Obat-obatan 8.40 0.783. Jasa Perawatan Jasmani 37.06 0.524. Perawatan Jasmani dan Kosmetika 6.43 1.56VI. PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA 11.32 4.481. Pendidikan 9.88 2.502. Kursus-kursus / Pelatihan 0.00 0.113. Perlengkapan / Peralatan Pendidikan 4.37 0.524. Rekreasi 18.75 1.245. Olahraga 6.14 0.11VII. TRANSPOR,KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGAN 16.39 14.921. Transpor 26.10 10.272. Komunikasi dan Pengiriman -6.41 3.943. Sarana dan Penunjang Transpor 3.34 0.504. Jasa Keuangan 0.00 0.21
Tabel 3.2 Kondisi Inflasi/Deflasi & Andil Kelompok Pengeluaran Kota Ternate
37
BAB III. INFLASI DAERAH
Tabel 3.3 Laju Inflasi Triwulanan (qtq) Kota Ternate Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%)
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
3.2.2 Inflasi Triwulanan (qtq)
Berbeda dengan inflasi tahunannya yang terakselerasi hebat dibandingkan periode yang sama
tahun sebelumnya, inflasi triwulanan Kota Ternate lebih rendah baik jika dibandingkan dengan
periode yang sama tahun sebelumnya maupun triwulan sebelumnya. Membuka tahun 2014, Kota
Ternate mencatat inflasi triwulanan sebesar 0,28% (qtq). Tingkat inflasi ini merupakan inflasi
terendah sejak tahun 2012. Sebuah pencapaian yang cukup baik mengingat catatan inflasi Kota
Ternate yang sering menjadi korban badai inflasi. Faktor yang menyebabkan terkendalinya harga
secara triwulanan adalah terjadinya koreksi harga pada kelompok bahan makanan sebesar -5,43%
(qtq). Subkomoditas yang mengalami koreksi harga/deflasi pada triwulan ini adalah subkelompok
bumbu-bumbuan -26,70% (qtq), ikan segar -10,83% (qtq), sayur-sayuran -7,27 (qtq), buah-
buahan -1,85% (qtq). Terjadinya koreksi pada subkelompok ikan segar diakibatkan oleh
melimpahnya pasokan ikan segar dipasar seiring dengan mendukungnya cuaca di perairan Maluku
Utara dalam meningkatnya kapasitas tangkap nelayan setelah pada awal tahun 2014 cuaca masih
kurang bersahabat sebagai dampak pergeseran waktu perubahan musim pada tahun 2013.
Sedangkan turunnya harga pada subkomoditas bumbu-bumbuan, sayur-sayuran, dan buah-buahan
adalah suplai yang dapat terjaga dengan baik mengingat Indonesia saat ini sedang berada pada
musim panen serta meningkatnya kapasitas produksi beberapa komoditas di internal Maluku Utara
sehingga jumlah pasokan berbagai komoditas ke pasar Maluku Utara dapat memenuhi kebutuhan
masyarakatnya dengan baik dan berujung pada terkendalinya harga. Faktor lain yang
mempengaruhi terjaganya sisi suplai adalah cuaca yang memungkinkan lancarnya arus distribusi.
Sementara itu, kelompok pengeluaran lainnya mengalami inflasi yang angkanya sangat bervariasi.
Kelompok kesehatan mengalami inflasi tertinggi yaitu sebesar 6,43% (qtq) dimana komoditas yang
mengalami kenaikan harga berasal dari subkelompok jasa perawatan jasmani 15,45% (qtq),
perawatan jasmani dan kosmetik 7,20% (qtq), dan obat-obatan 5,67% (qtq). Sedangkan
subkelompok jasa kesehatan terpantau stabil. Kelompok sandang mengalami inflasi sebesar 3,67%
2014Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Bahan Makanan -0.35 0.29 -0.95 2.14 0.48 -3.64 8.73 3.84 -5.43Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau 1.28 0.81 3.54 -0.24 1.09 -0.26 3.53 0.55 2.36
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar 0.95 1.44 0.44 0.29 4.06 2.09 6.78 -0.85 1.55Sandang 0.92 0.53 3.38 1.43 0.11 -1.93 5.49 2.65 3.67
Kesehatan 2.61 0.35 0.86 0.66 0.03 -0.68 3.39 -0.13 6.43Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 0.47 -0.08 3.61 0.32 -0.67 0.23 8.27 1.65 0.92
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan 0.05 3.65 -0.45 0.64 -1.23 5.55 10.51 -1.07 0.87Inflasi Umum Triwulanan (qtq) 0.52 1.15 0.71 0.88 1.18 0.14 7.28 0.99 0.28
Kelompok Barang dan Jasa 2012 2013
38
BAB III. INFLASI DAERAH
Grafik 3.2 Laju Inflasi Bulanan (mtm) Kota Ternate, Sulampua & Nasional
(qtq), kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 2,36% (qtq), kelompok
perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 1,55% (qtq), kelompok pendidikan, rekreasi dan
olahraga 0,92% (qtq), dan terakhir kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan yang
terakselerasi sebesar 0,87% (qtq).
3.2.3 Inflasi Bulanan (mtm)
Laju inflasi bulanan (mtm) Kota Ternate dipembukaan 2014 tergolong cukup stabil yang terlihat
dari tingkat inflasi/deflasi terjaga pada level kurang dari 1% dimana diakhir triwulan I 2014
diketahui bahwa tingkat inflasi yang dialami Kota Ternate sebagai presentasi Maluku Utara sebesar
0,53% (mtm). Tingkat inflasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi yang terjadi di
Nasional maupun zona Sulampua (Grafik 2.2). Januari 2014, Kota Ternate mengalami inflasi
sebesar 0,45% (mtm) atau 10,43% (yoy) dimana setelah itu terjadi koreksi harga yang menggiring
Kota Ternate pada deflasi sebesar -0,69% (mtm) atau 8,65% (yoy) pada bulan Februari. Deflasi ini
terjadi ditengah naiknya harga beberapa komoditas seperti pisang, jeruk lemon dan beberapa
komoditas lainnya namun karena andilnya kecil sehingga tidak mampu menahan turunnya harga
secara aggregat yang disebabkan oleh komoditas-komoditas dengan andil tinggi seperti halnya
yang berasal dari subkelompok ikan segar yaitu cakalang, tongkol, malalugis, kembung. Selain itu,
turunnya harga cabai merah dan bawang merah yang juga berhasil menarik turun pergerakan
harga di bulan Februari. Harga barang dan jasa kembali terakselerasi diakhir bulan laporan dimana
tercatat inflasi sebesar 0,53% (mtm) atau 8,80% (yoy). Akselerasi harga terjadi pada tiga kelompok
pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan, makanan jadi, dan kelompok transpor dimana
komoditas yang mengalami kenaikan harga diantaranya adalah beras, malalugis, cakalang asap,
cabai rawit, cabai merah, rokok kretek filter, tarif angkutan udara, dan mobil.
-3.00
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
2013 2014
Nasional
Sulampua
Malut
39
BAB III. INFLASI DAERAH
0.64
0.57
0.62
0.55
1.82
0.00
-0.60
0.14
0.08
0.23
0.03
0.06
0.00
-0.09
-1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00
Bahan Makanan
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar
Sandang
Kesehatan
Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan
Andil
Inflasi
♦ Januari 2014
Dibulan pembuka 2014 ini Kota Ternate
tercatat mengalami inflasi sebesar 0,45%
(mtm) atau 10,43% (yoy) secara
tahunan. Terjadi penurunan laju inflasi
secara bulanan pada Januari 2014 jika
dibandingkan dengan Desember 2013
walaupun secara tahunan terjadi
peningkatan. Desember 2013 lalu, Kota
Ternate mencatat laju inflasi sebesar
0,84% (mtm) atau 9,78% (yoy).
Kelompok kesehatan merupakan
kelompok dengan tingkat inflasi tertinggi
pada Januari 2014 yaitu sebesar 1,82% (mtm) atau 6,76% (yoy) dengan andil sebesar 0,06%
dimana komoditas yang memotorinya berasal dari subkelompok jasa perawatan jasmani (6,39%,
mtm) dan perawatan jasmani dan kosmetik (2,09%, mtm). Komoditas yang mengalami kenaikan
diantaranya adalah obat flu, tarif gunting rambut wanita, tarif gunting rambut anak, pasta gigi dan
pelembab sementara komoditas lainnya terpantau stabil.
Kelompok bahan makanan yang notabene adalah “langganan” menjadi motor penggerak utama
volatilitas harga di Maluku Utara mengalami inflasi sebesar 0,64% (mtm) atau 12,00% (yoy) diawal
tahun 2014 dengan andil sebesar 0,14%. Kelompok bahan makanan terdiri dari 11 subkelompok
dimana 8 diantaranya mengalami inflasi dan sisanya mengalami deflasi. Subkelompok ikan segar
mengalami inflasi tertinggi sebesar 9,28% (mtm) kemudian disusul oleh subkelompok sayur-
sayuran (8,38%, mtm) dan subkelompok ikan diawetkan (7,91%, mtm). Sedangkan sebkelompok
yang mengalami deflasi adalah subkelompok bumbu-bumbuan (21,72%, mtm), buah-buahan
(12,35%, mtm), dan lemak dan minyak (1,04%, mtm). Komoditas yang mengalami kenaikan
harga diantaranya adalah mie kering, daging sapi, malalugis, cakalang, kembung, selar/tude, telur
ayam ras, tomat, sayur bayam dan tauge. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga
diantaranya adalah ekor kuning, bubara, ketimun, jeruk, pepaya, salak, pisang, lemon cina, cabai
merah, cabai rawit, dan bawang merah. Komoditas yang berasal dari subkelompok ikan segar
memang memiliki andil yang tinggi terhadap inflasi umum sehingga kenaikannya dapat berdampak
cukup signifikan terhadap inflasi umum Kota Ternate. Namun demikian, tingkat inflasi bulan
laporan masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan adanya koreksi harga yang dalam pada
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara , diolah
Grafik 3.3 Inflasi dan Andil Kota Ternate Menurut Kelompok Barang & Jasa Januari 2014
40
BAB III. INFLASI DAERAH
3.30
3.10
0.85
0.73
0.48
-0.30
-6.20
0.16
0.10
0.31
0.10
0.02
-0.04
-1.36
-8.00 -6.00 -4.00 -2.00 0.00 2.00 4.00
Sandang
Kesehatan
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau
Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan
Bahan Makanan
Andil
Inflasi
komoditas dari subkelompok bumbu-bumbuan seperti cabai/rica dan bawang merah yang juga
memiliki andil tinggi terhadap inflasi umum sehingga mampu menyeimbangkan gejolak harga yang
diakibatkan oleh naiknya harga komoditas dari subkelompok ikan segar.
Berdasarkan andil yang diberikan, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar
merupakan kelompok dengan andil tertinggi yaitu sebesar 0,23% dengan tingkat inflasi sebesar
0,62% (mtm) atau tertinggi ketiga setelah kelompok kesehatan (1,82%, mtm) dan bahan makanan
(0,64%, mtm). Semua subkelompok penyusun kelompok ini mengalami inflasi dimana inflasi
tertinggi dialami oleh subkelompok penyelenggaraan rumah tangga (1,61%, mtm) dan
subkelompok bahan bakar, penerangan dan air (1,56%, mtm). Komoditas yang mengalami
kenaikan harga dari kelompok ini diantaranya adalah upah tukang bukan mandor, besi beton, cat
tembok, cat kayu/cat besi, bahan bakar rumah tangga, tempat tidur dan pengharum/pelembut.
Sementara itu, komoditas yang mengalami penurunan harga diantaranya adalah pasir dan air
conditioner (AC).
♦ Februari 2014
Pertengahan triwulan I 2014, koreksi harga
atau deflasi dialami oleh Kota Ternate
sebesar -0,69% (mtm) atau 8,65% (yoy).
Koreksi harga ini disebkan oleh cukup
dalamnya koreksi harga yang dialami oleh
kelompok bahan makanan yaitu sebesar
-6,20% (mtm) atau 4,83% (yoy) serta
kelompok transpor, komunikasi dan jasa
keuangan yang mengalami deflasi sebesar -
0,30% (mtm) atau 13,15% (yoy).
Disampaing itu, tingkat inflasi yang rendah
dari sebagian besar kelompok lainnya memungkinkan terjadinya koreksi harga secara aggregat.
Dari 7 kelompok pengeluaran, terdapat dua kelompok yang tercatat mengalami inflasi tertinggi
yaitu kelompok sandang (3,30%, mtm) dan kelompok kesehatan (3,10%, mtm). Inflasi yang
dialami oleh kedua kelompok tersebut mampu menahan laju koreksi harga yang disebabkan oleh
deflasi yang dialami oleh kelompok bahan makanan dan transpor, komunnikasi dan jasa keuangan.
Lebih dalam terkait koreksi harga kelompok bahan makanan di bulan Februari ini, dari 11
subkelompok penyusunnya, terdapat 4 kelompok mengalami inflasi, 6 subkelompok mengalami
Grafik 3.4 Inflasi dan Andil Kota Ternate Menurut Kelompok Barang & Jasa Februari 2014
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara , diolah
41
BAB III. INFLASI DAERAH
deflasi dan 1 subkelompok terpantau stabil. Tiga subkelompok yang mengalami inflasi tertinggi
adalah subeklompok buah-buahan 14,92% (mtm) atau 42,32% (yoy), subkelompok kacang-
kacangan 9,35% (mtm) atau 17,25% (yoy), dan subkelompok telur, susu dan hasil-hasilnya 2,35%
(mtm) atau 16,18% (yoy). Sedangkan subkelompok yang mengalami deflasi tertinggi adalah
subkelompok ikan segar -20,21% (mtm) atau 11,43% (yoy), subkelompok ikan diawetkan 14,72%
(mtm) atau -8,07 (yoy), subkelompok bumbu-bumbuan 13,29% (mtm) atau -29,85% (yoy), dan
subkelompok sayur-sayuran -4,74% (mtm) atau -7,75% (yoy). Komoditas yang mengalami
kenaikan harga dari kelompok bahan makanan diantaranya adalah mie kering instan, beras, telur
ayam ras, tempe, tahu mentah, pisang, jeruk dan lemon. Sedangkan komoditas yang mengalami
penurunan harga adalah cumi-cumi, tongkol, kembung/gembung, dolosi, selar/tude,
malalugis/sorihi, cakalang, teri kering, cakalang asap, kacang panjang, kentang, bayam, sawi hijau,
tauge/kecambah, pepaya, bawang putih, cabai merah dan bawang merah.
Bila dilihat berdasarkan andilnya, dari 7 kelompok pengeluaran tercatat 5 kelompok memberikan
kontribusi bernilai positif dan dua kelompok bernilai negatif dimana kedua kelompok tersebut
adalah kelompok bahan makanan (-1,36%) dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan
(-0,04%). Andil negatif yang diberikan oleh kedua kelompok ini searah dengan deflasi yang
dialaminya. Andil tertinggi diberikan oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar
sebesar o,31% dimana kelompok ini mengalami inflasi sebesar 0,85% (mtm) atau 10,17% (yoy).
Akselerasi harga pada kelompok ini dimotori oleh naiknya harga komoditas penyusunnya seperti
pasir, semen, keramik, pipa paralon, batu, mesin cuci dan lemari hias. Sedangkan komoditas yang
menghambat akselerasi harga lebih jauh dari kelompok ini adalah cat kayu/besi, cat tembok, besi
beton, batako dan bahan bakar rumah tangga. Dengan volatilitas yang terjadi pada semua
kelompok pada bulan Februari 2014 ini, Kota Ternate masih berada pada level yang cukup stabil
dengan capaian deflasi 0,69%.
♦ Maret 2014
Dipenghujung triwulan I 2014, Kota Ternate tercatat mengalami inflasi sebesar 0,53% (mtm) atau
8,80% (yoy). Akselerasi harga terjadi pada semua kelompok pengeluaran kecuali kelompok
sandang yang mengalami koreksi harga/deflasi sebesar -0,19% (mtm) atau 10,03% (yoy). Oleh
karena itu, akselerasi harga secara aggregat dapat terjadi. Kelompok pengeluaran yang mengalami
inflasi tertinggi adalah kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan 1,79% (mtm) atau
14,38% (yoy), kelompok 1,38% (mtm) atau 11,19% (yoy), dan kelompok makanan jadi, minuman,
rokok dan tembakau 1,04% (mtm) atau 5,68% (yoy).
42
BAB III. INFLASI DAERAH
1.79
1.38
1.04
0.44
0.17
0.08
-0.19
0.26
0.05
0.14
0.02
0.04
0.03
-0.01
-0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan
Kesehatan
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau
Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga
Bahan Makanan
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar
Sandang Andil
Inflasi
Kelompok transpor, komunikasi dan jasa
keuangan selain mengalami inflasi
tertinggi juga memiliki andil tertinggi
terhadap inflasi bulan Maret Kota Ternate
yaitu sebesar 0,26%. Dari 4 subkelompok
yang menyusunnya, 2 subkelompok
mengalami inflasi, 1 kelompok mengalami
deflasi dan 1 subkelompok terpantau
stabil. Subkelompok transpor mengalami
inflasi sebesar 2,19% (mtm) atau 25,04%
(yoy), subkelompok sarana dan penunjang
transpor 1,88% (mtm) atau 3,22% (yoy). Sedangkan subkelompok komunikasi dan pengiriman
tercatat deflasi sebesar -2,49% (mtm) atau -4,78% (yoy). komoditas yang mengalami kenaikan
harga dari kelompok ini diantaranya adalah tarif angkutan udara, mobil, dan telepon seluler.
Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga diantaranya adalah sepeda motor.
Kelompok selanjutnya yang mengalami inflasi adalah kelompok kesehatan 1,38% (mtm) atau
11,19% (yoy) dengan andil sebesar 0,05%. Inflasi pada kelompok ini dimotori oleh naiknya
komoditas dari 2 subkelompok yaitu obat-obatan 2,77% (mtm) atau 9,47% (yoy), perawatan
jasmani dan kosmetik 1,80% (mtm) atau 7,17% (yoy). Sedangkan 2 subkelompok sisanya yaitu
subkelompok jasa kesehatan dan jasa perawatan jasmani terpantau stabil pada bulan Maret namun
secara tahunan subkelompok jasa kesehatan naik sebesar 2,02% (yoy) dan subkelompok jasa
perawatan jasmani 50,55% (yoy). Selanjutnya yang mengalami inflasi serta memiliki andil tinggi
adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar
1,04% (mtm) atau 5,68% (yoy) dengan andil sebesar 0,14%. Dari 3 subkelompok penyusunnya,
subkelompok tembakau dan minuman beralkohol mengalami inflasi sebesar 2,93% (mtm) atau
3,54% (yoy), subkelompok minuman yang tidak beralkohol mengalami deflasi sebesar -0,18%
(mtm) atau -2,29% (yoy). Sedangkan subkelompok makanan jadi terpantau stabil secara bulanan
(mtm) namun secara tahunan terpantau mengalami inflasi sebesar 10,89% (yoy). komoditas yang
mengalami kenaikan harga dari kelompok ini diantaranya adalah rokok kretek filter, dan rokok
putih. Sedangkan komoditas yang turun harganya adalah gula pasir.
3.3 Faktor-Faktor Penggerak Inflasi
Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, tekanan inflasi secara tahunan dipengaruhi
oleh gejolak harga yang terjadi pada kelompok bahan makanan (volatile foods) dan kelompok inti
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara , diolah
Grafik 3.5 Inflasi dan Andil Kota Ternate Menurut Kelompok Barang & Jasa Maret 2014
43
BAB III. INFLASI DAERAH
(core inflation). Sementara itu, kelompok administered price sedikit bergejolak namun pada level
aman.
3.3.1 Faktor Fundamental
Tekanan inflasi inti (core inflation) pada triwulan I 2014 terpantau mengalami kenaikan baik jika
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun sebelumnya. Inflasi
inti di akhir triwulan I 2014 berada pada kisaran 10,39% (yoy). Sedangkan pada triwulan IV 2013
tercatat inflasi inti sebesar 8,15% (yoy) dengan andil sebesar 5,02% (yoy) dan pada triwulan I 2014
tercatat inflasi inti sebesar 5,07% (yoy) dengan andil sebesar 3,09% (yoy).
Pergerakan inflasi inti yang disebabkan salah satunya oleh naiknya komoditas global seperti nikel,
minyak bumi dan emas walaupun masih dibawah level tahun. Terakselerasinya harga komoditas
global seperti harga emas, nikel dan harga minyak dunia dimana kenaikan ini terlihat sejak Januari
tahun 2014. Tekanan depresiasi rupiah yang terjadi di triwulan IV 2013 mulai mereda di awal
tahun 2014 walaupun masih berada pada level yang cukup tinggi namun stabilitas rupiah dapat
terjaga dengan baik.
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00 Vol. Food
Adm. Prices
Inti
Grafik 3.6 Pergerakan Inflasi Berdasarkan Faktor Penyebabnya
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara , diolah
44
BAB III. INFLASI DAERAH
Dari sisi domestik, terjaganya akselerasi inflasi inti sehingga tidak melaju lebih jauh lagi melalui
meningkatkan kemampuan sisi penawaran dalam menjawab fluktuasi sisi permintaan sehingga
perekonomian nasional tetap dapat tumbuh dengan baik. Hal tersebut tercermin dari fluktuasi nilai
rupiah yang cukup stabil serta kapasitas utilisasi produksi.
♦ Interaksi Permintaan dan Penawaran
Mengawali 2014, tingkat konsumsi masyarakat mulai kembali pada kondisi normal seiring
berakhirnya natal dan liburan akhir tahun yang tercermin dari penggunaan kapasitas produksi di
level moderat serta cuaca yang kembali membaik diakhir triwulan I 2014 sehingga mampu
menciptakan tingkat inflasi yang rendah dan cukup stabil hingga akhir triwulan yaitu berupa
tingkat inflasi/deflasi dibawah 1%. Faktor cuaca yang membaik sehingga mempengaruhi tinggi
gelombang di perairan Maluku Utara mampu mempengaruhi kapasitas produksi ikan sehingga stok
ikan di pasar dapat memenuhi permintaan dengan baik. Selain berpengaruh terhadap harga
komoditi, cuaca yang baik juga memungkinkan arus distribusi lancar dan berbagai komoditas dapat
tersuplai dengan mengingat topografi Maluku Utara yang berupa kepulauan serta sebagian
pemenuhan kebutuhan harian masyarakat Maluku Utara dari impor antar daerah.
♦ Eksternal
Sepanjang triwulan I 2014, nilai tukar rupiah mulai menguat ditengah kondisi perekonomian global
yang masih dalam masa pemulihan dan bayang-bayang kebijakan tappering off the fed. Nilai
rupiah menguat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya namun melemah jika
dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar
Amerika ditutup pada level Rp11.347 / USD pada triwulan I 2014. Secara point to point, tekanan
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0
5
10
15
20
25
30
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3
2011 2012 2013 2014
Rib
u $
Nikel Emas
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
0
20
40
60
80
100
120
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3
2011 2012 2013 2014
Harga Nikel g_yoy (Aksis Kanan)
Sumber : World Bank Sumber : World Bank
Grafik 3.7 Pergerakan Harga Nikel dan Emas Internasional
Grafik 3.8 Pergerakan Harga Crude Oil
West Texas Intermediate
45
BAB III. INFLASI DAERAH
terhadap nilai rupiah menguat sebesar 4,96% dari posisi triwulan sebelumnya yang tercatat pada
level Rp11.555 / USD atau naik sebesar 26% jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun
sebelumnya yang terpantau pada level Rp9.622 / USD. Walaupun tekanan terus menguat, tingkat
volatilitas rupiah tetap terjaga sehingga optimisme pasar masih tinggi. Hal ini terlihat dari masih
derasnya aliran dana investasi yang masuk ke Indonesia hingga triwulan I berakhir. Optimisme
investor terhadap perkembangan ekonomi Indonesia ditengah terjadinya kenaikan harga berbagai
komoditas global mencerminkan cukup kuatnya struktur perekonomian Indonesia.
Sementara itu, harga komoditas internasional seperti nikel, emas dan minyak mentah (West Texas
Intermediate) mengalami fluktuasi sepanjang triwulan I 2014 (Grafik 2.7 dan 2.8). Secara
triwulanan, tren kenaikan harga tiga komoditas ini pada triwulan I 2014 sempat mengalami
penurunan di bulan Januari 2014 jika dibandingkan dengan Oktober 2013 namun terus
menunjukkan tren kenaikan harga setelah itu. Khusus untuk komoditas emas, kenaikan harga
terjadi secara triwulanan (qtq) namun terpantau turun tajam secara tahunan (yoy). Secara
triwulanan, harga emas di pasar internasional terpantau turun sebesar 4,3% (qtq) pada akhir
triwulan dan secara tahunan terpantau turun signifikan yaitu sebesar 12,58% (yoy). Sedangkan
untuk komoditas minyak mentah West Texas Intermediate (WTI), secara triwulanan naik sebesar
7,59% (qtq) dan secara tahunan naik sebesar 10.95% (yoy).
3.3.2 Non Fundamental
♦ Volatile Foods
Berdasarkan data tahunannya, tekanan inflasi yang dialami kelompok volatile foods terpantau
mereda setelah sempat terakselerasi hebat diakhir 2013 yang berlanjut hingga awal 2014. Diakhir
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
Rp8,000 Rp8,500 Rp9,000 Rp9,500
Rp10,000 Rp10,500 Rp11,000 Rp11,500 Rp12,000 Rp12,500
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3
2012 2013 2014
Grafik 3.9 Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika
46
BAB III. INFLASI DAERAH
Sumber : PPN Kota Ternate, diolah
Grafik 3.10 Volume Tangkap dan Nilai Ikan Tangkap
Sumber : PPN Kota Ternate, diolah
Grafik 3.11 Perkembangan Harga Ikan Tangkap
triwulan I 2014, kelompok ini tercatat mengalami penurunan baik jika dibandingkan dengan
triwulan sebelumnya maupun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada akhir periode laporan, kelompok ini tercatat mengalami deflasi sebesar -0,50% (yoy), lebih
rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat pada angka 8,15% (yoy).
Perubahan yang cukup signifikan juga terlihat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun
sebelumnya dimana kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 2,20% (yoy).
Meredanya tekanan inflasi kelompok volatile foods diakhir triwulan laporan dimotori oleh mulai
membaiknya cuaca sehingga mempengaruhi baik dari sisi arus distribusi serta kapasitas produksi
ikan tangkap yang terpantau menanjak sehingga kebutuhan masyarakat akan ikan tangkap dapat
terpenuhi. Komoditas ikan tangkap ini memang sering kali memantik tingginya inflasi di Malut
dimana faktor cuaca dan struktur pasar yang tergolong oligopoli adalah penyebabnya. Selain itu,
daerah-daerah pemasok berbagai komoditas ke Malut yang saat ini sedang berada pada masa
panen menyebabkan suplai ke Malut sesuai dengan permintaan. Sementara itu, petani holtikultura
di Malut juga sedang memasuki masa panen sehingga suplai komoditas sayur-sayuran, barito, dan
beberapa komoditas lainnya melimpah di pasar yang mendorong terjadinya inflasi pada komoditas-
komoditas tersebut.
Pola naik/turunnya harga sejumlah komoditas volatile foods yang terjadi secara nasional juga
dialami oleh Maluku Utara namun pada magnitude yang lebih besar. Hal ini merupakan dampak
dari masih besarnya ketergantungan Maluku Utara terhadap barang impor dari daerah lain dalam
memenuhi kebutuhannya. Disamping itu, struktur pasar yang berbentuk oligopoli dalam tata niaga
komoditas volatile foods menyebabkan gejolak inflasi di Malut sering kali berada pada level yang
lebih tinggi dari sebagian besar daerah lain di Indonesia bahkan jika dibandingkan dengan provinsi
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
-100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
2013 2014
Volume (per ton) Nilai (dalam Milyar Rp)
-5,000
10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
2013 2014
Cakalang Tongkol Kerapu
Ekor Kuning Kakap Merah
47
BAB III. INFLASI DAERAH
lain di zona Sulampua. Selain itu, tingkat rigiditas harga yang cukup tinggi menyebabkan lamanya
harga komoditas berada pada level tinggi dan hal ini akan berdampak pada pendapatan riil
masyarakat. Namun demikian, kondisi yang cukup terkendali di awal tahun 2014 ini diharapkan
dapat terus dijaga walaupun faktor-faktor yang mampu mengakselerasi harga di masa yang akan
datang masih ada sehingga pemerintah bersama dengan institusi terkait harus menyiapkan rencana
yang matang untuk dapat menahan laju inflasi pada tingkat yang serendah-rendahnya.
♦ Administered Price
Secara tahunan, inflasi yang dialami oleh kelompok administered price pada akhir triwulan I 2014
tercatat sebesar 14,22% (yoy). Lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
maupun periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan IV 2013, tekanan pada kelompok ini
tercatat sebesar 14,03% (yoy) dengan andil sebesar 1,97 (yoy) dan tercatat inflasi sebesar 2,36%
(yoy) dengan andil sebesar 0,34% (yoy) pada akhir tahun 2012.
Naiknya tekanan inflasi kelompok administered price disebabkan oleh tren naiknya inflasi pada
komoditas dari subkelompok tembakau dan minuman beralkohol (3,54%, yoy), transpor (25,04%,
yoy), dan subkelompok sarana dan penunjang transpor (3,22%, yoy). naiknya subkelompok
transpor ini dimotori oleh naiknya harga minyak dunia yang berakibat pada naiknya biaya operasi
maskapai penerbangan sehingga harga tiket pesawat pun ikut merangkak naik. Selain itu, adanya
tarif pajak baru yang ditetapkan terhadap jasa penerbangan ikut menyumbang terakselerasinya
subkelompok transpor. Sementara itu, subeklompok bahan bakar, penerangan dan air adalah satu-
satunya subkelompok dari kelompok administered price yang solid menunjukkan tren penurunan
angka inflasi selama triwulan I 2014 hingga akhirnya berlabuh di level 4,17% (yoy).
48
BAB III. Perkembangan Perbankan Daerah
4.1 Kondisi Umum Perbankan
Secara umum kinerja perbankan di Maluku Utara pada triwulan I-2014 menunjukan
perkembangan positif, baik secara kelembagaan maupun secara keuangan. Walaupun Aset
perbankan pada triwulan laporan tercatat mengalami penurunan, namun penghimpunan dana
pihak ketiga (DPK) dan kredit yang disalurkan mengalami peningkatan. Pada triwulan laporan
tingkat pertumbuhan penyaluran dana tercatat lebih tinggi dibandingkan penghimpunan DPK
sehingga mengakibatkan Loan to Deposit Ratio (LDR) meningkat. Peningkatan penyaluran
kredit ini juga diiringi peningkatan rasio Non Performing Loan’s (NPL) yang sedikit meningkat,
namun demikian rasio ini masih berada didalam batas aman yang ditetapkan. Secara
kelembagaan di tahun 2014, akan ada penambahan jaringan kantor Bank Umum Syariah, BPRS
dan BPR yang tersebar di wilayah Maluku Utara dan sedang proses perizinan di Kantor Otoritas
Jasa Keuangan (OJK).
Sebagai informasi bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2013 seluruh fungsi, tugas dan wewenang pengaturan
dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke
OJK.
4.1.2 Perkembangan Aset Perbankan
Total aset bank umum di Provinsi Maluku Utara pada triwulan I-2014 tercatat Rp 6,5 triliun
rupiah, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 9,4% (yoy). Secara
triwulanan, pertumbuhan asset bank umum mengalami penurunan sebesar 2,1% (qtq).
Dari segi kepemilikan, pertumbuhan aset bank swasta jauh lebih tinggi dibandingkan bank
pemerintah, namun secara nominal porsi aset bank pemerintah masih lebih tinggi jika
dibandingkan bank swasta. Pertumbuhan aset bank swasta secara tahunan mencapai 16,1%
(yoy), sedangkan pertumbuhan aset bank pemerintah sebesar 8,2% (yoy). Dengan peningkatan
ini, porsi aset bank swasta turun dari 14,9% pada triwulan I-2013 menjadi 15,8% pada
triwulan I-2014.
Berdasarkan jenis operasinya, peningkatan juga terjadi pada aset perbankan syariah.
Peningkatan ini menunjukan pertumbuhan yang signifikan, bahkan lebih tinggi dari
BAB IV. SISTEM KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN
49
BAB IV. SISTEM KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN
pertumbuhan aset bank umum konvensional. Pertumbuhan aset perbankan konvensional
sebesar 8,8% (yoy), sedangkan aset perbankan syariah pertumbuhannya mencapai 22,0%
(yoy). Meskipun porsi perbankan syariah masih relatif kecil dalam struktur perbankan secara
keseluruhan, namun selama setahun terakhir porsinya terus mengalami peningkatan dari 4,6%
pada triwulan I-2013 menjadi 5,1% pada triwulan I-2014.
Grafik 4.1 Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku Utara (miliar rupiah)
Sumber: LBU, diolah
4.1.3 Intermediasi Perbankan
Jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan di Maluku Utara pada
triwulan I-2014 mencapai Rp 5,08 triliun, meningkat 6,0% (yoy) dibandingkan tahun
sebelumnya. Secara triwulan, penghimpunan DPK bank umum naik 5,2% (qtq).
Dana pihak ketiga tersebut mayoritas disimpan dalam bentuk tabungan sebesar 58,0%, diikuti
oleh giro dan deposito dengan porsi masing-masing sebesar 23,3% dan 18,8%. Dibandingkan
komponen DPK lainnya, tabungan tercatat mengalami pertumbuhan tahunan tertinggi sebesar
17,1% (yoy). Sementara, deposito tumbuh 7,4% (yoy), namun giro masih mengalami
penurunan 14,9% (yoy).
Grafik 4.2 Perkembangan DPK (miliar rupiah)
Dibandingkan tahun sebelumnya, peran intermediasi perbankan yang diukur melalui
tingkat LDR mengalami kenaikan dari 84,0% pada triwulan I-2013 menjadi 92,8%
Sumber: LBU diolah
50
BAB IV. SISTEM KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN
pada triwulan I-2014. Peningkatan ini terjadi dikarenakan pada triwulan I-2014 peningkatan
kredit lebih tinggi daripada peningkatan dana pihak ketiga.
Grafik 4.3 Perkembangan LDR Bank Umum di Maluku Utara
Sumber: LBU, diolah
Jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan di Maluku Utara pada triwulan I-2014
mencapai Rp 4,71 triliun, meningkat 17,1% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya. Secara triwulan, kredit juga tercatat mengalami kenaikan sebesar 1,8% (qtq).
Dari sisi penggunaan, kredit konsumsi masih mendominasi penyaluran kredit dengan porsi
sebesar 62,6%, diikuti oleh kredit modal kerja sebanyak 27,2%, dan sisanya sebesar 10,3%
diberikan untuk kredit investasi. Jika dilihat pertumbuhan masing-masing kredit tersebut, kredit
investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 30,3% (yoy), diikuti oleh kredit
konsumsi yang tumbuh 19,5% (yoy), dan kredit modal kerja 8,0% (yoy). Secara triwulanan,
kredit konsumsi masih mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 3,6% (qtq), sementara
kredit modal kerja turun 1,3%(qtq), dan kredit investasi turun 0,2% (qtq). Pertumbuhan kredit
konsumsi terbesar digunakan oleh debitur perseorangan untuk keperluan multiguna.
Dari sisi golongan kredit, total kredit UMKM pada triwulan laporan mencapai Rp 1,35 triliun
atau sebesar 28,7% dari seluruh kredit yang disalurkan oleh perbankan di Maluku Utara.
Selama setahun terakhir penyaluran kredit UMKM naik sebanyak 3,3% (yoy). Untuk
perkembangan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada triwulan I-2014 mencapai Rp 177,55
miliar atau meningkat 2,00% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
51
BAB IV. SISTEM KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN
Grafik 4.4 Perkembangan Kredit di Maluku Utara (miliar rupiah)
Sumber: LBU, diolah
Dari sisi penyaluran kredit kepada sektor usaha, sektor perdagangan besar dan eceran adalah
lapangan usaha yang memperoleh porsi kredit terbesar hingga mencapai 25,6% atau senilai Rp
1,21 triliun. Dibandingkan tahun sebelumnya, penyaluran kredit kepada sektor ini meningkat
36,0% (yoy). Sektor lainnya yang memperoleh porsi kredit cukup besar adalah sektor konstruksi
dengan porsi kredit pada triwulan I-2014 sebesar 4,5% atau sebesar Rp 211,03 milyar.
Sedangkan untuk sektor lainnya, relatif kecil hanya memperoleh porsi kredit kurang dari 3%.
Sektor pertanian, perburuan dan kehutanan yang merupakan salah satu sektor unggulan di
Maluku Utara memperoleh porsi kredit sebanyak 0,2%, atau senilai Rp 11,10 milyar. Sementara
itu penyaluran kredit sektor perikanan meningkat 45,1% (yoy), dan secara triwulanan turun
sebesar 0,9% (qtq). Dari beberapa fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor-sektor
unggulan di Provinsi Maluku Utara masih potensial untuk mengalami peningkatan dan
berkembang.
4.1.4 Perkembangan Bank Syariah
Kinerja perbankan syariah di Maluku Utara pada triwulan I-2014 masih menunjukan
perkembangan positif, diharapkan pada tahun 2014 akan terus menunjukkan perkembangan
positif, dimana secara kelembagaan rencana akan dibuka kantor cabang PT. BNI Syariah di
Ternate dan PT.BPRS Bobato Lestari di Tidore Kepulauan yang masih dalam proses perizinan di
Kantor Otoritas Jasa keuangan (OJK).
Aset perbankan syariah di Maluku Utara pada triwulan I-2014 tercatat sebesar Rp 330,05 miliar,
meningkat 22,0%(yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya, namun mengalami
penurunan 6,7% (qtq) dari posisi triwulan IV-2013 yang sebesar Rp 335,64 miliar. Jika dilihat
porsinya terhadap Total Aset Bank Umum adalah sebesar 5,11%
52
BAB IV. SISTEM KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN
Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) oleh perbankan syariah di Provinsi Maluku Utara pada
triwulan I-2014 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun
sebelumnya sebesar 17,8% (yoy). Namun secara triwulanan, penghimpunan DPK pada
perbankan syariah mengalami penurunan sebesar 8,6% (qtq). Pada triwulan laporan tabungan
syariah mengalami pertumbuhan sebesar 15,0%(yoy), sedangkan secara triwulanan mengalami
penurunan sebesar 8,6% (qtq). Deposito syariah mengalami pertumbuhan sebesar 35,0% (yoy)
dan secara triwulanan turun 0,4% (qtq). Sementara Giro syariah turun sebesar 19,1% (yoy),
dan secara triwulanan juga turun sebesar 43,0% (qtq).
Penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Maluku Utara pada triwulan I-2014 tercatat
sebesar Rp 195,76 miliar, mengalami kenaikan sebesar 26,1% (yoy) jika dibandingkan dengan
periode yang sama tahun sebelumnya. Secara triwulanan, penyaluran pembiayaan syariah pada
triwulan laporan sedikit mengalami kenaikan sebesar 1,1% (qtq) dibandingkan triwulan
sebelumnya. Pembiayaan konsumsi masih memiliki porsi pembiayaan terbesar sebesar 65,7%
dan tumbuh sebesar 7,73% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun
sebelumnya. Sementara itu pembiayaan modal kerja yang memiliki porsi sebesar 23,7%
mengalami pertumbuhan sebesar 91,1% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama
pada tahun sebelumnya. Pembiayaan investasi syariah yang mulai dilakukan sejak tahun 2012
memiliki porsi sebesar 10,6% dari total pembiayaan syariah di Provinsi Maluku Utara, tumbuh
secara signifikan sebesar 78,2%(yoy).
Peran intermediasi bank syariah yang digambarkan melalui angka FDR (financing to deposit
ratio) masih terjaga pada tingkatan yang baik, ditunjukkan dengan adanya peningkatan ratio
jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013. Jika pada triwulan I-2013 angka FDR
sebesar 69,8%, maka pada triwulan I-2014 angka FDR naik ke level 74,2%. Hal yang positif
adalah bahwa peran intermediasi perbankan syariah masih memperhatikan kualitas pembiayaan
yang disalurkan, dimana angka non performing finances (NPF’s) pada triwulan I-2014 berada
pada level 2,3% sehingga masih berada dibawah batas yang ditentukan.
Grafik 4.5 Perkembangan Bank Syariah
Sumber: LBU, diolah
53
BAB IV. SISTEM KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN
4.1.5 Bank Perkreditan Rakyat
Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Maluku
Utara pada triwulan I-2014 menunjukkan pertumbuhan yang positif yang tercermin dari
pertumbuhan Aset, DPK, dan Kredit/Pembiayaan dibandingkan dengan tahun lalu. Dari sisi
kelembagaan juga menunjukkan perkembangan yang positif, karena adanya pembukaan
kantor cabang baru BPR di Sanana-Kab.Kepulauan Sula pada bulan Juli 2013 dan terdapat satu
BPRS di Kota Tidore Kepulauan dan kantor cabang BPR di Labuha-Kab. Halmahera Selatan yang
sedang dalam proses perizinan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Aset BPR/S pada triwulan I-2014 secara tahunan tumbuh sebesar 37,6% (yoy) dari Rp 27,46
milyar pada triwulan I-2013 menjadi Rp 37,80 milyar pada triwulan I-2014. Secara triwulanan
tumbuh 12,6% (qtq). DPK tumbuh sebesar 54,58% dari Rp 13,05 milyar pada triwulan I-2013
menjadi Rp 20,18 milyar pada triwulan I-2014. Pertumbuhan kredit/pembiayaan pada triwulan
I-2014 secara tahunan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 31,2%
(yoy) atau sebesar Rp 27,67 milyar dari sebesar Rp 21,09 milyar pada triwulan I-2013.
Grafik 4.6 Perkembangan BPR/S
Sumber: LB BPR/BPRS, diolah
4.2.1 Non Performing Loans (NPL’s) Bank Umum
Jumlah kredit bermasalah pada triwulan I-2014 masih cukup baik , atau berada dibawah batas
yang ditentukan yaitu 5%. Namun demikian nilai NPL’s pada triwulan laporan mengalami
kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya dari 2,5% menjadi 3,1%. Jika dibandingkan
triwulan sebelumnya, NPL’s pada triwulan laporan juga mengalami kenaikan, dimana nilai NPL
pada triwulan IV-2013 tercatat sebesar 2,8%.
54
BAB IV. SISTEM KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN
Dari keseluruhan kredit bermasalah, kredit modal kerja merupakan penyumbang NPL’s terbesar
yaitu 1,5%. Angka ini mengalami perbaikan dibandingkan periode yang sama pada tahun
sebelumnya yaitu sebesar 1,7%.
Grafik 4.7 Perkembangan NPL’s Perbankan
Sumber: LBU, diolah
4.2 Stabilitas Sistem Keuangan
4.2 1 Ketahanan Sektor Korporasi Daerah
Di Triwulan I 2014, penyaluran kredit pada korporasi masih didominasi oleh sektor
perdagangan yaitu sebesar 26,72%. Sektor ini selalu memiliki share diatas 20% sejak tahun
2010 terhadap total kredit yang disalurkan di Maluku Utara. Tercatat sebanyak Rp. 1,26 triliun
rupiah di akhir triwulan laporan. Masih rendahnya kredit yang mengalir ke sektor utama seperti
pertanian dan pertambangan menunjukkan bahwa masih terdapat ruang bagi perbankan untuk
menyalurkan dana kredit.
Penyaluran dana kredit oleh perbankan
terpantau melambat di triwulan I 2014. Penurunan
dana kredit yang disalurkan ke korporasi mulai terlihat
sejak pertengahan 2012. Penurunan tajam pada
kinerja sektor pertambangan mempengaruhi kredit
yang disalurkan ke sektor tersebut. Selain sektor
pertambangan, sektor pertanian juga mencatat
penurunan yang signifikan sejak pertengahan 2012.
Berbeda sektor yang lain, sektor perdagangan
Pertanian, 0.48%
Pertambangan, 0.01%
Industri Pengolahan, 0.
74%LGA, 0.00% Bangunan, 4.48%
PHR, 26.72%
Transportasi, 0.89%
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, 2.
26%
Jasa-Jasa, 64.43%
Grafik 4.8 Struktur Aliran Dana Kredit Sektoral
55
BAB IV. SISTEM KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN
mencatatkan pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan. Peningkatan kredit ke sektor ini
dapat dijadikan indikasi pertumbuhan sektor ini yang selalu dua digit setiap triwulannya.
Namun demikian, semakin besar suatu sektor maka semakin banyak kebutuhan tenaga kerja
dimana hal ini dapat menyebabkan pengalihan tenaga kerja dari sektor lainnya ke sektor ini.
Sehingga diperlukan strategi pemenuhan tenaga kerja terampil yang dapat memenuhi
kebutuhan seluruh sektor sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dapat
terwujud.
Ditilik dari segi kualitasnya, kredit yang disalurkan ke korporasi masih berada dalam kategori
ama pada triwulan I 2014. Pada triwulan laporan, didapatkan non performing loans (NPLs)
sebesar 3,08 %, naik dari sebelumnya 2,78% posisi akhir 2013.
4.2.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga
Kredit rumah tangga lainnya memiliki pangsa
kredit tertinggi dari total kredit yang disalurkan
ke sektor rumah tangga pada triwulan I 2014.
Dari total kredit yang disalurkan pada sektor ini,
57% atau Rp. 1,68 triliun tersalurkan kepada
kebutuhan rumah tangga lainnya yang terdiri
dari diantanya adalah kredit untuk kepemilikan
furniture dan peralatan rumah, alat elektronik,
komputer dan alat komunikasi, peralatan lain
serta keperluan lainnya.
Kredit multiguna memiliki pangsa terbesar jedua sebesar 31% atau sebesar Rp. 0,92 triliun.
Sedangkan kredit kepemilikan rumah memiliki pangsa sebesar 11% atau sebesar Rp. 0,32
triliun dan kredit kendaraan bermotor hanya 1% dari total kredit yang disalurkan.
Penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga mencatat kinerja yang sedikit
melambat pada triwulan I 2014. Walaupun terjadi perlambatan, namun secara nominal tetap
terjadi pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Adapun kredit multiguna menunjukkan
pertumbuhan yang cukup baik di akhir triwulan laporan.
Kualitas kredit yang disalurkan untuk sektor rumah tangga berada pada kategori
aman. Hal ini tercermin dari NPL total kredit sektor ini terhadap total kredit yaitu sebesar
KPR11% KKB
1%
Multiguna31%Lainnya
57%
Grafik 4.9 Pangsa Kredit Sektor Rumah Tangga
56
BAB IV. SISTEM KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN
0,63%. Baik kredit kepemilikan rumah atau KPR, kepemilikan kendaraan bermotor atau KKB,
kredit multiguna dan kredit rumah tangga lainnya masing-masing memiliki NPL dibawah 1%.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kredit sektor rumah tangga masih sehat.
4.2.3 pengembangan Akses Keuangan
Dana kredit yang disalurkan ke UMKM tumbuh melambat pada triwulan I 2014. Pertumbuhan
kredit UMKM yang melambat ini mulai terlihat sejak Mei 2013 hingga akhir triwulan laporan.
Hal ini menunjukkan bahwa peran perbankan di area UMKM masih dapat ditingkatkan lebih
jauh lagi. Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit yang disalurkan oleh perbankan adalah
sebesar 28,67% atau sebesar Rp. 1,35 triliun. Dari total dana tersebut, sebanyak 70,85%
digunakan untuk modal kerja dan 29,15% digunakan untuk investasi. Dari sisi kulitas, NPL
kredit UMKM tergolong tinggi yatu sebesar 6,31%. Hal ini mengindikasikan bahwa perbankan
harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana kreditnya namun pemerintah juga harus ikut
membantu menyiapkan UMKM di daerahnya agar bisa mendapat bantuan dana dan mampu
mengembalikan sehingga terjadi interaksi postif antara perbankan dengan pelaku UMKM. Jika
hal ini berlangsung, maka akan menumbuhkan kepercayaan perbankan untuk lebih
memperdalam pasar penyaluran dana kredit ke pelaku UMKM mengingat saat ini share kredit
UMKM masih bisa ditingkatkan lagi.
Non UMKM 71.33%
UMKM 28.67%
Modal Kerja 70.85%
Investasi 29.15%
Grafik 4.10 Pangsa Kredit UMKM
57
BAB IV. SISTEM KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN
HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
58
5.1 Kondisi Umum
Aliran uang kartal pada triwulan I 2014 di Maluku Utara menunjukkan net Inflow yang berarti
jumlah uang yang masuk ke khasanah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara
(setoran, penukaran, kas keliling) lebih besar dibandingkan dengan uang kartal ke masyarakat
(bayaran, penukaran, kas keliling).
Selama triwulan laporan tercatat bahwa terdapat 1.059.286 lembar uang tidak layak edar (UTLE)
yang masuk ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, turun signifikan sebesar
69,47% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau turun 35,07%
dibandingkan triwulan IV 2013.
Jumlah uang palsu yang ditemukan di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Maluku Utara selama triwulan I 2014 sebanyak 10 lembar, naik dibandingkan jumlah uang palsu
yang ditemukan pada triwulan IV 2013 yaitu sebanyak 5 lembar atau naik 900% (yoy) dan naik
100% jika dibandingkan triwulan IV 2013.
5.2 Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai
5.2.1 Perkembangan Aliran Uang Kartal (Inflow/Outflow)
Aliran uang kartal pada triwulan I 2014 di Maluku Utara menunjukkan net Inflow yang berarti
jumlah uang yang masuk ke khasanah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara
(setoran, penukaran, kas keliling) lebih besar dibandingkan dengan uang kartal yang keluar ke
masyarakat (bayaran, penukaran, kas keliling). Pada triwulan laporan, aliran uang masuk (inflow)
tercatat sebesar Rp324,9 miliar dan aliran uang keluar (outflow) sebesar Rp209,8 miliar sehingga
menghasilkan net Inflow sebesar Rp115,1 miliar. Hal ini berarti kebutuhan masyarakat Maluku
Utara akan uang tunai untuk melakukan aktifitas ekonomi relatif terpenuhi pada triwulan I 2014.
Jika ditilik lebih dalam lagi, tren penggunaan uang kartal/tunai di Maluku Utara pada triwulan I
2014 menunjukan pertumbuhan positif. Hal ini tercermin dari jumlah net inflow triwulan I 2012
sampai dengan triwulan I 2014 yang semakin meningkat.
BAB V. SISTEM PEMBAYARAN & PENGELOLAAN UANG
59
BAB V. SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG
Grafik 5.1 Aliran Kas Uang Kartal di
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Malut
Grafik 5.2 Perkembangan Aliran Kas Uang Kartal (yoy) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Malut
Jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, jumlah uang masuk (inflow)
tercatat mengalami peningkatan sebesar 19,6% (yoy) dan tercatat naik sebesar 97,4% (qtq) jika
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, jumlah uang keluar (outflow) tercatat
mengalami kenaikan sebesar 17% (yoy) namun turun sebesar 68,9% (qtq) jika dibandingkan
dengan triwulan sebelumnya. Sedangkan data net inflow/outflow menunjukkan pergerakan positif
yaitu naik 24.6% (yoy) jika dibandingkan dengan triwulan I 2013 namun turun sebesar 122,6 %
(qtq) jika dibandingkan dengan triwulan IV 2013.
Secara seris bulanan, net inflow tertinggi selama triwulan laporan terjadi pada bulan Januari 2014
yang tercatat sebesar Rp188 miliar atau naik 36,6% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang
sama tahun sebelumnya.
Uang yang keluar pada triwulan IV 2013 lebih banyak dibandingkan 2 triwulan sebelumnya yang
tercermin dari net outflow sebesar Rp509 miliar. Hal ini disebabkan oleh pembayaran termin
proyek pemerintah merupakan motor naiknya jumlah net outflow dipenghujung tahun dimana hal
ini mencerminkan investasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan anggaran berasal dari APBN
maupun APBD tumbuh positif serta adanya kenaikan harga berbagai komoditas akibat tergerek
inflasi juga mendorong naiknya kebutuhan uang oleh masyarakat termasuk pemerintah.
Sebagian uang yang keluar tersebut kembali ke Bank Indonesia. Sisanya digunakan oleh pelaku
ekonomi dalam kegiatan perekonomian. Lebih besarnya jumlah inflow bila dibandingkan dengan
jumlah outflow pada triwulan I 2014 di Maluku Utara ini menandakan perilaku masyarakat dalam
bertransaksi yang umumnya masih banyak menggunakan uang tunai mulai beralih pada
penggunaan fasilitas elektronik.
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I
2012 2013 2014
Inflow Outflow Net -250,0%
-200,0%
-150,0%
-100,0%
-50,0%
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I
2012 2013 2014
g_inflow_yoy g_outflow_yoy g_net_yoy
60
BAB V. SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG
Grafik 5.3 Perkembangan Uang Tidak Layak Edar (UTLE)
Harapan kedepan, perilaku masyarakat dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu atau less
cash society baik berupa kartu debit, kredit atau fasilitas transfer akan semakin meningkat,
sehingga:
1. Permintaan uang kartal di Maluku Utara akan semakin berkurang sehingga jumlah uang yang
harus disediakan Bank Indonesia akan semakin berkurang pula. Pada akhirnya, Bank indonesia
bisa mengurangi biaya pembuatan uang baik kertas maupun logam yang notabene
memerlukan biaya yang tinggi,
2. Penghematan tersebut dapat dialihkan untuk optimalisasi operasional Bank Indonesia terkait
kebijakan moneter,
3. Selain itu, Bank Indonesia akan lebih mudah dalam melakukan tracking kegiatan perekonomian
melalui sistem pembayaran yang dikelola oleh Bank Indonesia.
5.2.2 Penyediaan Uang Tidak Layak Edar (UTLE)
Dalam melaksanakan strategi clean money policy, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Maluku Utara melaksanakan kegiatan pemusnahan uang yang sudah tidak layak edar dengan
melakukan pemusnahan terhadap uang kartal yang sudah tidak layak edar (UTLE). Proses
pemusnahan tersebut telah dilakukan dengan prosedur dan pengawasan yang ketat terhadap
tingkat kelusuhan uang yang dapat dimusnahkan dalam rangkan menjamin ketersediaan uang
layak edar di masyarakat.
Selama triwulan laporan tercatat bahwa terdapat 1.059.286 lembar uang tidak layak edar (UTLE)
yang masuk ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, turun signifikan sebesar
69,47% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau turun 35,07%
dibandingkan triwulan IV 2013. Hal ini
mencerminkan bahwa masyarakat sudah
lebih memahami pentingnya menjaga
estetika uang rupiah sebagai alat tukar
resmi di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) dimana hal ini merupakan
buah sosialisasi yang selama ini dilakukan
oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Maluku Utara ke masyarakat baik
di dalam Kota Ternate maupun luar kota.
Penggantian UTLE dengan uang layak edar (ULE) membutuhkan biaya yang tidak sedikit mengingat
61
BAB V. SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG
Tabel 5.2 Kegiatan Sosialisasi Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah Triwulan I 2014
Tabel 5.1 Kegiatan Kas Keliling Triwulan I 2014
bahan baku pencetakan uang rupiah berasal dari luar negeri (impor) dengan kualitas prima
sehingga diharapkan kedepannya masyarakat mampu menjaga kelestarian uang rupiah dengan
lebih baik lagi.
Selain dengan melakukan pemusanahan UTLE, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku
Utara juga melakukan kegiatan kas keliling secara rutin ke kabupaten/kota di wilayah Provinsi
Maluku Utara. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat di daerah dengan wilayah keterjangkauan
yang cukup sulit dapat mendapatkan fasilitas uang rupiah yang masih relatif baru dan layak edar.
5.2.3 Perkembangan Uang Palsu di Maluku Utara
Jumlah uang palsu yang ditemukan di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Maluku Utara selama triwulan I 2014 sebanyak 10 lembar, naik dibandingkan jumlah uang palsu
yang ditemukan pada triwulan IV 2013 yaitu sebanyak 5 lembar atau naik 900% (yoy) dan naik
100% jika dibandingkan triwulan IV 2013.
Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keaslian uang rupiah dan meminimalisir
temuan uang palsu, Bank Indonesia juga melakukan sosialisasi tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah
Bulan LokasiJanuari - Kab. Halmahera Selatan (Bacan, Obi dan sekitarnya) (Luar Kota)
- Ternate
Februari - Kab. Halmahera Tengah (Weda, Wairoro dan sekitarnya) (Luar Kota)- Kab. Halmahera Utara (Tobelo, Galela dan sekitarnya) (Luar Kota)- Ternate
Maret - Kab. Halmahera Barat (Jailolo, Ibu dan sekitarnya) (Luar Kota)- Ternate
2014
Bulan Peserta Sosialisasi
Maret Komp. Banau Jailolo (Luar Kota)Siswa/Siswi Pramuka di Kelurahan Jambula (Dalam Kota)20
14
62
BAB V. SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG
Grafik 5.4 Temuan Uang Palsu di Wilayah Kerja KPw BI Prov.
kepada masyarakat secara periodik. Sosialisasi ini dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan seperti
pasar (baik modern maupun tradisional), pusat pendidikan seperti universitas dan sekolah serta
kepada Pemerintah Daerah. Selain kegiatan sosialisasi secara langsung, Bank Indonesia juga
melakukan publikasi tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah melalui media massa baik cetak maupun
elektronik.
5.3 Perkembangan Transaksi Pembayaran Non Tunai
Berkembangnya perekonomian domestik telah berdampak terhadap peningkatan kebutuhan
masyarakat akan ketepatan, kehandalan dan keamanan dalam bertransaksi. Sistem pembayaran
non tunai menjadi alternatif bagi masyarakat untuk dapat melakukan transaksi secara efisien.
Sistem pembayaran non tunai terdiri dari dua sistem yaitu kliring dan Real Time Gross Settlement
(RTGS). Sistem kliring memfasilitasi transaksi pembayaran non tunai masyarakat dengan
menggunakan instrumen surat berharga cek/bilyet giro. Sementara itu, RTGS pada dasarnya
merupakan muara dari seluruh penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia. Dengan
menggunakan RTGS, pemindahan dana dilakukan secara elektronik dan real time (segera).
5.3.1 Perkembangan Kegiatan Kliring
Maluku Utara sebagai wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara
mencatatkan kegiatan kliring sebesar Rp303,9 miliar, naik 15,5% (yoy) jika dibandingkan dengan
periode yang sama tahun sebelumnya atau turun 9,1% (qtq) jika dibandingkan dengan triwulan
sebelumnya. Sementara itu, rasio kliring penyerahan dengan kliring pengembalian menunjukkan
penurunan secara jumlah maupun nilai nominalnya jika dibandingkan dengan triwulan I 2013.
0
5
10
15
20
0
100
200
300
400
500
600
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012 2013 2014
Pecahan 50.000
Pecahan 100.000 (aksis kanan)
Pecahan 20.000 (aksis kanan)
63
BAB V. SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG
Tabel 5.3 Perkembangan Cek/BG
Tabel 5.4 Perkembangan Perputaran Kliring
Sedangkan penurunan juga terjadi pada rasio cek/BG penyerahan dengan cek/BG kosong. Cek/BG
kosong yang diterima oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia selama triwulan laporan sebanyak 26
lembar dimana jumlah cek/BG yang diterima sebanyak 5217 lembar. Rasio tersebut turun sebesar
31,38% (yoy) jika dibandingkan dengan triwulan I 2013 atau turun sebesar 37,86% (qtq) jika
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jika melihat perkembangan cek/BG yang
ditransaksikan selama triwulan laporan, maka terlihat adanya peningkatan sebesar 18,4% (yoy) jika
dibandingkan dengan triwulan I 2013 namun turun sebesar 7,0% (qtq) jika dibandingkan dengan
triwulan IV 2013. Adanya peningkatan jumlah cek/BG yang ditransaksikan menandakan perputaran
roda ekonomi Maluku Utara pada triwulan I 2014 mengalami percepatan dibandingkan dengan
tahun sebelumnya namun mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini juga
terkonfirmasi oleh turunnya aliran keluar (outflow) dari khasanah Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Maluku Utara.
Sebagai penjelasan tambahan, penolakan kliring dapat terjadi karena bank tertagih tidak bersedia
membayar tagihan karena beberapa sebab sebagai berikut:
1. Kesalahan administratif seperti warkat yang sudah kadaluarsa (untuk bilyet giro, terjadi apabila
warkat tersebut sudah melebihi tanggal jatuh temponya), belum waktunya ditarik,
endorsement tidak menuruti peraturan, bea materai belum dipenuhi, tanda tangan tidak sama
dengan specimen atau meragukan, perbaikan atau coretan tidak ditandatangani oleh penarik,
salah pengisian pada kolom-kolom yang tersedia, dan data nomor dan nama pemegang
rekening tidak sesuai,
2. Kesalahan pencatatan seperti penulisan angka untuk jumlah tidak sama dengan penulisan
jumlah dalam huruf,
Jumlah (Lembar)
Nominal (Rp. Miliar)
Jumlah (Lembar)
Nominal (Rp. Miliar)
Jumlah (Lembar)
Nominal (Rp. Miliar)
2012 Q1 3354 37 1,10% 2012 Q1 3354 179,2 57 2,6 1,7% 1,4%Q2 4200 41 0,98% Q2 4200 237,7 52 5,0 1,2% 2,1%Q3 3375 40 1,19% Q3 3375 251,4 61 3,6 1,8% 1,4%Q4 4515 42 0,93% Q4 4515 270,9 57 4,0 1,3% 1,5%
2013 Q1 4406 32 0,73% 2013 Q1 4406 263,1 60 7,6 1,4% 2,9%Q2 4837 40 0,83% Q2 4837 297,1 64 5,9 1,3% 2,0%Q3 5222 37 0,71% Q3 5222 283,1 49 3,0 0,9% 1,1%Q4 5611 45 0,80% Q4 5611 334,3 62 3,0 1,1% 0,9%
2014 Q1 5217 26 0,50% 2014 Q1 5217 303,9 37 1,3 0,7% 0,4%
Perputaran Kliring Pengembalian
Rasio Pengembalian Terhadap Penyerahan
PeriodeCek/BG
PenyerahanCek/BG Kosong
Rasio Periode
Perputaran Kliring Penyerahan
64
BAB V. SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG
Tabel 5.5 Perkembangan RTGS
Grafik 5.5 Perkembangan RTGS Kota Ternate
3. Terjadi pemblokiran oleh pihak-pihak yang berwenang,
Saldo rekening nasabah yang tidak cukup (bila terjadi saldo nasabah tidak cukup, bank akan
memberikan peringatan kepada nasabahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan
memberikan tembusan kepada Bank Indonesia, dan sekiranya keadaan berulang kembali, maka
nama nasabah tersebut akan masuk dalam daftar hitam bank-bank peserta kliring sampai
permasalahan tersebut selesai menurut peraturan yang berlaku.
5.3.2 Perkembangan Transaksi Real Tome Gross Settlement (RTGS)
Semakin berkembangnya sebuah provinsi yang ditandai dengan bertambahnya volume
perekonomiannya, penggunaan fasilitas BI-RTGS sebagai sarana akhir transaksi pembayaran pun
mengalami perkembangan yang positif. Provinsi Maluku Utara mencatatkan kegiatan RTGS sebesar
Rp903,80 miliar selama triwulan I 2014 untuk transaksi RTGS inflow atau turun sebesar 33,67%
(yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dan turun sebesar 52,38%
(qtq) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sedangkan nilai transaksi RTGS Outflow
tercatat sebesar Rp710,28 miliar atau turun sebesar 0,06% (yoy) jika dibandingkan dengan periode
yang sama tahun sebelumnya serta turun 34,04% (qtq) jika dibandingkan dengan triwulan
sebelumnya.
Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa nilai RTGS inflow selalu lebih besar dibandingkan
dengan nilai RTGS outflow dimana hal ini merupakan cerminan atas kegiatan perekonomian
Maluku Utara dengan daerah lain sudah mengalami perkembangan yang positif (surplus).
-
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00
Janu
ari
Febr
uari
Mar
etA
pril
Mei
Juni Juli
Agu
stus
Sept
embe
rO
ktob
erN
ovem
ber
Des
embe
rJa
nuar
iFe
brua
riM
aret
Apr
ilM
eiJu
ni Juli
Agu
stus
Sept
embe
rO
ktob
erN
opem
ber
Des
embe
rJa
nuar
iFe
brua
riM
aret
Apr
il
2012 2013 2014
RTGS Outflow(From)
RTGS Inflow(To)
RTGS(From-To)RTGS Outflow
(From)2012 I 579,08 878,09 156,63
II 648,33 1.390,18 204,49III 739,66 1.523,82 187,97IV 943,54 1.967,78 199,15
2013 I 710,74 1.362,56 197,63II 769,48 1.534,62 167,64III 867,91 1.811,60 232,98IV 1.076,79 1.897,97 211,92
2014 I 710,28 903,80 162,88
RTGS Inflow(To)
RTGS(From-To)
Periode
65
BAB V. SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG
Namun kesimpulan ini masih memerlukan analisis yang lebih mendalam mengingat adanya dana
dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, maupun bantuan dana
pembangunan atau pelaksanaan program dari berbagai Kementrian serta bantuan dana dari
organisasi internasional untuk Provinsi Maluku Utara dapat menjadi lokomotif lebih tingginya nilai
transaksi RTGS inflow dibandingkan outflow.
66
Kebijakan Bank Indonesia mengeluarkan uang pecahan kecil dalam bentuk logam didasari
kepada hasil survei dan penelitian yang mendalam sebelum dikeluarkan sebagai alat pembayaran
yang sah di wilayah NKRI. Bank Indonesia mencetak uang pecahan kecil untuk memudahkan
masyarakat dalam melakukan proses pembayaran. Selain itu, dengan tersedianya uang pecahan
kecil, maka proses penggenapan harga yang dilakukan oleh pihak penjual akan dapat dihindari,
karena hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya inflasi. Sebagai illustrasi, jika BI tidak
mencetak uang kecil dan hanya mencetak pecahan kecil sebesar Rp1.000, maka ada kemungkinan
produsen barang ketika akan menetapkan harga, ditetapkan berdasarkan pecahan terkecil, yaitu
dari Rp1.000 menjadi Rp2.000, namun jika tersedia uang pecahan kecil maka produsen akan lebih
wajar menaikkan harganya misal dari Rp1.000 menjadi Rp1.200, dengan begitu harga akan lebih
terjangkau oleh masyarakat. BI telah mencetak uang pada hampir seluruh nominal yang
dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga akan lebih efisien apabila masyarakat menggunakan
rupiahnya sesuai dengan nominal yang akan digunakan, misalnya membayar Rp2.000 dengan
pecahan uang nominal Rp2.000.
Permintaan uang kertas seribu rupiah secara nasional memang masih cukup tinggi, namun
permintaan masyarakat akan uang kertas seribu rupiah yang terus meningkat serta cepatnya
perputaran uang dari satu tangan ke tangan yang lain, menyebabkan kondisi fisik uang seribu
kertas tidak tahan lama atau dengan kata lain memiliki masa edar yang singkat. Semakin singkat
masa edar semakin banyak pula uang seribu kertas yang harus dicetak. Di satu sisi, biaya
pencetakan uang Rupiah yang bersumber dari keuangan Negara terus meningkat setiap tahunnya.
Atas latar belakang tersebut, Bank Indonesia mencari solusi terbaik dan mengedepankan
kepentingan nasional, tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang seribu namun juga
sekaligus dapat melakukan efisiensi keuangan Negara.
Tindakan penolakan terhadap uang logam Rupiah tidak sesuai dengan amanat UU Mata
Uang yang menyebutkan rupiah telah menjadi simbol dari NKRI setara dengan bendera merah
putih ataupun burung garuda. Sehingga bagi masyarakat, yang menolak dalam menggunakan
rupiah dapat ditindak secara hukum sesuai dengan UU Mata Uang.
Pasal 21 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan bahwa mata
uang rupiah (kertas maupun logam) wajib digunakan di Wilayah Republik Indonesia dalam :
a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
BOKS II. Perkembangan Penolakan Uang Logam
67
BOKS II. Perkembangan Penolakan Uang Logam
b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan atau
c. Transaksi keuangan lainnya, yaitu antara lain meliputi kegiatan penyetoran uang dalam
berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada bank.
Lebih lanjut, ketentuan Pasal 23 menyatakan sebagai berikut:
1) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya
dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus
dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah NKRI,
kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian rupiah.
2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau
untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara
tertulis.
Masyarakat yang memiliki kelebihan persediaan uang logam seribu ataupun uang logam
rupiah pecahan lainnya dapat disetorkan melalui bank-bank di daerahnya masing-masing atau
dapat pula datang langsung ke BI Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk ditukarkan dengan uang
kertas. Persyaratannya adalah sebagai berikut :
1. Uang logam yang akan disetor atau di tukarkan sudah dipisah antara pecahan yang satu
dengan pecahan yang lain dan sudah dipisah antara yang masih bagus dengan yang sudah
berkarat.
2. Masing-masing pecahan uang logam yang telah dipisah dimaksud selanjutnya dikemas
kedalam kantong plastik transparan serta tidak diisolatif.
3. Pada setiap kemasan kantong plastik transparan berisi uang logam diberikan label atau
secarik kertas berisi keterangan jumlah keping uang logam dan jumlah rupiahnya.
-200,00%
-100,00%
0,00%
100,00%
200,00%
300,00%
400,00%
500,00%
600,00%
-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
I II III IV I II III IV I
2012 2013 2014
Jumlah Nominal g_yoy (aksis kanan)
-100,00%
-50,00%
0,00%
50,00%
100,00%
150,00%
200,00%
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
I II III IV I II III IV I
2012 2013 2014
Jumlah Keping g_yoy (aksis kanan)
Grafik Perkembangan Inflow Uang Logam Grafik Perkembangan Outflow Uang Logam
68
6.1 Kondisi Umum
Kondisi ketenagakerjaan di Maluku Utara periode Februari 2014 menunjukkan pertumbuhan
negatif jika dilihat dari penambahan jumlah pengangguran. Kondisi ini terjadi seiring dengan
naiknya jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang diikuti oleh bertambahnya jumlah angkatan
kerja. Jumlah pengangguran yang meningkat ini pada akhirnya menggiring turunnya tingkat
partisipasi angkatan kerja (TPAK) secara tahunan serta naiknya tingkat pengangguran terbuka (TPT)
di Provinsi Maluku Utara.
6.2 Perkembangan Ketenagakerjaan
Kondisi ketenagakerjaan Maluku Utara menunjukkan pertumbuhan negatif pada Februari
2014. Jumlah penduduk umur 15 tahun keatas di Maluku Utara memang menunjukkan
pertumbuhan yaitu sebesar 3,22% (Agustus 2013 – Februari 2014) atau 4,57% (Februari 2013 –
Februari 2014). Peningkatan ini juga berdampak pada jumlah angkatan kerja sebesar 6,51%
(Agustus 2013 – Februari 2014) atau 2,31% (Februari 2013 – Februari 2014). Kedua hal diatas
pada akhirnya juga berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja sebesar 6,51%
(Agustus 2013 – Februari 2014) atau 2,31% (Februari 2013 – Februari 2014). Namun ketiga kabar
baik diatas tidak serta merta diikuti oleh penurunan jumlah pengangguran yang menunjukkan
penambahan sebesar 56,01% (Agustus 2013 – Februari 2014) atau 4,94% (Februari 2013 –
Februari 2014). Naiknya jumlah pengangguran di Maluku Utara ini dipicu oleh berhentinya operasi
sebagian besar perusahaan tambang yang tersebar di seluruh Maluku Utara sebagai dampak dari
implementasi UU Minerba oleh pemerintah pusat sejak awal tahun 2014. Selain berdampak pada
sektor pertambangan, UU Minerba ternyata juga memiliki dampak pada sektor penyokong sektor
pertambangan seperti sektor PHR, sektor transpor yang ditandai sepinya pengunjung yang
menginap di berbagai penginapan yang tersebar di Halmahera, banyak rumah makan/restoran
yang tutup serta permintaan akan bahan makanan yang turun cukup signifikan dari daerah
halmahera sebagai akibat banyak perusahaan tambang yang tutup atau memulangkan sementara
pekerjanya sampai nanti perusahaan dapat kembali berproduksi pasca pembangunan smelter
rampung.
BAB VI. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
69
BAB VI. KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN
Tabel 6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan di Maluku Utara .
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Angkatan kerja terpantau tumbuh positif seiring bertambahnya jumlah penduduk diatas
15 tahun. Terjadi penambahan sebesar 6,51% atau sebanyak 30,2 ribu orang pada Februari 2014
jika dibandingkan dengan agustus 2013. Jika dibandingkan dengan Februari 2013, tercatat terjadi
penambahan jumlah angkatan kerja sebesar 2,31% atau sebanyak 11,1 ribu orang menjadi 493,4
ribu orang. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memasuki angkatan kerja di
Malut, jumlah penduduk yang bekerja juga ikut bertambah sebesar 4,52% atau sebanyak 20,1 ribu
orang jika dibandingkan dengan Agustus 2013 dan bertambah sebesar 2,16% atau sebanyak 9,8
ribu orang jika dibandingkan dengan Februari 2013. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK) menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 2,02% jika dibandingkan dengan Agustus
2013 namun turun 1,50% jika dibandingkan dengan Februari 2013.
Berdasarkan struktur sebarannya, sektor pertanian masih menjadi pilihan utama
penduduk Maluku Utara. Walaupun sempat terjadi fluktuasi, namun sektor ini hampir selalu
menyerap separuh dari total tenaga kerja di Malut. Data per Februari 2014 menunjukkan bahwa
47,8% atau sebanyak 222,6 ribu orang penduduk Maluku Utara berkecimpung di sektor yang
memiliki andil tertinggi terhadap PDRB Maluku Utara ini. Terjadi penurunan sebanyak 10,75% atau
26,8 ribu orang jika dibandingkan dengan Agustus 2013 dan turun sebesar 1,85% jika
dibandingkan dengan Februari 2013. Sedangkan posisi kedua dan ketiga diisi oleh sektor Jasa
Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan dan Sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa
Akomodasi yang masing-masing berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 20,9% dan 11,9%
tenaga kerja yang tersedia. Jika ditilik lebih jauh lagi, pergeseran jumlah tenaga kerja sektor
pertanian ke sektor lainnya mulai terlihat sehingga hal ini harus menjadi perhatian pemerintah agar
tidak terjadi gangguan produksi bahan pangan karena semakin berkurangnya minat penduduk
untuk menjadi petani. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan petani yang belum
2014Feb Agts Feb Agts Feb Agts Feb679.9 687.3 694.8 702.5 710.3 719.5 742.7
Angkatan Kerja 477.5 463.6 471.2 466.1 482.3 463.2 493.4Bekerja 450.7 437.9 446.2 443.9 455.7 445.4 465.5
Pengangguran 26.8 25.7 25.0 22.2 26.6 17.9 27.9202.3 223.7 223.6 236.4 228.0 256.3 249.4
70.2% 67.5% 67.8% 66.3% 67.9% 64.4% 66.40%5.6% 5.6% 5.3% 4.8% 5.5% 3.9% 5.65%
2011 2012 2013Jenis Kegiatan Utama
Penduduk 15 Tahun Keatas
Bukan Angkatan KerjaTPAKTPT
70
BAB VI. KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN
Grafik 6.1 Sebaran Tenaga Kerja Per Sektoral di Maluku Utara
Tabel 6.2 Sebaran Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara
memenuhi harapan masyarakat terutama kaum pemuda sehingga mereka lebih memilih profesi
lain sebagai mata pencaharian.
Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan (lihat tabel 6.2), dari 6 kelompok
klasifikasi tingkat pendidikan didapatkan bahwa tingkat pendidikan universitas baik jika
dibandingkan dengan Agustus 2013 maupun jika dibandingkan dengan Februari 2013. Sedangkan
kelompok tingkat pendidikan lainnya mengalami terpantau fluktuatif. Hal ini menunjukkan adanya
pergeseran positif atas tingkat pendidikan tenaga kerja di Maluku Utara. Semakin tinggi
prosentase tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMA/SMK dan lulusan universitas diharapkan
dapat menjadi cerminan meningkatnya kualitas tenaga kerja yang tersedia di Maluku Utara.
Dengan demikian, para pengusaha diharapkan dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan tenaga
kerja mereka melalui rekrutmen internal provinsi. Selain dapat mengurangi jumlah pengangguran,
hal ini juga merupakan kabar baik bagi perusahaan karena mereka dapat menghemat biaya
produksi dari sisi biaya tenaga kerja. Biasanya perusahaan harus membayar lebih tinggi tenaga
kerja yang berasal dari luar daerah dengan pertimbangan adanya biaya tambahan yang harus
mereka keluarkan setiap bulannya seperti biaya sewa tempat tinggal/kos serta biaya tunjangan
lainnya.
Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), didapatkan dua jenis kelompok
utama tenaga kerja terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan yaitu kegiatan formal dan
informal. Kegiatan formal terdiri dari mereka yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan
buruh/karyawan. Sementara kelompok kegiatan informal umumnya adalah mereka yang berstatus
diluar kelompok pertama. Jika didasarkan pada status pekerjaan formal dan informal, maka
didapatkan sebanyak 2,0% masyarakat Maluku Utara merupakan pekerja formal dan sisanya
47.8%
20.9%
11.9%
6.3%
5.4%
3.5%
2.7%
1.1%
0.5%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
Pertanian
Jasa Kemasyarakatan
Perdagangan
Transportasi
Konstruksi
Industri Pengolahan
Pertambangan
Lembaga Keuangan
Listrik, Gas dan Air …2014
Februari Agustus Februari1. Dibawah SD 206.7 196.1 203.82. SMP 78.4 88.4 80.83. SMA umum 102.2 96.5 99.24. SMA Kejuruan 26.1 22.5 17.85. Diploma I/II/III 17.5 15.9 17.26. Universitas 34.8 35.7 46.6
Jumlah 465.7 455.1 465.4
Tingkat Pendidikan Penduduk yang Bekerja
2013
71
BAB VI. KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN
Tabel 6.3 Sebaran Tenaga Kerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama
sebanyak 98,0% sebagai pekerja informal. Prosentase pekerja formal di Maluku Utara turun baik
jika dibandingkan dengan Agustus 2013 mauapun jika dibandingkan dengan Februari 2013.
6.3 Pengangguran
Pengangguran merupakan indikator utama dari bidang ketenagakerjaan dan
kesejahteraan. Klasifikasi penduduk yang menganggur adalah mereka yang sedang mencari
pekerjaan ditambah penduduk yang sedang mempersiapkan usaha (tidak bekerja), yang mendapat
pekerjaan tapi belum mulai bekerja, serta yang tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas serta jumlah total angkatan kerja yang naik pada
Februari 2014 ini ternyata tidak mampu menahan laju naiknya jumlah pengangguran yang
diakibatkan oleh beberapa hal dan salah satunya adalah berhenti beroperasinya sebagian besar
perusahaan tambang di Maluku Utara sehingga puluhan ribu pegawai harus dirumahkan. Jumlah
pengangguran yang meningkat tajam jika dibandingkan dengan Agustus 2013 yaitu sebesar
56,01% atau sebanyak 10 ribu orang. Jika dibandingkan dengan Februari 2013, jumlah
pengangguran di Maluku Utara naik sebesar 2,6% atau sebanyak 1,3 ribu orang. Sementara itu,
persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Maluku Utara juga meningkat seiring semakin
banyaknya jumlah angkatan kerja. Februari 2014, TPT di Malut sebesar 5,65% yang naik sebesar
1,79% jika dibandingkan dengan Agustus 2013 dan naik 0,14% jika dibandingkan dengan
Februari 2014.
2014Feb Agts Feb Agts Feb
Berusaha Sendiri 93.3 94.3 93.6 105.6 103.0Berusaha dibantu buruh tidak tetap 92.5 90.7 95.2 76.8 99.7Berusaha dibantu buruh tetap 13.4 12.9 12.4 12.7 9.1Buruh/Karyawan 119.4 113.8 148.5 119.9 149.1Pekerja bebas di pertanian 13.0 15.8 10.4 23.4 13.6Pekerja bebas di nonpertanian 5.9 7.2 10.0 8.0 10.1Pekerja keluarga/tak dibayar 108.6 109.3 86.1 107.0 80.9Total Angkatan Kerja 446.1 444.0 456.2 453.4 465.5
Pekerja Formal 3.0% 2.9% 2.7% 2.8% 2.0%Pekerja Informal 97.0% 97.1% 97.3% 97.2% 98.0%
2012 2013Status Pekerjaan Utama
Berdasarkan Sakernas
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
72
BAB VI. KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN
Grafik 6.2 Perkembangan Jumlah Pengangguran dan TPT Maluku Utara
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara
Bertambahnya jumlah pengangguran di Maluku Utara berujung pada tingkat partisipasi
angkatan kerja yang terpanatau turun sebesar 1,5% jika dibandingkan dengan Februari 2013
namun naik 2,02% jika dibandingkan dengan Agustus 2013. Bertambahnya jumlah pengangguran
pasca tutupnya sebagian besar perusahaan tambang dan sebagian berhenti beroperasi sembari
menunggu pabrik pengolahan biji nikel atau smelter rampung dibangun sudah dapat diprediksi
sejak akhir triwulan IV 2013 mengingat perusahaan sudah berancang-ancang untuk merumahkan
para pekerjanya. Sehingga naiknya jumlah pengangguran sebesar 4,94% jika dibandingkan
dengan Februari 2013 merupakan suatu yang wajar. Selain pekerja dari sektor pertambangan yang
terkena dampak dari UU Minerba, sektor-sektor lain yang menopang kegiatan operasional sektor
pertambangan pun ikut terkena imbasnya berupa penurunan permintaan barang dan jasa dari
sektor tersebut secara signifikan sehingga mempengaruhi perekonomian penduduk dan pengusaha
yang berada didaerah lingkar tambang serta mereka yang selama ini menjadi pemasok barang dan
jasa bagi sektor pertambangan.
6.4 Nilai Tukar Petani (NTP)
Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku Utara kembali menembus batas minimal dan berlabuh
pada level 102,11 diakhir triwulan I 2014. NTP Maluku Utara terpantau memiliki tren naik sejak
Desember 2013 hingga akhir triwulan I 2014. NTP Maluku Utara terpantau turun sejak awal
triwulan III dan bertahan hingga akhirnya bisa kembali menembus level 100,59 pada Desember
2013. Posisi NTP Maret 2014 tercatat mengalami peningkatan sebesar 1,51% (qtq) atau 0,58%
(yoy). Kenaikan NTP. Kenaikan NTP Malut pada Maret 2013 dimotori oleh naiknya indeks harga
hasil produksi pertanian sedangkan indeks barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga
maupun keperluan produksi terpantau turun.
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
Feb Agts Feb Agts Feb Agts Feb
2011 2012 2013 2014
Pengangguran (ribu orang) TPT (aksis kanan)
73
BAB VI. KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN
Grafik 6.3 Perkembangan NTP Maluku Utara
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Tabel 6.4 Nilai Tukar Petani (NTP) Di Wilayah Sulampua
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Naiknya NTP dari 3 (tiga) subsektor merupakan kunci terakselerasinya NTP Malut. Ketiga
NTP subsektor tersebut adalah NTP subsektor tanaman pangan naik sebesar 0,59%, NTP subsektor
holtikultura naik sebesar 0,21%, NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat naik sebesar 0,56%.
NTP subsektor peternakan terpantau stabil dan NTP subsektor perikanan turun 1,50%.
Jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sulampua (Sulawesi, Maluku, Maluku
Utara, Papua dan Papua Barat), Maluku Utara berada pada posisi tengah yaitu urutan ke-4
NTP tertinggi serta lebih tinggi dari NTP nasional. Dari 10 provinsi yang ada di wilayah
Sulampua, 7 provinsi sudah memiliki NTP diatas batas bawah kesejahteraan dimana Maluku Utara
merupakan salah satunya. Sedangkan 3 provinsi lain yaitu Papua Barat, Papua dan Sulawesi Utara
masih memiliki NTP dibawah batas bawah kesejahteraan pada Maret 2014. Sedangkan jika
dibandingkan dengan Nasional yang sebesar 101,79, maka NTP Maluku Utara bersama 3 provinsi
lain sudah berada diatas NTP nasional sedangkan 6 provinsi lainnya masih dibawah level nasional.
-2.0%
-1.5%
-1.0%
-0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
97.00
98.00
99.00
100.00
101.00
102.00
103.00
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3
2012 2013 2014
NTP g_yoy
Februari Maret Growth1 Sulawesi Selatan 105.02 105.56 0.51%2 Sulawesi Tengah 102.15 103.30 1.13%3 Sulawesi Barat 102.14 102.80 0.65%4 Maluku Utara 101.82 102.11 0.28%5 Sulawesi Tenggara 100.73 101.24 0.51%6 Gorontalo 100.52 101.10 0.58%7 Maluku 100.19 100.29 0.10%8 Papua Barat 99.45 99.69 0.24%9 Sulawesi Utara 99.20 99.48 0.28%
10 Papua 97.73 97.43 -0.31%
101.79 101.86 0.07%Nasional
No Provinsi2014
74
BAB VI. KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN
Tabel 6.5 Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku Utara Per Subsektor
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Januari Februari Maret1 Tanaman Pangan
a. Indeks yang Diterima (It) 109.66 110.82 111.40b. Indeks yang Dibayar (Ib) 108.87 109.16 109.08c. Nilai Tukar Petani (NTPP) 100.73 101.52 102.12
2 Holtikulturaa. Indeks yang Diterima (It) 114.65 115.33 115.52b. Indeks yang Dibayar (Ib) 108.77 109.04 109.00c. Nilai Tukar Petani (NTPH) 105.40 105.76 105.99
3 Tanaman Perkebunan Rakyata. Indeks yang Diterima (It) 104.12 106.33 106.76b. Indeks yang Dibayar (Ib) 108.93 109.13 108.95c. Nilai Tukar Petani (NTPR) 95.98 97.44 97.99
4 Peternakana. Indeks yang Diterima (It) 117.05 116.44 116.47b. Indeks yang Dibayar (Ib) 106.40 106.55 106.57c. Nilai Tukar Petani (NTPT) 110.01 109.29 109.29
5 Perikanana. Indeks yang Diterima Nelayan dan Pembudidaya Ikan (It) 108.59 109.59 108.06b. Indeks yang Dibayar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Ib) 107.56 108.05 108.16c. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) 100.96 101.42 99.91
5.1 Perikanan Tangkapa. Indeks yang Diterima Nelayan (It) 107.64 108.63 107.00b. Indeks yang Dibayar Nelayan (Ib) 107.52 108.02 108.12c. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 100.11 100.57 98.97
5.2 Perikanan Budidayaa. Indeks yang Diterima Pembudidaya Ikan (It) 118.67 119.62 119.22b. Indeks yang DibayarPembudidaya Ikan (Ib) 108.04 108.38 108.68c. Nilai Tukar Nelayan (NTPi) 109.85 110.37 109.70
Gabungan Maluku Utaraa. Indeks yang Diterima (It) 109.45 110.67 110.90b. Indeks yang Dibayar (Ib) 108.45 108.69 108.61c. Nilai Tukar Petani (NTP) 100.93 101.82 102.11
2014Subsektor
75
BAB VI. KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN
Tabel 6.6 Perkembangan Penduduk Miskin di Maluku Utara
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
6.5 Tingkat Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin di Maluku Utara mencapai 85,82 ribu orang per September 2013.
Jumlah penduduk miskin di Maluku Utara per September 2013 berkurang sebanyak 2,48 ribu
orang atau turun sebesar 2,81% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Namun jika dibandingkan dengan data Maret 2013, jumlah penduduk miskin di Maluku Utara
mengalami kenaikan sebesar 0,13% atau bertambah 2,38 ribu orang dari sebelumnya 83,44 ribu
orang menjadi 85,82 ribu orang pada September 2013 (lihat tabel 6.3).Dengan anomalinya
penurunan angka pengangguran terhadap angka kemiskinan, diduga bahwa penambahan jumlah
tingkat kerja masih untuk pekerjaan dengan tingkat upah yang rendah.
Selama satu tahun terakhir (September 2012 – September 2013), jumlah penduduk miskin di
daerah perkotaan bertambah sebanyak 26,54% atau sebanyak 2,32 ribu orang sedangkan di
daerah pedesaan terjadi koreksi jumlah penduduk miskin sebanyak 4,79 ribu orang atau turun
sebesar 6,02%. Dengan komposisi seperti ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan
kesejahteraan antara perkotaan dan pedesaan semakin mengecil, walaupun secara umum
kesenjangan dan tingkat keparahan kemiskinan pedesaan masih lebih besar daripada perkotaan.
Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di
bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu Garis
Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-makanan (GKNM). Di Maluku Utara,
Peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan
peranan komoditas non-makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Selama
tahun 2013 (Maret – September 2013), Maluku Utara mengalami kenaikan garis kemiskinan
sebesar 12,90% yaitu dari Rp 258.060 per kapita per bulan menjadi Rp 291.352. Kenaikan ini
terjadi baik pada Garis Kemiskinan Makanan (GKM) maupun pada Garis Kemiskinan Non-makanan
Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa
Maret 2008 9.03 96.02 105.05 3.27 14.67 11.28 213,505 176,757 187,671 0.40 2.18 1.65 0.06 0.53 0.39Maret 2009 8.72 89.27 98.00 3.10 13.42 10.36 226,732 190,838 201,500 0.07 2.02 1.44 0.00 0.51 0.36Maret 2010 7.64 83.44 91.07 2.66 12.28 9.42 238,533 202,185 212,982 0.06 2.07 1.47 0.00 0.46 0.33Maret 2011 8.09 89.22 97.31 2.80 11.58 9.18September 2011 8.55 98.53 107.08 2.95 12.61 10.00 251,429 215,409 225,242 0.15 1.50 1.13 0.01 0.28 0.21Maret 2012 7.56 84.23 91.79 2.55 10.69 8.47 268,729 232,109 242,112 0.28 1.82 1.40 0.09 0.46 0.36September 2012 8.74 79.56 88.30 2.92 9.98 8.06 276,117 240,447 250,184 0.08 1.14 0.85 0.00 0.20 0.14Maret 2013 9.19 74.25 83.44 2.99 9.22 7.50 284,374 248,026 258,060 0.31 0.95 0.78 0.05 0.18 0.14September 2013 11.06 74.77 85.82 3.56 9.20 7.64 317,176 281,482 291,352 0.27 1.13 0.89 0.04 0.21 0.16Keterangan :P1 = Indeks Kedalaman Kemiskinan
P2 = Indeks Keparahan Kemiskinan
PeriodePenduduk Miskin (000) Penduduk Miskin (%) Garis Kemiskinan (Rp) P1 (%) P2 (%)
76
BAB VI. KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN
Tabel 6.7 Perkembangan Garis Kemiskinan di Maluku Utara
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
(GKNM). Besarnya tingkat pengeluaran garis kemiskinan Maluku Utara masih cukup jauh dari
besarnya tingkat biaya hidup di Kota Ternate yang berdasarkan hasil Survei Biaya Hidup tahun
2012 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp6.427.357 dimana Kota Ternate merupakan
kota dengan tingkat biaya hidup termahal ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Jaya Pura.
Selain itu, selama tahun 2013 juga terjadi kenaikan pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk
miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk
miskin juga semakin besar. Hal yang sama juga terjadi jika melihat data tahunannya (September
2012 – September 2013) dimana P1 dan P2 sama-sama mengalami kenaikan. P1 naik sebesar
4,7% menjadi 0,85 sedangkan P2 naik sebesar 14,3%. Jika dilihat dari daerahnya, nilai P1 dan P2
di daerah pedesaan masih lebih besar dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal ini
mencerminkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perkotaan masih lebih baik dibandingkan
dengan daerah pedesaan. Hal ini juga ditunjukkan dari jumlah penduduk miskin di daerah
pedesaan yang jauh diatas jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan.
Daerah/Tahun GKM GKNM GKM+GKNM
PerkotaanMaret 2013 211,319 73,056 284,374September 2013 234,818 82,358 317,176PerdesaanMaret 2013 198,858 49,168 248,026September 2013 226,540 54,942 281,482Perkotaan+PerdesaanMaret 2013 202,298 55,762 258,060September 2013 228,829 62,523 291,352
Keterangan:GKM : Garis kemiskinan makananGKNM : Garis kemiskinan non makanan
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
77
BAB VI. KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN
HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
78
7.1 Prospek Perekonomian Makro
Menyambut tahun 2014, Provinsi Maluku Utara masih diperkirakan tumbuh pada level yang
menggembirakan yaitu sebesar 6,06%±1 (yoy). Sumber pertumbuhan diawal tahun 2014
diperkirakan masih berasal dari tiga sektor utama yang selama ini menjadi motor ekonomi Malut
yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) serta sektor industri
pengolahan. Sementara itu, sektor pertambangan yang digadangkan menjadi salah satu sektor
utama di masa yang akan datang diperkirakan akan mengalami penurunan lebih tajam dari
triwulan I 2014 terutama dari sisi ekspor yang merupakan dampak dari pemberlakuan UUD
Minerba tahun 2009 oleh pemerintah pusat yang memaksa sebagian besar perusahaan tambang
produsen nikel untuk menghentikan kegiatannya karena mereka belum mampu mengolah raw
material (biji nikel) menjadi produk turunannya. Hal ini dikonfirmasi dengan adanya pemulangan
sebagian besar pekerja tambang oleh 28 perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah
kepulauan Halmahera. Sedangkan perusahaan yang memiliki modal besar untuk membangun
smelter memutuskan untuk memulangkan sementara pekerjanya sampai smelter selesai dibangun
dan produksi perusahaan kembali pada titik normal.
Meskipun ekonomi diperkirakan masih mampu tumbuh di positif diatas 5%, namun terdapat
beberapa hal yang dapat menahan perkembangan ekonomi Malut untuk tumbuh lebih tinggi lagi
dari proyeksi seperti terjadinya pergeseran musim di Indonesia sehingga akan menganggu bahkan
bisa mengubah jadwal tanam dan panen. Selain itu, adanya ancaman kemarau panjang akibat
Elnino di 2014 serta 2015 juga dapat menjadi faktor pelemahan pertumbuhan ekonomi yang
mempengaruhi sisi produksi baik internal Maluku Utara maupun daerah produsen yang pada
akhirnya akan bermuara pada gejolak harga sehingga mempengaruhi tingkat kesejahteraan riil
masyarakat. khusus untuk wilayah Maluku Utara dimana topografi provinsi muda ini adalah
kepualuan yang lebih dari 70% wilayahnya adalah laut sehingga tingginya gelombang laut akan
sangat mempengaruhi kinerja sektor perikanan terutama ikan tangkap. Selain itu, keputusan
pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik untuk beberapa golongan industri dapat menjadi
BAB VII. PROSPEK PEREKONOMIAN
79
BAB II. PROSPEK PEREKONOMIAN
alasan naiknya harga berbagai komoditas dan menahanlaju pertumbuhan ekonomi di level
terbatas.
Namun demikian, tingginya tingkat konsumsi masih diharapkan dapat menjadi penopang
perkembangan ekonomi Maluku Utara secara makro. Tingginya Konsumsi ini salah satunya
disebabkan oleh proyek pembangunan (lanjutan proyek lama serta beberapa proyek baru) yang
dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi serta pemerintah
pusat melalui beberapa kementrian dimana pendanaannya berasal dari APBD 2014 serta APBN
2014. Tahun 2014, pemerintah Maluku Utara merencanakan untuk masih fokus dalam
pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pembangkit tenaga listrik bersifat
kepulauan, pembangunan bandar udara di Halmahera, pemasangan pipa air bersih dan berbagai
pembangunan perkantoran serta peremajaan pelabuhan yang tersebar di seluruh wilayah Maluku
Utara. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program MP3EI dimana wilayah Maluku Utara
masuk dalam koridor 6 Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Selain
itu, pihak swasta dari sektor pertambangan juga sedang membangun pabrik pemurnian biji nikel
dengan nilai investasi yang besar ±16,7 triliun.
Tingkat konsumsi dari masyarakat, pemerintah dan pihak swasta yang diperkirakan masih tinggi
sepanjang tahun 2014 ini akan menjadi lokomotif pertumbuhan Maluku Utara dan dengan
didukung oleh pembangunan infrastruktur yang baik diharapkan dapat menarik calon investor
untuk mengembangkan bisnisnya di bumi Kie Raha seperti halnya di sektor perikanan yang
memiliki potensi besar namun belum dimanfaatkan secara optimal.
Produksi Nilai Produksi Produksi Rata2/Hari(Ton) (Rp.(000) (Ton)
1 2008 4,625 43,047,546 9,308 12.72 2009 5,073 50,140,732 9,884 13.93 2010 5,147 47,215,738 9,173 14.14 2011 6,767 70,238,893 10,380 18.55 2012 6,837 85,476,083 12,502 18.76 2013 6,852 94,143,055 13,740 18.87 Maret 2014 1,902 28,979,050 22,234 21.1
No TahunHarga Rata-
Rata/Kg
Tabel 7.1 Perkembangan Produksi Ikan Tangkap
Sumber : PPN Kota Ternate
80
BAB II. PROSPEK PEREKONOMIAN
7.2 Prospek Inflasi Daerah
Tekanan inflasi Kota Ternate sebagai representasi Provinsi Maluku Utara diperkirakan akan
meningkat sepanjang triwulan II 2014 dibandingkan dengan data historisnya yaitu dikisaran
8,81%±1 (yoy). Dari sisi non-fundamental, kelompok administered price diperkirakan akan menjadi
salah satu pemicu gejolak harga di awal tahun 2014 yaitu keputusan pemerintah untuk menaikkan
tarif dasar listrik (TDL) untuk beberapa golongan di tahun 2014 akan memberikan dorongan
susulan kepada kenaikan harga komoditas terkait dikarenakan naiknya biaya produksi serta naiknya
harga jasa tiket pesawat terbang akibat naiknya harga bahan bakar (avtur) yang dipicu oleh
kenaikan harga minyak dunia serta penyesuaian tarif baru oleh pemerintah kepada perusahaan
pengelola jasa penerbangan. Jika dilihat dari karakteristiknya, inflasi yang terjadi di Kota Ternate
biasanya berada pada magnitude yang lebih besar dibandingkan dengan nasional. Kondisi wilayah
Maluku Utara yang berupa kepulauan serta masih banyaknya daerah terpencil menyebabkan
banyaknya kegiatan perpindahan tangan komoditas-komoditas sebelum akhirnya sampai pada
konsumen yaitu masyarakat. Oleh karena itu, adanya kenaikan harga di level produsen akan
direspon dengan kenaikan harga di tingkat distributor sampai ke tingkat pengecer sehingga harga
akhir yang diterima oleh konsumen sudah mengalami beberapa kali kenaikan dan berujung pada
tingkat harga yang tinggi.
Sementara itu, pergerakan volatile foods yang sempat mereda di Maret 2014 diprediksikan akan
terus berlangsung hingga triwulan II 2014. Hal ini sejalan dengan lebih stabilnya harga komoditas
ikan sebagai penyumbang terbesar inflasi Kota Ternate dikarenakan faktor cuaca yang lebih
bersahabat sehingga sisi produksi sektor ini dapat bertahan pada level yang cukup tinggi.
Sedangkan kelompok inti diprediksi tidak akan mengalami banyak gejolak di triwulan II seiring
semakin kokohnya landasan perekonomian nasional sehingga ancaman imported inflation dapat
lebih terkendali dari sebelumnya. Namun demikian, ancaman turunnya nilai tukar rupiah jika terjadi
penghentian program tappering off oleh bank sentral Amerika Serikat masih ada. Namun
pemerintah dan instansi terkait sudah mengambil ancang-ancang terkait kondisi tersebut. Selain
itu, kondisi Maluku Utara yang terkendali mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di level yang
tinggi ditengah-tengah turunnya volume dan nilai ekspor Maluku Utara seiring terhentinya ekspor
biji nikel yang memiliki pangsa sebesar ±98% dari total ekspor.
81
BAB II. PROSPEK PEREKONOMIAN
7.3 Prospek Perbankan
Keputusan Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga di level 7,5% diperkirakan akan
memberikan dorongan positif terhadap perbaikan kondisi Current Account Defisit (CAD) Indonesia.
Namun disisi lain akan menambah beban bagi pihak perbankan karena mereka harus menaikkan
suku bunga baik suku bunga kredit maupun tabungan.
Suku bunga acuan Bank Indonesia yang berada pada level yang cukup tinggi ini akan menahan
pertumbuhan kredit terutama kredit konsumsi dan kredit perumahan (KPR) dari perbankan
nasional. Walaupun demikian, kondisi perekonomian Maluku Utara yang diperkirakan masih
mampu untuk tumbuh diatas 5% akan mendorong pertumbuhan tahunan perbankan dikisaran
20% (yoy). Dana Pihak Ketiga (DPK) diperkirakan akan tumbuh dikisaran 15% (yoy) sejalan dengan
dipertahankannya suku bunga acuan Bank Indonesia di level 7,5% sehingga perbankan menaikkan
suku bunga tabungan dan deposito mereka. Hal ini merupakan magnet tersendiri bagi masyarakat
untuk menyimpan uangnya di Bank sehingga mendorong pertumbuhan DPK. Namun demikian,
Bank Indonesia saat ini sedang menganjurkan perbankan ntuk melakukan pengereman terhadap
pertumbuhan dana kredit yang disalurkan mengingat bahaya kredit macet seiring dengan tingginya
bunga yang diterapkan perbankan kepada penerima dana kredit.
Selain itu, masih kencangnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam
mempersiapkan wilayahnya serta didukung oleh investasi yang masuk dari pihak swasta akan
mendorong perkembangan kredit untuk sektor korporasi pada level yang masih cukup tinggi.
Sebagai kesimpulan, perkembangan perbankan di Maluku Utara yang tidak terlepas dari kondisi
perbankan nasional diperkirakan akan menunjukkan kinerja positif selama triwulan II 2014.
82
top related